PERAN WAKAF TUNAI DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN. MENENGAH di TABUNG WAKAF INDONESIA

PERAN WAKAF TUNAI DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN MENENGAH di TABUNG WAKAF INDONESIA

Oleh : Maya Maimunah NIM: 204046102943

KONSENTRASI

PERBANKAN SYARIAH

PROGRAM STUDI MUAMALAT (EKONOMI ISLAM) FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH J A K A R T A 1432 H/ 2011 M

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa: 1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 22 september 2011

Maya Maimunah

KATA PENGANTAR

    Puja dan puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas selesainya penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Muamalat Fakultas Syaria’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tema skripsi ini penulis pilih atas pertimbangan pentingnya melakukan sebuah penelitian mengenai peran serta wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi UKM. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kemajuan dan perkembangan Tabung Wakaf Indonesia dalam menyalurkan dana wakaf yang terkumpul untuk pemberdayaan ekonomi umat, sesuai dengan visi dan misi dari Tabung Wakaf Indonesia. Penyusunan skripsi ini dapat penulis selesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sangatlah wajar bila penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terimakasih yang setulustulusnya, khusus kepada : 1.

Bapak Prof. Dr.Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH. MA, MM, Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta beserta staf yang telah memberikan tugas kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

iii

2.

Ibu Dr. Euis Amalia, M.Ag, Ketua Program Studi Muamalat Ekonomi Islam yang telah meluangkan waktunya bagi penulis, sehingga sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

3.

Bapak Dr. Djawahir Hejazziey, SH., MA, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

4.

Bapak Drs. H. Ahmad Yani, M.Ag, sebagai Kordinator Teknis Program Non Reguler yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

5.

Bapak Dr. H. Afifi Fauzi Abbas, MA, sebagai Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktunya demi membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6.

Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama belajar di Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta.

7.

Bapak Pimpinan Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta beserta staf yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memanfaatkan dan meminjam buku-buku yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

8.

Bapak Ismail A. Said, Presiden Direktur Dompet Dhuafa dan Direktur Tabung Wakaf Indonesia Bapak Veldy V.Armita serta seluruh jajaran karyawan lembaga Dompet Dhuafa dan Tabung Wakaf Indonesia yang telah memberikan data dan kontribusinya dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

9.

Abah dan Ibu serta kakak dan sahabat hati Teguh Santoso yang senantiasa berusaha dan berdoa serta mendidik penulis dengan penuh tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan moril maupun materil. Semoga ilmu yang penulis iv

peroleh dapat menjadi bekal untuk membalas budi dan pengorbanan yang telah mereka berikan. 10. Sanak famili dan handai taulan serta rekan-rekan mahasiswa angkatan 2004 Program Studi Mu’amalat khusus Perbankan Syari’ah B Program Non Reguler Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dengan sukarela dalam penyelesaian skripsi ini. 11. Teman sejawat dan karib kerabat serta rekan kerja yang telah banyak memberikan bantuan baik moril maupun materil, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Semoga semua yang telah mereka berikan baik berupa bimbingan dan bantuan maupun pengorbanan dalam rangka penyusunan skripsi ini, mendapat imbalan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin ya Rabbal ‘Alamin. Sumbangsih dan pemikiran, kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak sangat penulis harapkan untuk perbaikan pada kajian-kajian dengan tema yang sama pada masa yang akan datang.

Jakarta, 22 September 2011

Penulis v

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..........................................................................................

iii

DAFTAR ISI .........................................................................................................

vi

BAB I

PENDAHULUAN ..................................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah ...................................................................

1

B. Identifikasi Masalah .........................................................................

6

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah ...............................................

7

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ........................................................

9

E. Teknik Penulisan ..............................................................................

10

F. Kajian Pustaka ..................................................................................

10

G. Kerangka Teori .................................................................................

13

H. Metode Penelitian .............................................................................

14

I. Sistematika Penulisan ......................................................................

16

BAB II USAHA KECIL DAN MENENGAH ..................................................

18

A. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah ...........................................

18

B. Peranan Usaha Kecil dan Menengah dalam Perekonomian .............

20

C. Masalah-masalah yang dihadapi Usaha Kecil dan Menengah .........

25

D. Upaya-Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah .............

34

BAB III WAKAF TUNAI DI TABUNG WAKAF INDONESIA ....................

39

A. Sejarah Wakaf Tunai .......................................................................

40

B. Landasan Hukum Wakaf ...................................................................

40

C. Latar Belakang Tabung Wakaf Indonesia .......................................

41

D. Bentuk dan Badan Hukum Tabung Wakaf Indonesia ......................

44

E. Visi dan Misi Tabung Wakaf Indonesia ...........................................

45

F. Tujuan Sasaran Target dan Pemetik Manfaat ..................................

46

G. Wakaf Tunai di Tabung Wakaf Indonesia ......................................

48

vi

BAB IV PERANAN TWI DALAM PEMBERDAYAAN UKM......................

52

A. Konsep Wakaf Tunai ........................................................................

52

B. Pengelolaan dan Penghimpunan Wakaf Tunai ................................

56

C. Strategi Pengembangan TWI ...........................................................

63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................

77

A. Kesimpulan ......................................................................................

77

B. Saran .................................................................................................

80

DAFTAR PUSTAKA

vii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dengan keterpurukan perekonomian saat ini, maka struktur kekuatan dunia usaha pun mengalami pergeseran. Paradigma pembangunan masa lalu yang menempatkan pertumbuhan ekonomi sebagai prioritas utama telah berhasil membiakkan konglemerasi yang menggurita di segala bidang usaha. Alhasil, konglemerasi kurang lebih hanya menjadi mesin yang melahirkan pemain ekonomi bertenaga lokal dengan struktur industri yang keropos. Dengan krisis yang berkepanjangan ini, setidaknya menunjukkan bahwa konglemerasi ternyata tidak mampu bertahan, sebaliknya koperasi usaha kecil dan menengah yang selama ini merupakan sektor pinggiran yang kurang mendapat perhatian ternyata tetap bertahan dan berkembang bahkan melakukan terobosan ekspor.1 Perhatian pemerintah pada masa lalu yang lebih menitik beratkan pembangunan pada perkembangan industri-industri besar dengan memberikan kesempatan sebesar-besarnya pada para pemilik modal untuk mengembangkan usaha tanpa disertai dengan pertumbuhan dan pengembangan terhadap usaha kecil dan menengah telah menciptakan sistem ekonomi liberal dengan konglemeratkonglemerat sebagai pelaku ekonomi utama. Kondisi ini mengakibatkan

1

Baihaqi Abdul Madjid dan Saifuddin A. Rasyid, Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah Perjalanan Gagasan dan Gerakan BMT di Indonesia, (Jakarta :PINBUK, 2000), h.40

1

2

lemahnya sektor UKM yang semestinya menjadi fundamen ekonomi yang kuat. Oleh karena itu, terjadi perbedaan perlakuan distribusi modal yang tidak adil.2 Dalam rangka mewujudkan aspek pemerataan pembangunan, sektor usaha kecil menduduki peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional, baik dilihat dari segi kuantitas maupun dari segi kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dalam mewujudkan pemerataan dan hasil-hasil pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan. Hal lain yang tidak dapat dipungkiri adalah telah terbukti bahwa usaha kecil relatif lebih tahan dalam menghadapi krisis ekonomi, dan dilihat dari portofolio kredit yang diberikan tidak menimbulkan pengaruh cukup besar terhadap

kesehatan

bank

dibanding

portofolio

kredit

pada

sektor

corperate/wholesale. Sehubungan dengan itu maka kebijakan pemerintah dalam pembangunan di bidang ekonomi antara lain menetapkan hasil pembangunan harus mencakup pula program untuk pengembangan usaha kecil. Pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus, menuntut kita untuk mencari alternatif solusi yang mendorongnya lebih cepat. Dan salah satu alternatif solusi itu adalah mobilisasi dan optimalisasi peran wakaf secara efektif serta professional.

2

M.Ismail, “Bisnis & Invetasi,” Kompas, 19 april 2004, h.13

3

Berbeda dengan wakaf yang selama ini kita pahami sebagai pemberdayaan barang-barang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, wakaf tunai justru menggunakan uang sebagai instrument wakaf. Uang sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai setelah dialokasikan kepada harta bergerak dan tidak bergerak agar tidak lenyap pokoknya atau bendanya, menjadi instrumen wakaf yang diterima. Islam membicarakan uang sebagai sarana penukar dan penyimpan nilai, tetapi uang bukanlah barang dagangan, karena uang hanya berguna jika ditukar dengan benda yang dinyatakan atau jika digunakan untuk membeli jasa.Uang bukan barang monopoli seseorang. Jadi semua orang berhak memiliki uang yang berlaku di suatu negara. Dalam ajaran Islam, uang harus di putar terus sehingga dapat mendatangkan keuntungan yang lebih besar, uang berputar untuk produksi akan dapat menimbulkan kemakmuran dan kesehatan ekonomi masyarakat.3 Wakaf uang, dalam bentuknya, di pandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Karena uang di sini tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, lebih dari itu, ia merupakan komoditas yang siap memproduksi,. dalam hal pengembangan lain. Oleh sebab itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak. Uang, sebagai nilai harga sebuah komoditas, tidak lagi di pandang semata-mata sebagai alat tukar, melainkan sebagai komoditas yang siap dijadikan

3

Eko Suprayitno, Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional (Jakarta: Graha Ilmu, 2005), h.196.

4

alat produksi. Ini dapat diwujudkan dengan misalnya, memberlakukan sertifikat wakaf uang yang siap disebarkan ke masyarakat. Model ini memberikan keuntungan bahwa wakif dapat secara fleksibel mengalokasikan hartanya dalam bentuk wakaf. Demikian wakif tidak memerlukan jumlah uang yang besar untuk selanjutnya dibelikan barang produktif. Juga, wakaf seperti ini dapat diberikan dalam satuan yang lebih kecil. Wakaf uang juga memudahkan mobilisasi uang di masyarakat melalui sertifikat tersebut karena beberapa hal. Pertama, lingkup sasaran pemberi wakaf (wakif) bisa menjadi lebih luas dibanding dengan wakaf biasa. Kedua, dengan sertifikat tersebut, dapat dibuat berbagai macam pecahan yang disesuaikan dengan segmen muslim yang dituju yang dimungkinkan memiliki kesadaran beramal tinggi.4 Wakaf benda bergerak, seperti dengan uang telah dikembangkan oleh M. A. Manan dengan formulasi sertifikat wakaf tunai, telah memberikan rangsangan untuk keluar dari kebekuan pemikiran tentang wakaf. Sertifikat wakaf tunai merupakan usaha inovasi financial di bidang perwakafan yang kalau berhasil dijalankan dengan baik maka akan memberikan implikasi ekonomi yakni mampu meningkatkan kesejahteraan umat.5

4

HM Cholil Nafis, “Menggali Sumber Dana Umat Melalui Wakaf Uang,” Artikel diakses pada 26 februari 2009 dari www.nu.or.id 5

2003): h.3

Maulana M,” Memberdayakan Umat Lewat Wakaf”, Tabloid Jum’at, No. 572,( 4 April

5

Dalam hal ini, Indonesia harus belajar dari Bangladesh, tempat kelahiran instrument eksperimental melalalui Social Invesment Bank Limited (SIBL) yang menggalang dana dari orang-orang kaya untuk dikelola dan disalurkan kepada rakyat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteran sosial lainnya melalui mekanisme produk funding baru berupa Sertifikat Wakaf Tunai (Cash Certificate Waqf) yang akan dimiliki oleh pemberi dana tersebut. Dalam instrumen keuangan baru ini, Sertifikat Wakaf Tunai merupakan alternatif pembiayaan yang bersifat sosial dan bisnis serta partisipasi aktif dari seluruh warga negara yang kaya untuk berbagi kebahagian dengan saudaranya dalam menikmati pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial lainnya dengan baik. Dengan keterbatasan kemampuan pemerintah saat ini untuk menyediakan dana bagi pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat Indonesia, maka usaha meningkatkan gerakan wakaf tunai dirasakan perlu dan mendesak sebagai instrumen keuangan alternatif yang dapat mengisi kekurangan-kekurangan badan sosial yang telah ada.6 Terdapat empat manfaat utama dari wakaf tunai. Pertama, wakaf tunai jumlahnya lebih bervariasi sehingga seseorang yang memiliki dana terbatas sudah bisa mulai memberikan dana wakafnya tanpa harus mnunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Kedua, melalui wakaf tunai asset-asset wakaf yang berupa tanahtanah kosong bisa mulai dimanfaatkan dengan pembangunan gedung atau diolah

6

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyrakat Islam, 2006), h.75

6

untuk lahan pertanian. Ketiga, dana wakaf tunai juga bisa membantu sebagian lembaga-lembaga pendidikan Islam yang terkadang kembang kempis dan menggaji civitas akademika ala kadarnya. Keeempat, umat Islam dapat lebih mandiri dalam mengembangkan dunia pendidikan tanpa harus tergantung pada anggaran pendidikan negara yang semakin lama semakin terbatas.7 Berangkat dari paradigma di atas, maka penulis tertarik untuk mengupas dan mengkaji masalah wakaf tunai ini secara lebih jauh dan mendalam, akan tetapi karena luasnya permasalahan tentang wakaf tunai sehingga tidak mungkin bisa diselesaikan dalam jangka waktu pendek. Dengan adanya permasalahanpermasalahan tersebut maka penulis ingin membantu salah satu permasalahan teori-teori yang telah ada yang kemudian dibentuk dalam sebuah skripsi yang berjudul : “Peran Wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah di Tabung Wakaf Indonesia.” B. Identifikasi Masalah Pada latar belakang telah panjang lebar dijelaskan masalah yang ada dalam wakaf di Indonesia. Adapun masalah yang bisa diidentifikasi adalah : tentang kurangnya penyuluhan kepada masyarakat mengenai wakaf tunai sehingga, banyak dari masyarakat awam yang tidak mengetahui tentang wakaf tunai yang ada di Indonesia mengenai mekanisme pemberi wakaf maupun

7 Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Islam dan Penyelenggaraan Haji, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2005), h.19

7

penerima dana wakaf tunai ,selanjutnya adalah permasalahan yang belum juga bisa diselesaikan adalah tentang manajemen wakaf yang dikelola secara tidak profesional oleh para nadzhir sehingga wakaf yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. C. Pembatasan dan Perumusan Masalah 1. Pembatasan Masalah Pelaksanaan dan perwujudan wakaf merupakan tugas dan tanggung jawab bersama, khususnya lembaga pengelolaan wakaf yang berfungsi sebagai penghubung atau mediator antara orang atau orang-orang atau badan hukum yang mewakafkan harta benda miliknya (wakif) dengan pengelola wakaf (nazhir). Pengelolaan wakaf dalam kehidupan sehari-hari belum sepenuhnya memberikan kontribusi yang maksimal karena hanya untuk kepentingan yang bersifat konsumtif. Hal ini dapat dilihat dari harta benda wakaf hanya diperuntukan untuk kepentingan pembangunan fisisk. Hal ini yang menyebabkan banyak tanah wakaf di Indonesia belum sepenuhnya dikelola dengan baik. Bagi sebagian para nazhir, wakaf merupakan pemberian cuma-cuma dari wakif yang tidak dikembalikan karena aspek keabadian yang terdapat di harta benda wakaf dengan mengesampingkan aspek kemanfaatannya. Sehingga banyak sekali benda-benda wakaf yang kurang memberi manfaat

8

kepada masyarakat banyak, bahkan dibiarkan begitu saja. Padahal dalam Islam wakaf itu harus diproduktifkan yang hasilnya dapat dimanfaatkan umat.8 Akan tetapi dengan lahirnya Lembaga Tabung Wakaf Indonesia sebagai lembaga pengelola wakaf tunai professional dapat lebih mendorong program program social keagamaan dan pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang. Termasuk didalamnya program pemberdayaan UKM yang memberikan banyak manfaat bagi kepentingan masyarakat. 2. Rumusan Masalah Karena terlalu luasnya permasalahan

yang ada maka demi

terselesaikanya penulisan ini maka, penelitian ini hanya membahas tentang wakaf tunai yang dianalisa berkaitan dengan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Yang kemudian penelitiannya dibatasi hanya pada peran wakaf. Untuk lebih jelasnya masalah tersebut dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : a. Apa saja skema pemberdayaan yang ada pada Tabung Wakaf Indonesia? b. Apa saja skema pemberdayaan yang ada pada Tabung Wakaf Indonesia yang khusus di peruntukkan bagi Usaha Kecil Dan Menengah ? c. Apa saja kendala yang dihadapi dan solusi apa yang ditawarkan oleh Tabung Wakaf Indonesia dalam pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah? 8 Ibid

9

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah : a. Mengetahui secara lebih jelas dan detail mengenai Lembaga Tabung Wakaf Indonesia Mengetahui tentang skema pemberdayaan yang dimiliki Tabung Wakaf Indonesia. b. Mengetahui tentang skema pemberdayan yang dimiliki Tabung Wakaf Indonesia yang diperuntukkan sebagai pemberdayan Usaha Kecil dan Menengah. c. Mengetahui tantangan yang di hadapi oleh Tabung Wakaf Indonesia dalam pemberdayan Usaha Kecil dan Menengah dan cara mengatasi tantangan tersebut. 2. Manfaat Penelitian Pelaksanaan penelitian ini di harapkan dapat membawa daya guna bagi kedua belah pihak yang berkaitan, yakni sebagai berikut: a. Bagi Mahasiswa 1. Memperoleh tambahan pengetahuan yang relevan untuk meningkatkan kompetensi, kecerdasan intelektual dan emosionalnya. 2. Memperoleh kesempatan untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh diperkuliahan dalam berbagai kasus riil di dunia kerja,

10

b. Bagi Institusi 1) Sebagai bahan masukan untuk lembaga Tabung Wakaf Indonesia dalam hal pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah. 2) Memberikan masukan yang relevan dengan berbagai perubahan mengenai wakaf produktif termasuk didalamnya wakaf tunai. 3) Dapat memberikan gambaran teerhadap langkah-langkah yang strategis yang harus diambil dalam memberikan pelayanan kepada masyrakat dalam permasalahan yang ada. 4) Dapat dipergunakan sebagai referensi dalam mengambil keputusan dalam penggunaan wakaf tunai dalam pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah. c. Bagi pihak lain Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan bahan referensi untuk penelitian di masa yang akan datang. E. Teknik Penulisan Adapun teknik penulisan yang digunakan dalam skripsi ini merujuk pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2007”. F. Kajian Pustaka Berdasarkan telah yang telah dilakukan terhadap beberapa sumber keperpustakaan, peneliti melihat bahwa masalah pokok dalam penelitian ini

11

tampaknya kurang mendapatkan perhatian dari para peneliti, untuk tidak mengatakan belum pernah diteliti sama sekali. Karsin pada (103044228110), dengan judul penelitian Cash Wakaf dalam pemberdayaan Ekonomi Umat, (Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum 2004) sifat penelitian

studi

pustaka,

konsep

wakaf

tunai

dianggap

dapat

lebih

menguntungkan apabila dikelola secara benar dan peruntukkannya dapat dipergunakan di segala bidang tak terkecuali perbaikan perekonomian umat. Kedudukan ekonomi umat yang pada akhirnya merupakan salah satu kancah berwirausaha dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah luar biasa banyaknya sehingga dapat memberikan manfaat secara luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Idik Komarudin (103044228110), dengan judul penelitian Efektifitas Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Tunai Pada TWI (Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum 2008) sifat penelitian bersifat studi lapangan mengkaji efektifitas dan pemanfaatan harta wakaf tunai yang dikelola oleh Tabung Wakaf Indonesia dan kinerja TWI dalam memunculkan peran wakaf sebagai penegak dan penggerak ekonomi umat. Rida Weni (9946117156), dengan judul penelitian Cash Wakaf dan Kaitannya dengan Pemberdayaan Perekonomian Umat (Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum 2003) sifat penelitian bersifat studi kepustakaan. Kajian yang cendrung membahas pengertian cash wakaf dan pengembangan perekonomian umat serta bentuk-bentuk pemberdayaan perekonomian umat.

12

Herni Muniasih (1984615051), dengan judul penelitian Peranan Perbankan Syariah dalam Pembangunan Usaha Kecil dan Menengah studi kasus pada Industri Kecil di Daerah Duri Kosambi (Jakarta, fakultas Syariah dan Hukum 2003) dalam rangka mewujudkan aspek pemerataan hasil-hasil pembangunan, sektor usaha kecil menduduki peran penting dan strategis dalam pembangunan nasional, baik dilihat dari segi kuantitas maupun dari segi kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja dalam mewujudkan pemerataan hasil-hasil pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut maka pemerintah melalui serangkaian kebijaknnya antara lain telah mewajibkan perbankan menyediakan KUK (Kredit Usaha Kecil) minimal 20% dari jumlah pemberian kreditnya, ditunjukkan untuk lebih menjamin tersedianya dana bagi pembiayaan usaha kecil, sebagai upaya perbankan dalam membangun dan mengembangkan usaha kecil. Berbeda dengan karya-karya ilmiah diatas, bahwa penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul “Wakaf Tunai dalam Pemberdayaan Ekonomi UKM” adalah bertujuan untuk memberikan penilaian secara kritis tentang pemberdayaan wakaf tunai di TWI dengan memaparkan program-program baru yang inovatif dan menguntungkan ekonomi masyarakat secara umum dan sekaligus memaparkan teori tentang pemberdayaan wakaf tunai serta kontribusi TWI terhadap pemberdayaan ekonomi UKM. Demikian perbedaan pokok, bahasan atau materi antara penulis dengan skripsi terdahulu.

13

G. Kerangka Teori Kerangka teori atau landasan teori dari penulisan ini adalah dari definisi baru tentang wakaf oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI),yaitu ; “menahan harta (baik berupa aset tetap maupun aset lancar-pen.) yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bedanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan hukum terhadap benda tersbut ( menjual, memberikan atau mewariskan ), untuk disalurkan (hasilnya) pada seesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada “. Wakaf Uang (Cash Waqf/Wakaf Tunai) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.9 Sedangkan pemberdayaan berasal dari kata daya, yang berarti tenaga atau kekuatan, jadi pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarkat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkanya. 10 Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan kemampuan ekonomi umat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar.11

9

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), h. 33 10

11

Mubyarto, Membangun Sistem Ekonomi, (Yogyakarta;BPFE,2000), Cet-1, h. 263

Ernawati Chotim dan Juni Tamrin, (ed), Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia, (Bandung: Yayasan Akatiga, 1997), h.238

14

Usaha Kecil dan Menengah adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil.Menurut keputusan Presiden RI no.99 tahun 1998 pengertian Usaha Kecil adalah: “Kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat.” Jadi, bila dihubungkan antara wakaf tunai dengan analisis deskriptif akan lebih terlihat peranan wakaf tunai terhadap pemberdayaan UKM. H. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu metode penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis dari sumbersumber yang diperoleh. Lalu dianalisis lebih lanjut dan kemudian diambil suatu kesimpulan. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Tailor seperti yang dikutip oleh Lexy J. Maleong yaitu sebagai produser penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orangorang dan perilaku yang diamati.12 2. Objek Penelitian Penelitian ini dilakukan pada Tabung Wakaf Indonesia, yang berlokasi di Komplek Perkantoran Graha Tunas Kav.E Lt.4 Jl. Warung Jati Barat No.63, Buncit-Jakarta selatan. Telp. 021 7947617 Fax. 021 7984887. Email: [email protected], website: www.tabungwakaf.com 12

Lexy J. Maleong, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000, cet. Ke-11, h.3.

15

Dan Penelitian ini juga dilakukan di Head Office Dompet Dhuafa, yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No.50 Ciputat Indah Permai C 28-29 Ciputat Jakarta 15419. Telp. 021 7416050 Fax. 021 741 6070 3. Jenis Data dan Sumber Data Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara dengan pihak yang menjadi objek penelitian dalam hal ini adalah Tabung Wakaf indonesia yaitu dengan Investment Manager Ibu Novianti Endang Mustaqimah, dan Lembaga Dompet Dhuafa yaitu dengan Bapak Hendra Jatnika selaku Head of Productive Waqfraising. Data sekunder, yaitu merupakan sumber data pendukung yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: a. Studi Lapangan Dalam hal ini untuk mendapatkan data-data dan informasi tentang mekanisme berjalannya program wakaf tunai bagi pemberdayaan UKM peneliti melakukan wawancara dengan Invesment Manager dari Tabung Wakaf Indonesia yaitu, Ibu Novianti Endang M. Mengenai mekanisme program wakaf tunai yang berjalan di Tabung wakaf Indonesia yang berkaitan dengan program pemberdayaan ekonomi UKM dan Head of Productive Waqfraising dari Dompet Dhuafa yaitu, Bapak Hendra Jatnika sebagai

pelopor

program

yang mengetahui

secara

detail,

awal

16

terbentuknya program pemberdayaan UKM melalui wakaf tunai hingga saat ini. b. Studi Kepustakaan Studi kepustakaan (Library Research) yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data-data. Penulis mengadakan penelitian terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, literatur ini berupa skripsi terdahulu, buku, majalah, surat kabar, artikel, bulletin, brosur, internet dan lain sebagainya. Langkah dalam melaksanakan studi kepustakaan ini adalah dengan cara membaca, mengutip, untuk menganalisa dan merumuskan hal-hal yang dianggap perlu dalam memenuhi data dalam penelitian ini. 5. Teknik Analisa Data Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu teknik analisa data dimana penulis membaca, mempelajari, memahami dan kemudian menguraikan semua data yang diperoleh lalu membuat analisa-analisa komprehensif sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian I. Sistematika Penulisan BAB I.

PENDAHULUAN Yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat

17

penelitian, teknik penulisan, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian serta sistematika penulisan. BAB II.

USAHA KECIL DAN MENENGAH Yang membahas tentang pengertian usaha kecil dan menengah (UKM), peranan usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perekonomian, masalah-masalah yang dihadapi usaha kecil dan menengah (UKM), serta upaya-upaya pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM)

BAB III.

WAKAF TUNAI DI TABUNG WAKAF INDONESIA Yang membahas tentang sejarah wakaf tunai, latar belakang Tabung Wakaf Indonesia (TWI), bentuk dan badan hukum Tabung Wakaf Indonesia (TWI), visi dan misi Tabung Wakaf Indonesia (TWI), tujuan sasaran target dan pemetik manfaat Tabung Wakaf Indonesia (TWI), serta wakaf tunai di Tabung Wakaf Indonesia (TWI)

BAB IV.

PERANAN TWI DALAM PEMBERDAYAAN UKM Bab ini terdiri dari konsep wakaf tunai, pengelolaan dan penghimpunan wakaf tunai, dan strategi pengembangan Tabung Wakaf Indonesia (TWI)

BAB V.

PENUTUP Meliputi kesimpulan dan saran.

BAB II USAHA KECIL DAN MENENGAH A. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah Usaha Kecil (UK) merupakan sebutan ringkas dari usaha skala kecil (USK) sebagai terjemahan dari istilah Small Scale Enterprise (SSE) yang mempunyai banyak pengertian, baik dalam makna teoritis, maupun sebagai konsep strategis kebijakan pembangunan. Usaha kecil sebagai konsep mengacu pada dua aspek. Pertama, aspek perusahaan, yang melakukan aktifitas produktif. Mengkombinasikan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa, memasarkan dan mencetak keuntungan. Kedua, aspek pengusaha, yaitu orang dibalik usaha/ perusahaan yang biasanya adalah pemilik, pengelola sekaligus administrator dari perusahaannya. 1 Kemudian, yang dimaksud dengan usaha kecil menurut surat edaran Bank Indonesia No.26/I/UKK tanggal 29 Mei 1993 perihal kredit usaha kecil adalah usaha yang dimiliki total asset maksimum Rp. 600 juta (enam ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan rumah yang ditempati. Pengertian usaha kecil ini meliputi usaha perseorangan, badan usaha swasta dan koperasi, sepanjang asset yang dimiliki tidak melebihi Rp. 600 juta.2

1

Panji Anoraga dan Djoko Sudantoko, Koperasi Kewirausahaan dan Usaha (Jakarta; Rineka Cipta, 2002), cet.ke-1, h.244 2

Panji Anoraga, Manajemen Bisnis (Jakarta: Rineka Cipta,2000), cet.ke-1, h.24

18

19

Sedangkan menurut Undang-undang No.9/1995 tentang usaha kecil yang dimaksud adalah yang memiliki kriteria sebagai berikut:3 1. Memiliki kekayaan bersih paling banyakRp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah). 3. Milik warga negara Indonesia 4. Berdiri sendiri bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimilki, dikuasai atau berafilisasi baik langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah dan usaha besar. 5. Berbentuk usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, termasuk koperasi. Yang dimaksud dengan usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria: 1. Asset 10 milyar,- tidak termauk tanah dan bangunan tempat usaha, atau 2. Omzet Rp. 50 milyar,Sedangkan dalam konsep inpres UKM , yang dimaksud dengan UKM adalah kegiatan ekonomi dengan kriteria: 1. Asset Rp. 50 milyar,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau 2. Omzet Rp. 250 milyar,-4

3

Undang-undang Republik Indonesia No.9/1995 tentang Usaha Kecil, Bab III, Pasal 5.

4

Panji Anoraga dan Djoko Sudantoko, Op.Cit., h.245

20

Selanjutnya, berdasarkan jumlah karyawan yang dimilikinya, sebuah usaha dimana usaha kecil terdiri atas usaha rumah tangga (1-4 orang) dan usaha kecil (5-19 orang), sementara usaha menengah (20-99 orang).5 B. Peranan Usaha Kecil dan Menengah dalam Perekonomian Usaha kecil dan menengah (UKM) dalam perekonomian suatu negara, memiliki peranan yang penting. Bukan saja di Indonesia tetapi mempunyai peranan strategis di negara-negara lain juga. Indikasi yang menunjukan peranan usaha kecil dan menengah itu dapat dilihat dari kontribusinya terhadap PDB, eksport non migas, penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang cukup berarti.6 Di tengah ambruknya para konglomerat akibat krisis, ternyata usaha kecil mampu menjadi katup pengaman dampak krisis terhadap perekonomian nasional. Dalam kaitan ini sektor usaha kecil berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena unit usahanya sangat banyak dan menyerap tenaga kerja yang besar. UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 disaat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya.7

5

Peningkatan Ekonomi Domestik Melalui Usaha Kecil, (Business News, No. 69117/Tahun XLVII, 6 Juni 2003), h.13 6

7

Panji Anoraga dan Djoko Sudantoko, Op.Cit., h.244 op.cit., h.244

ArmadaSuryatama,Peran UKM Dalam Perekonomian Indonesia,artikel diakses pada tanggal 29 juni 2011 pada situs Satria-sig.blogspot.com

21

Usaha kecil mampu menampung 62,6 juta tenaga kerja atau 89 persen dari total tenaga kerja nasional, dimana usaha kecil ini terdiri dari usaha rumah tangga dan usaha kecil, sementara usaha menengah melibatkan 4,2 juta tenaga kerja dan usaha besar menyerap 3,5 juta pekerja pada tahun 20028 Peran penting usaha kecil merupakan wahana utama dalam penyerapan tenaga kerja juga sebagai penggerak roda ekonomi serta pelayanan masyarakat Tidak kurang pentingnya, industri kecil juga memberikan manfaat social (sosial benefit) yang sangat berarti bagi perekonomian.Manfaat pertama,industri kecil dapat menciptakan peluang berusaha yang luas dengan pembiayaan yang cukup murah. Manfaat kedua, industri kecil dapat memberikan peranan dalam peningkatan dan mobilisasi tabungan domestik. Ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa industri cenderung memperoleh modal dari tabungan pengusaha itu sendiri, atau dari tabungan keluarga atau kerabatnya. Adapun manfaat sosial yang ketiga, indutri kecil mempunyai kedudukan komplementer terhadap industri besar dan sedang, karena industri kecil menghasilkan produk yang relatif murah dan sederhana, yang biasanya tidak dihasilkan oleh industri besar.9 Sebuah studi yang dilakukan oleh Michigan State University telah menyimpulkan bahwa UKM secara konsisten menghasilkan lebih banyak Output perunit modal daripada mitranya industri besar. Little, Scitovsky, dan scoot telah

8

9

Business News, Loc.Cit

Irsan Azhari, Industri Kecil Sebuah Tinjauan dan Perbandingan, (Jakarta, LPES,1991), cet.ke-2, h.5

22

menyimpulkan bahwa " industri modern berskala besar pada umumnya kurang menghasilkan keuntungan daripada industri kecil sejenis kerajinan, disamping menelan biaya dalam bentuk modal juga juga menciptakan lapangan kerja yang lebih sedikit". Sebagian sarjana malah meragukan bahwa industri-industri skala besar itu cocok bagi kondisi tipikal negara-negara berkembang yang kelebihan tenaga kerja dan kekurangan modal. Karena itu, UKM secara luas dipandang sebagai "cara efektif untuk mengembangkan kontribusi sektor swasta terhadap tujuan pertumbuhan dan pemerataan negara-negara berkembang.10 Keberadaan UKM di Indonesia lebih dikaitkan dengan perannya secara klasik yaitu mengatasi pengangguran dan pemerataan pendapatan. Di indonesia selama periode 1998-2001 jumlah unit usaha UKM mengalami pertumbuhan ratarata 11% pertahun (Deperindag, 2002).11 Pertumbuhan UKM memberikan dampak yang sangat positif terhadap penciptaan kesempatan kerja. Data pada Tabel 2.1 menunjukkan perbandingan jumlah unit usaha dan tenaga kerja Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Usaha Besar (UB) dalam struktur industri di Indonesia tahun 1998 hingga 2001. Dari Tabel 2.1 terlihat bahwa UKM mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan unit usaha UKM selama 1998-2001 lebih tinggi dibanding UB, dimana pertumbuhan UKM berkisar 11% pertahun sedangkan UB hanya 6%. 10

M. Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, (Jakarta: Tazkia Institut, Gema Insani Press, 2000), cet. Ke-1, h. 315 11

Diyah Ratih Sulistyastuti, “Dinamika Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Analisis Kosentrasi Regional UKM di Indonesia 1999-2001,” artikel diakses pada tanggal 13 sept 2011 dari http://Journal.uii.ac.id/index.php/JEP/article/

23

Data tabel 2.1 menunjukkan pula bahwa ada dua hal yang perlu digaris bawahi. Pertama, struktur Industri di Indonesia masih di dominasi oleh UKM. Hal ini dapat dilihat dari proporsi unit usaha UKM dibandingkan perusahaan besar dari tahun ke tahun secara konsisten di atas 99%. Kedua, UKM sangat penting bagi penyedia lapangan kerja di Indonesia.12 Tabel.2.1 Unit Usaha dan Tenaga Kerja UKM dan UB di Indonesia Selama Tahun 1998-2001 (dalam Ribu)

UKM UB

1998

1999 Unit Usaha*

2000

2001

2.114,44 (99,97%) 0,63 (0,03%)

2.536.22 (99,97%) 0,67 (0,03%) TenagaKerja** 10.135,52 (97,85%) 222,31 (2,15%)

2.724.67 (99,97%) 0,71 (0,03%)

2.885.82 (99,97%) 0,76 (0,03%)

10.7008,42 (97,85%) 234,88 (2,15%)

11.363,75 (97,85%) 249,25 (2,15%)

8.329,53 (97,4%) 220,97 (2,6%)

UKM UB

Sumber DEPERINDAG , (2002) *=Unit Usaha dalam ribuan unit **=Tenaga kerja dalam ribuan orang Peranan Industri kecil ini telah terbukti bahwa industri kecil memiliki ketahanan yang kuat (strong survival) ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi. Data tahun 1998 menunjukkan bahwa struktur di Indonesia didominasi oleh UKM yaitu menguasai 99,8% sementara sisanya sebesar 0,2% merupakan pelaku usaha besar. Peran ini makin berarti dalam penyerapan tenaga kerja selama krisis. 12

Ibid

24

Dalam periode yang sama UKM mampu menyerap tenaga kerja sebesar 99,6% dan sisanya 0,4% yang terserap oleh industri besar. Krisis ekonomi yang terjadi memberikan hikmah yaitu munculnya kesadaran dan pengakuan atas pentingnya peran UKM dalam pembangunan nasional

Indonesia. Dalam rangka pengembangan ekonomi daerah yang

bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengembangan ekonomi lokal UKM sesuai potensinya sangat penting.13 Berdasarkan survei yang dilakukan BPS dan Kantor Mentri Negara untuk Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menegkop & UKM), Usaha-usaha kecil termasuk usaha-usaha rumah tangga atau mikro (yaitu usaha dengan jumlah total penjualan (turn over) setahun yang kurang dari Rp. 1 milyar, pada tahun 2000 meliputi 99,9% dari total usaha-usaha yang bergerak di Indonesia. Sedangkan usaha-usaha menengah yaitu usaha-usaha dengan total penjualan tahunan yang berkisar antara Rp. 1 Milyar dan Rp. 50 milyar meliputi 0,14 persen dari jumlah total usaha dengan demikian potensi UKM sebagai keseluruhan meliputi 99,9 persen dari jumlah total usaha yang brgerak di Indonesia.14 Bukti-bukti ini merupakan indikasi bahwa usaha kecil menengah terutama sektor industri telah tampil sebagai pemberi kontribusi yang dinamis dan semakin meningkat dalam perkembangan eksport nasional.Ini justru ditunjukan pada saat 13

14

Ibid

ArmadaSuryatama,Peran UKM Dalam Perekonomian Indonesia,artikel diakses pada tanggal 25 juni 2011 dari situs Satria-sig.blogspot.com, Jakarta, 03 juni 2011

25

stuktur usaha besar (konglomerat) menghadapi masalah internal dimana kecenderungan pasar industri menengah besar semakin kedalam (Inward looking).Hal ini terlihat dari merosotnya produk yang dieksport usaha menengah besar tahun 1998 terhadap total eksport indutri sebesar 28,8%,maka pada tahun 1999 porsinya hanya sebesar 22,7%.Sementara jika dikaitkan eksport dengan GDP/PDB,maka presentase tersebut untuk usaha kecil menengah adalah sebesar 23%.15 C. Masalah-masalah yang dihadapi Usaha Kecil dan Menengah Peranan UKM (Usaha Kecil Menengah) di Indonesia memang diakui sangat penting dalam perekonomian nasional, terutama dalam aspek-aspek, seperti peningkatan kesempatan kerja, pemerataan pendapatan, pembangunan ekonomi pedesaan dan peningkatan eksport nonmigas.16 Tetapi selain itu juga, UKM menghadapi berbagai kendala, baik kendala internal UKM itu sendiri maupun kendala eksternal. Secara umum selalu dikatakan bahwa masalah yang dihadapi usaha kecil menengah di Indonesia adalah keterbatasan modal, pemasaran, bahan baku, tenaga kerja, penguasaan teknologi, manajemen, organisasi, dan lainnya. Namun tidak semua usaha kecil menghadapi masalah yang sama karena sangat tergantung pada perusahaan masing-masing.17

15

Panji Anoraga dan Djoko Sudantoko, Op.Cit., h.248-249

16

Ibid

17

Business News, loc.cit

26

Dari sisi pengusaha, perbankan masih menghaapi permasalahan dalam pemberian pembiayaan. Umumnya usaha kecil memiliki tingkat kelayakan yang masih rendah, akibat adanya keterbatasan pada aspek pemasaran, teknik, produksi, manajemen dan organisasi. Pada umumnya mereka belum mampu menerima persyaratan tehnis bank, antara lain berkaitan dengan penyediaan perizinan dan jaminan.18 Dari sisi perbankan, kendala yang muncul adalah sukarnya memperoleh usaha kecil dan menengah yang layak, tingginya biaya transaksi, tingginya resiko dan terbatasnya sumber daya manusia dan jaringan kantor cabang bank. 19 Bagi kebanyakan bank terlebih yang biasa membiayai korporasi seringkali diliputi kekhawatiran kegagalan pembiayaan ke pengusaha kecil. Tingkat keengaganan yang masih tinggi seringkali dinyatakan dalam berbagai alasan utama resiko dan tidak adanya agunan. Padahal sekarang terbukti bahwa pembiayaan kepada pengusaha besarpun menganduang resiko yang sama, bahkan dapat menyeret bank kepada kebangkrutan.20 Selain itu, masalah yang dihadapi usaha kecil adalah sikap pemerintah itu sendiri seperti masalah kordinasi dalam pembinaan usaha kecil. Pasalnya begitu banyak instansi pemerintah yang melakukan pembinaan terhadap usaha kecil,

18

Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah, (Jakarta; Alvabet, 1999), cet.ke-1, h.110 19

20

Lingkup, Peluang Tantangan, dan Prospek

Ibid, h.112

Dahni Gunawan Idat, Pembiayaan Usaha Kecil oleh Bank Syari’ah; Meningkatkan Peran Inkubator, Majalah Pengembangan Perbankan, (Jakarta, Edisi No.84, Juli-Agustus, 2000), h.34

27

namun tugasnya itu sering tumpang tindih. Hal ini dapat di lihat pada beberapa departemen seperti Deperindag, Depkop, dan PPK mengklaim dirinya sebagai koordinator usaha kecil secara menyeluruh yang sah, padahal sebetulnya jika masalahnya bersifat umum, maka Depkop dan PPk yang memikirkan solusinya, dan jika bersifat teknis, maka masing-masing departemen yang bertanggung jawab. Namun jika menyangkut pengembangan usaha kecil, maka Deperindag yang bertanggung jawab, meskipun ada Depkop dan PPK. Masalah lainya adalah kebijakan pemerintah yang umumnya bersifat Walfare Policy yang tidak menggunakan akidah ekonomi sebagai acuannya. Kebijakan ini sering disebut kebijakan populis yang berasumsi bahwa fungsi UKM adalah peyangga yang paling dominan, sehingga usaha kecil identik dengan masalah orang miskin atau kaum marjinal. Oleh sebab itu Walfare Policy diwujudkan dalam bentuk pemberian subsidi kepada usaha kecil. Di lain pihak ada kebijakan ekonomi yang mengacu pada kaidah ekonomi yang berasumsi bahwa (diluar aspek usaha) usaha kecil tidak memiliki karakteristik yang berbeda dengan usaha besar. Oleh sebab itu kebijakan pemerintah seharusnya tidak didasari oleh belas kasihan, tetapi didasari oleh pertimbangan potensi ekonomi. Kontroversi dua model kebijakan ekonomi ini terus berlangsung hingga kini.21 Pada umumnya, permasalahan yang dihadapi oleh Usaha Kecil dan Menengah (UKM), antara lain meliputi:22

21

22

Business News, Loc.Cit

Wawan Junaidi,” Permasalahan Yang di Hadapi UKM”, artikel diakses pada 09 agustus 2011 dari http://wawan-satu.blogspot.com/2009/11/Permasalahan-yang-dihadapi-UKM.html

28

1. Faktor Internal a. Kurangnya Permodalan dan Terbatasnya Akses Pembiayaan Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas, sedangkan modal pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh karena persyaratan secara administratif dan teknis yang diminta oleh bank tidak dapat dipenuhi. Persyaratan yang menjadi hambatan terbesar bagi UKM adalah adanya ketentuan mengenai agunan karena tidak semua UKM memiliki harta yang memadai dan cukup untuk dijadikan agunan. Terkait dengan hal ini, UKM juga menjumpai kesulitan dalam hal akses terhadap sumber pembiayaan. Selama ini para pengusaha UKM yang cukup familiar dengan mereka adalah mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank dimana disyaratkan adanya agunan. Terhadap akses pembiayaan lainnya seperti investasi, sebagian besar dari mereka belum memiliki akses untuk itu. Dari sisi investasi sendiri, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan apabila memang gerbang investasi hendak dibuka untuk UKM, antara lain kebijakan, jangka waktu, pajak, peraturan, perlakuan, hak atas tanah, infrastruktur, dan iklim usaha.

29

b. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Sebagian besar usaha kecil tumbuh secara tradisional dan merupakan usaha keluarga yang turun temurun. Keterbatasan kualitas SDM usaha kecil baik dari segi pendidikan formal maupun pengetahuan dan keterampilannya sangat berpengaruh terhadap manajemen pengelolaan usahanya, sehingga usaha tersebut sulit untuk berkembang dengan optimal. Disamping itu dengan keterbatasan kualitas SDM-nya, unit usaha tersebut relatif sulit untuk mengadopsi perkembangan teknologi baru untuk meningkatkan daya saing produk yang dihasilkannya. c. Lemahnya Jaringan Usaha dan Kemampuan Penetrasi Pasar Usaha kecil yang pada umumnya merupakan unit usaha keluarga, mempunyai jaringan usaha yang sangat terbatas dan kemampuan penetrasi pasar yang rendah, ditambah lagi produk yang dihasilkan jumlahnya sangat terbatas dan mempunyai kualitas yang kurang kompetitif. Berbeda dengan usaha besar yang telah mempunyai jaringan yang sudah solid serta didukung dengan teknologi yang dapat menjangkau internasional dan promosi yang baik. d. Mentalitas Pengusaha UKM Hal penting yang seringkali pula terlupakan dalam setiap pembahasan mengenai UKM, yaitu semangat entrepreneurship para pengusaha UKM itu sendiri. Semangat yang dimaksud disini, antara lain kesediaan terus berinovasi, ulet tanpa menyerah, mau berkorban serta semangat ingin

30

mengambil risiko. Suasana pedesaan yang menjadi latar belakang dari UKM seringkali memiliki andil juga dalam membentuk kinerja. Sebagai contoh, ritme kerja UKM di daerah berjalan dengan santai dan kurang aktif sehingga seringkali menjadi penyebab hilangnya kesempatan-kesempatan yang ada. e. Kurangnya Transparansi Kurangnya transparansi antara generasi awal pembangun UKM tersebut terhadap generasi selanjutnya. Banyak informasi dan jaringan yang disembunyikan dan tidak diberitahukan kepada pihak yang selanjutnya menjalankan usaha tersebut sehingga hal ini menimbulkan kesulitan bagi generasi penerus dalam mengembangkan usahanya. 2. Faktor Eksternal a. Iklim Usaha Belum Sepenuhnya Kondusif Upaya pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dari tahun ke tahun selalu dimonitor dan dievaluasi perkembangannya dalam hal kontribusinya terhadap penciptaan produk domestik brutto (PDB), penyerapan tenaga kerja, ekspor dan perkembangan pelaku usahanya serta keberadaan investasi usaha kecil dan menengah melalui pembentukan modal tetap brutto (investasi). Keseluruhan indikator ekonomi makro tersebut selalu dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemberdayaan UKM serta menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya.

31

Kebijaksanaan Pemerintah untuk menumbuh kembangkan UKM, meskipun dari tahun ke tahun terus disempurnakan, namun dirasakan belum sepenuhnya kondusif. Hal ini terlihat antara lain masih terjadinya persaingan yang kurang sehat antara pengusaha-pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha-pengusaha besar. Kendala lain yang dihadapi oleh UKM adalah mendapatkan perijinan untuk menjalankan usaha mereka. Keluhan yang seringkali terdengar mengenai banyaknya prosedur yang harus diikuti dengan biaya yang tidak murah, ditambah lagi dengan jangka waktu yang lama. Hal ini sedikit banyak terkait dengan kebijakan perekonomian Pemerintah yang dinilai tidak memihak pihak kecil seperti UKM tetapi lebih mengakomodir kepentingan dari para pengusaha besar. Proses perijinan bagi usaha kecil dan menengah akan jadi sesuatu yang sulit apabila pemerintah tidak memberikan kemudahan dalam soal biaya perizinan dan mempercepat proses tercipta nya izin usaha yang di perlukan para pengusaha Usaha Kecil dan Menengah b. Terbatasnya Sarana dan Prasarana Usaha Kurangnya informasi yang berhubungan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan sarana dan prasarana yang mereka miliki juga tidak cepat berkembang dan kurang mendukung kemajuan usahanya sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, tak jarang UKM kesulitan dalam memperoleh tempat untuk menjalankan usahanya yang disebabkan karena mahalnya harga sewa atau tempat yang ada kurang strategis.

32

c. Pungutan Liar Praktek pungutan tidak resmi atau lebih dikenal dengan pungutan liar menjadi salah satu kendala juga bagi UKM karena menambah pengeluaran yang tidak sedikit. Hal ini tidak hanya terjadi sekali namun dapat berulang kali secara periodik, misalnya setiap minggu atau setiap bulan. d. Implikasi Otonomi Daerah Dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004, kewenangan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Perubahan sistem ini akan mempunyai implikasi terhadap pelaku bisnis kecil dan menengah berupa pungutan-pungutan baru yang dikenakan pada UKM. Jika kondisi ini tidak segera dibenahi maka akan menurunkan daya saing UKM. Disamping itu, semangat kedaerahan yang berlebihan, kadang menciptakan kondisi yang kurang menarik bagi pengusaha luar daerah untuk mengembangkan usahanya di daerah tersebut. e. Implikasi Perdagangan Bebas Sebagaimana diketahui bahwa AFTA yang mulai berlaku Tahun 2003 dan APEC Tahun 2020 berimplikasi luas terhadap usaha kecil dan menengah untuk bersaing dalam perdagangan bebas. Dalam hal ini, mau tidak mau UKM dituntut untuk melakukan proses produksi dengan produktif dan efisien, serta dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan frekuensi pasar global dengan standar kualitas seperti isu kualitas (ISO 9000), isu lingkungan (ISO

33

14.000), dan isu Hak Asasi Manusia (HAM) serta isu ketenagakerjaan. Isu ini sering digunakan secara tidak fair oleh negara maju sebagai hambatan (Non Tariff Barrier for Trade). Untuk itu, UKM perlu mempersiapkan diri agar mampu bersaing baik secara keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. f. Sifat Produk dengan Ketahanan Pendek Sebagian besar produk industri kecil memiliki ciri atau karakteristik sebagai produk-produk dan kerajinan-kerajian dengan ketahanan yang pendek. Dengan kata lain, produk-produk yang dihasilkan UKM Indonesia mudah rusak dan tidak tahan lama. g. Terbatasnya Akses Pasar Terbatasnya akses pasar akan menyebabkan produk yang dihasilkan tidak dapat dipasarkan secara kompetitif baik di pasar nasional maupun internasional. h. Terbatasnya Akses Informasi Selain akses pembiayaan, UKM juga menemui kesulitan dalam hal akses terhadap informasi. Minimnya informasi yang diketahui oleh UKM, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap kompetisi dari produk ataupun jasa dari unit usaha UKM dengan produk lain dalam hal kualitas. Efek dari hal ini adalah tidak mampunya produk dan jasa sebagai hasil dari UKM untuk menembus pasar ekspor. Namun, di sisi lain, terdapat pula produk atau jasa yang berpotensial untuk bertarung di pasar internasional karena tidak

34

memiliki jalur ataupun akses terhadap pasar tersebut, pada akhirnya hanya beredar di pasar domestik. Namun yang menjadi masalah selama ini adalah dukungan pendanaan, informasi pasar, dan teknologi yang tidak memadai, sehingga banyak faktor terkendala. Dan dukungan pihak perbankan nasional dan lembaga penjaminan kredit juga sangat penting dalam hal ini. Disisi lain, tingkat SDM masih kurang, hal ini menjadi penting kalau kita lihat bahwa dalam pengembangan kewirausahaan yang menjadi dasar SDM dalam usaha ini adalah peran serta aktif dari para pengusaha sendiri. Masalah lain yang muncul adalah perbankan tidak menjalankan fungsinya dengan baik seperti memberikan informasi-informasi perbankan ke masyarakat secara langsung, bagaimana mengkases kredit dari perbankan itu sendiri dan memberikan informasi alternatif pinjaman lainnya dari instansi-instansi keuangan yang disediakan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Namun yang terjadi perbankan kita lebih cendrung mencari keuntungan sensasional dari para nasabah dengan mematok bunga kredit tinggi sementara bunga deposisto terus di turunkan. D. Upaya-Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan peran koperasi, usaha kecil dan menengah dalam perekonomian nasional, pemerintah selama ini telah menempuh berbagai strategi dan kebijkan sebagai berikut:

35

Upaya pengembangan UKM

pada hakekatnya merupakan tanggung

jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan mencermati permasalahan yang di hadapi UKM, maka kedepan perlu di upayakan hal-hal sebagai berikut: 1. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan. 2. Peyederahanaan prosedur perizinan Peyederahanaan proses perizinan mempermudah ke berlangsungan para pengusaha kecil dan menengah. Untuk mengatasi keluhan yang dihadapi UMKM khususnya, pelaku bisnis dan masyarakat umumnya, beberapa Pemerintah Daerah berinisiatif menyelenggarakan program Pelayanan Ijin Satu Atap. Baru-baru ini Pemprov Jawa Timur meluncurkan program Ijin Satu Atap. Segala jenis urusan perijinan dilakukan langsung satu atap di Gedung Pelayanan Perijinan Terpadu, disingkat P2T yang berlokasi di Jalan Pahlawan 116 Surabaya. Pelaku UMKM dan masyarakat bisa mengurus perizinan di P2T untuk berbagai sektor diantaranya : Sektor Energi Dan Sumber daya Mineral, Sektor Kehutanan, Koperasi dan UMKM, Pertanian, Sosial, Bina Marga, Penanaman Modal, BUMN, dan BUMD.23

23

Dedy Edward Tanjung, “Pelayanan Izin Satu Atap, Manfaatnya bagi UMKM” artikel diakses pada tanggal 19 september 2011dari http://usaha-umkm.blog.com/tag/pelayanan-ijin-satu-atapisa/

36

3. Bantuan Permodalan Pemerintah memperluas skim kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi UKM, untuk peningkatan permodalannya , baik itu melalui sektor jasa finansial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura. Pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah

(UKM) sebaiknya

menggunakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ada, maupun non bank. Lembaga keuangan Mikro bank antara lain : BRI Unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) . Samapi saat ini BRI memilki unit yang tersebar diseluruh Indonesia. Dari kedua LKM ini sudah tercatat sebanyak 8.500 unit yang melayani UKM. Yang harus

dilakukan

sekarang ini

adalah

bagaimana

mendorong

pengembangan LKM ini berjalan baik, karena selama ini LKM non koperasi memilki kesulitan dalam legitimasi operasionalnya. 4. Perlindungan Usaha Jenis-jenis usaha tertentu , terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah, baik itu melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang bermuara kepada saling menguntungkan . 5. Pengembangan Kemitraan. Perlu dikembangakan kemitraan yang saling membantu antara UKM, atau antara UKM dengan pengusaha besar di dalam negri maupun di luar negri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha . Disamping itu juga

37

untuk memperluas pangsa pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien. Dengan demikian UKM akan mempunyai kekuatan bersaing dengan pelaku bisnis lainnya, baik dari dalam maupun luar negri. 6. Pelatihan. Pemerintah perlu meningkatakan pelatihan bagi UKM baik dalam aspek kewiraswastaan,

manajmen,

administrasi

dan

pengetahuan

serta

keterampilannya dalam pengembangan usahanya. Disamping itu juga perlu diberi kesempatan untuk menerapkan hasil pelatihan di lapangan untuk mempraktekkan teori melalui pengembangan kemitraan rintisan. 7. Memantapkan Asosiasi Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan u untuk pengembangan usaha bagi anggotanya. 8. Mengembangkan Promosi Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara UKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan talk show antara asosiasi dengan mitra usahanya. 9. Mengembangakan Kejasama yang Setara Perlu adanya kerjasama yang atau kordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha UKM untuk membicarakan berbagi isu-isu mutakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

38

10. Perlu adanya lembaga penjamin untuk menjamin kredit UKM Di indonesia ada dua lembaga penjamin kredit yang di dukung oleh penuh pemerintah untuk membantu UMKM. ASKRINDO atau Asuransi Kredit Indonesia dan JAMKRINDO atau Jaminan Kredit Indonesia. Kedua lembaga ini di dukung dengan dana Rp. 1,4 Trilyun oleh Pemerintah untuk menjamin kredit UMKM melalui program KUR (kredit Usaha Rakyat) dari sejumlah dana yang digelontorkan pemerintah adalah sebesar Rp. 14 Trilyun. Artinya Lembaga penjamin bisa menjamin pinjaman kredit UMKM melalui program KUR hingga Rp. 14 Trilyun.24 Lembaga penjamin ini sangat diperlukan bagi kepentingan Usaha Kecil dan Menengah25 Pengembangan UMKM ke depan harus diarahkan untuk menjadikan Central modal di kampung-kampung dan di tingkat Kecamatan, Karena UKM yang kuat, merata dan mampu menyediakan kebutuhan pembiayaan usaha mikro menengah dan mikro

kecil agar mampu menghadapi tantangan untuk

melaksanakan otonomi daerah. Pengendalian dan pembinaan/fasilitasi, serta pengembangan kelembagaan (organisasi dan manajemen), meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengelola UMKM melalui diklat terus menerus sangat

diperlukan.

Pengembangan

kemampuan

layanan

bagi

anggota,

meningkatkan jumlah produk keuangan yang didukung dengan pengembangan jejaring. Pengembangan jejaring antara lain meliputi jejaring. 24

Dedy Edward Tanjung, “Lembaga Penjamin Kredit UMKM” artikel diakses pada tanggal 19 september 2011dari http://usaha-umkm.blog.com/tag/lembaga-penjaminan-kredit-umkm/ 25

Wawan Junaidi,” Permasalahan Yang di Hadapi UKM”, artikel diakses pada 09 agustus 2011 dari http://wawan-satu.blogspot.com/2009/11/Permasalahan-yang-dihadapi-UKM.html

BAB III WAKAF TUNAI DI TABUNG WAKAF INDONESIA A. Sejarah Wakaf Tunai Wakaf tunai atau disebut juga dengan wakaf uang sebenarnya sudah dilaksanakan pada abad ke-2 Hijriah. Abu Su'ud dalam Risalah Fi Jawaz Waqf alNuqud, menyebutkan bahwa Imam Bukhariy meriwayatkan pendapat Imam alZuhri (wafat 124 H.) yang membolehkan mewakafkan dinar dan dirham itu sebagai modal usaha, kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai dana yang diperlukan oleh masyarakat.1 Dalam sebuah penelitian yang meliputi 104 yayasan wakaf di Mesir, Turki, Palestina, dan Anatoly Land, M.A. Mannan dalam bukunya Sertifikat Wakaf Tunai melaporkan bahwa 7% wakaf yang ada di negara-negara itu berupa wakaf tunai. Seiring dengan pesatnya kajian ekonomi syariah dewasa ini, wakaf tunai menjadi perhatian yang sangat serius dalam rangka mengakses modal yang dapat dipergunakan untuk kepentingan dan kemasalahatan umat. Berangakat dari pendapat yang terdapat dalam mazhab Hanafi, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya Al-fiqh al-Islamiy wa Adillatuh, membolehkan wakaf tunai sebagai modal usaha, karena pada hakikatnya substansi nilai dari uang itu dapat bertahan lama, sekaligus banyak manfaatnya untuk kepentingan umat. Menurut Mazhab Hanafi, uang itu dijadikan modal yang dikelola dengan sistem

1


39

40

mudharabah dan keuntungannya digunakan untuk pihak yang memanfaatkan harta wakaf.2 B. Landasan Hukum Wakaf 1. Al-Qur’an Sedangkan wakaf tunai (cash wakaf) adalah wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hokum berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah tangankan dan dibekukan untuk selain kepentingan yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat – surat berharga. Surat Ali Imran: 92

                 Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS.Al Imran :92 ) 2. Hadis Pada zaman Rasulallah istilah wakaf belum dikenal. Akan tetapi pada masa itu dikenal dengan habs, sadaqah, dan tsabil . Para ahli hadis dan kebanyakan ahli-ahli fiqih mengindetikkan wakaf dengan sadaqah jariyah. Hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Hurairah dibawah ini kerap dijadikan landasan dan sumber hokum lembaga perwakafan itu : 2

Ibid h.101

41

:

Artinya : Dari Abu Hurairah R.A berkata: Sesungguhnya Nabi SAW bersabda : “ Apabila manusia itu meninggal mka terputuslah amalnya kecuali tiga hal, shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendokan kepadanya.” 3

Al-Quran dan Hadis diatas mendasari di syariatkannya wakaf sebgai tindakan hukum dengan cara melepaskan hak kepemilikan atas asal barang dan meyedekahkan manfaatnya untuk kepentingan umum dengan maksud memperoleh pahala dari Allah. C. Latar Belakang Tabung Wakaf Indonesia Pada bulan juli 1993 telah berdiri sebuah lembaga sosial kemanusian yang bernama Dompet Dhuafa Republika (DDR). Sebuah lembaga yang didirikan sebagai jawaban atas keprihatinan beberapa pimpinan harian media koran Repulika atas kondisi ideal. Awal dari perjalanannya merupakan perjuangan yang sangat berat dan sangat melelahkan dan sekarang perjuangan yang dirintis dari awal dengan banyak pengorbanan telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, salah satunya diresmikannya Dompet Dhuafa Republika

3

Imam Abu al-Husain bin al-Hajjaj al-Qusyairi al-Naisaburi, Sahih Muslim, (Beirut : Dar alFikr, 1989) Cet. Ke-1, h.70

42

(DDR) sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang pertama pada tahun 2001.4 Sepuluh tahun perjalanan DD melakukan gerakan membumikan zakat sudah mulai berbuah, masyarakat menyadari bahwa setiap kekayaan yang dimiliki terdapat hak orang lain didalamnya yang wajib dikeluarkan. Sebuah fenomena yang patut disyukuri karena masyarakat semakin sadar bahwa zakat merupakan sebuah pilar penting dalam penegakan perekonomian umat. Melihat perkembangan ekonomi yang cukup lamban timbullah keinginan yang kuat untuk mempercepat proses kebangkitan ekonomi umat, DDR terdorong untuk menggali potensi dana umat selain zakat. Pada bulan Ramadhan 1425 H , DDR membuat sebuah unit fundraising baru yaitu kembali wakaf sebagaimana yang telah dipraktikan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebagai jawaban dari pencairan pilar ekonomi umat Islam selain zakat.5 Pengelolaan zakat yang belum optimal berbanding terbalik dengan potensi zakat yang sudah berjalan sebelumnya hal ini menjadi tantangan baru bagi DD untuk lebih mengoptimalkan peran wakaf, karena pemanfaatan wakaf lebih fleksibel dibandingkan zakat yang sudah dibatasi dengan 8 asnaf. Pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus, menuntut kita untuk mencari alternatif solusi yang dapat 4

Dompet Dhuafa Republika, Profil Tabung Wakaf Indonesia, (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia,2006) diakses dari http://www.dompetdhuafa.org/ 5

Maya, Wawancara Pribadi dengan Head of Productive Waqfraising Bapak Hendra Jatnika, kantor DD Ciputat, tanggal 07 Juni 2011

43

mendorongnya lebih cepat. Dan salah satu alternatif solusi itu adalah mobilisasi dan optimalisasi peran wakaf secara efektif serta profesional. Agar perkembangan wakaf berkembang dengan baik dan lancar, secara pasti dibutuhkan peran Nazir Wakaf (pengelola wakaf) yang amanah dan profesional sehingga penghimpunan, pengelolaan dan pengalokasian dana wakaf menjadi optimal. Meski saat ini, kebutuhan akan adanya Nazhir wakaf masih belum mendapat perhatian utama dari umat. Berdasarkan kondisi di atas dan melihat potensi wakaf yang sangat besar maka pada tanggal 14 juli 2005, Dompet Dhuafa melaunching unit baru yang bernama Tabung Wakaf Indonesia (TWI), sebagai jawaban dan solusi atas permasalahan wakaf. Diharapkan TWI dapat melakukan optimalisasi wakaf sehingga wakaf dpat menjadi penggerak ekonomi umat. Seperti efek bola salju, semakin lama semaikn besar membawa kemaslahatan untuk umat. Selaku pengelola wakaf (Nazhir Wakaf) khususnya wakaf uang tunai, diharapkan mampu mengalokasikan harta wakaf secara tepat dengan profesionalitas dan amanah, tentu dengan tuntunan Al Quran dah Hadist Rasulullah SAW, serta pertimbangan kebutuhan umat pada umumnya.6 Pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan secara terus menerus menurut kita untuk mencari alternatif solusi yang dapat mendorongnya lebih cepat. Salah satu alternatif solusi itu adalah mobilisasi dan optimalisasi peran wakaf secara efektif dan professional. 6

Profil TWI, “Sekilas TWI”, artikel di akses tanggal 24 april 2011 http://www.tabungwakaf.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=9

dari

44

Tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga amil zakat, terlebih setelah lahirnya UU tentang zakat UU tentang wakaf , membuktikan bahwa peran dan potensi umat dalam pembangunan sangatlah pontensial. Demikian juga dengan keberadaan lembaga wakaf. Oleh karenanya, secara pasti dibutuhkan peran nazhir wakaf yang amanah dan profesional sehingga penghimpunan, pengelolaan dan pengalokasian dana wakaf menjadi optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tanggal 14 juli 2005, Dompet Dhuafa mendirikan Tabung Wakaf Indonesia yang berperan dalam memberikan sosialisasi, edukasi, dan advokasi wakaf, serta mengelola harta wakaf dari masyarakat maupun institusi.7 D. Bentuk dan Badan Hukum Tabung Wakaf Indonesia Sesuai dengan UU RI No.41 tahun 2004 Pasal 9, Tabung Wakaf Indonesia (adalah nazhir wakaf) berbentuk badan hukum, dan karenanya persyaratan yang akan dipenuhi adalah: 1. Pengurus badan hukum Tabung Wakaf Indonesia ini memenuhi persyaratan sebagai nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 (1) UU wakaf No.41 tahun 2004. 2. Badan hukum ini adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Badan hukum ini bergerak di bidang social, pendidikan, kemasyarakatan dan keagamaan Islam 7


dari

45

4. Tabung Wakaf Indonesia merupakan badan unit atau badan otonom dari dan dengan landasan badan hukum Dompet Dhuafa Republika, sebagai sebuah badan yayasan yang telah kredibel dan memenuhi persyaratan sebagai sebuah badan yayasan yang telah kredibel dan memenuhi persyaratan sebagai nazhir wakaf sebagaimana dimaksud UU wakaf tersebut.8 E. Visi dan Misi Tabung Wakaf Indonesia Lembaga Tabung Wakaf Indonesia, adalah lembaga pengelolaan wakaf yang mempunyai visi dan misi, yaitu:9 1. Visi Menjadi lembaga wakaf berorientasi global yang mampu menjadikan wakaf sebagai salah satu pilar kebangkitan ekonomi umat yang berbasiskan system ekonomi berkeadilan. 2. Misi Mendorong pertumbuhan ekonomi umat serta optimalisasi peran wakaf dalam sektor sosial dan ekonomi produktif. TWI melakukan kegiatan menghimpun harta benda wakaf baik berupa benda tidak bergerak, maupun benda bergerak dan melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang telah dihimpunnya untuk kepentingan ummat. 8

Dompet Dhuafa Republika, Profil Tabung Wakaf Indonesia, (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia,2006) 9


dari

46

Aspek organisasi TWI yang berorientasi

pada kepentingan dan

kemaslahatan masyrakat umum didisain dengan memperhatikan visi dan misinya. Kekuatan TWI dari segi organisasi dan manajemen muncul dari segi kualitas personil dan sistem serta manajmen yang amanah dan profesional. F. Tujuan Sasaran Target dan Pemetik Manfaat Sementara itu, tujuan sasaran target dan pemetik manfaat dari lembaga TWI adalah sebagai berikut10 : 1. Tujuan Mewujudkan sebuah lembaga Nazhir Wakaf dengan model suatu lembaga keuangan yang dapat melakukan kegiatan mobilisasi penghimpunan harta benda dan dana wakaf guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sekaligus ikut mendorong pembnagunan social dan pemberdayaan ekonomi. 2. Sasaran Seluruh lapisan masyarakat yang memilki kemampuan berwakaf dan masyarakat yang menjadi sasaran program pemberdayaan Tabung Wakaf Indonesia (TWI). 3. Target Adapun target yang akan dicapai oleh Tabung Wakaf Indonesia (TWI) adalah sebgai berikut:

10

Hendra Kholid, “ Lembaga Pengelola Wakaf,” diakses Tanggal 07 Oktober 2010 dari http://hendrakholid.net/blog/2009/06/10/wakaf/

47

a. Tersedianya Sumber Daya Manusia Calon Pengelola Tabung Wakaf Indonesia di berbagai fungsi dan tingkatan manajemen, serta staf dengan kualifikasi professional, amanah, dan kafa’ah. b. Tabung Wakaf Indonesia dapat menjadi pendorong perkembangan wakaf di Indonesia. c. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat, khususnya pengguna jasa Lembaga Keuangan Syariah dan masyarakat calon wakif

lainnya yang ingin

berwakaf secara mudah, dan tepat sasaran sesuai dengan niat wakifnya. d. Pemberdayaan dana wakaf untuk fasilitas social masyarakat dan investasi pada sector ekonomi produktif yang berasaskan syariat. e. Menyalurkan benefit investasi untuk kemaslahatan umat. 4. Pemetik Manfaat a. Pemetik Manfaat Langsung: 1) Waqif (yang berwakaf), yaitu kemudahan untuk melaksanakan shodaqoh jariyyah wakaf 2) Ma’uquf alaih (Masyarakat penerima wakaf), yaitu pemanfaatan dana untuk meningkatkan daya dan kualitas hidup, khususnya bagi masyarakat kecil (dhuafa). b. Pemetik Manfaat Tidak Langsung: Adalah mitra usaha Nazhir Wakaf yang melakukan kerjasama dengan Nazhir wakaf melalui Tabung Wakaf Indonesia.

48

Agar lembaga pengelola wakaf dapat berdaya guna, maka pengelola atau manajemenya harus berjalan dengan baik. Manajemen wakaf yang baik adalah suatu keniscayaan.

Kualitas manajemen

organisasi pengelola harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya. Pertama, Amanah, sifat Amanah adalah sifat yang mutlak yang harus dimilki oleh setiap nazhir wakaf.

Kedua,

profesioanalitas

pengelolaannya.

Ketiga,

dengan

transparannya pengelola wakaf, sistem kontrol yang baik dapat diciptakan. Dengan transparasi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat di minimalisasi. Aspek

SDM merupakan aset yang paling berharga, sehingga

pemilihan siapa yang akan menjadi nazhir wakaf adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus. G. Wakaf Tunai di Tabung Wakaf Indonesia Sejak berdirinya Tabung Wakaf Indonesia pada tahun 2005 semenjak saat itu TWI sudah melakukan penerimaaan wakaf tunai dari para wakif. Pendirian lembaga pengelola wakaf ini adalah untuk mewujudkan sebuah lembaga nazhir wakaf dengan model suatu lembaga keuangan yang dapat melakukan kegiatan mobilisasi penghimpunan harta benda dan dana wakaf guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat. Lembaga ini ikut mendorong pembangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

49

Kelahiran lembaga ini diharapkan dapat melakukan optimalisasi wakaf sehingga wakaf dapat menjadi penggerak ekonomi umat.

Sasaran lembaga

pengelola wakaf adalah seluruh lapisan masa masyarakat yang memilki kemampuan berwakaf dan masyarakat yang menjadi sasaran

program

pemberdayaan TWI.11 Dalam melakukan kegiatan wakaf uang TWI menerapkan prinsip-prinsip operasional yang telah ada, diantaranya ; 1. Seluruh harta benda wakaf , termasuk wakaf uang tunainya harus diterima sebagai sumbangan dari wakif dengan status wakaf sesuai dengan syariah 2. Wakaf dilakukan dengan tanpa batas waktu 3. Jumlah harta wakaf tetap utuh dan hanya keuntungannya saja yang dibelanjakan dengan tujuan-tujuan yang telah di tentukan oleh wakif. 4. Bagian

keuntungan

yang

tidak

dibelanjakan

akan

secara

otomatis

ditambahkan pada wakaf dan profitt yang diperoleh akan bertambah terus. 5. Atas setiap setoran wakaf uang harus diberikan tanda terima dan setelah jumlah wakaf tersebut mencapai jumlah yang ditentukan diterbitkan sertifikat. 6. Wakif mempunyai kebebasan memiliih tujuan-tujuan sebagaimana tercantum dalam program yang ditawarkan TWI yang diperkenankan oleh syariah.

11

Rozalinda, “ Perkembangan Wakaf Uang pada Tabung Wkaf Indonesia (TWI) Dompet DhuafaRepublika,”diakses pada tanggal 7 Oktober 2010 dari http://rozalinda.wordpress.com/2010/05/04/pengelolaan-wakaf-uang-pada-tabung-wakaf-indonesiatwi-dompet-dhuafa-republika/

50

7. Wakif dapat meminta TWI mempergunakan seluruh keuntungannya untuk tujuan-tujuan yang telah ia tentukan. Wakif dapat memberikan wakaf uang untuk sekali saja atau setoran untuk pertama kalinya, dan selanjutnya dalam jumlah yang disepakati oleh wakif. 8. Wakif dapat juga meminta kepada TWI untuk merealisasikan wakaf uang pada jumlah tertentu untuk dipindahkan dari rekening wakif di bank pada TWI.12 Dengan demikian, sebagai aset finansial Islam yang potensial untuk dikembangkan , wakaf khususnya wakaf uang harus dikelola oleh nazhir yang profesional. Dikelola dengan cara produktif

yang ditunjukkan untuk

kesejahteraan umat. Jadi, pertama-tama yang perlu diusahakan

dari wakaf uang adalah

membuahkan hasil dari yang diwakafkan. Wakaf mempunyai sifat berupa subtansi harta wakaf harus tetap dan manfaat dari harta wakaf dapat digunakan oleh siapapun dan di bidang apapun sepanjang sesuai dengan ketentuan syariah dan sesuai dengan ketentuan wakif. Setidaknya ada tiga sektor utama yang menjadi sasaran utama TWI, yaitu bidang pendidikan, bidang layanan sosial, dan bidang ekonomi. Dari sumber laporan keuangan Dompet Dhuafa tahun 2001-2009, dapat dijelaskan bahwa hampir 61% dana wakaf yang disalurkan untuk kepentingan pendidikan. Dana wakaf yang disalurkan untuk sektor sosial sekitar 33% sedangkan wakaf uang 12

Ibid

51

untuk sektor ekonomi hanya sebesar 6%. Hal ini menunjukkan kecendrungan masyarakat untuk menyalurkan wakaf uangnya lebih didominasi untuk kepentingan peningkatan sektor ekonomi (produktif)

kualitas pendidikan dan pelayanan sosial dari pada

BAB IV PERANAN TWI DALAM PEMBERDAYAAN UKM A. Konsep Wakaf Tunai Wakaf adalah salah satu lembaga sosial Islam yang sangat dianjurkan untuk digunakan oleh seseorang atau lembaga sebagai sarana penyaluran rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Wakaf dikategorikan sebagai amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir walau si wakif telah meninggal dunia. Karena harta wakaf terus dimanfaatkan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat banyak. Dana wakaf dihimpun dari masyarakat secara sukarela, karena wakaf tidak diwajibkan dalam Syaria‟at Islam.1 Wakaf tunai sangat potensial untuk memberdayakan sektor riil dan memperkuat fundamental perekonomian sekaligus sebagai tantangan untuk mengubah pola konsumsi umat dengan filter kesadaran akan solidaritas sosial sehingga tidak berlaku lagi konsep yang tidak mengakui adanya solusi yang membutuhkan pengorbanan dari pihak minoritas (kaum kaya) guna meningkatkan kesejahteraan pihak yang mayoritas (kaum miskin).2 Dalam mengelola dan menyalurkan

dana wakaf sangat di butuhkan

adanya sebuah konsep yang matang, khususnya konsep tentang penyaluran dana wakaf yang berorientasi pada manfaat produktif, meskipun manfaat secara 1

Maya, wawancara Pribadi dengan Head of Productive Waqfraising, kantor DD Ciputat, tanggal 07 Juni 2011 2


52

53

konsumtif tidak diabaikan sepenuhnya. Oleh karenanya, secara pasti dibutuhkan peran nazhir wakaf yang amanah dan profesional sehingga penghimpunan, pengelolaan dan pengalokasian dana wakaf menjadi optimal. Tabung Wakaf Indonesia berupaya mengoptimalkan dana wakaf dalam upaya membangun ekonomi masyarakat Indonesia yang pada akhirnya berujung pada pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarkat. Orang yang berwakaf sebagai nasabah TWI akan menyalurkan dananya, lalu TWI akan mengelola dananya menjadi asset yang bernilai tetap atau abadi sepanjang hidup dan akan memberikan laporan rekening bagi hasil atas dana yang dititipkan secara berkala. 3 Keberadaan UU wakaf membuktikan bahwa peran wakaf dan potensi umat dalam pembangunan sangatlah potensial. Demikian pula dengan keberadaan lembaga wakaf. Oleh karenanya secara pasti dibutuhkan Nazhir wakaf (pengelola wakaf) yang amanah dan professional sehingga penghimpunan, pengelolaan, dan pengalokasian dana wakaf menjadi optimal.

3

Maya, wawancara Pribadi dengan Bapak Hendra Jatnika Head of Productive Waqfraising a, kantor DD Ciputat, tanggal 07 Juni 2011

54

Gambar 1. Skema Umum Pengelolaan Wakaf di TWI

Skema di atas jelas menggambarkan pengelolaan wakaf di Tabung Wakaf Indonesia, dari dana yang terkumpul pada TWI dari para Wakif yang berbentuk wakaf tunai dan non tunai, dikelola dalam bentuk asset, property, produksi dan perdagangan kemudian hasil dari surplus bentuk tersebut dialokasikan kepada layanan kesehatan cuma-cuma. Sekolah gratis dan wisma mualaf serta program sosial lainnya, keterangan skema di atas adalah sebagian dari program TWI terdapat beberapa program. Secara sistem hasil penghimpunan dana yang di lakukan TWI dan saat ini diambil alih oleh DD dialokasikan ke sektor pendidikan, kesehatan, program sosial dan termasuk di dalamnya program pemberdayaan ekonomi umat.4 Dalam mensosialisasikan wakaf tunai kepada masyarakat, Tabung Wakaf Indonesia mengeluarkan beberapa produk-produk wakaf yaitu:

4

“Wakaf Terbaik” Brosur Tabung Wakaf Indonesia

55

1. Wakaf Untaian Kasih Yaitu jenis wakaf yang dapat memperat tali silahturahmi dan menunjukkan perhatian abadi bagi orang-orang terkasih. Wakaf ini dapat dihadiahkan untuk orang-orang tercinta seperti : suami, isteri, anak, atau orang tua. Tak ketinggalan kerabat, baik itu saudara jauh/dekat,teman maupun relasi bisnis. 2. Wakaf syukur Nikmat Yaitu sebentuk wakaf bagi wakif yang ingin bertaqarub ilallah (mendekatkan diri kepada Allah) dan bertujuan demi kemaslahatan umat tanpa mengharapkan lain kecuali cinta dan ridha Allah SWT dengan segala kemuliaan akhirat, sebagai wujud nyata kerinduan suci kepada sang Khalik yang InsyaAllah membawa keberkahan pula bagi sesama. 3. Wakaf Rindu ILLahi Yaitu sebuah wakaf sebagai jalan indah mengungkapkan rasa syukur tatkala mendapatkan karunia berlimpah, dan agar rizki yang melimpah tersebut semakin berkah serta berlipat ganda manfaatnya 4. Wakaf Naungan ILLahi Yaitu wakaf dengan salah satu niatan untuk mendapatkan ampunan atas segala dosa yang telah dilakukan, agar terhindar dari musibah atau marabahaya yang mungkin akan terjadi. Lima program diatas lebih kepada bentuk bahasa manajmen agar para wakif lebih tertarik kepada wakaf dan mendorong agar para calon wakif, mau

56

berwakaf. Lima program tersebut cukup berhasil dan mampu menarik para calon wakif untuk berwakaf.5 B. Pengelolaan dan Penghimpunan Wakaf Tunai 1. Pengelolaan Wakaf Tunai Dalam melaksanakan kewajibannya selaku nazhir, TWI melakukan pengelolaan dan pengembangan atas harta benda yang dihimpunnya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dengan prinsip-prinsip

syariah

Islam, Pengelolaan wakaf yang dicanangkan TWI dilakukan berdasarkan tiga pendekatan, yaitu;6 a. Pendekatan Produktif Dalam pendekatan ini, TWI mengelola harta wakaf ubtuk hal-hal yang sifatnya produktif mengahsilkan keuntungan. Lalu keuntungan ini akan di manfaatkan untuk kemaslahatan asyarakatbanyak dengan tetap mempertahan nilai pokok dari harta wakaf. Dalam hal ini, TWI mengalokasikan dana wakafnya untuk usaha, peternakan, perkebunan, penyadiaan sarana niaga, dan bentuk usaha pruktif lainnya. Dari hasil usaha tersebut, keuntungaannya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.

5

Maya, wawancara Pribadi dengan Bapak Hendra Jatnik Head of Productive Waqfraising a, kantor DD Ciputat, tanggal 07 Juni 2011 6

Maya, wawancara Pribadi dengan Invesment Manager Ibu Novianti Endang. M, Via tanggal 21 April 2011

YM,

57

Menurut Zaim Saidi, Mantan Direktur TWI, penempatan wakaf uang ke sektor produktif dilakukan agar prinsip tahan pokok dan nikmati hasil seperti yang digariskan dalam hadis Nabi, bias terwujud. Dana wakif adalah “pokok”, sedangkan surplus dari pengelolaan dana wakaf adalah “buah”. Hasil dialokasikan untuk program-program seperti pembangunan masjid dan sekolah. Untuk itu dalam perwakafan yang mesti diperhatiakn adalah tetapnya nilai harta yang di wakafkan. Dalam waktu yang bersamaan wakaf tersebut juga menghasilkan sesuatu yang dapat disalurkan kepada mauquf alaih.7 b. Pendekatan Nonproduktif Berdasarkan pendekatan ini, TWI mengelola harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya tidak menghasilakn keuntungan (nonproduktif). Manfaat yang ditimbulkan dari harta benda wakaf yang bersangkutan adalah karena nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masayrakat sebagai pemetik manfaat wakaf, misalnya, TWI mengalokasikan dana wakafnya untuk investasi pendirian sebuah rumah sakit gratis seperti LKC. Ini berarti tidak ada pemasukan sama sekali. Dengan demikian, biaya operasional rumah sakit Cuma-Cuma tersebut harus dicarikan dari sumber lainnya. Disamping itu, TWI juga mendirikan sekolah gratis untuk kaum dhuafa.

7

Zaim Saidi, “ Wakaf Memang Lebih Afdol”,Media Tabung Wakaf Indonesia Edisi 05, ( Tahun III 1431 H): h. 3

58

c. Terpadu Yaitu program penyaluran wakaf

untuk sarana dan prasarana

institusi pelayanan umat dikombinasikan dengan program wakaf dalam bentuk sarana niaga, property perkebunan, perdagangan, pertanian dan lain-lain. Surplusnya disalurkan

untuk kaum dhuafa, dan untuk

operasional institusi pelayanan umat dalam satu area program. Seperti Rumah Cahaya, sarana perpustakaan dan pelatihan penulisan bagi masyarakat umum yang dikombinasikan dengan asset property yang disewakan. Dengan demikian, sebagai asset financial Islam yang potesial untuk dikembangakan, wakaf khususnya wakaf uang harus dikelola oleh Nazhir

yang professional. Dikelola dengan cara produktif yang

ditunjukkan untuk kesejahteraan umat. Jika dikelola secara profesioanl, maka harta wakaf itu selain akan bertambah dari segi penghimpunan juga akan memberikan hasil dari aset yang telah diproduktifkan. Ini dapat dilihat laporan penerimaan wakaf per juni 2010.

59

Laporan Keuangan Penerimaan Per Juni 20108 Jenis Wakaf Wakaf tidak Terikat Wakaf SMART Ekselensia Indonesia Wakaf Produktif Wakaf Rumah Cahaya Wakaf Masjid Wakaf LCK Wakaf Terpadu Wakaf Wisma Muallaf Wakaf Sarana Niaga Wakaf Peternakan Wakaf Pertanian Wakaf Perkebunan Karet Wakaf Zona Madina Wakaf Country Wood junction Wakaf Sosial Jumlah

Total Penerimaan Rp. 2.566.174.654 Rp. 2.550.641.615 Rp. 3.061.551.507 Rp. 57.200.000 Rp. 359.217.200 Rp. 1.616.864.600 Rp.7.000.000 Rp. 198.700.000 Rp. 100.000 Rp. 2.400.000 Rp. 1.500.000 Rp. 600.000 Rp. 5.914.954.083 Rp. 34.337.000 Rp. 17.500.000 Rp. 16.388.740.659

2. Penghimpuan Wakaf Tunai9 Penghimpunan dana (Fundraising) merupakan kegiatan penggalangan dana dari induvidu, organisasi maupun badan hukum. Fundraising termasuk proses mempengaruhi masyarakat (calon wakif) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan pengelolaan harta wakaf. Kegiatan pengarahan dana ini sangat berhubungan dengan kemampuan perseorangan,

organisasi, badan hukum

8

Laporan, “Pengeloaan Dana Wakaf”, artikel di akses tanggal 24 april 2011 dari http://www.tabungwakaf.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=6&It emid=11 9

Wawancara Pribadi dengan Invesment Manager Ibu Novianti Endang. M, Via YM, tanggal 21 April 2011

60

untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian, dan motivasi untuk melakukan wakaf . Fundraising

mempunyai

peranan

yang

sangat

penting

bagi

perkembangan organisasi pengelola wakaf dalam rangka pengumpulan dana wakaf dari masyarakat. Dengan fundraising banyak hal yang dapat dilakukan oleh sebuah lembaga pengelola wakaf dalam rangka penggalangan dana, seperti pendekatan terhadap calon wakif yang akan mendonasikan dananya kepada lembaga, meningkatkan citra lembaga, mencari simpatisan, dan lain sebagainya. Dengan fundraising, penghimpunan harta wakaf bisa dilakukan dengan berbagai cara yang positif untuk menarik calon wakif. Karena fundraising bertujuan untuk menghimpun dana, menghimpun simpatisan, relasi dan pendukung, serta meningkatkan kepuasan wakif. Dalam melakukan penghimpunan dana wakaf dari masyarakat, TWI membebankan tugas ini pada divisi fundraising. Dalam manajen TWI, divisi ini mempunyai peranan sangat penting dalam menentukan besar atau kecilnya penghimpunan dana wakaf dari masyarakat. Untuk menjadi nazhir yang profesional, TWI terus berusaha menata sistem pelayanan sebaik mungkin. Banyak yang digunakan oleh TWI dalam rangka menjaring dana dari para dermawan. Hasil wawancara dengan Ibu Noviati, Invesment Manager Tabung Wakaf Indonesia (wawancara, 21 April 2011) mengungkapkan sejumlah cara yang dilakukan TWI, antara lain:

61

a. Website. Dalam dunia yang serba instan, informasi akurat dan mudah diakses merupakan salah kebutuhan penting. Untuk itu, penyajian informasi di dunia maya menjadi pilar penunjang untuk membangun kepercayaan masyarakat.TWI juga telah melakukan hal tersebut. Melalui websitenya, TWI berusaha memberikan informasi seakurat mungkin tentang konsep wakaf, khususnya wakaf kontemporer, dan juga laporan dana yang masuk serta distribusinya. Dengan begitu, masyarakat akan mudah mengetahui perkembangan wakaf modern dan penggunaan dana yang mereka serahkan. b. Silahturahmi / Maintenance Program ini dinilai efektif karena dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara pengelola wakaf dan para donaturnya. Sayang kegiatan ini tidak dilakukan untuk keseluruhan wakif. Hanya para donatur berskala besar saja yang diprioritaskan dalam silahturahmi. Hal ini disebabkan kurangnya waktu luang yang dimiliki para pengelola TWI yang jumlahnya masih terbatas. c. Retail Pihak TWI mendatangi kantor-kantor untuk menawarkan sebuah acara yang dikemas dalam pengajian atau pelatihan. Tujuannya tidak lain adalah pengenalan wakaf dan penjaringan donatur baru.

62

d. Pembukaan Counter di Mal Kegiatan ini biasanya dilakukan pada even-even tertentu, misalnya bulan Ramadhan. Tujuannya tidak sepenuhnya ditujukkan untuk penggalangan dana, namun lebih ditekankan kepada upaya promosi TWI kepada khalayak ramai secara langsung dengan memberikan brosur dan penyedian meja informasi. e. Program Radio Trijaya FM dan Dakta Kegiatan ini dilakukan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui media radio. Kegiatan ini masih berlangsung hingga saat ini berupa iklan dan acara Talkshow f. Penyebaran Brosur Kegiatan ini pernah dilakukan di bundaran HI oleh relawan gerakan wakaf. Mereka juga tidak segan menyebar brosur di bis ataupun kereta. Dan diantara dari mereka adalah para sukarelawan yang mempunyai perhatian terhadap perkembangan wakaf. g. Membangun Citra Positif (Brand Image) TWI. Cara yang dilakukan adalah dengan membuat laporan keuangan yang baik. Agar donatur royal, cara yang ditempuh TWI adalah membuat laporan periodik 3 bulan sekali dalam bentuk majalah “Swara Cinta”, Dan laporan Donasi setiap orang atau per induvidu secara bulanan, dan laporan keuangan berupa satu tahun sekali.

63

h. Layanan Jemput Wakaf Layanan yang di berikan kepada para wakif yang tak memiliki keterbatasan waktu untuk datang secara langsung ke kantor DD yang beralamat di Ciputat atau ke counter-counter program wakaf, dengan hanya telepon si wakif dapat berwakaf dengan minimal dana wakaf yang diberikan oleh si wakif sebesar Rp.1.000.000-, untuk program layanan jemput wakaf10 C. Strategi Pengembangan TWI 1. TWI dalam Upaya Pemberdayaan UKM Dari program-program wakaf produktif yang telah dilaksanakan TWI, tampaknya sector ril menjadi perhatian lembaga ini. Dengan memberdayakan sector ini berarti wakaf uang terbukti memberikan model mutual fund melalui mobilasasi dana pribadi yang digarap dengan professional dan amanah, oleh fund managernya. Hal ini sangat tepat dilakukan untuk merangsang kembalinya investasi kondusif. Karena wakaf uang sangat potensial untuk memberdayakan sector riil, dapat memperkuat fundamental perekonomian.11 Terlaksananya ide atau gagasan yang cukup fenomenal terbukti dapat mendatangkan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat kelas menengah kebawah untuk berlomba demi pencapaian dan peningkatan taraf hidup yang 10

Wawancara Pribadi dengan Invesment Manager Ibu Novianti Endang. M, Via YM, tanggal 21 April 2011 11

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyrakat Islam, 2006), h.67-68

64

lebih layak yang mampu menghidupi dirinya tanpa harus bergantung kepada yang lain. Disamping itu, juga dapat membuka peluang baru bagi semua masyarakat untuk turut berpartisipasi mewakafkan hartanya (menjadi wakif) Melalui program dari hasil penghimpunan dana wakaf tunai akan terlihat peran serta TWI sebagai penghimpun dana wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi UKM, Melalui beberapa program wakaf Produktif yang telah dibuat oleh TWI disana terlihat peran serta TWI melalui wakaf tunainya dalam pemberdayaan UKM Secara organisasi Tabung Wakaf Indonesia masih berada dibawah naungan Yayasan Dompet Dhuafa Republika. Setiap program yang telah direncanakan TWI harus diusulkan dan mendapat persetujaun terlebih dahulu dari Dompet Dhuafa. Seperti yang diakui Hendra Jatnika, Manajer Wakaf Produktif, setiap program yang dibuat oleh TWI harus mendapat persetujuan dari DD.12 Untuk nilai keefektifan program pemberdayaan usaha kecil TWI sendiri telah melaksanakan langkah konkrit yang teraplikasikan dalam beberapa program TWI diantaranya:13 a. Wakaf Peternakan TWI menginvestasikan dana wakaf untuk peternakan bekerjasama dengan jejaring Dompet Dhuafa lain, yakni Kampoeng Ternak di Bogor 12

Wawancara Pribadi dengan Manager Fundraising Bapak Hendra Jatnika, kantor DD Ciputat, tanggal 07 Juni 2011 13

Ibid

65

dan Sukabumi. Lembaga ini telah sukses memberdayakan peternak dan memilki mitra di berbagi kota Indonesia. Kampoeng ternak juga aktif dalam program pendistribusian hewan qurban seta pendidikan dan pelatihan (diklat) serta pendampingan sector peternak. Kemudian TWI pun bekerjasama dengan organisasi Tebar Hewan Kurban (THK) dengan menempatkan wakaf uang sebesar Rp. 100.000.000 di THK berdasarkan prinsip bagi hasil dari tahun 2007-2009. Pada masa qurban pertama tahun 2007, TWI sudah mendapat bagi hasil sebesar Rp.5.531.000. Walaupun system yang melibatkan kampoeng Ternak memperkecil bagi hasil TWI-THK, karena digunakan untuk pembelian hewan ternak dari kampong ternak serta biaya manajemen, tetapi setidaknya keuntungan ini lebih besar dibandingkan penanaman wakaf uang dibidang produktif lain. b. Wakaf Perkebunan Teradapat Dua program dalam wakaf perkebunan, dua tempat di daerah yang berbeda di wilayah Indonesia. Pertama Di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, untuk perkebunan karet. Kedua, di kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, untuk perkebunan coklat dan kelapa. Program wakaf pohon karet di Desa Lubuk Tuba Lahat Sumatera Selatan, kerjasama TWI dengan LPEU Insan Kamil dimulai penanamannya pada September 2007 sampai Januari 2008, akan tetapi belum dapat melakukan panen karena pohon karet dapat dipetik hasilnya setelah 5 tahun masa penanaman.Lahan

66

karet selauas 20 ha yang berasal dari lahan pertanian masyarakat didanai pembibitan dan pengelolaannya oleh TWI. Para petani disini dalam usaha mereka mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari lembaga tempat mereka bernaung. Baik pembinaan kewirausahaan mupun pembinaan mental spiritual untuk berusaha secra halal dan motivasi untuk berwakaf. Dompet Dhuafa, melalui jaringan nya TWI, juga meluncurkan program pengembangan kebun produktif berupa kakao dan kelapa di kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Hasil dari perkebunan yang di biyai dari wakaf uang, disalurkan untuk biaya Operasional SMU pertama Mansamat. Bahkan, kebun tersebut menyerap teanaga kerja setempat. Ini berarti program yang diluncurkan TWI berasama jaringannya memberi kesempatan pada masyarakat setempat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup mereka sekaligus memberi kesempatan pada masyarakat setempat untuk meningkatakan kesejahteraan hidup mereka sekaligus memberikan kesadaran akan berwakaf. Investasi Dana Wakaf Untuk Perkebunan. Tahun 2007-2009 2007-2009

Lokasi

Jenis Modal Perkebunan Desa Lubuk Karet 315.648.000 Tuba, Sum-Sel Kec.Totikum Kakao dan 141.000.000 Sul-Teng Kelapa

67

c. Wakaf Usaha Perdagangan Dalam Usaha perdagangan TWI bermitra dengan para pedagang baik kecil maupun menengah. TWI mengelola kemitraan dagang dengan menerapkan kontrak mudrabah yakni kerjasama dalam bentuk mondal ventura yang diberikan kepada mitra terpilih sebagai pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan, dan tanpa syarat ekuitas. Ketentuan bagi hasil hanya berlaku bagi usaha kemitraan dagang yang sukses dan memberikan surplus. Bila usaha gagal dan merugi, bukan disebabkan oleh kecerobohan mitra, risiko sepenuhnya ditanggung oleh pengelola dana wakaf tersebut. 1) Bekerjasama dengan enterpreneur Salah satunya Bakmi Langgara yang di pimpin oleh Wahyu Saidi. Bakmi Langgara merupakan salah satu mitra TWI yang berjalan baik tahun 2007. Dengan wakaf uang sebesar Rp.40.000.000 TWI menanamkan ke Bakmi Langgara yang ada di sekitar Rumah sakit Persahabatan Jakarta Timur dengan system mudharabah. Kerjasama TWI dengan bakmi Langgara ini selama satu tahun berjalan. Sinergi Usaha bakmi Langgara bisa menjadi contoh penggunaan dana wakaf produktif secara lebih tepat. Sebagian surplus wakaf yang diperoleh dari kerjasama dengan Bakmi Langgara, oleh Twi sebagian diputarkan kembali untuk usaha produktif lainnya. Selama satu tahun berjalan, tiap bulan omset Bakmi Langgara mencapai Rp. 45.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000 dari dana

68

yang ditanamkan ini TWI mendapat bagi hasil sekitar Rp. 700.000 per bulan meski nilai perolehan (surplus) usaha masih terbilang kecil, tapi sinergi usaha TWI dan Bakmi Langgara bisa menjadi contoh penggunaan dana wakaf produktif secara lebih tepat. 2) TWI dengan BMT Nusya Tuban TWI juga menjalin kerjasama dengan BMT Nusya Tuban sebagai Koperasi Pondok Pesantren

(KOPONTREN). Untuk unit

usaha jasa keuangan Syariah. BMT Nusya Tuban bekerja sama dengan TWI menghimpun wakaf uang. BMT menghimpun dana wakaf dan mengelolanya berdasarkan system mudharabah. Hasil keuntungan yang diperoleh disalurkan kepada pondok pesantren Ibnu Syakur yang digunakan untuk menutupi biaya operasional pondok. Peran serta TWI dalam kerjasama ini sebagai lembaga Nazhir yang telah mempunyai legalitas hukum sebagai lembaga pengelola wakaf uang, uang wakaf yang telah dihimpun oleh BMT diserahkan seluruhnya kepada TWI, dan TWI mengembalikan lagi kepada BMT seuluruhnya setelah dana yang terhimpun tersebut dicatat dan dibuatkan sertifikat wakaf sebagai bukti legal untuk para wakif. Dana yang terhimpun di tahun 2006 oleh BMT Nusya Tuban sebesar Rp. 21.000.000 Dana yang dikelola secara amanah dan profesional di tahun 2008 memperoleh surplus sebesar Rp. 9.781.689 surplus ini memberikan dampak ekonomi bagi pondok pesantren dan masyarakat sekitar.

69

3) TWI dengan Masyarakat Mandiri Dari keuntungan yang diperoleh dalam pengembangan wakaf uang, TWI mengucurkan surplus wakaf uang sebesar Rp. 16.000.000 untuk Msyarakat Mandiri (MM) sebagai Community Development-nya TWI. Dana ini digunakan untuk mengembangkan usaha mitra dampingan di Duren Sawit, Cipinang dan Katulampa Bogor. Mitra dampingan yang mendapat dana wakaf uang adalah pedagang mieayam bakso. Nama usaha yang diusung adalah „ Vegemie Idola” dan “BasoCIP”. Untuk menjaga kehalalan bakso yang diproduksi , “Masyarakat Mandiri” membuka usaha mie ayam bakso dan halal yang berlokasi di Cipinang. Para pedagang yang mendapat bantuan dana dari wakaf uang ini pun mendapat pendampingan dan pembinaan dari lembaga tempat mereka bernaung. Mereka mendapatkan Pembinaan kewirausahaan dan pembinaan mental Spritual untuk tetap berusaha dengan cara yang halal. Dari beberapa pogram Wakaf tunai yang telah dilaksanakan TWI ini, tampaknya sangat berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat walaupun masih terbatas pada masyarakat yang berada dalam naungan mitra binaan Dompet dhuafa. Akan tetapi, setidaknya hal ini dapat dirasakan masyarakat dalam gerakan usaha dan meningkatkan pendapatan.

70

d. Wakaf Sarana Niaga Dana dari hasil penghimpunan wakaf uang di TWI dikelola untuk membangun atau mengadakan berbagai sarana niaga, seperti pertokoan. Hasil penyewaan sarana niaga ini disalurakan untuk beragam kegiatan social sesuai dengan permintaan wakifnya. 1) Depok Waqf Junction Depok Waqf Junction (DWJ) berlokasi di Jl. Keadilan, Kecamatan Sukmajaya-Depok, di atas tanah wakaf dari Bapak Agus Murdianto. Awalnya Depok Waqf Junction adalah perpustakaan bertajuk Rumah Cahaya (Rumah baCA dan mengHAsilkan karYA) yang mebuka program pelatihan menulis untuk masyarakat. Oleh TWI, Rumah Cahaya ini dipugar menjadi dua lantai dan dikombinasikan dengan asset property. Lantai pertama dipugar menjadi 3 buah took yang akan disewakan. Sedangkan

lantai kedua diperuntukkan unuk ruang

perpustakaan dan pelatihan menulis. Hasil sewa dari lantai pertama atau yang disebut surplus wakaf dari DWJ akan disalurkan untuk pendanaan program social di perpustakaan Rumah Cahaya serta program pendidikan untuk kaum dhuafa.14

14

Ibid

71

2) Countrywood Waqf Junction CWJ adalah sebuah wahana niaga sekaligus kegiatan sosial. Masyarakat yang dibidik untuk menikmatinya adalah kalangan menengah bawah. CWJ adalah amanah dari seorang wakif tanah kepada Tabung Wakaf Indonesia. Letaknya cukup

ramai. Hanya beberapa

meter di Jl. WR. Supratman. Jalan tersebut merupakan jalan tembus antara Jl. Raya Ciputat ke arah Bintaro. Hilir mudik angkutan S-10, penanda kawasan itu cukup sibuk. Countrywood wakaf junction (JWC) yang akan di bangun akan berpospek cerah. Karena CWJ dibangun di atas tanah wakaf, seluas 845m2, maka rencananya akan di bangun wahana komersial dan sosial. Untuk niaga, akan berupa pertokoan, perkantoran, food court dan lahan parkir. Wahana niaga tersebut akan diintegrasikan dengan sejumlah sarana sosial yakni play ground (sarana bermain) anak-anak, musholla, WC umum, dan lahan terbuka untuk pedagang kaki lima (PKL) dan UKM (Usaha Kecil Mikro). Salah satu program rutin yang yang akan diselenggarakan di CWJ Tabung Wakaf Indonesia-Dompet Dhuafa adalah pasar SabtuAhad bagi PKL dan UKM, dengan tanpa dipungut biaya sewa, dan terbuka untuk setiap orang. Program ini akan dikelola bersama Baitul Mal Nusantara (BMN) dan menjadi bagian dari Festival dari Hari

72

Pasaran Nusantara (HPN) yang telah berlangsung di kota Bandung, Yogyakarta dan Jakarta. Pembangunan CWJ Dompet Dhuafa merupakan wujud dari visi dan misi TWI dompet Dhuafa untuk menjadikan gerakan wakaf produktif dan wakaf terpadu sebagai pilar pemerataan kesejahteraan masyrakat. 3) Zamrud Waqf Foodcourt Food court untuk pedagang kecil ZAWAF terletak di komplek perumahan Duku Zamrud, Bantar gebang Bekasi. Food Court berdiri di atas lahan milik Dompet Dhuafa seluas 552m2. Status tanahnya adalah HGB. Tabung Wakaf indonesia berinisiatif menjadikan tempat tersebut sebagai usaha dagang para usaha kecil. Namun Syaratnya usaha makanan, yang halal dan thayib. Itulah sebabnya nanti akan dibentuk pusat jajanan (food court). Diatas lahan tersebut, akan tersedia tujuh kios plus ruang para pedagang gerobak. Masing-masing kios luasnya 3x3,5 meter persegi. Pembangunan food court dalam rangka membina pedagang kecil agar tak jadi gelandangan di negri sendiri . “Bagaimana pun, orang miskin yang tak mau meminta, yang lebih suka berusaha, walau mungkin hasilnya tak seberapa, itu lebih bermartabat, dan harus kita apresiasi, ujar Manajer Program TWI, Hendra Jatnika

73

Food court sendiri bukan sekedar nama. Sesuai namanya, di atas lahan tersebut akan disediakan tempat parkir dengan kapasitas 4-5 buah mobil dan 15-20 motor. Juga disediakan musholla, dan toilet yang terjaga kebersihannya. “Kita harapkan Zawaf bisa membantu ekonomi pedagang kecil sekaligus memberi surplus yang bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat” pungkas Hendra. 4) Wakaf City (Madinah Wakaf) Wakaf City (Madinah Wakaf), yaitu sebuah kawasan terpadu yang memadukan fasilitas pelayanan sosial (social service) dan area bisnis (commercial area) dalam satu kawasan dengan nuansa Islam yang kental. Saat ini baru baru berdiri social service yang telah berjalan berupa lembaga dan labolatorium pendidikan. Model yang di gagas oleh TWI ini diharapakan akan mampu menjadi model pengembangan Wakaf City di Indonesia. Hasil pengelolaan wakaf produktif TWI sudah semakin dirasakan oleh masyarakat. Dari berbagai program pengelolaan wakaf produktif yang sudah berjalan seperti perdagangan, perkebunan, pengelolaan saham, peternakan, BMT, serta penyewaan rumah dan toko sudah menghasilkan surplus.

74

Laporan Perolehan surplus Wakaf TWI s.d April 2010.15 No. 1 2 3 4 5 6

ASET WAKAF Wakaf Saham Ternak Kambing Wakaf Rumah Bapak Hirawan Kompontren Nusya Kebun Coklat dan Kelapa Ruko Jumlah

Dari

semua

rancangan

JUMLAH SURPLUS Rp. 1.300.000 Rp. 4.972.600 Rp. 4.000.000 Rp. 9.781.689 Rp. 14.175.000 Rp. 20.000.000 Rp. 54.229.289

yang dibuat

oleh TWI dalam

pendayagunaan wakaf uang dapat memberikan optimisme yang kuat bagi pemberdayaan ekonomi UKM. Terlihat jelas Dari laporan surplus yang dimiliki TWI beberapa program dari pemberdayaan UKM telah menghasilkan walaupun masih sangat kecil dari sektor UKM namun efek yang dihasilkan dapat dirasakan masyarakat cukup besar. Selain mendidik masyarakat untuk berjiwa enterpreneurship, juga akan menciptakan lapangan kerja yang gilirannya dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan.Karena efek pengelolaan wakaf uang terhadap pengentasan kemiskinan cukup tinggi. Dalam mengalokasikan investasi wakaf uang pada sektor riil atau UKM, TWI lebih memilih kelompok masyrakat yang berhimpun pada suatu usaha, ataupun pada wilayah/ kawasan masyarakatnya

15

Laporan, “Laporan Perolehan Surplus Wakaf di TWI”, artikel di akses tanggal 24 april 2011 dari http://www.tabungwakaf.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id= 8&Itemid=13

75

memiliki usaha yang sama. Misalnya, penyaluran wakaf uang untuk usaha perkebunan, melalui LPEU Insan Kamil mitra binaan TWI. Begitu juga untuk penyaluran surplus wakaf untuk para pedagang yang ada di Jakarta dan Bogor, melalui Masyarakat Mandiri yang juga mitra binaan TWI. Hal ini juga diberlakukan pada Kampung Ternak, sebuah kawasan yang masyarakatnya mempunyai usaha peternakan sapi atau kambing, mitra binaan TWI yang mendapat kucuran dana wakaf uang untuk penggemukan sapi atau kambing. Pengelolaan wakaf uang telah dibuktikan TWI melalui pemberian modal kerja kepada mitra binaannya seperti Bakmi Langgara, Masyarakat Madani, LPEU Insan Kamil, Kampung Ternak, BMT Nusya Pondok Pesantren Ibnu Syakur Tuban. Program Wakaf Tunai terbukti telah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang bernaung didalam lembaga binaan untuk membuka usaha, ataupun pengembangan usaha produktif masyarakat yang kekurangan modal.16 Menurut Hendra Jatnika dana wakaf tunai diinvestasikan dan disalurkan untuk memberdayakan masyarakat kecil melalui mikro finance dan pendampingan usaha. Dengan pemberian modal dan bantuan manajemen perlahan-lahan masyarakat miskin dapat terangkat

16

Rozalinda, “ Perkembangan Wakaf Uang pada Tabung Wkaf Indonesia (TWI) Dompet Dhuafa Republika,” diakses pada tanggal 7 Oktober 2010 dari http://rozalinda.wordpress.com/2010/05/04/pengelolaan-wakaf-uang-pada-tabung-wakaf-indonesiatwi-dompet-dhuafa-republika/

76

derajatnya melalui usaha mikro yang pada akhirnya mampu hidup layak dan sejahtera.17 2. Hambatan Yang Dihadapi dan Cara Mengatasinya dalam Program Pemberdayaan UKM melalui Wakaf Tunai.18 a. Masih sedikitnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf tunai Produktif, sehingga alokasi dana yang di peruntukkan bagi program pemberdayaan sektor riil masih sangat terbatas karena pada dasarnya masyarakat lebih interest mempercayai dana wakaf untuk sektor pendidikan, kesehatan dan sosial. Dan menurut bapak Hendra Jatnika untuk mengatasi hambatan tersebut TWI membuat program-program yang mampu menarik minat si calon wakif dan memberikan penjelasan dengan terperinci mengenai program tersebut. b. Sistem

kehatia-hatian

dalam

prinsip

pengalokasian

dana

untuk

pemberdayaan ekonomi UKM, memperlambat program tersebut karena tidak semua pedagang kecil atau usaha kecil yang dapat menikmati program TWI tersebut. TWI memberikan kepercayaan kepada para pedagang yang ikut dalam komunitas mitra binaan dari lembaga TWI. Untuk hambatan ini TWI masih merasa yakin terhadap konsep para pedagang yang masuk dalam mitra binaan akan lebih terkontrol dan lebih merasa aman akan dana yang telah disalurkan. 17

Maya, wawancara Pribadi dengan Manager Fundraising Bapak Hendra Jatnika, kantor DD Ciputat, tanggal 07 Juni 2011 18

Ibid

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Setelah meneliti, membahas dan menguraikan tentang bagaimana peran wakaf tunai dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Tabung Wakaf Indonesiapada bab-bab sebelumnya, maka akhirnya penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut: 1. Dana yang terkumpul di TWI dari para wakif yang berbentuk wakaf tunai dan non tunai, di kelola dalam bentuk asset, property, produksi dan perdagangan. Kemudian hasil dari surplus yang ada di alokasikan untuk pemberdayaan umat sesuai dengan visi dan misi dari Tabung Wakaf Indonesia. Program pemberdayaamn tersebut dapat terlihat jelas dari program pengelolaan wakaf yang dicanangkan TWI dilakukan berdasarkan tiga pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Produktif Dalam pendekatan ini, TWI mengelola harta wakaf ubtuk hal-hal yang sifatnya produktif mengahsilkan keuntungan. Lalu keuntungan ini akan di manfaatkan untuk kemaslahatan asyarakatbanyak dengan tetap mempertahan nilai pokok dari harta wakaf. Dalam hal ini, TWI mengalokasikan dana wakafnya untuk usaha, peternakan, perkebunan, penyadiaan sarana niaga, dan bentuk usaha pruktif lainnya. Dari hasil usaha tersebut, keuntungaannya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. 77

78

b. Pendekatan Nonproduktif Berdasarkan pendekatan ini, TWI mengelola harta wakaf untuk hal-hal yang sifatnya tidak menghasilakn keuntungan (nonproduktif). Manfaat yang ditimbulkan dari harta benda wakaf yang bersangkutan adalah karena nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masayrakat sebagai pemetik manfaat wakaf, misalnya, TWI mengalokasikan dana wakafnya untuk investasi pendirian sebuah rumah sakit gratis seperti LKC. Ini berarti tidak ada pemasukan sama sekali. Dengan demikian, biaya operasional rumah sakit Cuma-Cuma tersebut harus dicarikan dari sumber lainnya. Disamping itu, TWI juga mendirikan sekolah gratis untuk kaum dhuafa. c. Terpadu Yaitu program penyaluran wakaf

untuk sarana dan prasarana

institusi pelayanan umat dikombinasikan dengan program wakaf dalam bentuk sarana niaga, property perkebunan, perdagangan, pertanian dan lain-lain. Surplusnya disalurkan

untuk kaum dhuafa, dan untuk

operasional institusi pelayanan umat dalam satu area program. Seperti Rumah Cahaya, sarana perpustakaan dan pelatihan penulisan bagi masyarakat umum yang dikombinasikan dengan asset property yang disewakan.

79

2. Untuk nilai keefektifan program pemberdayaan usaha kecil TWI sendiri telah melaksanakan langkah konkrit yang teraplikasikan dalam beberapa program TWI yang telah mencakup beberapa sektor ekonomi, diantaranya: a.

Wakaf Peternakan TWI menginvestasikan dana wakaf untuk peternakan bekerjasama dengan jejaring Dompet Dhuafa lain, yakni Kampoeng Ternak di Bogor dan Sukabumi. Lembaga ini telah sukses memberdayakan peternak dan memilki mitra di berbagi kota Indonesia.

b.

Wakaf Perkebunan Teradapat Dua program dalam wakaf perkebunan, dua tempat di daerah yang berbeda di wilayah Indonesia. Pertama Di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, untuk perkebunan karet. Kedua, di kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, untuk perkebunan coklat dan kelapa. Program wakaf pohon karet di Desa Lubuk Tuba Lahat Sumatera Selatan, kerjasama TWI dengan LPEU Insan Kamil dimulai penanamannya pada September 2007 sampai Januari 2008, akan tetapi belum dapat melakukan panen karena pohon karet dapat dipetik hasilnya setelah 5 tahun masa penanaman.Lahan karet selauas 20 ha yang berasal dari lahan pertanian masyarakat didanai pembibitan dan pengelolaannya oleh TWI.

c.

Wakaf Usaha Perdagangan Dalam Usaha perdagangan TWI bermitra dengan para pedagang baik kecil maupun menengah. TWI mengelola kemitraan dagang dengan

80

menerapkan kontrak mudrabah yakni kerjasama dalam bentuk mondal ventura yang diberikan kepada mitra terpilih sebagai pinjaman tanpa bunga, tanpa agunan, dan tanpa syarat ekuitas. Ketentuan bagi hasil hanya berlaku bagi usaha kemitraan dagang yang sukses dan memberikan surplus. Bila usaha gagal dan merugi, bukan disebabkan oleh kecerobohan mitra, risiko sepenuhnya ditanggung oleh pengelola dana wakaf tersebut. d.

Wakaf Sarana Niaga Dana dari hasil penghimpunan wakaf uang di TWI dikelola untuk membangun atau mengadakan berbagai sarana niaga, seperti pertokoan. Hasil penyewaan sarana niaga ini disalurakan untuk beragam kegiatan social sesuai dengan permintaan wakifnya.

3. Program pemberdayaan wakaf tunai dalam pemberdayaan ekonomi UKM tidak terlepas dari berbagai hambatan namun sebagai lembaga profesioanal Tabung Wakaf Indonesia mampu menemukan solusi dari berbagai hambatan yang di hadapi: a.

Hambatan 1) Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap program-program pemberdayaan wakaf tunai pada program produktif yaitu program wakaf di mana dana yg terkumpul dari para wakif di peruntukkan bagi pengembangan sektor ekonomi. Masyarakat kini, masih menyukai bahwa dana wakaf yang telah mereka percayai dialokasikan kepada sektor pendidikan, kesehatan dan sosial lainnya.

81

2) Masih terbatasnya dana yang terkumpul yang dialokasikan kepada program pemberdayaan ekonomi berdampak kepada berjalannya program tersebut, untuk saat ini program yang ada hanya mencakup pada para pengusaha UKM yang bernaung dengan mitra TWI, karena terbatasnya biaya serta belum mampunya TWI untuk melakukan kontroling secara mandiri, karena itu TWI memerlukan keterlibatan dari pihak ke tiga. b.

Solusi 1) Divisi fundraising yang menjadi solusi untuk hambatan yang di hadapi dalam penyebarluasan program-program yang ada di Tabung Wakaf Indonesia. Divisi ini melakukan berbagai kegiatan dengan para calon wakif diantaranya melalui website, pembukaan counter di mal, melalui program radio, penyebaran brosur serta program layanan jemput wakaf. Semua hal tersebut dilakukan agar calon wakif mendapatkan keterangan sejelas-jelasnya mengenai harta yang akan mereka wakafkan dipergunakan untuk apa dan kemudahan maksimal dalam berwakaf. 2) Program kontroling yang belum dapat dilakukan secara maksimal oleh TWI kepada para pengusaha UKM menjadikan solusi pihak ketiga yaitu mitra binaan. Maka memperluas mitra binaan menjadi solusi bagi TWI sehingga akan lebih banyak lagi pengusaha UKM yang dapat

82

merasakan program pemberdayaan ekonomi UKM. Tanpa takut dana yang telah tersalurkan tidak terkontrol dengan baik.

Berbagai program wakaf yang di buat TWI terbukti telah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memperbaiki kehidupan ekonomi. Dan program pemberdayaan ekonomi Usaha Kecil dan Menengah telah memberikan kesempatan kepada masyarakat yang bernaung di dalam lembaga binaan TWI untuk membuka usaha, ataupun membantu pengembangan usaha produktif masyarakat yang kekurangan modal. Masyarakat mendapatkan modal pembiayaan dan bagi hasilnya. Mereka pun mendapat binaan baik dalam bentuk bisnis , maupun dalam bentuk mental dan spritual. Bedasarkan cara yang dilakukan TWI dalam mengelola wakaf uang pada sektor produktif memberikan peluang kepada masyrakat untuk membuka lapangan pekerjaan sehingga pendapatan masyrakat dapat meningkat, dan memberikan nilai tambah bagi lembaga pendidikan, kesehatan dan pelayan sosial keagamaan lainnya.

B. Saran 1. TWI harus tetap berkesinambungan melakukan sosialisasi wakaf tunai beserta program yang dimilki kepada masyarakat, karena masyarakat selama ini belum banyak mengetahui serta memahami apa, bagaimana, dan untuk apa wakaf uang sehingga masyarakat enggan untuk berwakaf

83

2. Semua rancangan pengelolaan melalui program wakaf tunai yang telah ditetapkan oleh TWI secepatnya harus dapat terealisasi, karena ini merupakan salah satu faktor yang dapat menarik kepercayaan (trust) masyarakat kepada TWI, sehingga nantinya dengan kepercayaan masyarakat tersebut dapat meningkatkan minat masyrakat untuk berwakaf. 3. Mengalokasikan dana untuk membuat program-program pemberadayaan UKM yang lebih variatif lagi, dan program tersebut dapat lebih mudah di ikuti oleh para pedagang kecil agar lebih banyak lagi para pengusaha UKM menikmati manfaat dari adanya lembaga Tabung Wakaf Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA Anoraga, Panji dan Sudantoko, Djoko. Koperasi Kewirausahaan dan Usaha. Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Anoraga, Panji. Manajmen Bisnis . Jakarta: Rineka Cipta, 2002. Arifin, Zainul. Memahami Bank Syariah, Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek. Jakarta: Alvabet, 1999 Azhari, Irsan. Industri Kecil Sebuah Tinjauan dan perbandingan. Jakarta: LPES 1991. Chapra, M. Umar. Islam dan Tantangan Ekonomi. Jakarta: Tazkia Institut, Gema Insani Press, 2000. Chotim, Ernawati dan Tamrin, Juni. Pemberdayaan dan Refleksi Finasial Usaha Kecil di Indonesia. Bandung: Yayasan Akatiga: 1997 Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam: 2006 Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Islam dan Penyelenggaraan Haji. Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia. Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2005. Gunawan, Dahni. Pembiayaan Usaha Kecil oleh Bank Syariah dan Meningkatkan Pemahaman Inkubator. Majalah Pengembangan Perbankan: Jakarta Edisi No.84, Juli-agustus: 2000 Iskandar. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Usaha Kecil Menengah. Artikel di akses tanggal 09 agustus 2011 dari http:/peoplecrisiscentre.org/index.php?option+com_content&view=article&i d=97:berita&catid.el:article Ismail, M. Bisnis Investasi. Kompas . 19 April 2004 Junaidi, Wawan. Permasalahan Yang di Hadapi UKM. Artikel diakses tanggal 09 Agustus 2011 dari http://wawan-satu.blogspot.com/2009/11/permasalahanyang-dihadapi-UKM.html

Madjid, Baihqi Abdul dan Rasyid, Saifudin. A. Paradigma Baru Ekonomi Kerakyatan Sistem Syariah Perjalanan Gagasan Gerakan BMT di Indonesia. Jakarta: PINBUK, 2000. Maleong, Lexy. J. Metode Peneltian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000. Mubyarto. Membangun Sistem Ekonomi. Yogyakarta: BPFE, 2000. Muhammad, Maulana. Memberdayakan Umat Lewat Wakaf. Tabloid Jumat, No. 572: 04 april 2003. Nafis, HM. Cholil. Menggali Sumber Dana Umat Melalui wakaf Uang. Artikel diakses tanggal 25 Februari 2009 dari www.nu.or.id Suprayitno, Eko. Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvesional. Jakarta: Graha Ilmu, 2005. Suryatama, Armada. Peran UKM dalam Perekonomian Indonesia. Artikel diakses tanggal 29 juni 2011 pada situs www.satria-sig.blogspot.com Undang-Undang Republik IndonesiaNo.9/1995. Tentang Usaha Kecill, Bab III, pasal 5

PERAN WAKAF TUNAI DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL DAN. MENENGAH di TABUNG WAKAF INDONESIA

Recommend Documents