PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 6 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. ADJIDARMO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK
Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah, maka Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo perlu untuk ditata kembali dan disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan pembentukan Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495); 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 9. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang tata cara dan teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ADJIMARMO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebak; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak; 3. Bupati adalah Bupati Lebak; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak; 6. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo milik Pemerintah Kabupaten Lebak; 7. Direksi adalah Direktur dan wakil Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak; 8. Sekretariat adalah perangkat Direksi yang mengelola dan mengendalikan seluruh administrasi umum sumber daya dalam lingkup Rumah Sakit Umum Daerah; 9. Dinas adalah Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak; 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lebak; 11. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari Badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap Orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi; 12. Bidang adalah perangkat Direktur yang mengelola sumber daya pelayanan dan keuangan serta mengendalikan seluruh pelayanan fungsional Rumah Sakit Umum Daerah; 13. Instalasi adalah Satuan Kerja Teknis Fungsional terpadu Rumah Sakit Umum Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada konsumen; 14. Komite Medik adalah suatu lembaga kolektif tenaga medik fungsional Rumah Sakit Umum Daerah yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk mengusulkan, membahas dan memutuskan segala prosedur pelayanan Medik serta memberikan saran dan
rekomendasi tertulis kepada Direktur untuk kemudian disahkan dengan keputusan Direktur; 15. Komite Paramedik adalah suatu lembaga kolektif tenaga keperawatan/kebidanan dan keteknisan medik fungsional Rumah Sakit Umum Daerah yang mempunyai kewenangan tertinggi untuk mengusulkan, membahas dan memutuskan segala Prosedur Pelayanan Keperawatan dan Penunjang Medik serta memberikan saran dan rekomendasi tertulis kepada Direktur untuk disahkan dengan keputusan Direktur; 16. Staf Medik Fungsional adalah tenaga fungsional dokter dan atau dokter gigi yang bekerja dan mempunyai kewenangan melaksanakan pelayanan medik di Rumah Sakit Umum Daerah serta mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota Komite Medik; 17. Staf Keperawatan Fungsional adalah seluruh tenaga fungsional keperawatan, Keteknisan Medik dan Farmasi yang bekerja dan mempunyai kewenangan tertentu sesuai profesi melaksanakan pelayanan penunjang medik di Rumah Sakit Umum Daerah serta mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai anggota Komite Keperawatan dan Keteknisan Medik; 18. Tim Pertimbangan Kepegawaian dan Ketenagakerjaan adalah suatu wadah koordinasi manajemen operasional Rumah Sakit Umum Daerah yang terdiri dari Wakil Direktur, Sekretaris, Kepala Bidang, Satuan Pengawas Intern, Ketua Komite Medik dan Ketua Komite Paramedik yang memiliki Wewenang menetapkan kebijaksanaan pendayagunaan sumber daya manusia dalam rangka pelayanan Prima Rumah Sakit Umum Daerah; 19. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Pemerintah pusat dan atau pemerintah Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang serta dapat menduduki jabatan struktural maupun fungsional di Rumah Sakit Umum Daerah sesuai dengan peraturan Perundangan kepegawaian yang berlaku; 20. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang dalam kurun waktu tertentu berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan kebutuhan organik fungsional Rumah Sakit Umum Daerah; 21. Tenaga Kerja Kontrak adalah Tenaga Kerja yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi Rumah Sakit Umum Daerah atas pertimbangan kebutuhan organik fungsional berdasarkan Ikatan Kontrak Kerja selama kurun waktu tertentu serendah-rendahnya 3 (Tiga) bulan dan selama-lamanya 1 (satu) Tahun sesuai peraturan Perudang-undangan di bidang ketenagakerjaan yang berlaku; 22. Jasa layanan adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan dan atau prestasi yang disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen; 23. Konsumen adalah setiap Orang/Badan pengguna sarana dan jasa layanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah; 24. Pelayanan Medik Spesifik Dasar adalah pelayanan Medis Spesialistik penyakit dalam, kebidananan dan kandungan, bedah dan kesehatan anak.
BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ADJIMARMO Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr.ADJIMARMO.
(2) Pembentukan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ADJIMARMO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan organisasi serta tata kerjanya. (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. AJDIMARMO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
BAB III ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. ADJIMARMO Pasal 3
Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan organisasi serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ADJIMARMO sebagaimana tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV TATA KERJA Pasal 4
Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 5 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan perundangan yang berlaku. Pasal 6 Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 7 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat waktunya. Pasal 8
Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 9 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Swadana Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. ADJIMARMO dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 12 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2003 Pemerintah Kabupaten Lebak. Pasal 13 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap Orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundang Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak. Disahkan di Rangkasbitung Pada tanggal 16 September 2002 BUPATI LEBAK,
H. MOCH. YAS’A MULYADI
Diundangkan di Rangkasbitung Pada tanggal 23 September 2002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2002 NOMOR 10 SERI D.
