PEMBELIAN SAHAM (7%) PT NEWMONT NUSA TENGGARA OLEH PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA* Oleh: Ni'matul Huda** Assalamu'alaikum
wr.wb,
Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi Terima kasih atas kesempatan berkaitan dengan permohonan
yang diberikan.
Ijinkan saya menyampaikan
sengketa kewenangan
beberapa
lembaga negara yang dimohonkan
hat oleh
Pemerintah. Penegasan
Indonesia
adalah negara hukum sebagaimana
1945 Pasal 1 ayat (3) memiliki konsekuensi
diamanatkan
dalam UUD
bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat
negara dan warga negara harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan untuk mencegah
terjadinya
kesewenang-wenangan
dan arogansi
kekuasaan,
ini
baik yang
dilakukan oleh alat negara maupun warga negaranya. Dalam penyelenggaraan
negara
hukum,
negara.
hukumlah
yang
Yang sesungguhnya
memegang
memimpin
komando
dalam
tertinggi
penyelenggaraan
dalam negara
adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip 'the Rule of Law, And not of Man', yang sejalan dengan
'nomocratie', yaitu kekuasaan
pengertian
yang
dijalankan
oleh hukum,
Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan
bahwa hukum
'nomos'.
itu sendiri dibangun
dan ditegakkan
menurut
prinsip-prinsip
demokrasi.
supremasi hukum dan kedaulatan
hukum itu sendiri pada pokoknya
rakyat. Oleh sebab
negara
menurut
itu, prinsip
prinsip-prinsip
demokrasi
Hukum tidak boleh dibuat, berdasarkan kekuasaan dengan mengabaikan
atau
ditetapkan,
hukum
hendaklah
kedaulatan ditafsirkan
dan dikembangkan
(democratische
dan ditegakkan
dengan
rechtstaat). tangan
besi
belaka (Machtsstaat). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan prinsip-prinsip
demokrasi
yang diatur dalam Undang-Undang
Karena itu, perlu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat menurut
prinsip
berasal dari kedaulatan
dibangun
rakyat
Karena
Undang-Undang
Dasar
(constitutional
democracy)
yang
Dasar.
yang dilakukan
diimbangi
dengan
• Disampaikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi RI dalam perkara Sengketa Lembaga Negara antara Pemerintah (Pemohon) dengan DPR RI (Termohon I) dan BPK (Termohon II) dalam pembelian 7% Saham PT NNT. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 1
PEMBELIAN SAHAM (7%) PT NEWMONT NUSA TENGGARA OLEH PEMERINT AH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TAT A NEGARA
*
Oleh: Ni'matul Huda ** Assalamu'alaikum
wr.wb.
Yang Mulia Ketua dan Hakim Mahkamah Konstitusi Terima kasih atas kesempatan berkaitan dengan pennohonan
yang diberikan.
Ijinkan saya menyampaikan
sengketa kewenangan
beberapa
lembaga negara yang dimohonkan
hal oleh
Pemerintah. Penegasan
Indonesia
adalah negara hukum sebagaimana
1945 Pasal 1 ayat (3) memiliki konsekuensi
diamanatkan
dalam UUD
bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat
negara dan warga negara hams berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan untuk mencegah
terjadinya
kesewenang-wenangan
dan arogansi
kekuasaan,
ini
baik yang
dilakukan oleh alat negara maupun warga negaranya. Dalam penyelenggaraan
negara
hukum,
negara.
hukumlah
yang
Yang sesungguhnya
memegang
memimpin
komando
dalam
tertinggi
penyelenggaraan
dalam negara
adalah hukum itu sendiri sesuai dengan prinsip 'the Rule of Law, And not of Man', yang sejalan dengan
'nomocratie', yaitu kekuasaan
pengertian
yang dijalankan
oleh hukum,
Dalam paham negara hukum yang demikian, harus diadakan jaminan
bahwa hukum
'nomos'.
itu sendiri dibangun
dan ditegakkan
menurut
prinsip-prinsip
demokrasi.
supremasi hukum dan kedaulatan
hukum itu sendiri pada pokoknya
rakyat. Oleh sebab
negara
menurut
itu, prinsip
prinsip-prinsip
demokrasi
Hukum tidak boleh dibuat, berdasarkan kekuasaan dengan mengabaikan
atau
ditetapkan,
hukum
hendaklah
kedaulatan ditafsirkan
dan dikembangkan
(democratische
dan ditegakkan
dengan
rechtstaat). tangan
besi
belaka (Machtsstaat). Prinsip negara hukum tidak boleh ditegakkan prinsip-prinsip
demokrasi
yang diatur dalam Undang-Undang
Karena itu, perJu ditegaskan pula bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat menurut
prinsip
berasal dari kedaulatan
dibangun
rakyat
Karena
Undang-Undang
Dasar
(constitutional
democracy)
yang
Dasar.
yang dilakukan
diimbangi
dengan
• Disampaikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi RI dalam perkara Sengketa Lembaga Negara antara Pemerintah (Pemohon) dengan DPR RI (Termohon I) dan BPK (Termohon 11)dalam pembelian 7% Saham PT NNT. Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
1
li
penegasan bahwa negara Indonesia
adalah negara hukum yang berkedaulatan
demokratis (democratische rechtsstaat). Prinsip demokrasi
rakyat atau
I
dalam gaga san baru terse but harus meluas
ekonomi dengan suatu sistem yang menguasai
ketentuan-ketentuan
mencakup
dimensi
ekonomi dan berusaha
memperkecil perbedaan sosial dan ekonomi, terutama perbedaan-perbedaan
yang timbul dari
distribusi kekayaan yang tidak merata. Negara semacam ini dinamakan welfare state (negara kesejahteraan
atau
social service state (negara
yang
memberikan
pelayanan
kepada
masyarakatj.' Menurut Bagir Manan, konsepsi negara hukum modern merupakan konsep negara hukum dan negara kesejahteraan. pemerintah tidak semata-mata
Di dalam konsep
sebagai penjaga keamanan
tetapi memikul
tanggungjawab
sebesar-besarnya
kemakmuran
mewujudkan
keadilan
perpaduan antara
ini tugas negara atau
atau ketertiban sosial,
masyarakat
kesejahteraan
saja,
umum
dan
rakyat.'
Salah satu unsur terpenting dari negara hukum adalah adanya pembagian kekuasaan atau pemisahan
power) telah menunjukkan
kekuasaan
dalam negara. Ajaran
memperlihatkan
corak
yang
bahwa sistem pemerintahan
dengan cara yang berbeda, tergantung
'pemisahan
beragam
di
kekuasaan'
berbagai
(separation of
negara.
Kenyataan
yang berbeda .telah mengembangkan
pada praktek politik, kebiasaan,
doktrin ini
dan prinsip-prinsip
hukum yang dianut suatu negara. Prinsip check and balance relatif masih baru diadopsi ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia,
utamanya
setelah amandemen kewenangan"
UUD 1945, sehingga
sering timbul
"konflik
komisi-komisi
negara. Setiap negara pasti akan mengimplementasikan
balances sesuai dengan kondisi
antar lembaga
dan kebutuhan
negara
dalam prakteknya
negaranya.
masih
atau pun dengan/atau
Tidak
Reformasi politik 1998 yang disusul dengan reformasi konstitusi
antar
prinsip checks and terkecuali
1999-2002,
Indonesia. menyepakati
diadopsinya prinsip tersebut ke dalam sistem pemerintahan Indonesia. Adanya legislatif
pergeseran
memberikan
satu
kewenangan
membentuk
pertanda
ditinggalkannya
(distribution of power) dengan prinsip supremasi
undang-undang prinsip
MPR menjadi
dari
"pembagian "pemisahan
eksekutif
ke
kekuasaan" kekuasaan"
(separation of power) dengan prinsip checks and balances sebagai ciri melekatnya.
Hal ini
1 Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme indonesia, diterbitkan atas kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Pusat studi HTN Fakultas Hukum VI, Jakarta, 2004, Him. 70. 2 Miriam Budiardjo, Dasar-dasar I1mu Politik, Cetakan XIII, Gramedia Pustaka Utarna, Jakarta, 1991, Him. 59. 3 Bagir Manan, Politik Perundang-undangan da/am Rangka Mengantisipasi Liberalisasi Perekonomian, FH-UNILA, Bandar Lampung, 1996, Him. 16.
2
Ji
~I
Juga
merupakan
penjabaran
lebih
jauh
dari
kesepakatan
untuk
memperkuat
presidensial. Dengan adanya prinsip checks and balances ini maka kekuasaan diatur,
dibatasi
bahkan
dikontrol
dengan
kekuasaan oleh aparat penyelenggara menduduki jabatan
sebaik-baiknya,
sehingga
negara ataupun pribadi-pribadi
dalam lembaga-Iembaga
sistem
negara dapat
penyalahgunaan
yang kebetulan
negara yang bersangkutan
sedang
dapat dicegah dan
ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.
Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Ijinkan saya mengkaji pokok-pokok
permohonan
Pemerintah (Presiden) yang diajukan dalam
sengketa lembaga negara a quo, antara lain:
I. Pemohon berpendapat menjalankan
terdapat kewenangan
konstitusional
Pemohon
dalam rangka
amanat Pasal 4 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 23C, dan Pasal 33 ayat
(2) dan ayat (3) UUD 1945 berupa pembelian 7% saham divestasi PT NNT. 2. Pembelian
saham 7% PT NNT tidak perlu persetujuan
DPR atas dasar UU No.
tahun 2004. 3. BPK melampaui
kewenangan
dengan memberikan
pemaknaanlpenafsiran
Pasal 24
ayat (7) UU No. 17 Tahun 2003.
Pokok Permohonan
Pertama:
Argumentasi
Pemerintah
membeli
7% saham PT NNT bersandar
antara lain pada
kekuasaan yang diperoleh Pemerintah dari Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 tidaklah tepat karena
pemerintah
bukan
negara.
Menurut
Pasal 33 ayat (2): "Cabang-cabang
produksi yang penting bagi negara dan menguasai
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh
negara."
antara negara
Menurut
Bagir Manan,
merupakan pengertian tindakannya.
ada perbedaan
abstrak, sedangkan
Secara yuridis ada perbedaan
pemerintah
dan pemerintah.
Negara
adalah sesuatu yang konkrit melalui
yang nyata yaitu bahwa negara adalah sebuah
bad an (/ichaam), sedangkan pemerintah adalah alat kelengkapan negara (organ).4 Pasal 33 ayat (3) menyatakan:
"bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan Menurut AP Parlindungan
untuk sebesar-besar
kemakmuran
di
rakyat".
ketentuan "hak menguasai dari negara" dalam tingkatan tertinggi
haruslah dimaknai sbb: (a) negara mengatur dan menyelenggarakan persediaan dan pemeliharaannya.
(b) negara menentukan
peruntukan,
penggunaan,
dan mengatur hak-hak yang dapat
4 Bagir Manan, "A sas, Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Kebijakan", makalah, Departemen Pertambangan dan Energi, Jakarta, 1994, Him. 6-7.
dan
3
Ji
~I
dipunyai atas (bagian dari) bumi, air dan ruang angkasa itu. (3) negara menentukan mengatur hubungan-hubungan
hukum antar orang-orang
dan perbuatan-perbuatan
dan
hukum
yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.' Dengan demikian negara sebagai organisasi kekuasaan "mengatur" melaksanakan
sehingga membuat peraturan, kemudian "menyelenggarakan"
atas penggunaan/peruntukan,
ruang angkasa dan kekayaan
persediaan dan pemeliharaannya
alam yang terkandung
di dalamnya
artinya
dari bumi, air,
untuk sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Mengacu
pada Putusan
MK No. 001-021-022/PUU-1/2003
tanggal
15 Desember
2004, Mahkamah menafsirkan: "Makna 'dikuasai oleh negara' sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 UUD 1945, mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik di bidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bemegara, sesuai dengan doktrin "dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat". Dalam pengertian kekuasaan tertinggi tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan oleh rakyat secara kolektif. Yang harus dikuasai oleh negara adalah cabang-cabang produksi yang dinilai penting bagi negara danJatau menguasai hajat hidup orang banyak yaitu: (i) cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; (ii) penting bagi negara tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; (iii) tidak penting bagi negara tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besamya kemakmuran rakyat." Dengan demikian
Pemerintah
apa saja dan kapan suatu cabang
harus bersama-sama
DPR menentukan
dan mengatur
itu dinilai penting bagi negara
produksi
danJatau
menguasai hajat hidup orang banyak. Pemerintah tidak dapat secara sepihak menafsirkan cabang-cabang menguasai
produksi
yang
hajat hidup orang
menentukannya.
Dengan
mana
saja yang dinilai
banyak.
Rakyat
penting
melalui
kata lain, apabiJa pembelian
wakilnya
bagi negara
dan/atau
harus dilibatkan
7% saham divestasi
untuk
PT NNT itu
menjadi sesuatu yang penting dan diharapkan nantinya juga akan dapat memberikan
sebesar-
besarnya
dimintai
kemakmuran
persetujuannya. menguasai
Hal
bagi
rakyat,
itu penting
tentu
dilakukan
hajat hidup orang banyak'
DPR
sebagai
agar tafsir
tidak dimonopoli
wakil
'penting
rakyat
harus
bagi negara
oleh Pemerintah.
dan/atau
Rakyat berhak
untuk ikut mengontrol atau mengawasinya.
5
AP Parlindungan, Komentar Alas UUPA, Mandar Maju, 1998, Bandung, Hlm.43-44. 4
L
Pokok Permohonan
Kedua:
Penjelasan
Umum angka 5 UU No. 17 Tahun 2003 menyatakan
selaku Kepala Pemerintahan
memegang
bagian dari kekuasaan pemerintahan. umum
dan
kewenangan
penyelenggaraan Menteri
yang
kekuasaan
Keuangan
pengelolaan
keuangan
negara sebagai
Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan bersifat
terse but,
selaku
kekuasaan
bahwa Presiden
Pengelola
khusus.
sebagian Fiskal
Untuk
membantu
kekuasaan
terse but
yang bersifat
Presiden dikuasakan
dan Wakil Pemerintah
dalam
dalam kepada
kepemilikan
kekayaan negara yang dipisahkan. Adanya pandangan ahli yang mendalilkan dari UU No. 17 Tahun 2003, ataupun
bahwa UU No. 1 Tahun 2004 lex specialis
pandangan ahli yang mengatakan
bahwa kedudukan
UU No. 1 Tahun 2004 terhadap UU No. 17 Tahun 2003 berlaku asas perundang-undangan
lex posterior derogate legi priori (UU yang terbit belakangan menyampingkan sehingga UU No. 1 Tahun 2004 dapat mengesampingkan dipandang
UU terdahulu)
UU No. 17 Tahun 2003 dapat
tidak tepat. Asas lex posterior derogate legi priori dalam kontek kedua UU
terse but tidak tepat karena kedua UU terse but mengatur hal yang berbeda. Asas lex posterior
derogate legi priori hanya tepat digunakan apabila kedua UU terse but mengatur hat yang sama. Sebagaimana
diketahui, di dalam UU No. 1 Tahun 2004 satu-satunya
yang dijadikan konsideran
(mengingat)
undang-undang
adalah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (LN RI Tahun 2003 No. 47, Tambahan LN No. 4286). Hal itu berarti pengaturan tentang
Perbendaharaan
Negara
tidak
boleh
'mengesampingkan'
apalagi
'bertentangan'
dengan UU No. 17 Tahun 2003. Dengan demikian 'spirit' UU No. 17 Tahun 2003 membatasi keleluasaan negara
Pemerintah
(Presiden)
melalui
dan mengelolalmenatausahakan
diberikan kepada Pemerintah pembelian penyertaan
7% saham modal
Menteri Keuangan
investasi.
Dengan
untuk menempatkan
kat a lain,
keleluasaan
melalui Menteri Keuangan untuk melakukan
PT NNT)
dilakukan
tetap
kepada
dibatasi
oleh adanya
perusahaan
swasta
yang
investasi (d.h.i.
persetujuan bukan
uang
kepada
DPR. karena perusahaan
negaraldaerah (Pasal 24 ayat (7) UU No. 17 Tahun 2003).
Pokok Permohonan
Ketiga:
Pasal 23E UUD 1945 menentukan tanggung jawab
bahwa: (1) Untuk memeriksa
pengelolaan
dan
tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang
bebas dan mandiri; (2) Hasil pemeriksaan keuangan itu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan
Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, sesuai dengan 5
kewenangannya;
(3)
Hasil pemeriksaan
tersebut ditindaklanjuti
oleh lembaga
perwakilan
danlatau badan sesuai dengan undang-undang". Kewenangan
BPK selain diatur dalam UUD 1945 juga diatur dalam UU No. 15
Tahun 2004 tentang Pemeriksaan mendapatkan memeriksa diperiksa,
Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara, untuk
data, dokumen, dan keterangan dari pihak yang diperiksa, secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan
termasuk
melakukan
penyegelan
kesempatan
pejabat
untuk mengamankan
untuk
instansi yang
uang, barang,
dan/atau
dokumen pengelolaan keuangan negara pada saat pemeriksaan berlangsung. Hasil setiap pemeriksaan laporan hasil pemeriksaan keuangan
akan dan
menghasilkan
kesimpulan.
DPRlDPDIDPRD
oleh BPK disusun
dan disajikan
(LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan
menghasilkan
kesimpulan,
yang dilakukan
opini.
rekomendasi,
Pemeriksaan
sedangkan
Setiap laporan
kinerja
akan
pemeriksaan
hasil
sesuai dengan kewenangannya
pemeriksaan
selesai. Pemeriksaan
menghasilkan
dengan
dalam
tujuan
BPK
temuan,
tertentu
akan
disampaikan
untuk ditindaklanjuti,
kepada
antara lain dengan
membahasnya bersama pihak terkait. Selain disampaikan
kepada
lembaga
perwakilan,
laporan
hasil pemeriksaan
disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan hasil
pemeriksaan
penyesuaian
BPK,
yang diperlukan,
digunakan sehingga
oleh pemerintah
untuk
laporan keuangan
dikemukakan
diberi
dalam
kesempatan
laporan
laporan hasil pemeriksaan
untuk menanggapi
hasil pemeriksaan.
BPK yang disampaikan
keuangan, koreksi
yang telah diperiksa
financial statement) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan Pemerintah
melakukan
dan
(uadited
kepada DPRlDPRD.
temuan
Tanggapan
juga
dan kesimpulan
dimaksud
kepada DPRlDPRD.
yang
disertakan
dalam
Apabila pemeriksa
menemukan unsur pidana, UU No. 15 Tahun 2004 mewajibkan BPK melaporkannya
kepada
instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan." DPR dan BPK telah bertindak proporsional, kepada BPK untuk mengaudit berdasarkan
pengujian
karena DPR telah secara resmi meminta
dengan tujuan tertentu'
kepatuhan
atas peraturan
perihal perkara a quo dan ternyata
perundang-undangan
pembelian sa~am 7% dari PT NNT oleh Pemerintah seharusnya dilakukan persetujuan
DPR. Dengan demikian,
BPK menyatakan setelah rnendapat
apa yang dilakukan BPK bukan menginterpretasikan
Pasal24 ayat (7) UU No. 17 Tahun 2003 tetapi melakukan audit dengan tujuan tertentu.
Lihat Pasal 14 UU No. 15 Tahun 2004. Surat DPR RI No. PW.O 1I5188IDPR RINII20 11 perihal Penyampaian Permintaan Komisi XI tentang Audit BPK dengan Tujuan Tertentu Selama 1 (satu) Bulan kepada Ketua BPK RI, tertanggal 21 Juni 2011. 4
5
6
DPR menyatakan bahwa dalam pembelian saham 7% NNT Pemerintah melanggar: 1. Pasal 24 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan pinjamanlhibah/penyertaan
modal
dan
penerimaan
Negara:
pinjamanlhibah
"Pernberian sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN" 2. Pasal 24 ayat ayat (7): "Dalam keadaan tertentu untuk penyelamatan nasional,
pemerintah
pusat
dapat
memberikan
pinjaman
perekonomian
dan/atau
melakukan
penyertaan modal kepada perusahaan swasta setelah mendapat persetujuan DPR" 3. Pasal
45 ayat
(2) UU No.
"Pemindahtanganan dipertukarkan,
barang
dihibahkan,
1 Tahun
milik atau
2004
tentang
negara/daerah disertakan
Perbendaharaan
dilakukan
sebagai
dengan
modal
Negara:
cara
dijual,
Pemerintah
setelah
mendapat persetujuan DPRlDPRD" 4. Pasal 68 ayat (2) No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Badan Layanan Umum merupakan serta dikelola dan dimanfaatkan
kekayaan negara/daerah
Negara:
"Kekayaan
yang tidak dipisahkan
sepenuhnya untuk menyelenggarakan
kegiatan Badan
Layanan Umum yang bersangkutan" 5. Pasal 69 ayat (2) No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerjaBadan
Negara: "Rencana kerja
Layanan Umum disusun clan
disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementrian Negara/Lembaga/pemerintah 6. PasaI 69 ay at (3) No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan belanja
Badan
Layanan
sebagaimana
dimaksud
kerja
anggaran
dan
Umum
dalam
rencana
daerah"
Negara: "Pendapatan
kerja
dan
anggaran
pada ayat (1) dan ayat (2) dikonsolidasikan Kementrian
dan
tahunan
dalam rencana
Negara/Lembaga/pemerintah
daerah
yang
bersangkutan" Dalam pandangan menjadi
penyertaan
Kernentrian/Lernbaga
DPR, proses pemisahan
modal
negara
tersebut
keuangan negara yang tidak dipisahkan
tidak
tercantum
dalam
Rencana
dalam APBN 2011 yang menjadi induk Pusat Investasi
Kerja
Pemerintah
(PIP). Dari penegasan Pasal 23E UUD 1945 jo UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan
dan
Tanggungjawab
konstitusional
BPK adalah memeriksa
Keuangan pengelolaan
Negara
diketahui
dan tanggung jawab
negara. Jika dikaitkan dengan kesimpulan BPK yang menyatakan PT NNT oleh Pemerintah
seharusnya
bahwa
dilakukan setelah mendapat
kewenangan
tentang keuangan
pembelian saham 7% dari persetujuan
DPR, tidak
7
dapat dikatakan sebagai melampaui kewenangan. Karena itulah antara lain tugas utama yang diamanahkan oleh UUD 1945 (Pasal 23E) kepada BPK. Dalam hal pokok yang disengketakan melalui
SKLN
kewenangan",
terhadap tetapi
Termohon
perbedaan
oleh Pemerintah
11 sesungguhnya
tafsir terhadap
ke Mahkamah
bukan
beberapa
persoalan
peraturan
Konstitusi "melampaui
perundang-undangan
antara Pemerintah di satu pihak dengan DPR di pihak yang lain, dalam hal pembelian saham 7% PT NNT oleh Pemerintah. BPK sebagai Termohon
Dengan demikian Pemerintah
11. Kesimpulan
telah salah mengikut
BPK yang dilaporkan/diserahkan
sertakan
ke DPR sifatnya
rekomendatif. Pemohon telah salah memaknai keberadaan BPK yang tugas utamanya dijamin oleh UUD 1945 untuk memeriksa
pengelolaan
dan tanggung
negara, untuk dijadikan Termohon H. Karena kesimpulan oleh lembaga lain, yakni antara lain DPRlDPDIDPRD
jawab
tentang
keuangan
BPK masih akan ditindak lanjuti
atau badan sesuai lingkup kewenangan
masing-masing. Laporan Hasil Pemeriksaan Pemerintah,
BPK seharusnya ditindaklanjuti
dan bukan membawanya
Mahkamah Konstitusi.
menjadi sengketa
Apabila mendasarkan
atau dilaksanakan
kewenangan
lembaga
pada ketentuan Pasal 8 ayat (1)
oleh
negara
ke
dan ayat (2)
UU No. 15 Tahun 2006 secara tegas dinyatakan bahwa untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan,
BPK menyerahkan
Gubernur, Bupati/Walikota tersebut diberitahukan
pula hasil pemeriksaan
sesuai dengan kewenangannya.
secara tertulis
kepada
Presiden,
Tindak lanjut hasil pemeriksaan
secara tertulis oleh Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota
kepada BPK.
Demikian pula yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 15 Tahun 2004, bahwa pejabat wajib menindaklanjuti Pejabat wajib memberikan jawaban rekomendasi
dalam
mengabaikan
Apabila LHP
perintah
Pemerintah BPK
(LHP).
atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas
dalam LHP. Dengan demikian
melaksanakannya. dinyatakan
rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan
pendapat
BPK rnengikat
tidak melaksanakan
seharusnya
dapat
dinyatakan
perintah bahwa
Pemerintah
untuk
BPK sebagaimana Pemerintah
UUD 1945. Apabila setiap LHP BPK dapat disengketakan
telah oleh
pihak yang diperiksa melalui sengketa kewenangan, maka hal ini akan dapat mendelegitimasi eksistensi BPK yang dijamin oleh UUD 1945. BPK kewenangan jawab
konstitusionalnya
adalah memeriksa
tentang keuangan negara, yang hasilnya diberitahukan
pengelolaan
dan tanggung
antara lain kepada DPR dan
ternyata dalam perkara a quo DPR sependapat dengan pendapat BPK. Dapatkah dipandang bahwa pendapat diberikan
BPK tersebut
kewenangan
yudisial
tidak mengikat? sebagaimana
Dalam konteks di Perancis
UUD
1945 BPK tidak
(Cour des Comptes) bagi 8
pemeriksaan
mengenai
penyimpangan-penyimpangan
yang terjadi
dalam tanggungjawab
pengelolaan keuangan negara, Fungsi pemeriksaan keuangan yang dikaitkan dengan lembaga ini sebenamya kedudukan
terkait erat dengan fungsi pengawasan
kelembagaan
atau sekurang-kurangnya DPRlDPDIDPRD.
BPK ini sesungguhnya berhimpitan
dengan
oleh DPRlDPDIDPRD.
berada dalam ranah kekuasaan fungsi
pengawasan
Oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaan
Karena itu, legislatif,
yang dijalankan
oleh
yang dilakukan oIeh BPK ini
harus dilaporkan atau disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti
sebagaimana
mestinya.
Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Demikian pendapat saya, mudah-mudahan Terimakasih. Wassalamu'alaikum
bermanfaat. Amin.
wr.wb.
,MHum
9
~I
