2006/2007
1. Perbedaan PIH dan PHI 2. Hukum dalam masyarakat 3. Pengetian dasar sistem hukum
4. Sumber Hukum 5. Klasifikasi/Pembedaan Hukum 6. Asas Konkordansi
7. Pluralisme di Indonesia 8. Pembidangan Tata Hukum Indonesia
Hukum dan masyarakat • Zoonpoliticon • Homo Homini Lupus • Ubi Cocietas Ibi Ius
kembali
Perbedaan PIH dengan PHI • PIH Obyek: Hukum pada umumnya yang tidak terbatas pada hukum positif negara tertentu. Fungsi: Mendasari dan menumbuhkan motifasi bagi yang akan mempelajari hukum • PHI Obyek: Hukum positif Indonesia (Ius Constitutum) Fungsi: Mengantar setiap orang yang akan mempelajari hukum positif Indonesia.
PENGERTIAN PHI Hartono Hadisoeprapto Pengantar Hukum Indonesia (Pengantar Tata Hukum Indonesia) dipergunakan untuk mengantar setiap orang yang ingin memperlajari aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Soediman Kartohadiprojo Tata Hukum Indonesia adalah hukum yang sekarang berlaku di Indonesia.
Soal
Tata Hukum memiliki persamaan dengan beberapa kata yakni: Tata Hukum = Hukum Positif = Ius Constitutum Artinya, hukum yang berlaku pada saat ini (SEKARANG), pada suatu tempat atau negara.
kembali
Pengertian dasar sistem hukum 1. 2. 3.
4. 5. 6.
kembali
Masyarakat Hukum Subyek Hukum Peranan Hukum Peristiwa Hukum Hubungan Hukum Obyek Hukum
SUMBER HUKUM 1. Perundang-undangan 2. Hukum kebiasaan 3. Yurisprudensi 4. Perjajian internasional 5. Pendapat ahli/doctrine
kembali
Klasifikasi Hukum • Pembagian Klasik Hukum Publik dan Hukum Privat/perdata
• Kriterium Fungsi Hukum Materiil (Subtative law) dan Hukum Formil (adjective law)
Soal
Hukum Publik dan Hukum Privat Van Apeldoorn • Hukum Publik
Kepentingan-kepentingan hukum yang diatur berupa kepentingan-kepentingan umum/publik (Peraturan-peraturan hukum yang obyeknya ialah kepentingan-kepentingan umum, oleh karena itu soal mempertahankanya dilakukan oleh pemerintah) • Hukum Privat Kepentingan-kepentingan hukum yang diatur berupa kepentingan-kepentingan khusus/perdata (Peraturan-peraturan hukum yang obyeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus (individu), oleh karena itu dipertahankan atau tidak diserahkan kepada yang berkepentingan)
Kritik terhadap pembagian Hukum Publik dan Privat • Kepentingan umum menyangkut tiap-tiap
peratutan hukum. Segala hukum tertuju kepada kepentingan umum. • Tidak dapat ditariknya batasan yang tajam antara kepentingan umum dan kepentingan khusus.
Publik
Privat
Salah satu pihaknya adalah penguasa
Kedua belah pihaknya adalah perorangan
Bersifat memaksa
Bersifat melengkapi
Tujuannya melindungi kepentingan umum
Tujuannya melindungi kepentingan perorangan
Mengatur hubungan antara negara dengan individu
Mengatur hubungan hukum atara individu
kembali
Tata Hukum di Indonesia 1. Hukum Tantara (negara) a. Hukum Tata Negara (Materiil dan Formil) b. Hukum Administrasi Negara (Materiil dan Formil)
2. Hukum Perdata a. Materiil -Hukum Pribadi -Hukum Keluarga -Hukum Harta Kekayaan -Hukum Waris b. Formil (Hukum Acara Perdata)
3. Hukum Pidana a. Materiil -Kejahatan -Pelanggaran b. Formil (Hukum Acara Pidana)
4. Hukum Internasional kembali
Soal
•
•
•
•
Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHS/KUHPer) Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Wetboek van Koophandel (WvK) atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (RV) atau peraturan tentang Acara Perdata
Soal
Asas Konkordansi Merupakan suatu asas penyesuaian, yakni memberlakukan hukum-hukum yang berlaku pada pemerintahan belanda di Indonesia, setelah Indonesia merdeka dengan cara disesuaikan dengan keadaannnya.
Dasar hukum: Pasal I dan Pasal II UUD 1945 setelah perubahan. Tujuannya: Untuk mengisi kekosongan hukum. (Rechtsvacuum) kembali
Soal
Corak Unifikasi
Dualistis
Pluralistis
Corak
1. Unifikasi artinya, berlakunya satu sistem hukum bagi setiap orang dalam satu kesatuan kelompok/negara. Con: KUHP, BW, UUPA 2. Dualistis artinya, berlakunya dua sistem hukum bagi dua kelompok dalam satu kesatuan kelompok/negara. Con: Hukum Tanah sebelum UUPA 3. Pluralistis artinya, berlakunya beberapa sistem hukum bagi beberapa kelompok dalam satukesatuan kelompok/negara. Con: Hukum Waris
Politik Hukum Belanda Pasal 163 IS (Indische Staatsregeling ) Penduduk Hindia Belanda dibedakan atas tiga golongan, yakni : 1. Golongan Eropa 2. Golongan Timur Asing. 3. Golongan Bumi Putera Pasal 131 IS (Indische Staatsregeling ) – Menghendaki supaya hukum itu ditulis tetap di dalam ordonansi. – Memberlakukan hukum belanda bagi warga negara belanda yang tinggal di hindia belanda berdasarkan asas konkordansi. – Membuka kemungkinan untuk unifikasi hukum yakni menghendaki penundukan bagi golongan bumiputra dan timur asing untuk tunduk kepada hukum Eropa. – Memberlakukan dan menghormati hukum adat bagi golongan bumi putera apabila masyarakat menghendaki demikian. Kedua pasal tersebut merupakan politik hukum belanda, serta menjelasakan mengapa sistem hukum Indonesia terdapat yang bersifat plural kembali
