PARAMETER PEMBEDAAN MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
SKRIPSI DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM
OLEH: SURAIDA SALAEH NIM: 10340144 PEMBIMBING: 1. ISWANTORO, S. H., M. H. 2. FAISAL LUQMAN. H, S. H., M. Hum.
ILMU HUKUM FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 2014
ABSTRAK Merek tidak saja sebagai tanda yang berupa gambar, nama, kata, hurufhuruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang mempunyai daya pembedaan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa sebagaimana definisi yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Dalam perdagangan barang dan jasa merek menjadi sangat penting. Merek menjadi salah satu kekayaan intelektual berfungsi sebagai tanda pengenal atau daya pembeda dari merek lainnya. Dapat dikatakan bahwa merek merupakan aset bagi pemilik merek yang bersangkutan, terutama apabila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses manajemen yang baik. Karena demikian penting dan tingginya nilai sebuah merek bagi pemilik merek, maka merek menjadi komoditi yang dapat diperjual belikan, dan hal ini memicu adanya pemalsuan terhadap merek. Klausul pada Pasal 6 ayat (1) butir a Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek menyebutkan kata-kata “mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terdaftar,” yang mana menerangkan bahwa setiap merek yang mempunyai persamaan atau mirip harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI). Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsurunsur yang menonjol antara merek yang telah terdaftar lebih dahulu dengan merek yang lain. Kemiripan pada unsur menonjol ini dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Tetapi belum ada garis yang jelas dan menonjol tentang bagaimana suatu bentuk, penempatan, penulisan atau bunyi tersebut seharusnya dibedakan. Disini timbullah permasalahan tentang apa sebenarnya tolok ukur atau parameter pembedaan sesuatu merek itu. Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mencari dan mengumpulkan data sekunder berupa: buku-buku, artikel-artikel baik dari surat kabar atau media cetak maupun media elektronik, Undang-undang Merek, serta undang-undang lain dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang. Hasil penelitian ini menemukan bahwa banyak merek-merek yang mirip tetap diratifikasi oleh Dirjen HKI. Hal ini menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat maupun lingkup internal Dirjen HKI sendiri dikarenakan penegakan hukum secara empiris ternyata lamban dan mengkhawatirkan. Untuk dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang merek dagang harus dilakukan dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan Undang-undang Merek Nomor 15 tahun 2001, meningkatkan kemampuan aparat pemeriksa merek dan aparat penegak hukum dalam memahami perlindungan HKI khususnya merek serta pembatalan terhadap pendaftaran merek atas dasar iktikad tidak baik oleh Dirjen HKI.
i
-J{ ,*, .,' ,
Lini!crsrias Islam Ncgci SLrn.r
Kiljijaga
liN'l LIlNSK-Bl\1-05
0l'l{O
SURA.I] PERNYAT,A.AN SI(RtPSI
Yrllg bcrianda tui,lan
l.l
rr
iri:
Suraida Salach r0140111
NIM
: : Judul
,Ji bau'ah
Ilmu HLLkun Syari ah claD llukuni _Pnrarreler Penlbedanrr Merek lvlcnl -ut Llndang-fjndang Nonol l5 ]'ahun 2001 Tcntang
Mcn),atakan dengan scsunggulrlyn bahua skripsi saya ini adalah benal asli hasil karya atau Iaporan penelitjan yang sa)'a lakukan scrtdiri dan brrkan plagiasi c1;rr hasil kalya orang lain. kccuali yrng secar! tcllulis diacu dalanl pcneiitian iili dall disebutkijr dalern acuan dattar puslaka.
Dcnrikian surat pernyahan ini saya bual dengan scbcllrr berlalnyil.
Yogylkar1a. 06 oktober 201.1. un.
103401'14
7
te"ix:
'N"7
lf,ir:t
Univenitar Islam Negeri Sunan Kaliiaga
FM-UINSK-BM 05 O2|RO
SURAT PERSETUruAN SKRIPSI/ TIIGAS AKHIR
Hal
: Persetujuan Skripsi
Lamp: Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum l]niversitas lslam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakada
D; Yogyakarta ,4ssalamu'alaikllm Wr. W Setelah membaca, meneliti. memberikan petunjuk dan mengoreksi scda mengadakan perbaikan seperlunya, naka kami selal(u pembimbing berpendapat bah*a skripsi Saudara:
Nama : SlLraida Salaeh
\lM Judul
:103,10144 : "Parameter Pernbedaan Merek Menurut Undang-Undang Nomoi 15 Tahun 2001 Tentang Merek"
Sudah dapal diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum. Prodi
Ilmu Hukum Universitas lslam Negeri Sunan Kalijaga Yoglakaria sebagai salah satu syardt untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam llmu Hukum. Dengan ini kami mengharap agar skipsi/ tugas akhir Saudari tersebut di . atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhaliannya kami ucapkan terima kasih. W' a s s a I a mu' a I ai
kum l;r/r. Wb Yogyakarta, 06 Oktober 201,+.
NIP: 196610!0 199202 I
001
i.:il3
FM-rrNSK-BM-05-02/RO
Univcrsitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
SLIRAT PERSETUJUAN SKRIPSI/ TUCAS AKHIR
Hal
: Persetujuan
Skipsi
Lamp : Kcpada Yth- Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga YoSyakarta
Di Yogyakarta A
ssalauu'alaibuu
llr. llh
Setelah membaca, menelili, mcmberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudam:
Narna : Suraida Salaeh NIM : 10340144 Judul : "Parameter Pembcdaan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 l-ahun 2001 Tentang Merek" Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Ptodi
llmu Hukum Universiias Islam Neged Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu svamt untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam llm!t Hukum. Dcngan ini kami mengharap agar skipsi/ tugas akhir Saudari terscbut di atas dapat segem dimunaqasyahkan- Atas perlratiannya (Imi ucapkan terima kasih.
trl:a;sulanu ulaiku t lltr. IIrb
Yogyakarta, 06 Oktober 2014.
/:!,2:. aln Negefl buran Kanlaga
r--M
{
NSK,BM,05-0t/R(
i
PENGESAHAN SKRIPSI Nomor: UIN. 02/K. iH-SKR/PP.00.9/ l9l /201.1 Skripsi dengan Judul : Parameter Pembedaan lvierek Menurut Undang-Unajang Nomor 15 l;$un 2001 Tentanc Melek Y.,:
,.,
dipersiapkan dair disusun cleh: Suraida Saiaeh
..: l1 10340t44 'l'elah di Munaqaslahkan pada I5 Oktober 20 i4 Nilai Munaqslah A- (e2,0) dan dinvatakan telah diterima oicl l,rodi IIm lJukum Fakrrlias Sr';ri'ah dan il!kumUI N Sunan Kaliiaga Yoglakaria.
.TIM
NIP.
MUNAQASYAH
99202 1 001
19611
l.indm llrrnila lv!.1lBm. NIP: 19?90105 .100501 2 illl'l
r:i.l 1,,,,, NtP: 1973092'i.iil0(lil:i i r.ia i
Bq1iq];hirtudir. Li
Yog.\ 3karta. 28 i.,(tober .r
Srdti'.i!
:01-l
Can i hrkrin,
1..
HALAMAN MOTTO
“THINGS WOULD BE SO EASY IF YOU KNOW HOW TO MANIPULATE EASY THINGS TO BE EASIER”
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN
BISMILLAHIRROHMANIRROHIM
Puji Syukur Alhamdulilah saya panjatkan kepada ALLAH SWT atas sifat Rahman-RahimNya saya menjadi manusia seutuhnya serta dapat mempersembahkan karya kecil ini. Shalawatun wa Salamun senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabiyullah Muhammad SAW sebagai manusia rahmatan lil’alamin yang tiada duanya. Dengan mengucap kalamullah saya persembahkan karya kecil ini untuk kedua orang tua saya; Baba H. Abdul Rahman dan Mama Hj. Sareena yang merupakan sumber kekuatan utama bagi saya. Yang tanpa
mengenal
lelah
dan
tidak
pernah
mengeluh
dalam
menyemangati serta mendukung saya sehingga hari ini. Kalian adalah penyemangatku, alasanku untuk tetap kuat berjuang di bumi asing ini demi mendapatkan selembar ijazah.
Beserta kedua nenek kakek; H. Ibrahim dan Hj. Siti Hajar yang telah mengorbankan segenap hidupnya demi membesarkan saya. Jasa kalian akan ku kenang sehingga hembusan nafasku yang terakhir, semoga aku dapat membalasnya. Amin.
vii
KATA PENGANTAR
ﻻ
ﻧﺴﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ .
. ﻋﻠﻰ .
ﷲ ﺳﻴﺪﻧﺎ
.
Puji syukur ke hadirat Allah Subhanallahu Wata’ala yang telah memberikan
sifat
Rahman
dan
Rahim-Nya,
sehingga
penyusun
dapat
menyelesaikan skripsi yang berjudul “Parameter Pembedaan Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek”. Selama proses penulisan Skripsi ini, penulis menyadari bahwa adanya keterbatasan dalam diri penulis sehingga dalam penulisan Skripsi ini dibantu oleh berbagai pihak yang senantiasa memberikan bantuan, dorongan, semangat, kritik dan saran. Oleh karena itu, penulis ingin mempergunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada: 1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy’arie, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2. Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 3. Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 4. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
viii
5. Bapak Iswantoro S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik dan juga sebagai Dosen Pembimbing Pertama skripsi ini. Lebih dari itu beliau ini adalah sosok yang selalu menginspirasi mahasiswanya untuk tidak mengenal yang namanya pesimis. Beliau adalah sosok yang berjasa besar dalam penyelesaian skripsi ini. 6. Bapak Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum. yang tidak mengenal lelah serta sanggup meluangkan waktu malam Hari Raya Idul Adha demi merevisi skripsi ini. 7. Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Makhrus Munajat, M.Hum., Ibu Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, Bapak Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H. M.Hum., Ibu Dr. Euis N., M.A, Ph.D., Bapak Misbahul Mujib., S.Ag., M.Hum., dan seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang telah dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelasikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 8. Baba Abdul Rahman serta mama Sareena yang penyusun sangat cintai dan banggakan. Sosok yang tidak pernah lelah dalam menghulurkan bantuan serta tidak henti-henti menyemangati penyusun. Berkat doa kalian aku bisa disini hari ini. 9. Ibu Tarti dan Ibu Nur beserta seluruh Staf Tata Usaha Program Studi Ilmu Hukum. Selaku para staf program studi Ilmu Hukum, yang telah ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membantu melancarkan seminar
ix
proposal sampai dengan munaqasyah, sehingga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang diharapkan. 10.Bapak Haryanto, yang telah meluangkan waktunya untuk penyusun serta telah memberikan informasi yang menjadi bahan pendukung terhadap kelancaran dalam penyusunan skripsi ini. 11.Saudara Moh. Hudi yang telah sabar dalam membantu penyusun dalam proses penyusunan skripsi ini. Bantuan, dukungan serta omelanmu tidak akan pernah penyusun lupakan. 12.Sahabat baik penyusun Ida Fitriyana dan Moh. Wahyudi yang banyak memberi masukan serta pendapat tanpa mengenal rasa bosan. 13.Anis, Alfan, Mu’iz, Aji, Ajek yang sering menghiburkan penyusun dikala galau memikirkan skripsi. 14.Sahabat-sahabat pergerakan khususnya “Korp Gempha”. 15. Teman-teman Ikatan Persaudaraan Mahasiswa Islam Thailand di Indonesia (IPMITI). 16.Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Skripsi ini merupakan hasil pikiran penyusun sendiri. Namun penyusun menyadari bahwa karya ini belum mendekati kesempurnaan baik teknik dan subtansialnya. Oleh karena itu, dengan kerendahan dan kesadarannya, penyusun berhadap
saran
dan
kritikan
yang
konstruktif
dari
pihak-pihak
yang
menyempatkan waktunya untuk membaca karya ini. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri penyusun dan
x
ki)nrribusi Dosilif blgi pergcmr"'rgan ilmu pcngetahuan pada unluinE\il !,'rr.nrcitjarii 'nrhar ac!:an bagi civitas airademika untuk mendorong pcrbaikan rist.rll Hak Keka)aan Intelcktual lndonesia menjadi lebih baih.
Yogyakaaa, 06 (lktobcr 20i,1. Pen)usun.
^!, }AMY l,e\'\n
l:1
SURA.IDA SALAI]H
l0-ld0l:[;t
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ABSTRAK...................................................................................................
i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .......................................................
ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI...........................................................
iii
HALAMAN PENGESAHAN .....................................................................
v
HALAMAN MOTTO .................................................................................
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN ..................................................................
vii
KATA PENGANTAR.................................................................................
viii
DAFTAR ISI ...............................................................................................
xii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR ...........................................................
xiv
BAB I
BAB II
PENDAHULUAN .........................................................................
1
A. Latar Belakang.......................................................................
1
B. Pokok Masalah.......................................................................
12
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian ............................................
12
D. Telaah Pustaka .......................................................................
13
E. Kerangka Teori ......................................................................
17
F. Metode Penelitian ..................................................................
27
G. Sistematika Pembahasan ........................................................
30
TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK ................................
31
A. Pengertian Merek......................................................................
31
B. Pengertian Hak Atas Merek ......................................................
33
C. Jenis-Jenis Merek .....................................................................
34
D. Sistem Pendaftaran Merek ........................................................
36
E. Prosedur dan Proses Pendaftaran Merek ...................................
39
F. Syarat Pendaftaran Merek.........................................................
47
G. Penghapusan dan Pembatalan Merek Terdaftar .........................
51
H. Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar ......................................
54
xii
BAB III TINJAUAN TEORITIS TENTANG PARAMETER PEMBEDAAN MEREK .......................................................................................
56
A. Parameter Secara Teoritis ......................................................
56
B. Parameter Yang Dipakai Dalam UU No. 15 Tahun 2001 .......
56
C. Instansi Yang Terkait Dalam Penanganan Merek ...................
58
D. Perlindungan Hukum Merek ..................................................
61
1. Perlindungan Hukum Terhadap Merek Sebagai Properti ..
61
2.
Perlindungan Atas Pelanggaran Merek Terdaftar.............
64
3.
Ketentuan Pidana Hak Atas Merek ..................................
70
4.
Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia ........................................................................................
71
5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Atas Merek...................
73
6.
76
Penyelesaian Sengketa Merek .........................................
BAB IV ANALISIS PARAMETER PEMBEDAAN MEREK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK ......................................................................................
78
A. Penerapan Pasal 6 Ayat (1) Butir a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek ............................................
78
B. Analisa Parameter Yang Digunakan Dalam Pembedaan Hak Merek ..................................................................................
95
BAB V PENUTUP .................................................................................... A. Kesimpulan..........................................................................
96 96
B. Saran ...................................................................................
97
DAFTAR PUSTAKA..................................................................................
98
LAMPIRAN-LAMPIRAN.......................................................................... CURRICULUM VITAE.............................................................................
xiii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR
Tabel 1
Daftar Merek yang Mirip dan Sama………………………... 9
Table 2
Perbandingan Merek Dagang yang Mirip…………...……… 77
Gambar 1
Prosedur Pendaftaran Merek di Dirjen HKI……………......
Gambar 2
Proses Pendaftaran Merek…………………………...……… 43
39
xiv
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Pada era perdagangan global saat ini, Hak Kekayaan Intelektual (seterusnya disingkat menjadi HKI) merupakan permasalahan yang penting karena berhubungan dengan masalah ekonomi dan kegiatan bisnis. Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi Hak Kekayaan Intelektual yang sangat tinggi. Salah satu komponen Hak Kekayaan Intelektual yang perlu mendapat perhatian khusus adalah Merek. Pelanggaran atau perilaku menyimpang di bidang merek akan selalu terjadi. Hal ini berkaitan dengan perilaku bisnis yang curang yang menghendaki persaingan (competitive) dan berorientasi keuntungan (profit oriented), sehingga membuka potensi aktivitas bisnis yang curang atau melanggar hukum, dan motivasi seseorang melakukan pelanggaran merek terutama adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan di dalam praktek bisnisnya. Merek sebagai identitas dari suatu produk akan merujuk pada kualitas dan harga terhadap suatu produk barang dan/atau jasa yang telah dibentuk oleh pemiliknya. Pengertian merek dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, memberikan suatu definisi tentang merek yaitu merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.1 Melalui merek, 1
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek.
1
masyarakat sebagai konsumen akan dengan mudah mengenali suatu produk perusahaan tertentu. Merek biasanya dicantumkan pada barang atau pada kemasan atau bungkus barang yang dijual atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang terkait pada jasa yang dijual. Pemasaran dari suatu produk barang dan jasa tidak terbatas pada suatu negara, akibatnya suatu merek produk barang dan jasa yang berkualitas akan menjadi trend dan digemari secara umum. Hal tersebut memberikan dampak yang negatif berupa makin banyaknya peniruan dan penjiplakan yang secara jelas tidak mencerminkan perdagangan modern yang menekankan adanya suatu persaingan, tetapi persaingan yang sehat, persaingan yang kompetitif. Indonesia saat ini telah mempunyai Undang-undang Merek terbaru yaitu Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 yang diundangkan pada tanggal 1 Agustus 2001. Undang-undang Merek baru ini merupakan penyempurnaan dari Undangundang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 1992 jo. Undangundang Nomor 14 tahun 1997. Dengan Undang-undang Merek baru ini maka terciptalah pengaturan merek dalam satu naskah sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk memahami dan selanjutnya untuk dilaksanakan. Dalam hal ini ketentuan-ketentuan dalam undang-undang merek lama, yang substansinya tidak diubah, dituangkan kembali dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001. Perlindungan hukum atas merek juga makin meningkat seiring majunya perdagangan dunia. Demikian juga merek pun semakin berperan untuk
2
membedakan asal-usul barang dan kualitasnya serta untuk menghindari peniruan.2 Timbulnya peniruan dapat memicu kepada terjadinya sengketa.3 Beberapa karakteristik sengketa merek didasarkan beberapa parameter:4 1. Parameter subyek, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa baik secara langsung maupun tidak langsung terkena kepentingannya, dalam hal ini dapat berupa perorangan (persoon), maupun badan hukum (rechtspersoon) seperti perusahaan, yayasan, dan lain-lain. 2. Parameter obyek, yaitu apa yang menjadi persoalan dalam suatu sengketa merek terutama adalah hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran dan penyimpangan aktivitas bisnis beserta segala akibat hukumnya, seperti terjadinya wanprestasi, kecurangan, perbedaan interpretasi terhadap aturan hukum, persaingan tidak sehat, pemalsuan, penipuan, dan sebagainya. Oleh karenanya adanya pelanggaran dan penyimpangan seperti itu menyebabkan kepentingan salah satu pihak dirugikan oleh pihak yang lain, sehingga timbul sengketa tersebut. 3. Parameter hukum yang berlaku, yaitu aturan hukum manakah yang mengatur aktivitas bisnis merek tersebut, karena aktivitas bisnis haruslah tunduk pada hukum yang berlaku baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis/ kebiasaan, konvensi-konvensi, perjanjian internasional, yurisprudensi, dan sebagainya. 4. Parameter inisiatif dan keaktifan berperkara, adalah ditentukan atau tergantung dari para pihak-pihak yang berperkara. Sengketa merek pada umumnya adalah sengketa privat, oleh karena itu pihak-pihak yang berperkara yang harus aktif dalam penyelesaian perkara, mulai dari mengajukan perkaranya, mempertahankannya dan mengikuti aturan main penyelesaian sengketa yang berlaku. Ketidakaktifan dalam berperkara dapat berakibat merugikan kepentingannya, yaitu perkaranya dikalahkan. 5. Parameter forum penyelesaian sengketanya, yaitu semua forum atau lembaga penyelesaian sengketa perdata yang memungkinkan diselesaikannya sengketa baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi dengan segala kelebihan dan kekurangannya. 2
Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi, (Bandung : Mandar Maju, 2012), hlm. 49. 3
Takdir Rahmadi, Mediasi(Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat), (Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010), hlm.7. 4
http://mahendraputra.net/wp-content/uploads/2008/11/bahan-kuliah-alternatifpenyelesaian-sengketa-dagang-1.pdf, 15/04/2014, 11.53WIB.
3
Menurut Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001, gugatan bagi sengketa merek dapat diajukan ke Pengadilan Niaga. Contoh kasus sengketa merek yang diselesaikan melalui pengadilan adalah kasus sengketa antara “Swallow Globe Brand” dengan “Bola Dunia”. Effendy pengusaha di Jakarta adalah pemilik dan pemegang merek dagang “Swallow Globe Brand” dengan gambar lukisan bola dunia serta gambar burung walet (Swallow), yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Merek – HKI Departemen Kehakiman dan HAM RI, nomor 361196 tanggal 31 Mei 1996 untuk melindungi barang kelas 29, tepung (powder) ager-ager. Selanjutnya dipasarkan, terdapat merek dagang “Bola Dunia” (Globe) yang melindungi barang kelas 29 berupa tepung ager-ager yang bernomor pendaftaran 395619 tanggal 2 Oktober 1997. Bola Dunia dengan gambar burung walet nomor pendaftaran 487928 tanggal 31 Agustus 2001 melindungi barang klas 29 berupa tepung ager-ager. Kedua merek tersebut nomor 395619 dan nomor 487928 tercatat atas nama Soewardjono pengusaha di Jakarta. Setelah diteliti ternyata merek yang dipegang dan dimiliki Soewardjono terdapat perbedaan antara merek yang didaftarkan nomor 395619 dan nomor 487928 dengan merek yang dipakai dan diedarkan di masyarakat (mirip dengan mereknya Efendy). 5 Dari adanya pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftarkan, adalah merupakan salah satu alasan penghapusan pendaftaran merek yang diatur dalam Pasal 61 ayat 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001. Adanya kenyataan tersebut, maka Effendy selaku pemegang merek nomor 5
http://dinatropika.wordpress.com/2011/10/22/sengketa-merek-makanan-ager-agerswallow-globe-brand-%E2%80%93-bola-dunia/, 1/4/2014, 13.17WIB.
4
361196 merasa dirugikan oleh merek nomor 395619 dan nomor 487298 milik Soewardjono yang telah beritikad buruk dengan berusaha meniru dan membonceng merek milik Effendy. Akhirnya Effendy (penggugat) melalui kuasa hukumnya mengajukan gugatan gugatan kepada Soewardjono (tergugat) di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Majelis Hakim setelah memeriksa perkara gugatan ini, dalam putusannya memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut: a. Penggugat berhak mengajukan gugatan penghapusan pendaftaran merek tergugat tersebut, berdasarkan alasan dalam Pasal 61 ayat (2) butir b Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. b. Pasal 61 ayat (2) butir b Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 pada pokoknya menyatakan bahwa penghapusan pendaftaran merek dapat dilakukan jika merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal atau merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek yang didaftar. c. Ketidaksesuaian dalam penggunaan, meliputi ketidaksesuaian dalam bentuk penulisan kata atau huruf atau ketidak sesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda.6
6
Ibid.
5
d. Tergugat pemilik merek nomor 395619 tanggal 5 Agustus 1998 dengan kata “Bola Dunia” dengan gambar bola dunia, dengan warna etiket warna etiket hitam putih untuk barang ager-ager klas 29 dan pemilik merek nomor 487928 berupa merek kata Cap Bola Dunia, dengan gambar bola dunia (globe) dan burung walet, dan burung walet (swallow) dan susunan warna biru tua, biru muda, hijau, hitam dan putih untuk melindungi barang yaitu ager-ager klas 29. e. Tergugat telah menggunakan merek tersebut tidak sesuai merek yang telah didaftarkan. f. Bilamana dibandingkan merek yang dipakai oleh tergugat bukti P-3-P4 – T10 dengan merek yang dipakai oleh tergugat bukti P5 dan T 17 maka hakim berpendapat bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam bentuk gambar, dalam bentuk penulisan kata atau huruf serta ketidaksesuaian dalam penggunaan warna yang berbeda. g. Majelis Hakim berpendapat, apa yang ditentukan oleh Pasal 61 ayat (2) butir b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, berikut penjelasannya, telah terpenuhi dan gugatan penggugat adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan.
Dengan pertimbangan yang pada pokoknya disebutkan diatas, maka Majelis Hakim memberi putusan: a. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. b. Menyatakan penghapusan pendaftaran merek daftar nomor 395619 dan nomor 497928 atas nama tergugat dari Daftar Umum pada Direktorat
6
Jenderal HKI Departemen Kehakiman dan HAM, karena pemakaian merek-merek tersebut tidak sesuai dengan merek yang didaftar, dengan segala akibat hukumnya. c. Menghukum tergugat membayar biaya perkara.7
Selain ke pengadilan, Pasal 84 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 menyatakan bahwa para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Pengertian arbitrase menurut Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah:8 “Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.” Salah satu contoh kasus sengketa merek yang menggunakan penyelesaian melalui jalur arbitrase adalah sengketa antara merek Dunkin’ Donuts dengan Donats’ Donuts. Merek Dunkin’ Donuts milik Dunkin’ Donuts Inc., USA, telah terdaftar di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia merek Dunkin’ Donuts, antara lain terdaftar untuk jenis-jenis jasa restoran, dan untuk produk-produk makanan. Bentuk pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak tergugat adalah adanya persamaan pada pokoknya dalam bentuk tulisan, bentuk huruf dan
7
http://dinatropika.wordpress.com/2011/10/22/sengketa-merek-makanan-ager-agerswallow-globe-brand-%E2%80%93-bola-dunia/, 01/4/2014, 1317WIB. 8
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.
7
kombinasi warna (pink dan orange) antara merek Donat’s Donuts yang dipergunakan sebagai mana restoran (merek jasa) dengan bentuk tulisan dan kombinasi warna dengan merek Dunkin’ Donuts. Persoalan ini diselesaikan diluar pengadilan yaitu melalui arbitrase, dan setelah mendapat surat peringatan dari kuasa hukum Dunkin’ Donuts Inc., pemilik restoran Donats Donuts, melakukan perubahan-perubahan atas bentuk tulisan dan kombinasi warna pada kotak kemasan makanan dan minuman, juga pada nama restorannya.9 Pemalsuan merek seperti yang dicontohi sebelumnya adalah suatu bentuk pencurian Hak Kekayaan Intelektual yang sering terjadi di Indonesia. Maka tidak aneh, kalau investor asing enggan menanamkan modalnya disini. Hal ini dikarenakan tidak adanya tindakan hukum yang tegas terhadap pelanggaranpelanggaran seperti ini. Praktek plagiat terhadap merek terkenal juga menciptakan kerugian yang cukup besar kepada berbagai pihak, baik pemilik merek maupun konsumen. Pemilik merek akan dirugikan melalui pencitraan dari kualitas produk. Sedangkan konsumen akan tertipu karena membeli barang yang secara kualitas berbanding jauh dari yang dimiliki oleh pemilik merek sebenarnya. Dengan berbagai kasus yang sudah beranak pinak di tengah masyarakat ini membuat banyak merek yang di jiplak/contek. Baik dari segi bentuk, ukuran, warna, desain, tulisan, penyebutan, gambar dan masih banyak lagi. Meski sudah dibuat regulasi yang mengatur mengenai hal ini. Namun tetap saja plagiarisme 9
http://kifuatnawainruk.blogspot.com/2011/12/perlindungan-merk-di-indonesia.html, 11.46WIB,15/04/2014.
8
masih melekat di kehidupan masyarakat terutama dibidang perdagangan yang memang sangat erat dengan merek. Ternyata fakta yang ada menunjukkan tidak hanya dalam merek yang berada dalam negeri. Kesamaan antara merek dalam negeri dengan merek diluar negeri juga dimungkinkan terjadi. Dalam penolakan dan tidak didaftarkannya sebuah merek akan dibahas berdasarkan beberapa contoh kasus yang sudah terjadi. Berikut adalah beberapa contoh merek dagang yang menurut penyusun mirip dengan merek yang sudah terdaftar tetapi tetap masih bisa di daftar di Dirjen HKI:10 Tabel 1 Daftar Merek yang Mirip dan Sama11 NO
NO. REGISTRASI
MEREK
KELAS
PEMOHON
DAGANG/JASA 1
2
3
4
5
IDM000177907
OREO
IDM000257324
ORIORIO
IDM000252507
AQUA
IDM000216690
AQUAUS
IDM000238338
SEDAAP
IDM000412835
YA SEDAAAP
IDM000412921
CDR 91
IDM000412919
CSD 91
IDM000080721
QUICKSILVER
30
Kraft Foods Global Brands Llc Pt Siantar Top, Tbk.
32
Pt. Aqua Golden Mississippi Tbk. Andrie Djaja
30
Pt Wings Surya Pt Santos Jaya Abadi
25
Siem Hengki Irawan Suhardi
32
Quiksilver International Pty Ltd
10 Direktorat%20Jenderal%20Hak%20Kekayaan%20Intelektual%20%20Merek%20 Publikasi%20A%20Tahun%202014.htm, 01.07WIB,17/09/2014. 11
Sumber: Berita Resmi Merek.
9
6
7
IDM000399200
QUICK SILVER
IDM000085286
DURBAN
IDM000277415
D’URBAN
IDM000397056
CONCERTO
IDM000416695
CONCERTO
Pt Tempo Scan Pacific Tbk 25
Pt Tritunggal Sejahtera Indonesia Renown Incorporated
32
Pt Campina Ice Cream Industry Blissful Centany International Limited
8
9
10
11
12
13
IDM000418203
MIRAH
IDM000399575
MIRAH
IDM000156404
HUGO
IDM000090711
HUGO
IDM000351926
ENERGEN
IDM000414612
ENERGO
IDM000099244
EIGER
IDM000087029
EIGER
IDM000410592
GUESS
IDM000095316
MR GUESS
IDM000036051
BINTANG
IDM000404111
BINTANG
30
Pt. Tiga Pilar Sejahtera Pt Hamparan Bumi Mas Abadi
25
Teddy Tan Liem Sin Min
30
Jogi Hendra Atmadja Pt. Frisian Flag Indonesia
25
Ronny Lukito Budiman Tjoh
25
Guess?,Inc Ricky Tan
32
Heineken Brouwerijen B.V. Asia Pacific Breweries Limited
Berdasarkan kasus-kasus kemiripan merek pada produk makanan dan minuman di Tabel 1 dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap merek masih sangat lemah. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenal adanya sistem perlindungan terhadap merek yaitu sistem konstitutif, artinya adalah perlindungan hak atas merek diberikan hanya berdasarkan adanya pendaftaran. Sistem ini dikenal juga dengan istilah first to file system, yang artinya
10
perlindungan diberikan kepada siapa yang mendaftar lebih dulu. Pemohon sesudahnya yang mengajukan merek yang sama atau mirip tidak akan mendapat perlindungan hukum. Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 telah mengatur ketentuan merek sedemikian rupa, namun pada praktiknya sering timbul beberapa masalah dalam pemeriksaan merek. Masalah yang paling sering terjadi adalah yang berkaitan dengan persamaan merek. Pasal 6 ayat (1) butir a menyebutkan bahwa permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan atau jasa sejenis. Pasal 6 ayat (1) butir a sedemikian jelas telah mengatur perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek namun kenyataanya kemiripan dalam merek baik barang maupun jasa masih terjadi hingga saat ini.12 Berdasarkan uraian di atas sangatlah menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih mendalam mengenai parameter pembedaan merek ditinjau dari Undangundang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.
12
http://botak-van.blogspot.com/2013/04/10-produk-logo-dan-merek-dagang-yang.html, 28/08/2014, 00.16WIB.
11
B. Pokok Masalah Berdasarkan paparan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang menarik untuk dikaji dan dianalisis, antara lain: 1. Bagaimana penerapan Pasal 6 ayat (1) butir a Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek? 2. Apa parameter yang digunakan untuk membedakan sesuatu merek? C. Tujuan dan Kegunaan a. Tujuan 1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 6 ayat (1) butir a Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 secara praktek. 2. Untuk mengetahui apakah parameter yang digunakan untuk membedakan suatu merek. b. Kegunaan 1. Secara teoritis, pembahasan terhadap pemasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan di atas diharapkan akan menimbulkan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai merek yang harus ditolak pendaftarannya oleh Dirjen HKI ditinjau dari Undangundang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, sehingga skripsi ini dapat digunakan untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang menyoroti dan
12
membahas sengketa merek sebagai salah satu permasalahan utama yang sering terjadi dalam sengketa HKI di Indonesia. 2. Secara praktis, hasil penulisan ini semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, terutama untuk peminat pada perkuliahan di Jurusan Ilmu Hukum dan untuk sumbangsih pemikiran ilmiah Hukum Perdata di Indonesia.
D. Telaah Pustaka Berdasarkan penelusuran literatur mengenai pendaftaran merek ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek yang terkait dengan hak merek, ada beberapa karya yang menyoroti tentang merek dan pendaftaran merek itu sendiri. Beberapa karya tersebut antara lain skripsi Irwansyah Ockap Halomoan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitiannya, dapat diambil kesimpulan bahwa pengaturan merek melalui Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 sebenarnya sudah cukup memberikan perlindungan hukum bagi pemegang merek dagang terkenal asing untuk menegakkan hak-haknya, akan tetapi belum dapat diterapkan secara optimal. Hal itu tidak terlepas dari kondisi masyarakat di Indonesia yang masih kurang dapat memahami system perlindungan HKI, khususnya mengenai merek terkenal asing. Penegakan hukum dalam pelaksanaan hukum terhadap pemegang merek dagang terkenal asing mengalami hambatan-hambatan diantaranya adalah keterbatasan informasi kepada
13
masyarakat tentang adanya permohonan pendaftaran merek, kesulitan menemukan pelaku pelanggaran merek dan keterbatasan kemampuan baik dari segi informasi maupun sumber daya manusia, baik dari pemeriksa merek (Dirjen HKI) maupun aparat penegak hukum. 13 Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap merek terkenal sedangkan skripsi penyusun lebih membahas tentang pendaftaran merek, tetapi kedua skripsi tetap berpatokan kepada undang-undang yang sama yaitu Undang-undang Nomor 15 tahun 2001. Selanjutnya skripsi penelitian Tri Suci Rahayu yang berjudul Penyelesaian Sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Berdasarkan hasil penelitiannya, proses penyelesaian sengketa di bidang merek menurut Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa secara litigasi adalah penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Penyelesaian sengketa secara litigasi diatur dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dari Pasal 76 sampai dengan Pasal 83. Pasal 76 Undang-undag Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek mengatur tentang adanya gugatan atas pelanggaran merek. Tata cara mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Aturan tentang permohonan kasasi diatur dalam Pasal 82 dan 83
13
Irwansyah Ockap Halomoan, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia”, (Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008).
14
Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Sedangkan penyelesaian sengketa secara non-litigasi merupakan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa ataupun arbitrase. Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek mengatur hal tersebut dalam Pasal 84.14 Perbedaan antara hasil penelitian diatas dengan penelitian penyusun adalah penyusun lebih memusatkan penelitian terhadap tolok ukur yang menentukan pendaftaran sesuatu merek sedangkan penelitian Saudari Tri Suci Rahayu lebih menelusuri tentang bagaimana caranya untuk menyelesaikan sengketa suatu merek. Sedangkan persamaan kedua skripsi adalah skripsi penyusun juga membahas sedikit tentang penyelesaian sengketa sekiranya terjadi sengketa hak merek. Selanjutnya skripsi karya Kartika Surya Utami yang berjudul Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar di Indonesia Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, yang dalam skripsinya itu menunjukkan bahwa Undangundang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek menggunakan sistem pendaftaran konstitutif. Dalam sistem konstitutif pemegang merek yang belum terdaftar secara formil tidak memperoleh perlindungan hukum, karena pada dasarnya sistem konstitutif hanya memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya. Walaupun menggunakan sistem pendaftaran konstitutif masih banyak dijumpai kasus-kasus sengketa merek di Indonesia, mengingat 14 Tri Suci Rahayu, “Penyelesaian sengketa Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek (Studi Kasus Sengketa antara Honda Karisma dan Tossa Krisma)”, (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, 2008).
15
masyarakatnya terutama pengusaha kecil dan menengah belum sadar sepenuhnya arti penting pendaftaran merek. Untuk itu diperlukan konsep pendayagunaan hukum terhadap sistem konstitutif yang dianut sekarang ini dengan lebih memperhatikan dan berpihak kepada pengusaha kecil dan menengah.15 Skripsi ini secara langsung membahas tentang perlindungan hukum terhadap suatu merek setelah didaftar, tetapi penelitian penyusun lebih memfokuskan kepada merekmerek yang tidak dapat didaftarkan serta harus ditolak oleh Dirjen HKI. Sedangkan persamaan antara skripsi ini dengan penelitian penyusun adalah samasama membahas tentang penerapan Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Karya tulis terakhir yang ditemukan yaitu skripsi Rando Purba yang meneliti tentang Perlindungan Hukum Terhadap Pemboncengan Merek Asing Terkenal Untuk Barang Yang Tidak Sejenis Dan Kriteria Iktikad Tidak Baik. Secara substansinya, skripsi ini menjelaskan mengenai kasus posisi secara umum sengketa pemboncengan merek terkenal milik Intel Corporation melawan Intel Jeans. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pada tingkat pertama yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dimulai dari pembahasan gugatan yang diajukan oleh Intel Corporation dan dilanjutkan dengan jawaban tergugat dan jawaban tergugat II serta Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri.16 Penelitian
15 Surya Kartika Utami, “Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar di Indonesia Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001”, (Surakarta:Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, 2011). 16
Rando Purba, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemboncengan Merek Asing Terkenal Untuk Barang Yang Tidak Sejenis Dan Kriteria Iktikad Tidak Baik”, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).
16
ini secara lansung membahas tentang penyelesaian sengketa merek yang terjadi sedangkan penyelesaian penyusun membahas tentang suatu merek yang harus ditolak supaya tidak rentan terjadinya sengketa merek. Kedua penelitian penyusun dan skripsi ini adalah sama-sama menganalisis Undang-undang Nomor 15 tahun 2001. E. Kerangka Teori 1. Hak Asasi Manusia (HAM) Frans Magnis mengutip salah seorang pemikir Barat, Leah Levin yang mengatakan bahwa konsep hak-hak asasi manusia mempunyai dua pengertian dasar. Yang pertama, ialah hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan dicabut karena dia adalah manusia. Hak-hak ini merupakan hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Arti yang kedua adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan dari yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga yang tunduk pada hak-hak itu dan tidak hanya tata tertib alamiah yang merupakan dasar dari arti yang pertama itu. Secara simpel, hak asasi manusia merupakan hak yang ia miliki karena ia adalah manusia, sedangkan hak warganegara merupakan yang dianugerahi kepada warganegara.17 Pada prakteknya, penegakan
17
Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), hlm. xii-xiii.
17
HAM sangat dipengaruhi oleh corak politik yang berlaku pada suatu negara. Politik demokratis memberi konsekuensi logis bahwa upaya penegakkan HAM menjadi lebih prospektif.18 Dalam HKI, HAM memainkan perannya apabila perlindungan terhadap HKI terutamanya merek itu sendiri diperlukan demi menjaga dan melindungi karya intelektual seseorang pencipta itu sendiri.
2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) HKI merupakan singkatan dari Hak Kekayaan Intelektual atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Intellectual Property Rights (IPR), adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atas proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomi hasil suatu kreatifitas intelektual. Objek yang diatur dalam HKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Sistem HKI merupakan hak privat (private
rights).
Seseorang bebas
mengajukan
permohonan
atau
mendaftarkan karya intelektualnya atau tidak. Hak ekslusif yang diberikan negara kepada pelaku HKI (inventor, pencipta atau pendesain) dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karyanya dan agar orang lain terangsang untuk dapat lebih lanjut mengembangkannya lagi, sehingga
18
Majda Eh-Mijtaj, HAM dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta: Prenada Media, 2009),
hlm. IX.
18
dengan sistem HKI tersebut kepentingan masyarakat ditentukan melalui mekanisme pasar.19
3. Merek Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsurunsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.20 Menurut Prof. R. Soekardono, “Merek adalah sebuah tanda dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitasnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.” 21 Melihat definisi menurut undang-undang menunjukkan bahwa kriteria merek yang diberikan oleh undang-undang merek diantaranya, bahwa merek harus mempunyai daya pembeda yang cukup (capable of distinguishing), artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang dan atau jasa produk suatu perusahaan dari perusahaan lainnya. Agar
19
Hakintelektual.com/haki/definisi-hak-kekayaan-intelektual/, 00.34WIB.
30
Disember
2013,
20
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001.
21
Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, (Jakarta : Dian Rakyat, 1983), hlm. 149.
19
mempunyai daya pembeda, merek harus dapat memberikan penentuan pada barang dan atau jasa yang bersangkutan. Merek dapat dicantumkan pada barang, atau pada bungkusan, atau dicantumkan secara tertentu pada hal-hal yang bersangkutan dengan jasa yang diberi merek tersebut. 4. Hak Atas Merek Hak Atas Merek pula adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi ijin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya22. Hak atas merek diberikan kepada pemilik merek yang beritikad baik dan hanya berlaku untuk barang atau jasa tertentu. Sesuai dengan ketentuan bahwa hak merek itu diberikan pengakuannya oleh negara, maka pendaftaran atas mereknya merupakan suatu keharusan apabila ia menghendaki agar menurut hukum dipandang sah sebagai orang yang berhak atas merek. Bagi orang yang mendaftarkan mereknya terdapat suatu kepastian hukum bahwa dialah yang berhak atas merek tersebut. Sebaliknya bagi pihak lain yang mencoba akan mempergunakan merek yang sama atas barang atau jasa lainnya yang sejenis oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tentunya akan ditolak
pendaftarannya.
Adanya
pemakaian
merek
dalam
dunia
perdagangan barang dan jasa menimbulkan penggolongan merek. Berdasarkan Undang–undang Nomor 21 tahun 1961 membedakan merek 22
Pasal 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.
20
atas merek perusahaan dan merek perniagaan. Merek perusahaan (fabrieksmerk, factory mark) adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh pembuatnya (pabrik), sedangkan merek perniagaan (handlesmerk, trade mark) adalah merek yang dilekatkan pada barang oleh pengusaha perniagaan yang mengedarkan barang itu. 5. Pendataftaran Merek Dalam kepustakaan dikenal dua macam sistem (stelsel) pendaftaran merek, yaitu sistem konstitutif (atributif) dan sistem deklaratif. Dalam sistem konstitutif, hak atas merek diperoleh melalui pendaftaran, artinya hak
ekslusif
atas
sesuatu
merek
diberikan
karena
adanya
pendaftaran.(required by registration). Dengan ungkapan lain, pada sistem konstitutif pendaftaran merek merupakan hal yang mutlak dilakukan. Merek yang tidak didaftar, otomatis tidak akan mendapat perlindungan hukum. Sedangkan pada sistem deklaratif, pendaftaran merek tidak merupakan keharusan, jadi tidak ada wajib daftar merek. Pendaftaran hanya untuk pembuktian, bahwa pendaftaran merek adalah pemakai pertama dari merek yang bersangkutan. Pendaftaran itu bukanlah menerbitkan hak, melainkan hanya memberikan dugaan atau sangkaan hukum atau presemption iuris, yaitu pihak yang mereknya terdaftar itu
21
adalah pihak yang berhak atas merek tersebut dan merupakan pemakai pertama dari merek yang didaftarkan.23. Pendaftaran merek di bawah Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 menganut sistem deklaratif.24 Dengan undang-undang merek yang baru yaitu Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek, sistem pendaftaran merek diubah menjadi sistem pendaftaran konstitutif, berhubung sistem konstitutif lebih menjamin kepastian hukum berbanding sistem deklaratif. Dengan di daftarnya merek tersebut pada Direktorat Jenderal HKI, orang lain tidak dapat lagi menggugat atas merek yang telah didaftarkan
tersebut.
Apalagi
undang-undang
merek
baru
juga
memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang beriktikad baik. Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-undang Merek 2001, permohonan pendaftaran merek yang diajukan oleh pemohon yang beriktikad buruk tidak dapat mendaftarkan mereknya. 6. Persamaan Di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) butir a disebutkan bahwa permohonan merek harus ditolak oleh Dirjen HKI apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan atau jasa sejenis. Bagaimana menentukan ada tidaknya suatu persamaan merek.
23 Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual:Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, (Bandung : P.T. Alumni, 2003), hlm. 332. 24
Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 tahun 1961.
22
Berikut ini adalah beberapa teori mengenai persamaan merek dan contohcontoh merek yang dianggap sama dan tidak sama. a) Persamaan keseluruhan elemen: Persamaan
keseluruhan
elemen
adalah
standar
untuk
menentukan adanya persamaan yang sesuai dengan doktrin entirentis similar. Dalam hal ini merek yang diminta untuk didaftarkan merupakan copy atau reproduksi merek orang lain. Agar suatu dapat disebut copy atau reproduksi dari merek orang lain sehingga dapat dikualifikasi mengandung persamaan secara keseluruhan, paling tidak harus memenuhi syarat-syarat :25 1) Terdapat persamaan elemen merek secara keseluruhan; 2) Persamaan jenis atau produksi dan kelas barang atau jasa; 3) Persamaan wilayah dan segmen perusahaan; 4) Persamaan cara dan prilaku pemakaian; 5) Persamaan cara pemeliharaan; 6) Persamaan jalur pemasaran. Syarat –syarat tersebut diatas bersifat kumulatif, sehingga untuk menentukan adanya persamaan harus semuanya terpenuhi. Namun demikian standar penentuan berdasarkan ajaran ini dianggap terlalu kaku dan tidak dapat melindungi kepentinagan pemilik merek khususnya untuk merek terkenal.
25
HukumdanKeadilanPenegakanHukumdibidangerekdanpermasalahanya.htm , 01.02wib ,09/10/2014.
23
b) Persamaan pada pokoknya Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 15 tahun 2001, yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik dalam bentuk (lukisan atau tulisan), cara penempatan (yaitu unsur-unsur yang diatur sedemikian rupa sehingga timbul kesan sama dengan merek orang lain), arti dan kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi dalam ucapan yang terdapat dalam merek-merek tersebut. Pengertian persamaan pada pokoknya yang diatur dalam penjelasan ini sesuai dengan dokrin "nearly resembles", yang menganggap suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek orang lain jika pada merek tersebut terdapat kemiripan (identical) atau hampir mirip (near resembles) dengan merek orang lain, yang dapat didasarkan pada kemiripan gambar, susunan kata, warna atau bunyi.26
7. Alternatif Penyelesaian Sengketa Seiring dengan semakin ketatnya persaingan di dunia bisnis sehingga sangatlah mungkin terjadi sengketa diantara para pelaku bisnis. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 26
HukumdanKeadilanPenegakanHukumdibidangmerekdanpermasalahanya.htm, 09/10/2014, 01.02WIB.
24
tentang Merek, maka upaya penyelesaian sengketa di bidang merek dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Selain itu juga dapat ditempuh upaya penyelesaian sengketa secara non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan secara non-litigasi yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti melalui alternatif penyelesaian sengketa maupun arbitrase.27 Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase, dikenal enam macam cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yaitu : a. Konsultasi b. Negosiasi c. Mediasi d. Konsiliasi e. Pendapat ahli f. Arbitrase Dalam penyelesaian sengketa dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa ini, salah satu asas yang dipegang teguh adalah asas iktikad baik dan asas kebebasan berkontrak atau mufakat. Asas ini berperan sebagai perekat bagi para pihak untuk dapat membahas sengketa yang diantara Mereka menurut kepatutan, terbuka dan kedua pihak bertujuan untuk tidak
27
Pasal 84 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek.
25
pergi ke pengadilan. Alternatif penyelesaian sengketa dilakukan oleh para pihak pula didasarkan atas kesepakatan. Kesepakatan ini menunjuk pada asas kebebasan berkontrak dimana pihak-pihak akan menyelesaikan sengketanya secara musyawarah yaitu konsultasi, negosiasi, konsiliasi, mediasi atau penilaian Ahli. Arbitrase sebagai salah satu bentuk pranata alternatif penyelesaian sengketa tingkat akhir memegang peranan yang sangat penting, ketika lembaga pengadilan maupun bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya tidak mampu untuk menyelesaikan suatu perkara hukum. Menurut R. Subekti, arbitrase adalah penyelesaian suatu perselisihan (perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (arbiter) yang bersama-sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat Pengadilan. Menurut Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dalam Pasal 53 undang-undang terkait dinyatakan pula bahwa para pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari Lembaga Arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian. Lembaga Arbitrase disini adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu, lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul
26
sengketa. Arbitrase disini dapat berupa, klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa. F. Metode Penelitian 1. Pendekatan Masalah Merupakan cara kerja atau tata cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran dari pada ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan secara yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.28 Dalam penelitian ini nantinya akan dilakukan pendekatan dengan mengkonsepsikan bagaimana seharusnya pendaftaran sesuatu merek dalam yuridis formil dapat terakomodir dalam peraturan-peraturan normatif dan kejadian sosial yang terjadi dimasyarakat. 2. Sumber Data a. Bahan hukum primer Berupa bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan 28
Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 117.
27
perundang-undangan lain yang terkait yang masih diberlakukan di Indonesia. b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yang digunakan yakni bahan yang didapat dari buku-buku karangan para ahli, modul, surat kabar berupa karya ilmiah seperti bahan pustaka, jurnal dan sebagainya serta bahan lainnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. c. Bahan hukum tertier Bahan hukum yang memberi petujuk, informasi terhadap kata-kata yang butuh penjelasan lebih lanjut yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia dan beberapa artikel dari media internet. 3. Metode Pengumpulan Data Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi dokumen atau penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan menemukan dan mengambil data di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan pendaftaran merek yang seharusnya ditolak dan kesesuaian dengan peraturan serta teori-teori hukum tentang Merek. Disamping itu juga, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke Direktorat Jenderal HKI dan mewawancarai secara langsung orang yang berwenang dalam menangani pendaftaran merek yang dapat menunjang kesempurnaan skripsi ini.
28
4. Analisis Data Data-data yang berhasil dihimpun akan dianalisis untuk menarik kesimpulan dengan metode analisis kualitatif. Metode ialah suatu kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atas suatu kerangka berfikir menyusun gagasan, yang beraturan, berarah dan berkonteks, yang patut (relevant) dengan maksud dan tujuan. Secara ringkas metode ialah suatu sistem berbuat.29 Telah disebutkan sebelumnya bahwa penelitian ini menggunakan metode analisis-kualitatif yang mana data yang ada dikumpulkan dan dianalisis. Selanjutnya data tersebut sebagai rujukan dalam rangka memahami atau memperoleh pengertian yang mendalam dan menyeluruh untuk pemecahan masalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif induktif. Secara sederhana artinya semua data yang diperoleh terkait dengan problematika pendaftaran sesuatu merek dianalisa secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis dan interpretasi tersebut, penulis menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Analisis data diakhiri dengan memberikan saran mengenai apa yang seharusnya dilakukan terhadap isu hukum tersebut.
29
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 2-3.
29
G. Sistematika Pembahasan Dalam rangka untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut: Bab I berisi tentang pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang, permasalahan yang ingin dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori kerangka konsepsional dan sistematika yang akan disajikan dalam laporan penelitian tersebut. Bab II berisi tinjauan umum tentang merek. Dalam bab ini berisi tentang pengertian merek, jenis dan fungsi merek, hak atas merek, merek yang dapat dan tidak dapat didaftar, jangka waktu perlindungan merek, dan pengalihan hak atas merek. Bab III berisi tinjauan teoritis tentang parameter pembedaan merek. Bab ini berisikan definisi parameter secara teoritis, instansi yang terkait dalam menangani hak merek, perlindungan hukum terhadap merek terdaftar dan penyelesaian sengketa hak merek. Bab IV masuk dalam analisa dan pembahasan terhadap penerapan Pasal 6 Ayat (1) butir a tentang merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak serta parameter yang membedakan sesuatu merek ditinjau dari Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek. Bab V sebagai bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran hasil analisa yang telah dibahas pada bab sebelumnya.
30
BAB V PENUTUP B. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Penerapan Undang-undang Merek tahun 2001 terutamanya Pasal 6 ayat (1) butir a ternyata masih belum sesuai. Ternyata masih banyak merek-merek yang tidak layak didaftarkan dan seharusnya ditolak oleh Dirjen HKI masih saja tetap didaftarkan. Bukan saja merek yang mirip bahkan merek yang bisa dikatakan sama serta berasal dari kelas yang sama juga masih tetap terdaftar di Dirjen HKI. Hal ini dikarenakan para petugas HKI tidak diberikan garis serta tolok ukur yang jelas dan konkrit tentang bagaimana harusnya sesuatu merek itu bisa dikatakan mirip atau sama pada pokoknya. Hal ini dapat menyebabkan kerugian kepada pihak yang telah terlebih dulu mendaftar merek tersebut. Kerugian disini, bisa berbentuk materi maupun nama. Sekiranya pihak pendompleng menyalahgunakan nama merek yang didaftar tersebut, bisa-bisa saja pencitraan merek tersebut di mata masyarakat akan menjadi tidak bagus serta bisa merusakkan nama baik merek tersebut. 2. Parameter sesuatu merek itu dibilang berbeda adalah apabila memiliki perbedaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang
96
terdapat dalam merek-merek tersebut. Otomatis sesuatu merek harus ditolak oleh Dirjen HKI apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya yaitu kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsurunsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, sehingga menyebabkan konsumen keliru adakah merek tersebut merek yang sama atau merek yang berbeda.
C. Saran Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat diberikan saran-saran sebagai berikut: 1. Kepada pegawai-pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia supaya untuk lebih mengawasi petugas di bagian Hak Merek terutamanya pendaftaran merek supaya tidak ada ruang untuk pendaftar merek yang tidak beriktikad baik untuk mendompleng atau membonceng merek-merek terkenal. 2. Perlu ada pengaturan yang lebih lanjut terkait pasal-pasal yang mengatur berkaitan dengan “sama pada pokoknya” sehingga untuk menentukan “sama pada pokoknya harus ada regulasi peraturan yang lebih rigid sehingga pemeriksa sebagai pemegang keputusan itu terikat dengan peraturan itu, dalam arti kata lain pemeriksa lebih dikontrol serta tidak bertindak semaunya sendiri.
97
DAFTAR PUSTAKA
Buku Adisumarto, Harsono, Hak Milik Perindustrian, Jakarta : Akademika Pressindo, 1990. Amirudin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004. Asshiddiqie, Jimly Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press, 2005. Djaja, Ermansjah, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Eh-Mijtaj, Majda, HAM dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Prenada Media, 2009. Grafika, Sinar, Undang-Undang HAK (Hak atas Kekayaan Intelektual), Jakarta: Sinar Grafika, 2008. Isnaini, Yusran, Buku Pintar HAKI, Bogor : Ghalia Indonesia, 2010. Kurnia, Titon Slamet, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal di Indonesia Pasca Perjanjian TRIPs, Bandung: P.T. Alumni, 2011. Purwaningsih, Endang, Hak Kekayaan Intelektual(HKI) dan Lisensi, Bandung: Mandar Maju, 2012. Saidin, OK, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), Jakarta: Rajawali Pers, 2007. Sulistiyono, Adi, Eksistensi & Penyelesaian Sengketa Haki (Hak Kekayaan Intelektual), Surakarta: UNS Press, 2008. Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jilid I, Jakarta : Dian Rakyat, 1983. Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986. Suryodiningrat, R.M., Aneka Milik Perindustrian, Edisi Pertama, Bandung : Tarsito, 1981. Sutjipto, H.M.N. Purwo, Pengertian Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia, Jakarta : Djambatan,1984. Soekardono, R., Hukum Dagang Indonesia Jilid I, Jakarta : Dian Rakyat, 1983.
98
Suryatin, Hukum Dagang I dan II, Jakarta : Pradya Paramita, 1980. Takdir Rahmadi, Mediasi (Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat), Jakarta: PT Rajawali Pers, 2010. Usman, Rachmadi, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual:Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia, Bandung : P.T. Alumni, 2003. Winarta, Frans Hendra, Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional & Internasional), Jakarta : Sinar Grafika, 2011. Perundang-undangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 21 tahun 1961 tentang Merek Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Skripsi, Tesis, Jurnal, Buletin dan Lain-lain Rahayu Suci, Tri, Penyelesaian sengketa Merek menurut Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek (studi kasus sengketa antara honda karisma dan tossa krisma), Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, 2008. Utami Kartika, Surya, Perlindungan Hukum Hak Atas Merek Terdaftar di Indonesia Menurut Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001, Surakarta:Fakultas Hukum Universitas Negeri Surakarta, 2011. Halomoan, Ockap Irwansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Merek Dagang Terkenal Asing Dari Pelanggaran Merek di Indonesia, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2008. Purba , Rando, Perlindungan Hukum Terhadap Pemboncengan Merek Asing Terkenal Untuk Barang Yang Tidak Sejenis Dan Kriteria Iktikad Tidak Baik, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
99
Internet http://dinatropika.wordpress.com/2011/10/22/sengketa-merek-makanan-agerager-swallow-globe-brand-%E2%80%93-bola-dunia/(1/4/2014),1317WIB. http://mahendraputra.net/wp-content/uploads/2008/11/bahan-kuliahpenyelesaian-sengketa-dagang-1.pdf, 11.53WIB, 15/04/2014.
alternatif-
http://kifuatnawainruk.blogspot.com/2011/12/perlindungan-merk-diindonesia.htm l, 11.46WIB,15/04/2014. http://mahendraputra.net/wp-content/uploads/2008/11/bahan-kuliah-alternatif-pen yelesaian- sengketa- dagang- 1.pdf, 11.53WIB, 15/04/2014. http://kifuatnawainruk.blogspot.com/2011/12/perlindungan-merk-diindonesiahtml ,11.46WIB,15/04/2014. Direktorat%20Jenderal%20Hak%20Kekayaan%20Intelektual%20%20Merek%20 Publikasi%20A%20Tahun%202014.htm, 01.07WIB,17/09/2014. http://botak-van.blogspot.com/2013/04/10-produk-logo-dan-merek-dagang-yanght ml, 01.07WIB,17/09/2014. www.Kemenkumham/KementerianHukumdanHakAsasiManusiaIndonesiWikiped iabahasaIndonesia,ensiklopediabebas.htm,24/09/2014, 01.19WIB.
Wawancara Bapak Haryanto, Kanwil Kemenkumham. Bapak Budi Agus Riswandi, Konsultan HKI, Sentra HKI Universitas Islam Indonesia.
100
CURRICULUM VITAE DATA PRIBADI 1. Nama Lengkap
: Suraida Salaeh (Zhu)
2. Tempat, Tanggal Lahir
: Thailand, 07 November 1990
3. Domisili
: Jl. Veteran No. 1010, Rt37 Rw09, Warungboto, UH4, Yogyakarta
4. Anak ke
: 1 (Satu)
5. Jenis Kelamin
: Perempuan
6. Pekerjaan
: Pelajar
7. Nama Ayah
: H. Abdul Rahman
Pekerjaan 8. Nama Ibu Pekerjaan
: Guru : Hj. Sareena : Ibu Rumah Tangga
9. Agama
: Islam
10. Nomor Handphone
: 0899-8790-741
11. Email
:
[email protected]
12. Facebook
: Suraida Salaeh
13. Motto Hidup
: “Things Would Be So Easy If You Know How To Manipulate Easy Things To Be Easier”
RIWAYAT PENDIDIKAN 1. (2002) Lulus Sekolah Kebangsaan Kuala Nerang. 2.
(2007) Lulus Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Syed Ahmad.
3.
(2009) Lulus Pra-Universiti Sekolah Menengah Kebangsaan Dato’ Syed Ahmad.
PENGALAMAN ORGANISASI 1.
Kader Bomba dan Penyelamat Penyelamat Malaysia SMK Dato’ Syed Ahmad, 2003-2005.
2.
Wakil Presiden Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia SMK Dato’ Syed Ahmad, 2005-2009.
3.
Sekretaris Pasukan Rumah Biru SMK Dato’ Syed Ahmad, 2006.
4.
Wakil Presiden Badan Bimbingan dan Konseling SMK Dato’ Syed Ahmad, 2005-2009.
5.
Ketua Kelab Hoki SMK Dato’ Syed Ahmad, 2007.
6.
Sekretaris Badan Pengawas dan Disiplin SMK Dato’ Syed Ahmad, 2008-2009.
7.
Anggota Divisi Hukum dan Advokasia HIMA-IH Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
8.
Bendahara BEM-F Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014- sekarang.
9.
Kader PMII Ashram Bangsa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010- sekarang.
10. Anggota Devisi Jurnalistik Korp GEMPHA (Gerakan Mahasiswa Pembaharuan) PMII Rayon Ashram Bangsa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010- 2012. 11. Sekretaris Ikatan Persaudaraan Mahasiswa Islam Thailand di Indonesia (IPMITI), 2010-2012.
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Huniing) YOGYAKARTA 55213 SURAT KETEMNGAN
/
IJIN
oioiREGrv/239/8/20 r1 Menbaca
SuTAI IWAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK FAK. SYAFI'AH DAN HUKUM : 20 AGUSTUS 2014
M..!]l.oaI]
NOMOI
rJlN 02lDS.UPP.00.9/?661/2014
IJIN PENELITIAN/RISET
Pcn.]lllj'|.j!l] 1. Pe€lUEn Pemorrntah Nonror4l lah!n2oo6'letta.gPelznanba! Pe'g!r!an T.!!iA:i|9' Lemba!Ja .l d.n Pengefrbni!r.i Pene iii.n am nre akrbf Keqilan adfo da pengembangan Adng, Badan ueha As,n9 dan oring lndoneSa:
2'PeEtU€n[,lenlgnDaanNeg€nNoFlor20lah!lr2o11leIl.n!Pcdom6.Pe.eltnndanPengemb..!r..drLi!k!].!nr Kementnan Dqlam Neger da. Pemenrtah 0aerah 3 psraru€n GubgFUrDaeEh tdrnewa Yogyal:rla NomorS/ Tah!n 2008. le.1an9 Rrnc an T!!asdan F!fg! sal!.. Oqarisas di Lllgrongan Sekeladal DaeEh dr. Sekeladat 0'w'n Petu'kla' Ralaat Daerah 4. perat!6n cubqrnurDaeEh tgtnrewa Yogyak na Nonror lS Talr!,r 2OO9 lenlang Pedonran Pe ayanan Feiz nar RekomendsdFo|a16.naansUrueiPene(anPendataanPengemba.ganPengka]an'danstUd'Lapanoa.dD.el.l} l$imewa YogYFl€rla aPangan kep'da
ollJlNKAN unlukmelaklkan keglEla. ePe /pene t an/pend.laa'/pen1]embang'n/pengraiiar/dud
NIP/N|M 10340144 :SURAIDA SALAEH A AtrI3I ]FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM, ILMU HUKUM, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA JlduI ]PENYELESAIAN SENGKETA HAK MEREK MELALUI NON.LITIGASI (ARBITRASE) bitrri.llu oafri UNDANG-UNDANG NoMoR 15 TAHUN 2001 TENTANG IEREK - L' . KANWIL KEMENTRIAN HUKUI\4 DAN HAlvl DIY w3rd! r?5 AGUSTUS d014 rd 25 NOVEIVIBER 2014
Nam6
I
Nlenye.ahfan $rEr k€rerangan/ijin utu6i/pe.erir a.ipen.r.raaf/pen-:anrbaigarrp€.!r.:ir.n/9!di Dlv lrepe.la B!pa!i/Walilolq n-Lelalu inslilJs tJn,l I ..*eritr:r-. r:.r :il:rlkrr I I I
lap:r!a I ')dnr rrenien.lah Lrieri i
'rtfa' r:rr.rdb"rljlo!J'fr'!!t
',r r,i.iverohkansllcopyhaSlpeneltar.€b.kk:-.riar:.:riLr,.rrrlir':!rr!*rkiiame:ruFr'Annr:ltrJeP':ni!'ir:rr''
li.llrQlYdalaocompacldlsk(CDlmaupun,,ie,l!-rij
ri
!'
-dr yafg edaf di€hkan dq0 dibobuhi cap nnltus
: ,1
r
r'nrfJ! (:' ''r " '
]i niiihanysd]peGUnakanlnlUkkePenuanilmL.h.anpen]!!ang ]nnajil]m..laalrkelenUanyangber'l'!di Dl.:j kcq].lan tl n pefelltiao dapat dipeQqnjang maktmal 2 (du.t ka dengaf men!fjukl@n !Gl inr kcmbari vhp L'm bFBrr , lvakldnv. ele ah rieisaj!l€n perpanta oal ne alul website adban! Joirltprov !o n:
5jiny.ngdIber]kandapatdibFlalkanswatdU.waldu.pabj].penc!J.n9illn'.'lji]akmemenUhkelcntuany.nqberala Dll,eluarll?n di Yogyalarl.
Para ranssa 25 AGUSTUS 2014
AnS.kelarsD-etuh AsEen Perekonomiaf darr Pe
n3'f'r!n'n
iSET
\!j.lj ;'1f:r.v_\'
TeNbuF.:
1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN) 2, MNWIL KEMENTRIAN HUKUM DAN HAM DIY 3. WAKIL DEKAN BIDANb AKADEMIK FAK' SYARI'AH DAN HUKUM ' UIN
4 No:
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
YANG BERSANGKUIAN
ce undefinod vanab
er
mi€{nbuen
!n /var/M/izinlappllcal on'nod!letpzn/co'l@Ll€€lrnCo'1ro l€t oht
'r
ri'e lrlll
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR V\TILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA JL. Gedong
Kuning No. 146 Yogyalarta. Telepon. (0274)
378431
website : www.kumham josia.ir'{o
SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN Nomor :Wl 4.UM.01.01- 39e7 Yang bertanda tangan di bawah ini saya Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum pada Kantor
Wilayah Kemcnterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah
\emd NIP
ini
:
:St RAIDA SAIAEH :103401,14
Fakuitas : Fakultas Syari'ah dan Hukum Utriversitas Islam Negcri Sunan Kalijaga Yogyakarta telah melakukan penelitian atau rjsct guna penulisan Skripsi denga.n judul "Parametcr Pembedaan
Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tcntang Merek
"
Domikian sulat keterangan ini dibuat untuk dipe.gunakan seperlunya-'
Yogyakarta, 14 Oktober 2014
Pelavanan Hukum HukDm I Inrrlnr
,l
I
