PEMBATASAN LUAS MAKSIMUM PENGUASAAN TANAH MAXIMUM WIDE LIMIT OF OWNING LAND. Oleh: Ilyas Ismail *)

Pembatasan Luas Maksimum Penguasaan Tanah Ilyas Ismail

Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 58, Th. XIV (Desember, 2012), pp. 333-344.

PEMBATASAN LUAS MAKSIMUM PENGUASAAN TANAH MAXIMUM WIDE LIMIT OF OWNING LAND Oleh: Ilyas Ismail *) ABSTRACT This article is aimed to explore the rules relating to the limit of maximum land wide owning in terms of balancing land owning fairly. In regard with such purpose, the study on rules and experts perspective is conducted. The findings are that although there are rules regulate the limit of the land owning for agriculture, the rules are providing the chance for imbalance owning that has been put under personal title right and for the corporation with exploration rights. The rule on the limit for buildings is limited to title right for home, and it is based on the minister decree. The rules are tend to imbalance the owning of the land and difficult to fulfill fair ownership. Thus, it is required for the rule regulating the maximum limit of the land either for agriculture or building by looking at the availability and need of it for several necessary. Keywords: Maximum Wide Limit, Owning Land.

A. PENDAHULUAN Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa di satu sisi luas tanah tidak bertambah bahkan cenderung berkurang akibat berbagai macam peristiwa alam tetapi disisi lain kebutuhan tanah semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah penduduk. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut juga UndangUndang Pokok Agraria (UUPA) memberikan arahan penguasaan dan penggunaan tanah yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan. Oleh karena sebagaian besar penduduk Indonesia adalah petani maka salah satu tujuan pokok yang ingin capai melalui UUPA pada saat itu adalah meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan pokok tersebut melarang penguasaan dan penggunaan tanah yang melampaui batas, dan bagi yang menguasai tanah melebihi batas maksimum maka kelebihan tanah tersebut diambil oleh negara untuk kemudian di bagibagikan kepada orang yang tidak mempunyai tanah atau yang mempunyai tanah dengan luas yang *)

DR. Ilyas Ismail, S.H., M.Hum. adalah Dosen Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

ISSN: 0854-5499

Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 58, Th. XIV (Desember, 2012).


terbatas dan kepada bekas pemilik yang tanahnya diambil oleh negara diberikan ganti kerugian. Pada saat itu yang telah ditetapkan batas maksimumnya hanya terhadap tanah pertanian. Penetapan luas maksimum penguasaan tanah pertanian ternyata tidak mampu terdistribusinya tanah-tanah pertanian secara berkeadilan bahkan cenderung menumpuknya tanah pertanian pada suatu subjek tertentu karena memang ada pengecualian diberikan ketentuan perundang-undangan. Di samping itu semakin meningkatnya nilai ekonomis tanah mengkibatkan semakin tajammya kesenjangan sosial antara mereka yang mempunyai akses yang memungkinkan penguasaan tanahtanah bangunan yang melampaui batas kewajaran dihadapkan dengan mereka yang paling membutuhkan tanah, namun tidak mempunyai akses untuk mempunyainya. 1 Sehubungan dengan hal tersebut urgen untuk ditelaah kembali ketentuan perundangan yang mengatur batas luas maksimimun penguasaan tanah pertanian dan pentingnya penetapan luas batas maksimun penguasaan tanah bangunan. Untuk membahas permasalahan tersebut dilakukan telaahan terhadap data sekunder berupa ketentuan perundang-undangan dan literatur yang terkait.

B. PEMBAHASAN 1. Batas Maksimum Penguasaan Tanah Pertanian Salah satu tujuan dilahirkan UUPA adalah dimaksudkan untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur. Sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai itu maka dalam batang tubuh UUPA ditetapkan beberapa ketentuan dasar yang dipandang dapat memfasilitasi tercapainya tujuan UUPA. Ketentuan tersebut antara lain sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 UUPA yang menyebutkan “untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan”. Lebih lanjut dalam Pasal 17 ayat (1) UUPA pada 1

Maria SW. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, 2008, hlm. 11.

334



intinya disebutkan bahwa untuk mencapai sebesar besar kemakmuran rakyat diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah yang boleh dipunyai dengan sesuatu hak oleh satu keluarga atau badan hukum. Pengaturan mengenai batas maksimum khusus tanah pertanian kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 56/PRP/Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (UU 56/1960). Dalam Pasal 1 ayat (2) UU 56 /1960 disebutkan bahwa penetapan luas maksimun tanah pertanian yang dapat dipunyai oleh seseorang atau satu keluarga ditentukan oleh tingkat kepadatan penduduk dan luas suatu daerah, dan rentangnya antara 5 (lima) hektar sampai dengan 15 (lima belas) hektar untuk tanah sawah atau 6 (enam) hektar sampai dengan 20 (dua puluh) hektar untuk tanah kering atau akumulasi keduanya yang seluruhnya tidak melebihi 20 (dua puluh) hektar. Namun demikian dalam Pasal 2 ayat ((1) disebutkan bahwa dengan memperhatikan keadaan yang sangat khusus Menteri dapat menambah luas maksimum tersebut paling banyak menjadi 25 (dua puluh lima) hektar. Keadaan yang sangat khusus tersebut antara lain misalnya tanahnya sangat tandus dan jumlah anggota keluarganya sangat besar.2 Lebih lanjut dalam Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa ketentuan luas maksimum tersebut tidak berlaku terhadap tanah pertanian; (a) yang dikuasai dengan hak guna usaha atau hak-hak lainnya yang bersifat sementara dan terbatas yang didapat dari pemerintah, (b) yang dikuasai oleh badan-badan hukum. Paling tidak ada tiga hal yang dapat dicermati dari aturan tersebut. Pertama, bahwa penetapan batas maksimum penguasaan tanah pertanian merupakan hal mutlak yang harus dilakukan sebagai prasyarat untuk terwujudnya sebesar besar kemakmuran rakyat khususnya rakyat tani. Adanya indikasi ketimpangan penguasan tanah, sebagaian kecil orang

yang menguasai

sebagaian besar tanah dan sebagian besar orang menguasai sebagian kecil tanah. Hanya 0,2% penduduk Indonesia mengusai 56% asset nasional yang sebagian besarnya dalam bentuk tanah, namun dipihak lain paling tidak pada periode 1993 – 2003 jumlah petani gurem bertambah dari 10,8

335



juta menjadi 13,7 juta orang.3 Kedua, batas maksimum yang ditetapkan dalam UU 56/1960 tidak cocok lagi untuk kondisi sekarang, jumlah penduduk sekarang sudah lebih dari dua kali lipat dibandingkan pada tahun 1960, disamping itu luasan tanah pertanian cenderung berkurang akibat peristiwa alam dan alih fungsi lahan. Paling tidak tiap tahun 100.000 hektar lahan pertanian produktif beralih fungsi, terutama sawah di Pulau Jawa untuk berbagai keperluan, termasuk untuk industri.4 Kondisi ini tentu akan semakin sempitnya lahan pertanian yang dapat dimanfaatkan petani untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Bahkan menurut Nurhasan Ismail5 pembatasan luas maksimum yang ditentukan dalam UU 56/1960 yang didasarkan pada beberapa variabel sehingga menghasilkan batas maksimum yang sangat variatif tersebut

cenderung telah membuka peluang kepada petani kaya untuk tetap

memepertahankan pemilikan tanah yang luas. Hal tersebut dapat dicermati dari hal-hal sebagai berikut;6 (1) luas tanah yang ditetapkan sebagai batas maksimum penguasaan dan pemilikan tanah pertanian masih cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata luas penguasaan tanah mayoritas petani, yaitu kurang dari 0,5 hektar dan bahkan terdapat petani yang tidak bertanah dalam jumlah yang cukup besar yaitu 60% dari seluruh petani yang ada. Penetapan batas maksimum seluas 5 (lima) hektar sawah atau 6 (enam) hektar tegalan di daerah yang sangat padat seperti di jawa masih 10 (sepuluh) kali lipat dibandingan dengan rata-rata luas pemilikan tanah yang ada; (2) penempatan faktor tingkat kepadatan penduduk per-kabupaten sebagai dasar penentuan untuk menentukan luas maksimum menunjukkan adanya pertimbangan yang rasional tetapi didalamnya terkandung pemberian perlindungan kepada kelompok petani kaya untuk tetap dapat menguasai dan memiliki tanah yang luas. Karena, di satu sisi realitanya tidak semua tanah yang ada dalam suatu kabupaten dapat dimanfaatkan untuk usaha pertanian namun di sisi lain tanah-tanah pertanian yang subur dan luas telah terlebih dahulu dimiliki oleh petani kaya. Karena itu pula seharusnya batas maksimum

2

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm. 75. 3 Surat Kabar Harian Kompas, Ketimpangan Penguasaan Lahan Menjadi Persoalan, 6 Januari 2012. 4 Surat Kabar Harian Kompas, Kepastian Lahan Industri, 24 Juli 2012 5 Nurhasan Ismail, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik, (Perubahan Pilihan Kepentingan, Nilai Sosial dan Kelompok Diuntungkan), HuMa, Jakarta, 2007, hlm. 184.

336



ditetapkan berdasarkan luas tanah yang secara potensial dapat digunakan untuk usaha pertanian bukan didasarkan pada seluruh luas tanah yang terdapat disetiap kabupaten; (3) faktor jumlah anggota keluarga sejumlah 7 (tujuh) orang dan dimungkinkan penambahan luas tanah 10% setiap penambahan anggota keluarga sampai batas maksimum 20 (dua puluh) hektar bahkan atas pertimbangan Menteri memungkinkan penambahan 5 (lima) hektar dari batas maksimum tersebut, cenderung menguntungkan petani kaya dan sekaligus menguarangi potensi luas tanah yang dapat diambil alih oleh negara untuk diredistribusikan kepada petani miskin. Menurut Erman Rajagukguk. 7 batas maksimum penguasaan tanah di Indonesia tinggi dibandingkan dengan di Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan pada waktu negara-negara tersebut melaksanakan program landreform, karena itu batas maksimum penguasaan tanah di Jawa harus dikurangi menjadi dua hektar, sehingga diperoleh tambahan tanah untuk dibagikan kembali para petani yang tidak mempunyai tanah. Ketiga, pengecualian berlakunya batas maksimun tanah pertanian bagi Hak Guna Usaha (HGU) terutama yang dikuasai oleh badan hukum cenderung semakin tertumpuknya tanah pada perusahaan-perusahan perkebunan. Pemberian HGU dengan luasan yang relatif tidak terbatas telah membatasi peluang pemanfaatan tanah petanian oleh petani setempat, bahkan terdapat indikasi juga bahwa tanah-tanah yang digarap oleh petani setempat berdasarkan hukum adat cenderung dianggap oleh pemerintah sebagai tanah negara untuk kemudian diberikan HGU kepada perusahaan perkebunan, disamping itu terdapat juga indikasi penggarapan rakyat atas tanah HGU perkebunan yang tidak diuasahakan. Disadari atau tidak kondisi tersebut telah menimbulkan konflik antara perusahaan perkebunan dengan warga setempat yang tidak hanya menimbulkan kerugian materiil/harta benda tetapi juga menimbulkan korban jiwa. Pada tahun 2011 Konsorsium Pembaharauan Agraria mencatat bahwa konflik agraria melibatkan 69.975 keluarga di seluruh

6

Nurhasan Ismail, ibid., hlm 186-190 Erman Rajagukguk, Reforma Agraria dan Ketahanan Pangan, Makalah disampaikan pada Konferensi Internasional “Regulatory Reform On Indonesian Land Laws For People’s Welfare”, Kerjasan FH UI dan BPN RI, Jakarta, 11 Desember 2012, hlm. 19. 7

337



Indonesia yang bersengketa atas 476.048 hektar lahan dan menimbulkan korban jiwa sejumlah 22 (dua puluh dua) orang.8 Adanya pengecualian terhadap tanah-tanah pertanian yang dikuasai dengan status HGU dan/atau yang dukuasai oleh badan hukum mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang mengabaikan substansi

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan “bumi dan air dan

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besar kemakmuran rakyat”. Tentu sulit untuk dapat terwujudnya sebesara-besar kemakmuran rakyat apabila sebagian besar rakyat tani Indonesia hanya menguasai lahan dalam luasan yang sangat kecil sedangkan penguasaan lahan yang sangat luas berada pada sebagian kecil orang. Apapun pertimbangannya telah berimplikasi pada ketimpangan penguasaan tanah. Perlakuan khusus dan berlebihan kepada perusahaan perkebunan yang menguasai tanah dengan HGU dengan luasan yang reltif tidak terbatas telah mencederai semangat program landreform sebagaimana diamanatkan dalam UUPA yang pada intinya menginginkan adanya pemerataan penguasaan tanah secara berkeadilan. Karena itu menjadi tidak sejalan,

apabila di satu sisi ada undang-undang yang

membatasi penguasaan tanah oleh perorangan tetapi di sisi lain tidak mempunyai undang-undang yang mengatur pembatasan penguasaan perusahaan atas tanah pertanian termasuk HGU. 9 Sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Banguan dan Hak Pakai Atas Tanah (PP 40/1996), pembatasan luas maksimum penguasaan tanah dengan HGU hanya ditentukan terhadap penguasaan tanah oleh perorangan, yaitu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (2) PP 40/1996 yang menyebutkan bahwa luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan HGU kepada perorangan adalah dua puluh lima hektar. Sedangkan yang dapat diberikan kepada badan hukum tidak ditentukan secara konkrit tetapi diberikan keleluasan kepada pejabat pemberi HGU dengan mempertimbangkan luas yang diperlukan bagi pelaksanaannya usahanya, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) PP

8

Surat Kabar Harian Kompas, Sengketa Lahan Dibiarkan, 29 Mei 2012. Badan Pertanahan Nasional, Himpunan Pidato Kepala Badan Pertanahan Nasional RI 2009, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN RI, 2009, hlm. 112. 9

338



40/1996 yang menyebutkann bahwa luas maksimum tanah yang dapat diberikan dengan HGU kepada badan hukum ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan dari pejabat yang berwenang di bidang usaha yang bersangkutan, dengan mengingat luas yang diperlukan untuk pelaksanaan suatu satuan usaha yang paling berdayaguna di bidang yang bersangkutan. Dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara (PMNA/KBPN 3/1999) hanya mengatur mengenai batas kewenangan Kepala Kanwil BPN Propinsi dalam pemberian HGU yaitu maksimum 200 hektar, dan untuk luas yang melebihi dari 200 hektar menjadi kewenangan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Pusat. Dalam aturan tersebut tidak disebutkan batas luas maksimum yang dapat diberikan HGU oleh Menteri. Pembatasan luas maksimum penguasaan tanah untuk usaha perkebunan dengan status HGU sebenarnya telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi (PMNA/KBPN 2/1999), yang dalam Pasal 4 disebutkan bahwa izin lokasi dapat diberikan kepada suatu perusahaan dan perusahaan-perusahaan lain yang merupakan satu group perusahaan dengannya untuk usaha perkebunan dengan luas maksimum 60.000 hektar di satu propinsi dan 150.000 hektar di seluruh Indonesia untuk komoditas tebu, sedangkan untuk komoditas lainnya maksimum 20.000 hektar di satu propinsi dan 100.000 hektar di seluruh Indonesia. Walaupun ketentuan tersebut dikecualikan terhadap penguasaan tanah untuk BUMN dan BUMD, badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar sahammya dimiliki Negara baik Pemerintah maupun pemerintah daerah, dan badan usaha yang seluruh atau sebagian sahamnya dimilki oleh masyarakat (go publik). Berbeda dengan ketentuan tersebut, dalam

Peraturan Menteri Pertanian

Nomor

26/Permentan/Ot.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, yang dalam Lampiran 3 dirincikan batas maksimum penggunaan areal perkebunan oleh 1 (satu) perusahaan perkebunan untuk suatu komoditi tertentu, yang antara lain menyebutkan batas maksimum untuk usaha 339



perkebunan tebu 150.000 hektar dan untuk usaha perkebunan kelapa sawit 100.000 hektar. Terkait dengan ketentuan tersebut sekarang ini Pemerintah dalam hal ini Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) lagi membahas rencana perubahan terhadap peraturan tersbut terutama berkenaan dengan batas maksimum tersebut karena dipandang menggerogoti rasa keadilan masyarakat, sehingga nantinya diharapkan batas maksimum tersebut adalah untuk satu group/kelompok/holding perusahaan, tidak lagi untuk setiap perusahaan.10 Sebenarnya formulasi batas maksimum yang diatur dalam Permentan tersebut di atas tidak perlu terjadi apabila memperhatikan PMNA/KPBN 2/1999 yang memformulasikan batas maksimum untuk suatu perusahaan dan untuk suatu group perusahaan. Artinya batas maksimum tersebut berlaku untuk suatu group/holding perusahaan. Namun demikian untuk saat ini batas maksimum tersebutpun perlu ditinjau kembali mengingat keterbatasan lahan dan keperluan lahan bagi petani untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Tentu sebelum menentukan batasan luas maksimum tersebut hal yang sangat penting harus dilakukan adalah identifikasi dan inventarisasi penguasaan tanah secara menyeluruh, yang meliputi objek, subjek, dan struktur penguasaannya. Informasi menganai hal-hal tersebut harus telah tersedia terlebih dahulu

sebelum reformulasi kebijakan menganai

batas maksimun penguasaan tanah

pertanian dilakukan. Selama ini data mengenai penguasaan tanah pertanian terpencar di berbagai institusi, yang cenderung tidak saling melengkapi bahkan tumpang tindih dan berbeda antara satu dengan lainnya, karena itu perlu sentralisasi data pertanahan yang lengkap dan mutakhir yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan batas maksimum penguasaan tanan dan tentu untuk berbagai keperluan lainnya.

2. Batas Maksimum Penguasaan Tanah Bangunan Salah satu prinsip landreform yang dianut dalam hukum agraria nasional adalah larangan penguasaan tanah yang melampai batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 17 10

http://agroindonesia.co.id/2012/08/28/batas-kepemilikan-kebun-bakal-dibatasi/, diunduh 13 Pebruari 2013 jam 10.00

340



UUPA, karena itu pula perlu ditentukan batas maksimum penguasaan tanah yang diperkenankan bagi seseorang atau satu keluarga dan suatu badan hukum baik terhadap tanah pertanian maupun terhadap tanah bangunan. Dalam Pasal 12 UU No. 56/1960 disebutkan bahwa maksimum luas dan jumlah tanah perumahan dan pembangunan lainnya serta pelaksanaan selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 12 disebutkan bahwa oleh karena pembatasan mengenai tanah-tanah untuk perumahan tidak sepenting tanah-tanah pertanian dan tidak menyangkut banyak orang maka hal tersebut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Namun hingga saat ini Peraturan Pemerintah yang dimaksud belum juga terbit. Penentuan batas maksimum tanah bangunan pada saat ini sama pentingnya dengan penentuan batas maksimum tanah pertanian. Kebutuhan tanah untuk tempat hunian dan usaha semakin meningkat disatu sisi dan indikasi penumpukan tanah dengan luasan di atas kewajaran pada sebagian kecil orang disisi lain harus menjadi perhatian serius pemerintah untuk menerbitkan aturan mengenai batasan maksimum penguasaan tanah bangunan. Dalam sejarahnya telah pernah ada aturan yang bermaksud

membatasi penguasaan tanah termasuk tanah bangunan, yaitu

Peraturan Menteri Agraria Nomor 14 Tahun 1961 tentang Permintaan dan Pemberian Izin Pemindahan Hak Atas Tanah, Peraturan Direktur Jenderal Agraria Nomor 4 Tahun 1968 tentang Penyelenggaraan Izin Pemindahan Hak Atas Tanah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor SK.59/DDA/1970 tentang Penyederhanaan Peraturan Perizinan Pemindahan Hak Atas Tanah, yang antara lain mengatur bahwa diharuskan mengajukan permohonan izin pemindahan hak atas tanah dalam hal penerima hak tersebut telah mempunyai lima bidang tanah termasuk yang dipunyai oleh suami/ isteri dan anak-anak yang menjadi tanggungannya. Walaupun Peraturan-peraturan tersebut tidak berlaku lagi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, namun telah menunjukkan bahwa pernah dilakukan upaya untuk membatasi penguasaan tanah bangunan.

WIB.

341



Dalam Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 1998 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Tanah Untuk Rumah Tinggal, antara lain disebutkan bahwa dalam mengajukan permohonan hak milik atas tanah untuk rumah tinggal pemohon harus melampirkan pernyataan bahwa dengan perolehan Hak Milik yang dimohon tersebut yang bersangkutan akan mempunyai Hak Milik atas tanah untuk rumah tinggal tidak lebih dari 5 (lima) bidang yang seluruhnya meliputi luas tidak lebih dari 5.000 (lima ribu) M2. Ketentuan tersebut telah agak lebih maju dibandingkan dengan peraturan sebelumnya yang telah dicabut, namun keputuasan tersebut masih belum cukup memadai, paling tidak atas dasar dua alasan, sebagai berikut: (1) aturan tersebut masih pada level keputusan menteri, walaupun potensi untuk dapat disebut sebagai salah satu ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tetapi levelnya berada di bawah Peraturan Pemerintah semagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 12 UU 56/1960; (2) ruang lingkup pengaturannya masih terbatas pada tanah bangunan dengan status hak milik untuk tempat hunian, padahal tanah bangunan tidak hanya dapat berstatus hak milik tetapi dapat juga berstatus hak guna bangunan (HGB) dan hak pakai. Di samping itu penggunaan tanah bangunan juga tidak hanya untuk tempat hunian tetapi juga untuk tempat usaha. Terkait dengan hal tersebut Maria SW. Sumardjono11 menyatakan bahwa dalam penentuan batas maksimum tanah bangunan yang dapat dikuasai oleh seseorang dan suatu badan hukum dapat menggunakan dua alternatif kriteria, yaitu (1) menentukan batas luas tertentu (misalnya 5.000 m2 bagi daerah strategis dan 10.000 m2 bagi daerah lain dengan penentuan bidang tanah sekitar lima atau sepuluh bidang; atau (2) hanya menentukan batas luas tertentu tanpa menentukan jumlah bidang tanahnya. Lebih lanjut disebutkan bahwa alternatif kedua lebih fleksibel mengingat adanya kemungkinan penetapan luas kapling tanah yang diatur oleh pemerintah daerah untuk berbagai penggunan, dan juga perlu disadari bahwa penetapan batas maksimum untuk perorangan relatif

11

Maria SW. Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif….., loc.cit, hlm. 14.

342



lebih mudah dibandingkan pembatasan untuk badan hukum, karena pembatasan untuk badan hukum memerlukan pertimbangan berdasarkan jenis serta volume usaha sehingga akan bervariasi. Pembatasan tanah bangunan untuk badan hukum seyogyanya juga perlu ketegasan bahwa badan hukum tersebut dalam arti suatu badan hukum tertentu dan badan hukum-badan hukum yang merupakan suatu group perusahaan/holding company, sebagaimana juga diperlakukan dalam pembatasan penguasaan tanah pertanian.

C. PENUTUP Pengaturan mengenai batas maksimum penguasaan tanah pertanian dalam ketentuan perundang-undangan yang telah ada cenderung menimbulkan ketidakadilan dan ketimpangan. Indikasi ketidakadilan karena pembatasan itu hanya terhadap perorangan sedangan terhadap badan hukum yang menguasai tanah dengan status HGU diberikan perlakuan khusus. Walaupun dalam peraturan teknis terdapat pembatasannya namum pembatasn tersebut masih membuka peluang terkonsentrasinya tanah pertanian yang luas pada subjek tertentu sedangkan sebagian besar petani tidak mempunyai luasan tanah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Karena itu diperlukan pengaturan kembali menganai batas maksimum penguasaan tanah yang dapat mengakomodir kebutuhan petani dan investor secara berkeadilan. Terhadap tanah bangunan belum ada aturan mengenai batas maksimunnya kecuali terhadap terhadap penguasaan tanah dengan status hak milik untuk tempat hunian, itupun pengaturannnya masih berdasarkan Peraturan Menteri. Mengingat pembatasan tanah bangunan adalah sama pentinganya dengan pembatasan tanah pertanian maka perlu juga segera diterbitkan aturan paling tidak dalam bentuk peraturan pemerintah, yang antara lain mengatur; batas luas dan atau bidang yang dapat dikuasai oleh perorangan dan badan hukum; yang objeknya meliputi tanah bangunan untuk hunian dan tanah bangunan untuk tempat usaha. Tentu penentuan batas maksimum tersebut dengan memeprhatikan ketersediaan dan kebutuhan tanah untuk berbagai kepentingan.

343



DAFTAR PUSTAKA Badan Pertanahan Nasional, 2009, Himpunan Pidato Kepala Badan Pertanahan Nasional RI 2009, Pusat Hukum dan Hubungan Masyarakat BPN RI, Jakarta. Harsono, Boedi, 2005, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta. Ismail, Nurhasan,2007, Perkembangan Hukum Pertanahan, Pendekatan Ekonomi Politik, (Perubahan Pilihan Kepentingan, Nilai Sosial dan Kelompok Diuntungkan), HuMa, Jakarta. Rajagukguk, Erman, 2012, Reforma Agraria dan Ketahanan Pangan, Makalah disampaikan pada Konferensi Internasional “Regulatory Reform On Indonesian Land Laws For People’s Welfare”, Kerjasan FH UI dan BPN RI, Jakarta, 11 Desember 2012. Sumardjono, Maria SW., 2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.

Surat Kabar Harian Kompas, Ketimpangan Penguasaan Lahan Menjadi Persoalan, 6 Januari 2012. Surat Kabar Harian Kompas, Kepastian Lahan Industri, 24 Juli 2012. Surat Kabar Harian Kompas, Sengketa Lahan Dibiarkan, 29 Mei 2012. http://agroindonesia.co.id/2012/08/28/batas-kepemilikan-kebun-bakal-dibatasi/, Februari 2013 jam 10.00 WIB.

344

diunduh

13

PEMBATASAN LUAS MAKSIMUM PENGUASAAN TANAH MAXIMUM WIDE LIMIT OF OWNING LAND. Oleh: Ilyas Ismail *)

Recommend Documents