PEMBANGUNAN RUANG TERBUKA HIJAU KAWASAN PERKOTAAN Oleh : Dr. Ida Farida, S.H., M.H.*) ABSTRAKS Ruang terbuka hijau membawa begitu banyak manfaat yang terkandung. Mulai dari sarana untuk mencerminkan identitas daerah, menumbuhkan rasa bangga dan meningkatkan prestise daerah, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat, sebagai sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, memperbaiki iklim mikro hingga meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan dan tak ketinggalan bermanfaat bagi meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan. Bahkan terkandung pula manfaat yang lebih bernilai sosial seperti sebagai sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkasi sosial atau sebagai sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula. Bisa dibilang kebutuhan akan adanya ruang semacam ini di kota-kota besar tak hanya sekedar perlu namun kebutuhan. Kata Kunci : Pentingnya Ruang Terbuka Hijau Kota ABSTRAKS Green open spaces bring so many benefits contained. Starting from the facility to reflect the regional identity, develop a sense of pride and enhance the prestige of the area, means chamber evacuation for emergencies, as a means of research, education and extension, improve the micro-climate to increase the oxygen reserves in urban areas and do not miss the benefit to increase the economic value of urban land, In fact, also contained a more socially valuable benefits such as active and passive recreation and social interaction or as a means of social activities for children, teens, adults and seniors. Arguably the need for this kind of space in big cities is not just a need but a necessity. Keywords : Importance of Green Open Space City. A. PENDAHULUAN
ruang
Pemanfaatan ruang masih belum sesuai
dengan
terwujudnya
ruang
produktif
dan
harapan yang
yakni
terbuka
berfungsi
(openspace)
ekologis
meningkatkan
kualitas
yang
yaitu
dapat
air
tanah,
nyaman,
mencegah banjir, mengurangi polusi
berkelanjutan.
udara dan pengatur iklim mikro. Fungsi
Menurunnya kualitas permukiman di
lainnya yaitu sosial ekonomi untuk
perkotaan dapat dilihat dari kemacetan
memberikan
yang semakin parah, berkembangnya
interaksi sosial, sarana rekreasi dan
kawasan kumuh yang rentan dengan
kesehatan masyarakat.
bencana banjir serta semakin hilangnya meningkatkan *)
kualitas
air
tanah,
fungsi
sebagai
ruang
Sebagai wahana interaksi sosial, Aktivitas di ruang publik dapat bercerita
Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Galuh
134
ruang
terbuka
mempertautkan
diharapkan seluruh
dapat anggota
ruang
terbuka
binaan
(Publik
atau
Privat).
masyarakat tanpa membedakan latar
Secara definitif, ruang terbuka
belakang sosial, ekonomi, dan budaya.
hijau
Aktivitas di ruang publik dapat bercerita
kawasan atau areal permukaan tanah
secara
gamblang
dinamika
Openspaces)
adalah
seberapa
pesat
yang didominasi oleh tumbuhan yang
sosial
suatu
dibina untuk fungsi perlindungan habitat
kehidupan
masyarakat. Ruang
(Green
tertentu, terbuka
dan
atau
sarana
menciptakan
lingkungan/kota, dan atau pengamanan
karakter masyarakat kota. Tanpa ruang-
jaringan prasarana, dan atau budidaya
ruang publik masyarakat yang terbentuk
pertanian. Selain untuk meningkatkan
adalah
kualitas
atmosfer,
nonkonformis-individualis-asosial, yang
kelestarian
air
anggota-anggotanya
Terbuka Hijau (Green Openspaces) di
masyarakat
maverick
tidak
yang
mampu
dan
berinteraksi apalagi bekerja sama satu
tengah-tengah
sama lain. Agar efektif sebagai mimbar,
juga
ruang publik haruslah netral. Artinya,
kualitas lansekap kota.
menunjang tanah,
ekosistem
berfungsi
untuk
Ruang
perkotaan
meningkatkan
bisa dicapai (hampir) setiap penghuni
Ruang terbuka hijau yang ideal
kota. Tidak ada satu pun pihak yang
adalah 30% dari luas wilayah. Hampir
berhak mengklaim diri sebagai pemilik
disemua kota besar di Indonesia, Ruang
dan membatasi akses ke ruang publik
terbuka hijau saat ini baru mencapai
sebagai sebuah mimbar politik.
10% dari luas kota. Padahal ruang
Ruang terbuka adalah ruang yang
terbuka
hijau
diperlukan
untuk
bisa diakses oleh masyarakat baik
kesehatan, arena bermain, olah raga
secara langsung dalam kurun
dan
waktu
komunikasi
publik.
Pembinaan
terbatas maupun secara tidak langsung
ruang terbuka hijau harus mengikuti
dalam kurun waktu tidak tertentu. Ruang
struktur nasional atau daerah dengan
terbuka itu sendiri dapat berbentuk jalan,
standar-standar yang ada.
trotoar, ruang terbuka hijau seperti taman kota, hutan, dan sebagainya. Ruang-ruang terbuka
atau ruang-
Pasal 1 butir 31 Undang-Undang Nomor
26
Penataan
Tahun
Ruang
tentang
mengatur
tentang
ruang publik ditinjau dari bentuk fisiknya
istilah
dapat rupa ruang terbuka hijau dan/atau
mengandung pengertian sebagai suatu area
ruang
2007
terbuka
memanjang/jalur
hijau
yang
dan/atau 135
mengelompok
lebih
perkotaan yang menjadi bagian dari
tumbuh
kabupaten yang dilaksanakan sesuai
tanaman, baik yang tumbuh secara
dengan ketentuan peraturan perundang-
alamiah maupun yang sengaja ditanam.
undangan”.
bersifat
yang
terbuka,
gunanya tempat
Kegunaan ruang terbuka hijau ini dimaksudkan agar dapat menekan efek negatif
B. PEMBAHASAN Dalam
yang ditimbulkan lingkungan
terbangun
di
peningkatan
perkotaan,
temperatur,
seperti
penurunan
tingkat peresapan air dan kelembaban
RTH
sebagai
area
bermain,
berolahraga, bersosialisasi dan aktivitas lainnya, RTH hijau ini berbentuk taman dan lapangan olah raga. Sesuai dengan Petunjuk
Perencanaan
Perumahan
Kota
Kawasan
Ditjen
Ciptakarya
Departemen Pekerjaan Umum yang ditegaskan lagi dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan, mensyaratkan
tersedianya
pembangunan
menghadapi
masalah
yang
taman
lingkungan dan taman kota sebagai
tidak
dapat
tahun
antara
terus
dengan
presentase
kematian
yang
meningkat,
perbandingan kelahiran
meningkat,
dan
dengan
adanya peningkatan kesehatan yang semakin baik. Dipihak lain luas tanah tetap,
bahkan
perubahan semakin
ada
kecenderungan
penggunaan meningkat,
tanah
sebagai
yang akibat
adanya peningkatan pembangunan fisik seperti
terbentuknya
daerah
kawasan
industri,
pemukiman,
keperluan olah raga seperti lapangan golf, dan lain-lain. Apabila hal ini terus dibiarkan dan
Luas ideal Ruang Terbuka Hijau Kawasan perkotaan minimal 20 % dari
Pasal
67
huruf
e
Peraturan
Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Penyelenggaraan berbunyi
tidak dikendalikan, dikhawatirkan pada satu waktu akan menimbulkan konflik kepentingan penggunaan ruang, oleh
luas kawasan perkotaan.
Ruang
ke
sehubungan
berikut :
tentang
besar
dua
dihindari yaitu jumlah penduduk dari tahun
udara, polusi dan lain sebagainya.
melaksanakan
Penataan
“Penyusunan
rancangan peraturan daerah kabupaten tentang rencana tata ruang kawasan
karena itu pendayagunaan sumber daya alam
harus
diimbangi
dengan
pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup, penataan ruang merupakan salah satu alat untuk mengadakan kegiatan tersebut
di
atas,
agar
tercapai
136
pembangunan
yang
berwawasan
Pasal 1 angka 31 Undang-Undang
tetap
N0 26 Tahun 2007 Tentang Penataan
tata
ruang
Ruang mendefinisikan Ruang Terbuka
bersangkutan,
agar
Hijau ( RTH ) sebagai area memanjang /
daya
jalur dan / atau mengelompok yang
alam termasuk ruang secara terpadu,
penggunaannya lebih bersifat terbuka,
optimal, dan serasi.
tempat tumbuh tanaman, baik yang
lingkungan
dengan
memperhatikan
rencana
wilayah
yang
tercapai
pemanfaatan
sumber
Sebagai tindak lanjut dari itu, maka pemerintah membuat Undang-
tumbuh secara alamiah, maupun yang sengaja ditanam
Undang Nomorr 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang,
keanekaragaman
dengan ekosistemnya
Kota-kota
besar
sering
kali
dijadikan simbol dari sebuah kemajuan atau
keberhasilan.
Gedung-gedung
merupakan sumber daya yang perlu
tinggi yang menjulang menghujam langit
disyukuri, dilindungi dan dikelola untuk
serta
mewujudkan
megah begitu menjamur dan berlomba-
tujuan
pembangunan
nasional.
perbelanjaan
nan
lomba untuk menjadi landmark atau icon
Lahirnya Undang-Undang Nomor 26
pusat-pusat
Tahun
2007
tentang
Penataan
dari setiap kota. Bahkan disalah satu sisi ibu kota Jakarta saja bisa berdiri dua
Ruang membawa angin segar di negara
atau
tercinta
perbelanjaan sekaligus dengan jarak
ini.
semangat
Yaitu
dalam
penyelenggaraan
memberikan membangkitkan
penataan
yang
tiga
sangat
bahkan
empat
pusat
berdekat-dekatan
dan
ruang.
kadang bersebelahan atau berhadapan.
Keberadaan Undang-Undang ini juga
Belum lagi kendaraan bermotor yang
membawa dampak signifikan terhadap
tumpah ruah membanjiri setiap sudut
pembangunan wilayah dan kota-kota di
jalan ibu kota. Mulai dari sepeda motor
Indonesia.
hingga mobil dengan harga selangit bisa
Ditetapkannya Nomor
26
Tahun
Undang-Undang 2007
kita
jumpai.
Pendek
kata
jikalau
tentang
kemegahan dan kemewahan yang ingin
Penataan Ruang sebagai pengganti
kita jumpai, maka kota-kota besar di
atau revisi dari Undang-Undang Nomor
republik
24
untuk kita.
Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang
yang
sudah
tidak
ini
sudah
menyediakannya
sesuai
Seiring dengan kondisi bumi yang
kebutuhan pengaturan penataan ruang
terus memburuk akibat dari pemanasan
di negara kita.
iklim,
masalah
penghijauan
dan 137
kelestarian menjadi perhatian serius tak
Peraturan Mendagri Nomor 1 tahun
hanya bagi bangsa indonesia tapi juga
2007 tentang penataan ruang terbuka
masyarakat
aturan
hijau kawasan perkotaan ini, maka
internasional mengenai ruang terbuka
pengertian Ruang Terbuka Hijau adalah
hijau suatu kota harus mencapai angka
bagian
30 persen dari luas kota. Kesepakatan
kawasan perkotaan yang diisi oleh
masyarkat internasional ini juga di amini
tumbuhan
dan
oleh
mendukung
manfaat ekologi, sosial,
dunia.
pemerintah
menetapkan
Indonesia daerah
dengan
dari
ruang
terbuka
suatu
tanaman
guna
perkotaan
budaya, ekonomi dan estetika.. Ruang
memiliki minimal 20% dari luas kawasan
terbuka hijau itu sendiri terbagi atas dua
perkotaannya untuk ruang publik ini.
jenis, yaitu RTHKP Publik dan RTHKP
Ada
agar
Menurut
beberapa
yang
Privat. RTHKP Publik adalah RTHKP
yang
yang penyediaan dan pemeliharaannya
dimaksud dengan ruang terbuka hijau
menjadi tanggung jawab Pemerintah
ini, yang dikemukakan oleh para pakar.
Kabupaten/Kota.
Menurut Roger Trancik, seorang pakar
Privat adalah RTHKP yang penyediaan
dibidang Urban Design, ruang terbuka
dan
hijau adalah ruang yang didominasi oleh
tanggung-jawab pihak/lembaga swasta,
lingkungan
maupun
perseorangan dan masyarakat yang
didalam kota, dalam bentuk taman,
dikendalikan melalui izin pemanfaatan
halaman, areal rekreasi kota dan jalur
ruang oleh Pemerintah Kabupaten/Kota,
hijau. Sementara menurut Rooden Van
kecuali
FC dalam Grove dan Gresswell,1983,
Pemerintah Provinsi.
menjelaskan
definisi
tentang
alami
di
apa
luar
ruang terbuka hijau adalah Fasilitas
Sementara
pemeliharaannya
Provinsi
Berdasarkan
DKI
RTHKP
menjadi
Jakarta
jenisnya
oleh
RTHKP
yang memberikan kontribusi penting
meliputi taman kota, taman wisata alam,
dalam meningkatkan kualitas lingkungan
taman
permukiman,
dan
suatu
perumahan dan permukiman, taman
unsur
sangat
dalam
lingkungan perkantoran dan gedung
yang
merupakan penting
kegiatan rekreasi. Pemerintah
rekreasi,
taman
lingkungan
komersial, taman hutan raya, hutan Indonesia
juga
kota,
hutan
lindung,
seperti
terbuka hijau ini dengan istilah ruang
lembah, cagar alam, kebun raya, kebun
terbuka hijau kawasan perkotaan atau
binatang, pemakaman umum, lapangan
RTHKP.
olah raga, lapangan upacara, parkir
mengacu
pada
bukit,
lereng
alam
mengeluarkan definisi tentang ruang
Jikalau
gunung,
bentang
dan
138
terbuka, lahan pertanian perkotaan,
oksida) yang masuk ke udara dan
saluran udara tegangan tinggi (SUTT
terhirup
dan SUTET), sempadan sungai, pantai,
senyawa ini sangat
berbahaya bagi
bangunan,
kesehatan manusia.
Dan pepohonan
situ
dan
rawa,
jalur
oleh
manusia.
Senyawa-
pengaman jalan, median jalan, rel kereta
yang menjadi filter udara telah hilang
api, pipa gas dan pedestrian, kawasan
diganti
dan
mengakibatkan
jalur
hijau,
daerah
penyangga
(buffer zone) lapangan udara dan taman atap (roof garden). Seperti
dengan
beton-beton,
jutaan
racun
akan
terhirup masuk ke dalam tubuh. Ruang-ruang ini juga mempunyai
yang
tahu,
fungsi yang tak kalah penting dari
gedung-
masalah lingkungan hidup tapi juga
gedung megah dikota-kota memang
berfungsi sosial dimana masyarakat
membanggakan,
lain,
bisa berkumpul dan bersantai bersama
sering
sanak keluarga atau kawan. Dengan
menggeser atau bahkan menghilangkan
hilangnya lahan-lahan seperti ini dari
ruang-ruang hijau yang ada. Kita sering
peta kota maka berdampak secara tidak
menjumpai
yang
langsung bagi proses-proses tersebut
disulap menjadi gedung perkantoran
bahkan bukan tidak mungkin dapat
atau apartement, hal ini menimbulkan
menciptakan
dampak yang negatif bagi lingkungan
individualistis kelak di kemudian hari
yaitu ketidak seimbangan ekologi dan
karena
mempercepat proses pemanasan global
berfungsi untuk interaksi sosial bagi
yang
masyarakat.
pembangunan
fisik
pembangunan
kita berupa
namun
disisi
tersebut
taman-taman
tentunya
kota
berdampak
pada
kesehatan manusia cepat atau lambat. Kondisi
ini
terjadi
akibat
generasi
tiadanya
Soal
lagi
RTH
yang
ruang
yang
sebetulnya
sudah
hilangnya
menjadi amanat undang-undang tentang
pepohonan yang rimbun atau lahan-
penataan ruang yang setidaknya 30
lahan hijau yang ada di kota. Termasuk
persen. Namun, di kota-kota besar saat
juga masalah polusi udara yang akan
ini rata-rata luasan RTH masih di bawah
mengganggu
pernafasan.
10 persen, bahkan ada yang masih di
kendaraan-
bawah 3 persen. Padahal selain fungsi
terhadap
Sebagai
gambaran,
kendaraan
di
jalan
raya,
akan
lingkungan
dan
penghijauan,
RTH
mengeluarkan senyawa karbon yang
dalam kehidupan perkotaan memiliki
terdiri dari CO (karbon monoksida), HC
fungsi
(hidrokarbon),
prasarana
dan
NOx
(nitrogen
spesial.
RTH
publik
bisa
terkait
menjadi dengan 139
pendidikan
luar
ruang
dan
ini sekaligus juga dapat mengurangi
meningkatkan social capital (hubungan
penyusupan air laut, apabila suplesi air
dan komunikasi antar warga). Lihat,
hujan ke dalam tanah seimbang dengan
sekarang anak-anak hanya terbiasa
eksploitasi air tanah tersebut.
berekreasi di dalam ruang seperti mal yang sifatnya
inward looking). jika
Namun, bagi kota-kota besar di Indonesia,
untuk hujan
memperluas dengan
areal
banyak RTH dipertahankan, masyarakat
resapan
menambah
dari usia anak-anak sampai dewasa,
ruang terbuka hijau sangat sulit. Hal
bahkan lanjut usia (lansia) akan bisa
tersebut disebabkan tata guna lahan
dan biasa melakukan kegiatan luar
yang selalu berubah-ubah.
ruang, seperti olah raga, rekreasi dan
Ruang Terbuka Hijau sejatinya
melakukan kegiatan sosial di taman-
ditujukan untuk menjaga keserasian dan
taman kota. Masalahnya, lanjut dia,
keseimbangan
ekosistem
pemerintah kota punya keterbatasan
perkotaan
dan
anggaran untuk membebaskan lahan
kesimbangan antara lingkungan alam
yang akan dialihfungsikan untuk RTH.
dan lingkungan buatan di perkotaan
Tapi yang terpenting dalam kasus-kasus
serta meningkatkan kualitas lingkungan
semacam ini adalah penegakan hukum.
perkotaan yang sehat, indah, bersih dan
Masyarakat dan konsumen juga perlu
nyaman. Ruang terbuka hijau juga
pemberdayaan
berfungsi
sehingga
memahami
lingkungan mewujudkan
sebagai
pengamanan
hak-hak mereka sebagai warga dan
keberadaan kawasan lindung perkotaan,
penghuni
pengendali pencemaran dan kerusakan
kota
untuk
mendapatkan
ruang publik. Pengamat
tanah, lingkungan,
Trisno
air
perlindungan
dan
udara,
plasma
tempat
nuftah
dan
Widodo, mengatakan bahwa idealnya
keanekaragaman hayati dan pengendali
sebuah kota mempunyai RTH sekitar 40
tata air serta tak ketinggalan sebagai
persen dari seluruh luas wilayah. Bila
sarana estetika kota. Keberadaan ruang
ditinjau dari segi hidrologis, RTH sangat
ini tak hanya menjadikan kota menjadi
penting untuk menunjang peresapan air
sekedar tempat yang sehat dan layak
hujan ke dalam tanah. Dengan cara ini,
huni tapi juga nyaman dan asri.
kata dia, diharapkan suplesi air tanah,
Ruang terbuka hijau banyak
membawa
khususnya air tanah dangkal oleh air
begitu
manfaat
hujan, semakin bertambah sehingga
terkandung. Mulai dari sarana untuk
kekurangan akan air dapat dihindari. Hal
mencerminkan
identitas
yang
daerah, 140
menumbuhkan
rasa
bangga
dan
Struktur
perencanaan
meningkatkan prestise daerah, sarana
pembangunan di Indonesia berdasarkan
ruang evakuasi untuk keadaan darurat,
hirarki dimensi waktunya berdasarkan
sebagai sarana penelitian, pendidikan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
dan
tentang
penyuluhan,
memperbaiki
iklim
Sistem
Perencanaan
mikro hingga meningkatkan cadangan
Pembangunan Nasional dibagi menjadi
oksigen
perencanaan jangka panjang, jangka
di
perkotaan
ketinggalan
dan
tak
bermanfaat
meningkatkan
menengah
dan
jangka
pendek
ekonomi
lahan
(tahunan), sehingga dengan Undang-
terkandung
pula
Undang ini kita mengenal satu bagian
sosial
penting dari perencanaan wilayah yaitu
seperti sebagai sarana rekreasi aktif dan
apa yang disebut sebagai rencana
pasif serta interkasi sosial atau sebagai
pembangunan daerah, yaitu Rencana
sarana aktivitas sosial bagi anak-anak,
Pembangunan Jangka Panjang Daerah
remaja,
(RPJP-D),
perkotaan. manfaat
nilai
bagi
Bahkan
yang
lebih
dewasa
bernilai
dan
manula.
Bisa
Rencana
Pembangunan
dibilang kebutuhan akan adanya ruang
Jangka Menengah Daerah (RPJM-D)
semacam ini di kota-kota besar tak
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
hanya sekedar perlu namun kebutuhan.
(RKPD) serta Rencana Strategis Satuan
Di
dalam
pembangunan,
setiap
melakukan
Kerja
Perangkat
Daerah
Pemerintah
SKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja
Daerah memerlukan perencanaan yang
Perangkat
akurat
sebagai kelengkapannya.
serta
diharapkan
melakukan
evaluasi
pembangunan Seiring
yang
dengan
dapat terhadap
dilakukannya.
semakin
pesatnya
Daerah
Perencanaan daerah
seperti
(Renstra-
(Renja-SKPD)
pembangunan
diamanatkan
oleh
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
pembangunan bidang ekonomi, maka
tentang
terjadi peningkatan permintaan data dan
untuk
indikator-indikator yang menghendaki
Pembangunan Jangka Panjang yang
ketersediaan
tingkat
berdurasi waktu 20 (dua puluh) tahun
Kabupaten/ Kota. Data dan indikator-
yang berisi tentang visi, misi dan arah
indikator pembangunan yang diperlukan
pembangunan daerah. Perencanaan ini
adalah
kemudian dijabarkan dalam Rencana
data
yang
sampai
sesuai
dengan
perencanaan yang telah ditetapkan.
SPPN,
mewajibkan
menyusun
Pembangunan
Jangka
daerah Rencana
Menengah
Daerah yang berdurasi waktu 5 (lima) 141
tahun,
yang
memuat
keuangan
kebijakan
daerah,
strategi
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 dapat dibagi menjadi :
pembangunan daerah, kebijakan umum,
1. taman kota
program
2. taman wisata alam
SKPD
dan
lintas
SKPD,
program kewilayahan disertai dengan
3. taman rekreasi
rencana-rencana kerja dalam kerangka
4. taman lingkungan perumahan dan
regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat
indikatif.
Selanjutnya
RPJM
pemukiman 5. taman lingkungan perkantoran dan
Daerah dijabarkan dalam perencanaan
gedung komersial
berdurasi tahunan yang disebut sebagai
6. taman hutan raya
Rencana
7. hutan kota
(RKPD)
Kerja
Pemerintah
yang
kerangka
memuat
ekonomi
Daerah
rancangan
daerah,
prioritas
8. bentang alam seperti gunung, bukit. Lereng dan lembah
pembangunan daerah, rencana kerja,
9. cagar alam
dan
10. kebun raya
pendanaannya,
baik
yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah
11. kebun binatang
maupun
12. pemakaman umum
yang
ditempuh
dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
13. lapangan olah raga
Berkaitan dengan perencanaan
14. lapangan upacara
pembangunan Ruang Terbuka Hijau
15. parkir terbuka
merupakan salah satu amanat dari
16. tanah pertanian perkotaan
Pasal 1 butir 31 Undang-Undang Nomor
17. jalur di bawah tegangan tinggi (SUTT
26
Tahun
2007
tentang
Penataan
Ruang mengatur tentang istilah ruang terbuka
hijau
pengertian
yang
sebagai
mengandung suatu
memanjang/jalur mengelompok bersifat
area
dan/atau yang
terbuka,
gunanya tempat
lebih
tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Klasifikasi Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri
dan SUTET) 18. sempadan sungai, pantai, bangunan, situ dan rawa 19. jalur
pengamanan
jalan,
median
jalan, rel kereta api, pipa gas dan pedestrian 20. kawasan dan jalur hijau 21. daerah penyangga (buffeer zone) lapangan udara, dan 22. taman atap (roof garden) 23. Kawasan hijau hutan kota Makna mengikat berarti memiliki 142
akibat
hukum
bahwa
Pemerintah
sebagai kepanjangan tangannya dalam
Daerah
harus melaksanakan seluruh
rangka
perintah
peraturan yang lebih tinggi
dalam
derajatnya
yang
terdapat
melindungi hal
ini
masyarakatnya
berkaitan
dengan
dalam
pengelolaan lingkungan perkotaan agar
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
terhindar dari berbagai dampak yang
tentang
ditimbulkan dari aktifitas perkotaan yang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan tersebut. Terkait
sibuk
dengan prinsip negara hukum dimana
lingkungan hidupnya.
tujuan utama dari suatu negara adalah terwujudnya
kompleks
permasalahan
Lingkungan sebagai sumber daya
hukum
merupakan aset yang dapat diperlukan
untuk
untuk menyejahterakan masyarakat. Hal
mewujudkannya salah satunya adalah
ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat
dengan melaksanakan selurut peraturan
(3) Undang-Undang Dasar 1945 yang
perundang-undangan sebagai tolak ukur
menyatakan bahwa, bumi, air, dan
moral dan yuridis. Dengan demikian,
kekayaan alam yang terkandung di
dalam
Terbuka
dalamnya dipergunakan untuk sebesar-
Hijau Kota harus mengikuti ketentuan
besarnya kemakmuran rakyat. Dengan
yang berlaku.
demikian, menurut Otto Soemarwoto,
(supremacy
supremasi
dan
of
law),
menentukan
dimana
Ruang
Seperangkat aturan hukum hadir
sumber daya lingkungan mempunyai
agar tercipta suatu kondisi yang damai
daya regenerasi dan asimilasi yang
dan
terbatas.
tenteram.
hukum
Bagaimana
sebagai
masyarakat
peranan
sarana
memilki
banyak
Selama
eksploitasi
atau
penata
permintaan pelayanan ada di bawah
faktor.
batas daya regenerasi atau asimilasi,
Salah satunya adalah sumber dari mana
sumber
daya
terbarui
itu
dapat
hukum tersebut berasal dan dapat
digunakan secara lestari. Akan tetapi,
mengikat.
apabila batas itu dilampaui, sumber
Peraturan Menteri Dalam Negeri
daya itu akan mengalami kerusakan dan
Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan
fungsi sumber daya itu sebagai faktor
Ruang
produksi dan konsumsi atau sarana
Terbuka
Hijau
Perkotaan
merupakan aturan hukum yang berlaku
pelayanan akan mengalami gangguan.
dan menjadi pedoman bagi Pemerintah
Kondisi lingkungan hidup di kota-
Daerah berkaitan dengan kewajibannya
kota
untuk
menindaklanjuti
dikeluarkan
oleh
banyak
aturan
yang
aktifitas
Pemerintah
Pusat
sendiri
tercemar
masyarakat seperti
asap
disebabkan
perkotaan dari
itu
aktifitas 143
kendaraan bermotor, aktifitas pabrik-
C. KESIMPULAN
pabrik, sehingga dengan adanya ruang
Peraturan Menteri Dalam Negeri
terbuka hijau perkotaan dapat dijadikan
omor 1 Tahun 2007 sesuai dengan
sebagai
keberadaan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun
kawasan lindung perkotaan, pengendali
2010 Jo. Undang-Undang Nomor 26
pencemaran dan kerusakan tanah, air
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
dan udara, tempat perlindungan plasma
Tersedianya
nuftah dan keanekaragaman hayati dan
Kawasan Perkotaan, artinya bahwa baik
pengendali tata air serta tak ketinggalan
Pemerintahan
Propinsi
sebagai sarana estetika kota.
Pemerintahan
Kabupaten/Kota
pengamanan
Ruang
terbuka
hijau
juga
memiliki
Ruang
ketaatan
Terbuka
hukum
Hijau
maupun harus
terhadap
membawa begitu banyak manfaat yang
perintah dari Peraturan yang derajatnya
terkandung. Mulai dari sarana untuk
lebih tinggi. Hal ini apabila dihubungkan
mencerminkan
dengan keberadaan Ruang Terbuka
identitas
menumbuhkan
rasa
daerah, dan
Hijau Kawasan Perkotaan dari mulai
meningkatkan prestise daerah, sarana
tingkat peraturan daerah, perencanaan,
ruang evakuasi untuk keadaan darurat,
pelaksanaan,
sebagai sarana penelitian, pendidikan
kawasan perkotaan untuk menyediakan
dan
ruang terbuka hijau sesuai ketentuan
penyuluhan,
bangga
memperbaiki
iklim
mikro hingga meningkatkan cadangan
peraturan
oksigen
setiap
di
perkotaan
ketinggalan
dan
bermanfaat
tak
dan
pengendalian
perundang-undangan
pemerintahan
yaitu
Kabupaten/Kota
bagi
wajib menyediakan kawasan terbuka
ekonomi
lahan
hijau kawasan perkotaan yang ideal
terkandung
pula
adalah 30 % dari luas wilayah. Hampir
sosial
disemua kota besar di Indonesia, Ruang
seperti sebagai sarana rekreasi aktif dan
terbuka hijau saat ini baru mencapai
pasif serta interkasi sosial atau sebagai
10% dari luas kota.
meningkatkan perkotaan. manfaat
nilai
Bahkan
yang
lebih
bernilai
sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja,
dewasa
dan
manula.
Bisa
DAFTAR PUSTAKA
dibilang kebutuhan akan adanya ruang semacam ini di kota-kota besar tak hanya sekedar perlu namun kebutuhan.
Budihardjo, Eko, & Djoko Sujarto, Kota Berkelanjutan, Alumni, Bandung, 1999. Budi Sudjiono dan Doddy Rusdianto, Manajemen Pemerintahan Federal, 144
Citra Mandala Pratama, Jakarta, 2003. Daniel Murdiyarso, Konvensi Perubahan Iklim, Kompas, Jakarta, 2003. Dardak, Hermanto, Peran Penataan Ruang Dalam Mewujudkan Kota Berkelanjutan di Indonesi, Direktorat Jenderal Penataan Ruang-Departemen Pekerjaan Umum, 2006.
Noer Pauzi, Otonomi Daerah Sumber Daya Alam Lingkungan, Lipera Pustaka Utama. Jakarta, 2003. Otto Soemarwoto, Hukum Lingkungan, Bina Cipta, Bandung 1997. Rustam Hakim, Arsitektur Lansekap,Manusia, Alam dan Lingkungan, penerbit Bina Aksara Jakarta, 2004 Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya, 2000.
Daud Silalahi, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Alumni Edisi Revisi, Bandung, 1996. Emil Salim, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, LP3ES, Cetakan Keenam, Jakarta, 1993. ---------, Lingkungan Hidup dan Pembangunan, Mutiara Sumber Widya, Cetakan 10, Jakarta, 1995. Hasni, Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008. Hermin Hediati Koeswadji, Hukum Pidana Lingkungan, Citra Adotya Bakti, Bandung 1993. Jonni Purba, Pengelolaan Lingkungan Sosial, Yayasan Obor Indonesia dan Kantor Menteri Lingkungan Hidup, Jakarta, 2005. Koesnadi Hardjosoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Cetakan ke tujuh, Yogyakarta, 1993. ______, Hukum Perlindungan Lingkungan, Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1991.
145
146
