Pembangunan Bandara di Indonesia dan Rezimentasi Neoliberalisme: Tantangan bagi Subject, Society & Soil Di sampaikan dalam Diskusi PUSHAM UII: Potret HAM dalam Sengketa Tanah Bandara Rabu, 21 Desember 2016, 13.00-17.00
AB. Widyanta, MA
KONDISI TERKINI (1) Tanggal/Bln/Tahun
Liputan/Berita/Momen
2 September 2016
Angkasa Pura dan Pemerintah Mulai Persiapan Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Bandara Kulonprogo
12 September 2016
Pemda DIY Siapkan Menoreh sebagai Destinasi Pariwisata Jelang Beroperasinya Bandara Kulonprogo
13 September 2016
Pemkab Kulonprogo Siapkan Pendampingan Bagi Warga Terdampak Bandara
14 September 2016
Hari Ini, Pembayaran Ganti Rugi Warga Terdampak Bandara Mulai Dilakukan
14 September 2016
Angkasa Pura I Siapkan Duit Rp4,146 Triliun untuk Ganti Rugi, Sri Purwantini "Kebagian" Rp13 Miliar
14 September 2016
Mendadak Kaya Terima Duit Miliaran Rupiah, Puluhan Warga Terdampak Bandara Sudah Pesan Mobil Anyar
20 September 2016
Harga Tanah Relokasi Bervariasi, Anton Fasilitasi Rembugan Warga
20 September 2016
Pengosongan Lahan Dalam Waktu Sebulan Memberatkan Warga Terdampak
21 September 2016
Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Bandara Kulonprogo Dihentikan Mendadak
22 September 2016
Proses Pembayaran Ganti Rugi Lahan Terdampak Bandara Kulonprogo Kembali Dilanjutkan
28 September 2016
Pembayaran Ganti Rugi Tahap I Mundur, Ground Breaking Bandara Kulonprogo Terancam Molor
30 September 2016
Angkasa Pura Sosialisasikan Kesiapan Bandara ke Tribun Jogja
KONDISI TERKINI (2) Tanggal/Bln/Tahun
Liputan/Berita/Momen
10 Oktober 2016
Realisasi Ganti Rugi Lahan Terdampak Bandara Baru Rp 2 Triliun
11 Oktober 2016
Terima Ganti Rugi Bandara, Ramai-ramai Mendaftar Haji
17 Oktober 2016
Pembebasan Lahan untuk Bandara Baru Kulonprogo Ditarget Tuntas Bulan Depan
19 Oktober 2016
Pembayaran Ganti Rugi Lahan Bandara Kulonprogo Dilanjut Pekan Depan
20 Oktober 2016
Amankan Aset Calon Bandara Kulonprogo, PT Angkasa Pura Manfaatkan Peran Polisi
1 November 2016
Rencana Relokasi Warga Terdampak Bandara Kulonprogo Belum Tuntas
1 November 2016
Yogyakarta Diperkirakan Bakal Dilalui 20 Juta Penumpang Udara
2 November 2016
Warga Terdampak Bandara Kulonprogo Pilih Direlokasi Pemda (518 warga terdampak Bandara Kulonprogo)
4 November 2016
Jumlah Anggotanya Kian Menyusut, WTT Tetap Bertahan dan Solid Tolak Pembangunan Bandara
10 November 2016
Warga Penolak Bandara Gelar Orasi Tolak Studi Amdal saat Konsultasi Publik Amdal di Temon
10 November 2016
Tim Amdal Bandara Kulonprogo Hanya Undang Perwakilan Warga untuk Serap Aspirasi
10 November 2016
Ini Tanah yang Disiapkan untuk Relokasi Warga Terdampak Bandara Kulonprogo
KONDISI TERKINI (3) Tanggal/Bln/Tahun
Liputan/Berita/Momen
14 November 2016
Angkasa Pura Beri Pelatihan Kewirausahaan Warga Terdampak Bandara
17 November 2016
Maret 2017 Mendatang, Area Bandara Kulonprogo Harus Bebas dari Warga
22 November 2016
Massa WTT Geruduk PN Wates
2 Desember 2016
BPN Yogyakarta Kebut Penyelesaian Ganti Rugi Lahan Milik Institusi
16 Desember 2016
Lahan PAG Terdampak Bandara Digugat ke Pengadilan
20 Desember 2016
Bandara Kulonprogo Dijadwalkan Resmi Beroperasi pada Juni 2019 Mendatang
NYIA – MASTER PLAN
http://www.aga-letiste.cz/en/references/architecture-and-urbanism/
SITEPLAN NYIA
LUAS TANAH YANG DIPERLUKAN Estimasi awal: Obyek luas tanah yang diperlukan untuk pembangunan “New Yogyakarta International Airport” (NYIA) seluas ± 627 Ha. Estimasi awal: kawasan meliputi 5 (lima) desa, yakni : Jangkaran, Sindutan, Palihan, Kebonrejo, dan Glagah, terdiri dari ± 2.465 Orang Warga Terdampak. Rincian sebagai berikut:
Realisasi:Pembangunan NYIA membutuhkan total Tanah seluas 587,26 hektare (ha). Luasan itu, merupakan hasil realisasi fisik pengukuran keliling calon lokasi bandara baru dengan total 3.444 bidang. Realisasi: harga ganti rugi tanah terendah warga terdampak sebesar Rp600.000/m2. Sedangkan harga tanah kas desa sesuai dengan hasil dari tim appraisal dihargai sekitar Rp930.000/m2 (Janten), Rp1,1juta/m2 (Kebonrejo).
ALASAN PEMBANGUNAN NYIA Kapasitas bandar udara ini sudah MELEBIHI AMBANG BATAS. Kapasitas Terminal Bandara Adisucipto tidak lagi sebanding dengan pertumbuhan jumlah penumpang yang kapasitasnya hanya 1,2 juta penumpang/ tahun Lonjakan penumpang di setiap tahunnya terperinci dalam tabel berikut: Tahun
Jumlah Penumpang
2011
4,3 juta penumpang/ tahun
2012
4,9 juta penumpang/ tahun
2013
5,7 juta penumpang/ tahun
2014
6,2 juta penumpang/ tahun
2015
6,8 juta penumpang/ tahun
2016
6,5 juta orang (per november 2016)
MELACAK BASIS KEBIJAKAN
Publik Private Partnerships – Infrastructure Projects in Indonesia, 2010-2014, hlm.vii.
“MENJAGA MOMENTUM PERTUMBUHAN”
Magazine media internal pt angkasa pura i (persero) edisi maret-april 2015, hlm. 10-11
PARA “PENJAGA PERTUMBUHAN”
Magazine media internal pt angkasa pura i (persero) edisi Juli-Agustus 2015, hlm. 22-23
Magazine media internal pt angkasa pura i (persero) edisi maret-april 2015, hlm. 16,33
ARENA/PENJAGA LAIN “PERTUMBUHAN”
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1656761
ARENA/PENJAGA LAIN “PERTUMBUHAN”
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1656761
KONSEKUENSI PEMBERLAKUAN ASEAN OPEN SKY TAHUN 2015
Maraknya pembangunan Bandara di Indonesia sebagai berikut:
Minangkabau (Padang), Bandara Hasanuddin (Makassar), Bandara Adi Sumarmo (Solo), dan Bandara Badaruddin (Palembang), pengembangan Bandara Soekarno-Hatta (Jakarta), pengembangan Bandara Adisutjipto (Yogyakarta), Bandara Ahmad Yani (Semarang), Bandara Ngurah Rai (Bali); pengembangan Bandara Tjilik Riwut (Palangkaraya, Kalimantan Tengah), dan pengembangan Bandara Dewandaru di Karimun Jawa. Pembangunan NYIA (Kulonprogo, Yogyakarta), pembangunan Bandara Kertajati (Majalengka, Jawa Barat), Bandara Singkawang (Kalimantan Barat), Bandara Banten Selatan, Bandara Baru Bali (Bali Utara), dan Bandara Baru Samarinda (Kalimantan Timur).
BEBERAPA CATATAN Bagaimanakah peta jalan politik kesejahteraan warga negara hendak diwujudkan ketika negara, aparatus negara, dan masyarakat sipil telah mengalami rezimentasi neoliberalisme sehingga menjadi subyek-subyek yang jinak (docile), tunduk/patuh (obedient) pada kuasa pasar? Teguhnya pilihan jalan neoliberal rezim pemerintahan SBY maupun Jokowi saat ini mewariskan perangkap persoalan yang gigantis bagi bangsa ini ke depan (terutama kaum lemah, miskin, terpinggirkan dan termarjinalkan). Demi mengejar janji besar tentang pertumbuhan ekonomi dari Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investement) yang akan membawa kesejahteraan warga, pemerintah Indonesia membuka pasar selebar-lebarnya. Pilar-pilar kedaulatan berupa regulasi-regulasi pro rakyat pun diruntuhkan dan diganti dengan regulasi-regulasi yang ramah pasar (market friendly). Perekonomian rakyat tak lagi dilindungi, didukung, apalagi diurus negara. Pemerintah teknokratisneoliberal mengeksploitasi sumber daya vital milik publik (Wibowo, 2010:133; Mander & Korten, 2001: v; IFG, 2003:16). Brutalitas fundamentalisme pasar telah mengakibatkan “economic genocide” (Chossudovsky, 1997:37).
BEBERAPA CATATAN
Penguatan program sertifikasi tanah mesti dibaca sebagai proses akselerasi privatisasi tanah/lahan warga maupun masyarakat adat. Dominasi kekuatan poros pasar atas badan publik dan komunitas akan selalu menjadi batu sandungan terbesar bagi terwujudnya kesejahteraan publik (the pursuit of public welfare). Kekarutmarutan sistem perekonomian semacam ini akan memposisikan sekelompok besar warga di lapis terbawah—kaum petani, nelayan, buruh, para pekerja sektor informal, dll—sebagai tumbal “post-pembangunanisme” atau “neoliberalisme”. Alih-alih menciptakan kesejahteraan warga, liberalisasi pasar justru, meminjam ungkapan Sklair, menciptakan dua krisis sekaligus yaitu krisis polarisasi kelas (the crisis of class polarization) dan krisis ekologi (ecological unsustainability).
PERTANYAAN UNTUK KITA SEMUA
Seperti apakah formulasi dan implementasi kebijakan pemerintah untuk melindungi warganya dari sergapan kolonisasi pasar yang brutal itu? Seperti apa langkah tegas pemerintah untuk melenyapkan beragam praktik kejahatan koporat? Bagaimana pemerintah membangun sistem monitoring yang efektif dan berkelanjutan terhadap akuntabilitas korporasi? Bagaimana pula strategi pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan berbagai sumber daya produktif agar membawa kemaslahatan bagi kesejahteran warga? Lantas, apa saja skema kompensasi pemerintah bagi komunitas warga atau masyarakat adat yang selama bertahun-tahun menjadi korban kejahatan korporat?
TERIMAKASIH
