PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KELAS IA PADANG Mardatilah 1 , Yansalzisatry 1 , Desmal Fajri 2 1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta E-mail :
[email protected] 1 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Abstract In Code Number 1 Year 1974 connubial Section 1 express that marriage is tying born spiritual between a woman and man as wife husband with a purpose to form family household everlasting and happy pursuant to believing in one god. Thereby marriage is ever expected to take place happily and is everlasting, but in a condition and certain situation of divorce represent matter, which cannot avoid by as a fact. Divorce is event of law to bring various legal consequences, one of them is to relating to community property in marriage. in the writing of this paper the authors propose several problems namely : (1) how the implementation of the division of joint property in the religious court class IA Padang? (2) whether the constraints faced by the religious court judges class IA Padang?. in writing this paper the author conducted a study using a socio-juridical approach, the research focuses on the research in the field to obtain primary and secondary data. Data collection techniques used were interviews and document research. Data obtained in the field were analyzed qualitatively. of the results of research by the author to the conclusion that, (1) implementation of the division of joint property in religion class IA Padang trial in accordance with code number 1 year 1974 and a compilation of Islamic law, (2) constraints faced by the judge is the lack of evidence of the parties in the suit. Key words : Community Property, Divorce, Courts Pendahuluan Perkawinan amat penting dalam kehidupan
manusia.
Dengan
jalan
suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi
perkawinan yang sah, pergaulan laki-
kehidupan
laki dan perempuan terjadi secara
merupakan
terhormat sesuai kedudukan manusia
manusia.
sebagai makhluk yang berkehormatan. Perkawinan keluarga
juga besar
menyatukan dalam
dua
jalinan
keluarga
dan
kelangsungan
sekaligus hidup
Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor
1
Perkawinan
Tahun
1974
(selanjutnya
tentang disingkat
persaudaraan. Pergaulan hidup berumah
dengan UU No 1 / 1974 ) , perkawinan
tangga dibina dalam suasana damai,
adalah ikatan lahir batin antara seorang
tenteram dan rasa kasih sayang antara
pria dengan seorang wanita sebagai 1
suami istri dengan tujuan membentuk
pasal tersebut di atas, namun penulis
keluarga (rumah tangga) yang bahagia
ingin
dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
implementasi pembagian harta bersama
Maha Esa.
dalam
mengetahui
bagaimana
kenyataan
sesungguhnya.
memenuhi
kebutuhan
Berdasarkan
perkawinan
diperlukan
diuraikan di atas, maka penulis tertarik
harta, harta dalam perkawinan terbagi
untuk melakukan penelitian tentang
atas dua macam, yaitu harta bawaan dan
penyelesaian harta bersama
harta bersama.
perceraian di Pengadilan Agama Kelas
a.
IA Padang.
Untuk hidup dalam
Harta bawaan adalah harta benda yang
diperoleh oleh masing-
warisan
,harta
penguasaan sepanjang
dibawah
masing-masing para
pihak
tidak
Harta
telah
akibat
Dalam
penulisan
melakukan
ini,
penulis
penelitian
menggunakan
jenis
dengan
penelitian
yuridis
sosiologis yaitu penelitian yang melakukan pendekatan masalah melalui penelitian
menentukan lain. b.
yang
Metodologi
masing suami istri seperti hadiah atau
hal-hal
bersama
adalah
hukum dengan melihat norma hukum yang
harta yang
berlaku dan menghubungkannya dengan
diperoleh selama perkawinan.
fakta yang ada dalam masyarakat. Di
Bila
samping itu penelitian perpustakaan juga
perkawinan
perceraian
maka
putus harta
karena bersama,
dilakukan
untuk
mendapatkan
data
menurut Pasal 37 UU No 1 / 1974
sekunder yaitu data yang diperoleh dari
diatur
hasil penelitian perpustakaan yaitu, buku-
menurut
hukumnya
masing-
masing. Selain dalam Undang-undang
buku,
perkawinan,
lainnya. Penulisan skripsi ini bersifat
mengenai
harta
benda
undang-undang
dokumen
bersama juga diatur dalam Kompilasi
deskriptif
Hukum Islam yaitu Pasal 97 yang
menggambarkan
menyebutkan , janda atau duda cerai
terperinci tentang bagaimana pembagian
hidup masing-masing berhak seperdua
harta bersama akibat terjadi perceraian di
dari harta bersama sepanjang tidak
Pengadilan Agama Kelas IA Padang.
ditentukan
lain
dalam
perjanjian
perkawinan.
Bahan
karena
dan
penelitian
secara
yang
lengkap
digunakan
ini dan
dalam
penelitian ini menggunakan data primer,
Meskipun mengenai pembagian
yaitu data yang diperoleh melalui hasil
harta bersama telah diatur dalam pasal-
penelitian lapangan melalui wawancara 2
dengan responden dan informan. Teknik
Sumber data: Pengadilan Agama
pengumpulan data yang dipakai dalam
Kelas IA Padang, 26 Agustus 2013
penulisan ini adalah wawancara dan studi dokumen.
Wawancara
teknik
bahwa kasus perceraian yang terjadi
melakukan
pada Tahun 2010 sebanyak 354 kasus
tanya jawab secara lisan dengan responden
perceraian. Pada Tahun 2011 sebanyak
dan juga informan. Studi dokumen adalah
393 kasus perceraian, dan Tahun 2012
teknik pengumpulan data dengan cara
sebanyak 554 kasus perceraian. Setiap
mempelajari
atau
tahun diketahui adanya peningkatan
literatur-literatur yang ada terdiri dari
persentase yang cukup banyak pada
perundang-undangan,
kasus perceraian.
pengumpulan
data
yaitu
Pada table di atas, dapat dilihat
dengan
bahan
kepustakaan
buku-buku
yang
berkaitan dengan masalah yang diteliti.
Dari
1.301
jumlah
kasus
Analisis dalam penelitian ini menggunakan
perceraian yang terjadi di Pengadilan
analisis
kualitatif
Agama
dengan
mulai
yaitu
analisis
pemahaman
data
Padang
tersebut
diantaranya
terhadap
terdapat beberapa kasus yang diikuti
masalah yang akan diteliti, setelah itu
dengan gugat pembagian harta bersama.
ditarik kesimpulan yang menggambarkan
Adanya gugat pembagian harta bersama
hasil penelitian dan diuraikan dalam
itu disebabkan karena pembagian harta
bentuk kalimat.
bersama itu tidak dapat dilakukan sendiri
Hasil dan Pembahasan
oleh para pihak, sehingga diperlukan
Pada Pengadilan Agama Kelas IA
penyelesaian melalui pengadilan.
Padang, kasus perceraian dari tahun ke
Berdasarkan wawancara penulis
tahun mengalami peningkatan. Perceraian
dengan ibu Helmawati Khas, Hakim
tidak hanya diajukan oleh suami, namun
Pengadilan Agama Kelas IA Padang,
banyak juga yang diajukan oleh istri. Hal
Faktor-faktor yang melatar belakangi
tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah
diajukannya
ini.
pembagian harta bersama adalah: Tabel1
1.
Kasus perceraian yang telah diputus dari Tahun 2010 s/d 2012 di Pengadilan Agama Kelas IA Padang No
Tahun
Cerai Gugat
Cerai Talak
Jumlah
1
2010
247
107
354
2 3
2011 2012
274 340
119 214
393 554
permohonan
gugatan
Kedua belah pihak atau salah satunya membutuhkan harta bersama.
2.
Kedua
belah
membagi
pihak
harta
tidak
tersebut
mau secara
sukarela. 3.
Salah satu pihak berniat tidak baik atau menguasai harta bersama atau 3
tidak membagi kepada pasangannya
bukti
yang ada seperti sertifikat
yang dicerai.
maupun
kwitansi
Di Pengadilan Agama Kelas IA
tersebut,
serta
pembelian
benda
dukung
dengan
di
Padang, dari tahun 2010 s/d 2012
keyakinan hakim. Dengan demikian
terdapat 39 kasus pembagian harta
hakim dapat mengetahui mana harta
bersama.
bersama dan mana harta bawaan.
Dari
keseluruhan
kasus
pembagian harta bersama yang terjadi,
Setelah dapat ditentukan harta yang
ada yang pengajuannya pembagian
termasuk harta bersama, maka tugas
harta
dilakukan
secara
hakim selanjutnya adalah menilai harga
bersamaan dengan pengajuan
proses
dari harta tersebut. Untuk menentukan
perceraian dan ada yang diajukan
nilai harga benda dalam harta bersama
setelah proses perceraian terjadi. Hal
hakim menilai benda tersebut dengan
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
taksiran harga jual pada saat gugatan
bersama
diajukan ke pangadilan. Setelah menilai Tabel 3 Kasus pembagian harta bersama yang telah dieksekusi dari Tahun 2010 s/d 2012 di Pengadilan Agama Kelas IA Padang No
Tahun
Bersama
Setelah
Juml
perceraian
perceraian
ah
1
2010
9
4
13
2
2011
12
5
17
3
2012
7
2
9
Sumber data: Pengadilan Agama Kelas IA Padang, 26 Agustus 2013.
Dari
kasus
pembagian
harta
bersama yang terjadi, hal yang harus dilakukan oleh hakim pertama kali adalah menentukan atau memisahkan antara harta bawaan dengan harta bersama yang selama ini menjadi harta perkawinan. Pemisahan antara harta bawaan dan harta perkawinan tersebut dapat dilakukan oleh hakim dengan cara mendengarkan keterangan tergugat dan penggugat, keterangan saksi, serta alat
benda kemudian dilakukan pembagian harta bersama hakim terlebih dahulu meminta kesepakatan kepada kedua belah
pihak
dalam
memutuskan
pembagian harta bersama. Dalam hal seperti
itu,
hakim
hanya
menjadi
perantara dalam melakukan pembagian harta sebelum akhirnya memutuskan pembagian apabila
harta hakim
bersama. tidak
Namun mendapat
kesepakatan dari kedua belah pihak dalam melakukan pembagian
harta
bersama, maka hakim akan mengambil keputusan
sendiri
berdasarkan
kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan dengan keadilan. Dalam
penyelesaian
perkara
pembagian harta bersama sebagai akibat perceraian yang telah diputus, Hakim
4
mengalami
suatu
kendala
sebagai
bersama,
berikut : 1.
2.
selanjutnya
yang
ditentukan adalah menentukan nilai
Para pihak tidak mempunyai bukti
harga benda dalam harta bersama.
yang lengkap tentang harta bersama
Hakim menilai harga benda tersebut
dan harta bawaan. Untuk mengetahui
dengan taksiran harga jual pada saat
secara jelas pembagian harta bersama
gugatan
dan harta bawaan tersebut harus ada
Setelah minilai harga benda kemudian
bukti yang kuat seperti kwitansi,
hakim melakukan pembagian harta
sertifikat, akta. Dari bukti-bukti yang
bersama.
Dalam pembagian harta
ada, maka dapat diketahui tanggal dan
bersama
hakim
waktu apakah harta tersebut diperoleh
meminta
kesepakatan
setelah
dalam memutuskan pembagian harta
atau
sebelum
terjadi
diajukan
kepengadilan.
terlebih
dahulu
para
pihak
perkawinan.
bersama. Namun apabila hakim tidak
Untuk pembagian harta bersama yang
mendapat kesepakatan dari para pihak
berbentuk tanah yang berbidang dan di
dalam melakukan pembagian harta
tempat yang berbeda-beda, sangat sulit
bersama,
menentukan bagian masing-masing,
mengambil
walaupun telah dilakukan pembagian
berdasarkan kemaslahatan bagi kedua
masing-masing tapi para pihak tidak
belah pihak dan dengan keadilan.
puas terhadap pembagian tersebut dan
2.
maka
hakim
keputusan
akan sendiri
Kendala-kendala yang sering muncul
juga ukuran luas tidak sesuai dengan
dalam pelaksanaan pembagian harta
sertifikat, dan batas tanah tidak jelas.
bersama yaitu: a. Para pihak tidak mempunyai bukti
Kesimpulan Berdasarkan uraian di atas maka Penulis menarik beberapa kesimpulan
yang lengkap tentang harta bersama dan harta bawaan. b. Untuk pembagian harta bersama
sebagai berikut : 1.
maka
Pertama-tama yang dilakukan oleh
yang
hakim
berbidang dan di tempat yang
adalah
menentukan
mana
berbentuk
tanah
diantara harta perkawinan itu yang
berbeda-beda
merupakan harta bawaan dan harta
menentukan bagiannya, di samping
bersama,
bukti
itu ada tanah yang ukuran luasnya
kepemilikan seperti akta pembelian
tidak sama dengan sertifikat dan
atau kwitansi. Setelah dapat diketahui
batas tanah yang tidak jelas.
dengan
melihat
sangat
yang
sulit
yang mana harta bawaan dan harta 5
Daftar Pustaka A. Buku-buku Ahmad Rofiq, 2003, Indonesia, Raja Jakarta. Asro Sosroatmojo, perkawinan di Bintang, jakarta.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Hukum Islam di Grafindo Persada, 1981, Hukum Indonesia, Bulan
Bambang Sunggono, 1997, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafika, jakarta. Hilman Hadikusuma, 1990, Perkawinan Indonesia, Maju, Bandung.
Hukum Mandar
K.
Hukum Ghalia
Watjik Saleh, 1980, Perkawinan Indonesia, Indonesia, Jakarta.
Moh
Idris Ramulyo, 1995, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Sinar Grafika, jakarta.
Rahmadi Usman, 2006, Asapek – Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan, Sinar Grafika, jakarta. Sayuti
Thalib, 1974, Hukum Kerkeluargaan Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta.
Subekti, 1985, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta. Soedarsono, 2002. Hukum Perkawinan Nasional, rhineka cipta, Jakarta. Suedharya Soimin, 2002, Hukum orang dan keluarga, sinar grafika, Jakarta. B.
Peraturan Perundang- undangan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam C.
Sumber Lain
Pengertian-perceraian// http://ahmadefendy.blogspot.com/2 010/03/.html, diakses 7 Desember 2012, jam. 21.30 WIB. Rukun-dan-syarat-pernikahan-menurutkhi-kompilasi-hukum-islam http://mihwanuddin.wordpress.com , diakses 7 Desember 2012, jam 21.00 WIB. Macam-macam-perkawinan-arti-dantujuan-perkawinan-menurutundang-undangperkawinan//http://bangkusekolahid.blogspot.com/2012/09/.htm, diakses 22 desember 2012, jam 7.00 WIB. Harta-bersama// http://masrokhinsadja.blogspot.com /2008/07/.html, diakses 8 Desember 2012, jam. 20.00WIB. Putusnya-perkawinan http://freeblog panen.blog spot.com/2010/03/.html, diakses 4 Januari 2013, jam. 21.00 WIB putusnya-perkawinan-berdasarkanhukum;islam http://ardychandra.wordpress.com/2 008/09/06/.htlm, diakses 4 Januari 2012, jam 20.00 WIB.
Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama 6
7
