Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies (JIPAGS)
p-issn: 2549-0435 e-issn: 2549-1431
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PENILAIAN KINERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KOTA BANDUNG Novie Indrawati Sagita Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Padjadjaran Jalan Ir. Soekarno KM. 21, Jatinangor, Kabupaten Sumedang Email:
[email protected] Abstract The performance of public services in both distric or sub-district are being concern of many people, because of the services didn’t satisfy the public. Begin from the service procedures are confused, the obscurity of service information, and the weakness of territorial database (such as population data, economic growth, and territorial potential), became one of the benchmarks of the low assessment of the performance of district and sub-districts. The weakness of quality services and the district or sub-district database, the mayor of Bandung City difficult to make decision or policy about regional development plan and the society empowerment according to the target. Due to the existence of the problem, the general Administration Section of Regional Secretariat of Bandung City made innovation in the form of performance assessment application of district and subdistrict based on information technology, namely Assessment Information System (SIP kecamatan dan kelurahan). Through this application, district and sub district are required to report periodic performance achievements, uploading territorial data, administrative activities and community empowerment activities that have been implemented. The Application of SIP give the opportunity to the society participation to assess the district and sub district performance by online. This research used the descriptive qualitative method. Research data are obtained from the observation, interview, and secondary data which is relevant to the research. The result describe that public administration implementation based on information technology has facilitated the government of Bandung City in conducting performance assessment thus encouraging district and sub-district to continuously improve their performance based on the efficiency, effectiveness, transparency and accountability of public services. Through SIP application, target of 66,7% district and 53,64% sub district have good performance in 2016 could be achieved. Keywords: Performance Assessment, performance achievement, public service, information technology pembangunan.
Pendahuluan
Pelimpahan
sebagian
Otonomi daerah sudah menjadi prinsip
kekuasaan dan kewenangan kepada daerah
dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di
mengandung konsekuensi bahwa pemerintah
Indonesia. Dengan diterapkannya otonomi
daerah harus mampu menunjukkan kinerja
daerah,
memberikan
sebaik mungkin untuk melayani kebutuhan
wewenangnya
masyarakat di daerahnya. Pemerintah daerah
menyelenggarakan
dalam menyelenggarakan tugasnya secara
sebagian kepada berbagai
pemerintah
pusat
kekuasaan daerah
dan
untuk
urusan
pemerintahan
dan
efektif dan efisien membentuk unit-unit kerja
182
Sagita, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penilaian
(perangkat daerah) agar dapat melayani
h. melaksanakan Urusan Pemerintahan
masyarakat sesuai dengan tugas pokoknya
yang menjadi kewenangan Daerah
masing-masing. Pasal 209, Undang-Undang
kabupaten/kota yang tidak
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat
Daerah,
Daerah kabupaten/kota yang ada di
disebutkan
bahwa
kecamatan
merupakan salah satu perangkat daerah yang
Kecamatan; dan;
bertugas membantu kepala daerah dan DPRD
i. melaksanakan tugas lain sesuai
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
dengan ketentuan peraturan
yang
daerah.
perundang-undangan.
wilayah
Disamping
menjadi
Kecamatan
kewenangan
adalah
bagian
dari
tugas
kecamatan
camat yang berada di bawah dan bertanggung
kewenangan
jawab
menjalankan sebagian urusan pemerintah
bupati/walikota
melalui
mendapat
diatas,
kabupaten/kota yang dipimpin oleh seorang
kepada
juga
pokok
pelimpahan
bupati/walikota
sekretaris daerah. Lebih lanjut disebutkan
daerah,
pada pasal 225 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
2014, camat mempunyai tugas :
Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi
a. menyelenggarakan urusan
b.
sebagaimana
untuk
tercantum
dalam
Terpadu Kecamatan atau disingkat dengan
pemerintahan umum;
PATEN. Berdasarkan peraturan ini,
mengoordinasikan kegiatan
memperoleh
pendelegasian
pemberdayaan masyarakat;
wewenang
bupati/walikota
c. mengoordinasikan upaya
camat
sebagian untuk
melaksanakan pelayanan bidang perijinan
penyelenggaraan ketenteraman dan
maupun
ketertiban umum;
diselenggarakannya
d. mengoordinasikan penerapan dan
non
mewujudkan
penegakan Perda dan Perkada;
perijinan.
Maksud
PATEN
kecamatan
dari untuk
sebagai
pusat
pelayanan masyarakat dan menjadi simpul
e. mengoordinasikan pemeliharaan
pelayanan
bagi
kantor/badan
pelayanan
prasarana dan sarana pelayanan
terpadu di kabupaten/kota, sehingga dapat
umum;
meningkatkan
f. mengoordinasikan penyelenggaraan
efektivitas
kualitas, pelayanan
efisiensi, publik.
dan Namun
kegiatan pemerintahan yang dilakukan
demikian, pelaksanaan tugas diatas tidak akan
oleh Perangkat Daerah di Kecamatan;
terselenggara baik dan memuaskan apabila
g. membina dan mengawasi
tidak didukung dengan kinerja kecamatan
penyelenggaraan kegiatan Desa
yang lebih baik. Dalam pencapaian kinerja
dan/atau kelurahan;
kecamatan pula, perlu dukungan kelurahan 183
JIPAGS, Volume 01 Nomor 02 Juli Tahun 2017, 182 - 197
sebagai bagian dari perangkat kecamatan
informasi maupun pengaduan masyarakat.
yang bertugas membantu pelaksanaan tugas-
Kemudian,
tugas camat dan membantu pelaksanaan
membuat aplikasi pengaduan masyarakat
sebagian
secara online yang bekerjasama dengan
wewenang
dan
urusan
yang
dilimpahkan kepada camat.
aplikasi
pemerintah
lapor.go.id
Kota
(yang
Bandung
digagas
oleh
Jauh sebelum reformasi dan penerapan
pemerintah pusat). Selanjutnya, Pemerintah
otonomi daerah, kinerja pelayanan pemerintah
Kota Bandung membangun sebuah inovasi,
selalu mendapatkan sorotan dan kritik dari
yang memadukan aplikasi penilaian kinerja,
masyarakat baik di tingkat pusat, lokal
pelayanan
maupun
hingga
pengaduan masyarakat dalam satu aplikasi
kelurahan/desa. Kritikan mengenai buruknya
yang bernama Sistem Informasi Penilaian.
kinerja pelayanan kecamatan dan kelurahan
Melalui SIP ini, Pemerintah Kota Bandung
juga dialami Pemerintah Kota Bandung. Diera
dapat memantau kinerja dan produktivitas
keterbukaan informasi publik dan pesatnya
pelayanan
perkembangan
informasi,
kecamatan dan elurahan, sehingga pimpinan
melakukan
dapat memberikan penilaian secara langsung
berbagai inovasi pelayanan yang semakin
terhadap kinerja mereka dan masyarakat dapat
memudahkan dan meningkatkan kinerja yang
juga memberikan penilaian atas kualitas
lebih baik. Salah satu upaya peningkatan
pelayanan yang mereka dapatkan.
tingkat
pemerintah
kecamatan
teknologi
daerah
dituntut
kualitas pelayanan publik adalah dengan
(e-service),
publik
Pemanfaatan
hingga
yang
kanal
diselenggarakan
teknologi
informasi
menggunakan teknologi informasi. Sejak
dalam penyelenggaraan pelayanan publik
Ridwan Kamil terpilih sebagai Walikota
memang dinilai lebih efektif dan efisien
Bandung periode 2013-2018, ia bertekad
daripada pelayanan yang dilakukan secara
mewujudkan Kota Bandung sebagai kota
konvensional (manual). Penilaian kinerja
pintar
seluruh
melalui SIP berbeda dengan penilaian kinerja
penyelenggaraan administrasi dan pelayanan
yang dilakukan secara manual yang hanya
berbasis pemanfaatan teknologi informasi.
berbasis laporan tanpa bukti-bukti yang real.
(smart
Pada
city),
mulanya,
dimana
Kamil,
Melalui SIP, diharapkan kinerja kecamatan
membuka keran komunikasi langsung antara
dan kelurahan akan semakin baik yang mana
walikota dan seluruh pimpinan maupun
pelaksanaan
aparatur perangkat daerah, hingga kecamatan
dilakukan kecamatan dan kelurahan serta
melakukan
kualitas kinerjanya dapat langsung dipantau,
komunikasi
Ridwan
langsung
kepada
kegiatan-kegiatan
masyarakat melalui media sosial (facebook
sehingga
memudahkan
dan twiter) baik untuk kepentingan berbagi
kualitas
penyelenggaraan
184
walikota
yang
menilai
administrasi,
Sagita, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penilaian
ketersediaan
database,
produktivitas
kinerja diartikan sebagai pencapaian hasil
pelayanan di kewilayahan. Selain itu, aplikasi
pekerjaan atau aktivitas dalam kurun waktu
SIP,
tertentu.
memudahkan
memberikan
masyarakat
untuk
mengenai
kinerja
penilaian
Sedarmayanti
berpendapat
kecamatan/kelurahan.
bahwa
(1995:
76-77)
kinerja
sebagai
pencapaian hasil kerja merupakan sebuah
Peneliti tertarik melakukan penelitian
proses dari organisasi secara keseluruhan,
ini, karena Kota Bandung, melalui aplikasi
yang mana pencapaian kerja tersebut dapat
SIP, merupakan kota yang pertama kali
dibuktikan dan hasil pencapaian kerja tersebut
menerapkan penilaian kinerja kecamatan dan
dapat diukur berdasarkan standar-standar
kelurahan
informasi.
tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.
hanya memudahkan
Terdapat tiga jenis kriteria penilaian kinerja,
pemantauan kegiatan dan pelayanan publik
yakni people-based criteria, product-based
oleh kecamatan dan kelurahan, tetapi juga
criteria,
dapat memantau secara langsung bagaimana
People-based criteria merupakan penilaian
penilaian
kualitas
kinerja berdasarkan kemampuan pribadi,
kinerja kecamatan dan kelurahan di Kota
seperti kemampuan intelektual, keterampilan,
Bandung.
Oleh
peneliti
dan
mengajukan
pertanyaan
“apakah
criteria,
berbasis
teknologi
Aplikasi SIP tidak
masyarakat
mengenai
karena
itu, yaitu
dan
behaviour-based
pengalaman
kerja.
criteria.
Product-based
merupakan penilaian kinerja atas
penerapan aplikasi SIP mampu mendorong
dasar tujuan atau jenis luaran (output) yang
kinerja
yang
hendak dicapai. Sedangkan behaviour-based
semakin baik, dan apakah dengan penerapan
criteria merupakan penilaian kinerja yang
aplikasi SIP ini, target Pemerintah Kota
ditinjau dari banyak aspek baik dari aspek
Bandung
kepatuhan
kecamatan
untuk
dan
kelurahan
meningkatkan
kinerja
kecamatan dan kelurahan dapat terwujud?”
terhadap
berdasarkan
Kinerja atau istilah asing dikenal
hukum,
perilaku
etika,
individu
atau yang
diharapkan.
dengan “performance” menunjukkan kondisi
Pemanfaatan
teknologi
informasi
prestasi kerja, capaian hasil kerja atau
dalam penyelenggaraan pemerintahan kita
penampilan kerja (Sedarmayanti, 1995: 52).
kenal
Definisi kinerja secara lengkap sebagaimana
Menurut Palvia dan Sharma (2007) melalui e-
yang dinyatakan oleh Bernadian dan Russel
government memungkinkan masyarakat dapat
(1993: 379) yaitu : “performance is defined as
berinteraksi dan menerima layanan dari
the record of outcomes produced or a spesific
pemerintah lokal, daerah, maupun pusat
job function or activity during a specific time
selama 24 jam sehari 7 hari seminggu (dikutip
period”. Berdasarkan definisi tersebut maka
oleh Praditya, 2014: 131). Lebih lanjut 185
dengan
konsep
“e-government”.
JIPAGS, Volume 01 Nomor 02 Juli Tahun 2017, 182 - 197
menurut Palvia dan Sharma (2007) yang
teknologi informasi yang menjadi solusi
mengutip Backus, terdapat 3 tahap penerapan
penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Tabel Solusi E-Government Tahapan
Government to citizens
lokal/nasional 1: informasi (visi misi dan struktur organisasi, alamat, nomor telepon, undang-undang, peraturan, regulasi, berita pemerintahan). Tahap 2: mendownload form dari situs web pemerintah, dapat interaksi mengisi form, e-mail, grup diskusi (forum), poling, kuisioner, dan sebagainya. Tahap 3 : Situs web yang telah dengan transformasi dipersonalisasi akun personal yang terintegrasi untuk semua layanan. Tahap informasi
Government to bussiness informasi bisnis, alamat, nomor telepon, jam kerja, undangundang, peraturan, regulasi terkait bisnis.
Government to Government knowledge base (intranet), knowledge management (LAN).
mendownload form dari situs web, dapat mengisi form, email, , dan sebagainya.
e-mail, knowledge database interaktif, penanganan complain.
Situs web yang telah Basis dipersonalisasi dengan terintegrasi. akun personal yang terintegrasi untuk semua layanan bisnis
data
Sumber : Praditya, 2014: 132 Tahapan solusi e-government terdiri
transformasi,
situs
web
pemerintah
atas tahap informasi, tahap interaksi, dan
dipersonalisasi dengan akun personal yang
tahap transformasi. Pada tahap informasi,
terintegrasi dengan semua layanan, serta
pemerintah menyediakan informasi dengan
mengintegrasikan basis data pemerintahan
menerapkan knowledge base atau knowledge
(Praditya, 2014: 131-132).
management, sehingga informasi tersebut
Sedangkan model pengembangan e-
dapat diakses masyarakat dan dunia usaha
government sendiri ada beberapa subkategori
melalui
tahap
sebagaimana yang dinyatakan oleh Yildiz
interaksi, pemerintah menyediakan knowledge
(2007). Dalam tiap-tiap subkategori dari
database yang interaktif, sehingga dapat
model pengembangan e-government tersebut
melakukan
menunjukkan
dukungan
interaksi
internet.
Pada
dengan
masyarakat
maupun dunia usaha melalui situs (web) resmi
informasi
milik
karakteristik
pemerintah
dan
e-mail
seperti
arah dan
komunikasi, layanan
e-government,
konten
pemerintah, konsep
e-
menyediakan formulir yang dapat di unduh,
government yang dikembangkan, serta contoh
unggah,
menyampaikan
model
apapun
pengembangan e-government dapat dilihat
atau
keluhan,
pengisian,
laporan
atau
jenis
komunikasi yang dilakukan secara online. Pada
tahapan
ketiga
adalah
pengembangannya.
pada tabel di bawah ini.
tahapan 186
Model
Sagita, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penilaian
Tabel Model Pengembangan E-Government Arah Komunikasi Government to Government
Government to Citizen
Konten
Informasi dan Layanan Pemerintah
Government to Business
Karakteristik
Definisi
Komunikasi, koordinasi, standarisasi
e-Administration
Komunikasi, transparansi, akuntabilitas, keefektifan, keefisienan, standarisasi, produktivitas Komunikasi, kolaborasi, perdagangan (commerce)
e-Government
Contoh Pembangunan dan penggunaan data warehouse yang sama Website organisasi pemerintah, komunikasi e-mail antara masyarakat dengan aparat pemerintah
e-Government, e- e-procurement Commerce, eCollaboration
Sumber : Praditya (2014: 132)
Umum
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan metode
Sekretariat
Bandung
daerah
terhadap
Kota
data-data
kualitatif yang bersifat deskriptif, yakni
kewilayahan yang diunggah ke dalam
penelitian yang berupaya menggambarkan
aplikasi SIP.
suatu realita atau fenomena sosial yang nyata
Selain
observasi,
penulis
juga
dan detil dengan setting sosial secara natural,
melakukan wawancara dengan salah satu
kemudian berusaha menjelaskan bagaimana
aparatur kecamatan dan kelurahan, admin
fenomena atau realita sosial tersebut terjadi.
SIP,
Pada penelitian ini, penulis menggunakan
Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota
data primer dan data sekunder. Data primer
Bandung. Sedangkan data sekunder yang
adalah data yang diperoleh langsung dari hasil
diperoleh adalah data-data rekapitulasi yang
studi lapangan baik melalui observasi maupun
relevan dan sudah diolah mengenai kinerja
wawancara. Observasi dilakukan dengan dua
kecamatan
tahap, yaitu :
penilaian masyarakat dan data rekapitulasi
-
-
kasubbag
dan
kewilayahan
kelurahan,
Bagian
seperti
data
mengamati proses pengunggahan data
laporan kegiatan dan pencapaian kinerja yang
yang dilakukan aparatur kecamatan
diunggah kecamatan dan kelurahan di Kota
dan kelurahan ke dalam aplikasi SIP,
Bandung.
Kemudian,
mengamati
proses
Data-data tersebut kemudian diolah
verifikasi data yang dilakukan oleh aparatur
di
Bagian
dan dianalisis dengan cara, sebagai berikut:
Pemerintahan
187
JIPAGS, Volume 01 Nomor 02 Juli Tahun 2017, 182 - 197
-
Kategorisasi,
yakni
mengelompokkan diperoleh
-
camat dan lurah, selain itu sebagai media
kategori-
komunikasi dan pembinaan antara bagian pemerintahan
pemanfaatan
Bandung
teknologi kepuasan
informasi, masyarakat,
Sekretariat
dengan
Daerah
kewilayahan.
Kota
Penilaian
kinerja camat dan lurah melalui SIP Bandung
masalah dan kendala pelayanan.
Juara juga melibatkan masyarakat untuk
Seleksi, yakni tahapan yang dilakukan
sama-sama menilai kinerja pelayanan publik
dimana data-data yang ada diseleksi
di kewilayahan. Tata cara penilaian dilakukan
berdasarkan relevansi data dengan
dengan cara self assesment, yang mana
topik penelitian, serta menyeleksi
aparatur kecamatan dan kelurahan dituntut
data-data yang sesuai dengan kategori
untuk menyampaikan laporan secara online,
dan yang tidak.
dengan
Reduksi,
yakni
tahapan
mengunggah
setiap
bukti-bukti
yang
kegiatan pelayanan ke SIP Bandung Juara.
mengurangi
Hasil pelaporan di SIP Bandung Juara
beberapa data yang dianggap tidak
tersebut kemudian diverfikasi dengan cara tim
sesuai dengan kategori dan tidak
penilai melakukan kunjungan langsung ke
relevan dengan masalah penelitian
lapangan.
dengan
Intepretasi, yakni tahapan penafsiran atas
-
yang
data-data
berdasarkan
dilakukan
-
walikota untuk menilai pencapaian kinerja
kategori, misalnya kategori kinerja,
penilaian
-
tahap
data-data
yang
sudah
Kegiatan
ada
dengan
yang
indikator
diunggah
penilaian
yang
sesuai telah
(terseleksi) melalui teknik triangulasi,
ditetapkan. Ada 4 aspek utama yang dijadikan
dengan
penilaian kinerja camat dan lurah, yaitu (a)
membandingkan
serta
memadukan analisis antara data yang
kualitas pelayanan
ada, informasi dari sumber informan
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
dan telaah pustaka
(c) Ketertiban, Kebersihan, Keindahan, dan
Penarikan
kesimpulan,
tahapan
Lingkungan Hidup, Inovasi, kreativitas; dan
pengambilan kesimpulan atas hasil
(d) peningkatan Indeks kebahagiaan.
intepretasi dan analisis data penelitian.
Hasil dan Pembahasan SIP
(Sistem
Informasi
publik; (b) kinerja
Penilaian)
Bandung juara merupakan sistem informasi yang diberlakukan sejak Nopember 2015. SIP Bandung Juara berfungsi sebagai bahan 188
Sagita, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penilaian
Tabel Instrumen Penilaian Kinerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandung Indikator Penilaian Kecamatan Kelurahan Laporan Bulanan Kecamatan Laporan Bulanan Kelurahan - Persentase keluhan/pengaduan - Persentase keluhan/pengaduan pelayanan administratif yang pelayanan administratif yang ditindaklanjuti ditindaklanjuti - Aktifitas media sosial - Aktifitas media sosial Kualitas - Rekap pelayanan Pelayanan publik Laporan Tahunan Kecamatan Laporan Tahunan Kelurahan - Ketersediaan media sosial - Ketersediaan media sosial - Indeks kepuasan Masyarakat - Indeks kepuasan Masyarakat kecamatan kecamatan - Kriteria penilaian Ombudsman - Kriteria penilaian Ombudsman Laporan Bulanan Kecamatan Laporan Bulanan Kelurahan - Laporan kependudukan bulanan - Persentase Laporan kegiatan - Persentase pelayanan bulanan ke kecamatan tepat administrasi kependudukan tepat waktu waktu - Persentase Laporan insidentil - Laporan bulanan daftar hadir yang diminta pimpinan daerah pegawai tepat waktu - Laporan insidentil yang diminta - Pertemuan rutin dengan PKK pimpinan daerah tepat waktu - Pertemuan rutin dengan LPM - Laporan kegiatan harian camat - Pertemuan rutin dengan Karang - Laporan bulanan daftar apel Taruna pegawai - Pertemuan rutin dengan RT/RW - Pertemuan rutin dengan PKK - Pertemuan rutin dengan Karang Kinerja Taruna penyelenggaraan - Pertemuan rutin dengan RW tugas umum - Pertemuan rutin dengan LPM pemerintahan Laporan Tahunan Kecamatan Laporan Tahunan Kelurahan - Persentase kelurahan berkinerja - Profil Kelurahan disampaikan baik tepat waktu - Persentase RW Juara - Persentase RW Juara - Persentase lembaga - Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif Kemasyarakatan Aktif - Capaian target PBB - Profil kelurahan disampaikan - Capaian target penilaian prestasi tepat waktu kerja PNS - Persentase RW Juara - Data Rawan Bencana - Persentase Lembaga kemasyarakatan aktif - Capaian target PBB - Capaian Target Penilaian Prestasi Kerja PNS Laporan Bulanan Kecamatan Laporan Bulanan Kelurahan - Persentase zona merah tingkat - Persentase kerb di jalan protokol Ketertiban, kecamatan yang tertib yang telah dicat Kebersihan, - Persentase kecamatan yang - Persentase kerb di jalan protokol Keindahan, dan melampaui rasio linmas yang tidak ada rumput liar/guma Lingkungan - Persentase kerb di jalan protokol - Persentase jalan protokol yang Hidup yang telah dicat bebas sampah - Persentase kerb di jalan protokol - Persentase saluran air di jalan yang tidak ada rumput liar/guma protokol yang bebas sampah Aspek
189
JIPAGS, Volume 01 Nomor 02 Juli Tahun 2017, 182 - 197
Inovasi, kreativitas dan peningkatan Indeks kebahagiaan
- Persentase jalan protokol yang bebas sampah - Persentase saluran air di jalan protokol yang bebas sampah - Persentase pelaksanaan GPS tiga kali seminggu - Jumlah minimal pohon yag ditanam dalam satu tahun - Rasio lubang resapan biopori per rumah (1: 1) Laporan Tahunan Kecamatan - Rasio sumur resapan/RW, 1: 1
- Persentase Siskamling tingkat RW yang aktif - Jumlah minimal pohon yag ditanam dalam satu tahun - Rasio lubang resapan biopori per rumah (1: 1 - Kegiatan GPS
Laporan Tahunan Kecamatan - Command center/control room - Realisasi PIPPK - Prestasi yang diraih kecamatan
Laporan Tahunan Kelurahan - Penggunaan e-kelurahan - Realisasi PIPPK - Prestasi yang diraih kelurahan
Laporan Tahunan Kelurahan - Rasio sumur resapan/RW, 1: 1 - Rasio petugas linmas Laporan Bulanan Kecamatan Laporan Bulanan Kelurahan - Makan bersama warga miskin - Makan bersama warga miskin - Jum’at keliling (nga-Bandungan) - Jum’at keliling (nga-Bandungan) - Persentase cullinary night 1 - Persentase nonton bareng bulan 1 kali - Ketersediaan jaringan internet - Ketersediaan jaringan internet - Inovasi pelayanan - Inovasi pelayanan
Sumber : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bandung, 2016 (diolah)
Berbagai kegiatan yang dilaksanakan
Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan
kecamatan dan kewilayahan (berdasarkan 4
Kawasan Pemukiman, Dinas Lingkungan
aspek diatas) dan menjadi indikator penilaian
Hidup dan Kebersihan, Badan Kepegawaian
kinerja, diunggah dalam aplikasi SIP. Dari
Daerah, Pendidikan dan Pelatihan, Badan
hasil data dan dokumen yang diunggah
Perencanaan
tersebut,
Bandung
Penelitian, dan Pengembangan, Dinas Pangan
berbagai
dan Pertanian, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan,
Pemerintah
membentuk
tim
Kota
penilai
dari
Bagian
kinerja camat dan lurah. Unsur tim penilai
Pemerintahan Umum, Bagian Organisasi Dan
tersebut terdiri atas Staf Ahli Walikota
Pemberdayaan Aparatur Daerah, Satuan Polisi
Bidang
Pamong Praja.
dan
Infrastruktur,
Dinas Komunikasi dan Informasi, Badan Pemberdayaan Anak
dan
Perempuan,
Bagian
Penilaian kinerja camat dan lurah
Perlindungan
melalui aplikasi (SIP) Bandung Juara tersebut dikelompokan dalam tiga kategori yakni rapor
Dinas
hijau (berkinerja baik/tinggi), rapor kuning
Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas
(berkinerja cukup/sedang), dan rapor merah
Bangsa
Berencana,
HAM,
Badan
Kesatuan
Keluarga
dan
Daerah,
perangkat daerah untuk melakukan evaluasi
Pembangunan
Hukum
Pembangunan
dan
Politik,
190
Sagita, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penilaian
(berkinerja buruk/rendah). Rapor hijau artinya
camat dan lurah menunjukkan hasil yang
hampir atau setidaknya 75 % kegiatan yang
menggembirakan. Dari hasil penilaian kinerja
menjadi indikator penilaian dilaksanakan dan
camat dan lurah sebagaimana yang dapat
diunggah oleh camat dan lurah. Rapor kuning
dilihat pada aplikasi SIP Tahun 2016, terlihat
artinya pelaksanaan dan unggah kegiatan
adanya peningkatan kinerja camat dan lurah
yang menjadi indikator penilaian berkisar 50-
yang cukup signifikan dari tahun 2014 ke
74% saja. Sedangkan rapor merah berarti
tahun 2015. Peningkatan kinerja camat dan
kegiatan yang menjadi indikator penilaian
lurah sebagaimana terlihat pada grafik berikut
hanya dilaksanakan dan diunggah kurang dari
ini.
50 %. Dengan penerapan SIP ini, kinerja
Hijau Kuning Kuning
Merah
Grafik Perbandingan Rapot Kecamatan Tahun 2014-2015 Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Kota Bandung (Data diolah)
Pada tahun 2015, terjadi peningkatan kinerja,
yang
yang mana
kecamatan yang memperoleh
diketahui oleh Walikota dan aparatur tim
rapor hijau lebih banyak jumlahnya daripada
penilai. Peningkatan kinerja bukan hanya
tahun 2014. Meskipun terdapat peningkatan,
terjadi pada tingkat kecamatan tetapi juga di
namun pada 2015 terdapat kecamatan yang
tingkat kelurahan dengan peningkatan yang
berapor
sangat
merah.
transparansi
dan
Hal
ini
menunjukkan
akuntabilitas
penilaian
berkinerja
signifikan.
buruk
dapat
Peningkatan
langsung
kinerja
kelurahan tersebut dapat dilihat pada grafik
kinerja semain baik, yang mana kecamatan
berikut:
191
JIPAGS, Volume 01 Nomor 02 Juli Tahun 2017, 182 - 197
Kuning Hijau Kuning Merah Hijau
Grafik Peningkatan Kinerja Kelurahan Tahun 2014-2015 Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Kota Bandung (Data diolah) Dari data di atas, menunjukan bahwa kualitas
kinerja
kelurahan
evaluasi oleh tim penilai terhadap kinerja
mengalami
kecamatan
dan
kelurahan,
kemudian
peningkatan, yang mana kelurahan berkinerja
disusunlah pemeringkatan 10 camat dan 10
baik (rapor hijau) mengalami peningkatan
lurah terbaik. Berikut daftar camat dan lurah
dari tahun 2014 ke tahun 2015. Dari hasil
terbaik di Kota Bandung.
Tabel 4. Daftar Camat dan Lurah Terbaik Kota Bandung Tahun 2016 No Kecamatan Kelurahan 1 Camat Cinambo Lurah Sikagalih 2 Camat Sukasari Lurah Sarijadi 3 Camat Astana Anyar Lurah Cisaranten Wetan 4 Camat Sumur Bandung Lurah Palasari 5 Camat Coblong Lurah Rancabolang 6 Camat Lengkong Lurah Malabar 7 Camat Cibiru Lurah Sicaranten Endah 8 Camat Cicendo Lurah Nyengseret 9 Camat Cibeunying Kidul Lurah Cisurupan 10 Camat Bojongloa Kidul Lurah Turangga Sumber : Laporan Evaluasi Kinerja Camat dan Lurah Kota Bandung 2016
Penilaian kinerja camat dan lurah di
lurah yang sudah dicapai berdasarkan kontrak
Kota Bandung merupakan penilaian kinerja
kinerja yang dijanjikan kepada walikota.
berbasis output atau output based criteria.
Peningkatan kinerja akan lebih efisien dan
Penilaian kinerja camat dan lurah ini dinilai
efektif bilamana didukung oleh kemajuan
dari sejauh mana hasil-hasil kerja camat dan
sarana dan prasarana kerja serta akses 192
Sagita, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penilaian
terhadap Teknologi informasi. Pemanfaatan
rekapitulasi kependudukan per wilayah, data
teknologi informasi di Kota Bandung, salah
monografi kelurahan, jumlah pelayanan yang
satunya
diberikan, kegiatan pemberdayaan sosial dan
adalah
SIP
Bandung
Juara,
merupakan upaya yang lebih luas dalam
ekonomi
mendukung Bandung Smart City, yang mana
kewilayahan lainnya.
pelaporan kinerja tidak lagi dilakukan secara
masyarakat,
Pemanfaatan
serta
kegiatan
teknologi
informasi
manual melainkan diunggah ke dalam aplikasi
melalui SIP Bandung Juara terbukti berhasil
sistem
meningkatkan kinerja dan pelayanan oleh
informasi
yang
dapat
dipantau
langsung serta melibatkan masyarakat dalam
camat
penilaian kualitas pelayanan tersebut.
Masyarakat pun merasakan dampak dari
Terdapat
di
Kota
Bandung.
penerapan aplikasi SIP bagi peningkatan
penerapan teknologi informasi sebagai solusi
kinerja camat dan lurah. Keberhasilan SIP
e-government, melalui SIP ini, Pemerintah
dalam mendorong kecamatan dan kelurahan
Kota Bandung tidak hanya menerapkan tahap
semakin berkinerja baik diperkuat dengan
informasi dan tahap interaksi, melainkan
adanya
sudah melangkah pada tahap transformasi.
peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan
Pada aplikasi SIP Bandung Juara ini, tidak
masyarakat, yang
hanya berfungsi untuk memudahkan penilaian
positif,
kinerja camat dan lurah, melainkan juga
tersebut diantaranya menggambarkan tingkat
sebagai
kepuasan masyarakat terhadap
input
tahapan
lurah
dalam
sarana
tiga
dan
data
kewilayahan
survei
persepsi
publik
terhadap
menunjukkan tanggapan
dimana dalam persepsi publik
sehingga sangat bermanfaat bagi pengambilan
publik
keputusan bagi walikota dalam memutuskan
kelurahan.
program pembangunan dan pemberdayaan
menunjukkan sebagian besar masyarakat
kewilayahan di Kota Bandung. Melalui SIP
mengetahui pelayanan dan sebagian besar
Bandung
Juara,
diberikan
Hasil
survei
kecamatan persepsi
dan publik
beberapa
data
masyaraat merasa puas terhadap pelayanan
diakses
oleh
publik yang telah diselenggarakan Hasil
pemangku
survei persepsi publik tentang kepuasan
maupun
masyarakat terhadap kinerja pelayanan oleh
masyarakat, diantaranya data base mengenai
kecamatan dan kelurahan dapat dilihat pada
profil aparatur kecamatan dan kelurahan, data
tabel dibawah ini.
kewilayahan perangkat kepentingan
terdapat
yang
pelayanan
yang daerah data
dapat
sebagai kewilayah
Tabel Persepsi Publik terhadap Program Kerja Kota Bandung Tahun 2016 No
Nama Program
Tahu
193
Persentase (%) Tidak Tahu Puas
Tidak Puas
JIPAGS, Volume 01 Nomor 02 Juli Tahun 2017, 182 - 197
1
PIPPK (Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan) Pelayanan di kecamatan dan kelurahan Program Maghrib Mengaji Penanggulangan kemacetan Pelayanan Kesehatan Pendidikan: PPDB Pemeliharaan kebersihan/penanggulangan sampah Perbaikan jalan rusak Pemeliharaan taman kota
2 3 4 5 6 7 8 9
37,0
63,0
26,2
10,8
91,8
8,2
74,0
17,8
65,2 79,0 94,2 69,0 97,2
34,8 21,0 5,8 31,0 2,8
56,8 22,0 76,2 49,0 74,5
8,2 57,0 18,0 20,0 22,7
85,5 97,8
14,5 2,2
57,2 91,8
28,3 6,0
Sumber : Survei Persepsi Publik, JARI Agustus 2016, Tim Pertimbangan Kebijakan Kota Bandung Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa
masyarakat
pelayanan-pelayanan
sudah yang
Meskipun penerapan SIP Bandung
mengetahui tersedia
Juara
di
dianggap
telah
berhasil
dalam
meningkatkan kinerja pelayanan camat dan
kecamatan dan kelurahan, serta merasa puas
lurah
terhadap pelayanan yang telah diberikan.
pelaksanaannya masih mengalami hambatan
Aplikasi
dan kendala, yaitu :
SIP
menuntut
kecamatan
dan
kelurahan untuk mengunggah dan melaporkan
-
secara
signifikan,
Masalah
Sumber
namun
daya
dalam
Manusia,
pelaksanaan 4 aspek kegiatan yang menjadi
diantaranya operator SIP kecamatan
dasar walikota dan tim
dan kelurahan belum paham dalam
untuk melakukan
penilaian kinerja. Sebelum diterapkannya
mengoperasikan
aplikasi ini, tidak pernah diketahui apakah
Meskipun operator SIP di seluruh
kecamatan dan kelurahan sungguh-sungguh
kecamatan
telah
mendapatkan
melaksanakan
pelayanan
administrasi
sebagaimana
dan
kelurahan Bimtek
ini.
telah
pengisian
dalam
laporan bulanan dan tahunan melalui
kontrak kinerja. Namun dengan aplikasi ini,
website SIP Bandung Juara. Hanya
kecamatan
saja,
dan
tertuang
dan
aplikasi
kelurahan
memberikan
hasil
monitoring
Bagian
laporan sekaligus bukti pelaksanaan kegiatan
Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota
yang
dari
Bandung menemukan banyak operator
masyarakat mengenai kualitas pelaksanaan
baru yang belum memahami pengisian
kegiatan
yang
laporan melalui web SIP Bandung
dan
Juara, sehingga pengisian laporan
disertai
dan
dilaksanakan
penilaian
langsung
pelayanan aparatur
publik
kecamatan
kelurahan.
194
kinerja
kecamatan
belum
maksimal.
dan
kelurahan
Permasalahan
Sagita, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penilaian
-
hendaknya terus diatasi dan diadakan
Penilaian (SIP) Bandung Juara secara nyata
bimtek secara periodik bagi operator
mendukung
SIP sekaligus melakukan diskusi dan
pelayanan kecamatan dan kelurahan sehingga
koreksi atas pelaksanaan SIP Bandung
dapat memuaskan masyarakat Kota Bandung.
Juara.
Penilaian dan evaluasi kinerja camat dan
Masih terbatasnya personil sumber
lurah yang diterapkan melalui aplikasi ini
daya aparatur, khususnya
tenaga
merupakan penilaian yang berbasis pada
Kecamatan
output (output based criteria). Camat dan
teknis/fungsional sehinga
-
di
pemanfaatan
teknologi
lurah
peningkatan
dituntut
untuk
kualitas
selalu
kinerja
melaporkan
informasi untuk membantu kelancaran
kegiatan yang dilakukan ke web SIP Bandung
tugas maupun pelayanan.
Juara, yang mana laporan kegiatan tersebut
Belum tersusunya SOP pengisian SIP
sesuai dengan empat komponen penilaian
BDG Juara, sehingga
(kualitas
peningkatan
Pelayanan
publik,
kinerja
kualitas pelaporan kegiatan kecamatan
penyelenggaraan tugas umum pemerintahan,
dan kelurahan belum optimal.
ketertiban,
Inovasi
Kota
Bandung
dalam
kebersihan,
lingkungan hidup,
keindahan,
dan
dan Inovasi, kreativitas
meningkatkan kinerja unit kerja berbasis
dan peningkatan Indeks kebahagiaan) dengan
penerapan
berbagai
teknologi
menunjukan
informasi
kemajuan
sudah
dalam
praktek
indikator
penyelenggaraan
utama.
Melalui
administrasi
berbasis
penyelenggaraan pemerintahan. Hanya saja,
teknologi informasi (SIP Bandung
Juara)
praktek
memudahkan
dalam
pemerintahan
penerapan
teknologi
yang
didukung
informasi
pemerintah
daerah
(e-
melakukan penilaian kinerja, juga bertujuan
government) harus disertai sarana prasarana
untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas,
penunjang yang cukup, termasuk tenaga
transparansi dan akuntabilitas kepada publik.
operator yang memadai. Dengan membenahi
Melalui aplikasi SIP Bandung juara ini, target
kekurangan dalam praktek penyelenggaraan
pemerintah Kota Bandung (melalui Bagian
e-government tersebut, upaya pemerintah
Pemerintahan Umum) untuk merealisasikan
Kota Bandung dalam meningkatkan kinerja
66,7% kecamatan dan 53,64 % kelurahan
perangkat daerahnya akan mencapai hasil
berkinerja baik pada tahun 2016 dapat
yang jauh lebih baik.
tercapai. Meskipun upaya peningkatan kinerja camat dan lurah yang didukung penerapan
Simpulan Pemanfaatan
teknologi
informasi
teknologi informasi ini dikatakan berhasil,
dengan membangun aplikasi Sistem Informasi
namun pelaksanaannya tidak dapat mencapai 195
JIPAGS, Volume 01 Nomor 02 Juli Tahun 2017, 182 - 197
hasil maksimal sepanjang tidak didukung oleh
Tentang Pemerintah Daerah, Jakarta:
sumber
Kementerian Dalam Negeri
daya
manusia
yang
berkualitas
dengan jumlah yang memadai dan sesuai kebutuhan
organisasi
(kecamatan
-----------------------------------------.
dan
(2016).
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
kelurahan). Pemberian bimtek SIP Bandung
2016
Juara tidak memberikan manfaat yang optimal
Jakarta: Kementerian Dalam Negeri
bilamana SDM aparatur yang memperoleh
Tentang
Peraturan
rotasi, mutasi maupun promosi. Terbukti,
Nomor
meskipun
Pelayanan
Pemerintahan
sudah
Dalam
Negeri
Tahun
2010
Tentang
4
Administrasi
Kecamatan,
banyak ditemukan operator-operator baru
Dalam Negeri
yang tidak memahami cara pengisian SIP Juara.
Jakarta:
Pemerintahan
Terpadu
Kementerian
Umum.
(2016).
diperlukan
Laporan Evaluasi Kinerja Camat dan
fungsional operator yang khusus menangani
Lurah Tahun 2016, Bandung : Bagian
pelaporan
Pemerintahan
SIP
Sehingga
Bagian
(2010).
Menteri
memberikan Bimtek Pelaporan SIP tersebut,
Bandung
Daerah.
---------------------------------------.
bimtek tersebut harus pindah baik karena
Bagian
Perangkat
Bandung
Juara
tersebut,
sehingga upaya peningkatan kinerja camat
Umum
Sekretariat
Daerah Kota Bandung,
dan lurah dapat terus dilanjutkan.
Mangku Negara. (2010). Pengukuran Kinerja Berbasis
Kompetensi,
Jakarta:
PT
Dahlia Indonesia
Daftar Pustaka Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Palvia, Shailendra C. Jain dan Sharma, Sushil
Bandung. (2016). Peraturan WaliKota
S.
Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang
EGovernance:
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Framework and Status around the
Daerah
Bandung:
World. Dalam Agarwal, Ashok, et al
Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
(eds.) Foundations of E-government.
Bandung
5TH
Bernadian
Kota
dan
Bandung,
Russel
.(1993).
Human
(2007).
E-Government
and
Definitions/Domain
International
Conference
On
EGovernance. Hyderabad, hal. 1-12.
Research Management, New Jersey :
Praditya,
Didit
(2014).
Pemanfaatan
International addition Upper Saddle
Teknologi Informasi Dan Komunikasi
River, Prentice Hall
(TIK) Di Tingkat Pemerintahan Desa,
Kementerian Dalam Negeri RI. (2014).
Jurnal Penelitian Komunikasi, 17 (2),
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
129-140
196
Sagita, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penilaian
Sedarmayanti, (1995). Good Governance: Membangun Sistem Manajemen Kinerja Guna
Meningkatkan
Produktivitas.
Bandung: Mandar Maju Yildiz,
Mete.
(2007).
E-government
Research: Reviewing The Literature, Limitations,
And
Ways
Forward.
Government Information Quarterly 24 (2007), 646-665.
197
