PEMANFAATAN HASIL RISET UNTUK PENGAMBILAN KEBIJAKAN BIDANG KESEHATAN Pusat Humaniora, Kebijakan Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Litbang Kesehatan
Disampaikan pada Forum Diskusi Reformasi dalam Pengorganisasian RS, PKMK FK-UGM – Yogyakarta, 23 April 2014
Pendahuluan • Pengelolaan RS Pemerintah di era otonomi daerah telah mengalami beberapa kali transformasi dari bentuk UPT Dinkes, Swadana, BLU, bahkan pernah sempat Persero. • Tujuan transformasi tsb adalah agar rumah sakit dapat menjalankan fungsi sebagai pelayanan kesehatan rujukan dengan baik dan berkualitas.
• Setiap tahapan tersebut memiliki konsekwensi masing-masing, dan di dukung oleh banyak kebijakan dari tingkat pusat sampai lokal.
• Pada era otonomi daerah, kesehatan dijadikan komoditas politik untuk berkampanye oleh calon kepala pemerintahan. Akan tetapi pelaksanaan jaminan kesehatan yang diberikan oleh masing-masing daerah masih menghadapi banyak permasalahan yang kompleks. • Jaminan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah juga mengalami beberapa kali transformasi, mulai dari kartu gakin, kartu sehat, askeskin, jamkesmas, jamkesda, jampersal yang akhirnya semua berdasarkan undang-undang SJSN no. 40 tahun 2004 harus disatukan dalam program JKN.
• Program JKN merupakan program yang berideologikan socialism. Pelaksanaannya dicermati oleh banyak pihak dalam dan luar negeri.
• Secara sederhana sistem JKN memiliki konsep sbb : BPJS
Provider
Peserta
• Dari konsep tsb jelas ke 3 pihak di atas menentukan keberhasilan program JKN, dimana RS sebagai provider pelayanan kesehatan rujukan memegang peran yang sangat strategis.
Hasil riset Badan Litbangkes & Pihak Lain Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) pada tahun 2011 •
Akreditasi RS baru mencapai ±50% (336/685) dari RS pemerintah yang ada
•
Ketersediaan SDM, alat medik, obat-obatan dan alat kesehatan, listrik dan air bersih masih di bawah standar terutama untuk RS kelas D dan RS yang terletak di wilayah Timur atau hasil pemekaran.
•
Secara umum RS yang lebih kecil memiliki lebih banyak kekurangan dalam hal pemenuhan standar RS. Jumlah RS kelas D 30% dari total RS
•
Perangkat kontrol teknis internal RS seperti tim kendali mutu, patient safety, hospital by law, dll banyak yang masih di atas kertas
•
Akses juga merupakan kendala tersendiri
•
Hasil lengkap di http://www.litbang.depkes.go.id/sites/download/buku_laporan/LAPORAN_RI FASKES_NASIONAL_RS_2011.pdf
Hasil riset kualitatif Jampersal 2012, Jamkesmas dan riset lain • Kematian ibu terbanyak terjadi di RS dengan aspek mutu ??
kaitan
• Sosialisasi belum baik, banyak terjadi kesalah pahaman, bahkan ada nakes belum mendengar jampersal • Terjadi benturan kebijakan antara pusat & daerah dalam hal retribusi faskes terkait jasa bagi nakes di lapangan, sehingga incentif yang diterima oleh petugas jasa kesehatan banyak yang bekurang
• Jumlah pasien yang langsung ke RS tanpa melalui puskesmas melonjak.
Hasil pengamatan thd pelaksanaan JKN di RS • Jumlah pasien meningkat dan jumlah pemeriksaan diagnostik meningkat • Keluhan terkait perhitungan jasa nakes, walaupun jasa belum diterima • Komplain dari pasien terkait prosedur verifikasi dalam RS • Komplain dari pasien askes terkait jumlah pengambilan obat yang diberikan oleh RS untuk pasien penyakit kronis.
Hasil Riskesdas 2013 Beberapa meningkat dan beberapa menurun Untuk Penyakit Menular: - Prevalensi pneumonia 2,1%(2007) mjd 2,7% (2013) - Prevalensi TB paru tetap : 0,4% (2007 & 2013) - Prevalensi hepatitis : 0,6%(2007) mjd 1,2% (2013) - Prevalensi diare : 9% (2007) mjd 3,5% (2013)
Hasil Riskesdas 2013 Beberapa meningkat dan beberapa menurun Untuk Penyakit Tidak Menular : - Prevalensi Stroke 8,3%(2007) mjd 12,1% (2013) - Prevalensi DM : 1,1%(2007) mjd 2,1% (2013) - Prevalensi hipertensi : 31,7%(2007)mjd 25,8% (2013) - Yang pernah mengalami hipertensi : 7,6% (2007) mjd 9,5% (2013)
- Jumlah faskes per penduduk masih kurang, masih butuh >1000 unit (Pkm + RS) - Utilisasi faskes masih rendah: Rawat jalan : 10,4% selama 1 bln terakhir Rawat inap : 2,3% selama 1 thn terakhir Angka Kematian ibu berdasarkan SDKI - 2012 : 359/100.000 - 2007 : 228/100.000
Kesimpulan Transformasi jamkes dan pengelolaan kesehatan RS di era otonomi daerah belum dapat memberikan solusi yang optimal yang berdampak terhadap penurunan angka kesakitan dan angka kematian ibu.
Rekomendasi •
Peningkatan infrastruktur RS: soft ware & hardware
•
Dinkes harus lebih berperan dalam sistem koordinasi antar RS agar pasien tidak mengalami “city tour” untuk dapat di rawat di RS, dan dalam hal penegakan sistem rujukan dari puskesmas ke RS dan sebaliknya. Dinkes sebagai wasit antar faskes.
•
Adanya kebijakan khusus yang lebih berfokus terhadap peningkatan mutu pelayanan RS
•
Sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah
•
Sosialisasi secara terus menerus kepada semua pihak terkait pelaksanaan JKN
•
Perlunya kontrol teknis terhadap operasional RS, bukan hanya terhadap aspek pengelolaan.
