126 Zulkarnain Umar ”Pemanfaatan E-Government Terhadap Teknologi Dalam Sistem Pelayanan Publik Pada Organisasi Pemerintah”
PEMANFAATAN E-GOVERNMENT TERHADAP TEKNOLOGI DALAM SISTEM PELAYANAN PUBLIK PADA ORGANISASI PEMERINTAH Zulkarnain Umar Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Makassar Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan E-Government teknologi dalam sistem pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga pelayanan publik percaya dengan memanfaatkan teknologi yang transfaransi, efektif dan efesiensi dalam pelayanannya, karena dengan sistem secara teknologi aparat pemerintah masih dilandaskan sebagian masih menggunakan secara manual sehingga tatanan birokrasi selama ini masih merupakan sistem hirarki kewenangan dan komando yang masih mengerucut dan panjang sehingga terkesan birokrasi berbelik-belik, oleh karena itu Pemerintah harus mampu memanfaatkan secara maksimal teknologi dan informasi untuk meningkatkan kemampuan mengolah, menyalurkan dan mendistribusikan informasi dan pelayanan publik dan ini merupakan tuntutan akan kebutuhan informasi yang lebih cepat, tepat dan akurat. Kata Kunci : Pemanfaatan E-Government teknologi dalam sistem pelayanan publik Latar Belakang Perkembangan teknologi saat ini merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dihindarkan karena kebutuhan informasi yang sangat cepat, tepat dan akurat menjadi suatu kebutuhan utama disegala aspek. Salah satu teknologi yang paling berkembang adalah teknologi yang berbasis web yang sering disebut dengan internet. Teknologi ini sudah digunakan diberbagai bidangbaik bisnis, pemerintahan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Teknologi ini juga sudah mencakup pemerintahan yang sering disebut dengan e-government. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tentu sangat membutuhkan sebuah sistem yang terintegrasi yang dapat meningkatkan efisiensi kegiatan pemerintahan, baik dari segi kecepatan akan kebutuhan informasi maupun dari segi peningkatan pelayanan masyarakat. Pengembangan aplikasi e-government memerlukan pendanaan yang cukup besar sehingga diperlukan kesiapan dari sisi sumber daya manusia aparat pemerintahan dan kesiapan dari masyarakat. Survei di beberapa negara menunjukkan bahwa ada kecenderungan aparat pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan secara online, karena mereka lebih menyukaimetoda
pelayanan tradisional yang berupa tatap langsung, surat-menyurat atau telepon. Kita harus belajar dari penyebab-penyebab kegagalan e-government di sejumlah negara yangdisebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ketidaksiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi, serta kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terlibat langsung. Semua Organisasi pemerintahan akan terpengaruh oleh perkembangan e-government ini. Egovernment dapatlah digolongkan dalam 4 tingkatan: (1)Pemerintah mempublikasikan informasi melalui website; (2)Interaksi antara masyarakat dan kantor pemerintahan melaui e-mail; (3) Masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintahan secara timbal balik; (4) Integrasi di seluruh kantor pemerintahan, di manamasyarakat dapat melakukan transaksi dengan seluruh kantor pemerintahan yang telah mempunyai pemakaian data base bersama. Disamping kebutuhan akan informasi yang cepat, tepat dan akurat pengembangan e-government di Indonesia juga didukung oleh Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, tanggal 9 Juni 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan EGovernment
127 Jurnal Baca Edisi Vol. VIII No. II April – Juni 2015
Rumusan Masalah : 1) Bagaiman EGovernment terhadap Peningkatan pelayanan publik; 2) Faktor pendukung dan penghambat E-Governmet dalam sistem pelayanan publik Landasan Teori Teori Umum Konsep e-Government dideskripsikan secara beragam oleh masing-masing individu atau komunitas. Hal tersebut dapat di lihat dari berbagai definisi. di bawah ini mengenai e-government di berbagai negara sesuai dengan sudut pandang sistem pemerintahan mereka : a) Pemerintah Federal Amerika Serikat mendefinisikan eGovernment secara ringkas, padat, dan jelas, sebagai : E-Government mengacu kepada penyampaian informasi dan pelayanan online pemerintahan melalui internet atau media digital lainnya. Sementara Nevada, salah satu negara bagian di Amerika Serikat, mendefinisikan e-Government sebagai :a) Pelayanan online menghilangkan hambatan tradisional untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dan bisnis dalam memakai layanan pemerintahan; b) Operasional pemerintahan untuk konstitusi internal dapatdisederhanakan permintaan operasinya untuk semua agen pemerintah dan pegawainya;c) Pemerintah New Salendia melihat e-Government sebagai berikut : EGovernment adalah sebuah cara bagi pemerintahaan untuk menggunakan sebuah teknologi baru untuk melayani masyarakat dengan memberikan kemudahaan akses untuk pemerintah dalam hal pelayanan dan informasi dan juga untuk menambah kualitas pelayanan serta memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi; d) Menurut kominfo, e-government merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien .Secara umum, e-Government di definisikan sebagai : Pemerintahan elektronik juga disebut e-government, digital government, online government atau transformational government adalah penggunaan teknologi
informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.eGovernment dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Model penyampaian yang utama adalah Government-to-Citizen atau Government -to - Customer (G2C), Government -to-Business (G2B) serta Government - to - Government (G2G). Keuntungan yang paling diharapkan dari egovernment adalah peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Adapun model e-government yang diterapkan di negaranegara luar adalah juga menggunakan model empat tahapan perkembangan egovernment dalam perencanaan jangka panjang. Sebagai contoh, pentahapan egovernment yang diterapkan di Selandia Baru digambarkan memiliki empat tahapa / fase yaitu : 1) Penampilan website (web presence). Dalam fase ini, informasi dasar yang dibutuhkan masyarakat ditampilkan dalam website pemerintah; 2) Interaksi. Dalam fase ini, informasi yang ditampilkan lebih bervariasi, seperti fasilitas download dan komunikasi e-mail dalam website pemerintah; 3) TransaksiAplikasi / formulir untuk transaksi bagi masyarakat untuk melakukan transaksi secara online mulai diterapkan; 4) Transformasi. Dalam hal ini, pelayanan pemerintah meningkat secara terintegrasi, tidak hanya menghubungkan pemerintah dengan masyarakat tetapi juga dengan organisasi lain yang terkait (pemerintah ke antar pemerintah, sektor nonpemerintah, serta sektor swasta). Hasil Dan Pembahasan Perkembangan E-government di Indonesia Saat ini kita bisa melihat perubahan yang sangat cepat seiring perkembangan egovernmentyang diberlakukan di Indoensia. Beberapa contoh perubahan yang sangat nyata adalah pertambahan situs-situs pemerintah pusat, daerah, departemen,
128 Zulkarnain Umar ”Pemanfaatan E-Government Terhadap Teknologi Dalam Sistem Pelayanan Publik Pada Organisasi Pemerintah”
kementerian, tingkat provinsi, kabupaten, belum bisa masuk ke dalam urutan 50 besar kecamatan bahkan ada ke desa. Tetapi dalam penggunaan e-government. Dan kalau kita bandingan dengan negara-negara berdasarkan informasi yang dijelaskan di lain, Indonesia termasuk salah satu negara Global E-Government Readiness 200517 yang perkembangan e-governmentnya dan 200818 peringkat Indonesia didalam tergolong lambat. Bahkan berdasrkan penerapan e-government ada diurutan informasi yang dimuat di http:// en. Wiki sebagai berikut: pedia.org/wiki/E-Government Indonesia No Negara 2004 2005 2008 1 Singapore 8 7 23 2 Malaysia 42 43 34 3 Thailand 50 46 64 4 Philipines 47 41 66 5 Brunei 63 73 87 6 Viet Nam 112 105 91 7 Indonesia 85 96 106 8 Cambodia 85 96 106 9 Myanmar 123 129 144 10 East Timor 174 144 155 11 Laos 144 147 156 Tabel 1 Ranking E-Government Readiness 2005-2008 Meski ditingkat Asia atau Dunia ranking Indonesia masih tergolong jauh, tetapi saat ini perkembangan e-government di tingkat pusat maupun daerah tetap berkembang. Adapun pemerintah daerah juga telah banyak mengimplementasikan egovernment diantaranya: 1) Pemerintah Surabaya menerapkan e-procurement. Dengan adanya e-procurement yang dikembangkan pemerintah Surabaya www. surabaya-eproc.or.id maka masyarakat Surabaya bisa lebih mudah untuk mengetahui projek yang sedang ada dan mereka bisa lebih mudah untuk ikut didalam lelang tender projek tersebut; 2) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) BPPT termasuk salah satu bagian pemerintahan yang telah mengembangkan sebuah sistem TEWS yang sering disebut dengan Tsunami Early Warning System. Sistem ini digunakan sebagai pemberi sinyal ke pusat yang menandakan kemungkinan ada tsunami. Dan jika sistem dipusat menerima sinyal dari satelit bahwa disuatu tempat akan terjadi tsunami, maka sistem control room akan menentukan sirene mana yang akan dibunyikan, dan akan mengirim sms secara langsung kepada
orang-orang yang berwewenang didaerah dimana kemungkinan tsunami itu akan terjadi, supaya bisa diinformasikan kemasyarakat. Sistem Tews ini, menggunakan sistem jaringan yang sangat kompleks, dan setiap peralatan yang digunakan telah menggunakan Internet Protocol (IP) yang spesifik. Misalnya, Sirene, Sensor dan beberapa tools lainnya. Selain contoh-contoh yang diatas, masih banyak daerah-daerah atau departemen atau lembaga pemerintahan yang lain yang telah mengembangkan e-government misalnya dibagian e-learning, e-registration, samsat dan lain sebagainya. Faktor penghambat dan Pendukung Pengembangan e-Government di Indoensia Dalam pengembangan e-Government di Indonesia tidak lepas dari berbagai hambatan. Hambatan yang timbul antara lain : 1) Sumber Daya Manusia Faktor yang menghambat adalah belum tersediannya sumber daya manusia(SDM) yang memadai atau minim dari segi skill dan manajerial dalam pengelolaan. Pemerintah umumnya jarang memiliki SDM yang handal di bidang e-Government. SDM yang handal
129 Jurnal Baca Edisi Vol. VIII No. II April – Juni 2015
dan mau mempelajari bidang baru, biasanya berada di lingkungan bisnis dan industri. Permasalahan ketersediaan SDM yang memiliki standar kompetensi dibidang ICT adalah lebih sulit dibandingkan dengan masalah teknologinya. Masih belum meratanya pemahaman masyarakat berkaitan dengan pemanfaatan e-gov karena mayoritas penduduk berada pada garis golongan menengah ke bawah. Ini menjadi faktor yang menyebabkan keraguan dalam mengimplemtasikan e-government; 2) Infrastruktur Faktor yang menjadi penghambat dalam implementasi egovernment di Indonesia adalah penetrasi pasar hardware dan provider layanan jasa teknologi komunikasi dan informasi belum merata hingga daerah - daerah, sehingga timbul masalah dalam infrastrukturnya juga masih kurang memadai. Biaya yang relatif mahal juga menjadi salah satu factor penghambat pembangunan infrastruktur. Sampai saat ini banyak kantor pemerintah yang sudah membangun jaringan LAN di tiap unit kerja, tetapi jaringan LAN tersebut belum terhubung dengan jaringanLAN dengan unit kerja lain; 3) Aplikasi dalam pembangunan sebuah e-Government, pemerintah sebagai salah satu stakeholder harusnya tahu apa permasalahan yang ada, apa yang dibutuhkan dan bagaimana mengatasipermasalahan yang ada. Beberapa apalikasi e-Government tidak bisa menjawab permasalah yang timbul. Sebagai contoh kasus penerapan e-Procurment (LPSE), pada saat penjelasan pekerjaan harusnya antara peserta lelang dan panitia pengadaan barang dapat melakukan interaksi secara real time. 4) Kepemerintahan/Regulasi Komunikasi organisasi aliran komunikasi dalam hal pengelolaan egovernment masih terbentur jalur birokrasi menjadi salah satu factor penghambat dalam pengembangan eGovernment. Komitmen dari top management merupakan salah satu dukungan yang sangat diperlukan. Sampai saat ini project pemerintah dalam bidang eGovernment banyak berupa seremonial. Dibangun dengan biaya besar, dengan
tujuan yang baik tetapi tidak di manfaatkan dengan baik. Strategi Pengembangan e-Government Berdasarkan sifat transaksi informasi dan pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui jaringan informasi, pengembangan e-government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu :a) Tingkat Persiapan Pembuatan situs web sebagai media informasi dan komunikasi pada setiap lembaga, Sosialisasi situs web untuk internal dan publik; b)Tingkat Pematangan Pembuatan situs web informasi publik yang bersifat interaktif;Pembuatan antar muka keterhubungan dengan lembaga lain; c) Tingkat Pemantapan pembuatan situs web yang bersifat transaksi pelayanan public; Pembuatan interoperabilitas aplikasi dan data dengan lembaga lain; d) Tingkat Pemanfaatan Pembuatan aplikasi untuk pelayanan yang bersifat Government to Government (G2G), Government to Business (G2B), Government to Consumers (G2C). Buku Panduan Penyelenggaran situs Pemerintah Daerah, Depkominfo, (2003). Disamping tingkatan yang telah dijelaskan diatas, pencapaian tujuan strategis egovernment perlu dilaksanakan melalui 6 (enam) strategi yang berkaitan erat, yaitu : (1)Mengembangkan sistem pelayanan yang andal dan terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas. diharapkan layanan publik yang terintegrasi tidak tersekatsekat oleh batasan organisasi dan kewenangan birokrasi,transparan dan terpercaya. Strategi ini mencakup sejumlah sasaran sebagai berikut: a) Perluasan dan peningkatan kualitas jaringan komunikasi dan informasi ke seluruh wilayah negara pada tingkat harga yang dapat terjangkau oleh masyarakat, dengan sejauh mungkin melibatkan partisipasi dunia usaha; b) Pembentukan portal-portal informasi dan pelayanan publik yang dapat mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja instansi pemerintah terkait, sehingga masyarakat pengguna tidak merasakan sekat-sekat organisasi dan kewenangan di lingkungan pemerintah; sasaran ini akan diperkuat dengan kebijakan
130 Zulkarnain Umar ”Pemanfaatan E-Government Terhadap Teknologi Dalam Sistem Pelayanan Publik Pada Organisasi Pemerintah”
tentang kewajiban instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom untuk menyediakan informasi dan pelayanan publik secara on-line; c) Pembentukan jaringan organisasi pendukung yang menjembatani portalportal informasi dan pelayanan publik tersebut di atas dengan situsdan sistem pengolahan dan pengelolaan informasi yang terkait pada system manajemen dan proses kerja di instansi yang berkepentingan. Sasaran ini mencakup pengembangan kebijakan pemanfaatan dan pertukaran informasi antar instansi pemerintah dan pemerintah daerah otonom; d) Pembakuan sistem manajemen dokumen elektronik, standardisasi, dan sistem pengamanan informasi untuk menjamin kelancaran dan keandalan transaksi informasi antar organisasi diatas; (2) Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah daerah. Penataan itu harus meliputi sejumlah sasaran yang masingmasing membentuk konteks bagi pembentukan kepemerintahan yang baik, antara lain meliputi: a) Fokus kepada kebutuhan masyarakat, kewibawaan pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan menyelenggarakan pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat serta memfasilitasi partisipasi masyarakat; b) Manajemen perubahan, pengembangan kepemerintahan yang baik hanya dapat dicapai apabila didukung oleh komitmen yangkuat dari seluruh tingkatan manajemen untuk melakukan perubahan-perubahan system manajemen dan proses kerja secara kontinyu; c) Penguatan e-leadership, penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dan pemerintah daerah otonom perlu ditunjang oleh penguatan kerangka kebijakan yang fokus dan konsisten; d) Rasionalisasi peraturan dan prosedur operasi, termasuk semua tahapan perubahan, perlu diperkuat dengan landasan peraturan dan prosedur operasi yang berorientasi pada organisasi jaringan, rasional, terbuka, serta mendorong pembentukan kemitraan dengan sektor swasta; (3) Memanfaatkan teknologi informasi secara optimal. Pelaksanaan
setiap strategi memerlukan kemampuan dalam melaksanakan transaksi, pengolahan, dan pengelolaan berbagai bentuk dokumen dan informasi. Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan jaringan komunikasi dan informasi memberikan peluang yang luas bagi instansi pemerintah untuk memenuhi keperluan tersebut. Agar pemanfaatan teknologi informasi di setiap instansi dapat membentuk jaringan kerja yang optimal, maka melalui strategi ini sejumlah sasaran yang perlu diupayakan pencapaiannya, adalah sebagai berikut : 1) Standardisasi yang berkaitan dengan pertukaran dan transaksi informasi antar portal pemerintah; 2) Standardisasi dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen dokumen dan informasi elektronik serta standardisasi metadata yang memungkinkan pemakai menelusuri informasi tanpa harus memahami struktur informasi pemerintah. Created with Print2 PDF. To remove this line, buy a license at; 3) Perumusan kebijakan tentang pengamanan informasi serta pembakuan sistem otentikasi dan public key infrastucture untuk menjamin keamananinformasi dalam penyelenggaraan transaksi dengan pihak-pihak lain; 4) Pengembangan aplikasi dasar seperti ebilling, e-procurement, e-reporting yang dapat dimanfaatkan oleh setiap situs pemerintah untuk menjamin akuntabilitas dan tranparansi pelayanan publik; (4) Mengembangkan kapasitas surnber daya manusia (SDM), baik pada pemerintah maupun pemerintah daerah otonom, disertai denganmeningkatkan e-literacy masyarakat. Upaya pengembangan SDM yang perlu dilakukan untuk mendukung egovernment adalah sebagai berikut : a) Meningkatkan kesadaran dan pemaharnan tentang pentingnya informasi serta pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, baik di kalangan pemerintah maupun di kalangan masyarakat dalam rangka mengembangkan budaya informasi ke arah terwujudnya masyarakat informasi; b) Pemanfaatan sumberdaya pendidikan dan pelatihan termasuk perangkat teknologi informasi dan komunikasi secara sinergis, baik yang
131 Jurnal Baca Edisi Vol. VIII No. II April – Juni 2015
dimiliki oleh lembaga pemerintah maupun non pemerintah/masyarakat; c) Pengembangan pedoman penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi lembaga pemerintah agar hasil pendidikan dan pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pelaksanaan egovernment;d) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan bidang informasi dan komunikasi dan aparat yang bertugas dalam memberikan pelayanan publik, maupun pimpinan unit/lembaga; serta fasilitasi pendidikan dan pelatihan bagi calon pendidik dan pelatih maupun tenaga potensial di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang diharapkan dapat mentransfer pengetahuan/keterampilan yang dimiliki kepada masyarakat di lingkungannya; e) Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jarak jauh (distance learning) dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal untuk pemerataan atau mengurangi kesenjangan SDM di bidang teknologi informasi dan komunikasi antar daerah; f) Perubahan pola pikir, sikap dan budaya kerja aparat pemerintah yang mendukung pelaksanaan e-government melalui sosialisasi/penjelasan mengenai konsep dan program egovernment, serta contoh keberhasilan (best practice) pelaksanaan e-government; g) Peningkatan motivasi melalui pemberian penghargaan/ apresiasi kepada seluruh SDM bidang informasi dan komunikasi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan masyarakat yang secara aktif mengembangkan inovasi menjadi karya yang bermanfaat bagi pengembangan dan pelaksanaan e-government. Metode Penelitian : Tipe Dan Jenis Penelitian adalah Deskriptif dan Kualitatif, Yaitu untuk mengetahu Gambaran Tentang Pemanfaatan E-Government Terhadap Teknologi Dalam Sistem Pelayanan Publik pada lembaga organisasi pemerintah yang Transfaran Efektif Dan Efesiensi Kesimpulan : 1) Dalam pengembangan sistem e-government meski saat ini sudah
banyak kalangan pemerintah yang telah mengembangkan e-government, tetapi secara fungsionalnya masih banyak egovernment bahkan bisa dikatakan bahwa masih banyak yang tergolong setengah jalan atau belum sesuai dengan yang diharapkan; 2) Secara kuantitatif perkembangan e-government memang sudah menunjukkan progress yang cukup berarti tetapi secara kualitatif masih belum memadai.Saran :1) Diharapkan pemerintah lebih memperhatikan pelaksanaan egoverment dapat memperbaiki mutu pelayanan publik demi terciptanya good governance dan clean governance; 2) Untuk lebih meningkatkan pengembangan e-government baik dari segi kuantitas maupun kualitas maka diperlukan pengembangan e-government terutama dari segi infrastruktur, Sumberdaya manusia, aplikasi, regulasi serta sosialisasi di internal pemerintah maupun masyarakat. Daftar Pustaka Ahmad, Badu. H. dkk, 2013. Implementasi Program PHKI Tema B. Program Studi Administrasi Negara Fakultas Sosial dan Politik Universitas Hasanuddin, Makassar. Depkominfo, 2005. Peluang Indonesia Untuk Bangkit Melalui Implementasi EGovernment, Laguboti, Toba. Good Practices in Information and Communication Technology Policies in Asia and The Pacific, 2004, Technology Development in the AsiaPacific Region. United Nations. Harijadi, Djoko Agung, 2004. Developing E-government, The Case of Indonesia. Presentation on E-government Workshop APECTEL29, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Indrajit, Richardus E., 2002, Electronic Government, Penerbit Andi, Yogyakarta. Kaczorowski, Wili, 2004. Connected Government. Cisco System. London. Satrya, Eddy, 2006. Pentingnya revitalisasi e-government di Indonesia, Prosiding Konferensi Nasional TIK di Indonesia.
132 Zulkarnain Umar ”Pemanfaatan E-Government Terhadap Teknologi Dalam Sistem Pelayanan Publik Pada Organisasi Pemerintah”
Sosiawan, Edwi Arief, 2003, Teori Komunikasi Virtual, Jurnal Ilmu Komunikasi, UPNVY. Sosiawan,Edwi Arief, 2004, Implementasi E-government pada pemerintah Daerah di Indonesia, Penelitian Semi Que V . Suryadi MT, 2002, TCP/IP dan Internet. Elex Media Computindo, Jakarta. Wescott, Clay, 2001. E-Government: Enabling Asia-Pacific Governments and Citizents to do Public Business Differently, Paper presented at Asian Development Forum, Bangkok. Wigrantoro, Mas, 2004. Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Penerapan Good Governance di Indonesia.
