Istilah dan Definisi Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makluk hidup lain. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Pelestarian fungsi lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Kawasan adalah wilayah yang mempunyai fungsi utama lindung atau budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi suberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia. Kemampuan lahan adalah karakteristik lahan yang mencakup sifat-sifat tanah, topografi, drainase, dan kondisi lingkungan lain untuk mendukung kehidupan atau kegiatan pada suatu hamparan lahan. Kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu hamparan lahan untuk pemanfaatan ruang tertentu.
Konsep tapak ekologi (ecological footprint)
Tapak ekologi (ecological footprint) merupakan salah satu pendekatan untuk mengkaji batas-batas keberlanjutan suatu ekosistem dengan mengukur permintaan penduduk atas alam dalam area global biokapasitas. Konsep ecological footprint pertama kali dirintis oleh William Rees dan Mathis Wackernagel pada tahun 1996. Saat ini, pendekatan tersebut menjadi satu referensi yang paling penting untuk analisis keberlanjutan global (rees dan Wackernagel, 1996). Dengan mengemukakan mengenai bagaimana mengurangi dampak penduduk terhadap alam, konsep ecological footprint menjadi isu dunia yang penting, setidaknya dalam dua cara pandang (McDonald dan Patterson, 2003). Pertama, ecological footprint mengukur total biaya ekologis (dalam area lahan) dari suplai seluruh barang dan jasa kepada penduduk. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk tidak hanya secara langsung memerlukan lahan untuk produksi pertanian, jalan, bangunan dan lainnya, akan tetapi secara tidak langsung lahanpun turut mewujudkan barang dan jasa yang dikonsumsi penduduk. Dalam cara pandang ini, ecological footprint dapat digunakan untuk membuat nyata biaya ekologis dari aktivitas penduduk. Kedua, ecological footprint sebagai indikator keberlanjutan, yaitu carrying capacity. Carrying capacity dalam ekologi adalah jumlah populasi maksimum yang dapat didukung oleh area lahan tertentu. Konsep ini merujuk untuk semua anggota ekosistem. Menjadi sangat menarik apabila populasi ini adalah populasi manusia atau penduduk. Dengan menggunakan interpretasi kedua ini, Wackernagel dan Rees (1996) berpendapat bahwa kondisi ekologi di hampir semua negara maju sudah tidak sustainable, dimana tapak ekologi melampaui kemampuan biokapasitasnya (overshoot). Pada tingkatan global, tapak ekologi bagi seluruh umat manusia telah melampaui biokapasitas blobal sebesar 34 persen (Loh, 2000 dikutip oleh McDonald dan Patterson, 2003). Global Footprint Network (GFN) yang merupakan kolaborasi 70 organisasi di dunia menyusun National Footprint Accounts (Wackernagel et al., 2005). Saat ini metode yang dikembangkan oleh GFN menjadi standar bagi organisasiorganisasi di dunia ketika menyusun ecological footprint, termasuk Living Planet Report yang dikeluarkan oleh WWF (Kitzes et al., 2007). Metode dasar penghitungan ecological footprint. Dilakukan dengan berpedoman pada kategori lahan teoritis. Dalam metode ini, pertama sekali dilakukan dengan cara mengidentifikasi semua item konsumsi populasi baik barang maupun jasa. Selanjutnya dilakukan perhitungan ecological footprint untuk masing-masing komponen tersebut. Ecological footprint menghitung semua aktivitas manusia baik yang menghasilkan barang produktif maupun limbah. Jika dipadankan dengan sektorsektor ekonomi dan energi di alam. Oleh karena itu, ecological footprint harus dapat dikonversikan pada nilai yang setara dengan area bioproduktif yang bersesuaian dengannya. Dengan demikian, ecological footprint diekspresikan dalam satuan yang sama dengan biokapasitas, yaitu area global hektar (Gha). Atas dasar itu pula, ecological footprint merupakan apa yang diminta oleh
manusia untuk mendukung kehidupannya. Hasil dari permintaan itu adalah penggunaan barang, jasa dan limbah yang terbuang di alam. Global Hektar (Gha) digunakan untuk merepresentasikan area bioproduktif, yaitu kategori lahan teoritis dimana produktivitas biologis yang dikandungnya menyediakan kemampuan untuk menopang kehidupan manusia. Nilai kemampuan ini dinamakan biokapasitas. Jadi secara teoritis area bioproduktif memiliki biokapasitas yang berbeda-beda menurut wujudnya dan luasannya. Hal ini diindikasikan oleh besaran faktor ekuivalen, jadi biokapasitas adalah apa yang ditawarkan oleh permukaan bumi. Setiap global hektar memiliki faktor ekuivalen sendiri berdasarkan area produktif standar, yaitu rata-rata produktivitas dari 11,2 hektar bioproduktif di bumi. Wackernagel et al. (2005) telah menghitung faktor ekuivalen untuk setiap golongan area seperti pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Faktor ekuivalen Gha untuk setiap area bioproduktif N o. 1 2 3 4 5 6 7
Area Bioproduktif Lahan Pertanian Lahan Primer Lahan Marjinal Lahan Gembalaan/Padang Rumput Hutan Perairan Lahan Terbangun Lahan Hydropower Bahan Bakar Fosil (Hutan)
Faktor Ekuivalen (Gha/Ha) 2,1 2,2 1,8 0,5 1,4 0,4 2,2 1,0 1,4
Daya dukung Pengertian daya dukung didasarkan pada pernyataan berikut : “Carrying capacity is the maximum population size that a species can maintain indefinitely in a given area-that is, without diminishing the capacity of the area to sustain the same population size in the future. Carrying capacity is thus a function of both the resoure requirements of the organism and the size and richness of the area” (Ranganathan dan Daily, 2003). Konsep daya dukung menekankan kemampuan suatu daerah (wiayah) untuk mendukung jumlah maksimum populasi suatu spesies secara berkelanjutan pada sutu tingkat kebutuhan sumberdaya yang diperlukan. Dengan demikian, kemampuan ini sangat tergantung dari kekayaan sumberdaya yang dimiliki oleh sutu daerah dan tingkat kebutuhan sumberdaya oleh suatu organisme. Kemampuan daerah (wilayah) yang bersangkutan tidak pernah berkurang, atau secara terus-menerus terpelihara. Dihubungkan dengan jumlah manusia (penduduk) yang mampu di dukung (ditampung) oleh lingkungan hidup di suatu wilayah secara berkelanjutan,
konsep daya dukung menjadi lebih rumit karena peranan yang unik dari kebudayaan manusia. Terdapat tiga faktor kebudayaan yang saling terkait secara kritikal dengan daya dukung suatu wilayah (Ranganathan dan Daily, 2003), yaitu : 1. Perbedaan-perbedaan individual dalam hal tipe dan kuantitas sumberdaya yang dikonsumsi; 2. Perubahan yang cepat dalam hal pola konsumsi sumberdaya; dan 3. Perubahan teknologi dan perubahan budaya lainnya. Di Indonesia, secara legal konsep daya dukung sudah diperkenalkan dalam Undang-undang RI No. 19 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Undang-undang ini membedakan konsep daya dukung lingkungan atas daya dukung alam, daya tampung lingkunga binaan dan daya tampung lingkungan sosial, dimana pengertian dari masingmasing konsep tersebut adalah sebagai berikut : Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan. Daya tampung lingkungan binaan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk. Daya tampung lingkungan sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersama-sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib, dan aman. Sementara itu, di dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, juga didefinisikan beberapa konsep mengenai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup. Dari Undang-undang tersebut, disebutkan bahwa : Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
Wilayah Fungsional/Sistem Ekologis, Bioregion dan Ekoregion Penentuan daya dukung lingkungan hidup umumnya dilakukan pada suatu wilayah atau area tertentu. Oleh karena itu salah satu pertanyaan mendasar terkait dengan penentuan daya dukung lingkungan adalah “bagaimana menetapkan batasan wiayah dalam menentukan daya dukung lingkungan?”, “tepatkah menentukan daya dukung lingkungan berdasarkan wilayah
administrasi?”, “berapa luas minimum wilayah atau area yang dapat digunakan dalam penentuan daya dukung lingkungan hidup?”. Konsep Wilayah dan Wilayah Fungsional/Sistem Pengertian wilayah sangat penting untuk diperhatikan apabila berbicara tentang program-program pembangunan yang terkait dengan pengembangan wilayah dan pengembangan kawasan. Pengembangan kawasan terkait dengan pengembangan fungsi tertentu dari suatu unit wilayah, mencakup fungsi sosial, ekonomi, budaya, politik maupun pertahanan dan keamanan. Rustiadi et al. (2009) mendifinisikanwilayah sebagai unit geografis dengan batas-batas spesifik (tertentu) dimana komponen-komponennya memiliki arti dalam pendiskripsian perencanaan dan pengelolaan sumberdaya pembangunan. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa tidak ada batasan spesifik dari luasan suatu wilayah. Batasan yang ada lebih bersifat “meaningful” untuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian, maupun evaluasi. Dengan demikian batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti, tetapi seringkali bersifat dinamis (berubah-ubah). Pembahasan wilayah tidak lagi membahas mengenai tanah saja tetapi lebih mencakup ruang, dimana tanah merupakan salah satu komponennya dan merupakan matrik dasar yang paling penting. Adapun yang dimaksudkan dengan komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia, serta bentuk-bentuk kelembagaannya. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu. Selanjutnya, Rustiadi et al. (2009) berpandangan bahwa kerangka klasifikasi konsep wilayah yang lebih mampu menjelaskan berbagai konsep wilayah yang dikenal selama ini, yaitu : (1) wilayah homohen (uniform), (2) wilayah sistem/fungsional, dan (3) wilayah perencanaan/pengelolaan (planning region atau programming region). Dalam pendekatan klasifikasi konsep wilayah sistem. Sedangkan dalam kelompok konsep wilayah perencanaan, terdapat konsep wilayah administratif-politis dan wilayah perencanaan fungsional. Gambar 2.1 mendeskripsikan sistematika pembagian dan keterkaitan berbagai konsepkonsep wilayah.
Gambar 2.1. Sistematika Konsep-Konsep Wilayah
Konsep wilayah sistem/fungsional menekankan pada perbedaan dua komponenkomponen wilayah yag pisah berdasarkan fungsinya. Pengertian wilayah sebagai suatu sistem dilandasi atas pemikiran bahwa suatu wilayah adalah suatu entitas yang terdiri atas komponen-komponen atau bagian-bagian yang memiliki keterkaitan (hubungan fungsional), ketergantungan dan saling berinteraksi satu sama lain dan tidak terpisahkan dalam kesatuan. Berdasarkan struktur komponen-komponen yang membentuknya, konsep wilayah sistem/fungsional dapat dipilah atas dua jenis, yaitu : (1) wilayah sistem sederhana (dikotomis), dan (2) wilayah sistem kompleks (non dikotomis). Sistem sederhana adalah sistem yang bertumpu atas konsep ketergantungan atau keterkaitan antara dua bagian atau komponen wilayah. Contoh dari konsep wilayah sistem sederhana (model dikotomis) adalah : (i) konsep-konsep wilayah nodal, (ii) kawasan perkotaan-pedesaan, dan (iii) kawasan budidaya lindung. Seperti halnya buhungan antara pusat (inti) dengan hinterland dalam wilayah nodal, hubungan antara perkotaan=pedesaan maupun antara kawasan budidaya-lindung juga memiliki hubungan keterkaitan dan ketergantungan. Berbeda dengan konsep wilayah sistem sederhana yang menyederhanakan hubugan fungsional antara komponen di dalam wilayah menjadi dua bagian, konsep wilayah sebagai suatu sistem kompleks mendiskripsikan wilayah sebagai sustu sistem yang bagian-bagiannya (komponen-komponen) di dalamnya bersifat kompleks. Sifat kompleks ditunjukkan dengan banyaknya jumlah dan jenis komponen yang ada serta beragam bentuk hubungan antara komponenkomponen tersebut. Wilayah sistem kompleks memiliki jumlah/kelompok unsur penyusun serta struktur yang lebih rumit. Contoh konsep-konsep wilayah sistem kompleks dapat dibagi atas wilayah sebagai : (i) sistem ekologi (ekosistem), (ii) sistem sosial, (iii) sistem ekonomi atau gabungan atas dua sistem atau lebih. Konsep Wilayah Fungsional Ekologi Wilayah sistem ekologi (ekosistem) merupakan salah satu contoh bentuk konsep wilayah sistem/fungsional yang komplek (non dikotomis). Sifat kompleks ditunjukkan dengan banyaknya jumlah dan jenis komponen yang ada serta keragaman bentuk hubungan antara komponen-komponen penyusun sistem wilayah tersebut. Contoh konsep wilayah sistem ekologi (ekosistem) antara lain : (i) Daerah Aliran Sungai; (ii) Sistem Wilayah Sungai; (iii) Ekosistem Gambut; (iv) Ekosistem Karst; (v) Teluk; (vi) Gugus Kepulauan; (vii) Bioekoregion; dan (viii) Kawasan Pesisir (Rustiadi et al., 2009). Beberapa contoh konsep wilayah sistem ekologi (ekosistem) :
Bioregion dan Ekoregion
Berdasarkan ketentuan yuridis yang dimuat dalam Undang=undang N0. 27v Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, bioekoregion dedefinisikan sebagai bentang alam yang berada di dalam satu hamparan kesatuan ekologis yang ditetapkan oleh batas-batas alam, seperti daerah aliran sungai, teluk, dan arus. Menurut Wikipedia (www.wikipedia.com) ekoregion (ecoregion) atau ecological region , yang juga dikenal dengan istilah bioregion, merupakan area yang secara ekologis atau geografis lebih sempit dari ecozone tapi lebih luas dari ekosistem. Namun Sale (2000) berpendapat bahwa istilah bioregion bersifat lebih “generic” dan menganggap ekoregion hanya salah satu bagian konsep ukuran wilayah alami (natural alami (natural region) yang berhirarki. Dari ukurannya yang terbesar hingga yang lebih mikro, meliputi : (a) Ekoregion (ecoregion) (b) Georegion, dan (c) Morforegion (morphoregion) Ekoregion adalah konsep alami yang terluas, dengan karakteristik distribusi vegetasi alami (native vegetation) yang terluas dan jenis-jenis tanah tertentu. Mencakup wilayah yang sangat luas (hingga beberapa ratusan ribu mil persegi). Di Negara Amerika Serikat, ekoregion dapat mencakup beberapa negara bagian. Di Benua Amerika Utara teridentifikasi atas sekitar 40 ekoregion. Georegion adalah bioregion yang lebih kecil dengan karakteristik yang koheren, yang umumnya didefinisikan oleh kondisi fisiografis seperti daerah aliran sungai (DAS), lembah, kawasan pegunungan. Morforegion adalah bentuk bioregion terkecil, kira-kira beberapa ribu mil persegi, dengan landform tertentu. Suatu ekoregion mencakup area yag cukup luas melingkupi lahan dan perairan dengan kekhasan karakteristik alamiah dan spesiesnya. Biasanya dicirikan dengan perbedaan karakteristik keanekaragaman hayati flora, fauna dan ekosistem dari wilayah ekitarnya. Suatu kesatuan ekoregion biasanya merupakan suatu pola sistem pemulihan ekosistem-ekosistem yang merupakan ekosiasi dari kombinasi karakteristik tanah (soil) dan landformnya (Brunckhorst, 2000). Selanjutnya Omemik (2004) mendefinisikan ekoregion sebagai berikut : “areas within which there is spatial coincidence in characteristics of geographical phenomena associated with diffrences in the quality, heslth, and integrity of ecosystem”
