B U S I N E S S
N A M E
V O L U M E
R E DAK S I
S
Penanggungjawab : Rahardjo Jamtomo Suprayitno Sutrisno Iesye S. Latief Ade Widaya Pemimpin Redaksi : Miftahul Hakim Pelaksana Teknis : Ari Kristiana K Nurdin Kontributor : Sekretaris Penghubung Dewan Pengurus Kadin Direktorat Sekretariat Kadin Indonesia Lembaga Dalam Naungan Kadin Indonesia Alamat Redaksi : Menara Kadin Indonesia lt.29 Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kav 2-3, Jakarta 12950 - Indonesia Tlp. (021) 527 4484 ext 111, Fax. (021) 5274331/2 Email.
[email protected] www.kadin-indonesia.or.id
DAFT AR IS I : 1
Kadin Minta Masalah 2 Pelabuhan Segera Diatasi Event
3
Kartel Komoditas Strategis
4
Hadapi Pasar Bebab Asean,
5
Asosiasi Bisnis Nasional Harus Solid
Regulasi
5
Revitalisasi Pasar Tradisional
6
ACTIVE PROGRAMME
7
Konsep Industrialisasi Na-
8
sional Harus Terintegrasi
Genjot Pembiayaan Ekspor
Berita Daerah & Luar Negeri Galeri
2 0 1 3
Antara Berkah & Musibah
Pelindung : Ketua Umum Kadin Indonesia
Perkuat Ekonomi Daerah, Kadin
J U L I
Pelemahan Rupiah
Diterbitkan : Sekretariat Kadin Indonesia
Pelemahan Rupiah
I
9 10 12
Newsletter Bisa Diperoleh di www.kadin-indonesia.or.id
ejumlah kalangan terutama para pengusaha mengharapkan Pemerintah segera mengantisipasi pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang saat ini dinilai menjadi sangat dilematis. Saat ini, nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS sudah menyentuh angka di atas Rp 10.000 per USD per Senin (15/7). Pelemahan nilai tukar rupiah membawa keuntungan bagi para eksportir tetapi justru sebaliknya untuk para importir. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengatakan, pelemahan ini memang menjadi kabar baik bagi para eksportir. Menurutnya, dengan melemahnya Rupiah, maka penyerapan dolar AS dari penerimaan negara akan naik. "Namun, berakibat buruk apabila pemerintah Indonesia melakukan impor besar-besaran. Jadi saya pikir kita perlu berhatihati dengan situasi yang dilematis”. Menurut Ketua Umum, para pelaku industri lebih terbiasa dengan nilai tukar Rupiah terhadap dolar AS sebesar Rp 9.500 per USD. Dia berharap, pemerintah bisa menjaga Rupiah pada level tersebut. "Apalagi, cadangan devisa kita menurun sehingga memprihatinkan. Banyak membutuhkan dolar AS, impor tentu semakin berat," katanya. Lebih lanjut dia mengungkapkan, seharusnya pemerintah Indonesia bisa menjaga kepercayaan investor, sehingga apabila investasi masuk ke Indone sia maka
Your headline is an important part of the newsletter and should be considered carefully. In a few words, it should accurately represent the contents of the story and draw readers into the story. Develop the headline before you write the story. This way, the headline will help you keep the story focused. Examples of possible headlines include Product Wins Industry Award, New Product Can Save You Time!, Membership Drive Exceeds Goals, and New Office Opens Near You.
Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto (kiri) dan Gubernur BI Agus Matowardojo (kanan) dalam sesi foto Rakornas Perbankan dan Finansial Kadin.
diperkirakan Rupiah akan kembali menguat. "Kita harapkan demikian investasi kita jaga tetap deras masuk ke Indonesia, konsumsi domestik penting, ini kita jaga jangan sampai investasi melambat," tandasnya. Sedikitnya ada 4 alasan yang mendasari kekhawatiran pengusaha atas pelemahan nilai tukar rupiah diantaranya pertama, industri nasional masih bergantung pada pembelian bahan baku impor. Dolar berperan penting pada transaksi pembelian bahan baku ini. Sebab itu jika dolar menguat maka pengusaha harus mengeluarkan dana pembelian bahan baku lebih besar. Kedua, penguatan dolar menyebabkan pengusaha yang memiliki fasilitas kredit yang menggunakan dolar, secara otomatis harus membayar cicilan lebih besar lagi setiap bulannya. Ketiga, terkait dengan biaya pembelian bahan baku maka dipastikan akan mempengaruhi biaya produksi. Karena pening-
katan biaya produksi harus dimasukkan dalam komponen harga jual jika mereka tidak mau rugi. Di sisi lain, ini bisa menurunkan daya saing di tengah kompetisi bisnis. Kee mpat, berk aitan de ngan proses pengiriman ke pasar ekspor, selama ini distribusi produk nasional menggunakan tarif dalam bentuk dolar. Hal ini mempengaruhi penambahan biaya atau ongkos produksi yang lari ke harga jual produk. Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa masih otmisitis nilai tukar rupiah akan membaik. Dia mengatakan, pelemahan nilai tukar terhadap dolar AS tidak hanya terjadi pada rupiah, melainkan pada mata uang lainnya. Karena itulah, dia meminta semua pihak untuk tidak panik dan terlalu mengkhawatirkan pelemahan rupiah yang sudah menembus kisaran Rp. 10.000/USD. “Jangan anggap Rp 10.000 itu angka psikologis. Enggak ada itu angka psikologis. Fenomena ini bukan hanya di Indonesia, jadi
PAGE
2
bukan karena fundamental kita tidak baik. Ini lebih karena penguatan dolar dan situasi makro ekonomi dunia,” kata Hatta.
“Nilai tukar Rupiah mengacu pada Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) per 23 Juli ditutup di level Rp 10.220 per USD”
Bank Indonesia (BI) masih memandang pelemahan rupiah terhadap dollar AS masih sesuai dengan kondisi fundamental dalam negeri. Gubernur BI Agus Martowardojo mengatakan, penguatan dollar AS ini dipengaruhi oleh tingginya permintaan valas oleh nasabah korporasi atau ritel, termasuk untuk membayar repatriasi dividen dan hasil investasi.
depresiasi, nilai tukar rupiah ini masih searah dengan depresiasi mata uang negara-negara lain di kawasan. "Dalam beberapa hari terakhir, pergerakan rupiah mulai konvergen ke level keseimbangan baru yang mencerminkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia," kata Agus. Agus menambahkan, pasar valuta asing semakin bergairah dengan mekanisme pasar yang bekerja dengan lebih baik. Sehubungan dengan hal itu,
Gubernur Bank Indonesia juga meminta agar masyarakat dan pelaku pasar tetap tenang. Dia juga menekankan bahwa Bank Indonesia akan tetap melakukan pemantauan secara cermat dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sesuai kondisi fundamental perekonomian.
Nilai tukar Rupiah mengacu pada Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor) per 23 Juli ditutup di level Rp 10.220 per USD. Jika dibandingkan dengan awal tahun hingga saat ini, nilai tukar rupiah melemah 5,71 persen. Meski mengalami
Kadin Minta Masalah Pelabuhan Segera Diatasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah untuk segera turun tangan guna menuntaskan kisruh yang terjadi di pelabuhan mulai dari masalah persaingan usaha, dwelling time (waktu tunggu bongkar muat), infrastruktur, hingga daya tampung pelabuhan yang sudah terbatas. Terkait persaingan usaha, Kadin Indonesia telah mendesak pemerintah untuk mengambil langkah penting dengan menata ulang bisnis pelabuhan dimana bisnis Pelindo berkonsentrasi kepada usaha pokok yakni penyediaan prasarana pelabuhan dan penyediaan jasa yang belum bisa disediakan oleh swasta, sedangkan penyediaan sarana pelabu-
han, termasuk pelayaran, baik jalur maupun kapalnya, diserahkan kepada swasta dan mekanisme pasar. Menyusul adanya indikasi ekspansi bisnis Pelindo yang memperkecil peran swasta dalam usaha kepelabuhan. Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik Carmelita Hartoto, peran swasta di sektor kepelabuhanan di Indonesia sangat vital karena selama ini mereka telah berkonstribusi besar dalam menjaga pertumbuhan dan ketahanan perekonomian nasional melalui aktivitas di pelabuhan. “Perusahaan penyedia jasa usaha pelabuhan dari swasta itu meliputi usaha bongkar
muat, angkutan khusus pelabuhan, logistik, forwarder, pergudangan, hingga depo kontainer. Sedangkan asosiasi pengguna jasa pelabuhan antara lain importir, eksportir dan pelayaran jumlahnya lebih dari 5.000 unit perusahaan,” ungkap Carmelita. Untuk itu, kata dia, pemerintah seyogianya mendengar aspirasi dunia usaha. Jika swasta di pelabuhan bersama BUMN pelabuhan dapat disinergikan dengan cara mereposisi bisnis pelabuhan BUMN, Indonesia akan lebih siap mengamankan potensi domestik pada era integrasi pasar Asean 2015. Carmelita menyayangkan aksi korporasi Pelindo yang banyak
PAGE
membentuk anak usaha di luar bisnis pengelolaan pelabuhan. “Seharusnya BUMN dapat melakukan kegiatan usaha sesuai porsinya, tetapi tidak menyulitkan atau bahkan mematikan usaha swasta nasional,” kata dia. Pada gilirannya, pihaknya justru mengkhawatirkan kualitas pelayanan logistik di Pelabuhan Tanjung Priok dan pelabuhan lainnya di Indonesia akan terus memburuk selama belum ada perubahan dalam penyelenggaraan pelabuhan dari praktik monopoli oleh PT Pelindo. Indikator ketidakefisienan itu dapat dilihat dari tingginya tingkat antrean kapal di berbagai pelabuhan di Indonesia, kongesti kendaraan, waiting time kapal yang tinggi, lamanya waktu bongkar muat (dwelling time) hingga keti-
dakpastian biaya logistik dan waktu barang di pelabuhan. “Penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia masih dimonopoli, padahal UU No. 17/2008 tentang Pelayaran menegaskan pengaturan penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia memuat penghapusan monopoli, memisahkan regulator dan operator serta melibatkan pemerintah daerah dan swasta,” ungkap Carmelita.
3
swasta atau pemerintah daerah dan swasta sendiri-sendiri, bisa membuat pelabuhan tanpa mengikut sertakan Pelindo, sama halnya dengan pelabuhan udara tanpa harus mengikutsertakan Angkasa Pura. “Undang-undangnya sudah jelas mengatur demikian, tapi pelaksanaannya masih ada praktik monopoli yang bisa mengendalikan dibangun atau tidaknya pelabuhan-pelabuhan baru yang banyak melibatkan sektor swasta seperti Pelabuhan Cilamaya yang terkatung-katung karena harus menunggu Kalibaru selesai dibangun,” tandas Carmelita.
Meski demikian, dari 25 pelabuhan strategis di Indonesia yang tercatat di Kementerian Perhubungan, hingga kini, belum ada satu pun yang dikelola oleh swasta, sementara pemerintah daerah, dalam hal ini Otorita Batam memiliki 1 pelabuhan di Batam. Carmelita menjelaskan, pemerintah harus menata kembali penyelenggaraan pelabuhan di Indonesia dengan mengacu kepada UU No. 17 tahun 2008, dimana sebenarnya pemerintah daerah dengan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Logistik Carmelita Hartoto
Pengelola 25 Pelabuhan Strategis di Indonesia No.
Penyelenggara Pelabuhan
1.
PT Pelindo I
2.
PT Pelindo II
3.
PT Pelindo III
4.
PT Pelindo IV
5
Otoritas Batam
Nama Pelabuhan Belawan, Dumai, Lhokseumawe, Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Banten, Palembang, Panjang, Pontianak, Teluk Bayur, Tanjung Priok. Banjarmasin, Benoa, Tena, Tjg. Emas dan Tjg. Perak. Ambon, Balikpapan, Biak, Bitung, Jayapura, Makassar, Samarinda dan Sorong. Pelabuhan Batam
JUMLAH
Jumlah 5 6 5 8 1 25
Sumber : Kementerian Perhubungan
EVENT 11 Juni 2013, di IPB International Convention Center Bogor – Jawa Barat RAKERNAS BIDANG KOORDINATOR ASOSIASI 13 Juni 2013, di Hotel Clarion Makassar KLINIK BISNIS PEMBIAYAAN UKM 18 Juni 2013, di Hotel Grand Hyatt Jakarta
KUNJUNGAN PM PAPUA NUGINI 19 & 24 Juni 2013, di Hotel Bidakara Jakarta FOCUS GROUP DISCUSSION KEBIJAKAN INDUSTRI 25 OKTOBER 2013, di Nusa Dua, Bali APEC CEO SUMMIT
PAGE
4
Kartel Komoditas Strategis Mencapai Rp 11,34 Trilyun Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta Menteri Koordinator Perekonoimian Hatta Rajasa untuk merombak tata niaga impor pangan nasional karena adanya ketidakseimbangan antara suplay dan demand sehingga rentang dengan spekulasi dan kartel. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur mengatakan, selama ini pangan nasional tidak seimbang karena demandnya banyak sementara suplaynya kurang. Berdasarkan catatan Kadin, potensi kartel dari 6 komoditas strategis seperti daging sapi, daging ayam, gula, kedelai, jagung dan beras nilainya mencapai Rp. 11,34 triliyun. “Nilai potensi kartel ini belum termasuk dengan komoditas lainnya yang juga berpengaruh pada tata niaga pangan”.
“Kontrol DPR Terhadap Pangan
Bila dirinci, perkiraan kebutuhan konsumsi nasional dengan nilai potensi kartel bisa diperkirakan, kebutuhan daging sapi yang mencapai 340 ribu ton nilai kartelnya diperkirakan mencapai Rp 340 milyar, daging ayam 1,4 juta ton mencapai Rp 1,4 trilyun, gula 4,6 juta ton mencapai Rp 4,6 trilyun, kedelai 1,6 juta ton mencapai Rp 1,6 trilyun, jagung 2,2 juta ton mencapai
Masih
Rp 2,2 trilyun dan beras impor 1,2 juta ton kartelnya diperkirakan mencapai Rp 1,2 trilyun. Menurut Natsir, gambaran seperti itu diakibatkan karena penataan managemen pangan nasional yang sangat lemah dari aspek produksi,distribusi dan perdagangannya. Pengelolaan kebijakan pangan oleh pemerintah dinilai masih sangat sentralistik dimana Kemendag, Kementan dan Kemenperin tidak ikhlas menyerahkan kebijakan tata niaga pangan ke pemerintah daerah yang sebenarnya lebih tahu akan kebutuhan daerahnya. “Kontrol DPR terhadap pangan ini juga lemah, sehingga perlu DPR memberikan sanksi kepada Kementrian yang tidak dapat menjaga kenaikan pangan yang berdampak ke rakyat. Sanksinya bisa berupa pengurangan anggaran di Kementrian itu,” kata Natsir.
tepat dan akurat. “Jadi wajar kalau presiden kita marah terhadap Kemendag dan Kementan karena tidak mampu mengatur pangan nasional yang juga kerap kali terjadi kelangkaan,” ungkap Natsir yang juga merupakan Ketua Asosiasi Pengusaha Gula dan Terigu Indonesia (Apegti).
Pihaknya berharap agar Menkoperekonomian bisa merombak tata niaga Selain itu, kata dia, tidak adanya pangan ke arah yang tepat, terulogistik pangan ikut menyebabkan tama komoditas pangan yang stratepersoalan pangan nasional sehingga gis seperti gula konsumsi/rafinasi setiap kebijakan yang dikeluarkan yang perlu dibuka pabrik-pabrik baru, Ke men dag d an Ke ment an kedelai, jagung, daging sapi, ayam, cenderung spekulatif dan Thispada story can fit 75-125 words. hingga bawang putih. gilirannya data pangan tidak bisa
Lemah”
INDIKASI KARTEL PANGAN NASIONAL UNTUK 6 KOMODITAS No
Jenis Komoditi
1
Daging Sapi
Perkiraan KebutuhanKonsumsi Nasional 340 ribu ton
2
Daging Ayam
1,4 juta ton
7 Kg/Kapita/tahun
Rp 1,4 Trilyun
3
2,5 juta ton (GKR) 2,1 juta ton (GKP) Total 4,6 juta ton 1,6 juta ton
12,5 Kg/kapita/tahun
Rp 4,6 Trilyun
4
Gula Kristal Putih (GKP) & Gula Kristal Rafinasi (GKR) Kedelai
8 Kg/Kapita/Tahun
Rp 1,6 Trilyun
5
Jagung
2,2 juta ton
11 Kg/Kapita/tahun
Rp 2,2 Trilyun
6
Beras
1,2 juta ton (Impor)
130 kg/Kapita/tahun
Rp 1,2 Trilyun
Jumlah Sumber : Diolah Kadin
PerkiraanKonsumsi/ Kapita/Tahun 1,7 Kg/Kapita/tahun
Perkiraan Nilai Kartel/Tahun (X) Rp 340 Miliar
Rp 11,34 Trilyun
PAGE
5
Hadapi Pasar Bebas ASEAN, Asosiasi Bisnis Nasional Harus Solid
Noke Kiroyan (Kiri) Bersama Rocky Pesik (Kanan) Me mberikan Paparan Saat Jumpa Pers di Kantor Pusat Kadin, (10/6).
Dalam rangka mengoptimalkan peran dan fungsi Asosiasi anggota Kadin dalam mempersiapkan dan memajukan dunia usaha untuk bersama-sama membangun perekonomian nasional, menyusul diberlakukannya Asean Economic Community (AEC) 2015, Kadin Indonesia mengadakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Bidang Koordinator Asosiasi yang akan digelar di Bogor, Selasa (11/6). “AEC sudah di depan mata, dunia usaha harus memiliki strategi untuk menghadapinya dan penguatan asosiasi-asosiasi bisnis bisa menjadi salah satu ujung tombak bagi kesiapan Indonesia untuk menghadapi pasar bebas,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Koordinator Asosiasi Noke Kiroyan.
Menurut Noke, asosiasi bisnis sangat berperan dalam melakukan business scanning bagi para anggotanya untuk melihat tantangan, prospek dan peluang pengembangan bisnis anggotanya. “Asosiasi lebih mengetahui persis kendala dan peluangnya seperti apa, karena mereka bersatu dalam sebuah asosiasi spesifik pada sektor bisnis tertentu. Kita harapkan Asosiasi bisnis utamanya dibawah naungan Kadin Indonesia bisa menggerakkan anggotanya untuk berpartisipasi secara aktif dan lebih optimal melakukan penguatan kapasitasnya”. Pemberlakuan AEC 2015 selain menjadi tantangan juga bisa menjadi peluang besar karena akan menjadi pasar potensial bagi pengusaha Nasional. Kadin menilai bahwa kesiapan dunia usaha, yang dalam hal ini asosiasi-asosiasi bisnis memiliki peran strategis dalam memanfaatkan peluang yang ada atas pemberlakuan pasar bebas ASEAN. “Sekarang tinggal bagaimana program dunia usaha menghadapi itu, jangan sampai Indonesia yang memiliki pasar yang besar hanya menjadi sasaran empuk pelaku bisnis asing,” ungkap Noke.
Menurutnya, untuk dapat menguasai pasar Asean dan pasar lainnya di luar negeri, Indonesia harus berupaya untuk lebih meningkatkan daya saing agar bisa berkembang. “Pada intinya adalah bagaimana kita meningkatkan daya saing. Karena dengan meningkatnya daya saing, pengusaha nasional tidak saja bisa survive, tetapi juga berkembang di pasar yang lebih besar nantinya,” kata Noke. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan Asosiasi yang tergabung dalam Kadin bisa melakukan penguatan dalam upaya-upaya menumbuhkan perekonomian. Bagi Kadin, lanjut Noke, Asosiasi memiliki posisi penting dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan dunia usaha. Saat ini pihaknya tengah mengkaji mekanisme penyaluran aspirasi yang lebih baik. Maka dari itu, porsi suara Asosiasi harus lebih diperhhatikan dalam menentukan keberlanjutan organisasi Kadin ke depan sebagai payung dunia usaha.
Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Organisasi, Keanggotaan, Pemberdayaan Daerah & Tata Kelola Perusahaan, Anindya Bakrie
Regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Untuk melaksanakan isi UU Noor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri maka Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri pada tanggal 2 Januari 2013. Peraturan ini mengatur perlindungan TKI mulai dari pra penempatan, masa penempatan hingga purna penempatan dan perlindungan TKI melalui penghentian dan pelarangan penempatan TKI serta
program pembinaan dan perlindungan TKI. Perlindungan berdasarkan PP tersebut diberikan kepada calon TKI/TKI yang ditempatkan oleh BNP2TKI, PPTKIS, perusahaan yang menempatkan TKI untuk kepentingan sendiri, dan TKI yang bekerja secara perseorangan. PPTKIS wajib membantu Perwakilan dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum selama masa penempatan. Perlindungan pun diberikan oleh Dinas Kabupaten/Kota dan Dinas Provinsi kepada calon TKI/TKI. Berbagai
perlindungan
yang
diberikan
kepada TKI pada masa penempatan di luar negeri meliputi pembinaan dan pengawasan, bantuan dan perlindungan kekonsuleran, pemberian bantuan hukum, pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI, perlindungan dan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan serta hukum dan kebiasaan internasional, dan upaya diplomatik.
PAGE
6
UU Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro UU Lembaga Keuangan Mikro (LKM) diundang pada tanggal 8 Januari 2013 yang bertujuan meningkatkan akses pendanaan skala mikro untuk masyarakat miskin. LKM hanya bisa dimiliki oleh WNI, Badan Usaha Milik Des a/Kel ura ha n, Pemda Kabupaten/Kota atau Koperasi. Untuk itu cakupan wilayah usaha LKM berada dalam satu w il a y ah D e sa /K el u ra h a n, Kecamatan, Kabupaten/kota. Syarat untuk mendirikan LKM
adalah harus berbadan hukum koperasi atau perseroan terbatas, memiliki modal yang besarannya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memiliki ijin usaha dari OJK. Oleh karena itu yang membina dan mengawasi LKM adalah OJK. Kegiatan usaha yang bisa dilakukan LKM meliputi jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, pengelolaan s i m p an a n ser t a jasa konsultasi pengembangan usaha.
Penyaluran pinjaman dan pengelolaan simpanan dapat dilakukan secara konvensional atau berdasar prinsip syariah. LKM bisa bertransformasi menjadi ban k bila me men uhi persyaratan tertentu.
Kadin Jadikan Jabar Sebagai Proyek Percontohan Revitalisasi Pasar
S Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal
“Jika setiap daerah bisa mengoptimalkan pasar domestiknya, maka diharapkan bisa memperkuat pasar nasional”
ejumlah pasar tradisional milik pemerintah daerah di sejumlah kabupaten dan kota di Jawa Barat akan menjadi proyek percontohan (pilot project) revitalisasi pasar.Langkah revitalisasi itu dilakukan secara bertahap dengan harapan kelak akan mampu meningkatkan perdagangan domestik di tingkat daerah. Diharapkan revitalisasi tersebut sudah mulai bisa terlaksana akhir tahun 2013 ini. “Tergantung kesiapan pemda untuk menunjuk pasar mana yang perlu direvitalisasi. Nanti, pasar itu dibongkar dan akan dibangun kembali oleh pengusaha yang bergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin). Kelak proyek revitalisasi itu akan menguntungkan pedagang lama, karena mereka tidak digusur,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik, Haryadi B. Sukamdani. Menurut Haryadi, mengenai pasar mana saja yang akan direvitalisasi sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Kadin Jabar, Agung Suryamal. “Kalau mengenai pasar mana yang akan segera direvitalisai, itu ada di Pak Agung. Koordinasinya ada di Pak Agung. Yang jelas, Kadin pusat mendorongnya,” kata Haryadi. Menurut Haryadi, revitalisasi atau peremajaan pasar-pasar tradisional itu merupakan hasil kerjasama antara
pemda sebagai pemilik pasar dengan Kadin. Kadin/pengusaha masuk sebagai mitra yang akan membangun kembali pasar-pasar tradisional yang sekarang sudah banyak yang tidak layak lagi. Menurut Haryadi, pengusaha yang terlibat nanti adalah yang sudah memiliki pengalaman di bidang ritel dan pr operti. "Pengusaha ini kelak akan mencoba mempebesar pasar tradisional yang selama ini ada. Pasar -pasar di sejumlah kabupaten dan kota di Jabar maupun provinsi lainnya sekarang ini relatif kecil dan banyak yang rusak". Dengan model kerjasama peremajaan antara pemda dengan Kadin, diharapkan pasar-pasar tersebut dibangun lebih bagus dan lebih layak lagi. Tentu, ada hak mengelola bagi pengusaha yang membangunnya kembali, misalnya dalam beberapa tahun. “Model ini tidak akan mematikan pedagang lama yang ada di pasar itu. Mereka (pedagang lama) tidak akan digusur, tetapi diutamakan memiliki atau menempati pasar yang baru dibangun. Jadi, jangan khawatir, karena kehadiran pengusaha dalam revitalisasi itu bukan membangun mall,” ujarnya. Pihaknya berharap, dengan meremajakan pasar-pasar yang ada,
diharapkan kegiatan atau kapasitas ekonomi dan perdagangan para pedagang meningkat. “Kan pasarnya akan menjadi baru dan lebih luas,” ujarnya. Sementara itu Ketua Kadin Jabar Agung Suryamal mengatakan, dengan memperkuat pasar domestik merupakan aksi yang penting untuk dilakukan di tengah-tengah perdagangan bebas yang akan dihadapi Indonesia di masa mendatang. "Peluang dan Potensi pasar di Jabar begitu besar dan terbuka lebar. Jika setiap daerah bisa mengoptimalkan pasar domestiknya, maka diharapkan bisa memperkuat pasar nasional," ujar Agung. Menurut Agung, dengan memaksimalkan potensi pasar lokal dan kualitas produk yang berdaya saing, penguatan itu dapat membuat Jabar tetap menjadi subjek dunia usaha, bukan hanya sebagai obyek.
PAGE
ACTIVE PROGRAMME Sejak Januari 2012, KADIN Indonesia bekerjasama dengan Uni Eropa telah melaksanakan suatu program kerja terkait dengan advokasi kebijakan publik dan otonomi daerah, yaitu Advancing Indonesia’s Civil Society in Trade and Investment Climate (ACTIVE) Programme. Program ACTIVE bertujuan untuk mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia dengan cara memperkuat kapasitas KADIN dan KADINDA dalam memonitor, mengevaluasi dan melakukan advokasi kebijakan publik terkait dengan perdagangan dan investasi, sehingga dapat secara efektif merepresentasikan dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah.
3. Pembentukkan jaringan komunikasi yang terintegrasi dan berkesinambungan antara KADIN-KADINDA dan pemangku kepentingan lainnya.
Tim Advokasi ACTIVE bertanggungjawab untuk mengorganisasi, menyiapkan serta menerapkan kegiatan-kegiatan Pengurus KADIN yang terkait dengan advokasi kebijakan. Hal ini mencakup kegiatan memonitor dan menganalisa kebijakan publik dan regulasi terkait dengan dunia usaha, membuat policy paper, melakukan sosialisasi, komunikasi dan publikasi, serta berjejaring dengan para pemangku kepentingan, terutama pemerintah terkait.
Tiga kegiatan utama yang akan dilaksanakan hingga akhir 2014 adalah: 1. Pembentukkan serta berfungsinya Tim Advokasi ACTIVE yang merupakan bagian dari Sekretariat KADIN dan berfungsi sebagai “think tank” dalam mendukung Dewan Pimpinan KADIN melakukan advokasi dan analisa kebijakan dan regulasi. 2. Penguatan kapasitas KADINDA untuk dapat secara efektif melakukan tugas advokasi kebijakan daerah dan memiliki kerjasama dengan asosiasi usaha dan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya yang melembaga dan terintegrasi
Selanjutnya, Tim Advokasi ACTIVE, bersama-sama dengan pengurus dan sekretariat KADIN akan melakukan penguatan kapasitas KADINDA dalam melakukan advokasi kebijakan di daerah. KADINDA yang akan menerima penguatan kapasitas adalah KADINDA di delapan provinsi, yaitu: 1) DKI Jakarta; 2) Jawa Barat; 3) Jawa Tengah; 4) Jawa Timur; 5) Sumatera Utara; 6) Bali; 7) Kalimantan Timur; 8) Nusa Tenggara Timur. Penguatan kapasitas tersebut akan dilakukan melalui kegiatankegiatan: a) pelatihan bagi KADINDA dan Asosiasi; b) pemantapan hubungan KADIN dengan KADINDA, serta KADINDA dengan Asosiasi serta pemangku kepentingan lainnya dalam melakukan advokasi kebijakan di daerah; dan c) sosialisasi kebijakankebijakan pemerintah yang tidak kondusif bagi dunia usaha.
Agenda Pelatihan Advokasi Kebijakan KADINDA 22 Agustus 2013 Pelatihan Advokasi untuk Asosiasi 27-28 Agustus 2013 KADINDA Jawa Tengah 5 September 2013 Workshop Pengintegrasian Jaringan
Active Programme Menara Kadin Indonesia, Lt. 29 Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950, Indonesia Telp: [62-21] 527 4484 (hunting), Fax: [62-21] 527 4331 - 527 4332 http://active.kadin-indonesia.or.id
7
PAGE
D
8
Konsep Industrialisasi Nasional Harus Terintegrasi
unia usaha sangat mendambakan konsep industrialisasi yang benarbenar konsisten dan mendasar. Untuk itu, legislasi yang masih terlalu berorientasi sektor perlu diubah ke arah yang integratif. Hal itu Karena upaya yang dilakukan hingga saat ini masih terkotak-kotak dan lebih mengedepankan kepentingan sektoral, sehingga kurang memungkinkan terwujudnya konvergensi program pada penguatan pembangunan dan pengembangan industri. “Konsep industrialisasi haruslah merupakan konsep integratif. Untuk itu legislasi kita yang masih terlalu berorientasi sektor perlu kita ubah. Sikap business as usual dan distorsi kebijakan karena tarik-menarik kepentingan haruslah dihentikan,” kata Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto dalam acara Focus Group Discussion Kadin yang digelar dalam rangka penyusunan platform kebijakan industri nasional di Jakarta, Rabu (19/6). Menurut Suryo, sumber daya alam harus diolah di dalam negeri dan digunakan untuk melakukan industrialiasi dengan menciptakan masa transisi dan momentum yang kuat untuk mengubah ekonomi berbasis ekspor sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis industri yang bernilai tambah. “Tantangannya adalah penguasaan teknologi. Teknologi tidak akan dengan sukarela ditransfer kepada kita, tetapi harus dibeli dengan harga yang mahal. Kalaupun mampu membeli teknologi, kita masih harus menghadapi ketergantungan pada pihak luar.” Suryo juga mengungkapkan, sistem perpajakan dan sistem fiskal pada umumnya perlu disesuaikan dengan tujuan mencapai industrialisasi nasional yang tangguh. “Untuk menghadapi tantangan-tantangan industri, tugas menciptakan konsep dasar dan sistem legislasi industrialisasi harus dilakukan secara all out,” kata dia. Sebelumnya, Kadin Indonesia telah melakukan koordinasi dengan Komisi VI DPR-RI, agar dunia usaha membahas upaya dan langkah yang perlu dilakukan untuk membangun suatu Platform
Pengembangan Industri Nasional. Adanya kesempatan untuk dilakukannya penyempurnaan Undang-Undang No. UU No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian membawa harapan baru bagi terjadinya perubahan kebijakan bagi arah pengembangan industri ke depan. Di masa lalu, kebijakan pengembangan industri dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang dijabarkan dalam Pembangunan Lima Tahunan (Pelita). Seiring dengan itu, Undang-undang No.5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dilahirkan untuk mempertegas landasan hukum dan rencana pengembangan industri. Namun sejalan dengan tuntutan dan perkembangan yang ada, untuk memfokuskan pencapaian target yang diharapkan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 28 tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional dengan tujuan menjadikan Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025, dimana pembangunan industri difokuskan pada produk unggulan industri di masa depan yakni industri Agro, Industri Alat Angkut, Industri Telematika, Industri manufaktur, Industri penunjang industri kreatif dan Industri kecil dan menengah tertentu. Sampai saat ini efektivitas penerapan kebijakan industri nasional tersebut dinilai masih belum maksimal sehingga diperlukan kajian yang lebih fokus dalam merealisasikan target tersebut. Berdasarkan catatan Kadin, pertumbuhan sektor industri terutama sejak 40 tahun terakhir menunjukkan pasang surut yang cukup tajam, kendati saat ini mulai mengarah pada trend pertumbuhan meningkat, yang pada tahun 2012 industri manufaktur menyumbang 20,8% dari PDB. Meskipun angka
ini belum mampu menyamai pertumbuhan ketika sebelum badai krisis ekonomi menghantam Indonesia pada tahun 1998. Ketika itu, sesuai definisi UNIDO, Indonesia sudah dikategorikan masuk sebagai negara industri baru, karenanya Indonesia ketika itu mendapat predikat julukan sebagai NIC (Newly Industrialist Countries) atau sering juga disebut sebagai macan Asia, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 7 persen per tahun. Tetapi prestasi ini tidak bertengger lama, karena krisis ekonomi tahun 1998 telah meluluhlantakkan fundamental ekonomi Indonesia, yang ternyata telah menggambarkan dengan sebenarnya bahwa struktur industri nasional sangat rentan. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Sudirman M. Rusdi mengatakan, kelemahan struktural industri nasional disebabkan oleh ketergantungan yang sangat besar pada impor bahan baku dan produk antara. Padahal bahan baku tersebut mampu disupplai sendiri oleh Indonesia, bahkan diolah sampai menjadi produk jadi dan siap dipasok memenuhi kebutuhan pasar luar negeri. “Kelemahan manajerial dan struktur pembiayaan yang sangat mengandalkan pada utang, lemahnya peningkatan kemampuan keahlian dan teknologi serta tidak berkembangnya kegiatan Research & Development (R & D) turut menjadi andil dalam kelemahan struktur industri nasional,” ungkap dia. Menurut Sudirman, dengan posisi ketergantungan yang sangat besar terhadap impor dan hutang luar negeri, maka ketika krisis terjadi, ekonomi Indonesia bisa menjadi ikut rentan. Padahal, kata dia, pengembangan industri yang didasarkan atas pengelolaan potensi SDA dari hulu sampai hilir dapat memberi nilai tambah yang sangat tinggi, sehingga akan mampu mendorong meningkatnya kemakmuran rakyat. “Pembangunan industri hulu akan sangat meningkatkan daya saing industri hilirnya, yang nilai ekonominya bisa berkali-kali lipat dari nilai ekonomi industri hulunya. Multiplier effect dari pembangunan industri hulu akan menciptakan lapangan kerja yang besar, meningkatkan ekspor dan GDP yang tidak ada batasnya sebagai indikator kemakmuran sebuah bangsa,” Jelas Sudirman.
Perkuat Ekonomi Daerah, Kadin Genjot Pembiayaan Ekspor kan ekspor harus mengeluarkan tambahan biaya untuk dokumen-dokumen yang sebenarnya tidak diperlukan. Berdasarkan informasi yang diterima Kadin, hal tersebut berkenaan dengan kebijakan pemerintah yang berusaha untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari komoditas ekspor. “Kami menilai hal tersebut bisa menurunkan daya saing komoditas ekspor daerah. Di sisi lain, seyogyanya justru PAD bisa lebih ditekankan kepada komoditi impor, agar produk lokal bisa diserap pasar domestik,” ungkap Safari.
Pencairan Dana Palapa Fund untuk UKM di Bandung, Jawa Barat
K
amar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Pemerintah tengah menggenjot upaya peningkatan daya saing untuk industri, tidak terkecuali bagi usaha kecil menengah untuk meningkatkan komoditi ekspor guna memperkuat perekonomian nasional. “Dengan berlakunya Asean Economic Community nanti, standar mutu produk akan menganut standar ASEAN. Selama ini produk-produk UKM yang memiliki peluang pasar luas di ASEAN, terkendala oleh standard mutu,” ujar Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P. Roeslani. “Melihat besarnya peranan UKM nasional dalam perekonomian, kiranya semua pihak harus senantiasa melakukan upaya-upaya penguatan UKM agar bisa meningkatkan produktivitas dan kualitasnya agar berdaya saing, sehingga lebih siap menghadapi pasar bebas. Oleh karenanya, hambatan-hambatan klasik yang sering ditemui harus segera diatasi dan dicarikan jalan keluarnya, terutama aspek pembiayaan untuk mengembangkan usaha dan melakukan ekspor,” kata Rosan. Rosan menjelaskan, hingga saat ini perekonomian daerah masih terkendala pada persoalanpersoalan klasik seperti persoalan UKM yang selalu tersendat dalam masalah permodalan. Akses yang terbatas terhadap bank, serta penerapan
Kunjungan Klinik Bisnis Makassar,
sistem kehati-hatian perbankan yang masih dirasakan berlebihan sering kali menjadi kendala untuk mengembangkan usaha. Di sisi lain, Kadin merekomendasikan kepada para pelaku usaha untuk bisa mengakses permodalan melalui lembaga non perbankan, sehingga tidak terpaku pada lembaga perbankan saja. “Jika kondisinya seperti itu, para pengusaha daerah dan UKM bisa mengakses pembiayaan melalui alternatif lain dengan memanfaatkan lembaga non perbankan,” kata Komite Tetap Kadin Bidang Modal Ventura dan pendanaan alternatif Safari Azis. Menurut Safari Azis, selain dukungan aspek pembiayaan baik dari lembaga perbankan maupun non perbankan, dukungan dari pemerintah memiliki peranan yang penting dalam pemberdayaan pelaku usaha dan potensi daerah untuk meningkatkan ekspor. Selain itu, sinergitas regulasi antara pusat dan daerah serta kemudahan dalam perijinan ekspor sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha nasional. Safari mengatakan, pihaknya sering masih sering menemukan keluhan pengusaha daerah yang akan melaku-
Kunjungan Klinik Bisnis Samarinda, Kalimantan Selatan
Sementara itu untuk dapat melakukan ekspor, lanjut Safari, Pelaku dipersyaratkan memiliki keahlian logistik, manajemen ekspor, pemasaran, keuangan dan hukum perdagangan internasional. Pentingnya edukasi dan pengelolaan akan hal itu, Kadin Indonesia Bidang Perbankan dan Finansial bekerjasama dengan Dirjen Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan dan penguatan usahawan daerah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan klinik bisnis. Klinik bisnis tersebut sudah dilakukan sebelumnya di Pronvinsi DKI Jakarta, Gorontalo, Bali, Sulawesi Tengah, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. “Hal ini sejalan dengan amanat dari misi Kadin Pusat Kepengurusan Periode 2010-2015 yang berkomitmen untuk menjadi motor pendorong agar daerah dapat berperan lebih besar dalam penguatan dan pemerataan ekonomi nasional,” kata Safari. Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Kadin Indonesia membentuk lembaga kemitraan pembiayaan “Palapa Nusantara Berdikari” yang telah dan akan melakukan akselarasi penyaluran dana kepada UKM di daerah-daerah. “Palapa Nusantara Berdikari akan membina badan usaha atau pelaku UKM yang memiliki potensi untuk melakukan ekspor. Pembinaan ini dilakukan dari yang tadinya tidak bankable menjadi bankable,” ujar Safari.
Kunjungan Klinik Bisnis Medan, Sumatera Utara
Kunjungan Klinik Bisnis Medan, Sulawesi Tengah
PAGE
1 0
INVESTASI JATENG: Meski Nilai Proyek Rendah, Penyerapan Tenaga Kerja Tinggi
R
ealisasi penanaman modal di Jawa Tengah Semester I/2013 mencapai 43 proyek dengan nilai Rp369,35 miliar atau dibawah target yang ditetapkan sebanyak 45 investasi senilai Rp1,706 triliun.
43 proyek itu berhasil menarik tenaga kerja hingga 7.834
Kepala UPT Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) BPMD Jateng, Anung Suprihati menuturkan meski secara investasi masih dibawah target namun 43 proyek itu berhasil menarik tenaga kerja hingga 7.834 melebihi target yang hanya 7.478 orang. “Secara penanaman modal memang lebih kecil namun disisi lain SDM yang terserap lebih banyak dan kedepan bisa mengejar proyek investasi berkembang di Jateng,” ujarnya, Selasa (9/7/2013). Menurutnya, sebanyak 43 proyek yang terserap itu terdiri dari 36 PMDN senilai Rp339,07 miliar dan 7 PMA dengan nilai investasi mencapai Rp30,27 miliar, didominasi sektor tersier kategori perdagangan dan reparasi mencapai Rp109 miliar. “Sektor Perdagangan reparasi banyak dibuka di Kota Salatiga mencapai 12 unit, sisanya di Brebes dan Kota Semarang, investasi lainnya berupa 5 industri makanan, 3 tekstil, 2 kimia farmasi, hotel dan restoran, konstruksi serta jasa lain,” lanjutnya. Sejumlah investasi baru tersebut dikembangkan di beberapa Kabupaten/Kota wilayah Jateng meliputi juga Kabupaten Semarang, Banyumas, Batang, Kudus, Sukoharjo, Pemalang, Jepara
dan Kota Surakarta. Khusus realisasi tujuh PMA, lanjutnya, investor mengembangkan beberapa jenis sektor seperti industri kayu, tekstil, hotel dan restoran juga perdagangan dan reparasi yang menyerap sebanyak 3.423 tenaga kerja. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jateng, Djoko Slamet Utomo mengatakan tenaga kerja menjadi salah satu potensi yang perlu mendapat perhatian dalam menghadapi persaingan industri. “Menghadapi pasar bebas Asean perlu dukungan SDM dengan keahlian mumpuni sehingga mampu berdaya saing dalam berbagai industri sesuai keahliannya, selain itu perizinan usaha p erlu tero bo san teknologi supaya proses lebih cepat,” ujarnya. Kadin juga berharap pemerintah memberi kemudahan perizinan bagi para pengusaha mengingat fasilitas itu diyakini
bisa menjadi salah satu upaya untuk menarik minat investor dalam menanamkan modalnya. Sementara Plt Sekda Provinsi Jateng, Sri Puryono mengatakan Jateng berupaya memperbaiki diri guna mendukung industri di berbagai sektor meliputi agroindustri, pariwisata hingga kawasan industri berikat. “Pembangunan infrastruktur dan SDM terus menjad i pe rh a tia n dan pengembangan sektor usaha mikro mendapat dukungan melalui berbagai pameran usaha,” tuturnya. Pemprov berharap, berbagai potensi yang dimiliki Jateng akan terus diberdayakan melalui pendampingan dan pembinaan agar bisa menembus dan mampu bersaing di pasar global.
PAGE
11
Indonesia dan Vietnam Dorong Kerjasama Dagang dan Investasi Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto dalam Forum Bisnis dengan delegasi Vietnam yang dipimpin langsung presidennya, Truong Tan Sang di Jakarta, (28/6).
I
ndonesia dan Vietnam mendorong momentum pertumbuhan ekonomi yang kuat dengan membangun industri yang bernilai tambah dan investasi. Kesamaan faktor penguat ekonomi dan tantangan yang dihadapi dinilai bisa meningkatkan kerjasama diantara kedua negara. “Indonesia dan Vietnam memang memiliki banyak kesamaan dan sebenarnya bisa saling melengkapi. Sekarang ini, baik Indonesia maupun Vietnam tengah membangun ekonomi kuat yang didasarkan pada industri yang bernilai tambah,” kata Ketua
Menurut Suryo, pasar domestik yang cukup besar dengan pertumbuhan kelas menengah memiliki peranan penting untuk menumbuhkan industri dan memperkuat daya beli barang-barang konsumsi. Kadin mencatat, total perdagangan tahun lalu diantara kedua negara hampir mencapai 5 miliar USD. Menurut Suryo, jumlah ini bisa jauh lebih tinggi bila diperkuat dengan adanya kemitraan bisnis yang potensial. “Kemitraan bisa ditingkatkan bukan hanya dalam perdagangannya saja, tetapi juga investasi untuk mencapai hasil kerjasama ekonomi yang maksimal”. Dalam forum bisnis tersebut, dibahas mengenai berbagai peluang kerjasama dan investasi yang melibatkan sejumlah perusahaan BUMN dan swasta Indonesia yang sudah diinvestasikan di Vietnam
seperti sektor properti dan semen. “Kita berharap bahwa ini adalah sebuah tren yang positif dimana akan lebih banyak perusahaan Indonesia bisa melangkah keluar untuk berinvestasi di luar negeri, khususnya di negara tetangga terdekat seperti Vietnam,” ungkap Suryo. Suryo menilai, kerjasama bisnis diantara kedua belah pihak bisa mencapai hasil yang baik dengan memiliki mitra lokal yang juga baik. Menurutnya, mitra lokal baik untuk bisnis di Vietnam maupun di Indonesia dapat membantu memberikan informasi dan menangani aturan yang berlaku, yang mungkin membingungkan pelaku usaha ketika mengembangkan bisnis di negara asing.
Total
Turut hadir dalam Forum Bisnis tersebut antara lain Menteri Pertanian Suswono, Menteri BUMN Dahlan Iskan dan sejumlah para pimpinan perusahaan BUMN dan swasta seperti Pertamina, Bank Mandiri, Kimia Farma, Semen Indonesia, Bulog, Dirgantara Indonesia, dan Bukit Asam, Ciputra Property dan Indofood Sukses Makmur.
miliar USD
Hadapi AEC, Jatim Perkuat Pasar Domestik Wakil Ketua Umum Bidang UMKM Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, M Rizal menuturkan, sejauh ini Kadin sudah melakukan melakukan akselerasi perdagan gan an tar provinsi atau pulau di Indonesia. Kegiatan yang mempertemukan pengusaha Jatim dengan pengusaha di luar provinsi ini sudah dilaksanakan di 15 provinsi. "Pada awal Juni 2013 kami melakukan kunjungan bisnis ke Sumatra Utara dengan melibatkan 75 pengusaha di Jatim, khususnya yang masuk kategori UMKM. Ini kami lakukan sebagai langkah penguatan pasar
dalam negeri, agar pasca pemberlakuan AEC pengusaha Jatim tidak menjadi penonton saja tetapi menjadi penguasa pasar domestik," ujar Rizal. Hal yang sama juga diutarakan oleh Ketua Bidang UMKM Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) BPD Jatim, Giri Bayu Kusuma, bahwa sebenarnya AEC bisa menjadi peluang untuk memperluas pasar. Namun, ketika daya saing tidak ada, maka yang terjadi justru sebaliknya. Masyarakat Indonesia hanya akan menjadi penonton di negaranya sendiri. "Untuk itu, kami berkomitmen menfasilitasi UMKM agar bisa berdaya saing tinggi melalui penguatan finansial dan non finan-
sial. Karena sebenarnya, kualitas produk yang dihasilkan UMKM tidak kalah bersaing," tegasnya. Kepala Dinas UMKM dan Koperasi Provinsi Jatim, Fattah Jasin membenarkan bahwa sebenarnya, kelemahan sektor UMKM tidak pada hasil produk tetapi dari kemasan saja. "Jika dibanding dengan produk Thailand, sebenarnya produk UMKM tidak kalah bersaing, hanya packagingnya saja yang mengakibatkan produk mereka kalah. Makanya, Dinas Koperasi dan UMKM bekerjasama dengan Hipmi untuk melakukan penguatan terhadap pelaku usaha di sektor UMKM," ujar Fattah.
Perdagangan tahun lalu diantara kedua negara mencapai 5
PAGE
WKU Kadin Bidang Energi & Migas Wishnu Wardana saat Business Luncheon APEC CEO Summit 2013
Ketua Umum Kadin Suryo Bambang Sulisto Menerima Kunjungan PM Australia Kevin Rudd
G A L Ketua Umum Kadin Menjadi Salah Satu Pembicara Dalam Indonesia Banking Expo & Conference 2013
Disaksikan PM Papua Nugini, Kadin Indonesia Menandatangani MoU dengan Kadin Papua Nugini
E R I
Kadin Indonesia menerima kunjungan Presiden Vietnam
WKU Kadin Bidang Lingkungan Hidup & Perubahan Iklim, Shinta W. Kamdani (dua dari kanan) menjadi pembicara dalam Tropical Forest Alliance 2020 Indonesia
Rombongan Kadin Indonesia dan Mendag Tiba di Bandara NTT untuk Rakernas Kadin Bid. Industri Pengolahan & Peternakan
WKU Kadin Bidang Perindustrian, Sudirman (dua dari kiri) menggelar Focus Group Discussion untuk membahas kebijakan-kebijakan industri
1 2
