PELAYANAN KESEHATAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

PELAYANAN KESEHATAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA Dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Disampaikan pada: Pertemuan Forum Kawasan Timur Indonesia VI Palu, 24 September 2012

PETA SEBARAN DAERAH BERMASALAH KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KTI

Sumber : Riskesdas 2007

2

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

KERANGKA PENYAJIAN

1. GAMBARAN PENCAPAIAN TARGET MDGS BESERTA PERMASALAHANNYA 2. PENYIAPAN BPJS KESEHATAN

3


1. GAMBARAN PENCAPAIAN TARGET MDGS BESERTA PERMASALAHANNYA

4


8 TUJUAN MDG’s Memberantas Kemiskinan dan Kelaparan Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Menurunkan Kematian Anak Meningkatkan Kesehatan Ibu Mengendalikan HIV dan AIDS, Malaria dan Penyakit Menular Lainnya (TB) Menjamin Kelestarian Lingkungan Hidup Mengembangkan Kemitraan Pembangunan di Tingkat Global

5

A. STATUS MDG’s BIDANG KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

• MDG 6: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan kasus baru Tuberkulosis • MDG 1: Menurunkan prevalensi balita dengan berat badan rendah / kekurangan gizi • MDG 4: Menurunkan Angka kematian bayi & balita • MDG 6: Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan kasus baru malaria • MDG 7: Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup • MDG 5 : Menurunkan angka kematian ibu melahirkan • MDG 6 : Mengendalikan dan mulai menurunkan jumlah infeksi baru HIV

Target yang telah tercapai

Target yang diperkirakan akan dicapai

Target yang menjadi perhatian khusus 6


MENANGGULANGI KEMISKINAN DAN KELAPARAN

7

Target 1C: Menurunkan prevalensi gizi kurang hingga setengah nya dalam kurun waktu (1990 – 2015) MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR

1.8 Prevalensi balita dengan berat badan rendah/ kekurangan gizi 1.8a Prevalensi Balita Gizi Buruk 1.8b Prevalensi balita gizi kurang

ACUAN DASAR TARGET CAPAIAN (SUSENAS, MDGS 2010 1989) 2015 (RISKESDAS)

31%

15,5%

17,9%

7,2%

3,6 %

4,9%

23,8 %

11,9%

13%

On Track 8


PREVALENSI GIZI KURANG DI KTI TAHUN 2010 Target Nasional 15,0%

Riskesdas 2010

9


PREVALENSI STUNTING DI KTI TAHUN 2010 Target Nasional 32 %

Riskesdas 2010

10

MENURUNKAN ANGKA KEMATIAN ANAK

11

Target 4.A. Menurunkan angka Kematian Bayi & Balita hingga 2/3 dalam kurun waktu 1990 - 2015 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR 4.1. Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup

4.2. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

4.2.a Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup

4.3

Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak

CAPAIAN

ACUAN DASAR (1991)

TARGET MDGS 2015

97

32

44

68

23

34

32

14

19

44,5%

95%

2007 (SDKI)

74,5% (2010) 12

CAKUPAN ANAK YANG MENDAPATKAN IMUNISASI DASAR LENGKAP DI KTI TAHUN 2010


Target Nasional Cakupan Imunisasi Lengkap : 90% Riskesdas 2010

13


MENINGKATKAN KESEHATAN IBU

14


Target 5A: Menurunkan Angka Kematian Ibu hingga tiga per empat dalam kurun waktu 1990-2015 Target 5B: Mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua pada tahun 2015 CAPAIAN

ACUAN DASAR (1991)

TARGET MDGS 2015

2007 (SDKI)

(RISKESDAS)

390

102

228

NA

5.2. Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih.

40,70%

90%

61,4%

82, 23 %

5.3.a Angka pemakaian kontrasepsi /CPR bagi perempuan menikah usia 15-49, semua cara

49,7%

65%

57,2%

55,8%

5.3 b Angka pemakaian kontrasepsi (CPR) pada perempuan menikah usia 15-49 tahun saat ini, cara modern

47,1%

60%

57,2%

55%

5.4 Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 tahun) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun

67

30 per 1000

35

53,9

- 1 kunjungan:

75%

95%

93,3%

92,8%

- 4 kunjungan:

56 %

90 %

65,2%

61,3%

12,7%

5%

9,1%

8,2%

INDIKATOR 5.1. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup

2010

5.5. Cakupan pelayanan Antenatal (sedikitnya 1 kali kunjungan dan 4 kali kunjungan)

5.6 Unmet Need (kebutuhan keluarga berencana/KB yang tidak terpenuhi)

15


CAKUPAN PELAYANAN ANTENATAL K1 & K4 TAHUN 2010 Target 2010 K1 : 95% K4 : 84% Target MDG 2015: K1 : 95% K4 : 90%

On Track Sumber: Riskesdas 2010

16


Riskesdas 2010

CAKUPAN PERSALINAN NAKES DI KTI TAHUN 2010

17


ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) DI KTI TAHUN 2010

Sumber: Laporan rutin KIA, 2010 & koreksi jumlah kematian ibu dg AKI menurut SDKI 2007

18


MENGENDALIKAN HIV/AIDS, MALARIA DAN PENYAKIT MENULAR LAINNYA

19


Target 6.A. Mengendalikan penyebaran dan mulai menurunkan jumlah kasus HIV/AIDS hingga Tahun 2015 Target 6.B. Mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV/AIDS bagi semua yang membutuhkan sampai dengan tahun 2010 INDIKATOR

ACUAN DASAR

SAAT INI

TARGE T 2015

STA TUS

6A.1 Prevalensi HIV pada penduduk usia 15-49 tahun

0,16% estimasi 2006

6A.2 Penggunaan kondom pada kelompok risiko tinggi, menjadi 35% pada perempuan dan 20% pada laki-laki

12,8% STBP dilakukan setiap 2 65% (P) SKRRI 2002/2003 tahun sekali. STBP 50% (L) terakhir adalah tahun 2009, dengan hasil 32,5% (Perempuan) 16% (Laki-Laki).

●

6A.3 Persentase penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang HIV-AIDS 6B.5 Persentase ODHA yang mendapatkan ART

P (38%) L (-) SDKI 1994

11,6% (Riskesdas 2010)

95%

●

71,2% Kemenkes RI 2005

76,1% (Inpres 3/2010 Th. 2010) dari target 2010 sebesar 70%

90%

●

Ket : ● On track ● Off track

0,2% (pemodelan matematika HIV di Indonesia Th. 2010)

<0,5%

●

20


SITUASI EPIDEMI DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS KTI

Prevalensi HIV 2009

Kabupaten/kota prioritas Jumlah kabupaten/kota prioritas = 173

Sumber data: Estimasi Populasi Dewasa Rawan Terinfeksi HIV 2009, Kemkes RI Pemetaan dilakukan oleh KPAN, 2010 Catatan: Pemetaan dilakukan untuk 33 provinsi dan 440 kabupaten/kota

21


DATA KUMULATIF KASUS AIDS DI KTI S/D JUNI 2012

Sumber: Dit. PPML – Ditjen PP dan PL

Nasional = 29.982

22

6.9 MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Angka Kejadian, Prevalensi dan Tingkat Kematian akibat Tuberkulosis 6.10 Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi & diobati dalam program DOTS ACUAN DASAR

SAAT INI

TARGET MDG’S 2015

Angka Kejadian Tuberkulosis (semua kasus/1.000 penduduk/tahun)

343 (1990)

189 (2009)

Menurun

Tingkat Prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)

443 (1990)

285 (2009)

221

●

6.9c

Tingkat Kematian karena Tuberkulosis

92 (1990)

27 (2009)

46

●

6.10a

Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS

20% (2000)

78,3% (2010)

70%

●

Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS

87% (2000)

91,2% (2010)

85%

INDIKATOR

6.9a 6.9b

6.10b


STATUS SUMBER

●

●

Laporan TB Global WHO, 2010

Laporan Rutin Subdit TB, 2010

23


ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN TB DI KTI TAHUN 2011 Target Nasional 86%

24

6.6. Angka Kejadian dan tingkat Kematian Akibat Malaria MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

INDIKATOR

6.6

6.7

Angka Kejadian Malaria/1000 penduduk Proporsi Anak Balita yang Tidur dengan kelambu berinsektisida


ACUAN DASAR

SAAT INI

TARGET MDG’S 2015

4,68

1,96

1,00

-

3,3

16,5

STATUS

SUMBER

●

●

BPS Riskesdas

25


35,00

ANGKA PENEMUAN PENDERITA MALARIA PER 1000 PENDUDUK DI KTI TAHUN 2011

33,25

30,00 25,00

23,34

20,00 15,00

API Nasional 1,75

14,75

10,00 5,00

3,97

3,08

2,52

2,37

1,91

0,00

API per 1000 Penduduk

1,90

1,36

0,52

0,38

26


MENJAMIN KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

27


Target 7c: Menurunkan hingga setengahnya proporsi rumah tangga tanpa akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak dan fasilitas sanitasi dasar layak hingga tahun 2015 INDIKATOR

ACUAN DASAR

TARGE T MDGS CAPAIAN 2015

7.8

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap sumber air minum layak, perkotaan dan pedesaan

37,73% (1993)

68,87%

42,76% (2011)

7.8a

Perkotaan

50,58% (1993)

75,29%

40,52% (2011)

7.8b

Pedesaan

31,61% (1993)

65,81%

44,96% (2011)

7.9

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap fasilitas sanitasi dasar layak, perkotaan dan pedesaan

24,81% (1993)

62,41%

55,60 % (2011)

7.9a

Perkotaan

53,64% (1993)

76,82%

72,54% (2011)

7.9b

Pedesaan

11,10% (1993)

55,55%

38,97% (2011)

Sumber data: BPS, Susenas

28

DISTRIBUSI DESA STBM DI KTI TAHUN 2012


700

637

600 500 357

400

280

300 200 100

106

243 120

0

19

57

72

Nasional = 7.325 DesaKTI Sumber: Dit. PL – Ditjen PP dan PL

31

44

= 1.966 Desa 29

MENTERI KESEHATAN

B. UPAYA-UPAYA PENINGKATAN AKSES PELAYANAN KESEHATAN

30

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK)

MENTERI KESEHATAN

(Dalam ribuan)

2011

2012

ALOKASI PER PUSKESMAS

PUSKESMAS

SULAWESI

100.000

1.126

112.600.000

1.185

137.171.400

NUSA TENGGARA

250.000

458

114.500.000

494

136.562.200

403

100.750.000

460

127.898.000

REGIONAL

MALUKU

PAPUA

JUMLAH:

200.000

250.000

256

2.243

TOTAL

51.200.000

379.050.000

PUSKESMAS

285

2.424

TOTAL

63.667.200

465.298.800

31

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MENTERI KESEHATAN

a.

Pilot Project Telemedicine di 10 provinsi, 3 diantaranya di KTI yaitu: 1) RS Atambua NTT, 2) RS Bima NTB 3) RSUD Sultan Daeng Radja Bulukumba Sulsel.

b. Diklat bagi tenaga kesehatan Pendidikan jarak jauh (e-learning) untuk Pendidikan dan Latihan Asisten Epidemiologi Lapangan (PAEL) di 7 Provinsi, salah satu-nya Provinsi Sulsel

32

MENTERI KESEHATAN

SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN KESEHATAN

2.010 Rumah Sakit KTI : 311 RS 77.359 Pustu/ Polindes, 9.419 Puskesmas KTI : 2.343 Puskesmas

33

MENTERI KESEHATAN

NO 1.

2.

3.

SARANA PELAYANAN KESEHATAN SAMPAI DENGAN 2011

SARANA KESEHATAN Rumah Sakit Bergerak

Puskesmas Keliling Ambulan

JUMLAH INDONESIA

KTI

24

11

5.899

1.388

3.605

734

34

MENTERI KESEHATAN

NO 1

2

3 4

PEMENUHAN SDM KESEHATAN DI KTI TAHUN 2012 PROGRAM

JENIS

INDONESIA

Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dr. Spesialis

62

25

3.244

1.728

1.009

487

Bidan

40.261

7.425

527

156

1.558

946

Obgyn

29

29

24

24

24

24

4.858

382

3.659

1.104

Dr. Umum

Penugasan Khusus

Dokter dengan Kewenangan Tambahan Pendidikan Berkelanjutan SDM Kesehatan

Dr. Gigi

Residen

Diploma III

Kesehatan Anak Anestesiologi

Tugas Belajar

PPDS / PPDGS

KTI

35

MENTERI KESEHATAN

NO

UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DI KTI PROGRAM

2011

KEGIATAN

INDONESIA

1.

2.

3.

HIV/AIDS

Malaria

Tuberculosis

2012 (SEMESTER I) KTI

INDONESIA

KTI

Layanan VCT

500

138

431

114

90

35

34

RS dan Satelit Layanan ARV

303

87

94

323

3.301

3.496

3.350

PMTCT

Pos Malaria Desa

3.416

Rapid Diagnostic Test

89

Distribusi Kelambu

3.720.254

2.788.278

909.612

2.120.080

1.075.266

670.968

652.077

Pos TB Desa

72

18

112

42

0

0

17

6

Pembentukan jaringan Peduli TB (Japeti)

728.826

36

MENTERI KESEHATAN

NO

4.

5.

UPAYA PENGENDALIAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN DI KTI

PROGRAM

PENYAKIT TIDAK MENULAR

PENYEHATAN LINGKUNGAN

KEGIATAN POSBINDU PTM

KAWASAN TANPA ROKOK

DESA DENGAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM)

2011 INDONESIA 3.314 21

6.235

2012 (SEMESTER I) KTI

INDONESIA

282

5

1.283

KTI

5.314

912

23

7

7.325

1.966

PELATIHAN LIMBAH MEDIS DAN PEMBERIAN ALAT NEEDLE CUTTER (NTT, PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU)

Sumber : Data Ditjen PP dan PL

37

MENTERI KESEHATAN

Tahun 2011

KTI

38

MENTERI KESEHATAN

2. PENYIAPAN BPJS KESEHATAN TAHUN 2014

39

MENTERI KESEHATAN

PERSIAPAN IMPLEMENTASI SJSN: MENUJU UNIVERSAL HEALTH COVERAGE

UUD 1945

POKOK-POKOK PERSOALAN:

KERANGKA BERPIKIR

UU no 40/2004 UU No 17/2007 UU No 24/2011

KONDISI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN SAAT INI

PELUANG DAN KENDALA

PERKEMBANGAN LINGKUNGAN STRATEGIS

1.KESIAPAN FASKES 2.PENETAPAN PAKET PELAYANAN 3.PENETAPAN REGULASI 4.PEMENUHAN KEBUTUHAN NAKES 5.KETERSEDIAAN OBAT & ALKES 6.SOSIALISASI & PENGUATAN KOORDINASI DAN MONITORING

KESEJAHTERAAN UMUM

STRATEGI UPAYA

KONDISI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN YANG DIHARAPKAN (2014)

SJSN BIDANG KESEHATAN BERJALAN OPTIMAL

40

KEBUTUHAN TEMPAT TIDUR RS DALAM RANGKA PERSIAPAN BPJS TAHUN 2014

MENTERI KESEHATAN

KEBUTUHAN JUMLAH TT (ASUMSI JUMLAH JUMLAH TOTAL KEKU NO PROVINSI TT DI TOTAL TT 1/1000 RS RANGAN TT TT DI RS PUSKES PENDUDUK) 3738 1 NTB 4500 22 2182 1556 -1485 4648 2 NTT 4684 39 3246 1402 -1298 4631 3 Sulut 2271 34 3840 791 -495 3206 4 Sulteng 2516 24 2540 666 -724 10233 5 Sulsel 7680 71 8351 1882 -1968 2273 6 Sultra 2233 22 1774 499 -908 1224 7 GTO 1040 10 1006 218 -317 942 8 Sulbar 1158 8 664 278 -221 2792 9 Maluku 1534 24 2138 654 -343 1321 10 Malut 1038 15 1118 203 -232 1556 11 Papbar 760 11 1128 428 -178 3611 12 Papua 2833 31 2679 932 -957

KTI

Indonesia

32248

237.167

311

2010

30,666

206.092

9509

32.719

40175 238.811

-9126

-77.795 41

MENTERI KESEHATAN

STANDARISASI DAN PEMBENAHAN SISTEM RUJUKAN

Tertiary

Secondary

Rujukan Kewenangan

Primary Care Tertiary Care Self Care 42

MENTERI KESEHATAN

ALOKASI ANGGARAN UNTUK PEMBANGUNAN KESEHATAN YANG DISALURKAN KE DAERAH KTI TAHUN 2011 DAN 2012

dalam milyar rupiah

NO 1

2

3 4

5

KEGIATAN Dekonsentrasi

Tugas Pembantuan

Anggaran yang disalurkan dari Kantor Pusat

Anggaran Kantor Pusat/UPT

DAK Bid. Kesehatan

Jumlah

2011 INDONESIA

670,15

2012 KTI

259,58

3.979,78 1.395,93

INDONESIA

896,17

5.234,29

KTI

339,23

1.834,11

8.649,65 1.614,18

4.504,86*)

704,25*)

9.642,74 1.257,29

10.363,69

1.368,32

25.943,12 5.793,89

24.004,94

3.000,80 1.266,91

*Tahun 2012 alokasi baru sampai triwulan II

3.005,93

1.031,69

5.277,59

43


Terimakasih

44

FESTIVAL FORUM KAWASAN TIMUR INDONESIA VI

Palu - Sulawesi Tengah, 24-25 September 2012

Kewirausahaan Sosial untuk Kawasan Timur Indonesia Membangun SDM dengan Kewirausahaan 'Enterpreneur' dan melalui Sepak Bola 'Development Through Football

MENGAPA ENTERPRENEUR ? Ekonomi adalah Kekuatan sebuah Bangsa Pendidikan adalah Masa Depan sebuah Bangsa

SDM

BAGAIMANA ? Mulai dari PARADIGMA yang BERUBAH Dilanjutkan dengan Komunitas, Didampingi dan Dilatih. Apa yang menjadi keunggulan LOKAL Adalah MODAL Apa yang menjadi 'masalah' Adalah PELUANG

PAPUA PASTI BISA ! Transformasi dimulai dari 1 orang

17

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

Oleh: Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat selaku Ketua Pokja PNPM Mandiri.

Palu, 25 September 2012

 12 Propinsi, puluhan pulau, puluhan bahasa dan

budaya, ribuan jenis flora dan fauna

 Memiliki potensi sangat BESAR

 Program penanggulangan kemiskinan berbasis

pemberdayaan masyarakat.  Diluncurkan oleh Pemerintah Indonesia di Palu, Sulawesi Tengah pada 30 April 2007. Setelah 5 tahun, kami kembali ke Palu  Sejak 2009, Anggaran PNPM untuk seluruh Indonesia sekitar Rp 10-11 Triliun per tahun  Mencakup lebih dari 6,600 kecamatan di 33 Propinsi

2.791.201.800.000 2.662.600.000.00 ,0 0,0 1.617.168.000.000 2.522.940.000.00 ,0 0,0 1.107.374.000.000 ,0 699.675.000.000, 0

2007

2008

2009

2010

2011

2012

 Alokasi BLM PNPM di Kawasan Timur Indonesia 2007-

2012 mencapai Rp 11,4 Triliun  Mencakup lebih dari 1,800 kecamatan di 12 Propinsi

Pengalaman PNPM di Kawasan Timur Indonesia

“Tenun ikat hanya digunakan saat upacara adat. Sebelumnya, hasil tenunan ini hanya dipakai sendiri. Berkat Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP), kini mereka bisa menenun berkelompok di setiap desa untuk mengerjakan pesanan dari luar.” Majalah Pesona, Juni 2012

“Satu kelompok perempuan memulai produksi kerajinan tangan dengan bahan dasar lokal yang ramah lingkungan. Melalui usaha kecil, perubahan ekonomi mulai terjadi dan lingkungan pun terselamatkan” Tempo, 20 April 2010

“ Setelah frustasi menunggu aliran listrik dari PLN selama puluhan tahun, masyarakat desa Nipah di Sulawesi Tengah memutuskan untuk memanfaatkan sumber air di wilayah mereka untuk menjadi sumber tenaga listrik” The Jakarta Post, 7 September 2008

“Bagi masyarakat Pulau Letti (Maluku Barat Daya), program PNPM seakan mampu menjawab kebutuhan dasar yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Banyak program pendidikan yang didanai (berasal) dari inisiatif masyarakat, mulai dari rehabilitasi sekolah, pemberian beasiswa, sampai pembangunan gedung taman kanak-kanak.” Kompas, 20 Juni 2012

“Musyawarah dalam mekanisme PNPM mampu melerai konflik” Kompas, 31 Agustus 2010

“Ratusan lelaki dan perempuan dewasa serta anak-anak dari yang berpakaian lengkap hingga yang berkoteka duduk tertib di lapangan Kampung Dolinggame, Distrik Ilu, Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Terika matahari yang menyengat tidak menyurutkan warga untuk menggelar musyawarah” Kompas, 3 Maret 2009

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KE-PU-AN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

FESTIVAL FORUM KTI 24-25 September 2012

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

POSISI KAWASAN TIMUR INDONESIA

2

POSISI KAWASAN TIMUR INDONESIA

3

TANTANGAN 1. 2.

3.

4.

Kondisi alam: geografi, geologi maupun ekologi serta perubahan iklim akibat pemanasan global merupakan nature wilayah Indonesia yg spesifik berbeda dgn negara lain serta demografi besar (240 juta) Pertumbuhan penduduk yg relatif tinggi dan makin padatnya daerah perkotaan (urbanisasi) dan tertinggalnya daerah perdesaan serta perbatasan menuntut kecepatan pemenuhan infrastruktur PU dan permukiman, sementara ada keterbatasan kemampuan Pemerintah Konektivitas antar wilayah dan Standard pelayanan minimal pelayanan infrastruktur PU dan Permukiman di berbagai daerah belum merata dan belum sepenuhnya dapat memuaskan semua pihak Penyelenggaraan infrastruktur PU dan permukiman belum sepenuhnya dapat mendukung keseimbangan pembangunan wilayah (barat vs timur) sesuai dengan kaidah pembangunan berkelanjutan 4

ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH RKP 2013 WILAYAH KALIMANTAN - SULAWESI WILAYAH

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH

PRIORITAS PENGEMBANGAN BIDANG PU

Kalimantan

1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perkebunan, peternakan, perikanan, dan pengolahan hasil hutan; 2. Peningkatan nilai tambah hasil pertambangan dan berfungsi sebagai lumbung energi nasional dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan kaidah pembangunan yang berkelanjutan

1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Khatulistiwa, DAS Kakab, Sasamba, dan Batulicin. 2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: pengembangan Kota Aruk, Jagoibabang, Nangabadau, Entikong, Jasa, Nunukan, Simanggaris, Long Midang, dan Long Pahangai; 3. Pengembangan Infrastruktur jalan & jembatan; 4. Pengembangan jaringan pengairan dan irigasi

Sulawesi

1. Lumbung pangan nasional 2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pertanian tanaman pangan, perkebunan dan perikanan 3. Pengembangan bioenergi 4. Peningkatan dan perluasan perdagangan, jasa dan pariwisata bertaraf intenasional.

1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Manado-Bitung, Palapas, Pare-pare, dan Bank Sejahtera Sultra; 2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Melanguane dan Tahuna; 3. Pengembangan infrastruktur Jalan; 4. Pengembangan jaringan pengairan dan irigasi. 5

ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH RKP 2013 WILAYAH NUSA TENGGARA WILAYAH

ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH

Nusa Tenggara

1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perkebunan; 2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah peternakan; 3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perikanan dan pariwisata; dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau

PRIORITAS PENGEMBANGAN BIDANG PU 1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bima dan Mbay; 2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Atambua, Kafamenanu, dan Kalabahi; 3. Pengambangan infrastruktur jalan dan pelabuhan penyeberangan; 4. Pengembangan kawasan pariwisata; 5. Pengembangan pengairan dan irigasi. Dalam rangka percepatan pembangunan Nusa Tengggara Timur dilakukan dengan prioritas pengembangan infrastruktur yang penghubung antarkota, pulau-pulau, wilayah tertinggal dan wilayah terpencil,dan pulau-pulau terpencil dan terdepan/terluarsebagai berikut: (a) jaringan jalan lintas Nusa Tenggara Timur; (b) jaringan prasarana dan transportasi penyeberangan antar-pulau; (c) jaringan listrik dan irigasi. 6

ARAH DAN PRIORITAS PENGEMBANGAN WILAYAH RKP 2013 WILAYAH MALUKU DAN PAPUA WILAYAH ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH

PRIORITAS PENGEMBANGAN BIDANG PU

Maluku

1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perikanan; 2. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perkebunan; 3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah peternakan; 4. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah pariwisata; dengan memperhatikan keterkaitan wilayah-wilayah pulau.

1. Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Seram; 2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Daruba, Dobo, Saumlaki, dan Ilwaki; 3. Pengembangan infrastruktur jalan.

Papua

1. Peningkatan mutu sumber daya manusia; 2. Peningkatanproduktivitas dan nilai tambah perkebunan; 3. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah peternakan; 4. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah perikanan; dengan memperhatikan keterkaitan wilayahwilayah pulau.

1. Pengembangan Pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu (KAPET) Teluk Cenderawasih; 2. Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di kawasan perbatasan negara: Jayapura, Tanah Merah, Merauke; 3. Pengembangan Infrastruktur Jalan. Dalam rangka percepatan pembangunan Papua, prioritas kebijakan adalah penguatan ketahanan pangan di Kabupaten Jayawijaya, Lani Jaya, Paniai, Nabire, Tolikara, Pegunungan Bintang (Papua) dan Kabupaten Fak Fak dan Manokwari (Papua Barat) serta penanggulangan kemiskinan. 7

KONDISI INFRASTRUKTUR BIDANG SUMBER DAYA AIR ( IRIGASI UNT DUKUNG KETAHANAN PANGAN ) LUAS AREAL IRIGASI (JUTA HA)

SUMBER AIR

3.0

3.00

Keterangan: 21 - Kalimantan Tengah

1 - Aceh

22 - Kalimantan Selatan

2 - Sumatera Utara

23 - Kalimantan Timur

3 - Sumatera barat

2.50

24 - Sulawesi Utara

4 - Riau

Waduk

25 - Sulawesi Tengah

5 - Jambi 6 - Sumatera Selatan

2.00

27 - Sulawesi Tenggara

7 - Bengkulu

1.9

28 - Gorontalo

8 - Lampung

29 - Sulawesi Barat

9 - Bangka Belitung

Non-Waduk

30 - Maluku

10 - Kepulauan Riau

1.50

31 - Maluku Utara

11 - DKI Jakarta

32 - Papua Barat

12 - Jawa Barat

1.0

33 - Papua

13 - Jawa Tengah

1.00

26 - Sulawesi Selatan

14 - DI Yogyakarta

0.63 0.50

15 - Jawa Timur 16 - Banten

0.48

17 - Bali

0.15

18 - Nusa Tenggara Barat

0.04

19 - Nusa Tenggara Timur 20 - Kalimantan Barat

0.00 SUMATERA

JAWA

BALI - NT

SULAWESI

MALUKU

PAPUA

KALIMANTAN

PULAU

Sumatera

Jawa

Index Penanaman - IP Produktivitas (Ton/Ha)

1.3 4.3

1.9 5.5

Bali & NT Kalimantan Sulawesi 1.4 4.8

1.0 4.0

1.3 4.8

Sumber : Rapid Assessment – Audit Teknis Irigasi, 2010)

Maluku

Papua

Rata - Rata

1.4 4.2

1.0 3.8

1.4 4.6

8

CAPAIAN DAN SASARAN KEMANTAPAN DAN KONDISI JARINGAN JALAN NASIONAL DI KTI URAIAN

REALISASI

REALISASI

RENCANA

RENCANA

RENCANA

2010

2011

2012

2013

2014

87,00

87,72

90,50

92,50

94,00

Sasaran Kemantapan Jalan (%) STATUS: 05 JANUARI 2012 KODE PROV

PROVINSI WILAYAH/BALAI

CAPAIAN KEMANTAPAN

2010 PANJANG SEMESTER -II TOTAL (KM) MANTAP %

TARGET KEMANTAPAN

2011 SEMESTER -I MANTAP

%

RENSTRA BINA MARGA SEMESTER -II

MANTAP

%

2010 (%)

2011 (%)

2012 (%)

2013 (%)

2014 (%)

52 SULAWESI TENGAH 53 SULAWESI BARAT 54 SULAWESI SELATAN 56 SULAWESI TENGGARA BALAI VI 60 MALUKU 61 MALUKU UTARA BALAI IX

2.181,95 571,98 1.722,86 1.397,05 5.873,83 1.066,65 511,89 1.578,54

1.922,95 541,95 1.596,05 859,75 4.920,70 733,54 441,35 1.174,89

88,13 94,75 92,64 61,54 83,77 68,77 86,22 74,43

1.906,58 522,45 1.543,85 1.082,16 5.055,04 788,47 432,19 1.220,66

87,38 91,34 89,61 77,46 86,06 73,92 84,43 77,33

1.952,63 549,54 1.590,83 1.002,17 5.095,17 824,53 486,20 1.310,73

89,49 96,08 92,34 71,73 86,74 77,30 94,98 83,03

83,86 89,35 85,93 73,06 82,43 95,19 94,45 94,95

85,94 97,72 84,24 72,52 83,40 96,74 95,90 96,47

88,18 99,72 85,23 74,09 85,09 97,65 96,87 97,40

90,67 99,78 88,34 79,54 88,23 98,14 97,53 97,94

92,53 99,82 90,67 83,64 90,58 98,52 98,03 98,36

62 PAPUA 63 PAPUA BARAT BALAI X

2.111,44 963,24 3.074,68

1.243,21 566,67 1.809,89

58,88 58,83 58,86

1.415,72 575,82 1.991,54

67,05 59,78 64,77

1.490,38 582,02 2.072,39

70,59 60,42 67,40

74,03 48,55 66,05

74,03 60,58 69,82

75,90 64,04 72,18

80,97 71,61 78,04

84,78 77,29 82,43

50 SULAWESI UTARA 51 GORONTALO BALAI XI

1.319,23 606,70 1.925,93

948,66 567,26 1.515,92

71,91 93,50 78,71

1.148,52 536,32 1.684,84

87,06 88,40 87,48

1.171,49 596,59 1.768,08

88,80 98,33 91,80

95,93 93,67 95,22

94,70 94,75 94,72

95,27 98,16 96,18

96,26 98,55 96,98

97,01 98,84 97,59

83,47 33.833,72

87,72

87,00

88,50

90,50

92,50

94,00

TOTAL NASIONAL

38.569,82 31.730,03

82,27 32.194,57

9

KONDISI INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA (MDG’S DAN IPM)

No A

B

C

D E

Indikator (%) Penduduk Mendapat Akses Air Bersih o Sumber air terlindungi (Perkotaan) o Sumber air terlindungi (Pedesaan) Rata-rata (%) Penduduk Dilayani Perpipaan o Air minum perpipaan (Perkotaan) o Air minum perpipaan (Pedesaan) Rata-rata (%) Rumah Tangga Bersanitasi o Rumah tangga (Perkotaan) o Rumah tangga (Pedesaan) Rata-rata (%) Rumah Tangga Kumuh Perkotaan o Rumah tangga kumuh perkotaan Usia/Angka Harapan Hidup Indonesia o Usia/angka harapan hidup

Pencapaian 2007

2008

Target MDGs 2009

2015

2020

54,10 50,20 49,80 57,40 43,90 43,00 45,70 61,60 48,30 46,50 47,70 60,30 30,03 47,39 14,29 19.76 25,61 36,36

30,80 9,00

66,70 69,55 78,30 31,40 34,00 55,54 48,60 51,02 62,37 12,12 70,4

70,5

70,6

6,00 10

PERAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN

STRATEGI

 Peningkatan Aksesibilitas Barang/Penumpang [6]  Dukungan Ketahanan Pangan [5]  Peningkatan Investasi & Eksport [7]

 Bidang Sumber Daya Air  Bidang Bina Marga (Jalan)  Bidang Kecipta Karyaan (Infrastruktur Permukiman)

 Bidang Penataan Ruang  Penelitian dan Pengembangan  Bidang Jasa Konstruksi

KEGIATAN PRIORITAS

Pro Poor Pro Growth Pro Job Pro Green

 Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Kesempatan Kerja [4]  Mengurangi Kesenjangan antar Wilayah, Dukungan terhadap Kawasan Perbatasan, Tertinggal, Terpencil, dan Terisolir [10]  Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat [4]  Penerapan Green Construction [9]  Pembangunan Berbasis Penataan Ruang [9]  Adaptasi terhadap Perubahan Iklim [9]

TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL

MENINGKATNYA PERTUMBUHAN EKONOMI

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN

MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN

11

KEBIJAKAN DAN STRATEGI BIDANG PU & PERMUKIMAN DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL Aksesibilitas Barang/Penumpang Ketahanan Pangan Investasi & Eksport Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Kesempatan Kerja

KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kesenjangan Wilayah, Dukungan terhadap Kawasan Perbatasan Terpencil & Terisolir Green Construction

PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN

Pembangunan Berbasis Penataan Ruang Adaptasi terhadap Perubahan Iklim

Irigasi dan Rawa  Jalan Toll/Akses Kawasan Produksi, Industri & Pelabuhan Pengendalian Banjir PNPM Mandiri:  P2KP  PPIP  RISE  Pamsimas  Sanimas

 Air Minum & Sanitasi  Manajemen Persampahan  Perbaikan Lingkungan Permukiman  PSD PU untuk MBR RTRWN, RTRW Pulau, RTRW Provinsi dan RTRW Kab/Kota Pengendalian Banjir

   

Pro Poor Pro Growth Pro Job Pro Green

Pada Wilayah: 1. Perkotaan 2. Perdesaan 3. Terisolir/Terpencil 4. Perbatasan 5. Kampung Nelayan

KEMAKMURAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT

PERTUMBUHAN EKONOMI

Jalan dan Jembatan

12

KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PU

Kebijakan sesuai RPJMN

• Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan ruang • Meningkatkan keandalan sistem jaringan infrastruktur jalan dan jembatan serta pengelolaan sumber daya air • Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman • Meningkatkan kapasitas pengawasan pengendalian pelaksanaan dan akuntabilitas kinerja bidang pekerjaan umum • Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM aparatur dan jasa konstruksi serta penelitian dan pengembangan bidang pekerjaan umum dan permukiman

Penajaman

• Implementasi MP3EI • Implementasi MP3KI • Percepatan pembangunan Papua, Papua Barat dan NTT • Peningkatan Program Pro Rakyat • Ketahanan Pangan

Kebijakan dan Strategi Kementerian PU

Catatan: Prosesnya melalui Konsultasi Regional, Musrenbangnas, dan Konsultasi DPR dan DPD

13

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN DALAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN NASIONAL PENDEKATAN| PRO GROWTH| PRO JOB | PRO POOR | PRO GREEN

MP3EI UNT MENDUKUNG PRO GROWTH & PRO JOB

(Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia)

TUJUAN: STRATEGI UTAMA

Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkelanjutan Mengembangkan Koridor Ekonomi Indonesia: Membangun pusat-pusat pertumbuhan dengan mengembangkan klaster industri berbasis sumberdaya Komoditi/sektor unggulan

Memperkuat konektivitas nasional Mengurangi transaction cost dan mewujudkan sinergi antar pusat Pertumbuhan dengan: • Konektivitas intra dan inter pusat pertumbuhan di dalam koridor • Konektivitas internasional dari hub koridor • Konektivitas lokal untuk pembangunan inklusif (pemerataan)

Mempercepat Kemampuan SDM dan IPTEK Nasional STRATEGI PENDUKUNG

Mengembangkan kebijakan investasi, kebijakan perdagangan, kebijakan pembiayaan, dan pengembangan KPS/PPP 15

DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PU DAN PERMUKIMAN PADA KORIDOR EKONOMI NASIONAL 1. 2. 3.

4. 5.

Penyelesaian RTRW Kawasan Koridor Ekonomi Penyediaan Air Baku dan Air Bersih Penyediaan Infrastruktur Jalan a) Jalan Nasional b) Jalan Provinsi c) Jalan Kabupaten d) Jalan Tol Pengendalian Banjir Pengolahan Air Limbah

16

MP3EI - KORIDOR EKONOMI SUMATERA “Sentra Produksi dan Pengolahan Hasil

Bumi dan Lumbung Energi Nasional”

Komoditas Utama

• Kelapa Sawit  Fokus pada industri hulu melalui peningkatan panen dan konversi mature plantation • KaretMeningkatkan hasil panen dan memperluas industri hilir • BatubaraMeningkatkan produksi pertambangan melalui percepatan infrastruktur rel kereta api

Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan

• Metropolitan Mebidangro  Pelabuhan Utama Kuala Tanjung • Metropolitan Palembang  Pelabuhan Utama Tanjung Api-Api • Dumai  Pelabuhan Dumai dan Kuala Enok

Infrastruktur PU

• Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tb.Tinggi, (60 km), Tol Palembang – Indralaya (22 km), Tol Medan – Binjai (15,8 km), Tol Pekanbaru – Dumai (135 km), dan Tol Bakauheuni-Terbanggi Besar (100 km) • Jalan Sp.Inalum – Kuala Tanjung (17 km), Kws. Sei Mangke-Sp.Mayang (3 km), Akses Pelabuhan Dumai (76 km), Akses Belawan (8 km), Akses Kualanamu (8 km), Lingkar Jambi, (23,6 km), Muaraenim-Palembang (174,9 km), dan ruas-ruas Lintas Timur Sumatera • SPAM Bandar Lampung 500 l/s (IPA+Pipa), SPAM Kota Limapuluh 50 l/s, dan SPAM Kawasan Industri DumaiTj.Buton-Kuala Enok 30 l/s • Bendungan Karian 10.000 l/s 17

MP3EI - KORIDOR EKONOMI JAWA “Pendorong Industri dan Jasa Nasional”

Komoditas Utama

• Produk Makanan Fokus untuk memindahkan hambatan untuk mengkapitalisasi tumbuhnya permintaan domestik • TekstilMerebut pasar domestik dari impor dan memperkuat sebagai negara pilihan sumber produksi • Industri Alat AngkutMengembangkan kapabilitas untuk nilai tambah pengolahan yang lebih tinggi

Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan Cirebon

• Metropolitan Jabodetabek  Pelabuhan Tj.Priok • Metropolitan Semarang  Pelabuhan Tj. Emas • Metropolitan Gerbangkertosusila  Pel. Tj.Perak • Metropolitan Bandung Raya • Kawasan Pantura lainnya

Infrastruktur PU

Sumber: Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia

• Jalan Tol Trans Jawa (617 km) dan Non-Trans Jawa (745,95 km) dan Jalan Tol Jabodetabek (271,82 km) • Water Conveyance Umbulan 4.000 l/s • IPA Jatiluhur 5.000 l/s • Rehabilitasi Kanal Tarum Barat (+ 5.000 l/s) • Bendungan Jatibarang 1.050 l/s • SPAM Kota Bekasi 300 l/s dan Kab. Bekasi 450 l/s • SPAM Semarang 1.050 l/s • SPAM Kab.Tangerang (IPA Sepatan) 900 l/s 18

MP3EI - KORIDOR EKONOMI KALIMANTAN “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Tambang & Lumbung Energi Nasional”

Komoditas Utama

• MIGAS Eksplorasi lebih banyak untuk memastikan pertumbuhan produksi yang stabil • Kelapa SawitMeningkatkan produksi panen, beralih ke produk dengan nilai tambah tinggi dan produk hilir • BatubaraMeningkatkaan produksi dengan membangun infrastruktur yang dapat mencapai tambang di pedalaman


• Pontianak-Samarinda Pelabuhan • Tayan-Mempawah-Pontianak • Batulicin-Kotabaru • Maloy, Sampit-Bagendang, Pangkalan Bun-Kumai

Infrastruktur PU

• Jalan Tol Balikpapan-Samarinda (99 km) • Jalan Sei Pinyuh-Sei Duri, (98,5 km), Tayan-Pontianak, (263,8 km), Samarinda-Bontang-Sangatta-Maloy (304,5 km), dan Sampit-Sp.Runtu-Pangkalan Bun-Kumai (277,6 km) • Jembatan Tayan dan Jembatan Pulau Balang • Intake dan transmisi air baku Palingkau 220 l/s (Kalteng) • SPAM Kota Pontianak Timur (300 l/s) • Peningkatan kapasitas IPA Banjarmasin menjadi 1000 l/s 19

MP3EI - KORIDOR EKONOMI SULAWESI “Pusat Produksi dan Pengolahan Hasil Pertanian,Perkebunan, Perikanan serta Pertambangan Nikel Nasional”

Komoditas Utama

• Tanaman Pangan (Padi dan Jagung)Meningkatkan produktivitas menjamin ketahanan pangan nasional • Perkebunan (Kakao)Beralih ke produk dengan nilai tambah tinggi • PerikananMengurangi tangkapan perikanan laut, dan membangun produksi akuakultur • Pertambangan NikelMeningkatkan ekspor nikel setengah jadi

Pusat Kegiatan Ekonomi dan Pelabuhan • Makassar  Pelabuhan Makassar • Mamuju  Pelabuhan Belang-Belang • Manado-BitungPelabuhan Bitung • Kendari

Infrastruktur PU

• Jalan Tol Manado-Bitung (30,86 km) • Jalan Kendari – Asera (125,4 km), Siwa-Pare-Pare-BarruMaros-Makassar (312,9 km), Parigi-Poso-TentenaTindantana (293,2 km), Kolaka-Lasusua (279,8 km), Majene-Tapalang-Mamuju (143,1 km), dan AtinggolaMaelang-Kaiya (121,5 km) • SPAM Kota Bitung 40 l/s, SPAM Kota Makassar dan SPAM Industri Makassar 1.000 l/s,

20

MP3EI - KORIDOR EKONOMI BALI NUSA TENGGARA “Pintu Gerbang Pariwisata dan Pendukung Pangan Nasional”

Komoditas Utama

• PariwisataMeningkatkan jumlah kunjungan turis maupun pengeluaran pariwisata. Memanfaatkan Bali sebagai gerbang untuk mempromosikan kunjungan ke daerah tujuan wisata lain • Pertanian dan PeternakanMeningkatkan produktivitas lahan dan mengembangkan kegiatan produksi sampai dengan hilir


• Metropolitan SarbagitakuPelabuhan Tj.Benoa, Gilimanuk, dan Padang Bai • Lombok Pelabuhan Lembar • Kupang  Pelabuhan Tenau • Labuan Bajo  Pelabuhan Labuan Bajo

Infrastruktur PU

Sumber: Roadmap Pembangunan Ekonomi Indonesia

• Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa (10 km) • Jalan Benete-Sp. Negara (72,1 km-Bali), Jalan TohpatiKosamba, (11,8 km-Bali), Akses Bandara Internasional Lombok (NTB), Jalan Ende-Maumere-Magepanda (172,6 km-NTT), Jalan Bolok-Kupang-Oesapa (59,4 km-P.Timor), dan Jalan Dompu-Raba-Lb.Bajo (159,2 km-NTB) • Bendungan Titab (359 l/s-Buleleng) dan Pandanduri (27 juta m3-Lombok) • IPA Petanu 300 l/s dan IPA Kabupaten Kupang 100 l/s 21

MP3EI - KORIDOR EKONOMI PAPUA – KEP. MALUKU “Pusat Pengembangan Pangan, Perikanan, Energi, dan Pertambangan Nasional”

SOFIFI

Komoditas Utama

• Pertambangan (Tembaga dan Emas)Mendorong eksplorasi lokasi tambang baru melalui dukungan infrastruktur. Mendorong forward integration melalui kegiatan produksi hilir • Pertanian dan PerkebunanMeningkatkan produksi melalui MIFEE dan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi


SORONG

AMBON

• Merauke  Pelabuhan Merauke dan Pelabuhan Khusus MIFEE (Wanam) • JayapuraPelabuhan Jayapura • MorotaiPelabuhan Morotai • SorongPelabuhan Sorong • Timika  Pelabuhan Pomako

Infrastruktur PU

• Jalan Merauke-Muting (511,4 km), Merauke-OkabaBuraka-Wanam-Bian-Wogikel (152 km-MIFEE), MaruniBintuni (217,1 km), Manokwari-Kebar,-Sorong (606,2 km), Daruba-Wayabula (52 km), Daeo-Bere-Bere (55,7 km), Timika-Nabire, (427,7 km), dan Fak-fak-Bomberay (139,9 km) • Pengembangan Instalasi Air Bersih Morotai 13 l/s • Intake dan jaringan transmisi air baku Teluk Umar Nabire 150 l/s • SPAM Pemekaran Kota Timika 200 l/s • Rehabilitasi jaringan irigasi Pulau Buru dan Seram 22

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Diacu Diacu

Diacu Diacu

RPIIJM

UNTUK PEMB. INFRASTRUKTUR

Pedoman Rencana dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPIIJM) untuk Pembangunan Infrastruktur ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 23

POLA PIKIR PENYIAPAN PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM INVESTASI JANGKA MENENGAH

• KONREG (Maret) • MUSRENBANG (April) PERPRES (Mei)

24

PRINSIP PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN 1. EFEKTIF, memenuhi sasaran RPJMN, Prioritas Nasional, MP3EI, MP3KI, Surplus beras 10 juta tom, MDG’s, meningkatkan kinerja infrastruktur, peningkatan playanan masyarakat, dan peningkatan kapasitas kelembagaan; 2. EFISIEN, maksimalisasi output dengan mengupayakan tepat mutu, tepat waktu, dan tepat biaya; 3. SINERGIS, meningkatkan keterpaduan antar program, antar sektor, dan antar level kewenangan, (misalnya keterpaduan antara air baku, air minum, sanitasi, pencemaran sungai, banjir, erosi sungai, konstruksi jembatan, dll); 4. BERKELANJUTAN, memastikan capaian fungsional dan manfaat, serta menjamin pengoperasiannya berjalan dengan baik. 25

FAKTOR KEBERHASILAN RENCANA AKSI

1. Mempertimbangkan karakteristik wilayah, termasuk potensi 2. Realistis dalam perencanaansumber daya yang bisa disediakan dalam jangka waktu tertentu (3-5 tahun) 3. Ada kesepakatan prioritas dituangkan dalam dokumen resmi. 4. Konsisten dalam implementasi 5. Ada dukungan lintas sektor (listrik, telekomunikasi,dll) 6. Kelembagaan , regulasi untuk menarik investasi efektif. Ada kepemimpinan RENCANA dan kepemimpinan AKSI

26

Terima Kasih

27

Berangkat Dari Dan Menuju Kampung

Fary Djemy Francis Anggota DPR RI,

Pendidikan Informal

Japan

Philipine Singapore

Thailand

USA

Philipine

Japan

AsiaAfrika

Thailand

India

Japan

Turki

1989

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Pengalaman

Germany Philipina

Pendidikan Formal

Year

2008

2009

Sometimes in TAKAYAMA, 2002

Nishida Motoyuki

Day 1  

          

Wada San : “Apa itu Masyarakat? Fary : “Masyarakat adalah kumpulan orang yang tinggal disatu wilayah dan saling berinteraksi untuk dapat bertahan hidup“ Wada San : “Mengapa Masyarakat Bertahan hidup?” Fary : “Karena masyarakat punya sumberdaya“ Wada San : “Sumberdaya apa yang dimiliki?” Fary : “Tanah, Air, Budaya?” Wada San : “Budaya apa?” Fary :…. ? Wada San : “Untuk apa Anda ke Masyarakat?” Fary : “Karena Masyarakat Miskin, Kita Perlu Bantu.” Wada San : “ Apa itu Miskin ?” Fary : “Miskin itu Pendapatannya Rendah.” Wada San : “ Berapa pendapatan masyarakat yang cukup?“





 

Wada San : “Anda tidak kenal siapa itu Masyarakat... Anda tidak tahu untuk apa ke Masyarakat “ Wada San : “Training SELESAI. Besok pergi ke masyarakat di sekitar Takayama dan kenali mereka secara dalam ? Fary : ….? Fary : (Bingung…Merasa tidak tahu apa-apa tentang masyarakat ?)

6

Sejauhmana Kita Memahami Daerah Kita Sendiri?

Semuanya mulai dari ‘miskin’, tetapi…  







Miskin itu apa? Kapan dan mengapa masyarakat mulai mengakui dirinya sebagai orang miskin? Jika pendapatan per kapita rendah, apakah masyarakatnya miskin? Apakah orang ‘miskin’ harus selalu dibantu atau diberdayakan oleh orang kaya? Apakah pasti bahagia jika tidak miskin lagi?

Pengaruh Citra Pihak Luar Penilaian Pihak luar tertinggal belum maju jaraknya jauh SDM kurang tidak bisa apa-apa perlu diberdayakan

Perasaan (kita) dalam Kami… tak beruntung tidak mampu tidak pintar tak punya apa-apa wajar dibantu

Bukankah ‘miskin’ juga demikian?

Kita Selalu… 







Kita selalu mencari apa yang kita tidak punya tanpa melihat apa yang kita punya. Kita selalu menganggap bahwa orang luar mempunyai hal-hal yang lebih bagus daripada yang kita punya. Kita selalu menjelekkan diri sendiri sambil dibandingkan dengan orang luar. Kita selalu lebih percaya hal-hal yang ada di luar daripada yang ada di dalam.

10

“Daerah kita tidak punya apa-apa ?” “Daerah kita miskin ?”

Ternyata Daerah memiliki: Keunggulan Laut

Kelemahan Makanan Khas

Gunung Sungai Manusia

Kekuatan

Budaya

Sejarah

Kejelekan

Kehidupan Sehari-hari

Sebetulnya kita miliki macam-macam !!!

ASSET WISATA - RINJANI NTB

ASSET WISATA – RAJA AMPAT PAPUA

ASSET WISATA – JAYA WIJAYA PAPUA

ASSET WISATA – KELIMUTU NTT

ASSET WISATA – BUNAKEN SULTRA

ASSET WISATA – TORAJA SULSEL

Kearifan lokal …

kami menyadari bahwa mereka memiliki pengetahuan yang hebat …

Bangga akan keaslian yang mereka miliki

Hasil karya mereka yang mengagumka

Keanekaragaman budaya dan kepercayaan ...

…pandangan jauh ke depan untuk menghadapi situasi baru

Dan siap sedia untuk bertarung Dengan masalahmasalah besar…

Untuk memelihara simbol-simbol kemandirian agar tetap hidup …

Dari Pemahaman ‘Apa yang ada’ ke Pembangunan Daerah Bekerja bersama di lapangan antara BUMI dan ANGIN Pemahaman bersama tentang realita & kekhasan daerah MIMPI bersama untuk 10 tahun yang akan datang Visi/Misi & rencana aksi bersama Pembagian peran antara stakeholder, Bahas anggaran Mewujudkan pembangunan daerah yang dimiliki bersama

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

PELAYANAN KESEHATAN DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

Recommend Documents