PELAYANAN DARING (DALAM JARINGAN) DAN PEMBATASAN JAM KERJA OPERASIONAL MINIMARKET DALAM HUBUNGAN DENGAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

1

PELAYANAN DARING (DALAM JARINGAN) DAN PEMBATASAN JAM KERJA OPERASIONAL MINIMARKET DALAM HUBUNGAN DENGAN PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL

Rizki Prasetya Nugraha, H.S, Tisnanta, S.H, M.H., Elman Eddy Patra, S.H., M.H. Hukum Adminitrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Lampung. email: [email protected]

ABSTRAK Dalam menghadapi era globalisasi, pasar tradisional dituntut untuk dapat bersaing dengan pasar modern yang menggunakan pelayanan daring. Untuk melindungi pasar tradisional Pemerintah Kota Bandar Lampung menerbitkan Perawali No 11 tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket yang mana mengatur tentang jam oprasional minimarket. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana efektifitas peraturan tentang pembatasan jam buka minimarket dalam kaitannya dengan perlindungan pasar tradisional. (2) Bagaimanakah pelayanan daring yang dilakukan oleh minimarket dalam kaitan nya dengan perlindungan pasar tradisional. Pendekatan masalah yang digunakan adalah yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer, dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, dan studi lapangan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan (1) Terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh minimarket terhadap Perwali No 11 tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket. Pertama, terdapat minimarket yang beroperasi 24 jam; Kedua, minimarket yang tidak memiliki lahan parkir yang memadai; Ketiga, minimarket yang melanggar jarak antar minimarket lain; Keempat, minimarket yang melanggar jarak lokasi dengan pasar tradisional; Kelima, minimarket yang berada di kawasan pemukiman penduduk. (2) Daring merupakan salah satu tujuan dari strategi marketing berupa pelayanan yang diberikan oleh pihak minimarket dalam menarik minat konsumen untuk berbelanja dengan cara memesan barang menggunakan telephone, sehingga konsumen tidak perlu mengunjungi minimarket secara langsung. Saran dari penelitian ini adalah (1) Diperlukan pengawasan dan sanksi yang tegas Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) untuk menindak minimarket yang tetap beroperasi selama dua puluh empat jam. Pemerintah Kota Bandar Lampung harusnya merevisi Perwali No. 11 tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di daerah Kota Bandar Lampung. Kata Kunci : Pelayanan Daring, Minimarket, Pasar Tradisional.

DARING SERVICE (IN TISSUE) AND RESTRICION WORKING HOURS OPERASIONAL MINIMARKET IN RELATION WITH THE PROTECTION OF TRADITIONAL MARKETS Abstract In the face of the era of globalization, traditional markets are required to can compete with modern markets that use online services. To protect traditional markets city government Bandar Lampung issue perwali no 11 2012 about the requirements and arrangement minimarts which set about hours oprasional minimarket. Formulation problems in this research was: (1) how the effectiveness of regulation concerning the opening hours minimarket in relation with the protection of traditional markets . (2) how online services conducted by his minimarket in connection with the protection of traditional markets. An approach to a problem used is juridical normative and empirical .The kind of data that used was the data primary , and secondary data .The data collection was done with the literature study , and field research and then analyzed qualitatively The results of the study showed (1) there are violation done by minimarket to perwali no 11 2012 about the requirements and arrangement minimarket. First, there are minimarket operating 24 hours; second, minimarts which have no has ample parking spaces adequate; third, minimarts in violation of the distance between minimarket another; fourth, minimarts in violation of the distance location by traditional market; fifth, minimarket in the area of residential area. (2) online is one of the purpose of marketing strategy of the service provided by the minimarket in attract consumers to shop by means of ordered the stuff use telephone, so consumers do not need to visit minimarket directly. The advice of this research is ( 1 ) required supervision and strict sanctions board of investment and licensing ( bpmp ) to crack down on mini market keeps operating during of twenty-four hours .The government of bandar lampung should revise perwali no.11 2012 about the requirements and the arrangement mini-market in the area of a city bandar lampung Keywords: Daring Services , Minimarket , Traditional Markets

I. PENDAHULUAN

Proses perekonomian masyarakat sebagian besar ditopang dalam sebuah proses jual beli dan hal ini terjadi dalam suatu pasar. Namun pada masa sekarang ini pasar tradisional seringkali dalam proses jual beli lebih cenderung berkurang jika dibandingkan pada masa dimana belum dibukanya pasar-pasar modern atau supermarket dan minimarket yang cenderung mematikan proses perekonomian pasar tradisional. Tentunya perbandingan ini dipengaruhi karena fasilitas pelayanan dan tempat lebih nyaman dan dijamin ketertibannya jika dibandingkan berbelanja di pasar tradisional yang cenderung panas, berdesak-desakan dan tempat atau lokasi yang kurang memadai. Perubahan ini terjadi ditambah semakin berkembangnya pembangunan minimarket dan pasar modern yang ada yang memberikan fasilitas kenyamanan dalam diri masyarakat maka hal ini berdampak negatif pula terhadap perekonomian masyarakat khususnya masyarakat yang ekonomi lemah yang mendapat penghidupan dari penjualan hasil dagangnya yang tidak terlalu banyak. hal ini dapat terlihat jelas bagaimana proses pembangunan yang memang memberikan suatu kenyamanan dan fasilitas yang memadai cenderung merugikan banyak pihak. persoalan ini harus terdapat penyelesaian yang akan menguntungkan banyak pihak.1 Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung, minimarket yang ada di Kota Bandar Lampung pada tahun 2012 sebanyak 162 unit yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung.2 Semakin banyaknya jumlah minimarket yang berdiri di Kota Bandar Lampung tidak dapat dipungkiri membawa permasalahan bagi pasar tradisional khusunya pedagang kecil yang berada di sekitar lokasi minimarket. Perkembangan pasar modern dikhawatirkan dapat mematikan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), untuk itu keberadaan pasar modern ini perlu ditata dengan mengacu pada Rencana

1

EkaAuliana. Dampak Perkembangan Retail (Pengecer) modern terhadap Pedagang Kelontong (Studi di Pasar Tradisional Kota Bandar Lampung). Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008, hlm. 3 2

Badan Penanaman Modal dan Perizinan kota Bandar Lampung 2012

Tata Ruang Wilayah (RTRW) sehingga perekonomian daerah dapat berjalan dengan baik dan estetika ruang kota dapat terwujud. Keadaan yang seperti itu akan terjadi apabila didorong oleh kebijakan publik yang diimplementasikan dengan baik agar dapat mendorong setiap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan melepaskan diri dari ketergantungan pemerintah. Untuk itu, pemerintah Kota Bandar Lampung berupaya mengatasi perkembangan usaha minimarket yang kian merugikan pedagang eceran di Kota Bandar Lampung dengan mengeluarkan kebijakan yang dalam hal ini disebut dengan Peraturan WalikotaNomor 17 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung. Pedoman tersebut ditetapkan sebagai produk hukum melalui Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung. Dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur baik dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maupun peraturan Mentri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Sehubungan dengan semakin pesatnya perkembangan perekonomian di Kota Bandar Lampung dan semakin meningkatnya jumlah minimarket dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Bandar Lampung maka Bagian Hukum menyampaikan perubahan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 17 Tahun 2009 menjadi Peraturan Walikota Nomor 89 Tahun 2011. Terdapat 3(tiga) poin perubahan dalam peraturan tersebut, yaitu pertama perubahan jarak pendirian minimarket dari persimpangan jalan. Kedua, jarak antara lokasi pendirian minimarket. Serta jarak minimarket dengan pasar tradisional. Pada awal tahun 2012 Peraturan Walikota Bandar Lampungan Nomor 89 Tahun 2011Tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung tersebut direvisi kembali menjadi Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung, berdasarkan

pada poin 6 pasal 3 disebutkan bahwa minimarket boleh beroperasi 24 jam setelah mendapatkan peretujuan Walikota, beberapa Minimarket dibandar lampung tetap dapat melakukan pelayanan 24 jam tanpa persetujuan Walikota, dengan melakukan Pelayanan Dalam Jaringan (Daring). Dengan adanya sistem COD dan Online perlindungan terhadap pasar tradisionalyang diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung pasal 3 angka 5 dan 6, menjadi tidak efektif karena Kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota tidak menjakau sistem tersebut ,dan dengan adanya sistem ini perlindungan terhadap pekerja yang melakukan pekerjaan di jam malam harus di perhatikan karena mengigat tingkat kriminal yang terjadi di jam-jam malam. Bertitik tolak pada uraian latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimana efektifitas peraturan tentang pembatasan jam bukaMinimarket dalam kaitannya dengan perlindungan pasar tradisional ? 2. Bagaimana pelayanan daring(dalam jaringan) yang dilakukan oleh Minimarket dalam kaitannya dengan perlindungan pasar Tradisional ?

II.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian hukum normatif pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan baku utama, menelaah hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, serta melakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai pelaksanaan penegakan hukum tersebut.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN a. Gambaran Umum Minimarket Dan Pasar Tradisional Di Kota Bandar Lampung

Izin sebagai instrument yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkan guna mencapai suatu tujuan konkret. 3 Sebagai suatu instrument, izin berfungsi sebagai ujung tombak instrument hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat adil dan makmur itu dijelmakan.Hal ini berarti, lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persayaratan-persyaratan yang terkandung dalam izin merupakan pengendali dalam mengfungsikan izin itu merupakan pengendali dalam mengfungsikan izin itu sendiri.4

Sedangkan, ritel tradisional dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang menjual barang eceran selain berbentuk ritel modern. Bentuk dari perusahaan ritel tradisional adalah perusahaan kelontong yang menjual barang-barang kebutuhan sehari-hari yang berada di wilayah perumahan, pedagang kaki lima, pedagang yang berjualan di pasar tradisional.

Izin Minimarket diberikan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) kota Bandar Lampung berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 66 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerbitan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung.

Beberapa dampak positif keberadaan minimarket yakni sebagai berikut: 1. Memberikan kepuasan kepada konsumen. 2. Memberikan keuntungan yang lebih besar kepada produsen. 3. Mempercepat roda perekonomian.5

3

Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Pemerintah, 1984, Liberty, Yogyakarta, Hlm. 98 Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, 2010, PT. Grafindo, Jakarta, Hlm.208. 5 http://rararirureroo.blogspot.co.id/2013/10/dampak-positif-dan-negatif-berdirinya.html 4

Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen enggan berbelanja di pasar tradisional, yakni: 1. Lokasi pasar yang kumuh dan kotor serta tidak teratur. 2. Banyak produk yang mayoritas diperjual belikan oleh oknum pedagang yang tidak bertanggung jawab yang menggunakan bahan kimia. 3. Cara serta bentuk pengemasan di pasar tradisioanal yang kurang baik dan semakin hari semakin buruk membuat kurang di lirik oleh konsumen. 4. Tingkat mutu atau kualitas setiap produknya tidak jelas.

Disisi lain, kehadiran pengecer besar diduga berdampak negatif bagi eksistensi pengecer kecil dengan asumsi bahwa keterbatasan daya beli konsumen, berimplikasi pada turunnya minat konsumen untuk membeli barang kepada pengecer kecil. Pada gilirannya, pengecer kecil diduga akan mengalami kemunduran usaha dan akhirnya bisa mengarah kepada kebangkrutan. Mini market nasional dan super market yang beralih fungsi menjadi mini market terus bermunculan dan terus berkembang di Bandar Lampung telah mematikan usaha pedagang ritel lokal yang mempunyai keterbatasan modal usaha.

b. Pengaturan Pendirian Minimarket

Izin merupakan suatu penetapan yang merupakan dispensasi dari suatu larangan oleh undang-undang yang kemudian larangan tersebut diikuti dengan perincian dari pada syarat-syarat, kriteria dan lainnya yang perlu dipenuhi oleh pemohon untuk memperoleh dispensasi dari larangan tersebut disertai dengan penetapan prosedur dan juklak (petunjuk pelaksanaan) kepada pejabat-pejabat administrasi negara yang bersangkutan. Sjachran Basah mengatakan, izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara yang bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.6

6

Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum Perizinan. (Alumni: Bandung, 1991), hlm. 328

Izin menurut Bagir Manan, yaitu merupakan persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menguraikan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang. Izin khusus yaitu persetujuan terlihat adanya kombinasi antara hukum publik dengan hukum privat, dengan kata lain izin khusus adalah penyimpangan dari sesuatu yang dilarang. Izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dari ketetapan itu atau ketetapan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan. 7

Pengaturan yang dibuat pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah berkenaan dengan persyaratan dan penataan pasar tradisional dan pasar modern yang kaitan nya dengan perlindungan pasar tradisional yakni sebagai berikut : 1. Pepres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. 2. Permendag No.53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. 3. Peraturan Walikota No. 11 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di daerah Kota Bandar lampung. 4. Peraturan daerah Kota Bandar lampung No.10 tahun 2011 tentang Tata ruang Wilayah. Dalam Peraturan walikota Bandar lampung No 11 Tahun 2012, BAB II Pasal 2 huruf a, disebutkan bahwa lokasi pendirian minimarket mengacu pada Rencana Tata ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandar lampung dan Rencana Detail Ruang Kota (RDTRK) Bandar Lampung. Selanjutnya ketentuan Pasal 2 Perwali Bandar Lampung No 11 Tahun 2012 huruf b menyebutkan bahwa bangunan tidak melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB), Lalu menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60M² (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern (Pasal 2 huruf c), memiliki lantai penjualan kurang dari 400M² (empat ratus meter persegi) (pasal 2 huruf d), minimarket dapat berdiri pada lokasi jalan arteri dan jalan kolektor dan tidak diperkenankan pada jalan local dan jalan lingkungan, kecuali pada kompleks 7

Adrian Sutedi. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. (Sinar Grafika: Jakarta, 2008), hlm. 184

perumahan (Pasal 2 huruf e), minimarket hanya dapat didirikan pada radius minimal 50 (lima puluh) meter dari as tikungan jalan/persimpangan dan jembatan pada ruas jalan arteri dan jalan kolektor, kecuali yang berada pada kompleks pertokoan/pusat perbelanjaan dan memiliki lahan parkir yang memadai (Pasal 2 huruf f), lalu pendirian minimarket pada kompleks perumahan berada pada fasilitas umum yang telah ditetapkan dalam site plan (pasal 2 huruf g), pada lokasi pendirian minimarket hanya diperbolehkan maksimal 4 (empat) unit minimarket dalam radius 200 meter dan jarak antar lokasi pendirian minimarket minimal 500 (lima ratus) meter (pasal 2 huruf h), lokasi usaha minimarket berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari pasar Tradisional dan berjarak radius 250 (dua ratus lima puluh) meter dari warung/pedagang eceran yang berada di jalan kolektor. Mengenai kewajiban menjalin kemitraan dengan usaha kecil juga diatur dalam ketentuan perpres no 112 tahun 2007 Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari pemasok kepada toko modern yang dilakukan secara terbuka. Larangan penyelenggaraan usaha minimarket diatur dalam Pasal 6 Perwali No 11 Tahun

2012

yang menyebutkan

bahwa

usaha

minimarket

dilarang

:

a.

menimbun/mennyimpan bahan pokok kebutuhan masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat; b. menimbun/menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan kecuali di tempat yang disediakan khusus; c. menjual barang dibawah harga pokok atau menjual barang yang sudah kaduluarsa; d. bertindak sebagai importer umum apabila modal yang digunakan berasal dari penanaman modal asing khusus untuk usaha perpasaran swasta skala besar dan menengah; e. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin; f. memakai tenaga kerja di bawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Mengenai tenaga kerja asing diatur dalam ketentuan pasal 42 UU no 13 tahun 2013 tentang ketenagakerjaan bahwa setiap pemberi kerja yang memperkerjakan tenaga kerja sing wajib memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Mengenai pengawasan dan pengendalian minimarket, diatur dalam Pasal 7 Perwali No 11 tahun 2012 yakni pengawasan dan pengendalian terhadap penyelengaraan minimarket dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Hal tersebut sebagaimana juga diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) pepres no 112 tahun 2007 bahwa pemerintah dan pemerintah daerah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan bidang tugas masing-masing melakukan pembinaan dan pengawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern. Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung dibentuk sebagai respon atas terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang kemudian diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 20 Tahun 2008 tentang pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai bentuk implementasi dari Instruksi Presiden Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Investasi. Ide dasar dari kebijakan ini adalah mengintegrasikan seluruh proses perizinan kedalam suatu sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu (PTSP).

c. Efektifitas Peraturan Tentang Pembatasan Jam Buka Minimarket dalam Kaitanya dengan Perlindungan Pasar Tradisional

Berdasarkan hasil wawancara Ibu Dewi Kartika S.E. M.M Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP), sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung No 11 tahun 2012 tentang persyaratan dan penataan minimarket di Kota Bandar Lampung, kebijakan ini belum mengatur secara spesifik mengenai peraturan minimarket. Penyusunan Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang persyaratan dan penataan minimarket, baik sebelum ataupun setelah revisi dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung bersama satuan kerja terkait telah mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur baik dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern maupun Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 53/MDAG/PER/12/2008

tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Tujuan diterbitkanya Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Persyaratan dan Penataan minimarket yaitu : 1. Menata keberadaan minimarket di Kota Bandar Lampung baik yang telah memiliki izin maupun yang belum memiliki izin. 2. Melindungi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) khususnya warung-warung tradisional dan mendorong pertumbuhan di daerah serta menciptakan iklim usaha yang sehat 3. Mengendalikan pemanfaatan ruang kota yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota serta untuk menciptakan estetika ruang kota Secara umum Peraturan Walikota mengatur tentang persyaratan pembangunan minimarket, tata letak, perizinan, permodalan, waktu operasi, kewajiban dan larangan serta sanksi administrasi.

Mengenai syarat perizinan minimarket, di dalam Pasal 3 Perwali No. 11 tahun 2011 menyebutkan bahwa setiap penyelenggaraan minimarket harus terlebih dahulu mendapat perizinan dari pemerintah kota dan izin tersebut diterbitkan setelah pemohon melengkapi seluruh persyaratan pasal 3 Ayat (2). Sebelum diterbitkannya perizinan daerah, pengusaha minimarket dilarang membangun dan melakukan kegiatan usaha Pasal 3 ayat (3). Berdasarkan hasil wawancara Ibu Dewi Kartika S.E. M.M Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP),mengenai jam operasional minimarket sebagaimana yang diatur dalam Perwali No 11 tahun 2012 mengenai waktu operasional minimarket hanya diperbolehkan dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00WIB, namun dikecualikan pada lokasi-lokasi yang berada dengan sarana pelayanan sosial (rumah sakit/puskesmas rawat inap), terminal antar kota, pelabuhan , kawasan perumahan/permukiman, jalan nasional dan jalan provinsi yang di perbolehkan beroperasi selama 24 jam. Hal tersebut diatur didalam Pasal 3 Perwali No. 11 tahun 2011 Pasal 3 Ayat (5), dan pelayanan tersebut diberikan setelah mendapat persetujuan dari Walikota Bandar Lampung, Pasal 3 Ayat (6).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Kartika S.E. M.M Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP), tujuan dari adanya pembatasan tentang jam operasional minimarket di Bandar lampung yakni sebagai berikut :

1. Memberdayakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di wilayah Daerah. 2. Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni yang merugikan usaha mikro, kecil dan menengah. 3. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orangperseorangan atau kelompok orang atau badan tertentu yang dapat merugikan usaha mikro, kecil dan menengah. 4. Menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. 5. Meningkatkan peran usaha mikro, kecil dan menengah dalam perluasan kesempatan kerja dan berusaha serta peningkatan dan pemerataan pendapatan yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

d. Pelayanan Daring yang dilakukan oleh Minimarket dalam Kaitannya dengan Perlindungan Pasar Tradisional Belanja daring di Indonesia semakin hari semakin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Belanja daring di Indonesia untuk pembelian suatu barang mengalami perkembangan yang cukup pesat. Mulai dari situs yang menjual handphone, gitar, buku, makanan, bahkan hingga ke alat elektronik pun mulai dirambah oleh layanan belanja daring. Belanja daring, tidak hanya dimonopoli oleh belanja barang, namun juga layanan jasa seperti perbankan yang memperkenalkan teknik e-banking. Melalui teknik e-banking pelanggan dapat melakukan kegiatan seperti transfer uang, membayar tagihan listrik, air, telepon, Internet, pembelian pulsa, pembayaran uang kuliah dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Kartika S.E. M.M Kasubbag Umum dan KepegawaianBadan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP), berpindahnya

konsumen dari pasar tradisional ke pasar modern/minimarket disebabkan karena minimarket lebih memberikan kenyamanan dalam berbelanja, lebih bersih, berkesan elit, dan yang lebih penting adalah harga yang lebih murah. Inilah sebab yang membuat pedagang di pasar tradisional kalah bersaing dari minimarket. Minimarket langsung membeli barang dari pabrik dengan harga yang lebih murah sedangkan penjual di pasar tradisional membeli barang dari distributor yang notabene telah menetapkan harga yang lebih mahal daripada minimarket, selain itu biaya transport dari agen ke pembeli semakin mahal jika pembelian dalam jumlah yang kecil. Kondisi ini bisa menjadi salah satu faktor penting yang membuat semakin menjauhkan pasar tradisional dari kemampuan untuk bersaing dengan minimarket.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Kartika S.E. M.M Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP), keuntungan belanja daring yaitu: 1. Pembeli tidak perlu mengunjungi toko. 2. Pembeli cukup melakukan panggilan telpon dan memesan barang yang di ingikan. Pembelian barang bisa dilakukan dari rumah atau kantor sehingga pembelian tanpa harus keluar rumah atau kantor.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Mukhtarudin, Pegawai Indomaret di Jalan Sultan Agung, belanja dalam jaringan (daring) adalah kegiatan pembelian barang dan jasa melalui media telephone. Melalui belanja lewat telephone, pembeli bisa memesan terlebih dahulu barang yang hendak ia beli, setelah itu pegawai dari Indomaret akan mengantarkan barang yang sudah di pesan ke alamat tujuan. Kegiatan belanja daring ini merupakan bentuk pelayanan kepada konsumen.

Pelayanan belanja daring di Indomaret Jalan Sultan Agung, Way Halim, hanya dilakukan pada saat toko dalam keadaan buka, yaitu sesuai dengan jam oprasional, pada jam 09.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB. Jika ada konsumen yang memesan barang melewati batas jam oprasional toko, maka tidak akan dilayani, kalaupun ada hanya sebatas memesan barang, karena barang akan diantar keesokan

harinya. Hal ini dikarenakan setiap transaksi pembelian dan pembayaran harus tercatat di kasir yang menggunakan sistem input data, jika toko dalam keadaan tutup, maka sistem pembayaran juga akan off line.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Pelaksanaan aturan tentang pembatasan jam operasional minimarket tersebut masih belum terealisasi dengan baik, masih terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh minimarket baik minimarket nasional maupun lokal terhadap Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung, yaitu : a. Terdapat minimarket yang masih beroperasi dua puluh empat jam. b. Minimarket yang tidak memiliki lahan parkir yang memadai. c. Minimarket yang melanggar jarak antar minimarket lain. d. Minimarket yang melanggar jarak lokasi dengan pasar tradisional. e. Minimarket yang berada di kawasan pemukiman penduduk. 2. Pelayanan Daring (Dalam Jaringan) merupakan salah satu tujuan dari strategi marketing berupa pelayanan yang diberikan oleh pihak minimarket dalam menarik minat konsumen untuk berbelanja dengan cara memesan barang menggunakan telephone, sehingga konsumen tidak perlu mengunjungi minimarket secara langsung. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 11 tahun 2012 tentang Persyaratan dan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung tidak mengatur tentang pelayanan daring (dalam jaringan), sehingga hal tersebut tidak melanggar selama hal tersebut dilakukan sesuai dengan jam oprasional minimarket yang ditentukan yaitu jam 09.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB, kecuali pelayanan daring dilakukan diluar jam oprasional minimarket yang sudah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA Buku Ariani,Isti. Evaluasi kebijakan Penataan Minimarket di Kota Bandar Lampung (Studi di Kecamatan Kedaton Tahun 2009-2010). Bandar Lampung : Universitas lampung, 2010. Auliana, Eka. Dampak Perkembangan Retail (Pengecer) Modern terhadap Pedagang Kelontong (Studi di Pasar Tradisional Kota Bandar Lampung). Bandar Lampung : Universitas Lampung, 2008. Badan Penanaman Modal dan Perizinankota Bandar Lampung, 2012. Mandiri Hadjon, Philipus . Pengantar Hukum Perizinan. Surabaya: Yuridika, 1993. Sutedi, Adrian. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Soehino, Asas-Asas Hukum Tata Pemerintah, Yogyakarta, Liberty, 1984. Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, PT. Grafindo, 2010.

Peraturan Perundang-undang UU No 13 Tahun 2003 tentangTenagaKerjaan Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern PermendagNo.53Tahun2008tentangPedomanPenataandanPembinaanPasarTradisional, PusatPerbelanjaan, danToko Modern Peraturan walikota No. 17 Tahun 2009 tentang persyaratan dan penataan minimarket di daerah kota Bandar Lampung

Peraturan walikota No. 89 Tahun 2011 tentang persyaratan dan penataan minimarket di daerah kota Bandar Lampung Peraturan walikota No. 11 Tahun 2012 tentang persyaratan dan penataan minimarket di daerah kota Bandar Lampung Peraturan daerah kota Bandar Lampung No 10 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah

Internet http://rararirureroo.blogspot.co.id/2013/10/dampak-positif-dan-negatif-berdirinya.html