PELAPORAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA DAN KEGIATAN PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENGELOLAAN ULN KORPORASI NONBANK
Departemen Statistik Jakarta, 8 Januari 2015
Outline
1. Latar Belakang 2. Pokok-Pokok Pengaturan
2
BI menerbitkan PBI No. 16/21/PBI/2014 dalam rangka mendorong kehatihatian korporasi nonbank dalam mengelola berbagai risiko yang dapat timbul dari Utang Luar Negeri
•
•
Latar Belakang
Untuk memantau kepatuhan korporasi nonbank tersebut, perlu dilakukan penyempurnaan ketentuan pelaporan yang selama ini diatur melalui PBI No. 14/21/PBI/2014
3
PokokPokok-Pokok Pengaturan # Ruang Lingkup Pelaporan
Ruang Lingkup Pelaporan
Pelapor LLD *)
• Transaksi perdagangan barang, jasa, dan transaksi lainnya antara Penduduk dengan bukan Penduduk • Posisi dan perubahan AFLN & KFLN • Rencana & realisasi ULN
Pelapor KPPK
• Laporan KPPK • Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi • Informasi pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating) • Laporan Keuangan
*) Cakupan, mekanisme pelaporan, batas waktu penyampaian, dan sanksi terkait Laporan LLD tidak berubah 4
PokokPokok-Pokok Pengaturan # Cakupan Pelaporan Pelapor KPPK: Korporasi nonbank Pelapor LLD yang merupakan debitur ULN Laporan KPPK Keterangan dan data mengenai Aset & Kewajiban Valuta Asing yang disampaikan secara triwulanan
Informasi Pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating) Penilaian oleh lembaga pemeringkat untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu
Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi Keterangan dan/atau informasi hasil penilaian oleh akuntan publik independen terhadap Laporan KPPK Tw-IV yang terlah disampaikan sebelumnya
Laporan Keuangan Meliputi laporan keuangan triwulanan unaudited dan laporan keuangan tahunan audited.
5
PokokPokok-Pokok Pengaturan # Penyampaian Laporan
Laporan KPPK Laporan Keuangan
Disampaikan sejak data Tw-I 2015
Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi
Informasi Pemenuhan Peringkat Utang
Disampaikan sejak data Tw-IV 2015
Berlaku untuk ULN yang ditandatangani / diterbitkan sejak 1 Januari 2016
Mekanisme Pelaporan Selama 2015 Offline
Sejak 2016 Online
(menggunakan media email, CD, flash disk atau media perekaman data elektronik lainnya)
(menggunakan media internet pada website pelaporan di Bank Indonesia) 6
PokokPokok-Pokok Pengaturan # Batas Waktu Pelaporan
• Laporan KPPK dan Laporan Keuangan Triwulanan unaudited • Disampaikan paling lambat akhir bulan ketiga setelah akhir triwulan laporan • Koreksi paling lambat akhir bulan keempat
• Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi dan Laporan Keuangan Tahunan audited • Disampaikan paling lambat akhir bulan Juni setelah akhir tahun laporan • Koreksi paling lambat akhir bulan Juli
• Informasi Pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating) • Disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah bulan ditandatanganinya/diterbitkannya ULN • Koreksi paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pelaporan 7
PokokPokok-Pokok Pengaturan # Sanksi Administratif Pengenaan sanksi atas Laporan KPPK dan Laporan Keuangan mulai berlaku sejak pelaporan data Tw-III 2015
Pengenaan sanksi atas informasi pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating) mulai berlaku bagi ULN yang ditandatangani atau diterbitkan tanggal 1 Januari 2016
• Ketidaklengkapan/ketidakbenaran Laporan KPPK • Denda Rp500.000,00 untuk setiap laporan
• Keterlambatan Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, dan Laporan Keuangan • Denda Rp500.000,00 untuk setiap hari kerja keterlambatan dengan maksimum Rp5.000.000,00 • Dapat dikenakan teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada instansi berwenang
• Tidak menyampaikan Laporan KPPK, Laporan KPPK yang telah melalui Prosedur Atestasi, dan Laporan Keuangan • Denda Rp10.000.000,00 • Dapat dikenakan teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada instansi berwenang
• Keterlambatan/tidak menyampaikan informasi pemenuhan Peringkat Utang (Credit Rating) • Teguran tertulis dan/atau pemberitahuan kepada otoritas atau instansi berwenang 8
TERIMA KASIH
