PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN USAHA JASA KEPARIWISATAAN
Oleh AHMAD ZULFIKAR NPM. 1312011025
Jurnal Ilmiah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar SARJANA HUKUM
pada Jurusan Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2017
PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PARIWISATA PROVINSI LAMPUNG DALAM MENINGKATKAN USAHA JASA KEPARIWISATAAN
Ahmad Zulfikar, Upik Hamidah, Eka Deviani. Email:
[email protected]. Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jalan Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung 35145
ABSTRAK Pemerintah Provinsi Lampung dalam upaya peningkatan sektor Pariwisata telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan. Pariwisata merupakan potensi yang harus dikembangkan dan didukung oleh pelaku usaha jasa kepariwisataan, tetapi faktanya Dinas Pariwisata Provinsi Lampung kurang memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha jasa kepariwisataan. Permasalahan: (1) Bagaimanakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan? (2) Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dan empiris. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer yang dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan adalah (a) Meningkatan usaha jasa kepariwisataan, meliputi usaha jasa pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dan usaha sarana wisata (b) Meningkatkan sumber daya manusia profesional, yaitu memberikan kesempatan pendidikan formal dan berbagai pendidikan nonformal kepada para pegawai (c) Meningkatkan intensitas promosi kepariwisataan serta menjalin kerjasama dengan media massa untuk mempromosikan pariwisata (2) Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan adalah: (a) Kurangnya SDM Profesional untuk mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran pemeliharaan kebudayaan Lampung (b) Keterbatasan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas pengawasan dan kegiatan pengembangan dan promosi wisata. Selain itu kurangnya pembinaan terhadap pemilik usaha jasa kepariwisataan. Saran dalam penelitian ini adalah kepada Dinas Pariwisata Provinsi Lampung agar: (1) mengusulkan penerimaan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan dalam bidang pengembangan kepariwisataan. (2) mengupayakan penambahan sarana dan prasarana penunjang dengan cara menganggarkan kebutuhan teknis dalam pengembangan kepariwisataan. (3) membentuk tim khusus dalam rangka mendata, mengakomodasi dan membina pemilik usaha jasa kepariwisataan. Kata Kunci: Tugas Pokok dan Fungsi, Usaha, Jasa Kepariwisataan
IMPLEMENTATION OF THE DUTIES AND FUNCTIONS OF THE TOURISM OFFICE OF LAMPUNG PROVINCE IN IMPROVING TOURISM SERVICES BUSINESS
ABSTRACT
Government of Lampung Province in an effort to increase tourism sector has issued Lampung Governor Regulation No. 4 of 2016 on the Implementation Coordination CrossSector Strategic Tourism. Tourism is a potential that must be developed and supported by the business operators of tourism services, but the fact of the Tourism Office of Lampung Province less provide guidance to businesses of tourism services. Issues: (1) How is the implementation of the duties and functions of the Tourism Office of Lampung Province in improving tourism services business? (2) What factors are a barrier to the implementation of the duties and functions of the Tourism Office of Lampung Province in improving tourism services business? The approach used is a matter of normative law and empirical approach. This type of data consists of secondary data and primary data collected through interviews and documentation of data analysis using qualitative analysis. The results showed: (1) The duties and functions of the Tourism Office of Lampung Province in improving the services business tourism are (a) To increase the service business of tourism, including tourism businesses, enterprise objects and attractions and tourism facility business (b) Increase human resource professionals, which gives an opportunity of formal education and a variety of non-formal education to employees (c) Increase the intensity of tourism promotion and cooperation with the mass media to promote tourism (2) factors that become an obstacle in the implementation of the basic tasks and functions of the Department of tourism Lampung Province in improving tourism services business is: (a) Lack of HR professionals to achieve success goals and objectives of maintenance culture of Lampung (b) Lack of facilities and infrastructure to perform oversight and the development and promotion of tourism. Besides the lack of guidance to business owners of tourism services. Suggestions in this research is to Lampung Provincial Tourism Office in order to: (1) proposed hiring that have the educational background and relevant experience in the field of tourism development. (2) pursuing additional facilities and infrastructure by way of budgeted technical needs in the development of tourism. (3) established a special team in order to assess, accommodate and foster tourism services business owner. Keywords: Principal Duties and Functions, Business, Tourism Services
I. Pendahuluan Pariwisata pada dasarnya merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh setiap daerah, sebagai aset daerah yang dapat menunjang perekonomian dan pendapatan daerah. Provinsi Lampung merupakan daerah yang memiliki potensi besar di bidang kepariwisataan, di antaranya terdapat 64 air terjun dan destinasi wisata Pulau Pahawang yang dikunjungi oleh hampir 20 ribu wisatawan setiap bulannya. Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung juga telah menetapkan 7 kawasan wisata unggulan, yaitu Taman Nasional Way Kambas, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, Teluk Kiluan, Tanjung Setia dan Wisata Bahari Krui, Menara Siger, Gunung Anak Krakatau dan Pulau Sebesi serta Kawasan Wisata Kota Bandar Lampung.1 Besarnya potensi wisata di Provinsi Lampung tersebut pada kenyataannya belum didukung oleh berbagai sarana prasarana atau infrastruktur yang menunjang, seperti akses jalan menuju lokasi objek wisata, keterbatasan sarana transportasi serta kelengkapan prasarana wisata. Hal ini tentunya menjadi kendala dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik domestik maupun macanegara. Beberapa faktor yang mempengaruhi belum optimalnya dukungan sarana prasaran penunjang kepariwisataan tersebut di antaranya adalah belum terkoordinasinya penyelenggaraan kepariwisataan, terutama yang melibatkan pihak swasta dalam penyediaan usaha jasa kepariwisataan. Faktor lainnya adalah belum sinergisnya koordinasi berbagai kebijakan dan
program dalam mendukung kepariwisataan, melakukan sinergi melalui sinkronisasi dan integrasi program-program penyelenggaraan kepariwisataan.2 Hal ini mengingat cakupan kepariwisataan yang luas dan menyangkut kepentingan masyarakat secara keseluruhan, maka penyelenggaraan kepariwisataan secara terpadu idealnya dlaksanakan oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat. Peran serta masyarakat dalam arti yang seluas-luasnya di dalam penyelenggaraan kepariwisataan ini memegang peran penting demi terwujudnya pemerataan pendapatan dan pemerataan kesempatan berusaha. Dalam kaitannya dengan peran serta masyarakat tersebut, perlu diberikan arahan agar pelaksanaan berbagai usaha pariwisata yang dilakukan dapat saling mengisi, saling berkaitan, dan saling menunjang satu dengan lainnya. Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mendukung upaya peningkatan sektor Pariwisata telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan di Provinsi Lampung.3 Penyelenggaraaan kepariwisataan di Provinsi Lampung mencakup berbagai obyek wisata berupa kekayaan alam, flora, fauna, hasil karya manusia, peninggalan sejarah dan budaya yang merupakan modal bagi pengembangan dan peningkatan pariwisata sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
2
3 1
http://www.pelitaekspres.com/berita-1549pemprov-lampung-kian-giat-tingkatkan-sektorpariwisata.html. Diakses Kamis 06 Oktober 2016.
Ibid
Muljadi, A.J. dan Siti Nurhayati. Kursus Tertulis Pariwisata Tingkat Dasar. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Jakarta. 2002. hlm. 14.
Pentingnya kajian mengenai pengembangan kepariwisataan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa semakin berkembangnya kepariwisataan maka akan semakin baik pula pendapatan daerah tersebut. Usaha untuk mengembangkan dan meningkatkan penyelenggaraan kepariwisataan, salah satunya dengan meningkatkan usaha jasa kepariwisataan. Penyelengaraan kepariwisatan tersebut dilaksanakan dengan tetap memelihara kelestarian dan mendorong upaya peningkatan mutu lingkungan hidup serta obyek wisata itu sendiri. Usaha ini harsu dilakukan dengan memperhatikan kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya, nilai-nilai agama, adat istiadat, pandangan dan nilai-nilai dalam masyarakat, kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup dan kelangsungan usaha pariwisata itu sendiri. Secara praktis pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam di Provinsi Lampung merupakan usaha pemanfaatan sumberdaya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik untuk dijadikan sasaran wisata. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni dan budaya bangsa untuk menimbulkan daya tarik dan minat khusus sebagai sasaran wisata. Pengembangan pariwisata bertujuan untuk meningkatkan citra seni dan budaya daerah dan pariwisata, sekaligus melestarikanya demi kelangsungan generasi berikutnya. Hasil yang diharapkan dari pengembangan tersebut adalah terinventarisasi dengan baik potensi kebudayaan dan pariwisata, sehingga pembinaan bersifat dinamis dalam rangka melestarikan nilai-nilai seni dan budaya serta peningggalan sejarah.
Untuk mencapai keberhasilan penyelengaraan kepariwistaan tersebut, diperlukan langkah-langkah yang serasi antara semua pihak yang terkait, baik pemerintah maupun masyarakat, sehingga terwujud keterpaduan lintas sektoral. Dalam usahanya mengembangkan dan meningkatkan penyelengaraan kepariwistaan, dilakukan pembangunan obyek wisata, baik dalam bentuk mengusahakan obyek wisata yang sudah ada maupun membuat obyekobyek baru sebagai obyek wisata4 Pemerintah Provinsi Lampung menyelenggarakan potensi obyek wisata, sebagian urusan pemerintah dalam bidang kepariwistaan menjadi urusan otonom, dalam rangakaian pengisian otonomi yang nyata, dinamis, dan daerah khususnya di dalam bidang kepariwistaan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, yang mengatur kewenangan daerah dalam bidang pemerintah dan mengelola sember daya nasional termasuk pariwisata. Dinamika pengembangan kepariwisataan merupakan bagian dari isu dalam industri pariwisata, yaitu dengan jangkauan ruang lingkup yang lebih luas untuk memperkaya output dari pariwisata. Pembangunan dan pengembangan pariwisata perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga memiliki manfaat di antaranya memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan memeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarkat, memperkaya kebudayaan nasional tanpa menghilangkan ciri kepribadian bangsa, melestarikan lingkungan, memupuk persaudaraan antar bangsa dan 4
Ibid. hlm. 46
menumbuhkan kecintaan terhadap Tanah Air. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, Tugas Dinas Pariwisata adalah menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan? 2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan?
II. Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Prosedur pengumpulan dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan. Prosedur pengolahan data dilakukan melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi data, penyusunan data dan seleksi data. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif.
III. Pembahasan 4.1 Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Usaha Jasa Kepariwisataan Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, maka diketahui bahwa Dinas Pariwisata mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan provinsi di bidang pariwisata berdasarkan asas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun fungsi dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan disebutkan dalam Pasal 3, Berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 81 Tahun 2016 menyebutkan bahwa ntuk mmenyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Pariwisata, mempunyai fungsi yaitu perumusan kebijakan teknis di bidang pariwisata; pelaksanaan pengembangan pariwisata dan pelaksanaan kebijakan promosi dan standarisasi pariwisata. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Usaha Jasa Kepariwisataan Kebijakan teknis di bidang usaha jasa kepariwisataan telah ditempuh dengan memberlakukan Peraturan Daerah Lampung Nomor: 4 Tahun 2015 tentang Usaha Perjalanan Wisata (UJPW). Pemberlakuan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan. Potensi kepariwisataan Provinsi Lampung harus
dikelola dan dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah pada umumnya dan pembangunan kepariwisataan me1alui sinergi destinasi wisata dan promosi yang berkelanjutan dengan menggerakkan seluruh sumberdaya. Dalam menghadapi perubahan global dan penguatan hak pribadi masyarakat untuk berpartisipasi dalam usaha jasa perjalanan wisata perlu diatur dan diarahkan agar usaha jasa perjalanan wisata untuk promosi wisata dan perlindungan hukum kepada wisatawan Pasal 3 Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 Tahun 2015 menyebutkan bahwa pengaturan penyelenggaraan UJPW bertujuan untuk: a. menumbuhkan dan mengembangkan usaha pariwisata daerah; b. mempromosikan dan mensinergikan destinasi wisata daerah; c. mengendalikan dan mengarahkan kegiatan usaha kepariwisataan d. mendorong budaya lampung dan industri kreatif daerah sebagai daya tarik wisata daerah; dan e. meningkatkan kunjungan wisata dan melindungi wisatawan ke daerah Pariwisata sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek wisata dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut. Kepariwisataan merupakan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Pariwisata merupakan kegiatan yang sifatnya dinamik, banyak memerlukan prasarana dan sarana untuk kemudahan. Karena sifatnya sementara, maka tiap waktu kemungkinan besar sering berganti pengunjung yang berbeda atau mungkin saja orang/kelompok yang sama untuk menikmati kembali suasana wisata di tempat tersebut. Obyek wisata harus memiliki citra yang baik agar bisa
menciptakan rasa puas pengunjung dan merasa ingin kembali pada obyek wisata tersebut pada kesempatan lain. Bahkan terkadang suka mengajak teman atau kerabatnya ke tempat wisata, agar dapat menikmati kesenangan yang sama di tempat tersebut. Suasana ini dapat menumbuh kembangkan citra wisata daerah, berdampak terhadap kemajuan dan perkembangan lingkungan sekitar wisata. Dalam proses dinamika kepariwisataan timbul istilah Industri Pariwisata, dengan jangkauan ruang lingkup yang lebih luas untuk memperkaya output dari pariwisata. Pasal 5 Peraturan Daerah Lampung Nomor 4 Tahun 2015 menyebutkan bahwa jenis UPJW mencakup (1) Biro Perjalanan Wisata (2) Agen Perjalanan Wisata Kegiatan Biro perjalanan Wisata dan Cabang Biro Perjalanan Wisata mencakup: a. perencanaan dan penyelenggaraan perjalanan wisata dalam bentuk paket wisata; b. penyelenggaraan Paket Wisata Nasional dan Internasional; c. penyelenggaraan perjalanan ibadah agama danlatau wisata rohani; d. penyelenggaraan jasa perjalanan wisata daiam rangka mendukung kegiatan Meeting, Incentive, Convention, Exhibition (MICE) e. memberikan layanan angkutan/transportasi wisata; f. penjualan tiket angkutan darat, laut dan udara g. Penyediaan layanan pramuwisata/pemandu wisata yang berhubungan dengan paket wisata h. Pemesanan akomodasi, restoran dan tempat konvensi, atraksi wisata, kegiatan rekreasi; i. pengurusan dokumen perjalanan; dan
j. pemesanan tiket pertunjukan seni dan budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata. Sementara itu Kegiatan Agen Perjalanan Wisata mencakup: a. perantara penjualan paket wisata yang dikemas oleh Biro Perjalanan Wisata; b. penjualan tiket angkutan darat, laut dan udara; c. pemesanan akomodasi, restoran dan tempat konvensi, atraksi wisata dan kegiatan rekreasi; d. pengurusan dokumen perjalanan; dan e. pemesanan tiket pertunjukan seni dan budaya serta kunjungan ke daya tarik wisata. Pembangunan kepariwisataan di Provinsi Lampung terus ditingkatkan dan dikembangkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, karena memiliki manfaat dalam memperbesar penerimaan devisa, memperluas dan memeratakan kesempatan usaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarkat. Selain itu adalah untuk memperkaya kebudayaan nasional, tanpa menghilangkan ciri kepribadian bangsa, terpeliharanya nilai-nilai agama, memupuk persaudaraan dan kecintaan tanah air dan melestarikan lingkungan. Pelaksanaan Pengembangan Jasa Kepariwisataan
Usaha
Pelaksanaan pengembangan usaha jasa kepariwisataan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dilaksanakan dengan tujuan yaitu mengangkat citra seni dan budaya daerah dan Pariwisata Provinsi Lampung, sekaligus melestarikanya demi kelangsungan generasi berikutnya. Menurut Rahmat Haryadi selaku Kabid Pengembangan Destinasi Wisata, pembinaan yang serius dapat juga berupa
dukungan anggaran terhadap kepentingan pemeliharaan benda bersejarah, seni dan budaya. Upaya untuk memaksimalkan potensi kebudayaan dan pariwisata di Provinsi Lampung, maka ditempuh berbagai lingkup kegiatan usaha kepariwisataan, yaitu sebagai berikut: a. Usaha Jasa Pariwisata yang terdiri dari: (1) Jasa Biro Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata. Contohnya adalah pengadaan bus pariwisata oleh Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dan menjalin kerjasama dengan biro perjalanan wisata swasta seperti Perusahaan Ari Tour Bandar Lampung dan dilayani oleh enam orang pemandu wisata (guide). (2) Jasa Agen Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai pelantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan. (3) Jasa Informasi Pariwisata merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan. b. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata (1) Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata alam merupakan usaha pemanfaatan sumberdaya alam dan tata lingkungannya yang telah ditetapkan sebagai obyek dan daya tarik sebagai
sasaran wisata. Adapun daya tarik wisata alam yang ditonjolkan adalah: (a) Taman Nasional Way Kambas (b) Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (c) Wisata Bahari Teluk Kiluan (d) Wisata Bahari Tanjung Setia (e) Wisata Bahari Krui (f) Menara Siger dan Gunung Anak Krakatau (g) Pulau Sebesi dan Kawasan Wisata Kota Bandar Lampung 2. Pengusahaan obyek dan daya tarik wisata budaya merupakan usaha pemanfaatan seni dan budaya bangsa untuk dijadikan sasaran wisata. Adapun daya tarik wisata seni budaya yang ditonjolkan adalah: (a) Festival Topeng Sekura di Lampung Barat (b) Upacara Begawi Adat Pepadun (c) Upacara Begawi Adat Pesisir c. Usaha Sarana Wisata (1) Usaha penyediaan akomodasi merupakan penyediaan kamar dan fasilitas lain serta pelayanan yang diperlukan. (2) Usaha penyediaan makan dan minum merupakan usaha pengolahan. Penyediaan, penyediaan dan pelayanan makanan dan minuman yang dapat dilakukan sebagai akomodasi atau sebagai usaha yang berdiri sendiri (3) Usaha penyediaan angkutan wisata merupakan usaha khusus atau sebagian dari usaha dalam rangka menyediakan angkutan umumnya yaitu angkutan khusus
wisata atau angkutan umum yang menyediakan angkutan wisata. Menurut Henry Agustian Pemilik Biro Perjalanan Wisata Lampung Trip Bandar Lampung, diperlukan peningkatan fasilitas pendukung dan keamanan memiliki tujuan umum untuk meningkatkan kualitas dan terselenggaranya standarisasi pelayanan wisata. Dalam era otonomi daerah, Provinsi Lampung semaksimal mungkin memajukan pariwisata untuk meningkatkan pelayanan wisata yang kompetitif sesuai dengan standar internasional. Untuk itu usaha pariwisata supaya lebih tumbuh subur sebagai fasilitas pendukung memacu peningkatan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung. Menurut Rahmat Haryadi selaku Kabid Pengembangan Destinasi Wisata pengembangan dan pengawasan obyek wisata dilakukan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dengan tujuan untuk melaksanakan promosi daya tarik wisata di Provinsi Lampung. Aktivitas ini dilakukan bekerja sama dengan masyarakat umum dan pihak pengelola jasa transportasi (travel) untuk menarik para pengusaha yang memiliki modal dan bekerja sama dengan daerah lain dalam pengembangan dan memperindah obyekâobyek wisata di Provinsi Lampung. Berbagai upaya ini dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka perencanaan dan pembangunan kepariwistaan di Provinsi Lampung. Secara khusus dalam bidang pengawasan obyek wisata, peran yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung adalah melaksanakan koordinasi yang baik dengan semua pengusaha jasa pariwisata dan instansi terkait, dalam rangka pelayanan wisata. Selain itu dilakukan pembinaan khusus secara rutin
pada karyawan wisatawan.
yang
melayani
Upaya lain yang ditempuh adalah meningkatkan sumber daya manusia profesional. Sumber Daya Manusia profesional dapat ditentukan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman. Tindakan tenaga kerja profesional selalu menempatkan sesuatu dengan benar, penyelesaian pekerjaan tepat waktu dan ada nilai tambahnya. Untuk itu tujuan umum kebijakan dapat meningkatkan pendidikan dan keterampilan dalam bidang kepariwisataan agar dapat melayani sebaik mungkin para wisatawan. Garapan utama dalam kebijakan ini diharapkan tenaga profesional dalam usaha kepariwisataan lebih banyak lagi yang tertampung di berbagai usaha/ jasa kepariwisataan. Untuk itu perlu adanya penambahan tenaga kerja pramuwisata yang benarbenar handal melalui pendidikan dan pelatihan. Kerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi yang ada membentuk tenaga kerja profsional bukan hanya dibekali teori di bangku kuliah, tetapi perlu pelatihan kerja/magang, sehingga bila kuliah selesai tidak kaku menghadapi dunia kerja, memberikan pelayanan dan menyelesaikan pekerjaan. Menurut Rahmat Haryadi selaku Kabid Pengembangan Destinasi Wisata, Dinas Pariwisata Provinsi Lampung melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi merupakan langkah kebijakan yang tepat untuk mendapatkan tenaga kerja langsung dari sumbernya, sehingga orang-orang yang berprestasi langsung bisa direcrut tanpa sistem seleksi yang memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Khusus untuk pegawai Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, diadakan kebijakan yang memberi peluang pada para pegawainya untuk menimba pengetahuan formal atau informal
mengenai kebudayaan dan kepariwisataan. Jumlah pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada saat ini adalah 52 orang dan terdapat 23 orang yang berlatar belakang sarjana di bidang kepariwisataan atau sesuai dengan profesinalismenya. Oleh karena itu, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupaya meningkatkan dari kualitas pegawai dengan cara yaitu Pegawai lulusan SMU ditingkatan menjadi D3, lulusan D3 menjadi S1 yang relevan dengan kebutuhan sumberdaya manusia pada dinas. Kepala Dinas juga memberikan peluang pada para pegawainya untuk tugas belajar/ijin belajar melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga mereka siap memadukan antara teori dan praktek selama menjadi pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Pelaksanaan Kebijakan Promosi dan Standarisasi Usaha Jasa Kepariwisataan Promosi kepariwisataan merupakan usaha untuk mengenalkan jenis barang dan jasa yang akan disuguhkan bila mengunjungi tempat yang ditawarkan. Tujuan secara umum kebijakan ini agar masyarakat luas mengetahui, mengenal dan merasa tertarik untuk mengunjungi tempat wisata yang dipromosikan. Sebelum orang merasa tertarik maka pengelola wisata sebaiknya telah mengemas barang dan jasa pariwisata dengan sebaik mungkin, agar orang yang melihatnya merasa tertarik dan ingin berkunjung. Selama ini kegiatan pemasaran/promosi banyak mengandalkan pemerintah, tetapi bila dapat memanfaatkan semua jalur informasi dan bekerjasama dengan semua pihak, maka beban pemerintah dapat dikurangi. Kegiatan promosi wisata akan lebih nampak karena semua pihak aktif dan dinamis. Melalui jalur
media cetak, elektronik dan secara langsung dengan mengirimkan duta-duta kesenian dan budaya ke daerah atau keluar negeri, serta melakukan pameran pariwisata di berbagai tempat dari kegiatan tersebut. Mana yang paling efektif tentunya sangat tergantung dari bentuk penyuguhan dan jumlah orang/calon wisatawan yang dapat mengakses atau melihat tanyangan tersebut, sehingga berkunjung ke tempat yang dipromosikan. Menurut Rahmat Haryadi selaku Kabid Pengembangan Destinasi Wisata, perkembangan teknologi informasi, promosi melalui saluran internet sangat efektif, karena dapat diakses oleh semua orang di seluruh dunia. Biaya relatif murah dibandingkan dengan kegiatan promosi lainnya. Untuk itu informasi yang dimuat diinternet sebaiknya komunikatif, lengkap dengan uraian dan gambar yang menarik. Dalam upaya mencapai tujuan umum kebijakan, peningkatan promosi kepariwisataan agar masyarakat luas mengetahui, mengenal, merasa tertarik dan akhirnya berkunjung ke tempat wisata yang dipromosikan. Fokus yang tepat yaitu mengemas informasi, seni dan budaya serta visual yang menarik ditayangkan melalui jalur media cetak dan elektronik yang strategis seperti internet. Menyebarkan brosur yang lengkap berisi jadwal tayangan seni dan budaya di Provinsi Lampung, penginapan dan peta wisata yang dapat memberikan petunjuk yang jelas bagi wisatawan. Dukungan semua pihak sangat diperlukan untuk turut mempromosikan daerahnya sendiri seperti kalangan tokoh masyarakat, anggota masayarakat, pejabat pemerintah, swasta, kelompok penggerak pariwisata dan lain sebagainya memiliki satu suara yang dapat memberikan informasi yang jelas pada
siapapun yang memerlukannya. Selain itu, birokrat berusaha mengadakan kerjasama dengan daerah lain atau negara lain agar dapat mempromosikan wisata Provinsi Lampung. B. Faktor-faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Usaha Jasa Kepariwisataan Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam Meningkatkan Usaha Jasa Kepariwisataan adalah sebagai berikut: 1. Kurangnya SDM Profesional Kemampuan sumber daya manusia dalam pengembangan dan pengawasan pariwisata merupakan tonggak utama untuk mencapai keberhasilan tujuan dan sasarannya. Demikian halnya dalam pengembangan dan promosi wisata yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, pertama-tama dan terutama sangat ditentukan oleh kualitas dan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia pelaksanannya. Pentingnya posisi Sumber Daya Manusia (SDM) karena merupakan unsur dinamis dalam organisasi yang berfungsi atau bertindak sebagai subyek pelaksana tugas pokok dan fungsi yang harus dijalankan oleh Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Menurut Rahmat Haryadi selaku Kabid Pengembangan Destinasi Wisata, data jumlah pegawai pada Dinas Pariwisata Provinsi Lampung menunjukkan bahwa pegawai lulusan Sarjana Strata I yaitu berjumlah 18 orang, sementara jumlah minoritas adalah pegawai lulusan Ahli Madya/D3 yaitu dua orang, pegawai
lulusan SMA/Sederajat adalah 18 orang dan pegawai lulusan Pasca Sarjana adalah enam orang. Namun demikian tidak semua pegawai memiliki kemampuan yang sama dalam bidang pengembangan dan pengawasan pariwisata, karena tenaga ahli lulusan S1 dan S2 di bidang ini hanya tujuh orang. Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwiisata harus didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia profesional, yang dapat dilihat dari latar belakang pendidikan dan pengalaman. Tindakan tenaga kerja profesional selalu menempatkan sesuatu dengan benar, penyelesaian pekerjaan tepat waktu dan ada nilai tambahnya. Untuk itu tujuan umum kebijakan dapat meningkatkan pendidikan dan keterampilan dalam bidang kepariwisataan agar dapat melayani sebaik mungkin para wisatawan. Garapan utama dalam kebijakan ini diharapkan tenaga profesional dalam usaha kepariwisataan lebih banyak lagi yang tertampung di berbagai usaha/jasa kepariwisataan. Untuk itu perlu adanya penambahan tenaga kerja pramuwisata yang benar-benar handal melalui pendidikan dan pelatihan. Kerjasama dengan lembaga Perguruan Tinggi yang ada membentuk tenaga kerja profsional bukan hanya dibekali teori di bangku kuliah, tetapi perlu pelatihan kerja/magang, sehingga bila kuliah selesai tidak kaku menghadapi dunia kerja, memberikan pelayanan dan menyelesaikan pekerjaan. 2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Provinsi Lampung Menurut Rahmat Haryadi selaku Kabid Pengembangan Destinasi Wisata, keterbatasan sarana dan prasarana kerja cukup menghambat
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam pengembangan dan pengawasan obyek wisata. Terutama sekali keterbatasan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas pengawasan. Keadaan tersebut mengakibatkan kegiatan pengawasan hanya didasarkan pada laporan tertulis dari suatu usaha atau kegiatan pengembangan dan promosi wisata. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Provinsi Lampung juga mengalami kesulitan dalam hal verifikasi atas kebenaran laporan sesuai dengan dengan kondisi nyata di lapangan. Selain itu Dinas Pariwisata Provinsi Lampung belum menjalankan sistem informasi dan data pengembangan dan promosi wisata karena kurang memiliki penguasaan akan realitas yang sebenarnya dalam menangani masalah di bidang pengembangan dan pengawasan obyek wisata. Padahal tersedianya informasi dan data yang akurat yang dapat diakses merupakan titik tolak untuk mencapai tujuan dan sasaran pengembangan dan pengawasan obyek wisata. Kebijakan dengan cara meningkatkan fasilitas pendukung dan keamanan memiliki tujuan umum untuk meningkatkan kualitas dan terselenggaranya standarisasi pelayanan wisata. Di era globalisasi semua negara/daerah berkompetisi untuk memajukan daerah masingmasing. Dengan adanya otonomi daerah maka kewenangan perizinan diserah ke Kabupaten/Kota dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan wisata yang kompetitif sesuai dengan standar internasional.Untuk itu usaha pariwisata supaya lebih tumbuh subur sebagai fasilitas pendukung memacu peningkatan kunjungan wisatawan ke Provinsi Lampung
IV. Penutup 3. Kurangnya Pembinaan terhadap Pemilik Usaha Jasa Kepariwisataan Menurut Henry Agustian selaku Pemilik Biro Perjalanan Wisata Lampung Trip Bandar Lampung, kurangnya pembinaan terhadap pemilik usaha jasa kepariwisataan (biro) perjalanan wisata ditunjukkan oleh adanya perusahaan atau biro perjalanan wisata yang tidak terdata di Provinsi Lampung, padahal untuk menyelenggarakan usaha perjalanan usaha, perusahaan bus pariwisata harus memperoleh izin dan telah melewati proses sertifikasi. Selain itu kurangnya pembinaan terhadap pemilik usaha (biro) perjalanan wisata adalah minimnya pendidikan dan pelatihan berbahasa asing oleh Dinas Pariwisata Provinsi Lampung. Padahal kemampuan para awak bus dan pemandu wisata merupakan hal yang sangat penting dalam rangka memberikan pelayanan perjalanan wisata kepada para wisatawan asing yang berkunjung ke Provinsi Lampung. Sesuai dengan uraian di atas maka diketahui bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dituntut untuk mengembangkan pola pembinaan yang efektif terhadap dalam bentuk pendataan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbahasa asingm dalam rangka meningkatkan kemampuan stakeholder yang berhubungan secara langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan adalah (a) Meningkatan usaha jasa kepariwisataan, meliputi usaha jasa pariwisata, pengusahaan obyek dan daya tarik wisata dan usaha sarana wisata (b) Meningkatkan sumber daya manusia profesional, yaitu memberikan kesempatan pendidikan formal dan berbagai pendidikan nonformal kepada para pegawai (c) Meningkatkan intensitas promosi kepariwisataan serta menjalin kerjasama dengan media massa baik media cetak maupun media elektronik untuk mempromosikan kebudayaan dan pariwisata 2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam meningkatkan usaha jasa kepariwisataan adalah: (a) Kurangnya SDM Profesional untuk mencapai keberhasilan tujuan dan sasaran pemeliharaan kebudayaan Lampung (b) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Dinas Pariwisata Provinsi Lampung, terutama keterbatasan sarana dan prasarana untuk melaksanakan tugas pengawasan dan kegiatan pengembangan dan promosi wisata. (c) Kurangnya pembinaan terhadap pemilik usaha jasa kepariwisataan.
B. Saran
Daftar Pustaka
Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam hal mengatasi kurangnya SDM profesional disarankan untuk mengusulkan penerimaan pegawai yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang relevan dalam bidang pengembangan kepariwisataan. 2. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam hal mengatasi keterbatasan sarana dan prasarana disarankan untuk menganggarkan kebutuhan yang bersifat teknis dalam bidang pengembangan kepariwisataan secara transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk dilaksanakan sebab ketersediaan sarana dan prasarana secara optimal akan menentukan keberhasilan program dan kebijakan Dinas Pariwisata Provinsi Lampung 3. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Lampung dalam hal mengatasi kurangnya pembinaan terhadap pemilik usaha jasa kepariwisataan disarankan untuk membentuk tim khusus dalam rangka mendata, mengakomodasi dan membina pemilik usaha jasa kepariwisataan dengan program kerja yang berkelanjutan.
Admosudirjo, Prajudi. 2001. Teori Kewenangan. PT. Rineka Cipta Jakarta. Anggraini, Nenny.2002. Industri Kreatif. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Diana, A dan C. Tjipto. 2003. Pengantar Kebijakan Negara, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta. Fadillah, Putra. 2001. Paradigma Kritis dalam Studi Kebijakan Publik, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta. Himawan, Muammar. 2004. PokokPokok Organisasi Modern. Bina Ilmu. Jakarta Muljadi, A.J dan Siti Nurhayati, 2002. Kursus Tertulis Pariwisata Tingkat Dasar. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Jakarta. 2002. --------- 2002. Pengertian Pariwisata. Kursus Tertulis Pariwisata Tingkat Dasar. Modul I. Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Jakarta Pangestu, M.E. 2008. Pengembangan Industri Kreatif Menuju Visi Ekonomi Kreatif Indonesia 2025. Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Jakarta. Pendit, Nyoman. 1994. Ilmu Pariwisata Sebuang Pengantar Perdana, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
Prajogo, MJ. 1998. Pengantar Pariwisata Indonesia, Ditjen Pariwisata, Jakarta. 1998 Soekanto, Soerjono 1983. Pengantar Penelitian Hukum. Rineka Cipta. Jakarta. Wahab, Solichin Abdul. 2005. Analisis Kebijakan. Bina Aksara. Jakarta. 2005 Wijaya, H.A.W.. 2005. Kebijakan Pubik. Rineka Cipta. Jakarta.
Undang-Undang Dasar 1945 Hasil Amandemen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Lampung
Sumber Lain Departemen Perdagangan Republik Indonesia. Studi Industri Kreatif Indonesia Depdag RI, 2009. http://www.pelitaekspres.com/berita1549-pemprov-lampung-kiangiat-tingkatkan-sektorpariwisata.html. Diakses Kamis 06 Oktober 2016. http://www.pariwisatalampung.com.
