1
PELAKSANAAN TUGAS INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DI PUSKESMAS PERKOTAAN RASIMAH AHMAD BUKITTINGGI (Studi Di Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi) Disusun Oleh : Agus Darmawan Pane, 10.10.002.74201.020, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Bukittinggi, 2014 Dosen Pembimbing : Sukmareni, SH.MH dan Novil Gusfira, SH.MH ABSTRAK Hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa Tugas IPWL di Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad kota bukittinggi mengatasi masalah pecandu sesuai yang telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2011 tentang IPWL dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1305 tentang Penetapan IPWL juga Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2171 tentang Tata Cara Wajib Lapor bagi pecandu narkotika, Kendala yang dihadapi IPWL Puskesmas Rasimah Ahmad Bukittinggi antara lain kurangnya niat pecandu yang telah menjadi peserta wajib lapor untuk rutin menjalani program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, keterbatasan dana yang mengakibatkan kurangnya pejangkau lapangan yang berperan penting mensosialisasikan kepada pecandu pentingnya melaporkan diri ke IPWL, adanya ketakutan dari para pecandu dengan melaporkan diri mereka ke IPWL maka data mereka dapat diketahui oleh banyak pihak, Upaya memecahkan permasalahan yang ada IPWL Rasimah Ahmad Bukittinggi tetap memberikan pemahaman kepada pecandu yang telah terdaftar sebagai peserta wajib lapor untuk tetap mengikuti program rehabilitasi medis, serta pentingnya melaporkan diri ke IPWL karna mendapatkan perlindungan hukum, serta manfaat dari kartu lapor diri yang di berikan kepada peserta wajib lapor. A. Pendahuluan Pola dasar pembangunan nasional meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan bangsa dan mewujudkan pembangunan nasional. Dalam pola dasar juga dilandaskan bahwa pembangunan nasional pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya yang meliputi berbagai bidang kehidupan diantaranya ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dalam era global ini, bidang ekonomi telah menetapkan diri dalam perkembangan yang sangat pesat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu perkembangan tersebut memaksa manusia baik secara individu maupun kelompok untuk senantiasa berkompetisi, dalam
2
kaitannya dengan hidup dan kehidupan khususnya pada kegiatan perekonomian yang semakin ketat dan berkompetisi ini. Maka dari itu sebelum penulis membahas mengenai Pelaksanaan Tugas Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Di Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi maka penulis akan menguraikan sedikit mengenai Narkotika. Selanjutnya penulis akan membahas mengenai Pelaksanaan Tugas Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) Di Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad Kota Bukittinggi, Maka penulis akan menguraikan sedikit mengenai Institusi Penerima Wajib Lapor atau selanjutnya dapat juga di sebut dengan IPWL. IPWL merupakan Program wajib lapor bagi Pengguna, Korban Penyalahguna, Dan Pecandu Narkotika merupakan Program yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang wajib lapor Institusi Penerima Wajib Lapor, Ditunjuk oleh 2 Kementrian Kesehatan Dan Kementrian Sosial. Kementrian Kesehatan khusus menunjuk Lembaga/Institusi kesehatan di bawahnya yakni RS.Ketergantungan Obat, Puskesmas, RSJ, dll.Sedangkan Kementrian Sosial menunjuk Lembaga/Institusi Sosial masyarakat yakni Lembaga Swadaya Masyarakat Dan Panti Rehabilitasi sosial dibawah binaan Kementrian Sosial. Kedudukan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) terhadap undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika dapat kita lihat di dalam undang-undang tersebut pada bab IX bagian kedua tentang Rehabilitasi pada pasal 55 yang berbunyi : (1)
Orang tua atau wali dari pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan pada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan sosial yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
(2)
Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial1
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan menuangkan dalam sebuah tulisan yang berjudul “PELAKSANAAN TUGAS INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DI PUSKESMAS PERKOTAAN RASIMAH AHMAD KOTA BUKITTINGGI”
1
Undang-undang no.35 tahun 2009 tentang narkoba dan psikotropika
3
Dalam suatu penelitian perlu adanya suatu perumusan agar penelitian tersebut dapat terlaksana dengan baik dan terarah tepat, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Tugas Institusi Penerima Wajib Lapor Di Puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad Bukittinggi ? 2. Kendala yang di hadapi Institusi Penerima Wajib Lapor dalam menjalankan Tugasnya ? 3. Upaya Institusi Penerima Wajib Lapor dalam mengatasi permasalahan yang ada ? B. Metode Penelitian Untuk memudahkan membahas setiap permasalahan tersebut di atas maka di samping pengumpulan bahan dan data-data yang erat kaitannya dengan pokok bahasan atau permasalahan perlu di lakukan penelitian dengan menggunakan metode sebagai berikut : Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya suatu metode yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya terjadi atau menguraikan suatu kejadian dan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yang artinya pendekatan di lakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana penerapannya di lapangan. C. Tinjauan Teoritis 1. Pengertian dan Jenis-Jenis Narkotika a. Pengertian Pengertian yang paling umum dari narkotika adalah zat-zat (obat) baik dari alam atau sintetis maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan ketidaksadaran atau pembiusan Sedangkan Sylviana2 mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (cocaine).Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (dependence). Secara etimologi narkoba atau narkotika berasal dari bahasa inggris narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan 2
Sylviana, Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hlm 8.
4
pembiusan.3 Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu narke atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.4 b. Jenis-Jenis Narkotika Jenis-Jenis narkotika di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pada BAB III Ruang Lingkup Pasal 6 ayat (1) berbunyi bahwa narkotika digolongkan menjadi : a. Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. b. Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. c. Narkotika golongan III, adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. c. Dasar Hukum Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pada awalnya, Narkotika5 digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan.Namun, dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, peruntukan narkotika mengalami perluasan hingga kepada hal-hal negatif. Di dunia kedokteran, narkotika banyak digunakan khususnyadalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat didalam narkotika terkandung zat yang dapat memengaruhi perasaan, pikiran, serta kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar penggunaan narkotika dapat memberikan manfaat bagi kehidupan umat manusia, peredarannya harus diawasi secara ketat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 3
Jhon. M. Elhols & Hasan Sadili, Kamus Inggris Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta, 1996, hlm 390. 4 Dr. Mardani, Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm 78. 5 Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
5
1997 tentang Narkotika, yang menyebutkan, Pengaturan Narkotika bertujuan untuk : 1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan; 2. Mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan 3. Memberantas peredaran gelap narkotika. Undang-Undang nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tidak memberikan gambaran jelas bagaimana cara perlindungan dan perlakuan terhadap korban penyalahgunaan psikotropika. Sebagaimana undang-undang lain pada umumnya, fokus utama undang-undang ini adalah dari sisi pelaku kejahatan bukan sisi korban kejahatan. Sekalipun demikian, ada ketentuan yang secara khusus memerintahkan kepada pelaku (korban) penyalahgunaan psikotropika untuk mengikuti program rehabilitasi ketergantungan terhadap obatobatan terlarang, seperti tercantum dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang menyatakan sebagai berikut. (1) Pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan berkewajiban untuk ikut serta dalam pengobatan dan/atau perawatan. (2) Pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada fasilitas rehabilitasi.6 2. Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) a. Tentang IPWL Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah terkait dengan pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika yang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah sebagai sebuah upaya untuk memenuhi hak Pecandu Narkotika dalam mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Tujuan lain dari pelaksanaan wajib lapor Pecandu Narkotika adalah untuk mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga, dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap Pecandu Narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya, selain itu pelaksanaan wajib lapor juga sebagai bahan informasi bagi Pemerintah 6
Rehabilitasi bagi pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosialnya (Pasal 38 Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika)
6
dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Hal yang mendapatkan perhatian khusus dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika ini adalah terkait dengan pelaporan serta monitoring dan evaluasi yangdimaksudkan agar pelaksanaan wajib lapor dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain hal tersebut di atas, Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika ini juga memuat ketentuan mengenai rehabilitasi Pecandu Narkotika, serta ketentuan mengenai pendanaan kegiatan wajib lapor Pecandu Narkotika. b. Dasar Hukum IPWL IPWL merupakan Program wajib lapor bagi Pengguna, Korban Penyalahguna, Dan Pecandu Narkotika merupakan Program yang di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang wajib lapor Institusi Penerima Wajib Lapor, Ditunjuk oleh 2 Kementrian Kesehatan Dan Kementrian Sosial. D. Hasil Penelitian dan Pembahasan 1. PELAKSANAAN TUGAS INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DI PUSKESMAS PERKOTAAN RASIMAH AHMAD. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Institusi Penerima wajib Lapor serta Keputusan Menteri Kesehatan No.1305 tahun 2011, Bukittinggi sebagai kota wisata dan sedang berkembang tidak luput dari serangan Narkoba, terbukti dengan sudah adanya kasus-kasus yang sering kita dengar dan lihat di wilayah hukum Kota Bukittinggi tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba, demi mensukseskan PP No.25 tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu narkotika serta di dukung Kemenkes 1305 tahun 2011 tentang penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor, menetapkan salah satu puskesmas yang ada di bukittinggi yaitu puskesmas Rasimah Ahmad sebagai tempat lapor diri IPWL bagi para pecandu narkotika yang ada diwilayah hukum kota bukittinggi dan sekitarnya.Sebagai salah satu Puskesmas yang ditetapkan berdasarkan kemenkes 1305 tahun 2011 tentang penetapan IPWL. 2. KENDALA YANG DIHADAPI INSTITUSI PENERIMA WAJIB LAPOR DALAM MENJALANKAN TUGASNYA. Dalam setiap pelaksanaan tugas pastilah terdapat kendala yang dihadapi, begitu juga dengan IPWL di Puskesmas Rasimah Ahmad Bukittinggi, kendala yang paling sering dihadapi kurangnya niat dari para pecandu wajib lapor yang telah terdata di IPWL di kota bukittinggi untuk melakukan rutinitas program wajib lapor dan menjalani proses rehabilitasi medis yang telah ditentukan untuk kesembuhan dirinya sendiri, kurangnya kesadaran dan niat dari para pecandu untuk sembuh merupakan kendala
7
terberat yang dihadapi IPWL di kota bukittinggi untuk menjalankan tugas dan fungsinya. 3. UPAYA PENYELESAIAN YANG DILAKUKAN IPWL DALAM MENGATASI PERMASALAHAN YANG ADA. Di dalam menghadapi permasalahan yang ada IPWL di kota Bukittinggi melakukan penyelesaian dengan tetap memberikan pemahaman kepada para pecandu yang telah melaporkan dirinya ke IPWL memberikan penjelasan akan akibat yang dapat ditimbulkan dari ketergantungan narkotika, serta tetap memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pecandu yang melaporkan dirinya ke IPWL serta tetap mensosialisasikan PP No.25 tahun 2011 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor agar masyarakat khususnya para pecandu dapat memahami bahwa pentingnya melaporkan diri atau keluarga yang ketergantungan penyalahgunaan Narkotika. Manfaat Melakukan Lapor Diri (Memiliki Kartu Lapor) : 1. Bilamana klien bersangkutan tersagkut masalah hukum maka klien dapat menunjukkan kartu lapor diri kepada pihak yang berwajib agar segera dilakukan rujukan kembali kepada Lembaga / Institusi yang mengeluarkan kartu lapor diri tersebut. 2. Catatan penting : Kartu Lapor Diri ini hanya berlaku untuk 2x tertangkap, dan barang bukti pada saat tertangkap tidak melebihi kapasitas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika khususnya mengenai Rehabilitasi. E. PENUTUP 1. Kesimpulan Berdasarkan rumusan masalah dan setelah melakukan tinjauan teori dan melakukan pembahasan berdasarkan fakta lapangan yang penulis temukan, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut : 1. Kendala yang dihadapi IPWL Rasimah Ahmad Bukittinggi dalam menjalankan tugasnya : a. Kurangnya niat dari para pecandu yang telah terdaftar di program wajib lapor IPWL Puskesmas Rasimah Ahmad untuk rutin menjalani program Rehabilitasi Medis. b. Keterbatasan dana yang mengakibatkan kurangnya tenaga pejangkau lapangan yang dihadapi Puskesmas Rasimah Ahmad untuk mensosialisasikan pentingnya melaporkan diri ke IPWL. c. Adanya perasaan ketakutan yang dihadapi para pecandu narkotika untuk melaporkan dirinya ke IPWL karena anggapan dengan melaporkan diri ke IPWL maka Identitas mereka akan diketahui oleh banyak pihak. 2. Upaya untuk memecahkan permasalahan yang ada : a. Dalam mengatasi permasalahan yang ada IPWL di Puskesmas Rasimah Ahmad Bukittinggi tetap memberikan pemahaman
8
kepada para pecandu yang telah melaporkan dirinya ke IPWL Puskesmas Rasimah Ahmad untuk tetap mengikuti program Rehabilitasi Medis. b. Pentingnya melaporkan diri ke IPWL karna mendapatkan perlindungan hukum saat menjalani proses rehabilitasi sesuai dengan pasal 13 PP No. 25 Tahun 2011. c. Kartu lapor diri hanya berlaku untuk 2x penangkapan dan terbukti hanya sebagai pemakai tidak sebagai pengedar atau Bandar narkoba, sesuai dengan PP No. 25 Tahun 2011. 3. Saran Setelah mendapatkan kesimpulan seperti diatas maka penulis mengajukan saran untuk melengkapi penelitian ini. Saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut : 1. Dalam menjalankan tugasnya IPWL diharapkan bekerjasama dengan pihak-pihak yang terkait seperti Badan Narkotika Nasional, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan agar dapat memberikan keputusan Rehabilitasi kepada para peserta wajib lapor yang terbukti sebagai pemakai, untuk menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. 2. IPWL tetap mensosialisasikan PP No.25 tahun 2011 kepada masyarakat luas, khususnya para pecandu korban penyalahgunaan Narkotika agar dapat melaporkan dirinya ke IPWL.
