PELAKSANAAN PERIZINAN LINGKUNGAN SPBU (STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM) NOMOR DI KABUPATEN MAGETAN. Penulisan Hukum (Skripsi)

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

PELAKSANAAN PERIZINAN LINGKUNGAN SPBU (STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM) NOMOR 54.633.18 DI KABUPATEN MAGETAN

Penulisan Hukum (Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh Arisendy Yulli Isnandini NIM.E0008296

FALKUTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2013

commit to user i


digilib.uns.ac.id

commit to user ii


digilib.uns.ac.id

commit to user iii


digilib.uns.ac.id

commit to user iv


digilib.uns.ac.id

ABSTRAK ARISENDY YULLI ISNANDINI, E0008296. 2012. PELAKSANAAN PERIZINAN LINGKUNGAN SPBU (STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM) NOMOR 54.633.18 DI KABUPATEN MAGETAN. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perizinan lingkungan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dan Apa faktor - faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan lingkungan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Magetan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di SPBU Nomor 54.633.18 di Kabupaten Magetan karena permasalah yang dibahas menyakut hal pelaksaan perizinan lingkungan yang ada di Kabupaten Magetan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, data primer bersumber dari pemilik SPBU, dan badan lingkungan hidup. Data sekunder bersumber dari data sekunder di bidang hukum. Untuk jenis data primer, pengumpulan data dilakukan dengan cara wawacara (interview). Pengumpulan data sekunder bersumber dari literatur-literatur lain yang menunjang penelitian ini yang diperoleh dari studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisa data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, kesatu pelaku usaha dalam mendirikan usahanya wajib memiliki izin lingkungan sesuai dengan jenis besar/skala usaha yang akan didirikan dalam hal ini maka SPBU termasuk dalam usaha yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL. Kedua, terjadinya hambatan perizinan di kabupaten Magetan di kerenakan adanya para pihak yang tidak lagi memperdulikan tingkat kerugian secara immaterial, pemohon yang sebagian besar adalah pengusaha, yang hanya ingin selesai tanpa mengikuti proses yang berlaku dan tidak memahami apa kegunaan dari dibentuknya suatu peraturan. Kata Kunci : perizinan lingkungan, SPBU, AMDAL

commit to user v


digilib.uns.ac.id

ABSTRACT ARISENDY

YULLI

ISNANDINI,

E0008296.

2002.

IMPLEMENTATION

OF

ENVIRONMENTAL PERMIT OF SPBU (GAS STATION) NUMBER 54.633.18 IN MAGETAN. Law Faculty, Sebelas Maret University. This study aims to determine how the implementation of environmental permitting of SPBU (gas stations), and determine the factors that hinder the implementation of environmental permitting of SPBU (gas stations) in Magetan. This research is a empirical research with descriptive nature. This study took place at the Gas Station No. 54.633.18 in Magetan because the problems discussed about implementation of environmental permits in Magetan. The data used in this study is primary and secondary data, primary data sourced from the owners of gas stations, and the Environment Agency. Secondary data was sourced from secondary data in the law field. For primary data types, data collection is done by an interview. The collection of secondary data derived from the literature that support this research was obtained from the literature study. Data collection techniques used was interviews and literature study with qualitative data analysis techniques. Based on the research findings and discussion can be concluded, first, entrepreneurs in setting up their business must have an environmental permit in accordance with the type of large/ scale of business to be established in this case the gas stations that are not included in the bussiness that required to compile the EIA (AMDAL). Second, the licensing barriers in Magetan caused by the parties are no longer concerned with the rate of loss is immaterial, applicants who are mostly businessmen, who just want to finish without following due process and did not understand what purpose the establishment of a rule. Keywords: environmental permitting, gas stations, EIA/AMDAL

commit to user vi


digilib.uns.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah, tiada Tuhan selain Engkau. Dengan mengharap penuh keridhoan-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul : ”PELAKSANAAN PERIZINAN LINGKUNGAN SPBU (STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM) NOMOR 54.633.18 DI KABUPATEN MAGETAN”. Penulisan hukum ini disusun dan diajukan guna melengkapi syarat-syarat guna memperoleh derajat sarjana dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Ada beberapa permasalahan dan hambatan baik secara langsung maupun tidak langsung yang penulis alami dalam menyusun penulisan hukum ini, namun akhirnya selesai juga berkat bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak baik materiil maupun non-materiil. Oleh karena itu dengan ketulusan hati dan ketulusan yang mendalam, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada: 1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta; 2. Bapak Pius Triwahyudi, S.H., M.Si. Selaku Ketua Bagian Hukum Adminitrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, sekaligus pembimbing skripsi yang telah menyediakan waktu serta pikirannya, untuk memberikan ilmu, bimbingan dan arahan bagi tersusunnya skripsi ini; 3. Ibu Wida Astuti, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. 4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang dengan jerih payah dan penuh keihklasan mendidik dan menuangkan ilmu sehingga mampu menjadi bekal untuk lebih memperdalam penguasaan ilmu hukum saat ini dan nantinya; 5. Bapak Andika Fajar S. Selaku pemilik SPBU Nomor 54.633.18 yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk mengadakan penelitian di SPBU nomor 54.633.18 di Kabupaten Magetan; 6. Keluarga besar penulis, Kedua orang tua tercinta, Alm. Gimun dan Yulli Astuti, yang telah memberikan segalanya dalam kehidupan Penulis, Tidak ada kata yang dapat mewakili rasa terima kasih yang dapat menggantikan budi baiknya. commit to user vii


digilib.uns.ac.id

commit to user viii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ………………………………………………………

i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ……………....................

ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI …………………............……...

iii

HALAMAN PERNYATAAN .....................................................................

iv

ABSTRAK …………………………………………………………………

v

ABSTRACT………………………………………………………………..

vi

KATA PENGANTAR …………………………………………………….

vii

DAFTAR ISI ………………………………………………………………

ix

DAFTAR BAGAN…………………………………………………………

xi

DAFTAR TABEL …………………………………………………………

xii

DAFTAR LAMPIRAN..............................................................................

xiii

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN……………………………………………...

1

A. Latar Belakang ...............……...........………………………

1

B. Rumusan Masalah …………………………………………

3

C. Tujuan Penelitian ……………………………………...…...

4

D. Manfaat Penelitian ………………………………………....

4

E. Metode Penelitian …………………………………………

5

F. Sistematika Penulisan Hukum ……………………………..

9

TINJAUAN PUSTAKA……………………………………….

11

A. Kerangka Teori ……………………………………….........

11

1. Tinjauan

tentang

Badan

Usaha

Milik

Negara

(BUMN)………………………………………………..

11

Pengertian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)………

11

a.

Perum / Perusahaan Umum………………………..

11

b.

Persero …………………………………...............

11

2. Tinjauan tentang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum

commit to user ix


digilib.uns.ac.id

(SPBU) ………………………………………………...

12

a. Pengertian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) …………………………………………....... 12 b. Syarat Pertamina Way .. ……………………………

13

c. sertifikasi PASTI PAS ……………………………...

14

3. Tinjauan tentang Perizinan.......................................... a. Pengertian Perizinan ……………………................

16

b. Unsur dalam Perizinan ……………………………..

17

Tinjauan tentang Lingkungan Hidup …………………..

21

a.

Pengertian lingkungan hidup ………………………

21

b.

Pengertian dari unsur pembentuk lingkungan …….

22

B. Kerangka Pemikiran ……………………………….............

24

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN………………

27

A. Hasil Penelitian .....................................................................

27

B. Pembahasan ..........................................................................

28

4.

BAB III

16

1. Pelaksanaan perizinan lingkungan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 54.633.18 di Kabupaten Magetan ……………………………………. 2. Faktor - faktor yang menghambat

28

pelaksanaan

perizinan lingkungan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 54.633.18 di Kabupaten Magetan …................................................................

BAB IV

51

PENUTUP……………………………………………………… 55 A. Simpulan …….....………………………………………......

55

B. Saran ………………………………………………..............

56

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………….

DAFTAR BAGAN

commit to user x

57


digilib.uns.ac.id

Bagan 1. Model Analisis Interaktif …..…………………………………. 9 Bagan 2. Kerangka Berfikir ……………………………………………… 24

Bagan 3. Prosedur Penyusunan AMDAL dan UKL UPL ……………….. 46

DAFTAR TABEL

commit to user xi


digilib.uns.ac.id

Tabel 1. Rencana Kegiatan pelaksanaan studi kelayakan ………………… 32

Tabel 2. Peralatan yang diperlukan untuk Pembangunan (Konstruksi)…… 33

commit to user xii


digilib.uns.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011

Lampiran 2. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 55 tahun 2012

Lampiran 3. Keputusan Bupati Magetan Nomor 541/218/403.202/2009 Lampiran 4. Permohonan Ijin Penelitian

commit to user xiii


digilib.uns.ac.id

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Berkembangnya aktivitas perekonomian di Kabupaten Magetan, dibutuhkan sarana transportasi untuk menunjang kegiatan tersebut. Transportasi yang umum digunakan adalah kendaraan bermotor baik milik pribadi maupun kendaraan umum. Satu kenyataan bahwa kendaraan bermotor telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat. Tidak saja untuk sarana pergi ke kantor bagi pegawai, tetapi juga untuk ke tempat kerja lainya seperti ke lahan pertanian, pasar, dan lain sebagainya. Bertambah banyaknya kendaraan bermotor tersebut jelas membawa efek peningkatan pada kebutuhan bahan bakar. Untuk itu dipandang perlu dibangunnya Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) baru dengan lokasi yang mudah terjangkau. Melalui pembangunan SPBU ini diharapkan masyarakat dapat lebih mudah mendapaatkan bahan bakar minyak. Latar belakang pendirian SPBU ini adalah membantu penyediaan bahan bakar seperti solar, premium, pertamax maupun olie. Sehingga kebutuhan masyarakat akan bahan bakar yang terus meningkat dari hari ke hari dapat tercukupi. Meski demikian untuk pembangunan ini harus benar-benar memperhatikaan masalah lingkungan dan karenanya didalam membangun harus dilengkapi dengan studi lingkungan dan menyediakan fasilitas yang mempunyai konsep pembangunan berwawasan lingkungan. Dengan pembangunan berwawasan lingkungan ini diharapkan kualitas lingkungan disekitarnya tidak akan terganggu. Hal ini menjadi penting karena masalah lingkungan sekarang ini menjadi masalah utama, pencemaran lingkungan sudah sulit dikendalikan dan untuk mengatasi masalah itu sejak sekarang sudah ada upaya pencegahan dampak negatifnya. Dalam pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) harus memenuhi beberapa kriteria yang sudah diatur dalam undang-undang dan berwujud peraturan yang memaksa dan harus dipenuhi akan tetapi tidak merugikan berbagai pihak, tentunya disini adalah pengusaha selaku pelaku ekonomi Nasional. Neil Gunningham mendefinisikan peraturan menurut pengertiannya (Neil Gunningham, 2009:181) :

commit to user 1


digilib.uns.ac.id 2

”Regulation is a rather broader category and includes much more flexible, imaginative and innovative forms of social control which seek to harness not just governments but also markets (as with economic instruments), business and third parties” Yang artinya adalah : “Peraturan adalah suatu kategori yang luas dan juga lebih fleksibel, imajinatif dan inovatif, dalam bentuk kontrol sosial yang berusaha untuk memanfaatkan tidak hanya pemerintah tetapi juga pasar (seperti dengan ekonomi instrumen), bisnis dan pihak ketiga.” Berdasarkan peraturan perundang-undangan kelayakan, kelayakan lingkungan dikaji melalui proses Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Dengan demikian jika diprediksi tidak akan menimbulkan dampak signifikan, kelayakan lingkungan dapat dikaji lebih sederhana dan dituangkan dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Untuk penyusunan dokumen mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha dan/ atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) merupakan salah satu kegiatan industri minyak dan gas yang rawan kebakaran, kecelakaan dan pencemaran lingkungan, jika sistem pengelolaannya serta pemantauannya tidak tepat, apabila dalam kegiatan operasinya tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan PERTAMINA. Dengan demikian SPBU harus melakukan tindakan pencegahan, penanggulangan dan pengendalian dampak negatif kegiatan kontruksi maupun operasionalnya. Sejalan dengan perundang-undangan tentang lingkungan yaitu Lingkungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja setiap SPBU harus memberikan prioritas aspek keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan hidup dalam operasionalnya, untuk itu SPBU diwajibkan untuk : 1) Menerapkan prinsip-prinsip pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. 2) Mematuhi peraturan dan ketentuan lingkungan yang berlaku.

commit to user


digilib.uns.ac.id 3

3) Menggalakkan kegiatan perlindungan lingkungan dalam rangka memperkecil dampak negatif dan memperbesar dampak positif akibat adanya rencana kegiatan dan / atau usaha. 4) Menciptakan kondisi kerja yang aman, bebas dari kecelakaan, bahaya kebakaran dan penyakit akibat kerja. 5) Menggalang kemampuan dalam menanggulangi kejadian pencemaran, kecelakaan kerja atau keadaan darurat yang terjadi. 6) Mendidik dan melatih karyawan serta kontraktor tentang aspek LK3. 7) Menciptakan dan memelihara hubungan yang harmonis dengan masyarakat disekitar usaha, serta bersikap tanggap apabila timbul masalah yang berkaitan dengan dampak kegiatan usaha. Sumber : Dokumen UKL - UPL SPBU Nomor 54.633.18 Dengan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menyusun menjadi sebuah skripsi dengan judul “PELAKSANAAN PERIZINAN LINGKUNGAN SPBU (STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM) NOMOR 54.633.18 DI KABUPATEN MAGETAN”

B. Perumusan Masalah Rumusan masalah dalam suatu penelitian merupakan suatu pedoman untuk menganalisis

persoalan

yang

diteliti,

serta

untuk

mempermudah

pembatasan

permasalahan sehingga sasaran yang hendak dicapai lebih jelas dan terarah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pelaksanaan perizinan lingkungan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 54.633.18 di Kabupaten Magetan? 2. Apakah faktor - faktor yang menghambat pelaksanaan perizinan lingkungan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 54.633.18 di Kabupaten Magetan?

commit to user


digilib.uns.ac.id 4 C. Tujuan penelitian

Dalam suatu penelitian, pastilah ada tujuan yang hendak dicapai sebagai pemecahan atas berbagai masalah yang diteliti (tujuan obyektif) dan untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan subyektif). Tujuan penelitian ini diperlukan karena berkaitan erat dengan rumusan masalah untuk memberikan arah yang tepat dalam penelitian, sehingga penelitian ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. 1. Tujuan obyektif a) Untuk mengetahui perizinan lingkungan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Magetan. b) Untuk mengetahui faktor – faktor yang menghambat pelakasanaan perizinan lingkungan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Magetan. 2. Tujuan subyektif a) Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dibidang Hukum administrasi Negara, khususnya dalam pelaksanaan perizinan lingkungan. b) Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam menyusun penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan, antara lain : 1. Manfaat Teoritis a) Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

commit to user


digilib.uns.ac.id 5

b) Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya. c) Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti. 2. Manfaat Praktis a) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. b) Untuk lebih mengembangkan penalaran, dengan membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. c) Sebagai bahan yang diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti. d) Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian dalam ini.

E. Metode Penelitian Agar suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu metode penelitian yang baik dan tepat. Metodologi merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan (Soerjono Soekanto, 2008: 7). Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.

Jenis Penelitian Mengacu pada rumusan masalah dan tinjauan dari penelitian hukum, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penulisan hukum empiris. Penulisan hukum empiris adalah penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama, dimana penulis langsung terjun ke lokasi.

2.

Sifat penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atas gejala-gejala lain. Maksud dari penelitian deskriptif

ialah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat

commit to user


digilib.uns.ac.id 6

membantu dalam memperkuat teori atau dalam kerangka menyusun teori baru (Soerjono Soekanto, 2008:10). 3.

Pendekatan penelitian Sehubungan dengan tipe penulisan yang digunakan yakni penulisan empiris maka penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain – lain, yang dilakukan secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk bahasa atau kata – kata.

4.

Lokasi Penelitian Lokasi penelitian adalah suatu tempat di mana penelitian dilaksanakan guna memperoleh keterangan-keterangan, informasi, dan data yang diperlukan dalam penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Penulis mengambil lokasi penelitian di SPBU Ds. Taman Arum Kecamatan Parang berada di jalan Parang – Lembeyan, Kabupaten Magetan.

5.

Sumber Data Penelitian Sumber-sumber penelitian hukum ini terdiri dari: a.

Data primer Data primer adalah data yang langsung segera diperoleh dari sumber data untuk tujuan penelitian yang diperoleh dan mendapat hasil yang sebenarnya pada objek yang akan diteliti, dalam hal ini data yang diperoleh langsung dari survei studi lapangan terhadap perizinan lingkungan. Sumber data primer disini penulis melakukan wawancara langsung dengan pelaku usaha dan Pegawai Kantor Peizinan di Kabupaten Magetan.

b. Data sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan seperti peraturan perundang – undangan, literature, dokumen, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu. Data sekunder dibagi tiga, yaitu : 1) Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 (UUPLH) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Menteri Lingkungan hidup

commit to user


digilib.uns.ac.id 7

Nomor 17 tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/ Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. 2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung data sekunder dari bahan hukum primer terdiri dari buku – buku, hasil penelitian hukum, artikel koran, dan bahan lain yang berkaitan dengan pokok bahasan. 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yakni Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan sebagainya. 6.

Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : a) Wawancara Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada sumber data primer mengenai masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan kepada pemilik SPBU Nomor 54.633.18 Di Kabupetan Magetan dan petugas Kantor Perizinan Terpadu sebagai subjek yang dipilih sebagai responden, dilakukan secara mendalam dan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan agar diperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diteliti. b) Studi Kepustakaan Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder. Berbagai dokumen yang menjadi sumber data sekunder dikaji substansinya secara cermat dan mendalam, guna memperoleh data yang relevan dan dibutuhkan dalam penelitian. Data-data tersebut seperti halnya dokumen-dokumen, arsip-arsip, Undang-Undang, buku, literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

commit to user


digilib.uns.ac.id 8

7.

Teknik Analisis Data Setelah data terkumpul secara lengkap, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. Di tahap ini penulis harus melakukan penilaian data-data yang telah diperoleh dengan metode kualitatif. Penganalisisan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan kontruksi (Soerjono Soekanto, 2006 : 250-251) . Dalam tahap analisis data ada tiga komponen pokok yang harus disadari oleh setiap peneliti. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip H.B. Sutopo tiga komponen pokok tersebut adalah “reduksi data , sajian data, dan penarikan kesimpulan ” (H.B. Sutopo, 2006 : 113) . Ketiganya dapat diuraikan sebagai berikut : a) Reduksi data Suatu bentuk analisis yang mempertegas, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. b) Sajian data Merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis berdasarkan penelitian tersebut. c) Penarikan kesimpulan Kesimpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data berakhir. Penarikan kesimpulan ini dilakukan sendiri oleh si penulis guna mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Model analisis interaktif (interactive model) dapat digambarkan sebagai berikut :

commit to user


digilib.uns.ac.id 9

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Sajian Data

Penarikan Kesimpulan/verivikasi

(H.B. Sutopo. 2006 : 120) Bagan 1 : Model Analisis Interaktif F. Sistematika Penulisan Hukum Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 4 (empat) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: BAB I

PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II

LANDASAN TEORI Bab ini berisi kajian pustaka dan teori yang berkenaan dengan judul dan masalah yang akan diteliti meliputi tinjauan tentang Badan Usaha Milik Negara, tinjauan tentang Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, tinjauan tentang perizinan

commit to user


digilib.uns.ac.id 10

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini, penulis mencoba menyajikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, yaitu mengenai perizinan lingkungan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta faktor – faktor yang menghambat

pelakasanaan perizinan lingkungan di

Kabupaten Magetan. BAB IV

PENUTUP Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan hukum ini. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan atas penulisan hukum ini.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori 1. Tinjauan tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Berikut di bawah ini adalah penjelasan dari bentuk BUMN, yaitu persero dan perum beserta pengertian arti definisi : a. Perum / Perusahaan Umum Perusahaan umum atau disingkat perum adalah perusahaan unit bisnis negara yang seluruh modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan penyediaan barang dan jasa publik yang baik demi melayani masyarakat umum serta mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengolahan perusahaan. Organ Perum yaitu dewan pengawas, menteri dan direksi. Contoh perum / perusahaan umum yakni : Perum Peruri / PNRI (Percetakan Negara RI), Perum Perhutani, Perum Damri, Perum Pegadaian, dll. b. Persero Persero adalah BUMN yang bentuk usahanya adalah perseoran terbatas atau PT. Bentuk persero semacam itu tentu saja tidak jauh berbeda sifatnya dengan perseroan terbatas / PT swasta yakni sama-sama mengejar keuntungan yang setinggi-tingginya / sebesar-besarnya. Saham kepemilikan Persero sebagaian besar atau setara 51% harus dikuasai oleh pemerintah. Karena Persero diharapakan dapat memperoleh laba yang besar, maka otomatis persero dituntut untuk dapat memberikan produk barang maupun jasa yang terbaik agar produk output yang dihasilkan tetap laku dan terus-menerus mencetak keuntungan.

commit to user 11



Organ Persero yaitu direksi, komisaris dan rups / rapat umum pemegang saham. Contoh persero yaitu : PT Pertamina, PT Jasamarga, Bank BNI, PT Asuransi Jiwasraya, PT PLN, dan lain sebagainya. Pemerintah Indonesia mendirikan BUMN dengan dua tujuan utama, yaitu tujuan yang bersifat ekonomi dan tujuan yang bersifat sosial. Dalam tujuan yang bersifat ekonomi, BUMN dimaksudkan untuk mengelola sektor-sektor bisnis strategis agar

tidak dikuasai pihak-pihak tertentu.

Bidang-bidang usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti perusahaan listrik, minyak dan gas bumi, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945, seyogyanya dikuasai oleh BUMN (Purwoko, 2002:1). Dalam konteks penulisan ini, yang dimaksud

BUMN adalah PT.

Pertamina selaku pihak yang berhubungan dengan pembangunan SPBU. PT Pertamina bekerjasama dengan pihak swasta guna membantu pemerintah dengan menyediakan bahan bakar seperti solar, premium, pertamax maupun olie. Sehingga kebutuhan masyarakat akan bahan bakar akan selalu tercukupi. Pihak swasta dalam hal ini adalah mitra bisnis yang telah diseleksi terlebih dulu oleh lembaga independen.

2. Tinjauan tentang Stasiun Pengisian Bakan Bakar Umum (SPBU) Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar. Di Indonesia, Stasiun Pengisian Bahan Bakar dikenal dengan nama (SPBU) singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Namun, masyarakat juga memiliki sebutan lagi bagi (SPBU). Misalnya di kebanyakan daerah, (SPBU) disebut Pom Bensin yang adalah singkatan dari Pompa Bensin. ( http://id.wikipedia.org/wiki/SPBU Di akses pada tanggal 15 April 2012) SPBU PERTAMINA PASTI PAS menurut pasal 1 angka 17 Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU adalah sebidang tanah dan fasilitas SPBU yang dimiliki atau dikuasai secara sah oleh pihak kedua (pengusaha SPBU) berdasarkan rancangan, desain, dan spesifikasi teknis yang telah disetujui oleh pihak pertama (PERTAMINA) yang digunakan

commit to user



untuk menyalurkan dan memasarkan BBM dan/atau BBK dan/atau produk lain dengan menggunakan merk dagang PERTAMINA atau merk dagang pihak pertama (PERTAMINA) lainnya serta dapat digunakan untuk pengelolaan bisnis NFR (Non Fuel Retail). Program Pertamina Way merupakan standar baru yang diterapkan untuk seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU Pertamina) di seluruh Indonesia, dengan menempatkan konsumen sebagai stakeholder yang utama. Berbagai aspek juga ditingkatkan baik dari segi pelayanan, jaminan kualitas dan kuantitas termasuk kenyamanan di lingkungan SPBU. Penjabaran Pertamina Way adalah STAF (pelayanan staf yang terlatih dan bermotivasi), kualitas dan kuantitas, peralatan dan fasilitas, format fisik, dan produk dan pelayanan. Tiap SPBU yang telah menerapkan program tersebut berhak atas sertifikasi Pasti Pas. Pengusaha

yang

berminat

untuk

menjalin

kerjasama

dengan

PERTAMINA dengan mendirikan SPBU, sekaligus mengikuti program ”Pertamina Way” harus memenuhi persyaratan awal sebagai berikut: a. Warga negara Indonesia b. Memiliki modal berupa : 1) Penguasaan atau kepemilikan lahan untuk lokasi SPBU ( bukti-bukti kepemilikan atau penguasaan atas lahan yang ditunjukkan melalui Sertifikat Tanah, Surat Kontrak, dan dokumen pendukung lainnya ), dan 2) Modal investasi SPBU dan pembangunannya (dengan menyertakan bukti-bukti ketersediaan modal investasi dan operasional berupa fotocopy sertifikat deposito (dilegalisir),

giro,

ataupun

fotocopy

dokumen

pendukung lainnya) 3) Bersedia mengikat perjanjian dengan PERTAMINA 4) Bersedia mengelola dan mengendalikan SPBU sesuai standar PERTAMINA.

commit to user



Prosedur yang harus dilalui untuk permohonan pendirian SPBU yang telah disetujui ( approved ) adalah : a. Pengusaha

dapat

menghubungi

Region

setempat

dengan

menunjukkan surat persetujuan yang diterima, yang selanjutnya oleh region setempat akan diterbitkan Surat untuk melengkapi berkas yang terdiri atas : 1) IMB 2) Surat izin timbun 3) SIUP, SITU 4) NPWP 5) UKL/UPL 6) Surat pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan lingkungan sekitar 7) Layout, gambar perspektif dan bestek sesuai dengan standar PT PERTAMINA (PERSERO) b. Menyampaikan Kelengkapan Berkas kepada Region setempat, yang selanjutnya diterbitkan surat izin membangun SPBU baru. c. Pelaksanaan pembangunan SPBU sesuai dengan ketentuan PERTAMINA. d. Pelaksanaan bisnis SPBU harus melalui prosedur audit sebagaimana telah ditentukan PERTAMINA. Persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi PASTI PAS adalah SPBU harus lolos audit kepatuhan standard pelayanan yang ditetapkan oleh PERTAMINA. Audit ini mencakup : a. Standard pelayanan b. Jaminan kualitas dan kuantitas c. Kondisi peralatan dan fasilitas d. Keselarasan format fasilitas e. Penawaran

produk

dan

pelayanan

tambahan

berhak

mendapatkan sertifikasi (http://pastipas.pertamina.com diakses tanggal 15april 2012).

commit to user



Seluruh proses sertifikasi dilakukan secara independen oleh institusi auditor independen internasional yang memiliki pengalaman Internasional untuk melakukan audit pelayanan SPBU. Setelah mendapatkan sertifikat pasti pas, SPBU akan tetap diaudit secara rutin. apabila tidak lolos audit, SPBU dapat kehilangan predikatnya sebagai SPBU pertamina pasti pas. kerjasama antara pertamina dengan pengusaha SPBU pertamina pasti pas diatur dalam suatu perjanjian yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama pengusahaan SPBU, dengan jangka waktu perjanjian yaitu selama dua puluh tahun. selain itu, pertamina juga menetapkan standar tertentu, yaitu ”standar pelayanan” yang harus dipatuhi oleh seluruh SPBU yang telah bersertifikasi pasti pas. selama masa perjanjian berjalan, SPBU pertamina pasti pas wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pertamina. Pada Surat Perjanjian Kerjasama Pengusahaan SPBU diterangkan secara jelas bahwa dalam hal ini pihak – pihak yang mengikatkan diri diperjanjian tersebut adalah Pertamina atau dalam hal perjanjian ini menjadi Pihak Pertama, merupakan suatu perusahaan yang memproduksi atau menyediakan dan menjual Bahan Bakar Minyak(BBM), Bahan Bakar Khusus(BBK), serta Produk lain melalui SPBU dan sarana lainnya, sedangkan

kedudukan

pengusaha

atau

Pihak

Kedua

bermaksud

menyalurkan dan memasarkan BBM dan/atau BBK serta Produk Lain milik Pihak Pertama dan telah membangun dan memiliki SPBU beserta seluruh fasilitas dan perlengkapannya sesuai dengan ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh Pihak Pertamina. Maka bentuk kerjasama antara para pihak yaitu menyalurkan dan memasarkan BBM dan/atau BBK serta Produk Lain yang disediakan dan dijual oleh Piha Pertamina, melalui SPBU milik pihak Kedua. Adapun cara atau prosedurnya secara administrasi pendirian dan pengoperasian SPBU tersebut ditetapkan oleh pihak Pertamina.

commit to user


digilib.uns.ac.id 16 Karakteristik dalam surat perjanjian kerjasama tersebut akan coba

dijabarkan dengan membandingkan jenis – jenis perjanjian yang banyak digunakan dalam suatu perjanjian, antara lain : “perjanjian atau persetujuan adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain,atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, yang menimbulkan hubungan hukum yang dinamakan perikatan antara dua orang yang membuatnya dan bentuknya berupa

rangkaian

perkataan

yang

mengandung

janji-janji

atau

kesanggupan yang diucapkan atau ditulis” (R.Subekti,1996:1)

3. Tinjauan tentang Perizinan Definisi secara umum Izin adalah persetujuan dari penguasa berdasarkan Undang-Undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari larangan umum tersebut. N. M. Spelt dan J. B. J. M ten Berge (dalam Ridwan HR, 2006:208) membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit yaitu sebagai berikut : ”Dalam artian luas, Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga”. Izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undangundang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya

untuk

melakukan

tindakan-tindakan

tertentu

yang

sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaankeadaan yang buruk. Tujuannya aialah mengatur tindakan-tindakan yang

commit to user



oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Hal yang pokok pada izin (dalam arti sempit) ialah bahwa suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan dengan tujuan agar dalam ketentuan-ketentuan yang disangkutkan dengan perkenan dapat dengan teliti diberikan batas-batas tertentu bagi tiap kasus. Jadi persoalannya bukanlah untuk hanya memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang sangat khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu” (Ridwan HR, 2006 : 206). Izin adalah sebagai perbuatan hukum bersegi satu yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal izin tidak mungkin diadakan perjanjian, karena tidak mungkin diadakan suatu persesuaian kehendak. Unsur – unsur dalam perizinan sebagai berikut : a.

Instrumen Yuridis Dalam negara hukum modern tugas dan kewenangan pemerintah tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan, tetapi

juga

mengupayakan

kesejahteraan

umum.

Dalam

mengupayakan tugas ini kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk ketetapan. Salah satu wujud dari ketetapan ini adalah izin. Berdasarkan jenis – jenis ketetapan, izin termasuk sebagai ketetapan yang bersifat konstitutif, yakni ketetapan yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam ketetapan itu. Dengan demikian izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.

commit to user



b.

Peraturan Perundang - undangan Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah wetmatigheid van bestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundangundangan. Menurut Marcus Lukman (dalam Ridwan HR, 2006:213) kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya : 1)

Kondisi yang memungkinkan apakah suatu izin dapat

diberikan kepada pemohon, 2)

Bagaimana mempertimbangkan kondisi tersebut,

3)

Konsekuensi

yuridis

yang

mungkin

timbul

akibat

pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku, 4)

Prosedur yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan

sesudah

keputusan

diberikan

baik

penerimaan

maupun

penolakan pemberian izin. c.

Organ Pemerintah Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemrintahan baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah. Terlepas dari beragamnya organ pemerintahan atau administrasi negara yang mengeluarkan izin, yang pasti adalah bahwa izin hanya boleh dikeluarkan oleh organ pemerintahan. Dalam hal tertentu pemerintah mengeluarkan deregulasi, yang mengandung arti peniadaan berbagai peraturan perundang-undangan yang dianggap berlebihan. Deregulasi

pada

dasarnya

mempunyai

makna untuk mengurangi campur tangan pemerintah atau negara dalam kegiatan kemasyarakatan tertentu terutana di bidang ekonomi sehingga deregulasi itu pada ujungnya bermakna

commit to user


digilib.uns.ac.id 19 debirokratisasi. Deregulasi dan debirokratisasi dalam perizinan harus memperhatikan hal-hal berikut : 1) Jangan sampai menghilangkan esensi dari sistem perizinan itu sendiri. 2) Deregulasi hanya diterapkan pada hal-hal yang bersifat teknis administratif dan finansial. 3) Deregulasi dan debirokratisasi tidak menghilangkan hal-hal prinsip dalam peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar peizinan. 4) Deregulasi dan debirokratisasi harus memperhatikan asas – asas umum pemerintahan yang layak.

d.

Peristiwa Konkret Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Karena peristiwa konkret ini beragam, sejalan dengan keragaman perkembangan masyarakat izinpun memiliki berbagai keragaman izin yang jenisnya beragam dibuat dalam proses yang cara prosedurnya tergantung dari kewenangan pemberi izin, macam izin, dan struktur programisai instansi yang menerbitkannya.

e.

Prosedur Dan Persyaratan Permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah dan juga harus memenuhi persyaratan persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Menurut Soehino, syarat - syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Bersifat konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, artinya dalam hal pemberian izin itu ditentukan suatu perbuatan konkret dan bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Bersifat kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat

commit to user


digilib.uns.ac.id 20 dilihat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi menertibkan masyarakat (Ridwan HR, 2006 : 218). Tujuan izin adalah : 1) Mengarahkan aktifitas tertentu (Sturen). 2) Mencegah bahaya bagi lingkungan. 3) Keinginan melindungi objek tertentu. 4) Hendak membagi benda-benda yang sedikit. 5) Mengarahkan dengan meyeleksi orang-orang dan aktivitasaktivitas.

Secara umum bentuk dan isi izin memuat hal-hal sebagai berikut : 1) Organ yang berwenang Organ yang memberikan izin berbekal materi dan tugas yang bersangkutan. 2) Yang ditujukan Izin yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan. 3) Diktum Keputusan yang memuat izin yang diurai secara jelas tujuan dari pemberian izin tersebut. 4) Ketentuan, Pembatasan dan Syarat Ketentuan ialah kewajiban yang dapat dikaitkan pada keputusan yang menguntungkan. Ketentuan pada izin banyak terdapat dalam praktik hukum administrasi. Pembatasan dalam izin memberi kemungkinan untuk secara praktis melingkari lebih lanjut tindakan yang dibolehkan. Penetapan syarat untuk menggantungkan akibat-akibat hukum bila timbul suatu peristiwa di kemudian hari yang belum pasti. 5) Pemberian Alasan

commit to user


digilib.uns.ac.id 21 Pemberian alasan memuat hal-hal seperti penyebutan ketentuan undang-undang,

pertimbangan-pertimbangan

hukum,

dan

penetapan fakta. 6) Pemberitahuan Tambahan Pemberitahuan tambahan dapat berisi bahwa kepada yang dialamatkan

ditunjukkan

akibat-akibat

dari

pelanggaran

ketentuan dalam izin seperti sanksi yang diberi pada ketidakpatuhan.

4. Tinjauan tentang Lingkungan Hidup Lingkungan hidup adalah istilah yang dapat mencakup segala makhluk hidup dan tak hidup di alam yang ada di Bumi atau bagian dari Bumi, yang berfungsi secara alami tanpa campur tangan manusia yang berlebihan. Dalam hukum lingkungan pengajuan tuntutan melalui jalur pidana dimungkinkan administrasi

setelah negara

pendekatan dan

hukum

penyelesaian perdata

melalui

ternyata

tidak

hukum dapat

menyelesaikan masalah lingkungan. Kejahatan lingkungan berupa pencemaran lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana administratif (administrative penal law) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (public welfare offences). Tindak pidana tersebut

telah

diatur

dalam

Undang-Undang

Lingkungan

Hidup

sebagaimana telah diatur dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan

Lingkungan

Hidup

(Absori,

2008:223),

yang

telah

diperbaharui dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengertian hukum lingkungan yang termuat dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1982 Tentang ketentuan pokok-pokok lingkungan hidup yang telah diperbarui dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sama dengan pengertian istilah lingkungan itu sendiri. Dalam ketentuan pasal 1 tersebut

commit to user



dinyatakan bahawa hukum lingkungan (lingkungan hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaaan, dan makhlukn hidup,

termasuk

manusia

dan

perilakunya,

yang

mempengaruhi

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Maka unsur lingkungan yang memiliki keistimewaan adalah dimasukkannya manusia dan perilakunya sebagai komponen lingkungan. Nour Mohammad membagi hukum lingkungan atas pengertiannya (Nour Mohammad, 2011:92) : “environmetal law comprises those substantive, procedural and institusional rules of International law, which have as there primary objective the protection of the environment”. Yang artinya : Hukum lingkungan meliputi, aturan-aturan substantif dan prosedural institusional dari hukum Internasional, yang memiliki tujuan utama bagi perlindungan lingkungan. Dalam ilmu Lingkungan dijelaskan mengenai isi atau struktur dari lingkungan yaitu Ekologi, Ekosistem dan Daya Dukung Lingkungan. Berikut pengertian dari unsur pembentuk lingkungan : 1) Ekologi pertama kali digunakan oleh Haeckel seorang ahli ilmu hayat dalama pertengahan dasawarsa 1860-an. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu eikos yang berarti rumah dan logos berarti ilmu. Oleh karena itu, secara harafiah ekologi berarti ilmu tentang makhluk hidup dalam rumahnya atau dapat diartikan juga sebagai ilmu tentang rumah tangga makhluk hidup. Ekologi adalah ilmu dasar untuk mempertanyakan, meyelidiki,

dan

memahamai

bagaimana

alam

bekerja,

bagaimana keberadaan makhluk hidup dalam sistem kehidupan, apa yang mereka perlukan

dari habitatnya untuk dapat

melangsungkan kehidupannya, bagaimana dengan melakuakan semuanya itu dengan komponen lain dan spesies lain, bagaimna

commit to user


digilib.uns.ac.id 23 individu dalam spesies itu beradaptasi, bagaimana makhluk hidup itu menghadapi keterbatasan dan harus toleran terhadap berbagai perubahan, bagaimana individu-individu dalma spesies itu menglami pertumbuhan sebagai bagian dari suatu populasi atau komunitas. Semuanya itu berlangsung dalam suatu proses yang mengikuti tatanan, prinsip, dan ketentuan alam yang rumit tetapi cukup teratur, yang dengan ekologi kita memahaminya (Soerjani, dalam “Sumber Daya Alam dan Kependudukan dalam Pembangunan”). 2) Ekosistem berkaitan erat dengan ekologi maka menurut Otto Soemarwoto (dalam Supriyadi, 2010:1) Ekosistem adalah suatu konsep sentral dalam ekologi ialah ekosistem, yaitu suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup dan tidak hidup di suatu tempat yang berinteraksi

membentuk

suatu

kesatuan

yang

teratur.

Keteraturan itu terjadi oleh adanya arus antara komponen dalam ekosistem itu. 3) Daya dukung lingkungan diperlukan karena lingkungan hidup mempunyai

keterbatasan

dalam

melakukan

proses

kehidupannya. Menurut Otto Soemarwoto (dalam Supriyadi, 2010:3) daya dukung terlanjutkan oleh dua faktor, baik faktor biofisik maupun sosial-budaya-ekonomi. Kedua faktor ini saling mempengaruhi. Faktor biofisik untuk menentukan daya dukung yang terlanjutkan, yaitu proses ekologi yang merupakan sistem pendukung

kehidupan

dan

keanekaragaman

jenis

yang

merupakan sumber daya gen. Faktor sosial budaya juga mempunyai peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dalam daya dukung terlanjutkan. Sebab akhirnya manusialah yang menentukan apakah pembangunan akan berjalan terus atau berhenti.

commit to user


digilib.uns.ac.id 24 B. Bagan Kerangka Berfikir

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

UKL – UPL Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002

Pelaksanaan perizinan lingkungan Izin Pelaksanaan SPBU Faktor penghambat pelaksanaan perizinan lingkungan Peaturan Daerah Kabupaten Magetan No.55 tahun 2012

Izin Lokasi

Pelaku Usaha Bagan 2 : Kerangka Berfikir

commit to user



Sehubungan dengan kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Oleh karena itu diterbitkanlah Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang memuat mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan bahwasanya suatu perusahaan sebelum melaksanakan pembangunannya diwajibkan untuk menyusun Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pamantuan Lingkungan (UPL) yang termuat pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002. Dalam hal ini pelaksanaan SPBU termasuk dalam dalam jenis usaha yang pengelolaan dampak lingkungan dengan menyusun ”Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemantauan Lingkungan Hidup” yang sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 86 Tahun 2002. Pertamina selaku pemberi izin prinsip pembangunan SPBU juga mempertimbangkan dari segi aspek lokasi, sehingga dalam pelaksanaanya dapat sesuai dengan peraturan pengelolaan lingkungan hidup. Dari uraian diatas memiliki tujuan agar dapat terwujud kesejahteraan masyarakat, mulai dari pemenuhan kebutuhan masyarakat hingga menjaga kelestarian lingkungan hidup.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN A. Deskripsi Lokasi Penelitian 1. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 54.633.18 Hingga saat ini di Kabupaten Magetan terdapat sembilan izin pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang di telah dikeluarkan oleh PT.Pertamina. Salah satu yang menjadi objek penelitian dari penelitian ini adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang terletak di : a. Desa

:Tamanarum

b. Kecamatan: Parang c. Kabupaten : Magetan d. Provinsi

: Jawa Timur

Status lahan yang dipergunakan untuk usaha SPBU ini merupakan hak milik dengan luas tanah 3303M². Batasan-batasan lokasi proyek sesuai arah mata angin : a. Utara

: Tanah Milik Bapak Tamin

b. Timur

: Tanah Milik Bu Sugiharti

c. Selatan

: Jalan Raya Parang – Lembeyan

d. Barat

: Tanah Milik Kusmanto

Indentitas Pemrakarsa : a. Nama Pemilik

: Andika Fajar Sulendra

b. Alamat rumah

:Jalan Janoko, Nomor 10, Kelurahan Sukowinagun,

Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan c. Nomor telepon

:081259952000

d. Jenis perusahaan : Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) e. Status Perusahaan : Perorangan f. Alamat Perusahaan :Jalan Raya Parang-Lembeyan Nomor 26, Desa Tamanarum, Kecamatan Parang, Kabupaten Megetan.

commit to user 26



2. Tujuan Rencana Usaha Pembangunan SPBU Sdr. Andika di Ds. Taman arum Kecamatan Parang Kab. Magetan adalah suatu bentuk tanggung jawab pengusaha didalam upayanya untuk berperan aktif dalam meninjgkatkan perekonomian terutama dalam penyediaan BBM. Untuk mencapai tujuan tersebut SPBU harus dikelola secara profesional mengutamakan keunggulan kualitas pelayanan serta merespon tuntutan kebutuhan masyarakat. Secara umum arah dan tujuan pembangunan SPBU di Ds. Taman arum Kec. Parang Kab. Magetan adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan kebutuhan BBM sekitar SPBU dan masyarakat pengguna jalan yang melintas Maospati Madiun. Operasional SPBU disamping menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar dan lingkungan sekitarnya. Oleh sebab itu menurut Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 10 tahun 2004 tentang Pedoman Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan upaya Pemantauan Lingkungan Hidup, maka kegiatan pembangunan SPBU tersebut diwajibkan melakukan kajian prakiraan dampak negatif yang akan terjadi terhadap lingkungan serta upaya pengelolaan dan pemantauannya.

B. Pelaksanaan perizinan lingkungan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Nomor 54.633.18 di Kabupaten Magetan.

Pembangunan nasional adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berprikemanusiaan. Ketersediaan sumberdaya alam dalam meningkatkan pembangunan sangat terbatas dan tidak merata, sedangkan permintaan sumberdaya alam terus meningkat, akibat peningkatan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan penduduk. Usaha atau kegiatan menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisa sejak awal perencanaannya sampai pada saat operasional usaha atau kegiatan, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan

commit to user



dampak positif dapat disiapkan sedini mungkin, untuk pencegahan kerusakan lingkungan. Upaya pencegahan kerusakan lingkungan atau perlindungan/penyelamatan lingkungan

secara

dini

sebelum

suatu

kegiatan

dimulai

dengan

menerapkan/meningkatkan efektivitas kegiatan dan atau jenis usaha yang akan berdiri untuk melengkapi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Dalam mendirikan suatu usaha khususnya SPBU setiap pemohon harus mempunyai kewajiban memperoleh Izin lingkungan menurut Undang – undang nomor 32 Tahun 2009 terdapat pada Pasal 36 antara lain : 1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. 2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasi UKL-UPL. 3) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL. 4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Jadi pelaku usaha wajib memiliki dokumen UKL - UPL tersendiri berdasarkan pada regulasi pemerintah terkait yaitu undang-undang Nomor 23 tahun 1999 tentang AMDAL, peraturan pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup, peraturan menteri negara lingkungan hidup nomor 13 tahun 2010 tentang upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, dan keputusan bupati magetan nomor : 738 tanggal 4 Mei 2009 mengenai jenis usaha/kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL) di kabupaten magetan. Kewenangan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL, dan permohonan izin lingkungan dapat dibatakan apabila persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran atau pemalsuan data, dokumen, dan informasi, Penerbitannya tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam commit to user



keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL, atau kewajiban yang ditetapkan dalam dokumen amdal atau UKL-UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan. Menurut Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 definisi Upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, atas dasar besaran atau skala usaha SPBU, maka SPBU termasuk dalam usaha yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL, akan tetapi diwajibkan untuk menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL). Jenis Kegiatan Wajib Amdal Lampiran dalam Permen LH No.11 Tahun 2006 Bupati/Walikota/Gubernur DKI untuk menetapkan skala/besaran lebih kecil atas pertimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan Lokasi berbatasan langsung dengan kawasan lindung Bupati/Walikota/Gubernur DKI /masyarakat mengusulkan kepada MenLH suatu kegiatan baru menjadi wajib AMDAL karena kegiatan tersebut dianggap berdampak penting terhadap lingkungan. Setiap rencana usaha atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki AMDAL (ps 15 UUPLH), Bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk katagori wajib AMDAL wajib UKL-UPL (ps 3 (4) PP 27 Tahun 1999) Kegiatan yang sudah berjalan namun tidak memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup wajib menyusun DPPL (ps 2 KepMen LH No. 12 Tahun 2007). Peraturan Bupati Kabupaten Magetan Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) – Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) Dan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL),dalam pasal 5 dan 6 :

commit to user



Pasal 5: (1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak masuk dalam kriteria wajib AMDAL wajib memiliki UKL-UPL. (2) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKLUPL wajib membuat SPPL. Pasal 6: Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib ukl-upl sebagimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercamtum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak dipisahkan dari peraturan Bupati ini. Izin lingkungan mengenai dokumen yang harus dilengkapi oleh pemohon untuk perizinan lingkungan tidak harus menyusun amdal akan tetapi dilihat dari skala usaha maka SPBU hanya diwajibkan untuk menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL). 1. Dampak Lingkungan Yang Akan Terjadi Rencana Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU) Sdr. Andika akan menempati tapak seluas 1.500 m2 yang terdiri dari Tangki Timbun, Tempat Ganti Oli/Cuci/Bengkel, Hall, toko/gudang olie, mini market, Loker/Gudang, Mushola, kamar mandi, WC, tempat wudhu, Area Dispenser/Pompa, Pelataran conblok, Taman lahan untuk pengembangan dan sarana penunjang lainnya, disadari berpotensi menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan sekitarnya. a. Tahap Pra Konstruksi Kegiatan yang dilakukan meliputi pelaksanaan studi kelayakan baik secara teknis, ekonomis maupun lingkungan. Pada tahap ini dilakukan sosilisasi rencana lokasi, penyusunan program dan rencana induk serta desain rinci bangunan fisik SPBU serta sarana penunjang lainnya dan kegiatan administrasi. Kegiatan tahap Pra Konstruksi dilaksanakan sebagaimana tabel dibawah.

commit to user



Tabel 1. Rencana Kegiatan pelaksanaan studi kelayakan. No

Jenis Kegiatan

Ada/tidak

Keterangan

1

Sosialisasi proyek pada

Ada

Selesai

Ada

Dalam

masyarakat sekitar 2

Studi kelayakan

proses 3

Rencana Induk

Ada

Selesai

4

Desain Rinci

Ada

Selesai

Kegiatan pada tahap Pra Konstruksi yang berpotensi menimbulkan dampak adalah pembersihan lahan, kegiatan ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap sikap masyarakat,serta komponen lain seperti ekonomi dan budaya karena dapat memicu perbedaan tapak batas disekitar calon lokasi SPBU. b. Tahap Kontruksi Pembangunan fisik (konstruksi) dalam rangka pembangunan SPBU dan sarana pendukungnya, kegiatan yang dilaksanakan pada tahap konstruksi meliputi persiapan pelaksanaan konstruksi : Mobilisasi tenaga kerja, pelaksanaan kegiatan proyek seperti direksi kit, pembuatan jalan masuk lokasi, pembuatan sarana air bersih, memasang listrik penerangan, mobilisasi alat dan bahan, pemasangan pondasi. konstruksi SPBU dan pembuatan sarana penunjang operasional SPBU. Peralatan yang diperlukan untuk pembangunan fisik SPBU meliputi:

commit to user



Tabel 2. Peralatan yang diperlukan untuk Pembangunan (Konstruksi) No.

1

Jenis Kegiatan

Peralatan Yang Digunakan

Pembangunan Fisik

Peralatan dan perlengkapan pertukangan, peralatan las, concrate mixer, batching plant, strauss pile dan peralatan lain

2

Pembangunan sarana

Peralatan dan perlengkapan pertukangan,

penunjang

peralatan las, concrate mixer, batching plant, strauss pile dan peralatan lain

1) Dampak Terhadap Kualitas Air a) Sumber dampak : Pemadatan lahan pada tahap menyebabkan

perubahan

pola

konstruksi

aliran

air

diperkirakan

permukaan

dan

peningkatan kekeruhan karena sebagian besar permukaan tanah akan tertutup bangunan dan dilakukan pengerasan dengan semen. b) Sifat dan potensi dampak : Sifat dampak terhadap kualitas air akibat kegiatan konstruksi negative tidak penting dan bersifat sementara. Jenis dampak akibat kegiatan konstruksi antara lain terganggunya pola aliran air di lokasi dan peningkatan kekeruhan. Dengan lahan 1500 m2 lamanya kegiatan. konstruksi relatif pendek. Untuk itu dibuat drainase yang baik sehingga kegiatan konstruksi tidak akan merubah pola aliran air. 2) Dampak Terhadap Kualitas Udara Dan Kebisingan a) Sumber Dampak Sumber dampak menurunnya kualitas udara disebabkan mobilitas peralatan dan bahan, pemadatan tanah dan kegiatan pembangunan fasilitas SPBU di antaranya :

commit to user


digilib.uns.ac.id 33 (1)

Pada kegiatan pengangkutan material seperti batu pasir dan bahan bangunan lainnya yang dapat meningkatkan kualitas debu namun dampaknya tidak penting.

(2)

Kegiatan pengerasan tanah, pembangunan gedung dan fasilitas penunjang juga akan meningkatkan kualitas debu namun dampaknya tidak penting.

b) Sifat Dampak Dan Potensi Dampak Dampak terhadap kualitas udara dan kebisingan bersifat sementara dan tergolong tidak penting apabila ditinjau dari identitas, waktu kegiatan konsentrasi emisi dan kebisingan. Jenis dampak dari mobilisasi peralatan saat konstruksi adalah berupa emisi gas buang seperti S02, CO dan partikulat debu serta peningkatan kebisingan. Dampak terhadap kualitas udara dan kebisingan ini bersifat tidak penting karena diperkirakan kegiatan konstruksi tidak memakan waktu lama. 3) Dampak Terhadap Kesempatan Kerja a) Sumber Dampak : Munculnya

,peluang

kerja/kesempatan

kerja

adalah

pembukaan kegiatan konstruksi sarana dan fasilitas penunjang SPBU. b) Sifat dampak : Dampak munculnya peluang kerja sifatnya positif tidak penting. Dampak yang timbul pada kesempatan kerja ini positif namun tidak penting karena jumlah tenaga kerja yang terserap tidak banyak dan hanya masa konstruksi saja. 4) Sarana Pengendali Dampak Upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak penting adalah: a) Pencemaran air. Untuk menghindari dan mengendalikan dampak pencemaran air limbah buangan akibat tahapan konstruksi dapat dilakukan

commit to user


digilib.uns.ac.id 34 dengan membangun kolam pengendapan untuk menampung limbah cair yang akan dibuang ke badan air penerima.

b) Pencemaran Udara dan kebisingan. Untuk

mengendalikan

pencemaran

udara/debu

akibat

transportasi atau proses kegiatan yang lain dapat dilakukan menutup bak truk yang bermuatan dan mengurangi kecepatan serta menyirami sumber pencemar secara berkala. Untuk mengendalikan suara akibat kegiatan proyek dapat dilakukan dengan memasang peredam pada mesin dan mematuhi jam istirahat. c) Tenaga Kerja Untuk mengurangi kecemburuan sosial pada kesempatan kerja dengan memanfaatkan tenaga dari masyarakat sekitar sesuai kemampuan dan syarat tertentu. 5) Rencana Pemulihan Pemeliharaan lingkungan yang dilakukan pada akhir tahap konstruksi yang dapat dilakukan adalah : a) Mengumpulkan

material

sisa

yang

berbentuk

kertas

dikumpulkan dibakar atau dibuang ke TPA. b) Potongan kayu dikumpulkan dapat dimanfaatkan masyarakat sekitar untuk kayu bakar. c) Yang berbentuk batu, pasir, tanah urug, pecahan tegel dan pecahan genting serta sisa paving dapat digunakan urug pada lokasi yang rendah yang memerlukan tanah urug. d) Untuk menghindari banjir akibat air hujan dan membantu peresapan air tanah dilakukan pemasangan paving stone pada areal parkir dan penanaman rumput pada taman. e) Untuk mengendalikan suhu lingkungan serta menahan angin ditanami tanaman keras dan buah-buahan. c. Tahap Operasi SPBU yang menempati tapak seluas 1.500 m2 yang terdiri dari Tangki Timbun, Tempat Ganti Oli/Cuci/Bengkel, Hall, toko/gudang oi e mini market,

commit to user



Loker/Gudang,

Mushola,

kamar

mandi,

WC,

tempat

wudhu,

Area

Dispenser/Pompa, Pelataran conblok, Taman lahan untuk pengembangan dan sarana penunjang lainnya, disadari berpotensi menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap lingkungan sekitarnya. 1)

Dampak Terhadap Kualitas Air Sumber dampak: Pada tahap operasi akan dihasilkan limbah air ceceran/tumpahan BBM akibat terjadinya penyimpangan/kesalahan pengoperasiannya yang tidak sesuai dengan SOP. Kemungkinan tumpahan/ceceran BBM ini berasal dari kegiatan : a) Pembongkaran BBM b) Penimbunan Tangki c) Pengambilan Sample d) Aktivitas karyawan SPBU e) Kegiatan Pengisian kendaraan konsumen

2) Dampak Terhadap Kualitas Udara Dan Kebisingan a) Sumber dampak : Aktifitas kendaraan bermotor konsumen dan penguapan tangki. b) Sifat sumber dampak: Bersifat lama dan relatif penting terhadap kesehatan operator yang lama stand by pada area SPBU c) Potensi dampak: Peningkatan gas Hidrokarbon (HC) di area pengisian bahan bakar kendaraan bermotor dan area bongkar BBM. Peningkatan partikulat debu dan kadar S02, N02 dan C02 dari emisi kendaraan konsumen. Pada waktu sibuk gas polutan tersebut akan semakin banyak sehingga mengganggu kesehatan opeartor dan konsumen, untuk meminimalkan damlak ini valve (katup) pada mesin pengisian agar selalu dalam keadaan baik.

commit to user



3) Dampak terhadap kualitas air tanah dangkal a) Sumber Dampak : Kebocoran tangki timbun dan system perpipaan, penimbunan sludge hasil pembersihan tangki di areal SPBU. b) Sifat Dan Potensi Dampak : Terkontaminasinya air tanah dangkal dari kebocoran tangki timbun dan merembesnya sludge. 4) Sarana Pengendali Dampak Upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi dampak penting adalah : a) Pencemaran air Untuk menghindari dan mengendalikan dampak pencemaran air limbah buangan akibat tahapan operasi dapat dilakukan dengan membangun kolam pengendapan untuk menampung limbah cair yang akan dibuang ke badan air penerima. b) Pencemaran Udara dan kebisingan. Untuk mengendalikan pencemaran udara akibat penguapan atau proses kegiatan yang lain dapat dilakukan mematuhi aturan bongkar BBM dan mengurug ceceran BBM dengan pasir serta menyirami sumber pencemar secara berkala. c) Tenaga Kerja Untuk mengurangi kecemburuan sosial pada kesempatan kerja dengan memanfaatkan tenaga dari masyarakat sekitar sesuai kemampuan dan syarat tertentu. 5) Rencana pemulihan Pemeliharaan lingkungan yang dilakukan pada akhir tahap konstruksi yang dapajt dilakukan adalah : a) Menyediakan pasir pada sandbag. b) Menyediakan alat penangkap minyak pada kolam pengendapan. c) Untuk mengendalikan suhu lingkungan serta menahan angin ditanami tanaman keras dan buah-buahan. 6) Upaya Pengelolaan K3 Dan Keadaan Darurat

commit to user



Dalam upaya mencapai keselamatan kerja serta mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran, kecelakaan kerja dan bencana yang lain, maka dibuat suatu kebijakan, prosedur, peraturan dan pedoman yang tertulis yang diterapkan ditiap unit kerja dan berlaku bagi setiap orang, Adapun upaya pengelolaan kesehatan dan keselamatan kerja adalah : a) Adanya prosedur keselamatan kerja tertulis disetiap unit kerja. b) Peraturan khusus yang dibuat untuk tempat-tempat berisiko tinggi disesuaikan dengan kondisi lokal dan standar nasional riset kesehatan. c) Adanya prosedur penanggulangan dalam hal terjadinya kontaminasi atau keracunan. d) ernua gas disimpan dan diamankan sesuai peraturan dan kondisi setempat, serta digunakan menurut pedoman kerja. e) Tersedia alat penghisap dalam keadaan darurat (emergency suction) dan pemasokan oksigen yang cukup pada tempat- tempat penting f) Tersedianya perlengkapan keamanan bagi pekerja. g) Pemasangan rambu-rambu diseluruh bagian penting SPBU dengan jelas dan mudah dimengerti misal arah, tanda pengamanan, pintu keluar dan tanda dilarang merokok. h) Semua karyawan paham dengan program keselamatan. i) Peralatan pemadam api (pemadam kebakaran) ditempatkan ditempattempat yang strategis dan mudah dijangkau. j) Melakukan uji coba perlengkapan K3 tersebut minimal enam bulan sekali dengan memberikan perhatian khusus pada daerah/tempat yang berisiko tinggi. k) Tersedia lorong atau tangga darurat yang memadai diseluruh bagian gedung untuk penyelamatan apabila terjadi kebakaran. l) Tata letak bangunan diatur sedemikian rupa agar apabila terjadi kebakaran mobil pemadam kebakaran mudah menjangkau.

commit to user



2. Upaya Pengelolaan Lingkungan a. Teknologi Yang Digunakan Dalam Pengelolaan Lingkungan Teknologi dalam kegiatan operasional SPBU telah dirancang sedemikian rupa sehingga kegiatan operasionalnya diharapkan tidak akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Teknik yang dipakai dalam pengelolaan lingkungan telah tercakup dalam teknik operasional yang diantaranya meliputi: 1) Dalam kegiatan konstruksi digunakan alat angkut dan mesin dalam jumlah efisiensi biaya dan meminimalisasi terjadinya pencemaran udara. 2) Dalam kegiatan operasi dilengkapi berbagai peralatan yang telah dirancang agar aman terhadap lingkungan diantaranya adalah : a) Proses pengisian BBM melalui dispenser menggunakan mesin pengisi BBM yang memiliki katup (dapat membuka dan menutup secara otomatis) sehingga kemungkinan terjadinya emisi gas BBM ke udara dan tumpahan minyak dapat diminimalisir. b) Dalam kegiatan operasional SPBU secara keseluruhan telah dirancang dengan menggunakan systen tertutup sehingga

limbah

yang

dibuang

tidak

mengganggu

lingkungan, teknik yang diterapkan : c) Pembuatan system drainase yang baik dilengkapi dengan oil catcher. d) Melengkapi seluruh jenis BBM dengan pipa pernafasan / vend an pressure vacuum. e) Pemasangan pipa dilengkapi dengan fleksible casing sehingga bila terjadi kebocoran pipa tidak langsung ke tanah. f) Pemasangan quick coupling pada system pembongkaran di tangki timbun.

commit to user


digilib.uns.ac.id 39 g) Untuk upaya-upaya preventif bagi keamanan maupun bahaya kebakaran di lengkapi dengan racun api.

b. Uraian Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup 1) Pengelolaan air: Pengelolaan air dilakukan selama tahap ini adalah : a) Untuk mencegah terganggunya pola aliran air agar tidak terpengaruh ke lahan sekitarnya, maka pada sekeliling batas tapak proyek akan di bangun pondasi batu dan didirikan tembok batako setinggi 2 meter. b) Membuat system drainase yang baik di sekitar lokasi kegiatan sebelum di mulai tahap konstruksi. 2) Pengelolaan Terhadap Kualitas Udara Untuk mengurangi tingkat pencemaran emisi gas buang dan partikulat debu saat kegiatan konstruksi akan dilakukan penyiraman jalan/tanah jika dianggap perlu dengan periodesiasi berkala. 3) Pengelolaan Terhadap Kesempatan Kerja Upaya untuk peluang kerja pada tahap konstruksi adalah merekrut tenaga sesuai kualifikasi pendidikan dan keahlian yang dibutuhkan dan memprioritaskan tenaga kerja setempat/local.

c. Tahap Operasi 1) Pengelolaan Terhadap Kualitas Air Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan selama tahap operasi adalah : a) Pengelolaan kemungkinan terjadinya limbah yang berasal dari ceceran minyak kegiatan SPBU adalah dengan membuat drainase yang baik, membuat oil catcher. b) Untuk pengelolaan air limbah yang berasal dari kamar mandi/toilet dibangun septiktank dengan resapannya.

commit to user



2) Pengelolaan Kualitas Udara Dampak terhadap kualitas udara yang diperkirakan timbul adalah adanya emisi hidrokarbon, CO, S02 serta peningkatan partikulat debu. Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut adalah : a) Pemasangan quick coupling pada system pembongkaran di tangki timbun. b) Penggantian valve (katup) jika aus dan rusak. c) 3) Pengontrolan Mesin Pengisi BBM Pembangunan pagar tembok berisi 2 meter yang mengelilingi lokasi kegiatan, untuk mencegah keluarnya gas-gas buang jika terjadi kebocoran BBM. Membangun taman untuk keindahan dan peresapan air. Upaya-upaya pengelolaan yang berkaitan dengan penanganan keadaan darurat seperti kebakaran antara lain dengan : a) Penempatan 2 unit rumah racun api dengan kapasitas 60 kg b) 6 (enam) unit tabung pemadam kebakaran c) Membuat papan larangan merokok 4) Pengelolaan Terhadap Penurunan Kualitas Air Tanah Upaya pengelolaan untuk penurunan kualitas air tanah akibat kebocoran maupun perembesan ke dalam air tanah adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap tangki timbun BBM dan tempat penimbunan sludge d. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1) Lokasi

Pengelolaan

lingkungan

dengan

sumber

dampak

dan

penyebarannya, sehingga lokasi pengelolaan ditetapkan sebagai berikut: a) Lokasi pengelolaan terhadap kualitas air i.

Oil Catcher

ii.

Saluran air depan SPBU

b) Lokasi pengelolaan kualitas udara i.

Area dalam SPBU

commit to user


digilib.uns.ac.id 41 ii.

Area pemukiman sekitar SPBU

c) Lokasi pengelolaan Sludge Pada tempat pengelolaan yang ditentukan d) Lokasi pengelolaan kesempatan kerja Kantor administrasi SPBU. 2) Waktu dimulainya pengelolaan lingkungan Pelaksanaan pengelolaan lingkungan akan dimulai sejak tahap pra konstruksi. 3) Pelaksana pengelolaan lingkungan hidup Dalam struktur organisasi yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup adalah Kepala Bagian Teknik. 4) Pembiayaan Biaya pengelolaan lingkungan hidup meliputi pengadaan peralatan, bahan dan biaya pemasaran instalasi pengelolaan lingkungan hidup, yang meliputi: a) Biaya pembangunan oil catcher b) Biaya pembangunan septiktank dan resapan c) Biaya pembangunan drainase d) Biaya pembangunan instalasi air bersih e) Biaya pengadaan / pemasangan fasilitas pengamanan darurat seperti: rumah racun api dan alat kebakaran f) Biaya pengelolaan sludge g) Pemeriksaan kualitas air limbah h) Pemeriksaan kualitas air udara i) Penghijauan 5) Pengawasan Untuk kegiatan pengelolaan lingkungan hidup akibat kegiatan opearsiona! SPBU. Pihak yang bertanggungjawab atas operasional SPBU akan melibatkan pihak yang akan melakukan pengawasan maupun instansi terkait. Instansi pengawas dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan serta pihak PERTAMINA.

commit to user



Izin lingkungan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah izin lingkungan untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL). Adapun untuk mendapatkan izin lingkungan di Kabupaten Magetan setiap usaha diwajibkan memiliki Izin Pemanfaatan Tanah atau yang dapat disebut juga dengan Izin Lokasi Penggunaan Tanah yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati Magetan terlebih dahulu. Izin Pemanfaatan Tanah adalah izin peruntukan penggunaan tanah yang wajib dimiliki orang pribadi dan atau badan yang akan melaksanakan kegiatan dan atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan peruntukan tanah pada bangunan/usaha yang dilakukan, dengan batasan keluasan sebagai berikut : a. untuk usaha pertanian & le 25 Ha, b. untuk usaha non pertanian & le 1 Ha, c. untuk kegiatan bidang sosial dan keagamaan tanpa batasan keluasan. Dasar Hukum : a. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. b. Surat Izin Bupati Magetan Nomor : 530.08/397/403.210/2012 Tentang Izin Gangguan / Ho. Menurut pasal 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Dibidang Pertanahan yang menyatakan bahwa sebagian kewenangan pemerintah dibidang pertanahan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota Dan Pemberian Izin Lokasi merupakan salah satu kewenangan pemerintah dibidang pertanahan dari sembilan kewenangan yang ada. Sembilan kewenangan sebagaimana yang dimaksud adalah : a. Pemberian izin lokasi. b. Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan. c. Penyelesaian sengketa tanah garapan. d. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.

commit to user



e. Penetapan subjek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee. f. Penetapan dan penyelesaian tanah ulayat. g. Pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong. h. Pemberian izin membuka tanah. i. Perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten atau kota Setelah mendapatkan Izin Lokasi dari instansi yang berwenang maka pemohon dapat melanjutkan proses perizinan berikutnya, yaitu izin lingkungan. Izin Lingkungan berupa dokumen yang disusun oleh pemohon dan diajukan ke Badan Lingkungan Hidup (BLH). Pedoman mengenai ukuran dampak besar dan penting sesuai dengan Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 56 Tahun 1994 tentang Pedoman Mengenai Dampak Penting adalah sebagai berikut: a.

Jumlah manusia yang terkena dampak. Jumlah manusia yang terkena dampak menjadi penting bila manusia di wilayah studi AMDAL yang terkena dampak lingkungan tetapi tidak menikmati manfaat dari usaha atau kegiatan, jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah manusia yang menikmati manfaat dari usaha atau kegiatan di wilayah tersebut.

b.

Luas wilayah persebaran dampak. Suatu rencana usaha atau kegiatan bersifat penting bila mengakibatkan adanya wilayah yang mengalami perubahan mendasar dari segi intensitas dampak, tidak berbaliknya dampak, kumulatif dampak.

c.

Lamanya dampak berlangsung. Dikatakan penting bila rencana usaha atau kegiatan mengakibatkan timbulnya perubahan mendasar dari segi intensitas dampak atau tidak berbaliknya dampak, atau segi kumulatif dampak yang berlangsung hanya pada satu atau lebih tahapan kegiatan.

d.

Intensitas dampak. Perubahan lingkungan yang timbul bersifat hebat, atau drastis, berlangsung di area yang relative luas, dalam kurun waktu yang relatif singkat.

e.

Banyaknya komponen lingkungan lain yang akan terkena dampak.

commit to user



Rencana usaha atua kegiatan menimbulkan dampak sekunder dan dampak lanjutan lainnya yang jumlah komponennya lebih atau sama dengan komponen lingkungan yang terkena dampak primer. f.

Sifat komulatif dampak. Komulatif mengandung pengertian bersifat bertambah, bertumpuk atau bertimbun. Dampak suatu usaha atau kegiatan dikatakan bersifat kumulatif bila pada awalnya dampak tersebut tidak tampak atau tidak dianggap penting., tetapi karena aktivitas tersebut bekerja berulang kali atau terus menerus, maka lama kelamaan dampaknya bersifat kumulatif.

g.

Berbalik atau tidak berbaliknya dampak Perubahan yang akan dialami oleh suatu komponen lingkungan tidak dapat dipulihkan kembali walaupun dengan intervensi manusia. Kegiatan studi UKL & UPL mempunyai tujuan dan maksud antara lain

mencegah dan mengelola dampak yang di timbulkan akibat kegiatan SPBU sehingga dampak

dapat

dicegah

atau

ditekan,sedangkan

dampak

positifnya

dapat

dikembangkan dan merupakan pedoman operasional pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pengawasan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku guna mempertahankan daya dukung lingkungan. UKL/UPL merupakan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang harus dan wajib di miliki oleh semua perusahaan yang mempunyai aktifitas bisnis / produksi yang berdampak terhadap lingkungan. Apabila UKL/UPL diterapkan secara konsisten pasti dapat mengurangi dan mengantisipasi kemungkinan dampak negatif yang muncul bagi lingkungan dan masyarakat sehingga bisa meningkatkan image perusahaan. UKL dan UPL yang telah disusun oleh pemrakarsa kemudian diajukan ke instansi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, karena usaha dan atau kegiatan yang akan berlangsung ini berlokasi pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota. Prosedur penyusunannya UKL-UPL yaitu pemrakarsa melakukan studi kelayakan

lingkungan

dikonsultasikan

dan

sesuai

dengan

format

yang

berlaku

diajukan

kepada

instansi

yang

bertanggung

commit to user

selanjutnya jawab



mengendalikan dampak lingkungan untuk mendapat persetujuan. Proses penyusunan dokumen UKL dan UPL lebih sederhana dibandingkan dengan penyusunan AMDAL, karena cakupan kegiatan baik dampak, luasan yang lebih kecil dibandingkan dengan kegiatan yang wajib AMDAL. Bagan 3 : Prosedur Penyusunan AMDAL dan UKL UPL

Rencana Kegiatan Tidak Dampak Besar dan Penting ya

UKL & UPL

AMDAL

Ditolak

Evaluasi oleh Dinas Lingkungan Hidup

Evaluasi Komisi

Tidak Lengkap

Disetujui Komisi

Dilengkapi/ Diperbaiki

Pelaksanaan Kegiatan

Pengawasan oleh Dinas Lingkungan

Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang AMDAL Untuk perizinan lingkungan saat ini penentuan penggunaan wajib penyusunan dokumen lingkungan menggunakan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Peraturan

commit to user



ini sebagai pengganti Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001. Sedangkan untuk penyusunan dokumen UKL-UPL berdasarkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dalam penelitian ini adalah SPBU Parang Mas mengajukan perizinan lingkungan pada tahun 2009, sehingga penyusunan dokumen UKL-UPL sesuai dengan format isian yang terdapat pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002. Pembuatan dokumen UKL-UPL dapat disusun sendiri oleh si pemrakarsa ataupun melalui konsultan. Isi dari dokunen UKL-UPL SPBU Parang Mas meliputi : a. Identitas Pemrakarsa Data Pemrakarsa (meliputi Nama SPBU, Nama Pimpinan SPBU, Jabatan, Alamat, NPWP) b. Rencana Usaha dan atau Kegiaan 1) Nama Rencana Usaha atau Kegiatan Pembangunan SPBU. 2) Lokasi Rencana Usaha atau Kegiatan SPBU - Parang Mas - Magetan 3) Deskripsi Rencana Usaha atau Kegiatan Meliputi : a)

Jenis dan Kapasitas Produksi

b)

Bahan baku dan Penolong

c)

Jenis Peralatan Produksi

4) Status Lahan Rencana Usaha atau Kegiatan Disesuaikan atas nama pemilik Sertifikat. Dicantumkan pula batasan-batasan lokasi proyek. 5) Garis Besar Komponen Rencana Usaha atau Kegiatan a) Tahap Pra Konstruksi

commit to user


digilib.uns.ac.id 47 Meliputi sigi atau survey, perizinan, pembebasan lahan, kegiatan sosialisasi dan perencanaan. b) Tahap Konstruksi Tahap konstruksi adalah tahapan dimana pembangunan SPBU dilakukan yang meliputi perekrutan tenaga kerja konstruksi, mobilisasi alat dan bahan, pematangan lahan, pembangunan sarana dan prasarana utama c) Tahap Pascakonstruksi (operasional) Tahap Pascakonstruksi dilakukan apabila proses dan pembangunan fisik telah selesai secara keseluruhan. Tahap ini meliputi perekrutan tenaga kerja oprasi, oprasional SPBU, dan pemeliharaan lingkungan

c. Dampak Lingkungan yang akan Terjadi Meliputi sumber dampak, jenis dampak, tolak ukur dampak, sifat dampak, dan besaran dampak dari tahap-tahap garis besar komponen rencana (tahap pra konstruksi hingga pasca konstruksi) d. Program Pengelolaan Lingkungan 1) Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Program pengelolaan lingkungan pembangunan SPBU melalui tiga pendekatan yaitu ; pendekatan teknologi, pendekatan sosial, ekonomi dan pendekatan institusi.

2) Program Penglolaan Lingkungan Program

pengelolaan

lingkungan

dimaksud

untuk

menanggulangi setiap dampak yang terjadi dari masing-masing tahap. e. Program Pemantauan Lingkungan 1) Pendekatan Pemantauan Lingkungan 2) Program Pemantauan Lingkungan f. Tindakan Darurat yang akan Dilakukan 1) Pencegahan Kebakaran

commit to user


digilib.uns.ac.id 48 2) Mencegah Kecelakaan di Tempat Kerja

g. Pelaporan 1) Pelaporan Berbagai hasil pemantauan seperti yang telah dilakukan wajib untuk dilaporkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan dengan tembusan kepada Dinas/institusi terkait. 2) Materi Pelaporan a. Surat Pengantar yang ditandatangani penanggung jawab UKL-UPL. b.

jenis kegiatan.

c.

Gambar

Layout

yang

dapat

menunjukkan

lokasi

pemantauan dan pengelolaan dilakukan. 3) Waktu Pelaporan Laporan disampaikan setiap enam bulan sekali, yaitu dalam bulan Juni dan Desember tahun berjalan. Dokumen UKL-UPL yang telah disusun diajukan dan dikonsultasikan kepada instansi yang bertanggung jawab mengendalikan dampak lingkungan hidup. Dalam hal ini instansi tersebut adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan wajib berkoordinasi dengan instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan untuk melakukan pemeriksaan formulir isian tentang UKL dan UPL yang telah disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya formulir isian tentang UKL dan UPL. Apabila terdapat kekurangan informasi yang disampaikan dalam penyusunan UKL dan UPL dan memerlukan tambahan dan atau perbaikan, pemrakarsa atau pihak SPBU wajib menyempurnakan dan atau melengkapinya sesuai hasil pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan wajib menerbitkan rekomendasi tentang UKL dan UPL kepada pemrakarsa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya dokumen UKL dan UPL yang telah diperbaiki oleh pemrakarsa.

commit to user



Apabila dokumen UKL dan UPL tidak memerlukan perbaikan, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan wajib memberikan rekomendasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya formulir isian tentang UKL dan UPL. Pejabat

dari

Badan

Lingkungan

Hidup

Kabupaten

Magetan

wajib

mencantumkan syarat dan kewajiban yang tercantum dalam program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup di dalam izin melakukan usaha dan atau kegiatan yang bersangkutan. Izin yang telah diterbitkan oleh pejabat dari instansi yang berwenang tembusannya wajib disampaikan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Magetan sesuai kewenangan. Surat rekomendasi UKL dan UPL menjadi salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan permohonan dalam pendirian usaha SPBU dengan bentuk surat ijin usaha yang kemudian ditunjukan kepada Badan Pelayanan Peirizinan Terpadu Kabupaten Magetan.

commit to user



C. Faktor - faktor yang menghambat

Pelaksanaan Perizinan

Lingkungan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) nomor 54.633.18 di Kabupaten Magetan.

Sesuai dengan konteks dari rumusan masalah yang kedua dalam penulisan ini ialah mengenai hambatan perizinan lingkungan. Di dalam permasalahan ataupun kendala yang dapat memperlambat suatu

proses tersebut menjadi sebuah hasil,

banyaknya kendala dapat mempengaruhi dari hasil suatu tujuan utama. Ada sederet faktor yang menghambat pelaksanan perizinan antara lain : A. Subtansi hukum dalam pelaksaan perizinan Pengembangan kebijakan yang meyeluruh harus dimulai dari amandemen UUD 1945 sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. sumber dari kebijakan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup. Disamping itu, diperlukan pengembangan - pengembangan Undang-undang Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mampu mengintergrasiakn prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan berbasiskan kepentingan rakyat. Banyak perundangan yang sudah disahkan hingga bertahun -tahun kan tetapi terhambat pada Peraturan Pelaksanaan yang belum dikeluarkan oleh Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Hukum dan HAM. Rencananya, UUPPLH tersebut akan mengeluarkan 12 Peraturan pelaksana. Dari jumlah tersebut, hanya 4 yang berstatus finalisasi oleh para Menteri tersebut. Keempat Peraturan Pelaksanaan yang sudah berada dalam status finalisasi dengan Sekretaris Negara dan Kementrian Hukum dan Ham tersebut yakni, Peraturan Pelaksanaan AMDAL dan analisa resiko lingkungan, Peraturan Pelaksanaan izin lingkungan dan Peraturan Pelaksanaan Pengawasan lingkungan hidup dan sanksi administratif, Peraturan Pelaksanaan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Sementara 8 Peraturan Pelaksanaan lainnya statusnya beragam. Ada yang masih dalam pembahasan internal KLH, ada juga yang masih didiskusikan dengan pakar, ada pula yang masih draft akademik dan juga masih berupa draft

commit to user



awal.

Kedelapan

Peraturan

Pelaksanaan

tersebut

diantaranya,

Rencana

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), penetapan daya tampung dan daya dukung, Kualitas Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Baku mutu lingkungan, Instrumen Ekonomi LH, Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, kemudian PP soal Konservasi dan pencadangan Sumber Daya Alam serta pelestarian fungsi atmosfir, pengelolaan B3 dan LB3. Peraturan Pelakasanaan yang tertunda di Undang-undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan mengakibatkan hambatan dalam hal penegakan hukum, karena dalam undang 32 tahun 2009 tersebut berisi tentang sanksi – sanksi bila terjadi suatu pelanggaran perizinan lingkungan. Sanksi Administratif yang diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan IUP kabupaten Magetan, juga sudah dilakukan dengan beberapa bentuk yang diatur dalam adminitrasi berupa: 1) Teguran tertulis; 2) Pembekuan izin lingkungan; atau 3) Pencabutan izin lingkungan. Dengan demikian apa yang sudah dilakukan BLH Kabupaten magetan telah melakukan penegakan hukum administrasi lingkungan yang diatur dalam pasal 77 UU PPLH. B. Struktur hukum dalam pelaksaan perizinan Dalam pelaksaan perizinan sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik dilihat dari pengabaian pengawasan disebabkan aparat pemerintah sebagai regulator pada umumnya menjalankan kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan hajat hidup orang banyak (public interest). Pertentangan kepentingan ini disebabkan oleh pengaruhpengaruh atau tekanan elit politk, kroni, atau kepentingan untuk memperkaya diri pribadi atau kelompoknya. Kondisi ini berlangsung lama karena atmosfer pengolaan sumber daya publik dilakukan sangat tertutup dan eksklusif. Pemerintah selaku sarana yuridis yang mengendalikan tingkah laku para warganya. Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang

commit to user



memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Hal ini menyangkut perkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Izin adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan yang pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya. Terciptanya suatu hambatan jika terjadi terdapat ketidaksepahaman antara pihak satu dengan pihak yang lain, tentunya antara pihak pemerintah selaku pemberi izin dengan pihak swasta selaku pemrakarsa. Hambatan perizinan lingkungan yang terjadi pada SPBU karena adanya para pihak yang tidak lagi memperdulikan tingkat kerugian yang akan terjadi apabila adanya dokumen – dokumen yang tidak pada mestinya yang dapat merugikan lingkungan sekitar area pendirian usaha di sini adalah SPBU. Pemberi izin atau pemerintah secara gampang memberikan izin pada pemohon izin yang biasa sudah mengenal orang dalam (pejabat) sehingga dengan gampang sebuah izin yang diinginkan tersebut keluar. Di samping itu pengetahuan, wawasan dan kesadaran yang sangat kurang menjadi faktor utama mengenai terciptanya suatu permasalahan yang lalu menimbulkan suatu masalah dan mengakibatkan suatu hambatan. C. Budaya Hukum dalam pelaksaan perizinan Merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Dalam kaitannya dengan pelaksaan perizinan SPBU dalam hal pemahaman Pemohon selaku pemilik SPBU, sebagian besar adalah pengusaha yang hanya ingin cepat selesai tanpa mengikuti proses yang ada dan tidak

commit to user



memahami apa kegunaan dari dibentuknya suatu peraturan dan kelengkapan, penyusunan permohonan perizinan disertai kelengkapan mengenai pemenuhan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Di dalam suatu proses tentunya terdapat permasalahan ataupun kendala yang dapat memperlambat suatu proses tersebut menjadi sebuah hasil, banyaknya kendala dapat mempengaruhi dari hasil suatu tujuan utama. Begitu pula dalam pelaksanaan proses perizinan lingkungan terdapat beberapa hambatan karena melibatkan dua pihak, antara lain dari pihak pemerintah dan pihak swasta yang pada umumnya bertindak sebagai pemrakarsa. Data yang di peroleh dari badan Lingkungan Hidup di Magetan bahwa ditinjau dari sudut pandang pihak pemberi izin yaitu pemerintah, mengemukakan bahwa sebagian besar hambatan terjadi dikarenakan dari pihak swasta selaku pemohon perizinan. Hambatan tersebut berupa : a.

Pemahaman Pemohon, sifat dari pemohon yang sebagian besar adalah pengusaha, yang hanya ingin selesai tanpa mengikuti proses yang berlaku dan tidak memahami apa kegunaan dari dibentuknya suatu peraturan.

b.

Kelengkapan, penyusunan permohonan perizinan disertai kelengkapan mengenai pemenuhan syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon. Terdapat dua macam kelengkapan, yaitu kelengkapan data dan kelengkapan fisik. 1. Kelengkapan data : a) Akte Notaris b) Buku tanah c) Perizinan yang dimiliki 1. IUT 2. HO 3. IMB 4. NPWP d) Struktur Organisasi e) Peta Lokasi f) Lay Out / Master plant yang ada di IMB

commit to user


digilib.uns.ac.id 54 g) Peta Peruntukan Kota h) Hasil uji Laboratorium

5.

Kualitas Bada air

6.

Kualitas Air Tanah

7.

Kualitas Udara.

Terjadinya hambatan perizinan di kabupaten Magetan di kerenakan adanya para pihak yang tidak lagi memperdulikan tingkat kerugian secara immaterial. Pengetahuan, wawasan dan kesadaran yang sangat kurang didaerah merupakan sederet faktor utama mengenai terciptanya suatu permasalahan yang lalu menimbulkan suatu masalah dan mengakibatkan suatu hambatan. Hambatan tersebut antara lain sifat dari pemohon yang sebagian besar adalah pengusaha, yang hanya ingin selesai tanpa mengikuti proses yang berlaku dan tidak memahami apa kegunaan dari dibentuknya suatu peraturan dan kurangnya kelengkapan dokumen persyaratan yang disusun oleh pemohon, hal ini menyebabkan proses perizinan lingkungan berjalan tidak sesuai dengan kenyataannya.

commit to user


digilib.uns.ac.id

BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : 1. Dalam mendirikan usaha SPBU diwajib memiliki izin lingkungan sesuai dengan jenis besar/skala usaha yang akan didirikan, hal ini berdasarkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, atas dasar besaran atau skala usaha SPBU, maka SPBU termasuk dalam usaha yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL, akan tetapi diwajibkan untuk menyusun Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL). Penyusunan dokumen UKL dan UPL lebih sederhana dibandingkan dengan penyusunan AMDAL, karena cakupan kegiatan baik dampak, luasan yang lebih kecil dibandingkan dengan kegiatan yang wajib AMDAL. Pelaksanaa perizinan SPBU Nomor 54.633.18 sudah sesuai dengan ketentuan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2001. Namun, ada beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab dilapangan melanggar prosedur yang telah dibuat, sehingga dampak pada lingkungan di area SPBU dapat terancam.

2. Terjadinya hambatan perizinan di kabupaten Magetan di kerenakan adanya para pihak yang tidak lagi memperdulikan tingkat kerugian secara immaterial. Pengetahuan, wawasan dan kesadaran yang sangat kurang didaerah merupakan sederet faktor utama mengenai terciptanya suatu permasalahan yang lalu menimbulkan suatu masalah dan mengakibatkan suatu hambatan. Hambatan tersebut antara lain sifat dari pemohon yang sebagian besar adalah pengusaha banyak yang melakukan penyuapan kepada pegawaai intansi dalam hal perizinan sehingga mereka didahulukan dalam hal mendapatkan suatu izin, berbeda dengan pemohon yang izinnya tanpa menggunakan suap, pasti akan lambat dalam hal memperoleh suatu izin. Hal ini menyebabkan proses perizinan lingkungan berjalan tidak sesuai dengan kenyataannya

commit to user 55


digilib.uns.ac.id 56 B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 1.

Sebaiknya para pemohon izin memahami terlebih dahulu dokumen UKL – UPL agar tepat sasaran pada perlindungan lingkungan hidup, sehingga izin yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan sebaik mungkin dalam proses perizinan lingkungan dan dapat tercapai tujuan masing-masing pihak.

2.

Pemerintah seharusnya lebih selektif dalam mengambil keputusan dalam proses perizinan lingkungan kerena dampak lingkungan dari SPBU dapat berakibat fatal apabila tidak ditangani dengan serius yang dapat merugikan pihak luar/masyarakat sekitar.

commit to user

PELAKSANAAN PERIZINAN LINGKUNGAN SPBU (STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM) NOMOR DI KABUPATEN MAGETAN. Penulisan Hukum (Skripsi)

Recommend Documents