Pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 dalam Perspektif Maqa>s}id al-syari> ah

Pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 dalam Perspektif Maqa>s}id al-Syari>’ah Ach. Choirul Anam UIN Sunan Ampel Surabaya|[email protected] Abstract: This paper would like to describe three things: (1) the implementation of Regulation of the Indonesian National Police No. 8 of 2009 on Human Rights Principles and Standards; (2) Regulation of the Indonesian National Police No. 8 of 2009 on principles and human rights standards in the review of maqa>s}id alshari>'ah; and (3) Principles and human rights standards in completing the task of the police in a review of maqa>s}id al-shari>'ah. Finally concluded that a review of the performance of policing duties maqa>s}id al-shari>'ah, namely to safeguard human life and life on earth to live a better life in accordance with the shari'ah, and create benefit for humans. In addition, the duties of the police in relation to human rights, namely nature d}aru>riyyah, ha>jiyyah al-sha’iyyah, and tah}si>niyyah because procedurally and based perturan laws applicable, law enforcement is done not only on the follow krimanalitas but also includes the act of protection for people or groups linked to all aspects of life, especially related to the so-called al-kulliyya>t al-khams or al-d}aru>riyya>t alkhams, namely matters concerning the maintenance of the self (body, mind, and honor) reasonable mind, possessions, nasab offspring and her religious beliefs. Abstrak: Tulisan ini ingin memaparkan tiga hal, yaitu: (1) pelaksanaan peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang prinsip dan standar HAM; (2) Peraturan kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2009 tentang prinsip dan standar HAM ditinjau dari perspektif maqa>s}id al-syari’ah; dan (3) Prinsip dan standar HAM dalam menyelesaikan tugas kepolisian dalam perspektif maqa>s}id al-syari’ah. Akhirnya disimpulkan bahwa penyelenggaraan tugas kepolisian dalam perspektif maqa>s}id al-syari’ah yaitu untuk menjaga hidup dan kehidupan manusia di muka bumi untuk hidup lebih baik sesuai dengan syari’at, dan

Al-Qānūn, Vol. 18, No. 1, Juni 2015

2

Pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Di samping itu, tugas anggota kepolisian dalam kaitannya dengan hak asasi manusia yaitu bersifat d}aru>riyyah, ha>jiyyah alsyarî’ah, dan tah}si>niyyah karna secara prosedural dan berdasarkan perturan undang-undang yang berlaku, penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya pada tindak krimanalitas akan tetapi juga mencakup pada tindak perlindungan kepada masyarakat atau kelompok terkait dengan segala aspek kehidupan khususnya terkait dengan apa yang disebut dengan al-kulliyya>t alkhams atau al-d}aru>riyya>t al-khams, yakni hal-hal yang menyangkut terpeliharanya diri (jiwa, raga, dan kehormatannya) akal pikirannya, harta bendanya, nasab keturunannya dan kepercayaan agamanya. Kata kunci: Peraturan Kapolri, HAM, Maqa>s}id alSyari>’ah

A. Pendahuluan Hak asasi manusia (HAM) sering dihubungkan dengan kepolisian. Hal tersebut tidak terlepas dari keja polisi yang sehari-hari bersinggungan dengan HAM, yang beberapa tahun belakangan mendapatkan sorotan, terutama mengenai kerja tugasnya dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat. Penegakan hukum yang telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada, dalam praktiknya dirasakan tidak memenuhi tuntutan keadilan masyarakat sehingga menimbulkan berbagai reaksi yang kurang apresiatif. Oleh karenanya berbagai upaya penegakan hukum yang diantaranya dilakukan oleh Polri telah dihadapkan pada dilemma yang menempatkannya pada posisi yang serba salah, padahal begitu besar harapan masyarakat terhadap kemampuan Polri untuk dapat mengatasi serta mengelola situasi penuh dengan ketidakpastian ini untuk dapat mengarah kepada terwujudnya stabilitas Kamtibmas yang mantap.


Ach. Choirul Anam

3

Dalam rangka memberikan panduan dan pedoman terhadap kinerja para anggotanya, pada 22 Juni 2009 Kapolri Bambang Hendarso Danuri menerbitkan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keputusan ini merupakan langkah maju dari kepolisian dalam upaya kemajuan, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia. Sebelumnya, Polri telah menjalin MoU dengan Komnas HAM RI dalam upaya penegakan HAM.1 Polri juga telah berusaha merubah citranya yang selama ini bercorak militer dengan konsep perpolisian masyarakat (Polmas). Masyarakat wajib mengetahui peraturan ini untuk mengontrol dan memastikan polisi tidak melanggar HAM. Secara mendasar peraturan yang terdiri dari 64 pasal ini dibuat agar seluruh jajaran Polri dapat menghormati, melindungi, dan menegakkan HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya (huruf c. Menimbang). Dalam pasal 2 disebutkan, maksud dari peraturan ini adalah: (a) Sebagai pedoman dasar implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam setiap penyelenggaraan tugas polri, dan (b) menjelaskan prinsip dasar HAM agar mudah dipahami oleh seluruh anggota Polri dari tingkat terendah sampai tingkat tertinggi dalam pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.2 Kekhawatiran pelaggaran HAM oleh aparat kepolisian bisa dilihat dari uangkapan Komnas HAM, Ifdhal Kasim, yang menyatakan: “Kepolisian Republik Indonesia rupanya menduduki peringkat teratas sebagai 1 Admin, “Menanti Polri Berbaju HAM,” dalam http://www.lbhmakasar.org/?p=1861, diakses 29/03/2012. 2 Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI


4

Pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009

lembaga/instansi yang paling banyak diadukan oleh masyarakat kepada Komnas HAM. Sebanyak 1.369 berkas pengaduan atas tindakan Polri diterima Komnas HAM selama tahun 2010.”3 Terdapat beberapa catatan pelanggaran HAM oleh kepolisian, antara lain: 1. Riset LBH Surabaya tahun 2009 yang menyatakan terjadi 73 kasus pelanggaran HAM oleh Kepolisian dengan 94 jiwa menjadi korban kekerasan yang dilakukan aparat Kepolisian. Bentuknya adalah pemerasan, penculikan, pemukulan hingga penembakan (yang mengakibatkan luka, cacat seumur hidup dan kematian).4 2. Kantor Antara Sumut merilis bahwa pelaku pelanggaran hak asasi manusia di Sumatera Utara masih didominasi oleh kalangan oknum Polisi dengan 249 kasus dari Januari hingga November 2010. Salah satunya adalah peristiwa kekerasan dan penembakan terhadap delapan orang petani di Dusun Jatu Mulya, Desa Sei Meranti, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan oleh oknum Polisi Kehutanan pada 30 November 2010.5 3. Selama Januari hingga November 2011, Komnas HAM menerima sekitar 4.502 pengaduan kasus pelanggaran HAM dari seluruh wilayah di Indonesia. Pihak yang banyak diadukan adalah polisi.6 Admin, “Komnas HAM Polri Terbanyak Diadukan Masyarakat”, daam http://www.komnasham.go.id/data-pengaduan/584-komnasham-polri-terbanyak-diadukan-masyarakat, diakses 03/03/2012. 4 Admin, “Polisi Aktor Kekerasan dalam Penegakan”, dalam http://klinikhukumindonesia.blogspot.com/2012/04/polisi-aktorkekerasan-dalam-penegakan.html, diakses 07/04/2012. 5 Admin, “Pelanggaran HAM di Sumut idominasi Oknum Polri“, dalam http://www.antarasumut.com/berita-sumut/pelanggaran-hamdi-sumut-didominasi-oknum-polri/, diakses 03/03/2012. 6 Admin, “Komnas HAM: Penyiksaan oleh Plisi Meningkat Tahun 2011”, dalam http://www.indonesiamedia.com/2011/12/12/komnas3


Ach. Choirul Anam

5

4. Pada tahun 2011 terdapat 145 kasus pelanggaran HAM dan kekerasan yang melibatkan sektor keamanan negara di wilayah Sumatera Utara yang 107 diantaranya dilakukan oleh kepolisian. Di sisi lain, dalam melaksanakan hidup dan kehidupan terdapat syariat Islam yang penetapannya ditujukan untuk kemaslahatan manusia sendiri. 7 Dalam prespektif syariah, penerapan HAM bisa ditinjau dari aspek maqa>s}id al-syari’ah, yaitu terdapat lima hal yang harus dijaga, dilindungi dan dihormati, yaitu: agama, jiwa, akal budi, keturunan, dan harta kekayaan. 8 Dari maqa>s}id al-syari’ah tersebut terlihat bahwa jiwa dan raga manusia merupakan pemberian Allah yang perlu dilindungi dan dihormati dalam melaksanakan hidup dan kehidupan di dunia ini, sehingga dengan demikian apabila seluruh jiwa raga manusia dijaga dan dihormati satu sama lain maka tidak akan terjadi kerusakan di dunia ini. B. Konsep Hak Asasi Manusia Definisi HAM menurut Meriam Budiardjo adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, kelamin dan karena itu bersifat universal.9 Sedangkan definisi secara yuridis terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, ham-penyiksaan-oleh-polisi-meningkat-tahun-2011/, diakses 03/04/2012. 7 Ujang Firmansyah, “Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum Islam”, dalam http://jangfierman.blogspot.co.id/2014/04/maslahah-mursalahsebagai-sumber-hukum.html, diakses 20/08/2014 8 Ibid., 5 9 Admin, “Definisi Hak-hak Asasi Manusia”, dalam http://www.gudangmateri.com/2011/01/definisi-ham-hak-asasimanusia.html, diakses 02/06/2012.


6


bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.10 Sedangkan macam-macam bentuk HAM sebagaimana dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM adalah sebagai berikut:11 1. Hak untuk hidup 2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan 3. Hak mengembangkan diri 4. Hak memperoleh keadilan 5. Hak atas kebebasan pribadi 6. Hak atas rasa aman 7. Hak atas kesejahteraan 8. Hak turut serta dalam pemeritahan 9. Hak wanita 10. Hak anak C. Prinsip dan Standar HAM Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2009 Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 disebutkan bahwa prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia meliputi: 1. Perlindungan minimal 2. Melekat pada manusia 3. Saling terkait 4. Tidak dapat dipisahkan 5. Tidak dapat dibagi 6. Universal Ibid. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 10 11


Ach. Choirul Anam

7

7. 8. 9. 10. 11. 12.

Fundamental Keadilan Kesejahteraan atau persamaan hak Kebebasan Non diskriminasi Perlakuan khusus bagi kelompok yang memiliki kebutuhan khusus (affirmative action) Di samping itu, dalam pasal 2 dan 3 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 di sebutkan, bahwa: 1. Pasal 2 Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. 2. Pasal 3 a. Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan b. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum c. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi D. Hak Asasi Manusia Dalam Pandangan Maqa>s}id AlSyari’ah Maqa>s}id al-syari’ah merupakan konsepsi hukum fiqh yang dibentuk oleh kalangan fuqaha’ untuk Al-Qānūn, Vol. 18, No. 1, Juni 2015

8


menjelaskan berbagai permasalahan umat yang secara terperinci tidak dijelaskan di dalam al-Qur’an dan sunnah namun secara prinsip ada penjelasan-penjelasan dalam al-Qur’an dan sunnah yang membicarakan hal tersebut, salah satu contoh adalah mengenai konsep HAM. Islam sebagai agama Universal diyakini menganduk prinsipprinsip hak asasi, walaupun hak asasi tidak diberi nama HAM. Menurut al-Jabiri sebagaimana dikutip oleh Adang Jumhur konsep HAM merupakan wilayah yang belum terpikirkan pada masa awal kelahiran Islam. 12 Jauh sebelum globalisasi mengenal istilah hak asasi manusia (HAM), para ulama telah memperkenalkan dan membincangkan bahwa ada lima hal menyangkut kehidupan yang harus dipelihara. Yakni; menjaga agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan. Hanya saja sebagian besar dari mereka ini membatasi pandangannya pada sisi defensif saja dan mengabaikan sisi ofensifnya. 13 Ibnu Taimiyah selanjutnya mengatakan: "Sebagian ulama membatasi maslahat pada penjagaan agama, jiwa, harta, kehormatan, akal dan badan. Padahal seharusnya bukan demikian. Maslahat yang sebenarnya ada pada pencapaian manfaat dan pencegahan mudarat. Kelima Maqa>s}id al-syari’ah yang mereka sebutkan baru merupakan satu bagian saja. Mereka yang membatasi maslahat pada sangsi kriminal yang merupakan pencegahan terhadap kerusakan berarti mereka telah mengkerdilkan syariat itu sendiri.” 14

Adang Jumhur Salikin, Reformasi Syari’ah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis terhadap Pemikiran An-Na’im, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), h. 164. 13 Elly Warti Maliki, “Antara Maqasid Syari’ah dan Karakter Umat”, dalam http://www.hidayatullah.com/read/15875/15/03/2011/antaramaqashid-syariah-dan-karakter-umat-%282%29-.html, diakses 20/05/2012. 14 Ibid. 12


Ach. Choirul Anam

9

Adapun relevansi Maqa>s}id al-syari’ah dengan hak asasi manusia dapat dikemukakan sebagai berikut:15 1. Prinsip Memelihara Agama Prinsip ini merupakan salah satu prinsip Maqa>s}id al-syari’ah. Prinsip ini mempunyai relevansi dengan perlindungan HAM, yakni hak untuk beragama. Prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak memeluk agama yang diyakininya dan untuk beribadat menurut agamanya itu. Artinya, prinsip ini merupakan jaminan bagi tumbuh kembangnya kehidupan beragama yang sehat dan harmonis. Hal demikian karena salah satu doktrin dari Islam sebagai al-di>n ialah kewajiban menghormati kepercayaan atau keyakinan agama lain. 2. Prinsip Memelihara Jiwa Prinsip ini merupakan salah satu prinsip Maqa>s}id al-syari’ah dan mempunyai relevansi dengan perlindungan HAM, yakni hak untuk hidup. Prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, bahwa setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, dan sejahtera, baik lahiriah maupun batiniah, dan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta berhak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan 3. Prinsip Memelihara Akal Prinsip ini merupakan salah satu prinsip Maqa>s}id al-syari’ah dan punya relevansi dengan perlindungan HAM. Prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan. Prinsip ini juga mendasari ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari 15 Asmawi, “HAM dan Maqasid Syari’ah”, dalam asmawi.net/wpcontent/.../HAM-dan-Maqasid-al-Syariah.secured.PD, diakses 02/06/ 2012.


10


ilmu pengetahuan dan tekhnologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat manusia, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Prinsip ini juga melandasi ketentuan bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politik, bahwa setiap orang bebas menyatakan pendapat sesuai hati nuraniya, baik secara lisan maupun tulisan. 4. Prinsip Memelihara Keturunan Prinsip ini marupakan salah satu dari prinsip Maqa>s}id al-syari’ah dan mempunyai relevansi dengan perlindungan HAM. Perinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melajutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, bahwa setiap orang berhak atas perlindungan keluarganya dan kehormatannya. 5. Prinsip Memelihara Harta Prinsip ini merupakan salah satu prinsip Maqa>s}id al-syari’ah dan punya relevansi dengan HAM. Prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak mempunyai milik, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum, bahwa tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenang-wenang dan secara melawan hukum, dan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak miliknya. Dalam konteks keindonesiaan, hak asasi manusia menemukan relevansinya apabila dibangun berdasarkan orientasi Maqa>s}id al-syari’ah (tujuan-tujuan dasar syari’at), yakni mewujudkan dan menjaga kebaikan serta kemakmuran masyrakat, kepentingan masyarakat ini kemudian dikenal dengan Mas}lahah ‘ammah. Maka, hak asasi manusia dalam perspektif Islam diposisikan sebagai salah satu sistem yang diharapkan mampu membawa manusia untuk hidup lebih baik, yaitu dengan memenuhi Al-Qānūn, Vol. 18, No. 1, Juni 2015

Ach. Choirul Anam

11

kewajiban kemanusiaan dan ketuhanan serta menghargai hak-hak orang lain.16 Berdasarkan uraian mengenai hak asasi manusia perspektif Maqa>s}id al-syari’ah dapat diketahui, bahwa hak-hak dasar pada diri manusia merupakan tujuan dasar syari’at.17 Di samping itu, dapat diketahui juga bahwa antara hak asasi manusia dan Maqa>s}id al-syari’ah terdapat relevansi, yaitu menjaga hidup dan kehidupan manusia di muka bumi untuk hidup lebih baik sesuai dengan syari’at, dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Menurut Ali Yafie dalam kajian ahl al-ijtihad terdapat beberapa jenis Mas}lahah, yaitu sebagaimana berikut:18 1. Mas}lahah yang diakui ajaran syari’ah, yang terdiri dari tiga tingkat kebutuhan manusia, yaitu: a. D}aru>riyyah (bersifat mutlak) karena menyangkut komponen kehidupannya sendiri sebagai manusia, yakni hal-hal yang menyangkut terpeliharanya diri (jiwa, raga, dan kehormatannya) akal pikirannya, harta bendanya, nasab keturunannya dan kepercayaan agamanya. Kelima hal tersebut biasanya disebut al-kulliyyat al-khams atau ald}aruriyyat al-khams, yang menjadi dasar Mas}lahah (kepentingan dan kebutuhan manusia). b. Ha>jiyyah (kebutuhan pokok) untuk menghindarkan kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupannya. c. Tah }si>niyyah (kebutuhan pelengkap) dalam rangka memelihara sopan santun dan tatakrama dalam kehidupan.

16 Sa’id Agil Siroj, Tasawwuf Sebagai Kritik Sosial, (Bandung: Mizan Pustaka, 2006), h. 346. 17 Noer el Anwar, “Hak Asasi Manusia (HAM) Perspektif Islam”, dalam http://noerelanwar.blogspot.co.id/2014/06/hak-asasimanusia-ham-perspektif-islam.html, diakses 20/08/2014. 18 Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis, (Magelang: Indonesia Tera, 2001), h. 6-7.


12


2. Mas}lahah yang tidak diakui ajaran syari’ah, yaitu kepentingan yang bertentangan dengan Mas}lahah yang diakui terutama pada tingkat pertama 3. Mas}lahah yang tidak terkait dengan jenis pertama dan kedua. E. Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI di Polres Sampang Tujuan dari terbentuknya Peraturan Kepala Kepolisan tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 ayat 2, yaitu: 1. Untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM 2. Untuk memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar HAM 3. Untuk memastikan penerapan segala prinsip dan standar HAM dalam segala pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan 4. Untuk dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan Polri agar selalu mendasari prinsip dan standar HAM Menurut hemat peneliti, berdasarkan data-data yang telah peneliti peroleh bahwa terbentuknya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia ialah dikarenakan masih banyak pihak dan anggota kepolisian yang masih belum memahami hak asasi manusia sehingga dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian masih banyak terdapat tindakan kekerasan yang merupakan tindak pelanggaran hak asasi manusia.


Ach. Choirul Anam

13

Dalam pasal 1 ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa: a. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara kemanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri b. Anggota adalah anggota Polri termasuk pegawai negeri pada Polri c. Petugas yang selanjutnya disebut Petugas Polri adalah anggota Polri yang sedang melaksanakan tugas kepolisian d. Etika pelayanan adalah nilai-nilai yang mendasari pemberian pelayanan dan perlindungan oleh polisi sebagai penegak hukum kepada semua warga masyarakat. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kepolisian dalam menegakkan hukum tidak hanya berperan sebagai penegak hukum akan tetapi juga berperan sebagai pengayom masyarakat dengan tanpa diskriminatif. Oleh karena itu dalam melakukan tugastugasnya, pihak kepolisian hendaknya tetap mengacu pada prosedur dan peraturan yang ada sehingga dengan demikian tidak akan terdapat kekerasan dalam penindakan hukum dan pelanggaran hak asasi manusia. Pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian di Polres Sampang terkait dengan penegakan hukum dilakukan melalui beberapa proses, yaitu penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan. Dalam proses penyelidikan, petugas kepolisian dapat melakukan tindakan penyelidikan menurut peraturan perundangAl-Qānūn, Vol. 18, No. 1, Juni 2015

14


undangan dengan tanpa bertindak sewenang-wenang, merugikan pihak lain, dan tetap berdasarkan dengan etika kepolisian. Proses pemanggilan dilakukan oleh pihak kepolisian melalui surat panggilan sesuai dengan tugas dan batas kewenangan kepolisian. Proses penangkapan hanya dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dengan cara yang di atur dalam perturan perundang-undangan dengan bukti dan alasan yang kuat. Sedangkan proses penahanan hanya dapat dilakukan berdasarkan hukum dan menurut tata cara yang di atur di dalam peraturan perundangundangan dan senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip dan standar hak asasi manusia. Adapun proses pemeriksaan dapat dilakukan setelah semua prosesproses sebelumnya dilakukan dengan berdasarkan prosedur dan peraturan yang ada. Dari penjelasan di atas, menunjukan bahwa Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian masih belum terlaksanan secara maksimal sehingga masih banyak penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang merampas hak dan merugikan pihak lain. Pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam melaksanakan tugas-tugas kepolisian dikarenakan masih terdapat anggota-anggota kepolisian yang belum memahami prinsip dan standar hak asasi manusia sehingga menyebabkan pelanggaran HAM dalam penegakan hukum. F. Penyelenggaraan Tugas Kepolisian dalam Perspektif Maqa>s}id al-syari’ah Dalam konteks ke Indonesiaan, hak asasi manusia menemukan relevansinya apabila dibangun berdasarkan orientasi Maqa>s}id al-syari’ah (tujuan-tujuan dasar syari’at), yakni mewujudkan dan menjaga kebaikan serta kemakmuran masyarakat, kepentingan masyarakat ini Al-Qānūn, Vol. 18, No. 1, Juni 2015

Ach. Choirul Anam

15

kemudian dikenal dengan Mas}lahah ‘ammah. Maka, hak asasi manusia dalam perspektif Islam diposisikan sebagai salah satu sistem yang diharapkan mampu membawa manusia untuk hidup lebih baik, yaitu dengan memenuhi kewajiban kemanusiaan dan ketuhanan serta menghargai hak-hak orang lain.19 Dapat diketahui juga bahwa antara hak asasi manusia dengan Maqa>s}id al-syari’ah terdapat relevansi, yaitu menjaga hidup dan kehidupan manusia dimuka bumi untuk hidup lebih baik sesuai dengan syari’at, dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Hak asasi manusia ini sudah dikaji jauh sebelum terdapat globalisasi, akan tetapi bukan dinamakan HAM melainkan lima hal yang menyangkut kehidupan yang harus dipelihara, yakni menjaga agama, jiwa, akal, dan keturuna. Adapun relevansi dari Maqa>s}id al-syari’ah dengan hak asasi manusia yakni prinsip memelihara agama yang dilandasi dengan ketentuan bahwa setiap orang berhak memeluk agama yang diyakininya dan beribadah menurut agamanya, prinsip memelihara jiwa dengan landasan bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mendapatkan keamanan untuk hidup dengan tenang, prinsip memeihara akal yang dilandasi dengan ketentuan bahwa setiap orang berhak memperoleh pendidikan, prinsip memelihara keturunan yang dilandasi dengan setiap keluarga berhak atas perlindungan keluarganya dan kehormatannya, dan prinsip memelihara harta dengan landasan bahwa setiap orang mempunyai hak milik. Menurut Ali Yafie dalam kajian ahl al-ijtihad terdapat beberapa jenis Mas}lahah, yaitu sebagaimana berikut: 1. Mas}lahah yang diakui ajaran syari’ah, yang terdiri dari tiga tingkat kebutuhan manusia, yaitu: a. D}aru>riyyah (bersifat mutlak) karena menyangkut komponen kehidupannya sendiri sebagai manusia, 19

Sa’id Agil Siroj, Tasawwuf Sebagai Kritik Sosial, h. 346.


16


yakni hal-hal yang menyangkut terpeliharanya diri (jiwa, raga, dan kehormatannya) akal pikirannya, harta bendanya, nasab keturunannya dan kepercayaan agamanya. Kelima hal tersebut biasanya disebut alkulliyyat al-khams atau al-d}aruriyyat al-khams, yang menjadi dasar Mas}lahah (kepentingan dan kebutuhan manusia). b. Ha>jiyyah (kebutuhan pokok) untuk menghindarkan kesulitan dan kemelaratan dalam kehidupannya. c. Tahsi >niyyah (kebutuhan pelengkap) dalam rangka memelihara sopan santun dan tatakrama dalam kehidupan. 2. Mas}lahah yang tidak diakui ajaran syari’ah, yaitu kepentingan yang bertentangan dengan Mas}lahah yang diakui terutama pada tingkat pertama 3. Mas}lahah yang tidak terkait dengan jenis pertama dan kedua. 20 Berdasarkan pendapat Ali Yafie tersebut di atas dapat dipahami bahwa implementasi tugas kepolisian dalam kaitannya dengan hak asasi manusia yaitu bersifat d}aru>riyyah, ha>jiyyah al-syarî’ah, dan tahsi>niyyah karena secara prosedural dan berdasarkan peraturan undangundang yang berlaku, penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian tidak hanya pada tindak krimanalitas akan tetapi juga mencakup pada tindak perlindungan kepada masyarakat atau kelompok terkait dengan segala aspek kehidupan khususnya terkait dengan apa disebut dengan al-kulliyyat al-khams atau al-daruriyyat al-khams, yakni hal-hal yang menyangkut terpeliharanya diri (jiwa, raga, dan kehormatannya) akal pikirannya, harta bendanya, nasab keturunannya dan kepercayaan agamanya. Lebih lanjut, berdasarkan data-data yang ada terlihat bahwa dalam implementasi dan standar hak asasi manusia dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian di Polres Sampang terkait dengan Peraturan Kepala 20

Kamaruzzaman, Relasi Islam dan Negara, h. 6-7.


Ach. Choirul Anam

17

Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009, masih terdapat sebagian anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran HAM dalam melaksanakan tugasnya, seperti melakukan kekerasan, tidak membela golongan minoritas, dan lain sebagainya. Hal tersebut tentunya terlepas dari salah satu konsep legalitas Maqa>s}id al-syari’ah sebagaimana yang disebutkan oleh Wahbah Al-Zuhaili, yaitu sebagai berikut:21 1. Maqa>s}id al-syari’ah haruslah tsâbit, maksudnya bahwa sebuah hikmah dari pensyari’atan hukum bisa direkomendasikan sebagai tujuan syari’at apabila dapat dipastikan keberadaannya, atau terdapat dhann (asumsi) yang mendekati kepastian. 2. Maqa>s}id al-syari’ah haruslah z}ahir, dalam artian bahwa para ulama’ tidak mempertentangkan wujud keberadaanya sebagai tujuan syari’at (‘illat). Seperti pensyari’atan nikah yang bertujuan untuk memelihara garis keturunan, tujan semacam ini tidak dipungkiri oleh seorangpun ulama’. 3. Maqa>s}id al-syari’ah haruslah mund}abit}, maksudnya bahwa suatu hikmah harus mempunyai standar yang jelas (jami’ mani’), seperti perlindungan terhadap akal (hifzh al-aql) yang merupakan tujuan diharamkannya khamr. 4. Maqa>s}id al-syari’ah haruslah muththarid, maksudnya suatu hikmah haruslah stabil dan berkesinambungan, tidak berbeda-beda atau berubah karena perbedaan atau perubahan dimensi ruang dan waktu. Seperti keislaman dan kemampuan atas nafkah yang menjadi persyaratan dari kafa’ah dalam nikah. Dengan demikian setiap hikmah yang telah memenuhi keempat kriteria di atas, bisa dinyatakan sebagai 21 Admin, “Maqashid as-Syariah dan Dlawabith al-Mashlahah“, dalam http://lbm.lirboyo.net/maqashid-as-syariah-dan-dlawabith-almashlahah-pergulatan-seputar-wacana/, diakses 29/06/2012.


18


Maqa>s}id al-syari’ah. Sedangkan hal-hal yang hanya berdasarkan wahm (kemungkinan tanpa dasar) atau takhayyul (imajinasi) dapat dipastikan bukan merupakan Maqa>s}id al-syari’ah. Berdasarkan uraian tersebut dan kasus tindak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh kepolisian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Maqa>s}id al-syari’ah karena perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat dan anggota kepolisian tersebut sangat bertentangan dengan undang-undang HAM dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI yang keduanya merupakan dasar penegakan hukum yang mencakup standar yang jelas (jami’ dan mani’), yaitu bahwa perlindungan hak manusia harus dilakukan secara menyeluruh dengan tanpa membedakan golongan, ras, dan lain sebagainya serta harus terdapat konsekwensi hukum bagi seseorang yang melanggar aturan hukum tersebut. Di samping itu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa diantara tujuan dari syari’at Islam ialah untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tindak pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh anggota kepolisian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Maqa>s}id al-syari’ah karena termasuk menyalahi prinsip memelihara jiwa dan harta. Menyalahi prinsip memelihara jiwa, karena prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya, bahwa setiap orang berhak hidup tentram, aman, damai, bahagia, dan sejahtera, baik lahiriah maupun batiniah, dan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta berhak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan. Dan menyalahi prinsip memelihara harta, karena prinsip ini melandasi ketentuan bahwa setiap orang berhak mempunyai milik, baik secara Al-Qānūn, Vol. 18, No. 1, Juni 2015

Ach. Choirul Anam

19

mandiri maupun bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan dirinya, keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara tidak melanggar hukum, bahwa tidak seorangpun boleh dirampas miliknya dengan sewenangwenang dan secara melawan hukum, dan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak miliknya. Di samping itu, dapat dipahami pula bahwa tindakan tersebut tentuanya juga merupakan tindakan yang bertentangan dengan undang-undang HAM dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI, sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat 2 poin a, b, dan c bahwa setiap anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak secara adil dan tidak diskriminatif, berprilaku sopan, dan menghormati norma agama, etika dan susila. Di samping itu, berdasarkan konsep Maqa>s}id alsyari’ah bahwa kasus pemaksaan dan pengancaman tersebut juga merupakan tindakan yang menyalahi prinsip memelihara jiwa yaitu bahwa setiap orang berhak atas perlindungan terhadap ancaman ketakutan. G. Penutup Berdasarkan pemaparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Bahwa pelaksanaan peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas kepolisian di Polres Sampang dilakukan berdasarkan prosedur, normanorma, dan perundang-undangan yang berlaku. Secara implementatif, tugas kepolisian di Polres Sampang dalam penegan hukum khususnya terkait dengan hak asasi manusia dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tindak penyelidikan, pemanggilan, penangkapan, penahanan, dan pemeriksaan. Sedangakan penegan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak kepolisian Polres Sampang masih belum maksimal karena masih terdapat anggota kepolisian yang Al-Qānūn, Vol. 18, No. 1, Juni 2015

20


melakukan tindak kekerasan, dan tindakan diskriminatif. 2. Bahwa penyelenggaraan tugas kepolisian di Polres Sampang dalam perspektif maqa>s}id al-syari’ah yaitu untuk menjaga hidup dan kehidupan manusia di muka bumi untuk hidup lebih baik sesuai dengan syari’at, dan menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Di samping itu, tugas anggota kepolisian di Polres Sampang kaitannya dengan hak asasi manusia yaitu bersifat d}aru>riyyah, ha>jiyyah al-syari>’ah, dan tah }si>niyyah karna secara prosedural dan berdasarkan perturan undang-undang yang berlaku, penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Sampang yaitu tidak hanya pada tindak krimanalitas akan tetapi juga mencakup pada tindak perlindungan kepada masyarakat atau kelompok terkait dengan segala aspek kehidupan khususnya terkait dengan apa yang disebut dengan al-kulliyyat al-khams atau aldaruriyyat al-khams, yakni hal-hal yang menyangkut terpeliharanya diri (jiwa, raga, dan kehormatannya) akal pikirannya, harta bendanya, nasab keturunannya dan kepercayaan agamanya. Secara khusus untuk mewujudkan penegakan hukum khususnya mengenai perlindungan HAM di Kabupaten Sampang sesuai dengan maqa>s}id al-syari’ah, Polres Sampang menetapkan beberapa prinsip yang harus dilakukan oleh anggota kepolisian Sampang yaitu prinsip universalitas, prinsip setiap orang memiliki hak yang sama, dan prinsip pengakuan indivisibility and interdependence of different rights. Apabila prinsip tersebut ditinjau dari aspek maqa>s}id al-syari’ah, yaitu bahwa Maqa>s}id syarî’ah haruslah muththarid, maksudnya suatu hikmah haruslah stabil dan berkesinambungan, tidak berbeda-beda atau berubah karena perbedaan atau perubahan dimensi ruang dan waktu. Al-Qānūn, Vol. 18, No. 1, Juni 2015

Ach. Choirul Anam

21

Daftar Pustaka Adang Jumhur Salikin. Reformasi Syari’ah dan HAM dalam Islam: Bacaan Kritis terhadap Pemikiran An-Na’im. Yogyakarta: Gama Media, 2004. Admin. “Definisi Hak-hak Asasi Manusia”, dalam http://www.gudangmateri.com/2011/01/definisiham-hak-asasi-manusia.html, diakses 02/06/2012. Admin. “Komnas HAM Polri Terbanyak Diadukan Masyarakat”, daam http://www.komnasham.go.id/datapengaduan/584-komnas-ham-polri-terbanyakdiadukan-masyarakat, diakses 03/03/2012. Admin. “Komnas HAM: Penyiksaan oleh Plisi Meningkat Tahun 2011”, dalam http://www.indonesiamedia.com/2011/12/12/komn as-ham-penyiksaan-oleh-polisi-meningkat-tahun2011/, diakses 03/04/2012. Admin. “Maqashid as-Syariah dan Dlawabith alMashlahah“, dalam http://lbm.lirboyo.net/maqashid-as-syariah-dandlawabith-al-mashlahah-pergulatan-seputarwacana/, diakses 29/06/2012. Admin. “Menanti Polri Berbaju HAM,” dalam http://www.lbh-makasar.org/?p=1861, diakses 29/03/2012. Admin. “Pelanggaran HAM di Sumut idominasi Oknum Polri“, dalam http://www.antarasumut.com/beritasumut/pelanggaran-ham-di-sumut-didominasioknum-polri/, diakses 03/03/2012. Admin. “Polisi Aktor Kekerasan dalam Penegakan”, dalam http://klinikhukumindonesia.blogspot.com/2012/04 /polisi-aktor-kekerasan-dalam-penegakan.html, diakses 07/04/2012.


22


Asmawi. “HAM dan Maqasid Syari’ah”, dalam asmawi.net/wp-content/.../HAM-dan-Maqasid-alSyariah.secured.PD, diakses 02/06/ 2012. Elly Warti Maliki. “Antara Maqasid Syari’ah dan Karakter Umat”, dalam http://www.hidayatullah.com/read/15875/15/03/2 011/antara-maqashid-syariah-dan-karakter-umat%282%29-.html, diakses 20/05/2012. Kamaruzzaman. Relasi Islam dan Negara: Perspektif Modernis dan Fundamentalis. Magelang: Indonesia Tera, 2001. Noer el Anwar. “Hak Asasi Manusia (HAM) Perspektif Islam”, dalam http://noerelanwar.blogspot.co.id/2014/06/hakasasi-manusia-ham-perspektif-islam.html, diakses 20/08/2014. Peraturan Kepala Kepolisian RI No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI. Sa’id Agil Siroj. Tasawwuf Sebagai Kritik Sosial. Bandung: Mizan Pustaka, 2006. Ujang Firmansyah. “Maslahah Mursalah sebagai Sumber Hukum Islam”, dalam http://jangfierman.blogspot.co.id/2014/04/maslaha h-mursalah-sebagai-sumber-hukum.html, diakses 20/08/2014. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.


Pelaksanaan Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 dalam Perspektif Maqa>s}id al-syari> ah

Recommend Documents