1
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEMONDOKAN DI PADUKUHAN KRODAN KELURAHAN MAGUWOHARJO KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN
A. Latar Belakang Masalah Negara hukum (rechtstaat), mengandung sekurang-kurangnya dua makna. Yang pertama adalah pengaturan mengenai batasan-batasan peran negara atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat, sedangkan yang kedua adalah jaminan-jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil atau hak-hak pribadi (individual rights), hak-hak politik (political rights), maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial sebagai hak asasi yang melekat secara alamiah pada setiapa insani, baik secara pribadi atau kelompok. 1 Interaksi antara peran negara atau pemerintahan dengan hak-hak yang ada pada rakyat atau warga negara, akan melahirkan berbagai asas atau kaidah yang membatasi wewenang dan kewajiban negara dalam pergaulan masyarakat di satu pihak, serta hak dan kewajiban yang harus dijamin dan dipikul oleh rakyat atau warga negara dalam peri kemanusiaan dalam peri kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut UUD 1945 penyelenggaraan negara mempunyai peran penting dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan adalah hal yang terpenting dalam suatu egara.
1
Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Fakultas Hukum UII Press, Yogyakarta,
2003, hlm 24
2
Sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, maka pemerintah mengeluarkan suatu peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang ini dikeluarkan dengan tujuan agar pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut
asas otonomi dan tugas
pembantuan. Daerah otonomi adalah kesatuan hukum masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat
dalam sistem Negara Kesatuan Repubik
Indonesia, untuk itu menjadi tugas pemerintah daerah untuk mendorong dan melaksanakan upaya percepatan laju pertumbuhan dan sekaligus membuat pemerataan hasil-hasil pembanguna yang telah dan akan dilaksanakan baik secara kesejahteraan seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (5) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004. Otonomi daerah merupakan salah satu sendi terpenting bagi suksesnya penyelenggaraan pemerintahan. Otonomi daerah adalah wujud dari pelaksanaan demokrasi dan upaya mewujudkan kesejahteraan bangsa secara keseluruhan. Otonomi daerah adalah bentuk realisasi dari Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan hal yang sangat penting dalam rangka menumbuhkan kreativitas serta prakarsa dari seluruh elemen masyarakat di daerah, untuk mengacu pada pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Adanya otonomi daerah dalam arti sesungguhnya, maka setiap daerah akan berupanya menggali potensi yang
3
dimiliki, sumber daya alam dan sumber daya mabnusia untuk membangun daerahnya. Perda Nomor 9 tahun 2007 tentang pemondokan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah beserta Pemerintah Daerah Sleman pada Kamis 28 Juni 2007 dengan tujuan agar dapat menjadi payung hukum untuk mengatur ketentuan bagi para pemilik pemondokan, penghuni, berikut dengan sanksinya apabila ada pelanggaran yang terjadi. Dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2007, yang dimaksud pemondokan adalah 2 : 1. Bangunan dalam bentuk kamar yang terdiri dari dua atau lebih yang disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran. 2. Bangunan rumah yang dua kamar atau lebih disediakan untuk dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran 3. Dua atau lebih bangunan rumah yang berada dalam satu lokasi yang dimiliki atau dikuasai oleh satu orang atau badan yang disediakan dan dimanfaatkan orang lain sebagai tempat tinggal sementara dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran. Sedangkan Pengecualian dari pemondokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 3 : 1.Satu unit bangunan rumah yang disewa oleh rumah tangga /keluarga 2.Hotel 3.Pondok wisata 4.Apartemen 5.Rumah susun 6.Asrama untuk kegiatan sosial, asrama untuk kepentingan keagamaan, asrama milik lembaga pendidikan, dan asrama TNI-POLRI.
2 3
Ibid, Pasal 2 Ayat (1) Ibid
4
Penyelenggaraan pemondokan dilaksanakan berdasarkan asas kemandirian usaha dengan berpedoman pada norma-norma hukum, agama, adat dan kepatuhan. 4 Tujuan dari pengaturan pemondokan adalah sebagai berikut 5 : 1. Mengatasi permasalahan sosial yang timbul karena interaksi sosial antar kultur 2. Melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat; 3. Penataan dan pengendalian kependudukan 4. Menjaga ketenteraman dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat; 5. Menjamin tercapainya tujuan pendatang dalam menuntut ilmu/pendidikan dan atau mencari nafkah/pekerjaan. Setiap orang atau beberapa orang atau badan yang memiliki pemondokan wajib memiliki izin penyelenggaraan pemondokan.6 Izin penyelenggaraan pemondokan dibertikan oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk. 7 Kabupaten Sleman sebagai salah satu daerah di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang menjalankan otonomi, berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut. Salah satu usahanya adalah dengan melakukan pengaturan terhadap penduduk, khususnya bagi pendatang yang berdiam sementara dengan tujuan untuk menuntut ilmu atau pendidikan dan atau mencari pekerjaan, mengingat Kabupaten Sleman merupakan daerah yang mempunyai potensi penduduk yang cukup tinggi. Dengan adanya mobilitas penduduk ini tentu saja sangat berpangaruh terhadap perkembangan dan kepadatan penduduk. Di samping itu dengan adanya keanekaragaman sosial budaya serta interaksi sosial antar kultur, perlu didukung
4
Ibid, Pasal 3 Ibid, Pasal 4 Ayat (1) 6 Ibid, Pasal 7 Ayat (1) 7 Ibid, Ayat (2) 5
5
dengan administarasi kependudukan yang memadai sehingga permasalahanpermasalahan kependudukan yang timbul dapat diselesaikan dengan sebaikbaiknya. Banyak pemondokan di Kabupaten Sleman memberikan berbagai dampak positif dan negatif kepada masyarakat, termasuk kepada para pemondok sendiri. Berbagai dampak positif seperti peningkatan aktifitas ekonomi, pembaharuan kebudayaan, peningkatan aktivitas pendidikan, dan berbagai hal positif lainnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan para pemondok. Pada sisi lain perkembangan pemondokan juga memunculkan berbagai dampak negatif seperti munculnya kasus narkoba, pergaulan bebas, peningkatan kejahatan, permasalahan sosial, tetibnya administrasi kependudukan, dan sebagainya. 8 Khususnya yang dialami oleh Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman, di mana banyak terdapat pemondokan yang memberikan dampak positif maupun dampak negatif. mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar, hal ini juga tentunya mendorong semakin berkembangnya pemondokan yang berupa kost, kontrakan, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini mendorong pemerintah melakukan penataan dan pendataan yang dilakukan secara berkala demi terselenggaranya kehidupan yang tertib Maguwoharjo adalah sebuah desa yang terletak di kecamatan Depok, Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Maguwoharjo terletak pada 7º46’21” LS dan 110º25’30” BT, dengan luas wilayah 15.010.800 M2, dan jumlah penduduk 25.125 jiwa. Nama Maguwoharjo diambil dari nama lapangan terbang 8
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang pemondokan, Penjelasan Umum, Alenia Ketiga
6
yang ada di wilayah ini yakni lapangan terbang Meguwo, yang sekarang lebih dikenal dengan Bandar Udara Adisucipto. Maguwoharjo merupakan wilayah yang terdiri dari 5 (lima) Kelurahan dan 2 (dua) kampung, masing-masing adalah: Kelurahan Kembang, Kelurahan Nayan, Kelurahan Tajem, Kelurahan Paingan, Kelurahan
Padasan,
Kampung
Pengawatrejo,
Kampung
Blimbingsari.
Berdasarkan maklumat Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang diterbitkan tahun 1946 mengenai Pemerintahan Kelurahan, maka 5 (lima) Kelurahan dan 2 (dua) kampung tersebut kemudian digabung menjadi 1 Desa yang otonom dengan nama Desa Maguwoharjo. Secara resmi Desa Maguwoharjo ditetapkan berdasarkan Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 tentang Perubahan Daerah-Daerah Kelurahan. 9 Setelah melakukan observasi di Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman kebanyakan pemondokan berpusat di Padukuhan Krodan. Hal ini di dukung dengan adanya Universitas Sanata Darma dan Institut Pertanian (INSTIPER) serta berdirinya stadion bertaraf internasional yang berada di Padukuhan Krodan. Di Padukuhan Krodan sendiri terdapat bermacam-macam bentuk pemondokan beserta jumlahnya antara lain 10 1. Bangunan yang di jadikan sebagai kost puteri berjumlah 19 2. Bangunan yang di jadikan sebagai kost putera berjumlah 25 Pemilihan Padukuhan Krodan juga didasari oleh letaknya cukup strategis dan wilayahnya yang luas sehingga mendorong berkembangnya pemondokan itu sendiri. Pemondokan di Padukuhan Krodan masih banyak yang belum memenuhi 9
http://id.wikipedia.org/wiki/Maguwoharjo,_Depok,_Sleman diakses pada tanggal 20 April 2010 pukul 20.58 10 Data diambil dari kepala dukuh Krodan pada 13 April 2010 pukul 16.45
7
kriteria sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2007 tentang Pemondokan. Masih banyak juga penyalahgunaaan izin bangunan yang semestinya diperuntukan untuk rumah tinggal namun dijadikan pemondokan/kost dan tidak melaporkannya kepada perangkat Desa maupun ke Kecamatan Depok sehingga tidak ada data yang pasti mengenai jumlah pemondokan dan pemondok itu sendiri. Berbagai dampak negatif perkembangan pemondokan di Padukuhan Krodan Kecamatan Maguwoharjo Kabupaten Sleman perlu diantisipasi dan diminimalkan dalam rangka memelihara nilai-nilai sosial budaya serta memberikan perlindungan kepada masyarakat, termasuk para pemondok. Sebaliknya dampak positif pemondokan perlu ditingkatkan agar dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Peran serta masyarakat juga perlu diberikan ruang melalui pembuatan ketentuan tentang keamanan di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Dukuh setempat dengan memeperhatikan peraturan yang ada di atasnya. 11 Keberadaan Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan diharapkan dapat memberikan keamanan, dan kenyamanan bagi pemilik, pemondok, dan warga sekitar. Di waktu yang akan datang, dampak negatif dari usaha pemondokan ini dapat diminimalisir dan akan mendatangkan hal-hal yang positif demi
perkembangan
masyarakat,
Dalam
pelaksanaannya
Perda
tentang
pemondokan ini belum bisa berjalan secara optimal. Salah satu permasalaahan yang sering muncul adalah banyaknya pemondokan yang tersebar di seluruh
11
Ibid, Alenia Keempat
8
pelosok Kabupaten Sleman dan tidak diimbangi dengan jumlah aparat yang memadai serta minimnya pengawasan terhadap pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan. Namun dalam pemberlakuaan Perda tersebut tentunya perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat serta pengawasan dari pihak-pihak yang terkait. Dilatar belakangi masalah diatas, maka penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemandokan di Padukuhan Krodan Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman”
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan
di
Padukuhan
Krodan
Kelurahan
Maguwoharjao
Kecamatan Depok Kabupaten Sleman? 2. Kendala apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan di Padukuhan Krodan Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman?
C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui seberapa optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan di Padukuhan Krodan Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
9
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemondokan di Padukuhan Krodan Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman.
D. Tinjauan Pustaka Otonomi bukan sekedar pemencaran penyelenggaran pemerintahan untuk mencapai efisiansi dan efektivitas pemerintahan. Otonomi adalah sebuah tataan ketatanegaraan (staatsrechtelijk), bukan hanya tataan administrasi negara (administratiefrechtelijk). Sebagai tataan ketatanegaraan, otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi negara. 12 Pembangunan daerah juga merupakan wujud dari intergrasi dari pembangunan yang dilaksanakan melalui otonomi daerah, dan pengaturan sumber daya nasional, yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah yang berdaya guna dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat dan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusna pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara pada Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa
12
Bagir Manan, Op.Cit, hlm.24
10
Daerah Otonomi, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menghendaki Otonomi yang bertanggung jawab, dan Otonomi yang luas. Selain itu, penyelenggaraan Otonomi Daerah harus didasari pula pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta yang aktif dari masyarakat, keadilan sosial, serta memperhatiakan potensi dan aspirasi daerah. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatakan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Untuk dapat meleksanakan tujuan tersebut, maka kepada daerah perlu diberikan wewenangwewenang untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya. 13 Prinsip otonomi daerah mengguanakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan Pemerintahan yang telah ditetapakan. Daerah memiliki wewenang membuat kebijakan daerah untuk memberikan 13
131
C.S.T Kansil, Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah, Aksara Baru, Jakarta, 1978, hlm.
11
pelayanan, peningakatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningakatan kesejateraan rakyat. 14 Negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yaitu : a. Asas Desentralisasi Pengertian desentralisasi menurut Pasal 1 Angka 7 UU Pemerintahan Daerah adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Asas Dekonentrasi Dekonsentrasi menurut Pasal 1 angka 8 UU Pemerintah Daerah adalah pelimpahan wewenang kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada intansi vertikal di wilayah tertentu. c. Asas pembantuan Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintahan kepada daerah dan desa dari pemerintah propinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Pengembangan asas desentralisasi dalam Pemerintahan Daerah merupakan aspek yang sangat menentukan untuk melaksanakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan berkelanjutan (sustainable). Desentralisasi yang `14Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Angka 1 huruf b, Alenia 1
12
dibutuhkan tidak sekedar dipahami sebagai pendelegasian sebagai otoritas formal dalam bentuk dekonsentrasi, ataupun devolusi (pelimpahan sebagai wewenang pembuatan kebijaksanaan atas pengendalian atas sumber daya kepada daerah), akan tetapi desentralisasi dalam pembuatan kebijakan/keputusan. 15 Dilihat dari pelaksanaan fungsi pemerintahan, desentralisasi atau otonomi itu menunjukan 16 : 1. Satuan-satuan desentralisasi (otonomi) lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi dengan cepat; 2. Satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas dengan efektif dan efisien; 3. Satuan-satuan desentralisasi inovatif; 4. Satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbunhnya sikap moral yang lebih tinggi, komitmen yang lebih tinggi dan produktif. Desentralisasi
adalah
transfer
(perpindahan)
kewenangan
dan
tanggungjawab fungsi-fungsi publik. Transfer ini dilakukan dari pemerintah pusat ke pihak lain, baik kepada daerah bawahan, organisasi pemerintah yang semi bebas ataupun kepada sektor swasta. Selanjutnya desentralisasi dibagi menjadi empat tipe, yaitu 17 1. Desentralisasi politik, yang bertujuan menyalurkan semangat demokrasi secara positif di masyarakat
15
Soehino, Hukum Tata Negara : Pemerintah Daerah Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, BPFE, Cetakan Pertama, Yogyakarta, 2002, hlm.20 16 Ni’matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika. Perustakaan Hukum, UII, Yogyakarta, 2005, hlm.89 17 Susiyati Bambang Hirawan, Desentralisasi Fiskal Sebagai Suatu Upaya Meningkatkan Penyediaan Layanan Publik (Bagi Orang Miskin) di Indonesia, http://web.mac.com/adrianpanggabean/Loose_Notes_on_Indonesia/Decentralization_and_Local_F inance_files/Prof%20Susiyati%20Hirawan%20%28Pidato%20Pengukuhan%29.pdf, diakses pada 6 april 2010 pukul 22.50
13
2. Desentralisasi administrasi, yang memiliki tiga bentuk utama, yaitu : dekonsentrasi, delegasi dan devolusi, bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien 3. Desentralisasi fiskal, bertujuan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menggali berbagai sumber dana 4. Desentralisasi ekonomi atau pasar, bertujuan untuk lebih memberikan tanggungjawab yang berkaitan sektor publik ke sektor privat. Pelaksanaan otonomi daerah, juga sebagai penerapan (implementasi) tuntutan globalisasi yang sudah seharusnya lebih memberdayakan daerah dengan cara diberikan kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab. Terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Desentralisasi merupakan simbol atau tanda adanya kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah yang akan mengembalikan harga diri pemerintah dan masyarakat daerah Diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah, merupakan jawaban terhadap salah satu tuntutan reformasi disamping untuk memenuhi aspirasi daerah. Dari sudut demokrasi, dalam arti formal, otonomi daerah diperlukan dalam rangka memperluas partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Dari segi materil, otonomi daerah mengandung makna sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan yang bersanding dengan prinsip negara kesejahteraan dan sistem pemencaran
14
kekuasan menurut dasar negara berdasarkan atas hukum. Oleh karena otonomi bertalian dengan demokrasi, maka harus ada lembaga dan tata cara penyelenggaraan demokrasi daerah. 18 Sejalan dengan sistem demokrasi perwakilan, maka secara kelembagaan perlu ada badan perwakilan rakyat daerah yang di bentuk secara demokratik. Demikian pula penyelenggaraan pemerintahannya, harus lah dijalan kan secara demokratis yang meliputi tata cara penunjukan pejabat, penentuan kebijakan, pertanggung jawaban, pengawasan, dan lain-lain. Mekanisme pemerintahan harus dilakuakan dengan tata cara yang demokratis pula. 19 Pemberian otonomi melalui pembentukan dan penyusunan daerah serta dengan penyerahan urusan negara adalah prinsip memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia secara merata, dengan demikian membentuk daerah otonomi dan pemberian berbagai kewenangan untuk memegang peraturan dan kesatuan bangsa yang sekaligus daerah diberi kesempatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pasal 18 UUD 1945 sebelum amandemen berbunyi ”pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.” Berpedoman pada ketentuan Pasal 18 beserta penjelasannya setidaktidaknya terungkap bahwa “susunan pemerintahan daerah” dibentuk dengan 18 19
Ni’matul Huda, Otonomi…Op Cit, hlm.190 Ibid
15
Undang-Undang dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam “sistem pemerintahan negara” yang berbentuk kesatuan. Artinya ada empat kata kunci di dalamnya, yaitu “susunan pemerintahan daerah”, harus “dibentuk dengan
Undang-Undang”,
harus
”memandang
dan
mengingati
dasar
pemusyawaratan”, dan “dalam kerangka sistem pemerintahan negara kesatuan”. 20 Atas dasar kata-kata kunci tersebut, dapat dimaknai bahwa sistem pemerintahan daerah selain didasari pada prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat, juga semestinya juga mengindahkan hal-hal yang bertalian dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara kesatuan. Artinya, apa yang berlaku sebagai sistem pemerintahan negara seharusnya berlaku juga dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan kata lain, bahwa prinsip yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah seharusnya tidak boleh bertentangan dengah prinsip-prinsip yang terdapat pada sistem pemerintahan negara (pemerintahan pusat). 21 Peraturan daerah sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar terciptanya kesejahteraan dean kemakmuran bersama disamping untuk menjaga ketertiban di daerah otonomi. Hukum tidak lepas dari kebiasaan masyarakat dan nilai moral yang berlaku dimasyarakat serta adanya sanksi yang mendukung hukum itu berlaku.
20
J.Kaloh, Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global, Rineka Cipta, Cetakan Pertama, Jakarta, 2002, hlm.221 21 Ibid, hlm.221-222
16
Sebagian besar teori hukum menyatakan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa yang membedakan norma hukum dan norma-norma lainnya adalah pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi 22 Hukum mempunyai tujuan mewujudkan rasa keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Esensi moral berpangkal dari moral yang sebagai landasan tujuan hukum. Selain keadilan, kesejahteraan juga sebagai yujuan dari pembentukan hukum. Di undangkannya suatu peraturan mempunyai landasan agar kepastian hukum terjamin. Hukum dalam prespektif otonomi daerah selain mempunyai tujuan namun juga bersifat mengatur dan memaksa. Keberadaan peraturan daerah sebagai wujud dari otonomi daerah mendorong daerah otonomi untuk menggali lebih dalam potensi-potensi yang ada di wilayah tersebut. Hukum menjadi payung masyarakat untuk maju dan mempunyai keghidupan yang lebih baik. Masyarakat harus mempunyai akses dalam menyampaikan aspirasinya dalam pembentukan Peraturan Daerah, sehingga Peraturan daerah yang dibuat sesuai dengan nilai moral dan kebiasaan masyarakat daerah otonomi. Selain itu Peraturan daerah yang dibuat mempunyai fungsi lain yaitu sebagi alat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
E. Metode Penelitian 1. Obyek penelitian Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemondokan di Padukuhan Krodan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman 22
Lon L.Fuller, The Morality of Law, Yale University Press, New Haven, 1975, hlm.109 dikutip kembali oleh Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Prenada Media Group, cetakan pertama, Jakarta, 2008, hlm.73
17
2. subyek penelitian a. Kepala Dinas Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Depok b. Pemilik Pemondokan di Padukuhan Krodan Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman c. Kantor
Pemerintahan
Kelurahan
Maguwoharjo
dan
kantor
pemerintahan Kecamatan Depok Kabipaten Sleman 3. Sumber data a. Data primer Data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, yang dilakukan secara langsung dari penelitian lapangan (fileld research), yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. b. Data sekunder Data yang digunakan untuk membahas skipsi ini, diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi: a) Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari: 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tantang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan b) Bahan hukum sekunder, antara lain: 1. Buku yang terkait dan atau relevan dengan tema yang diangkat penulis; 2. Pendapat para ahli;
18
3. Karya tulis; 4. Literatur-literatur lain yang mendukung tema skipsi penulis c) Bahan hukum tersier, antara lain: Bahan hukum yang menberi kejelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa: a) Kamus Hukum; b) Kamus Umum Bahasa Indonesia; c) Ensiklopedia d) Teknik pengumpulan data Data yang di kumpulkan dengan menggunakan dua metode yaitu: a. Wawancara Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Informan tersebut seperti Kepala Dukuh, Kepala Desa, dan pemilik pemondokan, dan kepala dinas kententraman dan ketertiban kecamatan Depok b. Studi pustaka Studi ini dimaksudkan untuk mengumpulkan atau memahami data-data sekunder dengan berpijakan pada berbagai literature dan dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian. 5. Metode pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologi, yaitu pendekatan dengan melakukan penelitian
19
lapangaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tantang Pemondokan 6. analisis data Data yang diperoleh dituangkan secara diskriptif kemudian dianalisis kualitatif, yaitu pengolahan data yang diperoleh dari gambaran yang sistematis berdasarka teori sebagai pengetahuan umum yang terdapat pada
ilmu
hukum
sehingga
diperoleh
kesimpulan.
Kemudian,
kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu penarikan kesimpulan yang dimulai dari fakta-fakta khusus menuju kesimpulan.
20
F. Sistematika Penelitian BAB I
PENDAHULUAN Bab ini memuat: judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka skipsi, dan daftar pustaka.
BAB II
TINJAUAN
UMUM
OTONOMI
DAERAH
DAN
PEMERINTAHAN DAERAH Bab ini memuat tentang sejarah, pengertian dan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, bab ini juga memuat asas, bentuk, dan susunan, serta pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia BAB III
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2007 TENTANG PEMONDOKAN DI PADUKUHAN KRODAN KELURAHAN
MAGUWOHARJO
KECAMATAN
DEPOK
KABUPATEN SLEMAN Bab ini memuat Deskripsi Kabupaten Sleman, kecamatan Depok pada umumnya dan padukuhan Krodan serta Kelurahan Maguwoharjo pada khususnya, serta penerapan dan kendala-kendala dalam Pelaksanaan peraturan Sleman Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemondokan di Padukuhan Krodan Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian studi lapangan di Dinas Ketentraman dan Ketertiban kecamatan Depok dan para pemilik
21
pemondokan
di
Padukuhan
Krodan
Kelurahan
Maguwoharjo
Kecamatan Depok Kabupaten Sleman. Bab ini juga memuat kesimpulan dan saran atas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemondokan di di Padukuhan Krodan Kelurahan Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman
