Pelaksanaan Penyidik Diluar Wilayah Hukum Penyidik

Pelaksanaan Penyidik Diluar Wilayah Hukum Penyidik Novelina M.S. Hutapea Staf Pengajar Kopertis Wilayah I Dpk Fakultas Hukum USI Pematangsiantar

Abstrak Penyidikan suatu tindak pidana adalah merupakan salah satu rangkaian proses peradilan pidana dalam upaya mencari kebenaran material yang menjadi tujuan hukum acara pidana. Lazimnya penyidikan dilakukan di wilayah atau tempat di mana tindak pidana itu dilakukan sebab wilayah tersebut menjadi penentu bagi berwenang atau tidaknya penyidik melaksanakan penyidikan. Dengan demikian proses penyidikan seperti pemeriksaan TKP, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat dan pemeriksaan saksi serta terdakwa sudah seharusnya dilaksanakan di wilayah hukum penyidik yang berwenang untuk itu. Akan tetapi ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan penyidikan itu kadang kala harus dilakukan di luar wilayah hukum penyidik yang bersangkutan. Kata Kunci : Penyidikan, diluar wilayah, hukum ---------------------------------------------------------

mempengaruhi sub sistem lainnya sebagai

Pendahuluan

bagian dari fungsi sistem secara keseluruhan. Hukum pidana memuat sanksi yang dapat dikenakan bagi orang yang melanggar ketentuannya. Pelanggaran terhadap hukum pidana disebut dengan kejahatan ataupun pelanggaran. Penerapan hukum pidana dalam upaya

penegakan

dilaksanakan

hukum

melalui

pidana

komponen

itu

sistem

peradilan pidana (criminal justice system) yaitu institusi yang menjalankan penegakan hukum dengan

segala

didalamnya kejaksaan,

proses

yang

yang terdiri dari pengadilan

dan

berlangsung kepolisian,

proses peradilan pidana.

melibatkan hubungan kerjasama di antara komponen-komponen yang ada di dalam secara

peradilan

system)

pidana

sebagai

suatu

(criminal jaringan

(network) peradilan menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Di dalam sistem peradilan pidana (criminal justice system) ini terkandung gerak sistemik dari komponenkomponen pendukungnya, yaitu kepolisian, kejaksaan,

pengadilan

dan

lembaga

pe-

masyarakatan. Dalam kaitannya dengan uraian-uraian di atas, maka secara formal tugas kepolisian memainkan peranan penting dalam mekanisme

Gagasan utama dari suatu sistem adalah

tersebut

justice

lembaga

pemasyarakatan yang menjamin berjalannya

sistem

Sistem

sengaja

dan

direncanakan untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itulah, ciri umum dari suatu sistem bahwa kinerja suatu sub sistem akan

sistem

peradilan

pidana,

yaitu

dengan

memproses tersangka pelaku kejahatan pada tahap penyidikan dan mengajukannya ke penuntutan di pengadilan. Pelaksanaan tugas penyidikan pada dasarnya bukanlah mudah sebab sangat dibutuhkan kemampuan teknis yang cukup baik, kesabaran dan ketelitian. 1

www.usi.ac.id/karya ilmiah dosen

Keberhasilan

tugas

upload : biro sistem informasi data & hubungan masyarakat@2013

sangat

2. Metode penelitian lapangan (field research)

menentukan keberhasilan penegakan hukum

Metode ini dipakai dengan cara turun ke

dan

tidaknya

lapangan untuk memperoleh data primer.

seseorang yang diduga melakukan suatu tindak

Lokasi penelitian yang dipilih adalah Polres

pidana.

Simalungun.

penentuan

penyidikan

bersalah

atau

Tempat terjadinya suatu tindak pidana menjadi penentu dari kewenangan penyidik pada suatu resort kepolisian. Dengan demikian pada dasarnya penyidik hanya berwenang melakukan penyidikan ditempat mana tindak pidana itu telah terjadi. Akan tetapi adakalanya penyidik harus pula melakukan penyidikan di luar daerah/wilayah hukumnya disebabkan ada faktor-faktor tertentu yang memaksa hal itu harus dilaksanakan.

faktor-faktor

a. Faktor–faktor Penyebab Dilaksanakannya Penyidikan Diluar Wilayah Penyidik Pelaksanaan penyidikan diatur dalam hukum acara pidana, sebagai hukum yang mengatur bagaimana negara dengan alatalat perlengkapannya menggunakan wewenangnya

untuk

seseorang

Rumusan Masalah

1. Apa

Pembahasan

penyebab

dilaksa-

nakannya penyidikan di luar wilayah

memproses

yang

telah

pelanggaran

terhadap

Penyidikan

bertujuan

hukum

melakukan

hukum mencari

pidana. bukti,

sehingga dengan bukti itu dapat membuat terang tentang suatu tindak pidana dan tersangkanya pun dapat ditemukan.

hukum penyidik ? 2. Bagaimana tata cara pelaksanaan penyidikan di luar wilayah hukum penyidik ? 3. Apa saja kendala yang dihadapi penyidik dalam melaksanakan penyidikan di luar

Tujuan penyidikan ini pun sebenarnya hanyalah merupakan tujuan antara dari tujuan hukum acara pidana yang sebenarnya yaitu mencari dan mendapatkan kebenaran

wilayah hukumnya ?

material.

mewujudkan

tujuan

Dalam

upaya

tersebut,

maka

sebenarnya penyidikan masih merupakan

Metode Penelitian

tahap awal dari suatu proses peradilan 1. Metode penelitian kepustakaan (library

terhadap suatu tindak pidana yang terjadi.

research)

Akan tetapi proses/tahapan pertama ini

Dengan menggunakan metode penelitian

menjadi

kepustakaan akan diperoleh data sekunder

selanjutnya yaitu tahap penuntutan dan

yang

selanjutnya

bersumber

kepustakaan,

dari

buku-buku

perundang-undangan

penentu

tahap

pula

untuk

pemeriksaan

proses

dan

yang

pembuktian di sidang pengadilan sehingga

materinya sesuai dengan judul dan masalah

pada akhirnya hakim dapat mengambil

yang telah dirumuskan.

keputusan tentang bersalah atau tidaknya

2

Pelaksanaan Penyidik Diluar Wilayah Hukum Penyidik - Novelina M.S. Hutapea

terdakwa dan dapat atau tidaknya terdakwa

mengadili suatu perkara pidana yang pada

yang bersangkutan dijatuhi pidana.

prinsipnya

telah

menentukan

bahwa

Dalam kegiatan penyidik untuk me-

tempat/wilayah terjadinya tindak pidana

ngumpulkan bukti-bukti, diberikan kewe-

adalah prioritas utama dalam, penentuan

nangan-kewenangan untuk melakukan tin-

tentang pengadilan negeri mana yang

dakan-tindakan

tertentu

berwenang

mungkinkannya

untuk

sehingga

me-

mengadili

suatu

perkara,

menyelesaikan

meskipun dalam beberapa hal tertentu,

penyidikan dan siap untuk diserahkan

masih diberikan alternatif lain dalam

kepada penuntut umum. Termasuk di dalam

penentuan kewenangan mengadili.

kegiatan

tersebut

melakukan

Bertitik tolak dari ketentuan yang

tindakan di TKP (tempat kejadian perkara),

diatur dalam KUHAP, dapat lebih dipahami

sampai dengan tindakan-tindakan/upaya-

bahwa memang sudah sewajarnya pe-

upaya yang bersifat memaksa, seperti

nentuan

penangkapan, penahanan, penggeledahan,

penyidikan haruslah dihubungkan dengan

penyitaan dan pemeriksaan surat-surat.

penentuan

Pada

adalah

dasarnya

wilayah

kewenangan

kewenangan

melaksanakan

mengadili

dari

(daerah)

suatu pengadilan negeri karena suatu

hukum yang menjadi kewenangan penyidik

wilayah (daerah) yang menjadi wilayah

adalah wilayah (daerah) hukum dimana

hukum penyidik dari suatu resort kepolisian

tindak pidana itu terjadi. Ketentuan ini

adalah dibawah naungan wilayah (daerah)

sebenarnya tidak ada diatur secara tegas

hukum suatu pengadilan negeri juga.

dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara

Atas dasar penentuan daerah hukum

Pidana (KUHAP). Akan tetapi apabila

penyidikan yang terutama adalah tempat

dihubungkan

yang

terjadinya tindak pidana itu, maka pelak-

termuat dalam Pasal 84 sampai dengan

sanaan penyidikan itu pun pada umumnya

Pasal 86 KUHAP tentang wewenang

selalu dilaksanakan oleh penyidik di tempat

Pengadilan Negeri untuk mengadili suatu

terjadinya suatu tindak pidana. Akan tetapi

perkara

dapat

dalam beberapa kasus disebabkan faktor-

dimengerti bahwa ketentuan itu juga dapat

faktor yang tertentu, penyidik terpaksa

menjadi

harus

dengan

pidana,

maka

pedoman

ketentuan

hal

untuk

ini

menentukan

kewenangan penyidik pada suatu resort kepolisian tertentu dalam penentuan daerah hukumnya

untuk

melaksanakan

suatu

penyidikan.

melaksanakan

penyidikan

suatu

tindak pidana di luar daerah hukumnya. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan penyidikan dilakukan di luar wilayah hukum penyidik, yaitu :

Berdasarkan Pasal 84 sampai Pasal

1. Tersangka melarikan ke luar kota atau

86 KUHAP ada beberapa hal yang dapat

daerah yang tidak menjadi bagian dari

menjadi

wilayah hukum penyidik dari tempat

pedoman

kewenangan

untuk

pengadilan

menentukan negeri

dalam

mana ia melarikan diri 3



Jika seorang tersangka melarikan diri

hukumnya penyidik juga dapat menjadi

setelah ia melakukan tindak pidana di

hal penyebab terjadinya penyidikan di

suatu tempat, bukan menjadi alasan bagi

luar daerah hukum penyidik yang

penyidik untuk menghentikan suatu

bersangkutan. Dalam arti penyidik harus

penyidikan. Di dalam ketentuan tentang

melakukan

syarat untuk dapat menghentikan suatu

tempat guna menemukan barang bukti

penyidikan tindak pidana sebagaimana

yang dibutuhkan untuk kepentingan

diatur dalam Pasal 109 ayat (2), Pasal

pembuktian pada tahap penyidikan.

76, 77, dan 78 KUHAP, larinya

Contoh : ketika tersangka melarikan diri

tersangka bukanlah termasuk syarat

sesuai dengan contoh yang diutarakan

yang ditentukan undang-undang. Oleh

pada point 1 di atas, sekaligus pula ia

sebab itu larinya tersangka dari tempat

menyembunyikan barang bukti hasil

dimana ia melakukan tindak pidana

ataupun

bukan berarti penyidikan dihentikan.

melakukan tindak pidana di tempatnya

Penyidik

melarikan diri tersebut.

harus

keberadaan

tetap

tersangka

mencari

agar

dapat

diselesaikan

pencarian atas tersangka agar proses penyidikan tidak terhambat sekalipun pencarian itu harus dilakukan sampai ke luar wilayah/daerah hukum penyidik. ditemukan

maka

terhadapnya dilakukan penangkapan dan dibawa ke instansi kepolisian di wilayah hukum penyidik yang berwenang untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan

2. Barang bukti yang diperlukan untuk kepentingan pembuktian berada di luar wilayah hukum penyidik dan untuk itu

terdakwa,

maka

melarikan faktor

ksanakan

penangkapan,

pengge-ledahan

ataupun penyitaan di luar wilayah/daerah hukum penyidik harus tetap memenuhi syarat-syarat

yang

ditentukan

dalam

KUHAP. Meskipun sebagai lanjutannya ada beberapa tata cara dari pelaksanaan upaya-upaya paksa tersebut

yang tidak

lazim dilakukan bila tindakan tersebut dilakukan di dalam wilayah/daerah hukum penyidik itu sendiri.

perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tentang cara pelaksanaan

perlu dilakukan penggeledahan karena

b. Tata Cara Pelaksanaan Penyidikan Diluar Wilayah Hukum Penyidik

Pasal 17 KUHAP mengatur bahwa

ketentuan hukum acara pidana.

Selain

untuk

Pada prinsipnya tata cara mela-

Penyidik terpaksa harus melakukan

tersangka

dipergunakan

suatu

dan

dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Apabila

yang

di

proses

pemeriksaan perkaranya pada tahap penyidikan

penggeledahan

dirinya

keberadaan

penangkapan berdasarkan Pasal 18 KUHAP dilaksanakan sebagai berikut :

barang bukti di luar wilayah/daerah 4


1. Pelaksanaan dilakukan

tugas oleh

penangkapan

b. Dalam hal yang diperlukan atas perintah

kepolisian

tertulis dari penyidik, petugas kepolisian

petugas

negara RI.

negara RI dapat memasuki rumah.

2. Petugas yang diperintahkan me-lakukan penangkapan

harus

mem-perlihatkan

surat tugasnya kepada tersangka yang hendak ditangkap.

kali

memasuki

rumah

harus

disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. d. Setiap kali memasuki rumah harus di-

3. Petugas yang telah memiliki surat tugas penangkapan

c. Setiap

harus

memper-

Lingkungan dengan dua orang saksi dalam

lihatkan surat perintah penangkapan

hal tersangka atau penghuni menolak atau

terhadap tersangka.

tidak hadir.

Ketentuan

pula

saksikan oleh Kepala Desa atau Kepala

khusus

tentang

pe-

e. Dalam waktu 2 hari setelah memasuki dan

nangkapan di luar wilayah hukum penyidik

atau menggeledah

memang tidak ada diatur di dalam KUHAP,

suatu

akan tetapi pelaksanaan penyidikan tersebut

disampaikan kepada pemilik atau penghuni

tampaknya akan lebih baik jika didampingi

rumah yang bersangkutan.

berita

rumah, harus dibuat

acara

dan

turunannya

oleh penyidik setempat sebagaimana halnya

Selain harus memenuhi ketentuan tersebut

pelaksanaan penggeledahan di luar wilayah

di atas tindakan tersebut berdasarkan Pasal 36

hukum penyidik sesuai dengan ketentuan

KUHAP harus pula dilaksanakan sebagai

Pasal 36 KUHAP.

berikut :

Sesuai dengan ketentuan Pasal 36

(1) Atas dasar surat izin penggeledahan yang

KUHAP, bahwa pelaksanaan penyidikan di

dimintakan dari Ketua Pengadilan Negeri

luar daerah hukumnya penyidik dapat

di tempat wilayah hukum kekuasaan

dilakukan dengan 2 (dua) cara :

penyidik yang bersangkutan, penyidik

1.

Penyidik

sendiri

yang

melakukan

melaporkan

hal

itu

kepada

Ketua

penggeledahan.

Pengadilan Negeri di daerah /tempat

Penggeledahan yang dilakukan langsung

dimana

oleh penyidik di luar daerah hukumnya

nakan. Dengan demikian penyidik harus

harus mempedomani ketentuan yang

memberitahu dan melaporkannya kepada

digariskan dalam Pasal 33 KUHAP,

Ketua Pengadilan Negeri setempat, dan

yaitu :

memperlihatkan

a. Dengan

izin

Ketua

Pengadilan

Negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat me-

penggeledahan

izin

akan

dilaksa-

dari

Ketua

Pengadilan Negeri dari tempat wilayah hukumnya. (2) Selanjutnya dalam pelaksanaan peng-

ngadakan penggeledahan rumah yang

geledahan

penyidik

didampingi

oleh

diperlukan.

penyidik dari daerah hukum di tempat mana penggeledahan dila-kukan. 5


2.

Penyidik

tidak


sendiri

Sama halnya dengan penangkapan diluar

penggeledahan di luar wilayah hukumnya,

wilayah hukum penyidik, maka penyitaan di

tetapi meminta bantuan kepada penyidik

luar wilayah hukum penyidik juga tidak ada

setempat dimana penggeledahan akan

ketentuannya

dilakukan

penyitaan di luar wilayah hukum itu tidak

Pada tindakan seperti ini penyidik yang

menjadi kekosongan hukum, maka hal itu

bersangkutan

melaksanakan

tidak

langsung

datang

di

dalam

KUHAP.

Agar

dapat dijembatani dengan jalan memper-

melakukan penggeledahan di luar daerahnya

gunakan

sendiri, tetapi ia minta bantuan kepada

Pasal 36 KUHAP untuk pelaksanaan penyitaan

penyidik di daerah mana penggeledahan akan

di

dilakukan. Dalam hal ini

bersangkutan.

disamping surat

luar

penafsiran analogi atas

wilayah

hukum

ketentuan

penyidik

yang

permintaan bantuan kepada penyidik di daerah

Dengan berpedoman pada ketentuan

mana penggeledahan akan dilakukan, sekaligus

Pasal 36 KUHAP, penyitaan di luar wilayah

penyidik

hukum penyidik, dilakukan dengan cara

tadi

mengirimkan

surat

izin

penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri

sebagai berikut :

yang mempunyai wilayah hukum yang sama

1.

dengan penyidik yang meminta bantuan.

sendiri penyitaan.

Berdasar surat izin inilah penyidik yang

Dalam hal ini penyitaan berpedoman pada

dimintai

ketentuan Pasal 33 dan Pasal 38 KUHAP :

bantuan,

memberitahukan

peng-

geledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat

mana

penggeledahan

akan

dilaksanakan. Setelah dilakukan

Penyidik yang bersangkutan melakukan

a. Ada surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan

Negeri

yang

mempunyai

wilayah hukum yang sama dengan penyidik segala

oleh

sesuatunya

penyidik

yang bersangkutan.

dimintai

b. Harus melaporkan penyitaan yang hendak

bantuan, secepat mungkin hasil dan berita

dilakukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri

acara

disampaikan

di tempat mana penyitaan akan dilakukan

kepada penyidik yang meminta bantuan. Jika

dengan memperlihatkan surat izin Ketua

seandainya dalam penggeledahan tersebut

Pengadilan Negeri dari wilayah hukum

tersangkanya ditangkap sesuai dengan maksud

penyidik.

penggeledahan

dan izin

yang

selesai

segera

penggeledahan yang dikeluarkan

c. Dalam pelaksanaan penyitaan, penyidik

pengadilan, tersangka harus segera dian-

harus didampingi oleh pejabat penyidik

tarkannya ke tempat penyidik yang meminta

setempat.

bantuan atau penyidik itu sendiri dapat memberitahukan

agar

tersangka

yang

d. Penyitaan harus disaksikan oleh Kepala Desa atau Ketua Lingkungan dan ditambah

ditangkapnya segera diambil untuk dibawa ke

dengan

dua

orang

saksi

dari

warga

tempat penyidik yang meminta bantuan.

lingkungan setempat dimana penyitaan dilakukan. 6


2. Penyitaan dilaksanakan dengan meminta

Dengan batas waktu penahanan yang hanya

bantuan dari penyidik di tempat mana

satu hari tersebut sudah dapat dibayangkan

penyitaan akan dilakukan

bila tempat penyidik akan melakukan

Dalam hal ini berarti penyitaan tidak

penangkapan

dilaksanakan sendiri oleh penyidik

yang

terpencil dengan jarak tempuh yang sangat

dimintakan

sulit dan hanya dapat dijangkau dengan

bantuan kepada penyidik di daerah tempat

kenderaan seperti perahu kecil. Dengan

benda

penyitaan

kondisi yang demikian tidak mungkin

dilakukan dengan cara mengirimkan surat

penyidik dapat menyelesaikannya hanya

izin penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua

dalam batas waktu satu hari saja, karena

Pengadilan Negeri dari daerah hukum

perjalanan untuk sampai ke tempat dan

penyidik yang meminta bantuan kepada

melakukan penangkapan kemudian kembali

penyidik di daerah hukum tempat penyitaan

ke tempat dimana penyidik akan melakukan

akan dilakukan (yang dimintai bantuan).

pemeriksaan mungkin membutuhkan waktu

Selanjutnya penyidik yang dimintai bantuan

3(tiga) hari sampai 1 (satu) minggu.

harus melaporkan atau memberitahukan

Untuk mengatasi kendala tersebut maka,

penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri

dalam praktek diatasi dengan cara sebagai

di tempat mana penyitaan akan dilakukan.

berikut :

bersangkutan,

sitaan.

akan

tetapi

Pelaksanaan

itu

letaknya

di

tempat

a. Penangkapan dilakukan atau dipimpin c. Kendala-kendala yang Dihadapi Penyidik dalam Melaksanakan Penyidikan Diluar Wilayah Hukumnya

sendiri oleh penyidik, sehingga dapat dilakukan

melaksanakan penyidikan di luar wilayah

1. Masalah jauh dan sulitnya menjangkau dimana

tempat

b.

Jika

penangkapan

penyelidik,

maka

dilakukan penyidik

oleh

menge-

luarkan surat perintah kepada penyelidik

hukumnya, sebagai berikut :

tempat

di

terdekat.

Ada beberapa hal yang dapat dipaparkan sebagai kendala yang dihadapi penyidik dalam

pemeriksaan

penyidik

akan

melaksanakan penangkapan Masalah ini berkaitan dengan batas waktu penahanan berdasarkan Pasal 19 ayat (1) KUHAP yang telah menentukan tidak boleh lebih dari satu hari (1x24 jam ). Lewat dari satu hari berarti telah terjadi pelanggaran hukum, dan dengan sendirinya penangkapan tidak sah. Konsekwensinya tersangka harus dibebaskan demi hukum.

untuk membawa dan menghadapkan tersangka kepada penyidik. Jadi bukan surat perintah penangkapan, tetapi surat perintah

untuk

menghadapkan

membawa tersangka

dan kepada

penyidik. Surat perintah penangkapan baru

dikeluarkan

setelah

tersangka

berada di hadapan penyidik. 2. Kurangnya biaya dan sarana pendukung yang tidak memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

7



Dalam beberapa kasus yang pernah

sebab

ditangani penyidik, para tersangka sudah

datang dari wilayah hukum yang lain.

dilengkapi dengan sarana transportasi,

Adalah merupakan sesuatu yang wajar

komunikasi dan senjata yang cukup

bila orang tidak mengenal dengan baik

canggih dalam upayanya melarikan dan

sesuatu yang tidak biasa dilihat atau

menyembunyikan

misalnya:

dijamah ataupun ditelusuri. Demikian

kenderaan (mobil, sepeda motor atau

juga penyidik yang datang dari luar

perahu mesin serta senjata api) yang

wilayah hukum tempat penggeledahan

modern

Sementara

akan dilakukan mungkin merasa asing

penyidik masih memiliki kenderaan

dan tidak memahami daerah dimana ia

ataupun senjata yang sederhana dan

hendak

melakukan

seadanya. Apabila sarana pendukung

terhadap

tersangka,

dalam pelaksanaan tugas penyidikan ini

mendapatkan

tidak dimiliki atau jauh kualitas maupun

melakukan

kuantitasnya dengan yang dimiliki para

nyitaan.

dan

diri,

mutakhir.

penyidik

yang

barang

bersangkutan

penangkapan mencari bukti

penggeledahan

dan

dengan dan

pe-

tersangka, sudah pasti penyidik tidak mampu mengimbangi upaya tersangka jika

ia

melarikan

diri

lagi

dari

pengejaran penyidik dan hal ini jelas merupakan kendala dalam pelaksanaan tugas penyidikan di luar wilayah hukum

a. Kesimpulan 1. Penyidikan di luar wilayah hukum penyidik,

dapat

disebabkan

adanya

kemungkinan tersangka melarikan diri

penyidik. Masalah biaya yang tidak cukup juga dapat menjadi kendala bagi penyidik karena selama melaksanakan tugasnya penyidik pasti membutuhkan logistik dan biaya transport. Tugas penyidikan bukanlah tugas yang mudah. Tugas itu membutuhkan waktu, pikiran dan tenaga dan pengorbanan yang cukup besar. Oleh karena itu harus didukung dengan biaya maupun sarana yang memadai. 3. Seluk beluk tempat penggeledahan akan dilakukan

Kesimpulan dan Saran

kurang

dipahami

oleh

penyidik. Tidak dipahaminya tempat yang akan

ke luar daerah setelah melakukan tindak pidana,

atau

barang

bukti

yang

dibutuhkan untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan berada di luar wilayah hukum penyidik. 2. Pelaksanaan penyidikan di luar wilayah hukum dapat dilaksanakan sendiri oleh penyidik

dengan

didampingi

oleh

penyidik dari daerah hukum dimana penyidikan dilaksanakan ataupun tidak melaksanakan sendiri, akan tetapi meminta bantuan kepada penyidik di tempat mana penyidikan akan dilaksanakan.

digeledah oleh penyidik dapat dipahami, 8


3. Kendala-kendala penyidik

yang

dalam

dihadapi

melaksanakan

penyidikan di luar wilayah hukumnya adalah ketika daerah untuk pelaksanaan penyidikan itu relatif sangat jauh jarak tempuhnya dan sulit dijangkau tanpa sarana pendukung yang cukup baik dari segi

kualitas

Demikian

maupun

pula

juga

kuantitas. kurangnya

pemahaman penyidik terhadap situasi dan

keadaan

tempat

lain

dimana

penggeledahan akan dilaksanakan. b. Saran 1. Agar

penyidik

lebih

dahulu

me-

ngumpulkan informasi yang cukup dan akurat tentang tersangka maupun tempat keberadaannya melarikan diri sebelum melaksanakan

penangkapan

di

luar

wilayah hukumnya penyidik demikian juga syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penyidikan harus dilengkapi dengan sebaik-baiknya. 2. Agar instansi

kepolisian (penyidik)

terus meningkatkan kemampuan teknis dan profesionalnya sebagai penyidik dan melengkapi sarana-sarana pendukung kelancaran

dan

Daftar Pustaka

kesuksesan

tugas

penyidikan sebagai bagian dari proses

Bawengan Gerson W., Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi, Pradaya Paramita, Jakarta, 1997. Bassar M. Soedradjat, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana, CV. Remaja Karya, Bandung, 1986. Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, Yayasan Pengayoman, Jakarta, 1982. Haris H., Pembaharuan Hukum Acara Pidana yang Terdapat dalam HIR, Bina Cipta, Jakarta, 1978. Husein Harun M., Penyidikan dan Penintutan dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991. Kanter E.Y dan SR. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, Storia Gloria, Jakarta, 2002. Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995. Prints Darwan, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantaran, Djambatan/ Yayasan CBH, Jakarta 1989. Mahya M. Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid I, Pustaka Kartini Penerbit Buku Bermutu, Jakarta, 1985. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Catatan : Tulisan ini telah dipublikasi pada Jurnal : Habonaron Do Bona; Edisi 3, Nopember 2010; ISSN : 2085-3424.

peradilan pidana. 3. Agar

penyidik

tetap

melakukan

koordinasi, kerjasama dan menjalin hubungan yang baik dengan penyidik setempat

dimana

penyidik

akan

melakukan penyidikan untuk.

9

Pelaksanaan Penyidik Diluar Wilayah Hukum Penyidik

Recommend Documents