PELAKSANAAN PENUNTUTAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Karanganyar) Oleh : NOHANTORO NPM : 11100025 ABSTRAKSI Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana narkotika dan hambatan-hambatan dalam pelaksanan penuntutan terhadap tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Karanganyar Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah proses peradilan tindak pidana narkotika sejak dari penuntutan, karena penyalagunaan narkotika semua bentuk peredaran, penggunaan dan kegiatan percobaan, penelitian, dan pengembangan dapat memperoleh, menanam, menyiapkan dan mengunakan narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium, akan tetapi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Menteri Kesehatan (Pasal 8 ayat (2)).Penyalahgunaan narkotika dan tanpa pengawasan dari dokter dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum melanggar undang-undang, yang sudah diatur dalam undangundang Narkotika No 35 tahun 2009. Metode penilitian dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis penelitian yang jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hokum pustaka atau data sekunder belaka. Dan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif artinya penelitian yang memberikan gambaran selengkapnya mengenai peran jaksa penuntu umum dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana narkotika dalam praktek di Kejaksaan Negeri Karanganyar. Hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan penuntutan terdahap tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Karanganyar sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Jaksa penuntut umum dalam menyusun surat penuntutan pidana telah sesuai dakwaan, yaitu terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memberikan narkotika golongan I untuk digunakan melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair, jaksa penutut umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair. Menjatuhkan pidana terhadap t erdakwa denganpidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana Narkotika yaitu mengenaipenyerahan berkas perkara ke Kejaksaan oleh penyidik seing tidak lengkap, maka penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk penuntut umum Pasal 110 1
ayat (2) dan ayat (3) KUHAP. Lamanya menunggu hasil pembuktian Laboratorium Forensik, karena baru ada ditingkat provinsi. Kata kunci : Tindak pidana narkotika, pelaksanaan penuntutan A. Latar Belakang Dalam masyarakat modern sekarang ini meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia serta berkembangnya ilmu dan teknologi, dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat baik secara positif maupun negatif, apalagi jika diamati bahwa dirasakan adanya perubahan-perubahan kondisi dalam masyarakat begitu cepat. Hal ini berarti bahwa kejahatan-kejahatan yang dimungkinkan terjadi dalam masyarakat juga sangat cepat, dari berbagai kejahatan yang ada di masyarakat ini, salah satunya mengenai penyalahgunaan narkotika dan obatobatan terlarang di masyarakat yang akhir-akhir ini semakin memprihatinkan dan senantiasa menunjukan peningkatan yang luar biasa, oleh karena hendaknya harus pula ditangani dengan segera dan sungguh-sungguh oleh aparat penegak hukum. Menunjukan penyalahgunaan narkotika terjadi dikalangan remaja, yang sangat merugikan bagi setiap pemakainya baik secara fisik maupun mental, yang terjadi masalah penyalahgunaan yang
narkotika
merupakan
masalah
wajib ditangani dengan benar-benar, yakni baik secara segi hukum
maupun secara segi lainnya. Dalam KUHAP yang mengemban di bidang pembangunan hukum, dimaksudkan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan 2
dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing kearah tegak serta mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan hukum yang merupakan pengayom terhadap keseluruhan harkat martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum. Oleh karenanya dituntut adanya spesialisasi, diferesiasi, kompartemenisasi dan sejenisnya dalam pelaksanaan dan pembagiaan tugas antara penyidik (polri), penuntut umum (jaksa) dan hakim dalam pelaksanaan penegakan hukum.(Djoko Prakoso, 1985: 13). Penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja sekarang ini sangatlah perlu diberantas. Adapun keberhasilan upaya penegakan hukum bagi penyalahgunaan narkotika sangat dipengaruhi oleh ketergantungan dan keterlibatan antara unsur-unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan, maka kepada seluruh aparat penegak hukum di dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan jalur hukum yang berlaku. Untuk itulah berdasarkan undang-undang yang mengatur mengenai penggunaan narkotika, yaitu Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35
Tahun 2009 Tentang
Narkotika Pasal 4 dan Pasal 7. Pasal 4 Pengaturan narkotika bertujuan untuk : a. Menjamin tersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. b. Mencegah,
melindungi dan menyelamatkan 3
bangsa Indonesia dari
penyalahgunaan terjadinya pengalahgunaan Narkotika. c. Memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, dan d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika. Pasal 7 Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bila kita perhatikan Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Narkotika tersebut diatas, maka sudah jelas peran aparat hukum khususnya penuntut umum sangat penting merupakan pihak yang paling berperan untuk menentukan pasal-pasal yang tepat untuk menuntut pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika. B. Perumusan Masalah Dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan berapa pokok permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah proses pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana narkotika ? 2. Hambatan - hambatan yang timbul dalam proses pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana narkotika ? C. . Metode Penelitian Dalam melakukan penelitian, membutuhkan data-data yang dapat memberikan kebenaran dari suatu ilmu pengetahuan. Dimana penelitian itu sendiri mempunyai pengertian : “ Penelitian merupakan suatu kegiatan yang ditujukan 4
untuk mengetahui seluk-beluk sesuatu. Kegiatan ini biasanya muncul dan dilakukan karena ada suatu masalah yang memerlukan jawaban atau ingin membuktikan sesuatu yang telah lama dialaminya selama hidup, atau untuk mengetahui berbagai latar belakang terjadinya sesuatu”(Beni Ahmad Saebani, 2008: 39). 1. Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Karanganyar. Alasan dipilihnya lokasi tersebut karena Kejaksaan Negeri Karanganyar
terdapat kasus
tindak pidana narkotika dan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. 2. Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990: 13). 3. Sifat Penelitian Dalam penelitian ini penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif artinya penelitian yang memberikan gambaran selengkapnya mengenai peran jaksa penuntu umum dalam proses penuntutan terhadap tindak pidana narkotika dalam praktek di Kejaksaan Negeri Karanganyar. 4. Materi Penelitian Jenis data dan sumber data yang penulis kumpulkan
5
dalam
penelitian ini adalah : Data
sekunder
terdapat beberapa bahan
hukum,
bahan yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalah : 1). Bahan Hukum Primer 2). Bahan Hukum sekunder 3). Bahan Hukum Tersier 5. Metode Analisis Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang mana pada metode ini berusaha untuk membuat gambaran berdasarkan data yang telah diperoleh baik data dari kepustakaan maupun dari lapangan, dimana data lapangan ini sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan tentang bagaimana pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana narkotika. D. Pembahasan 1. Pelaksanaan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Narkotika 1.1. Dasar Hukum a. Laporan Polisi No. Pol. : LP/97/XII/2012/RESKIM, Tanggal 30 Desember 2012. b. Surat Perintah Penyidikan No. Pol. : Sp.Sidik/192B/XII/ 2012/ Reskrim tanggal 30 Desember 2012 1.2. Duduk Perkaranya Tindak Pidana Tanpa hak dan Melawan hukum Membantu melakukan kejahatan (Menjual, membeli, menerima, menyerahkan 6
atau sebagai perantara) Narkotika Golongan I dan Menggunakan Narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain dengan cara membeli, menjual, menerima, menyerahkan atau sebagai perantara Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam primer Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 tahun 2009 pasal 56 KUHP subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009. 1.3.
Penanganan TKP Tidak dilakukan penanganan TKP
1.4.
Pemanggilan Tidak dilakukan Pemanggilan
1.5. Penangkapan : Dengan
Surat
Perintah
Penangkapan
No.
Pol.
:
Sprinkap/300/XII/2012/ Reskrim
tanggal
31 Desember
2012 telah melakukan
penangkapan terhadap Rudi Cahyono Bin Bambang Bintoro alamat Badranasri Rt.1/02 Karanganyar yang telah ditangkap dan diperiksa pada tanggal 31 Desember 2012. 1.6. Penahanan Dengan
Surat
Perintah
Penahanan
No.
Pol.
:Sp.Han/03/I/2013/Reskrim tanggal 02 Januari 2013 telah melakukan penahanan terhadap tersangka Rudi Cahyono Bin Bambang Bintoro , untuk selama 20 (dua puluh) hari. 7
1.7. Penggeledahan Tidak dilakukan penggeledahan E. Analisis Yuridis a. Pasal 127 ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 : Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. b. Pasal 56 KUHP Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan, sengaja memberikan kesempatan, daya upaya atau melakukan kejahatan dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan. c. Pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 Setiap
orang
yang
tanpa
hak
atau
melawan hukum menanam,
memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah). Unsur - unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009: 1.
Setiap orang : yang dimaksud. Tersangka Rudi Cahyono Bin Bambang Bintoro, lahir Karanganyar tanggal : 11 april 2000 umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Jenis kelamin Laki-laki, pendidikan SLTA, Indonesia, Tempat tinggal Badranasri Rt 02/1 8
Karanganyar. 2.
Tanpa Hak dan Melawan hukum : Bahwa berdasarkan keterangan tersangka Rudi Cahyono Bin Bambang Bintoro dan keterangan para saksi dan adanya barang bukti perbuatan tersangka tersebut adalah tidak mempunyai ijin dan tidak mempunyai kepentingan untuk mengembang ilmu pengetahuan.
3.
Membantu melakukan kejahatan (memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, membeli, menerima, menyerahkan sebagai perantara) dan menggunakan narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain : berdasarkan keterangan tersangka Rudi Cahyono Bin Bambang Bintoro, keterangan para saksi dan
adanya
barang bukti bahwa
pada hari Senin tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 21.00 Wib dijalan Widodo Motor Kel. Pabelan kec. Kartosuro kab. Sukoharjo bahwa tersangka Rudi Cahyono Bin Bambang Bintoro telah membantu melakukan kejahatan (memiliki,menyimpan atau menguasai, menjual, membeli, menerima, menyerahkan) dan menggunakan narkotika terhadapa orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, barang bukti berupa : satu paket kecil daun ganja kering dan setidak-tidaknya mulai hari senin tanggal 25 Desember 2012 pukul 21.00 Wib. Sampai dengan hari rabu tanggal 27 Desember 2012 sekitar pukul 15.30 Wib.
9
Di wilayah hukum Polres Karanganyar tersangka telah membantu melakukan
kejahatan
(memiliki,
menyimpan
atau menguasai,
menjual, membeli, menerima, menyerahkan) dan menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain. Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PMD-07/KARANGANYAR/Ep.2/2013 Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dalam perkara atas nama terdakwa : Nama Lengkap
: Rudi Cahyono bin Bambang Bintoro
Tempat lahir
: Karanganyar
Umur/ tgl lahir
: 23 tahun/11 april 2000
Jenis kelamin
: Laki-laki
Kebangsaan
: Indonesia
Tempat Tinggal
: Badranasri Rt. 02/1 Karanganyar .
Agama
: Islam
Pekerjaan
: Swasta
Pendidikan
: SLTA
Berdasarkan surat penetapan Hakim/Hakim Ketua Pengadialn Negeri Karanganyar tanggal 12 maret 2013 Nomor : 47/Pen.Pid/2013/PN.Kra. dan surat
pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa tanggal 01
maret 2013 Nomor :
TAR-560 /O.3.26 /Ep.2 /3 /2013
terdakwa
dihadapkan kedepan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :
10
PRIMAIR Bahwa ia terdakwa Rudi Cahyono binBambang Bintoro pada hari senin tanggal 25 Desember 2012 sekitar pukul 19.00 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2012 setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah dengan sengaja memberi bantuan kepada Nurisman dalam melakukan tanpa hak dan melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I yang berupa daun ganja kering kurang lebih 10 gram. SUBSIDAIR : Bahwa ia terdakwa Rudi Cahyono bin Bambang Bintoro pada hari rabu tanggal 27 desember 2012 sekitar pukul 15.30 Wib atau pada waktu tertentu dalam bulan desember 2012 bertempat di jalan Badranasri Karanganyar, atau setidaktidaknya
masih
termasuk
dalam
daerah
Hukum
Pengadilan
Negeri
Karanganyar, terdakwa telah melakukan tanpa hak dan melawan hukum, menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I berupa daun ganja kering untuk digunakan orang lain. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a undang-undang RI nomor 35 tahun 2009, yang berbunyi “Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Berdasarkan uraian dimaksud, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang yang bersangkutan :
11
MENUNTUT Supaya Majelis Hakim Pengadialan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 1.
Menyatakan terdakwa Rudi Cahyono bin Bambang Bintoro bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
sebagaimana
dalam dakwaan subsidair,
jaksa penutut umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair. 2.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Cahyono bin Babang Bintoro dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Berdasarkan uraian di atas bahwa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam memberikan tuntutan
terhadap
terdakwa
pelaku
tindak pidana
narkotika dengan terdakwa Rudi Cahyono
bin Bambang Bintoro , menurut hemat saya
belum maksimal, karena dalam surat dakwaan tersebut hanyalah dakwaan subsider saja yang dikenakan
terhadap
terdakwa.
Semestinya dakwaan
primair lah yang dapat menimbulkan efek j era bagi pelaku dan calon pelaku tindak pidana narkotika, dakwaan primair menggunakan pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009. Sebagai berikut “ Setiap orang yang tanpa menyimpan,
hak atau melawan hukum menanam, memelihara,
menguasai, dan / atau , menyediakan Narkotika Golongan I
12
dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (duabelas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah ) dan banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”. kemungkinan jika
penuntut
Namun
paling terdapat
umum melihat dari pandangan kasus-kasus
tindak pidana narkotika terdahulu berdasarkan fakta, kenyataan dan alat bukti
berserta
saksi yang ada sehingga terdakwa Rudi Cahyono
bin
Bambang Bintoro hanya terjerat dakwaan Subsidair. Dakwaan subsidair lebih ringan ancaman pidananya dari pada dakwaan primair, dakwaan subsidair memuat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI nomor 35 tahun 2009. Sebagai berikut “ Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 ( empat ) tahun”. Dari paparan kasus dan kenyataan yang ada dan kesaksian
para saksi
menguatkan dakwaan subsidair, jaksa penuntut umum membebaskan terdakwa dari dakwaan primair. F. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan mengenai pelaksanaan penuntutan terhadap tindak pidana narkotika di Kejaksaan Negeri Karanganyar, maka dapat ditarik kesimpuan sebagai berikut: 1. Pelaksanaan penuntutan
terhadap tindak
pidana
narkotika di
Kejaksaan Negeri Karanganyar sudah sesuai dengan prosedur hukum yan berlaku. Penuntutan terhadap terdakwa menyatakan terdakwa Rudi
13
2. Cahyono bin Bambang Bintoro bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memberikan narkotika golongan I untuk digunakan diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan subsidair, jaksa penutut umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi Cahyono bin Bambang Bintoro dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Hambatan-hambatan dalam penuntutan terhadap tindak pidana narkotika yaitu mengenai penyerahan berkas perkara ke Kejaksaan oleh penyidik sering tidak lengkap, maka penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan kepada penyidik disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik juga wajib segera melakukan
penyidikan yang sesuai
dengan petunjuk penuntut umum (Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP). Keterlambatan pemberitahuan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepada kejaksaan, diselesaikan dengan cara pengeluaran surat oleh kepala kejaksaan yang berisi perintah penunjukkan jaksa penuntut umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara pidana.
14
DAFTAR PUSTAKA
Ahmad Saebani Beni, 2008, Metode Penelitian, Bandung, CV Pustaka Setia Hamzah Andi, 1996, Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika Prakoso Djoko, 1985, Eksistensi Jaksa Ditengah-tengah Masyarakat, Jakarta, Balai Aksara- Yudhistira. Soedarto, 1986, Capita Selecta Hukum Pidana. Alumni, Bandung, Citra Aditya Bakti Siregar Bisma, 1983, Hukum Acara Pidana, Jakarta , Binacipta . Sasangka Hari, 2003, Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana, Bandung, Mandar Maju. Rm Suharto, 2004, Penuntutan Dalam Paktek Peradilan, Jakarta, Sinar Grafika.
Prasetyo Teguh , 2004, Sari Hukum Pidana, Yogyakarta, Mitra Prasaja Offset Harahap Yahya, 2004, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika. M Husein Harum, 1991, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Rineka Cipta, Jakarta Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Rajawali Peraturan Perundang-undangan: UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana . PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP
15
UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Bahaya Narkoba, 2009, Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum. Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.
16
