PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN SKRIPSI

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN

SKRIPSI Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian studi Strata Satu untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal

Oleh : Nama NPM Progdi

: FERI BUDIARSO : 2110500032 : Ilmu Pemerintahan

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 2015 i

PERSETUJUAN Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 dan Dampak yang Ditimbulkan” telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk dipertahankan di hadapan Sidang Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Tegal, Januari 2015 Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. H. Sana Prabowo, M.Si. NIP. 19561225 198312 1 001

Unggul Sugiharto, S.IP., M.Si. NIPY. 2104501017

ii

PENGESAHAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK DI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2012 DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN Skripsi ini telah disidangkan dihadapan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal.

Pada hari : Senin Tanggal

: 26 Januari 2015

Dewan Penguji

1.

Ketua

: Drs. H. Sana Prabowo, M.Si. NIP. 19561225 198312 1 001

2.

Sekretaris : Unggul Sugiharto, S.IP., M.Si. NIPY. 2104501017

(...............................)

3.

Anggota

(..........................….)

: Dra. Erny Rosyanti, M.Si. NIPY. 3852391959

Mengesahkan, Dekan

Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M.Si. NIP. 19630527 198803 2 001

iii

(................... ...........)

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 dan Dampak yang Ditimbulkan” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Dalam penulisan skripsi ini saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan sebagaimana mestinya. Demikian pernyataan ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi yang berkepentingan, dan saya siap menanggung segala resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam skripsi saya ini, atau adanya klaim terhadap keaslian skripsi ini.

Tegal, 20 Januari 2015 Yang membuat pernyataan,

FERI BUDIARSO NPM. 2110500032

iv

MOTTO

"Sebaik-baik manusia adalah yang kehidupannya bermanfaat bagi orang lain" (Al-Hadits)

“Untuk mendapatkan sukses, biasanya orang harus bersikap sederhana”. (Montesquieu)

v

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada : 1. Kedua orang tua tercinta. 2. Istriku tercinta yang telah memberikan dorongan serta semangat dalam studiku. 3. Putraku tersayang Johan Abdi Budi Pratama 4. Sahabatku Dodi ABS, Eko Kodok ABS, Afif ABS 5. Paklek Darsono juragan Becak Tegalan 6. Ures-ures FISIP UPS Tegal 7. Rekan-rekan senasib dan sepenanggungan yang selalu turut memberikan bantuan dan saran-sarannya

vi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 dan Dampak yang Ditimbulkan“ pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Kami menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak/Ibu yang kami hormati: 1. Prof. Dr. Wahyono, SH., M.S., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pancasakti Tegal. 2. Dra. Hj. Sri Sutjiatmi, M,Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ijin penelitian 3. Drs. H. Sana Prabowo, M.Si., selaku Pembimbing I, yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan pengarahan serta petunjuk-petunjuk yang sangat diperlukan, hingga selesainya skripsi ini. 4. Unggul Sugiharto, S.IP. M.Si., selaku Pembimbing II yang dengan rela meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dan saran-saran bagi penulis

vii

dalam penyusunan skripsi ini. 5. Semua pihak yang telah berbuat banyak memberikan dorongan dan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, sehingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga segala bantuan dan bimbingan yang telah mereka berikan menjadikan amal kebajikan dan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi dunia keilmuan dan menambah cakrawala pengetahuan tentang hukum pertanahan di negara Indonesia tercinta.

Tegal,

Januari 2015

Penulis

viii

ABSTRAK Nama : Feri Budiarso, NPM: 2110500032, Judul Skripsi: Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 dan Dampak yang Ditimbulkan. Pokok permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah deskripsi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang?; 2) Bagaimanakah dampak sosial pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang?; 3) Bagaimanakah solusi pemecahan dampak sosial pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang? Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Ingin mendeskripsikan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. 2. Untuk mengetahui dampak sosial pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. 3. Ingin mencari solusi pemecahan dampak sosial pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dan dampak yang ditimbulkan. Untuk mengumpulkan data digunakan wawancara dan angket. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Pelaksanaan Pilkades serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang meliputi sosialisasi perda, pembentukan panitia, pendaftaran calon, penjaringan dan penyaringan calon, pengundian tanda gambar, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, pengitungan suara dan penetapan calon terpilih; 2) Dampak sosial pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang meliputi kewenangan panitia pilkades, lembaga yang berwenang mengatasi sengketa pilakdes dan faktor keamanan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengatasi dampak pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang meliputi upaya penegakan aturan dan upaya sosialisasi dengan meningkatkan partispasi masyarakat di tingkat desa. Saran penulis bagi peneliti lain yang berminat berkaitan dengan penelitian ini, diharapkan dapat meneliti dampak pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak dengan variabel penelitian yang lebih luas dan sampel yang lebih banyak. Dengan demikian didapatkan suatu hasil penelitian yang akurat dan signifikan. Kata Kunci

: Pemilihan Kepala Desa Serentak, Dampak yang Ditimbulkan.

ix

ABSTRACT Name : Feri Budiarso, NPM: 2110500032, Tittle : Elections for the Village Chief Simultaneously in District Petarukan of Pemalang Regency 2012 and Impact Generated). Statement of the problems of this research are: 1) How does the description of the implementation of village elections simultaneously in District Petarukan Of Pemalang Regency ?; 2) What is the social impact of the simultaneous implementation of village elections in District Petarukan Of Pemalang Regency ?; 3) What is the solution solving social impact simultaneous implementation of village elections in District Petarukan Of Pemalang Regency? Objectives of in writing of this research are: 1. To describe the implementation of village elections simultaneously in District Petarukan of Pemalang Regency. 2. To determine the social impact of the simultaneous implementation of village elections in District Petarukan of Pemalang Regency. 3. To search for a solution solving social impact simultaneous implementation of village elections in District Petarukan of Pemalang Regency. This type of research is a descriptive study, which is to describe and analyze the implementation of village elections simultaneously in District Petarukan of Pemalang Regency and impact. To collect the data used interviews and questionnaires.. The results of this study concluded that 1) Implementation of Pilkades simultaneously in District Petarukan of Pemalang Regency include socialization regulations, the establishment of the committee, candidate registration, netting and screening candidates, draw the symbol, the campaign, voting, calculation of sound and determination of the elected candidate; 2) The social impact of the simultaneous implementation of village elections in the district include the authority Petarukan of Pemalang Regency the elections committee, the competent institution pilakdes resolve disputes and safety factors. Government efforts to address the impact of Pemalang Regency implementation of village elections simultaneously in District Petarukan of Pemalang Regency include enforcement of rules and socialization efforts to increase public participation at the village level. Suggestions writer for other researchers who are interested in related to this research, is expected to examine the impact of the implementation of village elections simultaneously with the broader research variables and sample more. Thus the results obtained an accurate and significant. Keyword

: Village Head Election Simultaneously, Impact Generated.

x

DAFTAR ISI Halaman JUDUL..........................................................................................................

i

PERSETUJUAN...........................................................................................

ii

PENGESAHAN............................................................................................

iii

SURAT PERNYATAAN..............................................................................

iv

MOTTO........................................................................................................

v

PERSEMBAHAN.........................................................................................

vi

KATA PENGANTAR..................................................................................

vii

ABSTRAK....................................................................................................

ix

ABSTRACT ...............................................................................................

x

DAFTAR ISI.................................................................................................

xi

DAFTAR TABEL........................................................................................

xiv

DAFTAR LAMPIRAN................................................................................

xv

BAB

I PENDAHULUAN........................................................................

1

A. Latar Belakang Masalah..................................................... ..

1

B. Perumusan Masalah .............................................................

9

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian............................................

9

D. Definisi Konsep....................................................................

11

E. Pokok – Pokok Penelitian ..................................................

11

F. Metode Penelitian ................................................................

12

1.

Tipe Penelitian...............................................................

12

2.

Informan ......................................................................

13

3.

Macam dan Jenis Data/Instrumen Penelitian ..............

14

4.

Teknik Pengumpulan Data............................................

15

5.

Teknik Analisis Data …………………………………

16

BAB II LANDASAN TEORI ................................................................

18

A. Pengertian Dampak ..........................................................

18

B. Pemilihan Kepala Desa Serentak ......................................

20

C. Penyelenggaraan Pilkades .................................................

26

D. Analisa Dampak Penyelenggaraan Pilkades .....................

34

xi

Halaman BAB III DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN ……………………….

43

A. Gambaran Umum Kecamatan Petarukan ..........................

43

1. Keadaan Geografis .......................................................

43

2. Keadaan Demografi (Kependudukan) .........................

44

3. Mata Pencaharian Penduduk ........................................

47

4. Keadaan Sosial Budaya.................................................

48

B. Data Pemilih Kecamatan Petarukan....................................... BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ……………… A. Identitas Informan

52 53

……………………………………….

54

B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak ……………..

55

C. Upaya Pemerintah Kabupaten Pemalang Dalam Mengatasi Dampak Sosial Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak …………………………………………………….

80

BAB V PENUTUP ……………………………………………………..

88

A. Kesimpulan…………………………………………………

88

B. Saran-Saran…………………………………………………

88

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................

90

LAMPIRAN-LAMPIRAN ………………………………………………

92

xii

DAFTAR TABEL Halaman Tabel

1 Luas Daerah Wilayah Kecamatan Petarukan .......................

44

Tabel

2 Jumlah Penduduk Dalam Kelompok Umur .........................

46

Tabel

3 Komposisi Penduduk Kecamatan Petarukan Menurut Mata Pencaharian ..........................................................................

Tabel

48

4 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kecamatan Petarukan ..........................................................

49

Tabel

5 Sarana Peribadatan di Kecamatan Petarukan ......................

50

Tabel

6 Daftar Pemilih Tetap di Kecamatan Petarukan ...................

52

Tabel

7 Distribusi Responden Menurut Umur .................................

54

Tabel

8 Distribusi Responden Menurut Agama ...............................

54

Tabel

9 Distribusi Informan Menurut Mata Pencaharian…………..

55

Tabel 10 Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan ...........

55

Tabel 11 Klasifikasi Jawaban Responden pada Indikator Sosialisasi Perda …………………………………………………….. Tabel 12 Klasifikasi

Jawaban

Responden

Pembentukan Panitia Pilkades

xiii

pada

59

Indikator

…………………………..

62

DAFTAR LAMPIRAN

1. Instrumen Penelitian 2. Kuesioner Penelitian 3. Distribusi Pengisian Kuesioner 4. Surat Permohonan Penelitian 5. Surat Keterangan Penelitian

xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Repulik Indonesia (Pasal l angka 5 Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 2005 tentang Desa). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Dengan demikian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan yang diserahkan kepada Desa untuk melaksanakan pemerintahan tertentu. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 mengatur tentang Desa, Kepala Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan di daerah kecil yaitu desa yang dipilih masyarakat secara langsung oleh penduduk desa yang

1

memenuhi persyaratan yang berlaku dengan masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan Ketentuan tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab pada rakyat desa dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati/walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) Kepala Desa wajib

memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan menyampaikan informasi kepada rakyat tentang pokok-pokok pertanggungjawabannya. Masyarakat tetap diberi peluang untuk menanyakan lebih lanjut tentang pertanggungjawabannya. Lembaga Kemasyarakatan di Desa dibentuk untuk membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat. Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipasif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Hal ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengakui penyelenggaraan

pemerintahan

desa

sebagai

penyelenggaraan

pemerintahan

dimana

desa

subsistem berhak

dari dan

sistem

memiliki

kewenangan untuk mengurus rumah tanggga desa. Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat (Sugono, 2008: 91). Mekanisme Pemilihan Kepala Desa menurut PP No.72 Tahun 2005 pada

2

Pasal 43 disebutkan bahwa: BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa. Pada Pasal 47 sampai 52 disebutkan bahwa untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan.Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan. Secara historis pemilihan kepala desa telah berjalan lama dan bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil telah dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman sikap politik partisipasi masyarakat dalam demokratisasi di tingkat desa. Timbulnya Konflik Pemilihan Kepala Desa yang berkepanjangan akibat fanatisme dan kerasnya konfrontasi pendukung calon kepala desa yang secara tatap muka saling memperjuangkan kemenangan calon masing-masing. Bahkan kadang telah melupakan nilai dari demokrasi dan melunturkan nilai etika yang selama ini tertanam dalam masyarakat desa. Konflik diawali dengan ketidakpuasan, berbagai rasa curiga atas kemenangan calon terpilih akan adanya kecurangan dan manipulasi

3

sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat, dan reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus ini cenderung berlebihan. Fanatisme kelompok penduduk saling hujat, curiga, hilangnya sikap saling menghormati dan menghargai atas keunggulan lawan adalah sikap-sikap tidak terpuji yang pada gilirannya menimbulkan konflik. Maraknya sengketa Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan kekuasaan tidak legowo menerima kekalahan dengan melakukan perbuatan tidak terpuji seperti penyelegelan kantor Desa, menjadikan pemerintahan lumpuh, dan merugikan hak-hak masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hanya karena kepentingan dan ego segelintir orang. Panitia pelaksana Pilkades adalah panitia khusus yang dibentuk oleh kepala daerah kabupaten/kota. Berbeda dengan Pemilu yang panitianya dibentuk KPUD yang secara struktural lebih netral dari pengaruh kekuasaan. Kedua, pada terpusatnya tahap pemungutan suara, dengan alasan terbatasnya dana harus mendapat perhatian, untuk menghindari tersentralnya masa akan berpotensi konflik batin dan fisik, serta menjadi faktor yang secara psikologis mengganggu pilihan yang murni berdasarkan hati nurani. Ketiga, pasca Pilkades, dan Pembuat peraturan mungkin terlalu berpikir positif bahwa nilai musyawarah dianggap masih sangat melekat dalam masyarakat desa sehingga apabila terdapat sengketa dapat diselesaikan dengan musyawarah. Meskipun anggapan demikian tidak keliru, namun seharusnya peraturan untuk menjamin kepastian hukum. Sehingga semua pihak dapat secara sadar dan menghormati proses yang benar serta mengeliminasi adanya hukum rimba (siapa yang kuat / dekat dengan orang

4

kuat dia akan menang). Hal ini nampak dari tidak jelasnya pengaturan terhadap sengketa Pilkades. Akibat tidak pastinya definisi mengenai objek sengketa, legal standing, mekanisme penyelesaian, lembaga yang berwenang, tentunya akan sangat menyulitkan penyelesaian perkaranya secara hukum. Kepastian hukum yang berarti adanya standar yang sama tersebut harus diterapkan dalam Pilkades. Mulai dari tahap awal hingga akhir. Tidak ada alasan untuk mendiskriminasikan Pilkades, karena desa merupakan bagian struktur pemerintahan yang diakui dalam hukum positif. Demikian seharusnya negara hukum yang menghormati asas equality before the law yang setiap orang tidak hanya harus berlaku sama dalam ketaatan hukum, tetapi juga harus diperlakukan sama oleh hukum itu sendiri, termasuk dalam hal ini masyarakat desa dan Pilkades mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum yang seharusnya tidak ada perbedaan perlakuan antara pilkades, pileg, dan pilpres yang prosesnya diperlukan standardisasi yang sama sehingga akan lebih mudah dalam menyelesaikan sengketa, apabila terjadi persengketaan. Jika Pilkades dikategorikan sengketa tata usaha negara karena pertama pemerintah dalam ini Camat/pejabat dari kecamatan dan/atau atas nama

pemerintah

Kabupaten/kota

dan

jajarannya

lazimnya

tidak

mengeluarkan keputusan terkait dengan hukum Tata Usaha Negara. Keputusan Bupati dalam Pilkades dikeluarkan apabila persoalan Pilkades sudah selesai. Jika Panitia pilkades digugat apabila dianggap mengeluarkan keputusan yang merugikan akan tetapi panitia ini bukan badan atau pejabat

5

negara.

Perlu

diketahui

Panitia

Pilkades

hanya

melaporkan

hasil

penyelenggaraan pilkades beserta lampirannya dan bukti penjelasan, tidak menentukan dan memutuskan hasil pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pasca pelaksanaan Pilkades serentak tahap pertama yang dilaksanakan tanggal 4 November 2012 di Kecamatan Petarukan, ada yang masih perlu dibenahi. Meskipun secara umum diakui bahwa pelaksanaan Pilkades serentak di 9 desa untuk pertama kali di Kecamatan Petarukan ini sudah cukup bagus. Namun masih dikawatirkan adanya upaya untuk menghambat bagi bakal calon kepala desa yang akan maju dalam Pilkades. Kedepan, pelaksanaan Pilkades yang juga akan dilaksanakan serentak ini diharapkan bisa lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya. Untuk pelaksanaan Pilkades serentak ini dikatakan memiliki dampak positif yang lebih banyak. Salah satu dampak Pilkades serentak sebagaimana yang terjadi di desa Blendung Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang. Ribuan massa yang tidak puas dengan hasil Pilkades, mengepung balai desa Blendung, Ulujami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Warga yang emosi mengamuk dan menyegel Kantor Balai Desa dengan kayu. Massa juga mencorat coret tembok balai desa dengan berbagai macam cat semprot. Aksi ribuan warga ini dipicu karena ketidak puasan warga atas hasil Pilkades. Warga menuding Pilkades diwarnai sejumlah kecurangan antara lain penggelembungan suara dan politik uang yang dilakukan oleh salah satu pasangan calon pemenang (http://www.lensaindonesia.com tanggal 23 Nopember 2012).

6

Demokrasi banyak segi positifnya tetapi juga banyak negatifnya, Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) lebih rentan terjadi gesekan antar warga karena semakin dekatnya hubungan emosional para peserta dan pendukung, Tahun 2012 kemarin di Kabupaten Pemalang khususnya Kecamatan Petarukan dilaksanakan secara serentak pemilihan kepala desa yang terbagi dalam 2 tahap, sisa-sisa dari demokrasi ini masih terasa kental dirasakan oleh masyarakat. Seperti yang terjadi di Desa Bulu Kecamatan Petarukan, suasana hiruk pikuk demokrasi tingkat desa ini sudah sangat jelas terasa di desa ini, saling serang pendapat dilakukan oleh pendukung calon kepala desa sehingga hal ini sangat berpengaruh pada aktiftas didesa baik didalam pemerintahan maupun didalam pelaksanaan program PNPM. Pelaksanaan program PNPM di desa Bulu tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapannya karena didalam tubuh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) terjadi perpecahan. Perpecahan tersebut diakibatkan karena didalam internal BKM terdapat perbedaan dukungan terhadap calon kades. Inilah sedikit permasalahan dampak dari pelaksanaan Pilkades secara langsung di masyarakat, hampir mayoritas terjadi di desa yang akan atau sudah melaksanakan pilkades. Konflik Pilkades yang berawal dari diadakannya Pilkades secara serentak menyisakan konflik antar kedua kubu pendukung calon kades. Terjadi aksi demo yang disertai intimidasi kepada panitia yang dilakukan oleh pendukung calon kades yang kalah. Faktor terjadinya konflik antar pendukung calon kades adalah ketidak terimaan salah satu pendukung yang

7

kalah dalam pilkades. Apalagi kekalahan itu dikarenakan oleh kehilafan panitia pilkades yaitu banyak kartu suara yang tidak sah dikarenakan banyak yang tidak bertanda tangan dan berstempel panitia. Adanya perasaan kecewa yang mendalam karena adanya perlakuan yang tidak adil kepada sesama kelompok dalam masyarakat. Hal ini nampak pada perhitungan suara, sehingga merugikan salah satu kelompok calon kadesa dan pendukungnya. Dampak yang diakibatkan oleh Pemilihan Kepala Desa, pasca penghitungan suara, pihak yang kalah melakukan protes dan mengintimidasi panitia. Akibatnya, Panitia Pilkades memberikan pernyataan bahwa, tidak sahnya kartu suara tersebut bukan karena kesalahan pemilih dalam mencoblos, akan tetapi karena disebabkan kekilafan panitia. Hasilnya, para pendukung tidak terima, mereka menuduh telah terjadi konspirasi antara panitia dan pihak yang menang. Balai Desa disegel oleh para pendukung, akibatnya roda pemerintahan tidak berjalan; para pengurus PKK mengundurkan diri sebagai bentuk protes terhadap pemerintahan tepilih; massa pendukung melakukan demo, hal ini disebabkan kebijakan yang diambil kepala desa yang menjabat sekarang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini mengambil judul “Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 dan Dampak yang Ditimbulkan".

8

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 1.

Bagaimanakah deskripsi pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang?

2.

Bagaimanakah dampak sosial pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang?

3.

Bagaimanakah solusi pemecahan dampak sosial pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.

Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin dicapai melalui hasil penelitian ini adalah a.

Ingin mendeskripsikan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

b.

Untuk mengetahui dampak sosial pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

c.

Ingin mencari solusi pemecahan dampak sosial pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

2.

Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

9

a.

Manfaat Teoritis Sebagai sarana mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan penulis terhadap teori-teori yang berlaku, kaitannya dengan dampak sosial pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang

b.

Manfaat Praktis 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemilihan kepala desa. 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah pengetahuan di bidang pemerintahan dalam masalah pelaksanaan pemilihan kepala desa. 3) Secara akademis hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan kepustakaan dan sebagai pengembangan terhadap ilmu sosial dan politik. 4) Bagi penulis, salah satu bentuk pembelajaran teoritis dan praktis yang dapat bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan dalam pendidikan politik khususnya untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis menjadi pemilih yang cerdas.

D. Definisi Konsep Konsep merupakan unsur penelitian yang penting dan merupakan definisi yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan secara abstrak mengenai suatu fenomena (Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2009: 17).

10

Konsep juga merupakan definisi dari apa yang perlu diamati, konsep menentukan antara variabel mana kita ingin menentukan adanya hubungan empiris (Merton dalam Koentjaraningrat, 1991: 21). Agar tidak menimbulkan kekaburan pengertian, kiranya perlu ditegaskan batasan mengenai konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian, adapun konsep-konsep ini adalah motivasi yang kompleks di dalam suatu organisme yang mengarahkan tingkah laku terhadap suatu tujuan atau perangsang yang meliputi: 1.

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

2.

Dampak sosial yang ditimbulkan Dampak sosial yang timbul di masyarakat akibat adanya pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

E. Pokok – Pokok Penelitian Pokok-pokok penelitian merupakan penjabaran operasionalisasi konsep dalam penelitian. Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi (2009:

46)

opesionalisasi

konsep

adalah

unsur

penelitian

yang

memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini:

11

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak 2. Dampak sosial yang ditimbulkan

F. Metode Penelitian Menurut Ali, (1995: 1028) “Metode adalah suatu yang teratur dan terpikir baik -baik untuk mencapai tujuan atau tatcara yang tersistem untuk memudahkan pelaksana suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Penelitian merupakn suatu proses dan sesuai rangkaian usaha yang dilakukan secar sistematis guna mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan – pertanyaan tertentu”. Ndraha, (1997: 65) menyatakan metode penelitian adalah “metodologi yang digunakan untuk program dan kegiatan penelitian. Mengingat terdapat aneka ragam sasaran kajian dan masalah peneliotian, metode sebagai jalan, alat, cara dan pendekatanya pun bermacam – macam. Jadi pada dasarnya metode penelitian adalah suatu ilmu tentang metode – metode ilmiah sebagai cari kerja yang digunakan dalam kegiatan penelitian untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu peristiwa atau pengetahuan”. 1.

Tipe Penelitian Menurut Koentjaraningrat (1997: 24) tipe penelitian berdasarkan tujuanya dibagi menjadi tiga yaitu : a. Penelitian yang bersifat menjelajah, bertujuan untuk meperdalam pengertian mengenai suatu gejala tertentu atau mendapatkan ide – ide baru mengenai gejala itu dengan maksud untuk merumuskan masalah secar terperinci atau untuk mengembangkan hipotesa.

12

b. Penelitian bersifat deskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, gejal atau kelompok tertentu atau menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. c. Penelitian yang bersifat menerangkan, bertujuan menguji hipotesa. Hipotesa tentang adanya hubungan sebab-akibat antara berbagai variabel yang akan diteliti. Dalam hal ini dengan sendirinya sudah ada hipotesis. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah tipe penelitian “deskriptif”, karena penulis ingin mendriskripsikan dan menganalisa pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dan dampak yang ditimbulkan.

2.

Informan Pengertian informan adalah orang yang dianggap mengetahui dengan baik terhadap masalah yang diteliti dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti. Menurut HB Sutopo (2002:50) “Dalam penelitian kualitatif posisi nara sumber sangat penting, sebagai individu

yang

sangat

penting”.

Informan

merupakan

tumpuan

pengumpulan data bagi peneliti dalam mengungkap permasalahan penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah: a. Kasie Pemerintahan Kecamatan Petarukan b. Anggota Polsek Petarukan c. Sekretaris Desa Iser d. Sekretaris Desa Loning e. Sekretaris Desa Kalirandu

13

3.

Macam dan Jenis Data/Instrumen Penelitian Untuk mengetahui dari mana data di peroleh, maka perlu ditentukan sumber data penelitian sesuai dengan tujuan diadakannya penelitian ini, maka sumber data yang diperoleh sebagai bahan analisa dapat dikelompokkan menjadi: a. Data Primer Data yang didapatkan secara langsung dari orang-orang yang informan yang mengetahui pokok permasalahan atau obyek penelitian ini. Data primer dalam penelitian ini adalah Camat Petarukan, Sekretaris Kecamatan dan Perangkat Desa di Kecamatan Petarukan. . b. Data Sekunder Data yang diperoleh dari bahan-bahan dokumentasi seperti buku, jurnal, koran, majalah ilmiah, monografi dan lain-lain. Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan pemilihan kepala desa. c. Data Diskrit Data yang diperoleh dari hasil menghitung atau membilang. Data diskrit dalam penelitian ini adalah mengetahui jumlah desa dan jumlah perangkat desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. d. Data Kontinum Data yang diperoleh dari hasil pengukuran. Data kontinum dalam penelitian ini adalah mengetahui peringkat satu, dua dan tiga dalam Pemilihan kepala desa yang mendapatkan suara.

14

4.

Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data yang mendekati kebenaran, dalam hal ini penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data, antara lain: a.

Wawancara Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang memberikan mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan langsung dengan para responden, dan mengubah, memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, dengan tujuan untuk memperoleh data tertentu sebagai pelengkap data. Wawancara dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh informasi suatu peristiwa, situasi dan keadaan tertentu tentang dampak sosial pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.

b. Observasi Observasi atau yang disebut pula pengamatan, meliputi kegiatan

pemuatan

perhatian

terhadap

suatu

obyek

dengan

menggunakan seluruh alat indra. Jadi mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, perba dan pengecap. (Arikunto, 2010: 133). Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan sistematis terdapat gejala-gejala yang diteliti. Pengamatan dalam penelitian ini adalah pengamatan terlihat

15

(participant observation), pengamat menjadi bagian dari konteks sosial yang sedang diamati. Selama kehadiran pengamat tidak mengubah situasi sosial yang ada (Ronny Hanitijo, 1988: 55). Jadi pengamatan dalam penelitian ini dilakukan terhadap pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Dengan pengamatan yang mendalam nantinya dapat dilakukan pengkajian yang mendalam mengenai dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan pilkades secara serentak di di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. c. Kepustakaan Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari buku–buku ilmiah, majalah, brosur, laporan yang terkait dengan bahasan dan permasalahan guna menganalisa data kuantitatif maupun kualitatif.

5.

Teknik Analisa Data Analisa data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpresentasikan, yaitu dalam bentuk penyajian tabel dan prosentasenya. Untuk memudahkan proses analisa data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah: a. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu wawancara, angket, dokumen, data statistik dan sebagainya. b. Mengadakan reduksi data, membuat rangkuman yang inti prosesproses dan pernyataan yang perlu dijaga.

16

c. Menyajikan data dalam bentuk tabel dan prosentasenya. d. Menyimpulkan data dari hasil tabel dan prosentase. Untuk melakukan interprestasi dan inferensi data dilakukan dengan cara: a. Interprestasi secara terbatas karena peneliti hanya melakukan interprestasi atas data dan hubungan yang ada dalam penelitian. b. Peneliti mencoba mencari pengertian yang lebih luas tentang hasilhasil yang didapatkan dari analisa. Hal ini dilakukan oleh peneliti dengan membandingkan hasil analisanya dengan kesimpulan peneliti lain dan menghubungkan kembali interprestasinya dengan teori yang ada.

17

BAB II LANDASAN TEORI

Teori merupakan pola pikir yang digunakan sebagai sumber untuk memecahkan

masalah.

Sebelum

melangkah

lebih

lanjut

peneliti

akan

mengemukakan terlebih dahulu beberapa pengertian teori. Teori menurut Sugiyono (2004:43) adalah penjelasan sistematis tentang suatu fakta dan atau hukum yang berhubungan dengan aspek kehidupan. Teori juga diartikan kumpulan dari konsep, prinsip, definisi, proposisi yang terintegrasi, yang menyajikan pandangan sistematis tentang suatu fenomena dengan fokus hubungan antar variabel untuk menjelaskan suatu fenomena. Menurut Arikunto (2006:30) teori adalah ungkapan kausal yang logis diantara berbagai gejala atau perubahan (variabel) dalam bidang tertentu, sehingga dapat digunakan sebagai kerangka pikir dalam memahami serta mengenal permasalahan yang timbul dalam bidang tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, maka landasan teori yang perlu dikemukakan adalah sebagai berikut:

A. Pengertian Dampak Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif. Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruh (Sugono,

18

2008: 313). Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak juga bisa merupakan proses lanjutan dari sebuah pelaksanaan pengawasan internal. Seorang pemimpin yang handal sudah selayaknya bisa memprediksi jenis dampak yang akan terjadi atas sebuah keputusan yang akan diambil. Dari penjabaran di atas maka dapat membagi dampak ke dalam dua pengertian yaitu: 1.

Pengertian Dampak Positif Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik. positif adalah suasana jiwa yang mengutamakan kegiatan kreatif daripada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Positif adalah keadaan jiwa seseorang yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi pada dirinya supaya tidak membelokkan fokus mental seseorang pada yang negatif. Bagi orang yang berpikiran positif mengetahui bahwa dirinya sudah berpikir buruk maka ia akan segera memulihkan dirinya.Jadi dapat disimpulkan

19

pengertian

dampak

positifadalah

keinginan

untuk

membujuk,

meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang baik. 2.

Pengertian Dampak Negatif Dalam kamus besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif. Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Jadi dapat disimpulkan pengertian dampak negatif adalah keinginan

untuk membujuk, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya yang buruk dan menimbulkan akibat tertentu.

B. Pemilihan Kepala Desa Serentak Pemilihan Kepala Desa serentak adalah pemungutan suara dalam pemilihan kepala desa pada beberapa desa yang dilaksanakan dalam waktu yang sama (Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa Pasal 1 angka 16).

20

Pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Pemalang, adanya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, dari pola penyeragaman kearah keberagaman, otoriter menjadi demokratis, sub ordinasi antar pemerintahan menjadi mitra sejajar, kebijakan yang terpusat menjadi kebijakan yang terdesentralistik, perencaan dari atas (top down) menjadi perencaaan dari bawah (buttom up), sesuai karakteristik daerah dan karakteristik desa. Perubahan kebijakan tersebut berlangsung begitu cepat, di Desa di bentuk sebuah Lembaga baru yakni Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai “parlemen desa” yang diharapkan dapat mendorong checks and balance dalam struktur pemerintahan desa. Berangkat dari paradigma tersebut di atas, maka sudah selayaknya Kabupaten Pemalang merumuskan kebijakan pengaturan tentang desa, khususnya dalam Pemilihan Kepala Desa. Hal ini penting untuk dilaksanakan mengingat; (1) bahwa secara politik hukum, lahirnya peraturan daerah tentang Pemilihan Kepala Desa akan menegaskan eksistensi Kabupaten Pemalang sebagai Kabupaten yang memiliki kewenangan penuh dalam pengaturan mengenai desa. (2) bahwa tuntutan dinamika politik desa dengan perkembangannya saat ini memerlukan sarana dan instrument hukum yang memadai untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial budaya. Pola perubahan ekonomi, hukum, sosial-politik dan budaya seiring dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut

tersedianya

sarana

dan

prasarana

hukum

yang

dapat

mengkosntruksi perubahan nilai, norma, situasi dan kondisi perubahan kearah

21

keteraturan sosial yang lebih konstruktif untuk pembangunan daerah, khususnya desa. Oleh karena itu, Pemilihan Kepala Desa bukan hanya sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat semata, melainkan sebagai instrumen untuk melahirkan demokrasi yang mampu mendorong lahirnya proses percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar. Kecenderungan politik sebagai panglima dewasa ini disatu sisi telah mendorong meningkatnya partisipasi politik masyarakat, namun disisi lain, keterpurukan ekonomi dan hukum dewasa ini melahirkan pula berbagai gejolak sosial, khususnya dalam pemilihan Kepala Desa. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat, tanpa dibarengi dengan peningkatan kesadaran hukum, hanya akan melahirkan partisipasi politik semu. Karena itu, kehadiran peraturan daerah tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pemalang diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen yang dapat mendorong adanya kesadaran politik dan hukum masyarakat. (3) bahwa Keputusan Bupati Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 yang selama ini dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala desa serentak. Tahap-tahap pelaksanaan pemilihan kepala desa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 meliputi: 1.

Tahap pendaftaran pemilih Panitia pemilihan menetapkan daftar pemilih tetap

2.

Tahap penjaringan bakal calon

22

a.

Panitia pemilihan mengadakan pendaftaran bakal calon kepala desa

b.

Panitia pemilihan menerima berkas pencalonan bakal calon selama waktu pendaftaran calon

c. 3.

Panitia pemilihan melakukan pengecekan berkas pencalonan

Tahap penyaringan bakal calon a.

Panitia pemilihan melakukan penelitian berkas pencalonan yang sudah lengkap, setelah pendaftaran ditutup

b.

Panitia pemilihan mengadakan seleksi penyaringan melalui ujian tertulis

4.

Penyampaian Visi dan Misi Sebelum mengikuti tahapan pemilihan suara, calon kepala desa wajib menyampaikan visi dan misi calon

5.

Pengundian tanda gambar a.

Panitia pemilihan mengumumkan calon yang berhak dipilih berdasarkan keputusan BPD

b.

Paniti pemilihan melakukan undian nomor tanda gambar atau nomor urut tanda gambar atau nomor urut tempat duduk calon

c.

Pengundian tanda gambar atau nomor urut tempat duduk dilaksanakan paling lama 1 (satu) hari menjelang pemungutan suara

6.

Pelaksanaan kampanye a.

Calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat desa

b.

Kampanye dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan

23

pemungutan suara 7.

Pelaksanaan pemungutan suara Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan waktu dan tempat pemungutan suara dengan keputusan panitia pemilihan.

8.

Penghitungan suara Panitia pemilihan segera melaksanakan penghitungan suara disaksikan calon atau saksi.

9.

Hasil pemungutan suara Panitia pemilihan wajib melaporkan hasil pemungutan suara kepada BPD paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara

10. Penetapan calon terpilih Calon yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh jumlah dukungan suara terbanyak. 11. Pengesahan calon kepala desa terpilih Bupati mengesahkan calon kepala desa terpilih setelah meneliti berkas usulan dan berkas pencalonan calon kepala desa terpilih telah lengkap dan sah sesuai ketentuan. 12. Pelantikan kepala desa Bupati melantik calon kepala desa terpilih paling lama 30 hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan. Pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) secara serentak, mendapat perhatian cukup besar dari jajaran Polres Pemalang. Bahkan,

24

sejumlah pihak menyebut Pilkades serentak berpotensi menimbulkan gejolak ditengah masyarakat Kabupaten Pemalang khususnya Kecamatan Petarukan. Tahapan Pilkades telah dilaksanaka,. sedangkan pengendalian pelaksanaan Pilkades dilakukan pihak kecamatan. Evaluasi meliputi pemenuhan persyaratan pencalonan dan kelengkapan administrasi penjaringan bakal calon kepala desa. Konflik pilkades pada dasarnya adalah pertentangan. Adanya pertentangan tentunya dilatarbelakangi oleh perebutan sesuatu yang dianggap sangat penting, dan melibatkan beberapa orang atau kelompok yang bertentang. Seperti halnya pendapat dari para ahli yang menanggapi dan melihat kehadiran konflik ditengah-tengah masyarakat. Kata konflik tersebut mengacu kepada perkelahian, perlawanan dan pertentangan dimana dua orang atau

kelompok

berusaha

menyingkirkan

pihak

lain

dengan

jalan

menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya (Hendropuspito, 1989: 240). Hal senada disampaikan oleh Coser (dalam Suparlan, 1999) yang mana pengertian konflik adalah perjuangan antar individu atau kelompok untuk memenangkan sesuatu tujuan yang sama-sama ingin mereka capai. Dimana kekalahan dan kehancuran dipihak lawan, merupakan tujuan utama yang ingin mereka capai. Dengan demikian konflik ibarat sebuah permainan. Timbulnya konflik adalah adanya pihak tertentu yang terlibat dalam konflik bukan untuk mencapai suatu tujuan melainkan untuk menikmati konflik itu sendiri. Maka inti dari konflik itu adalah menyangkut masalah perbedaan dan pertentangan antar individu yang akhirnya merebak menjadi konflik sosial.

25

Berbeda dengan persaingan atau kompetisi, dimana tujuan utama adalah pencapaian kemenangan melalui keunggulan prestasi dari yang bersaing, maka dalam konflik tujuannya adalah penghancuran pihak lawan sehingga seringkali tujuan untuk memenangkan sesuatu yang ingin dicapai menjadi tidak sepenting keinginan untuk menghancurkan pihak lawan. konflik sosial yang merupakan perluasan dari konflik individual, biasanya terwujud dalam bentuk konflik fisik atau perang antar dua kelompok atau lebih, yang biasanya selalu terjadi dalam keadaan berulang. Dalam penyelenggaraan Pilkades secara serentak di Kecamatan Petarukan termasuk dalam kategori rawan dan perlu mendapat perhatian khusus. Kerawanan tersebut dilihat dari jumlah TPS dalam satu desa, dikarenakan kondisi geografis desa yang tidak memungkinkan, jika pemilihan hanya dilakukan di 1 TPS saja. Kemudian jumlah calon, dan indikasi adanya persaingan yang tidak sehat antara calon dalam Pilkades, serta jumlah pemilih.

C. Penyelenggaraan Pilkades Penyelenggaraan Pilkades merupakan bagian integral dari keseluruhan proses penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai PP 72 Tahun 2005 tentang Desa. Dengan kondisi ini maka Pilkades pada satu sisi dapat dipandang sebuah sistem demokrasi di tingkat desa yang sifatnya masih tradisional yang dibentuk oleh sejarah dan tradisi yang ada yang sifatnya turun temurun yang di legalkan oleh PP tersebut. penyelenggaraan Pilkades merupakan urusan demokrasi publik di desa tetapi pada sisi yang lain pemerintahan desa adalah

26

juga merupakan sub sistem yang membentuk sistem pemerintahan yang ada di atasnya. Implikasinya, ada sejumlah permasalahan yang memang dapat diselesaikan cukup dalam lingkup desa yang bersangkutan tetapi juga terdapat sejumlah permasalahan pemerintahan yang tetap harus diselesaikan secara vertikal

pada

tingkat

pemerintahan

di

atasnya.

Secara

yuridis,

penyelenggaraan Pilkades mengikuti peraturan perundangan yang berlaku baik yang mempunyai jangkauan nasional maupun yang khusus menjangkau lingkup domestik / lokal. Berbagai peraturan tersebut dapat disebut antara lain seperti UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, PP 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan berbagai peraturan yang berlaku sebagai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang di atur oleh Mendagri, meski sampai sekarang belum semua perangkat peraturan mempunyai petunjuk operasional yang memadai. Banyak implementasi Pilkades, tidak menampakkan hasil yang memuaskan sebagaimana diharapkan karena memang perangkat yang lebih operasional dan teknis belum tersedia, sehingga ini memberikan pengaruh yang tidak sedikit terhadap bagaimana proses administrasi pemerintahan desa dijalankan. Yang muncul adalah multiintepretasi dan tindakan untuk merespon keadaan tersebut, yang sayangnya tidak selalu berdampak positif bagi terselenggaranya pilkades yang efektif, efisien, berhasil dan berdaya guna.

27

Dari tiga hal yang menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini (institusi / struktur, fungsi dan prosedur pilkades) menunjukkan keadaan yang memang mengalami beberapa permasalahan dalam implementasinya. Institusi banyak mengalami permasalahan dengan pola pengawasan pilkades, pelaksanaan fungsi dan peran pemerintahan berdasarkan struktur organisasi pemerintahan, job description dari masing-masing instrumen yang ada pada masing-masing posisi yang ada pada struktur organisasi. Fungsi pengawasan dalam Pilkdes banyak mengalami masalah berkaitan dengan proses pelaksanaan pilkades itu sendiri karena kegiatankegiatan

operasional

saat

pilkades

dilaksanakan

ternyata

prosedur

penghitungan, tempat penyelenggaraan pilkades yang masih terpusat di kantor desa banyak mengalami masalah karena faktanya banyak terjadi mobilisasi dan penjemputan pemilih oleh calon Kades yang melibatkan tokoh dan pendukungnya sehingga berpotensi adanya jual beli suara dan berbagai transaksi lainnya. 1.

Aspek Institusional Identifikasi persoalan dari sisi institusional, akan terkait dengan Struktur organisasi desa sebagaimana diatur dalam PP 72 Tahun 2005 tentang Desa, kemudian juga menyangkut bekerjanya perangkat desa, interaksi kelembagaan internal pemerintah desa, maupun hubungan Pemerintah Desa dengan Badan Perwakilan Desa, bahkan interaksi antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah kecamatan pada saat pilkdes masih sering mengalami berbagai permasalahan yang kadang tidak sederhana

28

penyelesaiannya. Pada bagian keempat PP 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebutkan bahwa pemilihan Kepala Desa dalam Pasal 43 ayat (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. Ayat (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa. Terkait hak pilih masyarakat desa di atur dalam pasal 45 yang menyebutkan bahwa Penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih. Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Panitia pemilihan melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan peinungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD. Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan. Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan. Dari Peraturan pemerintah ini terkait institusi pelaksana memang cukup lengkap tetapi mekanisme pembentukan panitia pemilihan,

29

susunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pemilihan, persyaratan

dan

alat

pembuktiannya,

penjaringan

bakal

calon,

penyaringan bakal calon, penetapan calon berhak dipilih, sanksi pelanggaran, mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah harus di atur dalam Perda ataupun Peraturan kepala Daerah sehingga kalau derivasinya yang berupa Perda atau Perkada belum ada tentu akan banyak mengalami kendala dalam implementasinya. Perlu pemikiran bahwa panitia pelaksana Pilkades adalah panitia khusus yang dibentuk oleh kepala daerah kabupaten/ kota. Tentunya hal ini berbeda dengan Pemilu yang panitianya dibentuk KPUD yang secara struktural lebih netral dari pengaruh kekuasaan. Selain itu akan lebih efisien dan efektif mengingat pengalaman dan profesionalisme KPUD dalam menyelenggarakan Pemilu dengan panitia pelaksananya hingga tingkat desa bahkan dibawahnya (TPS). 2.

Aspek Fungsional Sementara dari sisi fungsional, masalah yang ada adalah: factor Sumber Daya Aparatur (SDM) pemerintahan desa yang membawa pengaruh pada kemampuan melakukan intepretasi atau menterjemahkan makna dan kandungan Peraturan Pemerintah tersebut. Tidak sedikit aparat yang tidak menguasai dan memahami substansi dari Peraturan Pemerintah tersebut. Padahal di sisi lain Peraturan ini merupakan landasan dasar dan substantif pilkades karena menyangkut mekanisme dsb.

30

Proses sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan Pemerintah Daerah terhadap beberapa desa yang akan melakukan Pilkades dianggap sangat minim, bahkan pemerintahan desa sama sekali tidak dilibatkan dalam menyusun formula peraturan tersebut. Akibatnya ada beberapa hal yang kemudian dalam pelaksanaanya bukan menyelesaikan masalah justru menimbulkan kebingungankebingungan baru bagi Pemerintah Desa. Misalnya job deskripsi yang tidak ada. Secara substantif, materi kebijakan PP 72 Tahun 2005 tentang Desa juga tidak sepenuhnya mampu menjawab permasalahan yang ada di pemerintah desa, seperti tidak termuatnya pola pembagian dan deskripsi kerja pada masing-masing proses pilkades yang ada pada struktur secara detail, jelas dan lengkap. Struktur yang ada harus tetap disertai oleh deskripsi kerja yang jelas. 3.

Aspek Prosedural Dari sisi prosedural, tidak optimalnya perangkat PP 72 Tahun 2005 tentang Desa secara keseluruhan masih belum dapat menjangkau aspek-aspek yang bersifat lebih teknis dan operasional dalam penyelenggaraan pilkades. Sehingga dalam beberapa kasus menunjukkan desa mengambil langkah inisiatif sendiri. Namun demikian, langkah inisiatif ini juga tidak selalu mulus berhasil dalam mengatasi masalah karena berbagai kendala seperti dana operasional. Dalam kontek yang lebih luas, masalah yang dihadapi oleh beberapa desa dalam menyelenggarkan administrasi pilkades adalah relatif sama yaitu bahwa

31

tidak adanya kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis operasional yang mampu menerjemahkan pelaksanaan operasional di tingkat TPS sementara yang dijadikan dasar hanya Undang-undang yang bersifat nasionmal.

Sebagai

akibatnya

aparat

pemerintah

desa

merasa

kebingungan dengan kebijakan yang harus mereka jadikan acuan untuk melaksanakan pilkades. Dari

sini

sebenarnya

langkah

Pemerintah

daerah

harus

mengeluarkan Perda tentang desa sebagai langkah kebijakan yang menderivasi peraturan perundangan yang ada. Persoalannya ketika kebijakan ini (Perda) ternyata sifatnya tidak mampu menjangkau persoalan-persoalan yang lebih teknis dalam hal kegiatan administrasi dalam pilkades, pembuatan kartu suara, sementara tidak satupun kebijakan yang berbicara soal kartu suara dalam pilkades. Akhirnya satusatunya kebijakan yang dipakai acuan oleh desa adalah tetap PP 72 Tahun 2005 tentang Desa. Aspek kegiatan yang bersifat operasional yang dimaksud di sini adalah kegiatan-kegiatan rutin yang dikerjakan setiap hari atau setiap saat begitu ada proses permohonan calon Kades, untuk dicatat sebagai data dan informasi sebelum diproses lebih lanjut. Pencatatan data dan informasi tersebut memberikan petunjuk secara keseluruhan mengenai segala hal yang berkaitan aktivitas kepemerintahan terutama pelayanan pada masyarakat. Aktivitas ini disebut dengan registrasi desa yang dicatatkan dalam buku-buku register. Tetapi pada kenyataannya tidak ada

32

satu acuan yang baru dalam membuat register desa. Fakta yang ditemukan di atas menunjukkan bahwa implementasi berbagai peraturan perundangan memiliki daya jangkau nasional (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah) dan tidak berdaya jangkau lokal (Peraturan Daerah) sehingga masih banyak yang menghadapi sejumlah persoalan yang menyebabkan maksud dan tujuan kebijakan itu sendiri tidak dapat terwujud ataupun tidak tercapai. Bahkan dari perangkat kebijakan itu sendiri memiliki potensi untuk menciptakan kondisi-kondisi yang justru menimbulkan masalah yang baru bagi penyelenggaraan administrasi pilkades. Persoalan di atas akan bertambah ketika aparatur yang di drop dari Kabupaten tidak menguasai kontekstual dan kompetensi substansial persoalan dari pilkades yang dipegangnya. Contoh Jabatan kepala Seksi pemerintahan desa di jabat oleh seseorang yang tidak menguasai budaya setempat, karakteristik lokal yang bersangkutan. Persoalan lain yang juga muncul adalah Job deskripsi yang ada antar Kepala Seksi seringkali terjadi kerancuan dengan kegiatan yang dilakukan oleh staf dari Sekretaris Desa. Pelimpahan wewenang kepada Sekretaris Desa ketika Kades sedang mencalonkan Kades yang ke dua kali dalam memberikan pelayanan secara langsung pada masyarakat, juga menimbulkan pertanyaan sementara di sisi lain hubungan yang terjadi diantara Sekretaris Desa dengan Kepala Seksi adalah hubungan koordinatif. Lalu

33

bagaimana ketika sekretaris memberi instruksi kepada para Kepala Seksi dalam Pilkades, tentunya ini akan menjadikan persoalan sekecil apapun itu kalau memang belum diatur. Terkait dengan persoalan yuridis ada beberapa hal penting untuk diperhatikan dalam proses pelaksanan Pilkades. Pada tahap pra pemungutan suara. Di dalam UU Pemerintahan Daerah hanya disebutkan bahwa Pilkades diatur dengan Perda. Secara teknis yuridis, kata “dengan” harus ditafsirkan bahwa pengaturan mengenai Pilkades harus dengan Perda dan tidak dilimpahkan lagi ke bentuk peraturan lain lagi. Berbeda dengan kata “berdasarkan” yang secara bebas pengaturannya dapat didelegasikan dengan peraturan lainnya.

D. Analisa Dampak Penyelenggaraan Pilkades Otonomi daerah, setidaknya membuka peluang terbukanya saluransaluran politik masyarakat yang selama ini dihilangkan. Pelaksanaan otonomi daerah harus mempunyai makna pemberdayaan masyarakat dalam aspek ekonomi (akses terhadap sumberdaya produktif utamanya lahan) politik (sistem pengambilan keputusan) dan sosial (kelembagaan masyarakat) hingga pada tingkat desa, serta aspek lingkungan (sustainability). Desentralisasi dapat dimaknai sebagai sesuatu yang menawarkan kesadaran pada kita bahwa ke depan, pembangunan harus dijiwai dan mengakomodasi nilai-nilai lokal, kultural dan historis masyarakat setempat ke dalam bentuk partisipasi seluasluasnya.

34

Paralel dengan semangat ideal desentralisasi tersebut, ide tentang pembaharuan desa menemukan signifikansinya pada perbaikan kehidupan desa. Pembaharuan desa dilakukan untuk mengawal perubahan relasi ekonomi politik desa secara internal maupun eksternal yang memiliki tatanan kehidupan baru yang demokratis, mandiri dan adil. Dengan demikian, pembaharuan desa hendak melakukan konfrontasi terhadap ketimpangan ekonomi politik desa maupun krisis sosial di desa. Pembaharuan desa juga dilakukan dalam upaya mendorong masyarakat belajar secara kritis untuk mengenali faktor-faktor yang mempengaruhi hidup mereka, menempa kapasitas, membangkitkan potensi dan kekuatan lokal serta mengembangkan modal sosial, yang semua ini menjadi basis bagi demokrasi dan otonomi desa. Pilkades, seperti hajatan demokrasi yang lain sebenarnya juga membuka jalan bagi pembaharuan desa. Hasil Pilkades, sesungguhnya jabatan politis yang kuat legitimasinya dan berdaulat. Dengan kekuasaannya Kades mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan peraturan (Perdes) dengan persetujuan BPD. Semacam kontrak politik, masyarakat pedesaan juga bisa memanfaatkan momentum Pilkades untuk mencari sosok Kepala Desa yang penuh komitmen untuk pembaharuan desa, daripada terus menerus dibohongi janji-janji semu politik uang Berdasarkn uraian di atas, maka Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak langsung terjadi di beberapa desa. Salah satunya adalah terjadinya friksi-friksi di kalangan tokoh masyarakat. Salah satu sebab dari perpecahan ini dikarenakan, salah satunya, belum adanya kedewasaan dan kesadaran

35

politik yang mapan di kalangan tokoh masyarakat, sehingga mereka mudah terpecah belah dan saling bermusuhan. Kalau ini tidak segera ditanggapi dengan serius, ini bisa menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat mendatang. Bisa jadi, konflik yang sekarang terjadi di beberapa desa akan mengarah pada kekerasan. Meski kemungkinan terburuk bisa terjadi, namun saya masih yakin dan berharap ke depan masyarakat akan semakin arif dalam menganggapi politik yang semakin terbuka, karena masyarakat tidak mempunyai karakter barbar seperti terjadi di berbagai daerah di penjuru tanah air ini. Ironisnya, konflik-konflik yang terjadi di masyarakat digerakkan dan didorong oleh tokoh-tokoh berpengaruh seperti kyai. Hal ini menjadi ironis karena kyai menenpati posisi teratas dalam strata masyarakat. Jika para kyai masih terus ikut dalam arus dukung mendukung dalam politik, posisi kyai di masa depan akan menjadi taruhan. Karena dengan ikut pada arena yang penuh intrik ini, posisi kyai tidak akan lagi dihargai. Dampak yang lebih luas, dengan munculnya “para preman” yang memimpin sebagai kepala desa, konfigurasi kultural masyarakat akan bergeser. Kalau dulu kyai sangat berpengaruh, bisa jadi pada masa mendatang preman akan menjadi tokoh terdepan yang akan mengendalikan kehidupan di masyarakat. Terjunnya para kyai ke arena politik sebenarnya sah-sah saja. Namun jika tidak disertai dengan kesadaran politik yang mapan akan menjadi riskan. Bisa jadi akan berbahaya terhadap kedudukannya sebagai tokoh yang dihormati masyarakat.

36

Dampak negatif Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) langsung terjadi di beberapa desa. Salah satunya adalah terjadinya friksi-friksi di kalangan tokoh masyarakat. Salah satu sebab dari perpecahan ini dikarenakan, salah satunya, belum adanya kedewasaan dan kesadaran politik yang mapan di kalangan tokoh masyarakat, sehingga mereka mudah terpecah belah dan saling bermusuhan. Kalau ini tidak segera ditanggapi dengan serius, ini bisa menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat mendatang. Bisa jadi, konflik yang sekarang terjadi di beberapa desa akan mengarah pada kekerasan. Meski kemungkinan terburuk bisa terjadi, namun saya masih yakin dan berharap ke depan masyarakat akan semakin arif dalam menganggapi politik yang semakin terbuka, karena masyarakat tidak mempunyai karakter barbar seperti terjadi di berbagai daerah di penjuru tanah air ini. Ironisnya, konflik-konflik yang terjadi di masyarakat digerakkan dan didorong oleh tokoh-tokoh berpengaruh seperti kyai. Hal ini menjadi ironis karena kyai menenpati posisi teratas dalam strata masyarakat. Jika para kyai masih terus ikut dalam arus dukung mendukung dalam politik, posisi kyai di masa depan akan menjadi taruhan. Karena dengan ikut pada arena yang penuh intrik ini, posisi kyai tidak akan lagi dihargai. Dampak yang lebih luas, dengan munculnya “para preman” yang memimpin sebagai kepala desa, konfigurasi kultural masyarakat akan bergeser. Kalau dulu kyai sangat berpengaruh, bisa jadi pada masa mendatang preman akan menjadi tokoh terdepan yang akan mengendalikan kehidupan di masyarakat. Terjunnya para kyai ke arena politik sebenarnya sah-sah saja. Namun jika

37

tidak disertai dengan kesadaran politik yang mapan akan menjadi riskan. Bisa jadi akan berbahaya terhadap kedudukannya sebagai tokoh yang dihormati masyarakat. Sosial ekonomi dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, antara lain dalam sandang, pangan, kerumahan, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Pemenuhan kebutuhan yang dimaksud berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Kehidupan sosial ekonomi harus dipandang sebagai sistem sosial, yaitu satu ke seluruh bagian-bagian atau unsur-unsur yang saling berhubungan dalam satu kesatuan. Kehidupan sosial adalah kehidupan bersama manusia atau kesatuan manusia yang hidup dalam pergaulan. Interaksi ini pertama terjadi pada keluarga ada terjadi hubungan antara ayah, ibu, dan anak. Dari adanya interaksi antara anggota keluarga maka akan muncul hubungan dengan masyarakat luar. Pola hubungan interaksi ini tentu saja dipengaruhi lingkungan dimana masyarakat tersebut bertempat tinggal. Di dalam masyarakat pedesaan kita ketahui interaksi yang terjadi lebih erat dibandingkan dengan perkotaan. Pada masyarakat yang yang hidup di perkotaan hubungan interaksi biasanya lebih dieratkan oleh status, jabatan atau pekerjaan yang dimiliki. Hal ini menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial dalam masyarakat (Parsidu, 1985:175). Keberadaan seperti hal di atas mempengaruhi gaya hidup seseorang, tentu saja termasuk dalam berperilaku dan dalam pemenuhan kebutuhan

38

hidup. Seperti yang dikatakan oleh beberapa ahli mengenai konsumsi dan gaya hidup. Konsumsi terhadap suatu barang menurut Weber merupakan gambaran hidup dari kelompok atas atau tertentu (Damsari, 1997:137). Melly G.Tan mengatakan untuk melihat kedudukan sosial ekonomi adalah pekerjaan, penghasilan, dan pendidikan. Berdasarakan ini masyarakat dapat digolongkan kedalam kedudukan sosial ekonomi rendah, sedang, dan tinggi seperti di bawah ini: 1.

Golongan masyarakat berpenghasilan rendah, yaitu masyarakat yang menerima pendapatan lebih rendah dari keperluan untuk memenuhi tingkat hidup minimal mereka perlu mendapatkan pinjaman dari orang lain.

2.

Golongan masyarakat yang berpenghasilan sedang, yaitu pendapatan harga cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tidak dapat menabung.

3.

Golongan masyarakat yang berpenghasilan tinggi, yaitu selain dapat memenuhi kebutuhan pokok, juga sebagian dari pendapatan itu dapat ditabungkan dan digunakan untuk kebutuhan yang lain (Tan dalam Koentjaraningrat, 1991: 35).

Dampak sosial yang terjadi dengan adanya Pilkades serentak selalu mempunyai dua sisi yang berbeda, baik yang bermanfaat maupun yang sangat merugikan masyarakat. Sejarah dan kenyataan sehari-hari membuktikan bahwa konflik selalu mendatangkan akibat negatif. Bentrokan tersebut umumnya mendatangkan penderitaan begi kedua belah pihak yang bertikai

39

seperti korban material, korban jiwa serta berkobarnya kebencian dan balas dendam (Coser, 1996). Dampak sosial Pilkades telah membawa dampak yang sangat buruk terhadap kehidupan masyarakat, diantaranya: 1.

Pecahnya kesatuan masyarakat menjadi beberapa kubu / kelompok yang mengakibatkan berkurangnya hubungan dan interaksi sosial.

2.

Banyaknya warga menjadi korban kontak fisik seperti perkelahian, pengeroyokan dan pelemparan batu serta yang mengalami kerugian atas pertengkaran, karena sering dijadikan sebagai tempat pertengkaran oleh pihak yang berkonflik.

3.

Berkurangnya hubungan dan interaksi membawa akibat lain misalnya apabila ada upacara adat mereka tidak saling mengundang lagi.

4.

Kepala desa terpilih kesulitan menjalankan program dan tugas-tugasnya karena rusaknya sistem kekerabatan, struktur sosial.

5.

Hilangnya ”budaya kebersamaan” seperti gotong royong, berkunjung kerumah, acara adat serta tidak adanya kenyamanan Dampak sosial yang terjadi tidak hanya mempunyai fungsi negatif

tetapi juga mempunyai fungsi positif. Fungsi positif itu mempunyai nilai fungsi sosial dan dalam derajat tertentu diperlukan bagi kelangsungan atau eksistensi kelompok. Fungsi dampak sosial dalam suatu kelompok tertentu dapat dijabarkan sebagai berikut: 1.

Meningkatkan solidaritas internal dan integrasi kelompok Dengan adanya tingkat permusuhan atau konflik dengan pihak luar

40

semakin besar maka akan timbul kekompakan yang semakin tinggi dari suatu kelompok yang terlibat konflik untuk membantu memperkuat batas antara kelompok itu dengan kelompok lainnya dalam lingkungan. 2.

Memperkuat identitas kelompok dan sebagai pengikat kelompok. Identitas kelompok dapat diperkuat karena batas-batas kelompok, sehingga identitas kelompok mempersatukan kelompok untuk dapat bereksistensi. Identitas itu dapat diciptakan dengan mengeluarkan perasaan permusuhan langsung terhadap musuh atau sumber frustasi konflik. Selain itu identitas masing-masing kelompok akan kuat karena masing-masing individu yang berada dalam kelompok atau in-group mengidentifikasikan dan mengganti dirinya bagian dari internal kelompok. Istilah “kami” akan tercipta untuk melawan kelompok lain atau out-group yang disebut dengan istilah “mereka”. Hal senada juga diutarakan oleh Bogardus dalam Sunaryo (1999)

bahwa suatu kelompok memiliki perasaan “ke-kita-an” atau we feeling yang dirasakn oleh masing-masing warga kelomppok. Sifat ini timbul dengan adanya pertemuan wajah atau face to face sehingga masing-masing warga kelompok dapat mengenal satu sama lain dengan intensif. Dengan adanya perasaan “ke-kita-an” akan memperkuat identitas suatu kelompok dengan memperbesar solidaritas internal. Oleh karena itu, konflik sebagai bentuk sosialisasi dalam masyarakat dengan asumsi bahwa tidak ada kehidupan yang selalu dalam keadaan

41

harmoni melainkan selalu dalam proses antara harmoni dan disharmoni, atau selalu terdapat faktor-faktor positif dan negatif yang membangun relasi kehidupan manusia. Dampak sosial pilkades disamping membawa dampak yang buruk, ternyata juga memilki fungsi diantaranya adalah semakin kuatnya solidarirtas dan kebersamaan diantar mereka yang berkelompok. Terbukti kekompakan sangat kuat dan perasaan senasib sepenanggungan oleh anggota kelompok.

42

BAB III DESKRIPSI DAERAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Petarukan 1. Keadaan Geografis Kecamatan Petarukan merupakan salah satu wilayah kecamatan dari 14 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pemalang. Ditinjau dari segi geografis, Wilayah Kecamatan Petarukan terletak ± 4 Km pusat pemerintahan (kantor Bupati) dengan lama tempuh sekitar 0,15 jam dan jarak dengan ibukota Propinsi ±125 Km dengan lama tempuh sekitar 4 jam. Adapun pusat pemerintahan wilayah Kecamatan Petarukan adalah sebagai berikut: a. Jarak desa terjauh: 9 km/1 jam b. Jarak dengan Ibukota Kabupaten 8 km lama tempuh 30 menit c. Pusat kedudukan wilayah kecamatan 0,1 km Adapun wilayah yang berbatasan langsung dengan Kecamatan Petarukan adalah sebagai berikut: a.

Sebelah Utara Laut Jawa

b.

Sebelah Selatan Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang

c.

Sebelah Timur Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang

d.

Sebelah Barat Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Kecamatan Petarukan mempunyai luas wilayah dengan data/jenis

tanah sebagaimana dikemukakan dalam tabel sebagai berikut:

43

Tabel 1 Luas Daerah Wilayah Kecamatan Petarukan No. 1.

Jenis Tanah

Luas (Ha)

Tanah Sawah a. Irigasi Teknis

5507,642

b. Irigasi ½ teknis

830,339

c. Irigasi Sederhana

188,215

d. Tadah Hujan/Rendenga

988,690

e. Pasang/surut 2.

-

Tanah Kering a. Pekarangan/Bang/Empis

1630,141

b. Tegal/kebun

565,900

c. Ladang/tanah huma

0

d. Ladang kembala 3.

7,070

Tanah basah a. Tambak

65720

b. Rawa/pasang surut

-

c. Balong/empang/kolam

-

d. Tanah gambut

-

4.

Tanah Hutan

-

5.

Tanah Perkebunan

-

6.

Tanah keperluan fasilitas umum

7.

Lain-lain

272,000 -

Sumber: Data Monografi Kecamatan Petarukan, Juni 2013

2. Keadaan Demografi (Kependudukan) Keberadaan penduduk merupakan sumber daya manusia baik selaku individu maupun kelompok dan sekaligus sebagai modal dasar dalam

pembangunan.

Pemberdayaan

penduduk/masyarakat

pada

hakekatnya mempunyai 2 (dua) makna pokok yaitu pertama: peningkatan

44

kemampuan

masyarakat

melalui

intervensi

berbagai

program

pembangunan agar masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan, kedua memberikan wewenang secara proporsional kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungannya secara mandiri. Hal ini berarti bahwa upaya pemberdayaan masyarakat adalah memampukan dan memandirikan masyarakat. Sumber daya manusia dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja yang produktif untuk mencapai tujuan pembangunan, dalam arti manusia harus difungsikan, dimanfaatkan dan ditingkatkan kualitasnya. Pertumbuhan jumlah penduduk yang pesat, rendahnya sumber daya yang dimiliki, serta kurangnya kesempatan memperoleh pekerjaan merupakan masalah pokok yang selalu dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia. Kondisi tersebut bila tidak diantisipasi secara dini oleh pemerintah daerah dengan penyediaan lapangan pekerjan dan peningkatan sumber daya manusia, dimungkinkan akan berpengaruh terhadap gangguan stabilitas keamanan khususnya dampak yang ditimbulkan semakin banyaknya jumlah pengangguran, yaitu pencurian dan kekerasan. Menurut data kependudukan (monografi kecamatan) maka jumlah penduduk sebagaimana disebutkan dalam tabel dibawah ini.

45

Tabel 2 Jumlah Penduduk Dalam Kelompok Umur No.

Penduduk Menurut Usia

Jumlah (orang)

1

0 – 4 tahun

21.820

2

5 – 9 tahun

13.390

3

10 – 14 tahun

10.716

4

15 – 19 tahun

12.720

5

20 – 24 tahun

20.285

6

25 – 29 tahun

20.454

7

30 – 34 tahun

15.054

8

35 – 40 tahun

13.025

9

40 tahun ke atas

22.662 150.136

Sumber: Data Monografi Kecamatan Petarukan, Juni 2013 Berdasarkan tabel 2 di atas, dapat diketahui bahwa penduduk Kecamatan Petarukan termasuk penduduk yang relatif muda dan konsumtif, hal ini disebabkan karena kelompok 0 – 4 masih relatif tinggi yaitu sejumlah 21.820 anak atau 14,53 %. Sedangkan jumlah penduduk terbesar adalah kelompok usia 40 tahun ke atas yaitu sebanyak 22.662 orang atau 15,09%. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kelompok usia lanjut yang cenderung kurang produktif di Kecamatan Petarukan juga cukup besar. Dalam pembagian wilayah administrasi, Kecamatan Petarukan terdiri dari 19 desa dan 1 kelurahan yang terbagi 83 dusun, 95 RW dan 794 RT. Adapun masing-masing desa tersebut adalah: desa Kendalsari, Karangasem, Petanjungan, Widodaren, Sirangkang, Serang, Iser, Pesucen, Klareyan,

Pegundan,

Loning,

46

Bulu,

Tegalmlati,

Kendalrejo,

Nyamplungsari, Kalirandu, Panjunan, Temuireng, Kendaldoyong dan Kelurahan Petarukan. Sedangkan wilayah Kecamatan Petarukan seluas 8.128.829 ha dengan ditempati sebanyak 150.136 orang yang terdiri dari penduduk pria 73.364 dan 76.772 penduduk wanita. Untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut: Jumlah Penduduk  Jiwa/ha Luas Wilayah Kecamatan 150.136  184 jiwa/ha 8.128.829

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepadatan penduduk di Kecamatan Petarukan sebesar 184 jiwa/ha.

3. Mata Pencaharian Penduduk Mata pencaharian penduduk merupakan salah satu kebutuhan pokok setiap penduduk. Karena apabila seseorang tidak mempunyai mata pencaharian yang tetap, maka kehidupannya tidak menentu dan lebih tergantung pada orang lain. Hal ini hendaknya senantiasa mendapat perhatian dari pemerintah karena penduduk sangat menentukan berhasil atau tidaknya pembangunan. Dengan tidak adanya suatu mata pencaharian yang tetap tersebut apabila tidak diantisipasi secara dini oleh pemerintah daerah, kemungkinan terjadi semakin bertambahnya pengangguran pada usia produktif yang pada gilirannya dapat menimbulkan instabilitas pada lapangan pekerjaan.

47

Untuk mengetahui tentang mata pencaharian penduduk di Kecamatan Petarukan, dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 3 Komposisi Penduduk Kecamatan Petarukan Menurut Mata Pencaharian No. 1

Mata Pencaharian Petani

Jumlah

Prosentase

a. Petani milik

17.257

21,60

5269

7,60

Nelayan

169

0,58

Pengusaha

299

1,29

Pengrajin

608

3,50

Buruh Tani

69496

50,24

Buruh Industri

7997

6,26

Buruh Bangunan

8694

7,36

Buruh Pertambangan

125

0,47

b. Petani Penggarap tanah c. Petani penyekap 2

Buruh Perkebunan Kecil

-

Pedagang

9567

8,50

Pengangkutan

1997

1,11

Pegawai Negeri Sipil

2453

2,32

ABRI

378

0,35

Pensiunan

4865

4,36

147.062

100

Sumber: Data Monografi Kecamatan Petarukan, Juni 2013 4. Keadaan Sosial Budaya Dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional bidang sosial budaya merupakan bidang yang sangat penting. Karena sasaran pembangunan sosial budaya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia agar manusianya daspat lebih tanggap, terampil dan mampu untuk hidup mandiri dan berkepribadian. Adapun unsur-unsurnya adalah

48

sebagai berikut: a. Pendidikan Melalui pendidikan manusia dapat mengembangkan dan meningkatkan potensi sumber daya manusia yang merupakan faktor penggerak proses pembangunan. Kondisi pendidikan di wilayah Kecamatan Petarukan relatif masih rendah dengan dibuktikan masih terdapatnya penduduk yang buta huruf yaitu 4,35% dari seluruh penduduk 11,86% penduduk tidak tamat Sekolah Dasar (SD) dan 11,71 tamat Sekolah Dasar (SD). Adapun upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka pembrantasan buta huruf tersebut, adalah dengan dilaksanakannya program pendidikan seperti Kejar Paket A; Paket B secara berkesinambungan sehingga mampu mengurangi jumlah penduduk yang buta aksara/huruf. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

No. 1.

Tabel 4 Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Di Kecamatan Petarukan Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase Belum sekolah 44.282 67,53

2.

Tidak tamat SD

12..377

18,88

3.

Tamat SD/Sederajat

7.578

11,71

4.

Tamat SLTP/Sederajat

4.954

7,56

5.

Tamat SLTA

4.226

6,45

6.

Tamat Sarjana Muda/Sederajat

248

0,38

7.

Tamat Sarjana

2.852

4,35

Jumlah

100

Sumber: Data Monografi Kecamatan Petarukan, Juni 2013

49

Rendahnya tingkat pendidikan penduduk bukan disebabkan oleh tingkat ekonomi, melainkan mereka banyak yang belum menyadari tentang arti pentingnya pendidikan sehingga lebih mengutamakan bekerja baik sebagai buruh industri dengan buruh tani atau pedagang. b. Agama Agama merupakan suatu pedoman dan pegangan bagi kehidupan manusia untuk mencapai kesejahteraan hidup baik lahir maupun batin. Dengan agama seseorang akan dapat hidup tenteram, damai sesuai dengan tuntunan dan norma yang ada yaitu melarang kezaliman dan kebatilan, sehingga tercipta manusia-manusia yang beriman dan berguna dalam menunjang pelaksanaan pembangunan. Dalam melaksanakan ibadah dibutuhkan sarana yang mendukung, hal ini dapat kita lihat dalam tabel berikut: Tabel 5 Sarana Peribadatan di Kecamatan Petarukan No.

Jenis Sarana Pendidikan

Jumlah

1. Masjid 47 2. Mushola 249 3. Pondok Pesantren 1 4. Majlis Taklim 55 5. Gereja 4 6. Kuil/Pura Sumber: Data Monografi Kecamatan Petarukan, Juni 2013 Terlihat dalam tabel bahwa sarana peribadatan masyarakat wilayah Kecamatan Petarukan sudah mencukupi yaitu sejumlah 47 buah masjid, 1 buah pondok pesantren dalam menjalankan ibadah

50

masyarakat Kecamatan Petarukan sebagian besar adalah beragama Islam yaitu 99,89% dari jumlah penduduk.

c. Budaya Berdasarkan letak geografisnya Kecamatan Petarukan dapat dikatakan kecamatan yang maju, karena letaknya dekat dengan pusat ibukota Kabupaten. Namun demikian adat istiadat masyarakatnya masih tergolong baik, hal ini dapat dibuktikan dengan tingkat kerukunan dan kegotong royongan masih melekat dan tinggi. Kecamatan Petarukan seperti halnya kecamatan yang lain yaitu berkembangnya kegiatan keagamaan dan beberapa kesenian tradisional, diantaranya Yasin dan Tahlil, samproh/qasidah, Terbang Jidur dan sebagainya. mengenai kegiatan olah raga seperti sepak bola dan bole voly, bahkan untuk kegiatan sepakbola banyak tim sepakbola desa yang mengikuti kompetisi baik yang ada di kecamatan Petarukan maupun di luar wilayah Kecamatan Petarukan. Untuk kegiatan rekreasi, di Kecamatan Petarukan ada sebuah tempat rekreasi yaitu Desa Klareyan yang berupa wisata alam yaitu Pantai Nyamplung. Setiap hari libur tempat tersebut banyak dikunjungi oleh masyarakat.Adat istiadat adalah merupakan suatu tradisi yang telah turun menurun, adat istiadat umumnya muncul di daerah pedesaan, di Kecamatan Petarukan ini adat istiadatnya masih cukup kuat dan masih diragukan secara terus menerus antara lain adat upacara sedekah bumi, yaitu mengadakan syukuran setelah panen

51

selesai, gugur gunung yaitu kerja bakti atau gotong royong yang dilaksanakan bersama oleh penduduk setempat. Semangat gotong royong di Kecamatan Petarukan juga masih begitu akrab, begitu pula rasa tenggang rasa atau tepo seliro masih begitu menonjol, dalam menghadapi berbagai kesulitan juga selalu dipikul bersama, persaudaraan juga terwujud begitu dalam. Setiap kesulitan atau masalah yang timbul selalu diusahakan untuk dipecahkan bersama guna menjaga dan memupuk persaudaran dan kerukunan dalam bermasyarakat, dan mereka selalu berusaha untuk lebih mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi.

B. Data Pemilih Kecamatan Petarukan Data pemilih tetap di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang pada Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2013 sebanyak 25.434 jiwa dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 6 Daftar Pemilih Tetap No.

Kelompok

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan

Jumlah (Orang)

Prosentase

1.

Pemilih

12.290

13.144

25.434

54,70

2.

Bukan Pemilih

10.624

10.439

21.063

45,30

22.914

23.583

46.497

Jumlah

52

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian survei dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif yang berjudul ”Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 dan Dampak yang Ditimbulkan”. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pasca pelaksanaan Pilkades serentak tahap pertama yang dilaksanakan tanggal 4 November 2012 di Kecamatan Petarukan, ada yang masih perlu dibenahi. Meskipun secara umum diakui bahwa pelaksanaan Pilkades serentak di 9 desa untuk pertama kali di Kecamatan Petarukan ini sudah cukup bagus. Namun masih dikawatirkan adanya upaya untuk menghambat bagi bakal calon kepala desa yang akan maju dalam Pilkades. Kedepan, pelaksanaan Pilkades yang juga akan dilaksanakan serentak ini diharapkan bisa lebih baik dari pelaksanaan sebelumnya. Untuk pelaksanaan Pilkades serentak ini dikatakan memiliki dampak positif yang lebih banyak. Untuk mendeskripsikan penelitian di atas, diadakan wawancara dengan 6 informan yang mengetahui permasalahan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kecamatan Petarukan kabupaten Pemalang dan dampak yang ditimbulkan. Selanjutnya disajikan hasil wawancara dengan informan berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kecamatan Petarukan kabupaten Pemalang dan dampak yang ditimbulkan dan kuesioner sebagai pendukung hasil wawancara.

53

A. Identitas Informan Identitas informan yang akan diuraikan dalam bab ini meliputi jenis kelamin, distribusi umur, agama, status perkawinan dan tingkat pendidikan. Tabel 7 Distribusi Informan Menurut Umur Umur 31 – 40

Jumlah 1

Persentase 16,67

41 – 50

3

50,00

50 ke atas

2

33,33

Jumlah

6

100

Sumber : Jawaban Angket Identitas Informan Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa usia informan sebagian besar berusia 41-50 tahun sebanyak 3 orang atau 50,00%, umur 3140 tahun sebanyak 1 orang atau 16,67%, dan umur 50 tahun ke atas sebanyak 2 orang atau 33,33%. Hal ini menunjukkan bahwa semua informan termasuk golongan dewasa yang diharapkan akan dapat berperan aktif dalam proses penyusunan laporan ini. Tabel 8 Distribusi Informan Menurut Agama Agama

Frekuensi 6

Persentase (%) 100

Kristen/Katholik

-

-

Hindu

-

-

Budha

-

-

6

100

Islam

Jumlah

Sumber : Jawaban Angket Identitas Informan Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi informan menurut agama yang dianut oleh informan, seluruhnya adalah beragama Islam yaitu 6 orang atau 100%.

54

Tabel 9 Distribusi Informan Menurut Mata Pencaharian No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Persentase

1.

Pegawai Negeri Sipil

4

66,67%

2.

TNI/Polri

2

33,33%

6

100 %

Jumlah

Sumber : Jawaban Angket Identitas Informan Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi informan menurut mata pencaharian adalah 4 orang atau 66,67% adalah pegawai negeri sipil dan 2 orang atau 33,33% anggota Polri. Tabel 10 Distribusi Informan Menurut Tingkat Pendidikan No.

Tingkat Pendidikan

Jumlah

Persentase

1.

AKADEMI/Perguruan Tinggi

4

66,67%

2.

SLTA

2

33,33%

3.

SLTP

-

-

4.

SD

-

-

6

100 %

Jumlah

Sumber : Jawaban Angket Identitas Informan Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi informan menurut tingkat pendidikan adalah 4 orang atau 66,67% berpendidikan terakhir Akademi/Perguruan Tinggi dan 2 orang atau 33,33% berpendidikan SLTA.

B. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Pelaksanaan pemeilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang antara lain:

55

1. Sosialisasi Perda Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 141/79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pemalang. Peraturan dan Keputusan Bupati tersebut yang menjadi landasan hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kecamatan Petarukan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Rugito Kasie Tata Pemerintahan Kecamatan Petarukan sebagai berikut: Dasar hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kecamatan Petarukan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 141/79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pemalang, artinya apa yang kita laksanakan bukan kehendak pihak kecamatan tetapi berdasarkan Peraturan Daerah dan Keputusan dari bupati (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Drs. Rugito Kasie Tata Pemerintahan Kecamatan Petarukan). Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Indarto salah satu anggota Polsek Petarukan, sebagaimana wawancara berikut ini: Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kecamatan Petarukan memang ada payung hukumnya, kami dari pihak Polsek selaku penanggung jawab keamanan wilayah kecamatan Petarukan berusaha menjalankan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tersebut dengan penuh tanggung jawab (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Indarto anggota Polsek Petarukan).

56

Kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kecamatan Petarukan mengakibatkan kualitas pelaksanaan pemilihan kepala desa juga tidak sesuai dengan yang diharapkan, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Ruslani, SE Sekretaris Desa Iser berikut ini: Sosialisasi Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa sangat penting terutama bagi desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat bisa memahami ketentuan aturan yang menjadi dasar hukumnya. Minimnya sosialisasi bisa menyebabkan pelaksanaan pemilihan kepala desa tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Untuk itu perlunya sosialisasi peraturan daerah dan keputusan Bupati, sehingga pelaksanaan pemilihan kepala desa dapat dilaksanakan dengan maksimal (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Ruslani, SE, Sekretaris Desa Iser Kecamatan Petarukan). Kurangnya sosialisasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, sebagaimana wawancara berikut ini. Pemilihan kepada desa (pilkades) di 9 desa di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang sudah selesai. Namun, disadari masih ada sejumlah masalah yang muncul akibat kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah (perda) tentang tata cara Pilkades.. (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Masduki, SE, Sekretaris Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan). Perlu adanya revisi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa dan pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa, sebagaimana wawancara berikut ini. Perlu adanya penyempurnaan dalam Perda tersebut untuk mengantisipasi gejolak pasca pilkades. Kami menerima banyak masukan dari masyarakat tentang masalah seputar pilkades, sehingga masih ada protes dari pendukung calon yang merasa dirugikan. Untuk merevisi Perda butuh proses yang cukup panjang.

57

(Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Heru Prasetyo anggota Polsek Petarukan). Disamping permasalahan sosialisasi yang kurang, adany perbedaan pandangan dalam menyikapi perda juga menjadi kendala dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak, sebagaimana wawancara berikut ini. Selain karena adanya multi tafsir dalam payung hukum, gejolak sering terjadi karena kurangnya sosialisasi tentang aturan pilkades. Misalnya dalam menentukan surat suara yang tidak sah. Masyarakat masih belum sepenuhnya tahu tentang mencoblos yang benar agar suaranya dianggap sah, sehingga sering memicu masalah pasca pilkades. (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Ibu Siti Khotijah, Sekretaris Desa Loning Kecamatan Petarukan). Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kecamatan Petarukan sosialisasi perangkat hukumnya perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat terwujud pemilihan kepala desa yang lancar dan aman. Dengan demikian perlunya peningkatan sosialisasi Peraturan Bupati tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak, yang selanjutnya diharapkan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat banyak. Hasil wawancara di atas, didukung hasil pengisian angket pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak untuk indikator sosialisasi Perda, selanjutnya akan dibuat daftar klasifikasi jawaban sehingga diketahui kesimpulan dari indikator sosialisasi Perda sebagai berikut:

58

Tabel 11 Klasifikasi Jawaban Responden pada Indikator Sosialisasi Perda No.

Pertanyaan

1.

Sosialisasi Peraturan Daerah tentang pelaksanaan tatacara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa secara serentak di Kecamatan Petarukan dilaksanakan secara intensif? a. Sangat setuju b. Setuju c. Ragu-ragu d. Kurang setuju e. Tidak setuju Jumlah

Jawaban Responden Jumlah Persentase

34 27 14

45,33% 36,00% 18,67%

75

100%

Sumber : Data diolah dari jawaban pertanyaan nomor 1. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sosialisasi Peraturan Daerah tentang pelaksanaan tatacara pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa secara serentak di Kecamatan Petarukan dilaksanakan secara intensif diperoleh jawaban 34 responden atau 45,33% menyatakan sangat setuju, 27 responden atau 36,00% menyatakan setuju dan 14 responden atau 18,67% menyatakan ragu-ragu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju dengan sosialisasi Perda. 2. Pembentukan Panitia Pilkades Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 141/79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten

59

Pemalang, disebutkan bahwa BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Sebelum pembentukan Panitia Pilkades dimulai menegaskan beberapa isi dari Perda, dimana proses pemilihan Kepala Desa sudah harus dilaksanakan oleh BPD empat bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. sebelum pencalonan dimulai, maka BPD terlebih dahulu harus sudah membentuk Panitia Pemilihan sesuai dengan petunjuk yang diatur dalam Perda. Hal ini sebagaimana wawancara berikut ini. Pembentukan panitia, tata cara dan juga tahapan dalam pemilihan Kepala Desa. Dalam pembentukan panitia kepala desa di ambil tiga orang dari unsur Perangkat Desa, lima orang lembaga desa, dan 3 orang dari unsur tokoh masyarakat (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Drs. Rugito Kasie Tata Pemerintahan Kecamatan Petarukan). Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Ruslani, SE Sekretaris Desa Iser Kecamatan Petarukan, sebagaimana wawancara berikut ini: Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur Perangkat Desa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Ruslani, SE, Sekretaris Desa Iser Kecamatan Petarukan). Adapun susunan keanggotaan Panitia Pilkades tersebut terdiri dari satu orang ketua,satu orang sekretaris dan bendahara, ditambah lagi dengan anggota-anggota yang terdiri dari para Kepala Dusun dari desa pemilihan,ketua/pimpinan lembaga kemasyarakatan dari desa pemilihan dan satu orang tokoh masyarakat dari masing-masing dusun di desa

60

pemilihan.. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Masduki, SE Sekretaris Desa Kalirandu berikut ini: Pembentukan Panitia Pilkades dimulai menegaskan beberapa isi dari Perda, dimana proses pemilihan Kepala Desa sudah harus dilaksanakan oleh BPD empat bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Masduki, SE, Sekretaris Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan). Pembentukan panitia Pilkades dimana proses pemilihan Kepala Desa sudah harus dilaksanakan oleh BPD empat bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Hal ini sebagaimana wawancara berikut. Sebelum pencalonan dimulai, maka BPD terlebih dahulu harus sudah membentuk Panitia Pemilihan sesuai dengan petunjuk yang diatur dalam Perda. (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Ibu Siti Khotijah, Sekretaris Desa Loning Kecamatan Petarukan). Pembentukan panitia Pilkades sempat berlangsung di aula Kantor Desa, sebagaimana wawancara berikut ini. Setelah melalui beberapa tahap dan berbagai argumen dari peserta yang hadir, akhirnya keanggotaan Panitia Pilkades berhasil disepakati dengan cara voting. (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Heru Prasetyo anggota Polsek Petarukan). Voting dilakukan agar terbentuk panitia yang dipilih berdasarkkan suara terbanyak. Sebagaimana wawancara berikut ini. Dalam voting berlangsung sekitar 10 menit, dengan memperhatikan hasil voting tersebut, maka calon yang memperoleh suara terbanyak secara otomatis menduduki posisi Ketua, diikuti diposisi kedua di Sekretaris dan di posisi ketiga ditempatkan sebagai Bendahara (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Indarto anggota Polsek Petarukan).

61

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan panitia Pilkades di ambil tiga orang dari unsur Perangkat Desa, lima orang lembaga desa, dan 3 orang dari unsur tokoh masyarakat, panitia pemilihan kepala desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat dan pembentukan Panitia Pilkades sudah harus dilaksanakan oleh BPD empat bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. Hasil wawancara di atas, didukung hasil pengisian angket pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak untuk indikator pembentukan panitia Pilkades, selanjutnya akan dibuat daftar klasifikasi jawaban sehingga diketahui kesimpulan dari indikator pembentukan panitia Pilkades sebagai berikut: Tabel 12 Klasifikasi Jawaban Responden pada Indikator Pembentukan Panitia Pilkades No.

Pertanyaan

1.

Pembentukan panitia Pilkades harus mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan? a. Sangat setuju b. Setuju c. Ragu-ragu d. Kurang setuju e. Tidak setuju Jumlah

Jawaban Responden Jumlah Persentase

37 22 16

49,33% 29,33% 21,33%

75

100%

Sumber : Data diolah dari jawaban pertanyaan nomor 2. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa pembentukan panitia Pilkades harus mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang

62

Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan diperoleh jawaban 37 responden atau 49,33% menyatakan sangat setuju, 22 responden atau 29,33% menyatakan setuju dan 16 responden atau 21,33% menyatakan ragu-ragu. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan sangat setuju dengan pembentukan panitia Pilkades. 3. Pendaftaran Calon Kepala Desa Pendaftaran calon kepala desa, yang dapat mendaftarkan diri menjadi bakal calon kepala desa adalah penduduk desa di kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Rugito, Kasie Tata Pemerintahan Kecamatan Petarukan sebagai berikut: Salah satu persyaratan dalam pendaftaran adalah warga desa yang terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Drs. Rugito Kasie Tata Pemerintahan Kecamatan Petarukan). Pendapat yang sama juga disampaikan Bapak Ruslani, SE Sekretaris Desa Iser Kecamatan Petarukan sebagai berikut: Bakal calon kepala desa Menyampaikan Surat Permohonan pencalonan Kepala Desa kepada BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ditulis tangan sendiri (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Ruslani, SE, Sekretaris Desa Iser Kecamatan Petarukan). Pelaksanaan pendaftaran harus ada surat keterangan tinggal di desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Siti Khotijah

63

Sekretaris Desa Loning berikut ini: Pada saat pendaftaran calon kepala desa harus melampirkan surat keterangan bagi warga desa yang tercatat sebagai penduduk desa setempat dan menempuh pendidikan atau bekerja diluar desa tetapi tidak diterbitkan surat pindah masih dianggap bertempat tinggal tetap dan tidak terputus-putus, kecuali bagi TKI di luar negeri (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Ibu Siti Khotijah, Sekretaris Desa Loning Kecamatan Petarukan). Panitia

pemilihan kepala

desa

dilarang memungut

biaya

pendaftaran calon kepala desa, sebagaimana wawancara berikut. Sesuai ketentuan undang-undang dan Peraturan Bupati tentang pemerintah desa, panitia pilkades tidak diperbolehkan memungut biaya pendaftaran. Sebab, penarikan biaya pendaftaran, masuk kategori biaya pelaksanaan pilkades (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Indarto anggota Polsek Petarukan). Sumbangan dari pihak ketiga diperbolehkan agar pelaksanaan Pilkades dapat berjalan dengan lancar, sebagaimana wawancara berikut ini. Masih terbuka peluang untuk menerima sumbangan pihak ketiga, yang sifatnya tidak mengikat. Kebijakan ini diterapkan jika panitia pilkades kekurangan anggaran. Namun sumbangan pihak ketiga ini harus diverifikasi terlebih dahulu oleh pihak kecamatan. Sebab jika panitia pilkades memungut biaya pendaftaran, tidak ada dasar hukum yang menguatkan (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Masduki, SE, Sekretaris Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan). Adanya laporan dari masyarakat tentang biaya pendaftaran pilkades sudah masuk ke pihak kepolisian, hal ini sebagaimana wawancara berikut ini. Pihak kepolisian sudah menerima banyak laporan terkait biaya pendaftaran pilkades. Panitia pilkades meminta biaya pendaftaran yang nilainya bervariasi, mulai Rp 500 ribu, Rp 1 juta, Rp 1,5 juta bahkan ada hingga Rp 2,5 juta. Namun ada panitia pilkades yang tidak menarik biaya pendaftaran, karena khawatir melanggar

64

ketentuan (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Heru Prasetyo anggota Polsek Petarukan). Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran.calon kepala desa harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan diantaranya warga desa yang terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal tetap di Desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, menyampaikan Surat Permohonan pencalonan Kepala Desa kepada BPD melalui Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan ditulis tangan sendiri dan harus melampirkan surat keterangan bagi warga desa yang tercatat sebagai penduduk desa setempat dan menempuh pendidikan atau bekerja diluar desa tetapi tidak diterbitkan surat pindah masih dianggap bertempat tinggal tetap dan tidak terputus-putus. 4. Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari warga masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasie Tata Pemerintahan Kecamatan Petarukan sebagai berikut: Penjaringan bakal calon kepala desa berlangsung selama 15 (lima belas) hari. Penjaringan menghasilkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang bakal calon kepala desa. Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari belum dapat dijaring bakal calon kepala desa sebanyak 2 (dua) orang, maka masa penjaringan diperpanjang 15 (lima belas) hari lagi (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Drs. Rugito Kasie Tata Pemerintahan Kecamatan Petarukan).

65

Dalam proses penjaringan, bakal calon kepala desa harus melengkapi berkas-berkas administrasi sebagaimana dikemukakan oleh Bapak Masduki, SE Sekretaris Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan sebagai berikut: Berkas-berkas/formulir persyaratan administrasi bakal calon kepala desa harus diambil oleh para bakal calon secara pribadi langsung atau oleh tim sukses bakal calon dengan surat kuasa pengambilan(formulir surat kuasa disiapkan panitia) di sekretariatt panitia pemilihan kepala desa (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Masduki, SE, Sekretaris Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan). Penjaringan bakal calon kepala desa bisa diundur sampai tiga bulan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara berikut ini. Dalam hal sampai dengan perpanjangan belum ada 2 (dua) orang bakal calon, maka penjaringan bakal calon kepala desa ditunda paling lama 3 (tiga) bulan (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Ruslani, SE, Sekretaris Desa Iser Kecamatan Petarukan). Proses penjaringan, panitia harus bertindak jujur, adil, dan transparan, hal ini sebagaimana wawancara berikut ini. Selama proses penjaringan, panitia harus bertindak jujur, adil, dan transparan. (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Heru Prasetyo anggota Polsek Petarukan). Panitia pemilihan kepala desa menetapkan Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa. Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui panitia pemilihan kepala desa dilampiri persyaratan. Hal ini sebagaimana wawancara berikut.

66

Panitia Pemilihan mengadakan penelitian persyaratan administrasi bakal calon kepala desa. Bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan administrasi diumumkan secara terbuka oleh penitia pemilihan. Panitia pemilihan mengadakan ujian penyaringan bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan. Bakal Calon yang dinyatakan lulus penyaringan, ditetapkan sebagai calon kepala desa yang berhak dipilih, dan diumumkan di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarkat umum (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Indarto anggota Polsek Petarukan). Penyaringan bakal calon kepala desa dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan, sebagaimana wawancara berikut. Penyaringan bakal calon kepala desa dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Kabupaten baik secara tertulis maupun lisan. Materi penyaringan meliputi. Materi dasar terdiri dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; materi pokok terdiri dari pemerintahan desa, pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat; pengetahuan umum yang dianggap perlu sesuai prospek dan potensi desa yang bersangkutan. (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Ibu Siti Khotijah, Sekretaris Desa Loning Kecamatan Petarukan). Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam proses penjaringan calon kepala desa berlangsung selama 15 (lima belas) hari, berkas-berkas/formulir persyaratan administrasi bakal calon kepala desa harus diambil oleh para bakal calon secara pribadi langsung atau oleh tim sukses, jika belum ada 2 (dua) orang bakal calon, maka penjaringan bakal calon kepala desa ditunda paling lama 3 (tiga) bulan. 5. Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Kepala Desa Agar pelaksanaan pencalonan dan pemilihan kepala desa dapat berjalan lancar dan tertib maka perlu disusun penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara

67

dengan Bapak Drs. Rugito Kasie Tata Pemerintahan Kecamatan Petarukan sebagai berikut: Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan dalam Keputusan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan disampaikan kepada calon yang memenuhi persyaratan serta diumumkan kepada masyarakat desa (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Drs. Rugito Kasie Tata Pemerintahan Kecamatan Petarukan). Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Siti Khotijah Sekretrais Desa Loning Kecamatan Petarukan sebagai berikut: Bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan diberikan surat pemberitahuan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa. Begitu juga bagi calon yang memenuhi persyaratan mendapat surat penetapan dari balon menjadi calon (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Indarto anggota Polsek Petarukan). Berkaitan dengan kepentingan dalam pemilihan kepala desa, juga disampaikan oleh Bapak Masduki, SE Sekretaris Desa Kalirandu, hal ini sebagaimana hasil wawancara berikut ini: Setelah melalui tahapan sebelumnya, yaitu pemeriksaan berkas dan perbaikan berkas bakal calon kepala desa, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menetapkan bakal calon menjadi Calon Kepala Desa Yang Berhak Dipilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Masduki, SE, Sekretaris Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan). Penetapan calon Kades yang lolos verifikasi, disampaikan pula bahwa aparat pemerintah daerah akan hadir untuk memberikan pengarahan. Hal ini sebagaimana wawancara berikut. Panitia melakukan verifikasi dokumen persyaratan bakal calon agar bisa diloloskan sebagai calon lewat pengecekan persyaratan

68

formal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Daerah dan kebenaran materiil yang ditunjukkan dengan bukti legalisir lembaga yang berwenang (misalnya: cap dan tanda tangan kepala sekolah untuk memastikan tanda lulus dari sekolah yang bersangkutan (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Ruslani, SE, Sekretaris Desa Iser Kecamatan Petarukan). Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan dalam Keputusan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Panitia, sebagaimana wawancara berikut. Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan dalam Keputusan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan disampaikan kepada calon yang memenuhi persyaratan serta diumumkan kepada masyarakat desa. Bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan diberikan surat pemberitahuan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa.. (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Heru Prasetyo anggota Polsek Petarukan). Penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa juga dibarengkan dengan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT), hal ini sebagaimana wawancara berikut ini. Acara Penetapan bakal calon menjadi calon Kepala Desa yang juga dibarengkan dengan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT dihadiri oleh seluruh panitia Pilkades yang berjumlah 45 orang, anggota BPD juga dari unsur Muspika Kecamatan yakni Camat, Danramil dan Kapolsek. Penetapan bakal calon Kades menjadi calon berdasarkan Surat Ketetapan Panitia Pilkades. Sebelum ditetapkan menjadi calon, telah diadakan penelitia kelengkapan berkas dari calon kepala desa di Kantor desa setempat (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Ibu Siti Khotijah, Sekretaris Desa Loning Kecamatan Petarukan). Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa proses penetapan balon menjadi calon meliputi. bakal calon yang

69

telah memenuhi persyaratan ditetapkan dalam Keputusan sebagai calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dan disampaikan kepada calon yang memenuhi persyaratan serta diumumkan kepada masyarakat desa. Bakal calon yang tidak memenuhi persyaratan diberikan surat pemberitahuan oleh Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa bahwa yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan sebagai calon Kepala Desa. Selanjutnya panitia pemilihan kepala desa menetapkan bakal calon menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih dengan keputusan panitia pemilihan kepala desa. 6. Pengundian Tanda Gambar Calon Kepala Desa Tanda gambar yang digunakan dalam pemilihan Kepala Desa adalah berupa Tanda gambar Palawija. Penetapan nomor urut dan tempat duduk calon kepala desa, ditentukan oleh Panitia berdasarkan nomor pendaftaran melalui pengundian. Calon kepala desa yang berhak dipilih menyaksikan proses pengundian nomor urut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Rugito Kasie Tata Pemerintahan Kecamatan Petarukan sebagai berikut: Penetapan nomor urut calon kepala desa dimulai dengan nomor 1 dan berada di tempat paling kanan, kemudian diikuti dengan nomor urut berikutnya. (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Drs. Rugito Kasie Tata Pemerintahan Kecamatan Petarukan). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Ruslani, SE Sekretaris Desa Iser Kecamatan Petarukan yang menyatakan sebagai berikut:

70

Panitia Pemilihan menetapkan Tanda Gambar dengan gambar hasil bumi yang ada di Desa atau sekitar Desa setempat selambatlambatnya 7 hari terhitung sejak pengumuman penetapan calon Kades, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Ruslani, SE, Sekretaris Desa Iser Kecamatan Petarukan). Pengaturan pengundian tanda gambar dalam Pilkades serentak dilaksanakan secara terbukan dan transparan, hal ini sebagaimana wawancara berikut ini: Penetapan tanda gambar dituangkan dalam keputusan Panitia Pemilihan. Urutan pengundian tanda gambar dilakukan pertama kali dengan pengundian nomor urut untuk pengambilan undian tanda gambar dan selanjutnya berdasarkan nomor urut tersebut para calon Kades mengambil undian tanda gambar. Hasil pengundian tanda gambar dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan. Hasil pengundian tanda gambar diumumkan secara terbuka. (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Masduki, SE, Sekretaris Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan). Untuk menentukan tanda gambar calon kepala desa yang akan maju dalam pemilihan kepala desa (pilkades), panitia pilkades menggelar pengundian tanda gambar. Hal ini sebagaimana wawancara berikut ini. Pelaksanaan pengundian tanda gambar sesuai dengan peraturan daerah (perda) dan Peraturan Bupati (perbup) sehingga dihimbau kepada Calon kepala desa untuk bisa menerima dengan legawa atas hasil tanda gambar yang diterimanya (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Ibu Siti Khotijah, Sekretaris Desa Loning Kecamatan Petarukan). Penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa yang berhak dipilih, sekaligus acara prosesi pengundian nomor urut tanda gambar calon. Hal ini sebagaimana wawancara berikut. Acara penetapan bakal calon menjadi calon kades dan penetapan calon kades menjadi calon yang berhak dipilih telah dilaksanakan

71

dan dihadiri oleh seluruh panitia pemilihan, para bakal calon, BPD, pemerintah desa, tokoh masyarakat bahkan lebih khusus lagi secara hidmat dan sukacita unsur muspika mulai Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Danramil lengkap hadir mengikuti dengan seksama acara tersebut (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Heru Prasetyo anggota Polsek Petarukan). Calon kepala desa (Cakades) melakukan pengundian tanda gambar, pemaparan visi misi sekaligus simulasi pemungutan suara, sebagaimana wawancara berikut. Seluruh rangkaian acara dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIB. Diawali dari pengundian dua tanda gambar Cakades, pemaparan visi misi serta terakhir simulasi pencoblosan untuk memastikan kelancaran pada saat pemungutan suara (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Indarto anggota Polsek Petarukan). Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pengundian tanda gambar dalam pilkades serentak dimulai dengan nomor 1 dan berada di tempat paling kanan, kemudian diikuti dengan nomor urut berikutnya. Panitia Pemilihan menetapkan Tanda Gambar dengan gambar hasil bumi yang ada di Desa atau sekitar Desa setempat selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak pengumuman penetapan calon Kades. Hasil pengundian tanda gambar dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada Ketua Panitia Pemilihan untuk ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan. 7. Pelaksanaan Kampanye Calon Kepala Desa Pengaturan kampanye dalam Pilkades mengacu pada undangundang yang berlaku. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Masduki, SE, Sekretaris Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan sebagai berikut:

72

Kampanye adalah bagian dari tahapan pelaksanaan pilkades yaitu dimana calon kepala desa memperkenalkan dirinya kepada masyarakat serta calon menyampaikan visi misinya. Dengan diaturnya kampanye sesuai dengan Perda, maka pelaksanaan kampanye memiliki rambu-rambu yang jelas, dan mengurangi terjadinya konflik dan kerawanan sosial (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Masduki, SE, Sekretaris Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Ruslani, SE Sekretaris Desa Iser Kecamatan Petarukan yang menyatakan sebagai berikut: Calon Kades dapat melakukan kampanye dengan cara: Pemasangan atau penempelan tanda gambar. Kampanye dititik beratkan pada penyampaian visi, misi, dan program kerja yang akan dilaksanakan. (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Ruslani, SE, Sekretaris Desa Iser Kecamatan Petarukan). Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Heru Prasetyo salah satu anggota Polsek Kecamatan Petarukan sebagai berikut: Kampanye Pilkades dilaksanakan oleh Calon Kades, 1 hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara yang dimulai pada pukul 09.00 WIB sampai dgn pukul 16.00 WIB. Akan tetapi bagi pendukung calon kades tertentu bisa saja melanggar aturan tersebut. (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Heru Prasetyo anggota Polsek Petarukan). Dalam Perda disebutkan calon dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya Desa dan ketentuan peraturan perundangundangan, sebagaimana wawancara berikut. Kampanye di laksanakan dengan di hadiri oleh para warga dan masyarakat dapat di lakukan secara dialog prihal visi dan misi(Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Ibu Siti Khotijah, Sekretaris Desa Loning Kecamatan Petarukan).

73

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kampanye dalam pilkades adalah bagian dari tahapan pelaksanaan pilkades yaitu dimana calon kepala desa memperkenalkan dirinya kepada masyarakat serta calon menyampaikan visi misinya. Juga dapat dilakukan dengan cara: pemasangan atau penempelan tanda gambar yang dilaksanakan hanya 1 hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara. Namun demikian sering terjadi pelanggaran pelaksanaan kampanye diluar jam yang telah ditentukan panitia pilkades. Pemilihan Kepala Desa tidak bisa terlepas dari masalah keamanan, dalam setiap kegiatan Pilkades masyarakat dan Panitia mengharapkan berjalan dengan aman tanpa adanya masalah, baik sebelum dan sesudah pelaksanaan Pilkades, akan tetapi karena adanya gesekan antar pihakpihak yang memiliki kepentingan maka sering terjadi permasalahan yang mengganggu keamanan. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Indarto anggota Polsek Petarukan sebagai berikut: Dengan adanya gesekan antar pihak yang memiliki kepentingan terutama pendukung para calon kepala desa maka sering terjadi masalah yang mengganggu keamanan di desa, masalah ini terjadi karena pihak-pihak tersebut hanya mementingkan kepentingannya seniri tanpa mengutamakan kepentingan bersama (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Indarto anggota Polsek Petarukan). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Ruslani, SE, Sekretaris Desa Iser Kecamatan Petarukan yang menyatakan sebagai berikut: Adanya Pilkades yang dilaksanakan serentak dikecamatan Petarukan menimbulkan suasana yang kurang baik, hal ini terjadi

74

pada saat mulainya pendaftaran, kampaye hingga pada saat pemilihan. Hal tersebut jelas mengganggu kondisi keamanan di desa karena pihak keamanan yang jumlahnya terbatas maka dalam mengatasi hal tersebut sedikit lambat (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Ruslani, SE, Sekretaris Desa Iser Kecamatan Petarukan). Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Heru Prasetyo salah satu anggota Polsek Kecamatan Petarukan sebagai berikut: Kondisi keamanan pada saat Pilkades serentak yang dilakukan di Kecamatan Petarukan memang tidak kondusif, hal ini terjadi karena adanya pihak yang hanya mementingkan kepentingan sendiri. Jumlah personel yang tidak mencukupi maka dalam masalah keamanan dibantu dari Polres Pemalang, sehingga semua desa yang melaksanakan Pilkades dijaga oleh keamanan dari Polri dan TNI (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Heru Prasetyo anggota Polsek Petarukan). Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Pilkades serentak di Kecamatan Petarukan menimbulkan percikan masalah yang mengganggu keamanan, sehingga untuk mengatasi hal tersebut maka dalam pelaksanaan Pilkades masalah keamanan dipandang merupakan hal yang utama, maka agar pelaksanaan Pilkades berjalan dengan baik tanpaa ada masalah maka keamanan diperketat dengan menambah personel keamanan, yaitu bantuan personel dari Polres Pemalang. 8. Pelaksanaan Pemungutan Suara Hambatan yang sering bermasalah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa adalah pada waktu pemungutan suara. Hal ini sebagaimana hasil wawancara berikut ini. Sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yg tercantum dalam daftar

75

pemilih tetap & mengadakan pengumuman di tempat-tempat yg mudah diketahui oleh masyarakat umum tentang akan dilaksanakannya pemungutan suara. (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Drs. Rugito Kasie Tata Pemerintahan Kecamatan Petarukan). Pendapat lain berkaitan dengan pemungutan suara dalam Pilkades serentak , sebagaimana hasil wawancara berikut: Pemberitahuan kepada penduduk desa dilakukan dengan penyampaian undangan disertai tanda bukti penerimaan. Pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, tetapi belum menerima surat undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan selambat-lambatnya 1 hari sebelum dialksanakannya penyelenggaraan pemilihan. (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Ibu Siti Khotijah, Sekretaris Desa Loning Kecamatan Petarukan). Aspek lainnya adalah dalam pemungutan suara, sebagaimana hasil wawancara berikut: Dalam proses pemungutan suara pendukung salah satu calon ada yang menghadang masyarakat dalam perjalanan menuju tempat pemungutan suara dan mmeberikan uang kepada masyarakat yang akan menentukan hak pilihnya supaya mengikuti kemaian orang tersebut, (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Ruslani, SE, Sekretaris Desa Iser Kecamatan Petarukan). Pada susunan panitia Pilkades, ada seksi yang menangani pemungutan suara. Seksi ini bertugas menyelenggarakan pemungutan suara, sebagaimana wawancara berikut. Dalam pelaksanaan pemungutan suara, karena tugas seksi ini sangat krusial, maka perlu menunjuk petugas pemungutan suara antara lain sebagai: 1) Petugas Pintu Masuk, 2) Petugas Bilik Suara, 3) Petugas Penghitungan suara, 4) Petugas Pengendali Proses Pemungutan Suara, 5) Petugas Pintu Keluar (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Heru Prasetyo anggota Polsek Petarukan).

76

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan dengan diumumkan di tempat-tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat umum tentang akan dilaksanakannya pemungutan suara. Menyampailan undangan disertai tanda bukti penerimaan. Pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap, Dalam proses pemungutan suara pendukung salah satu calon ada yang

menghadang

masyarakat

dalam

perjalanan

menuju

tempat

pemungutan suara dan mmeberikan uang kepada masyarakat yang akan menentukan hak pilihnya supaya mengikuti kemaian orang tersebut. 9. Penghitungan Suara Sebelum proses penghitungan suara masing-masing calon kapala desa menandatangani berita acara bahwa pemungutan suara telah selesai. Kemudian para calon kepala desa dan saksi ikut menyaksikan proses penghitungan. Ada juga calon kepala desa yang bergegas pulang untuk meninggalkan are tempat pemungutan suara, semua itu sudah diatur dalam tata tertib panitia. Sebagaimana wawancara berikut ini. Penghitungan suara dilaksanakan setelah pemungutan suara dinyatakan ditutup. Pada saat penghitungan suara para calon dan saksi-saksi berada di tempat duduk yang telah ditentukan oleh panitia. Penghitungan suara dilaksanakan dengan cara meneliti dan menghitung satu demi satu kartu suara dan tanda gambar yang dipilih pada setiap kartu suara (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Ruslani, SE, Sekretaris Desa Iser Kecamatan Petarukan). Aspek lainnya adalah dalam penghitungan suara, sebagaimana hasil wawancara berikut:

77

Pemilihan Kades dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-sekurangnya 2/3 dari seluruh jumlah pemilih yg telah ditetapkan. (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Ibu Siti Khotijah, Sekretaris Desa Loning Kecamatan Petarukan). Pengesahan surat suara dalam pemungutan suara, ada aturan yang harus dipatuhi. Sebagaimana wawancara berikut. Suara dinyatakan sah apabila: 1) Surat Suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dan dibubuhi Stempel Panitia; 2) Terdapat satu lubang tusukan/coblosan atau lebih pada 1 (satu) tanda gambar/foto calon; 3) Lubang tusukan/coblosan terdapat dalam satu tanda gambar/foto calon dengan batas di dalam garis tepi sebelah luar; 4) Lubang tusukan/coblosan terdapat dalam 1 (satu) tanda gambar/foto calon dan coblosan tembus diluar tanda gambar tetapi tidak mengenai tanda gambar/foto lain; 5) Lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak; 6) Pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Masduki, SE, Sekretaris Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan). Adanya surat suara yang tidak sah perlu aturan yang mengaturnya, hal ini sebagaimana wawancara berikut. Suara dinyatakan tidak sah apabila: 1) Terdapat dua atau lebih tanda gambar/foto calon yang ditusuk/dicoblos; 2) Tusukan/coblosan mengakibatkan sobeknya tanda gambar sampai melebihi garis tepi sebelah luar tanda gambar sehingga merobek tanda gambar lain; 3) Tusukan/coblosan tidak memakai alat pencoblos yang telah disediakan oleh Panitia (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Indarto anggota Polsek Petarukan). Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelum penghitungan suara dimulai masing-masing saksi dari calon kepala desa menandatangani berita acara bahwa akan dilaksanakannya proses penghitugan suara kemudian didalam. Kondisi keamanan pada saat proses

78

penghitungan suara diperlukan sebanyak mungkin karena disitulah banyak terjadi gesekan yang mengakibatkan timbulnya ketidakpuasan dari masing-masing pendukung kepala desa sehingga dikhawatirkan bisa menimbulkan tindakan anarkis. 10. Penetapan Calon Terpilih Calon

Kades

terpilih

ditetapkan

dengan

keputusan

BPD

berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemilihan yang dibuat oleh Panitia Pemilihan. Selambat-lambatnya lambat 3 hari sejak diterimanya Berita Acara Pemilihan, BPD membuat usulan pengesahan calon Kades Terpilih kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri Keputusan BPD. Paling lambat 15 hari terhitung tanggal diterimanya keputusan BPD tentang calon Kades terpilih, Bupati menerbitkan Keputusan tentang Peraruran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 50 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa “calon kepala desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan suara terbanyak.”. (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Drs. Rugito Kasie Tata Pemerintahan Kecamatan Petarukan). Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Bapak Heru Prasetyo salah satu anggota Polsek Kecamatan Petarukan sebagai berikut: Pemenang pemilihan kepala desa adalah calon yang mendapat suara paling banyak dari para pemilih dalam tahap pencoblosan. Berapa pun jumlah pemilih yang menggunakan haknya. Tidak ada takaran persentase perolehan suara dalam penentuan pemenang. Meskipun perbedaan antara calon peraih suara terbanyak dan calon peraih suara kedua, ketiga, atau keempat hanya satu suara, calon peraih suara terbanyak dinyatakan menang mutlak. Karena calon peraih suara terbanyak dinyatakan menang, tidak ada putaran selanjutnya (putaran kedua atau ketiga) dalam pemilihan kepala desa. (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Masduki, SE, Sekretaris Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan).

79

Penetapan kades terpilih dialkuakn dengan penandatangan berita acara, sebagaimana wawancara berikut. Pengesahan terpilihnya sebagai Kades ditandai dengan penandatanganan Berita Acara. (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Ruslani, SE, Sekretaris Desa Iser Kecamatan Petarukan). Penetapan kades terpilih juga tidak terlepas dari dukung dari pihak keamanan, sebagaimana wawancara berikut. Tahap demi tahap pelaksanaan pilkades dapat berjalan dengan aman dan kondusif. Saya ucapkan terimakasih kepada warga desa yang sudah menggunakan hak pilihnya dengan baik. Demikian juga kepada pihak keamanan yang sudah melakukan pengamanan jalannya pelaksanaan pilkades (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Ibu Siti Khotijah, Sekretaris Desa Loning Kecamatan Petarukan). Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa penetapan calon terpilih dalam Pilkades serentak adalah berdasarkan Peraruran Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Pasal 50 ayat 1 dan calon peraih suara terbanyak dinyatakan menang, tidak ada putaran selanjutnya.

C. Upaya Pemerintah Kabupaten Pemalang Dalam Mengatasi Dampak Sosial Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak 1. Upaya Penegakan Aturan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa belum menjadi landasan yang

80

jelas menyangkut pola pembagian kerja diantara komponen-komponen yang ada sesuai struktur organisasinya. Hal ini sebagaimana wawancara berikut ini. Memang perlu dilakukan tindak lanjut dalam mekanisme pembentukan panitia pemilihan yang harus mencakup beberapa aspek yang mendasar, seperti mekanisme rekruitmen anggota panitia pemilihan yang tidak memihak salah satu calon, penerapan sanksi bagi oknum pembeli suara, ketentuan surat suara yang sah (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Drs. Rugito Kasie Tata Pemerintahan Kecamatan Petarukan). Pilkades pada satu sisi dapat dipandang sebuah sistem demokrasi di tingkat desa yang sifatnya masih tradisional yang dibentuk oleh sejarah dan tradisi yang ada yang sifatnya turun temurun yang di legalkan oleh undang-undang. Penyelenggaraan Pilkades merupakan urusan demokrasi publik di desa tetapi pada sisi yang lain pemerintahan desa adalah juga merupakan sub sistem yang membentuk sistem pemerintahan yang ada di atasnya. Implikasinya, ada sejumlah permasalahan yang memang dapat diselesaikan cukup dalam lingkup desa yang bersangkutan tetapi juga terdapat

sejumlah

permasalahan

pemerintahan

yang

tetap

harus

diselesaikan secara vertikal pada tingkat pemerintahan di atasnya. Hal ini sebagaimana wawancara berikut ini. Selama ini Pilkades mengikuti peraturan perundangan yang berlaku baik yang mempunyai jangkauan nasional maupun yang khusus menjangkau lingkup domestik / lokal, meski sampai sekarang belum semua perangkat peraturan mempunyai petunjuk operasional yang memadai. Untuk itu kedepannya perlu dibentuk perangkat undang-undang yang dengan jelas mengatur teknik pelaksanaan pemilihan kepala desa, sehingga jika terjadi sengketa dapat dengan mudah mengantisipasinya (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Ibu Siti Khotijah, Sekretaris Desa Loning Kecamatan Petarukan).

81

Pendapat lain tentang upaya secara yuridis yang dapat dilakukan pemerintah daerah, sebagaimana wawancara berikut ini. Pilkades di beberapa desa menunjukkan beberapa fenomena dan fakta yang menggambarkan betapa kebijakan-kebijakan yang dibuat yang mempunyai jangkauan nasional ternyata tidak sesuai dengan Perda ataupun Keputusan bupati, sehingga payung hukum yang ada pada saat pelaksanaan seiring dengan semangat untuk melakukan reformasi penyelenggaraan, Pilkades yang menggunakan pola pemilu yang dilakukan oleh KPU kelihatannya masih belum dapat di laksanakan dengan baik dan optimal. Fakta yang muncul adalah bahwa ternyata penyelenggaraan pilkades selama ini berjalan tanpa landasan dan payung kebijakan yang memadai di daerah (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Ruslani, SE, Sekretaris Desa Iser Kecamatan Petarukan).

Masih banyak implementasi pilkades belum sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya. Hal ini sebagaimana wawancara berikut ini. Banyak pelaksanaan Pilkades, tidak menampakkan hasil yang memuaskan seperti yang diharapkan karena memang perangkat operasional dan teknis belum tersedia, sehingga ini memberikan pengaruh yang tidak sedikit terhadap pelaksanaan Pilkades. Upaya yang perlu dilakukan adalah perlunya peningkatan pelatihan bagi para anggota panitia penyelenggara pilkades, agar mampu mengimplementasikan perda sesuai dengan yang diharapkan (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Masduki, SE, Sekretaris Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan). Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya secara yuridis yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan membentuk panitia pemilihan harus mencakup beberapa aspek yang mendasar, membuat perangkat undang-undang yang dengan jelas mengatur teknik pelaksanaan pemilihan kepala desa, sehingga jika terjadi sengketa dapat dengan mudah mengantisipasinya, membuat aturan

82

Pilkades yang mengacu pada pola Pemilu, mengadakan pelatihan bagi para anggota panitia pilkades, agar mampu mengimplementasikan Perda sesuai dengan yang diharapkan.

2. Upaya Sosialisasi Pilkades sebagai ajang konsolidasi politik di wilayah desa memberi pendidikan politik yang mencerdaskan. Warga secara terbuka dihadapkan dengan bakal calon atau calon pemimipinnya. Hal ini sebagaimana wawancara berikut ini. Secara sosiologis pemilihan kepala desa atau yang lebih bersahabat di telinga masyarakat desa dengan sebutan Pilkades dapat dikatakan sebagai sebuah potensi sosial yang terabaikan. Potensi sosial disini jangan hanya diartikan secara pragmatis sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan lembaran rupiah atau kepingan dolar. Tapi sosiologis lebih pada soal soal potensi negatif berupa perpecahan masyarakat. Hal itu akibat kerasnya konfrontasi calon maupun pendukung yang secara sendiri-sendiri memperjuangkan kemenangan masing-masing. Bahkan terkadang melupakan etika bermasyarakat dan nilai-nilai demokrasi. Berdasarkan kondisi tersebut perlu diupayakan rekonsiliasi antar pendukung setelah pilkades selesai, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi gesekan di tengah-tengah masyarakat (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Drs. Rugito Kasie Tata Pemerintahan Kecamatan Petarukan). Tidak dipungkiri secara historis bahwa Pilkades merupakan prototipe Pemilu langsung di Indonesia di tingkat desa. Hal ini sebagaimana wawancara berikut. Dalam perjalanannya justru Pilkades menjadi sistem pemilihan yang paling statis dan tradisonal. Seakan menjadi anak tiri dalam kesatuan system pemilihan di Indonesia. Tetapi dalam kenyataannya tidak diatur secara tuntas Pilkades di dalam Perda. Sehingga harus dijelaskan lagi dalam bentuk peraturan lainnya, misal Peraturan Bupati (Perbub). Kadang-kadang Perbubnya saling bertentangan dan semakin tidak jelas pengaturannya. Kedepannya

83

perlu dibuat peraturan khusus yang mengatur Pilkades, sehingga panitia Pilkades dapat bekerja dengan baik (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Ibu Siti Khotijah, Sekretaris Desa Loning Kecamatan Petarukan). Jauh sebelum Pemilu legislatif dan Pemilu presiden di Indonesia menggunakan tata cara pemilihan secara langsung, pemilihan kepala desa (Pilkades) di desa telah menggunakan sistem itu. Mekanisme ini tetap dipertahankan masyarakat hingga kini. Hal ini sebagaimana wawancara berikut. Nilai sosial yang masih bersifat tradisional dalam Pilkades di sebagian desa pun belum diubah. Setiap tokoh yang terpilih dalam Pilkades, juga bertanggung jawab langsung kepada warganya. Baik buruk, berhasil atau gagal, adalah murni tanggung jawab Kades terpilih. Kedepannya perlu dibuat aturan bagi calon kepala desa harus mampu mengemban amanat dari pemilihnya, bukan asal punya uang saja (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Ruslani, SE, Sekretaris Desa Iser Kecamatan Petarukan).

Secara sosiologis adanya kekosongan hukum di daerah terkait pengaturan lokal sangat berbahaya apabila terjadi sengketa pilkades yang diakibatkan oleh parasit fanatisme kelompok, yang bisa saling hujat dan hilangnya sikap saling menghargai dan menghormati, yang secara sosiologis adalah bentuk dari bunuh diri demokrasi. Hal ini sebagaimana wawancara berikut. Demokrasi yang bertujuan membangun rasa saling memiliki, saling terlibat antar warga, dan ikut bertanggung jawab atas usaha-usaha penyelengaaraan pemerintahan desa yang baik, dan yang seharusnya menjadi partisipasi masyarakat, justru semangat otonomi Desa yang tidak lagi peduli terhadap tata nilai dan tat kehidupan sosial kemasyarakatan. Upaya yang perlu dilakukan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang demokratis adalah dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk ikut menjaga rasa kebersamaan kepada calon kepala desa baik yang

84

menang maupun yang kalah untuk bisa menerima dengan lapang dada (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Masduki, SE, Sekretaris Desa Kalirandu Kecamatan Petarukan). Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya secara sosiologis yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan mengupayakan rekonsiliasi antar pendukung setelah pilkades selesai, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi gesekan di tengah-tengah masyarakat, dibuat peraturan khusus yang mengatur Pilkades, sehingga panitia Pilkades dapat bekerja dengan baik, membuat aturan bagi calon kepala desa harus mampu mengemban amanat dari pemilihnya, bukan asal punya uang saja, melibatkan tokoh masyarakat untuk ikut menjaga rasa kebersamaan kepada calon kepala desa baik yang menang maupun yang kalah untuk bisa menerima dengan lapang dada. Secara normatif pilkades merupakan norma dan nilai yang terkandung dalam demokrasi yang diartikan sebagai “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, dalam konteks Pilkades ini, bisa dipahami sebagai pengakuan terhadap keanekaragaman, sikap politik partisipatif masyarakat dalam bingkai demokratisasi di tingkat desa. Hal ini sebagaimana wawancara berikut ini. Pemerintahan Desa sebagai subssistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, di mana desa berhak dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus “rumah tangga” desanya. Desa sebagai sistem pemerintahan paling kecil secara normatif memberikan ruang partisipasi yang jauh lebih besar bagi masyarakat ketimbang pemerintahan di tingkat daerah atau pusat, karena masyarakat “begitu dekat” dengan pemimpinnya. Dengan demikian, perwujudan partispasi masyarakat di tingkat Desa merupakan suatu keharusan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan desa secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakatnya

85

(Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Drs. Rugito Kasie Tata Pemerintahan Kecamatan Petarukan). Berkaitan dengan upaya secara normatif dalam pencegahan sengketan pemilihan kepala desa, sebagaimana hasil wawancara berikut ini. Kasus sengketa Pilkades merupakan perebutan kekuasaan yang ujung-ujungnya menyengsarakan masyarakat atas terjadinya “kekosongan” pemerintahan seharusnya tidah harus terjadi adu kepentingan yang berkeberlanjutan yang mengganggu ketentraman hidup warga. Dan, jika saja sengketa antara kedua belah pihak yang juga melibatkan pro-kontra masyarakat tidak disikapi dengan caracara yang baik (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Ibu Siti Khotijah, Sekretaris Desa Loning Kecamatan Petarukan). Sengketa pilkades biasanya dipicu adanya kecurangan pada saat penghitungan suara, sebagaimana wawancara berikut ini. Adanya “kecurangan dan manipulasi” sebagai akibat dari perolehan suara yang sangat ketat, reaksi sejumlah pihak yang berkepentingan atas kasus cenderung berlebihan. Indikasi adanya sikap toleransi dan fanatisme buta terhadap calon yang dibelanya, dengan demikian, perlu adanya langkah-langkah bijak pihak yang bertikai untuk menyelesaikannya. Sikap dewasa dan legowo merupakan cerminan calon pemimpin yang dicintai rakyat (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2015 dengan Bapak Ruslani, SE, Sekretaris Desa Iser Kecamatan Petarukan). Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya secara normatif yang dapat dilakukan pemerintah daerah adalah dengan meningkatkan partispasi masyarakat di tingkat Desa yang merupakan suatu keharusan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan desa secara berkelanjutan untuk kepentingan masyarakatnya, mengedepankan cara-cara yang lebih bijak, agar kebutuhan hak publik untuk mendapatkan pelayanan bisa terpenuhi dan mengundang kedua belah pihak yang bertikai

86

untuk duduk satu meja, melepaskan sementara ego kuasa mereka untuk bersama-sama memikirkan “jalan terbaik” sebagai tanggung jawab moral sekaligus demi kepentingan rakyatnya.

87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan pada babbab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1.

Pelaksanaan Pilkades serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang meliputi sosialisasi perda, pembentukan panitia, pendaftaran calon, penjaringan dan penyaringan calon, pengundian tanda gambar, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, pengitungan suara dan penetapan calon terpilih.

2.

Dampak sosial pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang meliputi kewenangan panitia pilkades, lembaga yang berwenang mengatasi sengketa pilakdes dan faktor keamanan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mengatasi dampak pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang meliputi upaya penegakan aturan dan upaya sosialisasi dengan meningkatkan partispasi masyarakat di tingkat desa.

B. Saran-saran Berdasarkan

beberapa

kesimpulan

tersebut

di

atas,

penulis

menyampaikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi bagi Pemerintah Kecamatan Petarukan sebagai upaya mencegah dampak sosial

88

pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak sebagai berikut: 1. Pemilihan ulang menjadi relevan untuk “membuktikan” kepada siapa preferensi suara pemilih sebenarnya. Hal ini menjadi sangat urgen, di samping relatif memenuhi “rasa keadilan” masyarakat, paling tidak untuk “mendamaikan” pendukung kedua kubu atas “kebenaran” pilihan mereka, ini juga bisa menjadi alat legitimasi politik yang kuat bagi pemenang nantinya. 2. Agar tidak muncul “kecurigaan”, perlu melibatkan pihak ketiga, dari lembaga/pihak independent misalnya, sebagai pelaksana tugas pemilihan, mulai dari pembentukan tim penyelengaraan pilkades sampai pelaporan hasil surat suara ke BPD dan Bupati. 3. Harus ada pengawalan ketat dari aparat, dalam hal ini pihak kepolisian, mulai dari penjagaan kotak suara di setiap TPS, pengawalan ketika penghitungan berlangsung, sampai proses akhir Pilkades.

89

DAFTAR PUSTAKA Buku-Buku Literatur: Ali, Muhammad, 1995. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, Jakarta: Pustaka Amani. Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta : Rineka Cipta. Hadi, Sutrisno. 2005. Metodologi Research, Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. Hamalik, Oemar. 2002. Psikologi Belajar Mengajar. Jakarta: PT. Radja Grafindo Persada. Hendropuspito. 1989. Sosiologi Semantik. Kanisius: Yogyakarta. Koentjaraningrat. 1997. Metode-metode Penelitian Masyarakat. Edisi Ketiga. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. Ndraha, Taliziduhu. 1997. Pengantar Teori Pengembangan Sumber Daya Manusia. Jakarta: Rineka Cipta. Ronny Kountur, 2003. Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, Jakarta : Teruna Grafika. Singarimbun, Masri dan Sofyan Efendi. 2009. Metode Penelitian Survey. Jakarta. LP3S. Sugiyono, 2004. Metode Penelitian Administrasi, Bandung : Alfabeta. Sugono, Dendy. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Depdiknas. Suparlan. 1999. Kemajemukan, Hipotesis Kebudayaan Dominan, dan Kesukubangsaan. Dalam Jurnal Antropologi Indonesia Nomor 58 Tahun 1999. Umar, Husein. 2001. Statistika. Jakarta : Rineka Cipta.

Perundang-undangan: Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125).

90

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587). Keputusan Bupati Pemalang Nomor 141/79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Pemalang. Internet: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional. 2011. Laporan Pengkajian Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa, Jakarta: Kemenkumham. http://www.bphn.go.id diakses 2 Mei 2014.

91

PEDOMAN WAWANCARA Judul Penelitian : Dampak Sosial Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nama : ................................... Alamat

I.

: ...................................

IDENTITAS RESPONDEN DAN DATA UMUM 1.

Jenis kelamin : a. Laki-laki. b. Perempuan

2. Golongan umur ............ tahun 3. Agama : a. Islam b. Kristen / Katholik c. Hindu d. Budha 4. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu/Saudara : a. Tidak sekolah b. SD sederajat c. SMP sederajat d. SMA sederajat e. Perguruan tinggi/ Akademi II. DAMPAK SOSIAL PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK A. Dampak Sosial Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak 1.

Bagaimana sosialisasi Peraturan Daerah tentang pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kecamatan Petarukan?

2.

Bagaimana pembentukan panitia Pilkades berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18

92

Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan? 3.

Bagaimana pendaftaran calon kepala desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kecamatan Petarukan?

4.

Bagaimana penjaringan bakal calon kepala desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kecamatan Petarukan?

5.

Bagaimana penetapan bakal calon menjadi calon kepala desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kecamatan Petarukan?

6.

Bagaimana pengundian tanda gambar calon kepala desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kecamatan Petarukan?

7.

Bagaimana pelaksanaan kampanye calon kepala desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kecamatan Petarukan?

8.

Bagaimana pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilkades serentak di Kecamatan Petarukan?

9.

Bagaimana pelaksanaan penghitungan suara dalam Pilkades serentak di Kecamatan Petarukan?

10. Bagaimana penetapan calon terpilih dalam Pilkades serentak di Kecamatan Petarukan? B. Upaya Pemerintah Kabupaten Pemalang Dalam Mengatasi Dampak Sosial Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak 1.

Bagaimana upaya penegakan aturan dalam mengatasi dampak sosial pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak?

2.

Bagaimana upaya sosialisasi yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak sosial pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak?

93

ANGKET Judul Penelitian : Dampak Sosial Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nama : ................................... Alamat : ................................... Berilah tanda. silang (x) pada huruf yang ada di muka jawaban yang telah tersedia, yang menurut Bapak/ Ibu/ Saudara merupakan jawaban yang paling benar dan tepat!

I.

IDENTITAS RESPONDEN DAN DATA UMUM 1.

Jenis kelamin : a. Laki-laki. b. Perempuan

2. Golongan umur ............ tahun 3. Agama : a.

Islam

b. Kristen / Katholik c. Hindu d. Budha 4. Pendidikan terakhir Bapak/Ibu/Saudara : a.

Tidak sekolah

b. SD sederajat c. SMP sederajat d. SMA sederajat e. Perguruan tinggi/ Akademi

94

II. PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK A. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak 1.

Sosialisasi

Peraturan

Daerah

tentang

pelaksanaan

tatacara

pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa secara serentak di Kecamatan Petarukan dilaksanakan secara intensif?

2.

a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

Minimnya

pelaksanaan

sosialisasi

e. tidak setuju

mempengaruhi

kualitas

pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kecamatan Petarukan?

3.

a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

e. tidak setuju

Pembentukan panitia Pilkades harus mengacu Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Tatacara Pemilihan?

4.

a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

e. tidak setuju

Pembentukan panitia Pilkades dimulai menegaskan beberapa isi Perda dalam pembentukan panitia Pilkades diambil 3 orang unsur pemerintah desa, 5 orang dari lembaga desa dan 3 orang dariunsur masyarakat?

5.

a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

e. tidak setuju

Pendaftaran calon kepala desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kecamatan Petarukan diumumkan secara luas kepada masyarakat? a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

95

e. tidak setuju

6.

Pendaftaran calon kepala desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kecamatan Petarukan dibuka selama 15 hari?

7.

a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

e. tidak setuju

Pelaksanaaan penjaringan bakal calon kepala desa melalui seleksi kelengkapan administrasi yang dilaksanakan secara transparan?

8.

a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

e. tidak setuju

Panitia Pilkades melaksanakan proses penjaringan bakal calom kepala desa selama 15 hari?

9.

a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

e. tidak setuju

Pelaksanaaan penyaringan bakal calon kepala desa dalam pemilihan kepala desa secara serentak dilaksanakan melalui uji tertulis dan hasilnya diumumkan secara terbuka? a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

e. tidak setuju

10. Bakal calon yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan dalam keputusan panitian sebagai calon kades yang berhak dipilih oleh masyarakat? a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

e. tidak setuju

11. Penyampaian visi dan misi calon kepala desa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dilaksanakan dengan melibatkan warga masyarakat? a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

e. tidak setuju

12. Pengundian tanda gambar calon kepala desa dilaksanakan secara terbuka dan disaksikan oleh warga masyarakat? a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

96

e. tidak setuju

13. Panitia pemilihan menetapkan nomor urut danmelaksanakan proses pengundian tanda gambar? a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

e. tidak setuju

14. Pelaksanaan kampanye calon kepala desa dilaksanakan secara bergilir dengan pembagian waktu yang adil bagi semua calon kepala desa? a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

e. tidak setuju

15. Unsur keamanan dalam pelaksanaan kampanye Pilkades harus ditingkatkan? a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

e. tidak setuju

16. Pelaksanaan pemungutan suara dalam Pilkades serentak di Kecamatan Petarukan dilaksanakan dengan tertib tanpa ada paksaan dari pihak tertentu? a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

e. tidak setuju

17. Pelaksanaan perhitungan suara dalam Pilkades serentak harus dihadiri oleh saksi dari masing-masing calon kepala desa? a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

e. tidak setuju

18. Hasil pemungutan suara dalam Pilkades serentak di Kecamatan Petarukan diumumkan secara terbuka dengan diketahui oleh semua saksi dari masing-masing calon? a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

e. tidak setuju

19. Penetapan calon terpilih dalam Pilkades serentak ditetapkan oleh panitia Pilkdes berdasarkan jumlah suara yang terbanyak? a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

97

e. tidak setuju

20. Pengesahan calon kepala desa terpilih disahkan oleh Bupati melalui Camat berdasarkan Berita Acara penetapan hasil pemilihan kepala desa? a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

e. tidak setuju

21. Pelantikan kepala desa terpilih dilakukan secara serentak oleh Bupati di Pendopo Kabupaten? a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

e. tidak setuju

B. Upaya Pemerintah Kabupaten Pemalang Dalam Mengatasi Dampak Sosial Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak 22. Upaya penegakan aturan merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak sosial pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak adalah? a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

e. tidak setuju

23. Upaya sosialisasi merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi dampak sosial pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak? a.

sangat setuju

c.

ragu-ragu

b.

setuju

d.

kurang setuju

98

e. tidak setuju

99