PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA GIRING KECAMATAN PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA NOMOR 01/KPTS/2015 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA GIRING, Menimbang
:
a. bahwa Rancangan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa telah mendapatkan persetujuan sesuai Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor....... Tahun.......; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4.
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010;
5.
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Kecamatan;
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
7.
Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
8.
Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 179 Tahun 2015 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015;
9.
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor...... Tahun........ tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa;
10. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor...... Tahun........ tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
MEMUTUSKAN :
1
Menetapkan
:
KESATU
: Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Giring Kecamatan Paliyan Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Giring pada tanggal ....................... Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Giring
AGUNG WIBOWO PUTRO, S.Ag TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. : 1. 2. 3. 4.
2
Bupati Gunungkidul; Camat Paliyan ; Ketua Badan Permusyawaratan Desa Giringdan Kepala Desa Giring.
LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA NOMOR 01/KPTS/2015 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Yang dimaksud dalam keputusan ini adalah : (1) Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul. (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. (3) Kepala Daerah adalah Bupati Gunungkidul. (4) Desa adalah Desa Giring Kecamatan Paliyan . (5) Pemerintah Desa Giring adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Pemerintah Desa . (6) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah, BPD Desa Giring. (7) Pemerintahan Desa adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat Desa Giring. (8) Panitia adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa, Desa Giring. (9) Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa Giring yang telah memiliki hak pilih. (10) Penjaringan adalah upaya yang dlakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mendapatkan Bakal Calon (balon) Kepala Desa. (11) Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan Panitia Pemilihan terhadap Bakal Calon Kepala Desa dari segi administrasi untuk mendapatkan Calon Kepala Desa. (12) Bakal Calon (balon) adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah mengajukan permohonan kepada Badan Permusyawaratan Desa Giring melalui panitia untuk mengikuti pencalonan Kepala Desa; (13) Calon yang berhak dipilih adalah bakal calon yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan setelah melalui proses Penjaringan dan Penyaringan. (14) Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. (15) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disebut PPDPadalah Petugas yang dibentuk dengan Keputusan Panitia Pemilih dalam upaya memperbaharui dan mengecek kembali data pemilih. (16) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut KPPS adalah Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara. (17) Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program kerja apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang bertujuan untuk menarik simpati warga masyarakat. (18) Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat yang ditentukan Panitia Pemilihan untuk memberikan suara. (19) Saksi adalah warga masyarakat Desa Giring yang diberi kuasa untuk mewakili calon yang berhak dipilih dalam rapat pemilihan. (20) Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah data warga masyarakat Desa Giring yang ditetapkan dari hasil pemutakhiran dan validasi data calon pemilih. (21) Daftar Pemilih Tambahan adalah warga masyarakat desa Giring yang setelah DPS ditetapkan belum tercantum di dalam DPS tetapi memenuhi syarat sebagai pemilih. (22) Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah warga masyarakat desa Giring yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Panitia Pemilihan dan merupakan hasil perbaikan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan. (23) Pemilih adalah warga masyarakat Desa Giring yang telah didaftar oleh PPDP dan ditetapkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). BAB II PERSYARATAN CALON Pasal 2 (1)
3
Yang dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa adalah penduduk Desa Giring Kecamatan Paliyan, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : a. warga Negara Republik Indonesia; b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
(2)
(3)
(4)
(5)
c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintah; d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat; e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar. f. sehat jasmani dan rohani; g. berkelakuan baik; h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulangulang; j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa; l. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri; m. bersedia bertempat tinggal di Desayang bersangkutan selama menjabat; n. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan o. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan harus mendapatkan ijin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian serta apabila terpilih menjadi Kepala Desa yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. Anggota TNI/POLRI yang mencalonkan diri menjadi bakal calon Kepala Desa Giring,disamping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) yang bersangkutan harus mendapatkan ijin tertulis dari atasan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagai dimaksud ayat (1) diberi izin cuti dari Kepala Desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih serta apabila terpilih menjadi Kepala Desa yangbersangkutan diberhentikan dari jabatannya. Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa disamping memenuhi persyaratan sebagai dimaksud ayat (1) harus mendapatkan ijin cuti dari Bupati melalui Camatterhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih serta apabila terpilih menjadi Kepala Desa yangbersangkutan diberhentikan dari keanggotaan BPD. BAB III HAK DIPILIH DAN MEMILIH
(1) (2)
Pasal 3 Kepala Desa Giring dipilih langsung oleh penduduk Desa Giring. Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa Giring adalah Penduduk Desa Giring, WNI yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 (dua).
Pasal 4 Yang berhak memilih Kepala Desa Giring adalah penduduk Desa Giring, WNI yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki syarat : a. penduduk Desa Giring yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah / pernah menikah; b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa / ingatannya;
4
c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan d. berdomisili di Desa Giring sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk. BAB IV MEKANISME PENCALONAN Bagian kesatu Tata cara pemutakhiran data pemilih (1) (2) (3)
(4) (5) (6) (7) (8)
Pasal 5 Pemutakhiran dan validasi data pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap pada Pemilihan Umum Presiden Republik Indonesia Tahun 2014. Pemutakhiran data pemilih dilakukan PPDP dengan mendatangi masing-masing rumah tangga tanggal 1 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2015. Pemutakhiran dilakukan karena : a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah; c. telah meninggal dunia; d. pindah domisili ke desa lain; atau e. belum terdaftar. PPDP mencatat calon pemilih yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 (empat) ke dalam formulir pendaftaran dan ditandatangani oleh calon pemilih atau Kepala Keluarga sebagai bukti yang bersangkutan telah didaftar. Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) dibuat rangkap 2 (dua) yaitu 1 (satu) lembar untuk calon pemilih atau Kepala Keluarga,1 (satu) lembar untuk PPPDP. PPDP mencatat nama, NIK/Nomor KTP, jenis kelamin, tanggal lahir/umur. Setiap calon pemilih hanya dicatat 1(satu) kali oleh PPDP. Apabila pada saat pemutakhiran ditemukan lebih dari 1 (satu) bukti yang sah mengenai usia pemilih,maka yang dijadikan dasar penentuan usia pemilih adalah bukti sah yang tertera dalam Akta Kelahiran dan apabila tidak memiliki akte kelahiran maka yang di jadikan dasar penentuan usia pemilih adalah tanggal kelahiran yang paling lama. Pasal 6
(1) (2) (3) (4)
Berdasarkan hasil pemutakhiran dan validasi data pemilih, Panitia Pemilihan menerbitkan dan mengumumkan DPS pada tanggal 7 Agustus 2015. Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya pada tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan 9 Agustus 2015. Panitia Pemilihan melakukan perbaikan DPS dilakukan pada tanggal 10 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2015. Saran dan usul penyempurnaan yang diajukan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan tidak dilayani dan tidak mempengaruhi jalannya pemilihan Kepala Desa. Pasal 7
(1)
(2) (3) (4) (5) (6)
5
Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi : a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia; b. Pemilih sudah tidak berdomisili di Desa Giring; c. Pemilih yang sudah nikah di bawah umur 17 tahun; atau d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga atau PPDP. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didaftar sebagai pemilih tambahan. Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 12 Agustus 2015. Panitia mengumumkan daftar pemilih tambahan pada tanggal 13 Agustus 2015. Panitia Pemilihan melakukan perbaikan data pemilih tambahan pada tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan 20 Agustus 2015.
(7) (8)
Saran dan usul penyempurnaan yang diajukan setelah melewati jangka waktu yang ditentukan tidak dilayani dan tidak mempengaruhi jalannya pemilihan Kepala Desa. Panitia menetapkan dan mengumumkan DPT pada tanggal 28 Agustus 2015. Pasal 8
DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia atau pindah penduduk, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT pada kolom keterangan “meninggal dunia” atau pindah penduduk. Bagian Kedua Penjaringan Bakal Calon Pasal 9 Panitia Pemilihan melakukan Penjaringan Bakal Calon dengan cara : a. Mengumumkan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di tempat terbuka; b. Mensosialisasikan persyaratan tata cara Pencalonan dan Pemilihan; serta c. Menerima Pendaftaran. Bagian Ketiga Berkas Lamaran dan Teknis Pengajuan Lamaran Calon Kepala Desa Paragraf 1 Berkas Lamaran Pasal 10 (1) (2) (3)
6
Penduduk Desa Giringyang akan mencalonkan diri menjadi Kepala Desamengajukan surat lamaran tertulis yang ditujukan kepada ketua BPD melalui Panitia Pemilihan. Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ditulis tangan dengan tinta berwarna hitam atau biru. Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syaratsyarat : a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah; f. surat keterangan bebas narkotika dan obat berbahaya lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah; g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian; h. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri; i. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang, bagi yang pernah menjalani pidana penjara; j. surat pernyataan pernah bekerja di lembaga pemerintahan bagi yang pernah bekerja di lembaga pemerintahan. k. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; l. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa; m. surat pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri, bagi yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa atau dalam jabatan negeri; n. surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
o. p.
q. r. s. t. u. v. w. x. y. (4)
(5) (6) (7) (8)
fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang; surat keterangan dari pejabat yang berwenang menerbitkan KTP bahwa yang bersangkutan terdaftar memiliki KTP sebagai penduduk desa paling singkat 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus terhitung pada tanggal pendaftaran; daftar riwayat hidup; foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar; surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil; surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia; surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa; surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa; surat izin cuti dari pimpinan BPD bagi anggota BPD; Surat pernyataan tidak akan melakukan money politic (politik uang) untuk mempengaruhi pemilih; dan naskah visi dan misi apabila terpilih menjadi Kepala Desa.
Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu : a. 1 (satu) eksemplar asli bermaterai; dan b. 2 (dua) eksemplar fotokopi. Persyaratan berupa foto berwarna terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf r berlatar belakang sama dengan latar belakang pas foto dalam KTP. Pakaian bakal calon dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Pakaian Sipil Lengkap (Kemeja, Jas dan Dasi). Bakal calon Kepala Desayang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang sebagai gantinya dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran. Paragraf 2 Teknis Pengajuan Lamaran Calon Kepala Desa Pasal 11
(1) (2)
(3) (4)
Pendaftar mengambil stofmap pendaftaran di Sekretariat Panitia Pilkades Balai Desa Giring mulai 7 Agustus 2015 sampai dengan 13 Agustus 2015 pukul 08.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dengan datang sendiri dan tidak boleh diwakilkan, mulai 7Agustus 2015sampai dengan 13Agustus 2015 pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB di Sekretariat Panitia Pilkades Balai Desa Giring Kec. Paliyan. Panitia tidak menerima berkas pendaftaran selain sebagaimana yang tercantum pada ayat (2) Jadwal Pemilihan Kepala Desa tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Bagian keempat Penyaringan Bakal Calon Pasal 12
(1) (2) (3)
7
Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon. Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan. Pemberian masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 6 (enam) hari sejak diumumkan dengan melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pihak yang memberikan masukan.
Pasal 13 (1)
(2) (3) (4) (5)
(6) (7)
(8)
Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ayat (1) ternyata bakal calon yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran sampai dengan tanggal 2 September 2015. Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada BPD. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia. Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah lembaga pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan desa. Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut : a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahandiberikan bobot nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen); b. tingkat pendidikandiberikan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan c. usia diberikan bobot nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen); Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dihitung berdasarkan masa kerja. Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung sebagai berikut : a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajad diberikan bobot nilai 10 (sepuluh); b. berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau sederajad diberikan bobot nilai 15 (lima belas); c. berpendidikan Diploma 1/2/3/4diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); d. berpendidikan Sarjana (S1) atau sederajad diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima); dan e. berpendidikan Pascasarjana diberikan bobot nilai 30 (tiga puluh). Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dihitung sebagai berikut : a. berusia 25tahun sampai dengan 30 tahun diberikan bobot nilai20 (dua puluh); b. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima); c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 55tahun diberikan bobot nilai 40 (empat puluh); d. berusia lebih dari 55 tahun sampai dengan65 tahun diberikan bobot nilai 10 (sepuluh); dan e. berusia lebih dari 65 tahun diberikan bobot nilai5 (lima). Pasal 14
Besarnya bobot nilai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : BCx = (0,35 X V1) + (0,40 X V2) + (0,25 X V3) Keterangan : BCx 0,35 V1 0,40 V2 0,25 V3
= = = = = = =
nilai bobot calon kepala desa bobot variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan bobot pengalaman kerja calon kepala desa bobot variabel tingkat pendidikan bobot tingkat pendidikan calon kepala desa bobot variabel usia bobot usia calon kepala desa Bagian keempat Penetapan Calon yang berhak dipilih Pasal 15
8
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) (9)
Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa dengan Keputusan Panitia Pemilihan. Dalam hal calon yang berhak dipilih mengundurkan diri, maka calon dimaksud diwajibkan membayar uang ganti rugi sebesar biaya pelaksaan Pemilihan Kepala Desa. Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat pengundian nomor urut dan penetapan calon Kepala Desa paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan. Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh Panitia Pemilihan, calon Kepala Desa atau kuasa yang ditunjuk dan dapatdihadiri BPD. Kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menunjukkan surat mandat dari calon Kepala Desayang memberikan kuasa dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan. Calon Kepala Desaatau kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila tidak dapat hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memberitahukan kepada Panitia Pemilihan secara tertulis dan bermaterai Rp 6.000,(enam ribu) Rupiah serta menerima keputusan rapat Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat final dan mengikat. Bagian kelima Kampanye dan Masa Tenang Pasal 16
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
Pelaksanaan kampanye dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang. Kampanye dilaksanakan mulai pukul 08.00 WIB dan berakhir maksimal pukul 21.00 WIB. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemasangan tanda gambar calon dan kampanye penyampaian program kerja yang berupa pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog. Pemasangan tanda gambar dilingkungan Balai Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan dan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dilakukan oleh KPPS. Pelaksanaan kampanye penyampaian visi, misi dan program kerja dipandu oleh Panitia Pemilihan. Kampanye diawali dengan ikrar kampanye damai oleh calon kades kemudian dilanjutkan dengan penyampaian visi, misi / program kerja Pelaksanaan penyampaian visi, misi dan program kerja bertempat di Balai Desa Giringdimulai pukul 08.00 WIB. Pelaksanaan Kampanye penyampaian visi, misi dan program kerja masing-masing calon maksimal selama 20 menit. Ketentuan lebih lanjut mengenai jadwal kampanye calon kepala desa menyesuaikan jumlah calon kepala desa. Pasal 17
Pelaksana kampanye dilarang : a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain; d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat; e. mengganggu ketertiban umum; f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain; g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
9
h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan; i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye. k. kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan Panitia Pemilihan, Kepala Desa,Perangkat Desa, dananggota BPD. l. melaksanakan kampanye dalam bentuk pawai atau arak-arakan atau yang sejenisnya yang mengganggu ketertiban umum. Pasal 18 Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi : a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain. Pasal 19 (1) (2)
(3)
Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Selama Masa Tenang kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan antara lain : a. membersihkan semua alat peraga kampanye yang belum dibersihkan kecuali di TPS dandi balai desa; b. meyakinkan bahwa peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desatelah siap; c. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desabaik di sekretariat maupun di TPS; d. menjaga situasi tetap kondusif. Selama Masa Tenang calon Kepala Desadilarang : a. melakukan kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya; b. mengadakan pertemuan atau rapat-rapat; c. melakukan penggalangan masa. BAB V PEMUNGUTAN SUARA Bagian Pertama Undangan Pemilih dan Waktu Pelaksanaan Paragraf 1 Undangan Pemilih Pasal 20
(1) (2) (3) (4)
Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT disertai dengan bukti penerimaan. Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Dukuh, ketua RT, dan/atau ketua RW dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih. Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara. Bagi calon pemilih yang telah terdaftar di DPT dan sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara belum memperoleh surat undangan dapat mengunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP yang masih berlaku. Paragraf 2 Waktu Pemungutan Suara Pasal 21
10
(1) (2) (3)
Pemungutan suara dilaksanakan dimasing-masing TPS sesuai dengan yang tertera pada undangan atau daftar pengumuman DPT. Pemungutan suara dilaksanakan oleh KPPS di TPS dimulai pukul 07.00 WIB dan diakhiri pukul 13.00 WIB. Apabila semua pemilih yang terdaftar dalam DPT telah menggunakan hak pilihnya sebelum batas waktu pemungutan suara berakhir maka ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (2) dapat dikecualikan. Bagian Kedua Saksi dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Paragraf 1 Saksi Pasal 22
(1) (2) (3)
Masing-masing calon Kepala Desa menugaskan 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS dengan dilengkapi surat mandat. Surat mandat saksi dari calon Kepala Desa diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan pemungutan suara. Paragraf 2 Pelaksanaan Pemungutan Suara Pasal 23
(1)
(2)
(3) (4)
(5)
Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan agenda kegiatansebagai berikut : a. pembukaan oleh Ketua KPPS di masing-masing TPS; b. penjelasan tata cara pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara; c. pelaksanaan pemungutan suara; d. penghitungan suara; e. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara; dan f. penutup. Setelah pemungutan suara dibuka oleh Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, KPPS melakukan: a. pembukaan kotak suara; b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. Dalam hal kotak suara telah dibuka dan dikeluarkan seluruh isi di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), selanjutnya KPPS menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel Panitia Pemilihan. Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara penelitian kelengkapan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon. Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat. Pasal 24
(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara. (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. (3) Pemberian suara dilaksanakan didalam bilik dengan menggunakan alat yang disediakan oleh panitia pemilihan. (4) Dalam pemungutan suara pemilihan Kepala Desa seorang pemilih tidak boleh mewakilkan.
11
(5) Pemilih yang hadir diberi surat suara dengan menyerahkan surat undangan. (6) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta ganti surat suara setelah menyerahkan surat suara yang cacat atau rusak (7) Penggantian surat suara karena cacat atau rusak hanya 1 (satu) kali setelah diteliti oleh KPPS. (8) Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon Kepala Desa. (9) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat seperti semula. (10) Pemilih yang mengalami cacat jasmani, jompo, atau sakit dalam menggunakan hak pilihnya dapat dibantu oleh seorang anggota KPPS dengan disaksikan oleh 2 (dua) petugas lainnya. (11) Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh KPPS
(1) (2) (3)
Pasal 25 Calon Kepala Desa melakukan pemungutan suara pada TPS sesuai yang tertera pada undangan pemungutan suara. Pada saat melakukan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) calon Kepala Desa dilarang melakukan tindakan yang mengarah pada kegiatan kampanye. Setelah menggunakan hak pilihnya, calon kepala desa diharuskan meninggalkan TPSsaat itu juga dan menuju kediaman masing-masing. Pasal 26
Surat suara dinyatakan sah apabila : a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia dan diparaf oleh Ketua KPPS; dan b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; serta f. menggunakan alat pencoblos yang disediakan Panitia Pemilihan g. tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan h. surat suara tidak rusak. Bagian Ketiga Penghitungan dan Penetapan Hasil Pemungutan Suara Paragraf 1 Penghitungan suara Pasal 27 (1) KPPS menghitung perolehan suara calon Kepala Desa dengan meneliti setiap lembar surat suara dan mencatat di papan tulis atau dapat berupa kertas plano yang telah disiapkan. (2) Anggota KPPS yang bertugas membuka surat suara tidak diperbolehkan mempunyai kuku panjang. (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat. (4) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suaraselanjutnya dilaporkan kepada Panitia Pemilihan saat itu juga. Pasal 28 (1) Berdasarkan laporan hasil penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), selanjutnya Panitia Pemilihan merekapitulasi hasil penghitungan suara dan dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada hari itu juga setelah seluruh kotak suara dari TPS masuk ke secretariat pemilihan.
12
(2) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi. (3) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan pada 10 Oktober 2015. Paragraf 2Penetapan Calon Terpilih Pasal 29 (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih. (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan urutan jumlah pemilih terbanyak.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat dibetulkansebagaimana mestinya.
kekeliruan
dalam
penetapanya
akan
Ditetapkan di Giring pada tanggal ....................... Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Giring
AGUNG WIBOWO PUTRO, S.Ag
13
LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA NOMOR 01/KPTS/2015 TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA JADWAL KEGIATAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA GIRING KECAMATAN PALIYAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2015
NO
KEGIATAN
Tanpa Perpanjangan Waktu
Dengan Perpanjangan Waktu
Keterangan
1.
Pembentukan Panitia Pemilihan
10-11 Juli 2015
BPD/Keputusan BPD
2.
Panitia Pemilihan menyusun Tata Tertib, Jadwal Kegiatan, Persetujuan dari BPD, dan Penetapan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa Panitia Pemilihan menyusun rencana biaya, Persetujuan dari BPD, dan Pengajuan rencana biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat Sosialisasi dan pengumuman kepada masyarakat akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa Pembentukan dan Penetapan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
22-26 Juli 2015
Keputusan Panitia Pemilihan
26 Juli s/d 9 Agustus 2015
Panitia Pemilihan
27-28 Juli 2015
Panitia Pemilihan
29-30 Juli 2015
Keputusan Panitia Pemilihan
6.
Pembekalan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
31 Juli 2015
Panitia Pemilihan
7.
Pemutakhiran dan validasi data pemilih
1-6 Agustus 2015
PPDP
8.
Penetapan dan pengumuman DPS (H-60) hari
7 Agustus 2015
Keputusan Panitia Pemilihan
9.
Usul, saran atau perbaikan DPS dari masyarakat
7-9 Agustus 2015
10.
Pencatatan data pemilih tambahan
10-12 Agustus 2015
Panitia pemilihan
11.
Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan
13-15 Agustus 2015
Panitia pemilihan
12.
Perbaikan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan
10-20 Agustus 2015
Panitia Pemilihan
13.
Pembentukan dan Penetapan KPPS dan TPS
25 Agustus 2015
Keputusan Panitia Pemilihan
14.
Penetapan dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT) serta Pengiriman DPT ke Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Gunungkidul(H40 hari) Pendaftaran bakal Calon Kepala Desa
28-31 Agustus 2015
Keputusan Panitia Pemilihan
7-13 Agustus 2015
14 Agustus s/d 2 September 2015
Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal
14-20 Agustus
3-10 Septebmer
3.
4.
5.
15.
16.
14
Diperpanjang 20 hari,Calon kurang dari 2 (dua) orang Panitia pemilihan
Calon Kepala Desa 7 (tujuh) hari Penetapan bakal Calon Kepala Desa dengan Berita berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal Calon Kepala Desa serta pengumuman bakal Calon 7 hari
2015 21-27 Agustus 2015
2015 11-17 Septebmer 2015
18.
Penetapan dan undian urut Calon Kepala Desa hari)
nomor (H-40
28 Agustus 2015
18 September 2015
Panitia Pemilihan
19.
Penyampaian Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Pengumuman dan Sosialisasi kepada Masyarakat pemilih tentang : a. Calon Kepala Desa b. tempat dan tata cara pemungutan suara; c. tata cara kampanye; d. kegiatan masa tenang; dan lain-lain
31 Agustus 2015
21 September 2015
Panitia Pemilihan
1-3 September 2015
21-22 September 2015
Panitia Pemilihan, Calon Kepala Desa, Masyarakat
21.
Pembekalan/santiaji KPPS
7-10 September 2015
28-30 September 2015
di balai desa.
22.
Pembekalan bagi Calon Kepala Desa
28-29 September 2015
4-5 Oktober 2015
Desa/Panitia Pemilihan/Muspi ka
23.
Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih disertai tanda bukti penerimaan
30 September 2015
6 Oktober 2015
Panitia pemilihan dibantu RT/RW/Dukuh
24.
Kampanye Calon Kepala Desa (3 hari)
1-3 Oktober 2015
7-9 Oktober 2015
Panitia Pemilihan, Calon Kades
25.
Penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS)
1-5 Oktober 2015
7-11 Oktober 2015
KPPS/Panitia Pemilihan
26.
Pelipatan Surat Suara oleh Panitia Pemilihan dan penyiapan kelengkapan lainnya
3 -4 Oktober 2015
10-11 Oktober 2015
Desa/Panitia Pemilihan
27.
Masa Tenang (3 hari)
4-6 Oktober 2015
10-12 Oktober 2015
28.
Distribusi surat suara ke TPS-TPS
5-6 Oktober 2015
11-12 Oktober 2015
Panitia Pemilihan/TPS
29.
HARI PEMUNGUTAN SUARA
7 Oktober 2015
13 Oktober 2015
Panitia Pemilihan dan KPPS
30.
Laporan perhitungan suara oleh KPPS kepada Panitia Pemilihan
7 Oktober 2015
31.
Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih
7-10 Oktober 2015
32.
Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD BPD menyampaikan nama Calon Kepala Desa Terpilih kepada Bupati melalui Camat
10 Oktober 2015
17.
20.
33.
15
12-13 Oktober 2015
Panitia Pemilihan
KPPS dengan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara Panitia Pemilihan dengan Berita Acara dan Keputusan Panitia Pemilihan
34.
Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih
15-30 Oktober 2015
Bagian Administrasi Pemerintahan Desa/Bupati
35.
Pelantikan Kepala Desa Terpilih
November 2015
di Kabupaten
Ditetapkan di Giring pada tanggal ....................... Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Giring
AGUNG WIBOWO PUTRO, S.Ag
16
