Shinta Desy Anjani Universitas Lampung
PELAKSANAAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
Shinta Desy Anjani, Nurmayani, S.H., M.H., Eka Deviani, S.H., M.H. Jurusan Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145
Email:
[email protected]
ABSTRAK Dosen adalah seseorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dangan tugas utama mengajar pada perguruan tinggi yang bersangkutan. Kenaikan jabatan fungsional dosen dapat dilaksanakan setiap dua tahun sekali termasuk salah satunya Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hal ini sesuai dengan UU No 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang diatur lebih lanjut dalam Permenpan No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pelaksanaan kenaikan jabatan fungsional dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kenaikan jabatan fungsional dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu: pendekatan secara yudis normatif yaitu yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan, dan pendekatan secara yuridis empiris yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung dengan responden berupa wawancara. Kata Kunci: Jabatan Fungsional, Dosen, Fakultas Hukum
ABSTRACT Lecturer is a certain person who based on education and competence appointed by the university organizer with the primary task is to teach in involved university. Lecturer’s functional promotion can be implemented every two years including one that is Law Faculty of Lampung University. This matter is relevant to the UU No. 14 year 2005 in concerning about teacher and lecturer that regulated further in Permenpan No. 17 year 2013 in concerning about Lecturer Functional Position and its Credit Values.The problem in this research are the implementation of lecturer’s functional promotion in Law Faculty of Lampung University and the factors that becoming the obstacles in the implementation of lecturer’s functional promotion in Law Faculty of Lampung University.This research used
1
Shinta Desy Anjani Universitas Lampung
two approaches that are: in normative juridical approach that is done through literature study, and in empirical juridical that is done by arrange direct relationship to the respondent through the way of interview. Keyword : Functional Position, Law Faculty Lecturer
I.
PENDAHULUAN
Pendidikan merupakan kebutuhan manusia
empirik maupun yang rasional, serta
untuk
mempersiapkan
berkualitas
karena
generasi
yang
berbagai keterampilan yang dimilikinya
pendidikan
dapat
akan
dijadikan
bekal
untuk
berbagai
masalah
yang
masyarakat.
Pendidikan
dipergunakan
menghadapi
pengembangan
muncul
mahasiswanya.1
di
memuat
sikap
Sonhadji2,
Menurut
sebagai
alat
keilmuan
perguruan
tinggi
pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang
mempunyai isi pokok; mengembangkan,
diperlukan manusia. Ketiga aspek tersebut
mengalihkan,
dan
menerapkan
dapat diperoleh melalui pendidikan formal
pengatahuan
melalui
pengalaman
maupun nonformal.
tridharma, menempatkan dosen sebagai
Di lingkungan perguruan tinggi, dosen
sumberdaya manusia yang utama.
merupakan salah satu kebutuhan utama. Ia
Di dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang
ibarat mesin penggerak bagi segala hal
Nomor
yang terkait dengan aktivitas ilmiah dan
kedudukan PNS sebagai berikut:
akademis.
“Pegawai Negeri berkedudukan sebagai
43
Tahun
1999
disebutkan
aparatur Negara yang bertugas untuk Dosen adalah seseorang yang berdasarkan
memberikan pelayanan kepada masyarakat
pendidikan dan keahliannya diangkat oleh
secara professional, jujur, adil, dan merata
penyelenggara perguruan tinggi dangan
dalam
tugas utama mengajar pada perguruan
pemerintahan, dan pembangunan.
tinggi yang bersangkutan.
Sementara
Ia mempunyai pengaruh langsung terhadap
menyatakan:
penyelengaraan
itu
Pasal
tugas
3
Negara,
ayat
(2)
proses belajar mahasiswa. Kualitas proses 1
dan hasil belajar pada akhirnya ditentukan oleh mutu pertemuan antara dosen dan mahasiswa. Ilmu mereka, baik
yang
Sanusi Uwes, Manajemen Pengembangan Mutu Dosen, Logos Wacana Ilmu,,Jakarta, 1999, hlm. 11 2 A. Sonhadji, Teori Organisasi dan Keorganisasian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm.1
2
Shinta Desy Anjani Universitas Lampung
"Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana
butir-butir kegiatan yang harus dicapai
dimaksud dalam ayat (1), Pegawai Negeri
oleh pejabat fungsional dalam rangka
harus netral dari pengaruh semua golongan
pembinaan karier yang bersangkutan.
dan partai politik serta tidak diskriminatif
Butir-butir kegiatan yang dinilai adalah
dalam memberikan pelayanan kepada
tugas-tugas yang dilaksanakan oleh setiap
masyarakat."
pejabat fungsional yang terdiri atas tugas utama (tugas pokok) dan tugas penunjang,
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang
yaitu tugas-tugas yang bersifat menunjang
menunjukkan
jawab,
pelaksanan tugas utama. Tugas utama
wewenang dan hak seorang Pegawai
adalah tugas-tugas yang tercantum dalam
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi
uraian tugas (job description) yang ada
yang
pada setiap jabatan, sedangkan tugas
tugas,
dalam
didasarkan
mandiri.
pelaksanaan
pada
keterampilan
tanggung
keahlian/dan
tertentu
Jabatan
tugasnya
serta
fungsional
atau
penunjang tugas pokok adalah kegiatan-
bersifat
kegiatan pejabat fungsional di luar tugas
pada
pokok yang pada umumnya bersifat tugas
hakekatnya adalah jabatan teknis yang
kemasyarakatan.
tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-
Dalam
tugas pokok dalam organisasi Pemerintah.
utama/pokok seorang pejabat fungsional
Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil
harus mengumpulkan sekurang-kurangnya
terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan
70% atau 80% dari angka kredit yang
jabatan fungsional keterampilan.
ditetapkan,
Jabatan fungsional dan angka kredit
penunjang tugas-tugas pokok sebanyak-
jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri
banyaknya
yang
Ketentuan tersebut diatur untuk menjamin
bertanggung
jawab
di
bidang
pelaksanaan
sedang
hanya
pejabat
tugas-tugas
pelaksanaan
30%
atau
20%.
pendayagunaan aparatur negara dengan
agar
memperhatikan usul dari pimpinan instansi
mengutamakan
pemerintahan yang bersangkutan, yang
pokoknya dibandingkan dengan tugas-
selanjutnya bertindak sebagai pembina
tugas penunjang. Angka kredit ditetapkan
jabatan fungsional.
oleh
pejabat
fungsional
tugas
benar-benar
pelaksanaan
yang
tugas
berwenang
dan
digunakan sebagai bahan dalam penetapan Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap
kenaikan
butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai
fungsional.
jabatan/pangkat
pejabat
3
Shinta Desy Anjani Universitas Lampung
kenaikan
jabatan
fungsional
dosen
penelitian hukum
yang dilakukan
dilaksanakan setiap dua tahun sekali pada
dengan cara mempelajari ketentuan
kenyataannya lebih dari 2 tahun termasuk
dan kaedah berupa aturan hukumnya
salah satunya Fakultas Hukum Universitas
atau
Lampung.
hubunganya dengan judul penelitian ini
ketentuan
dan
hukum
yang
mengadakan
ada
hubungan
Berdasarkan uraian diatas, maka penulis
langsung terhadap pihak-pihak yang
tertarik untuk mengadakan penelitian yang
dianggap mengetahui hal-hal yang ada
dituangkan dalam bentuk skripsi dengan
kaitannya dengan permasalahan yang
judul
sedang dibahas dalam penelitian ini.
Pelaksanaan
Kenaikan
Jabatan
Fungsional Dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
ini adalah data primer dan data sekunder.
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : a.
b.
Data yang dipergunakan dalam penelitian
Data primer adalah data yang diperoleh dari studi lapangan, yaitu hasil wawancara dengan
responden,
sedangkan
data
sekunder terdiri dari:
Bagaimanakah pelaksanaan kenaikan
1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-
jabatan fungsional dosen di Fakultas
bahan hukum yang mengikatberupa
Hukum Universitas Lampung?
peraturan
Faktor-faktor apa saja yang menjadi
antara
penghambat
Nomor 43 Tahun 1999 tentang
dalam
pelaksanaan
perundang-undangan, lain:
Undang-Undang
kenaikan jabatan fungsional dosen di
Pokok-pokok
Fakultas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun
Hukum
Universitas
Kepegawaian,
2005 tentang Guru dan Dosen,
Lampung?
Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan II.
METODE PENELITIAN
Fungsional
Dosen
dan
Angka
Kreditnya. Jenis penelitian yang digunakan dalam
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu
penelitian ini menggunakan pendekatan
bahan-bahan
hukum normatif empiris. Penelitian
hubungannya dengan bahan hukum
hukum
primer, seperti buku-buku hasil-
normatif
empiris
adalah
yang
erat
4
Shinta Desy Anjani Universitas Lampung
hasil
penelitian,
dan
petunjuk
data. Data tersebut diolah melalui
teknis maupun pelaksanaan yang
proses :
berkaitan dengan permasalahan. 3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan
1. Editing, yaitu mengoreksi apakah
hukum penunjang yang mencakup
data yang terkumpul sudah cukup
bahan-bahan
lengkap, benar, dan sesuai dengan
yang
memberikan
petunjuk dan penjelasan terhadap
masalah;
bahan hukum primer dan sekunder,
2. Klasifikasi data, yaitu memaparkan
seperti: kamus, bibliografi, dan
data menurut tata urutan yang telah
sebagainya.
ditetapkan sesuai dengan konsep, tujuan
Metode pengumpulan data yang digunakan
dan
sehingga
mudah dianalisis;
dalam penelitian ini adalahsebagai berikut
3. Penyusunan data (reconstucting),
:
yaitu menyusun ulang data secara teratur,
a.
bahasan
berurutan,
dan
logis
Studi pustaka,
sehingga mudah dipahami dan
yaitu pengumpulan terhadap data
diinterprestasikan.
sekunder dengan mencatat, mengutip serta
b.
menelaah
buku-buku
kepustakaan yang berkaitan dengan
dengan
materi
deskriptif
penelitian
kemudian
menggunakan kualitatif
cara dengan
analisis cara
menyusunnya sebagai kajian data.
menginterprestasikan data dan memaprkan
Studi lapangan,
dalam bentuk kalimat untuk menjawab
yaitu teknik pengumpulan data primer
permasalahan pada bab-bab selanjutnya
yang dilakukan secara lisan kepada
dan
narasumber
mengajukan
diharapkan permasalahan tersebut dapat
beberapa pertanyaan secara terbuka
terjawab sehingga memudahkan untuk
dan
ditarik
terarah
dengan
dengan
sebelumnya
mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu kepada narasumber. c.
Data yang telah diolah kemudian dianalisis
Pengolahan data data terkumpul kemudian diproses melalui pengolahan dan pengkajian
melalui
tersebut.
pembahasan
kesimpulan
dari
tersebut
permasalahan
5
Shinta Desy Anjani Universitas Lampung
III.
HASIL
PENELITIAN
DAN
berwenang
PEMBAHASAN 3.1 Gambaran Umum Fakultas Hukum Universitas Lampung Universitas Lampung adalah perguruan tinggi
negeri
di
Provinsi
Lampung,
Indonesia, yang beralamat di Jl. Prof. Dr. Sumantri
Brojonegoro
Gedungmeneng
No.
Bandar
1
Lampung.
Universitas Lampung memiliki 7 Fakultas dan
satu
Hukum.
yang bertugas membantu pejabat yang
diantaranya Fakultas
yaitu
hukum
Fakultas
itu
dalam
menetapkan
angka
kredit pejabat fungsional di lingkungan instansi masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Sri Wulan Setyowati3 (selaku Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian pada Fakultas Hukum Universitas Lampung) menyatakan bahwa Tim Penilai Angka Kredit jabatan fungsional terdiri atas: a.
Tim Penilai Pusat, yang bertugas
sendiri
membantu pimpinan instansi pembina
memiliki 5 jurusan diantaranya : Hukum
jabatan fungsional dalam menetapkan
Administrasi Negara, Hukum Internasional
angka
, Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, dan
golongan IV.
Hukum Perdata. 3.2
b.
Pelaksanaan
Kenaikan
kredit
pejabat
fungsional
Tim Penilai Instansi, yang bertugas membantu pimpinan instansi yang
Jabatan
bersangkutan
Fungsional Dosen di Fakultas Hukum
angka
Universitas Lampung
kredit
dalam pejabat
menetapkan fungsional
golongan II dan III.
Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas,
tanggung
jawab,
wewenang dan hak seorang Pegawai
Persyaratan untuk pengangkatan pertama
Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi
dalam jabatan fungsional adalah:
yang
dalam
didasarkan keterampilan
pelaksanaan
pada
tugasnya
keahlian/dan
tertentu
serta
atau bersifat
mandiri. Angka kredit ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan digunakan sebagai bahan dalam penetapan kenaikan
1.
Berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil,
2.
Memiliki ijazah sesuai dengan tingkat pendidikan dan kualifikasi pendidikan yang ditentukan,
jabatan/pangkat pejabat fungsional. Dalam pelaksanaan
penetapan
angka
kredit
jabatan fungsional dibentuk Tim Penilai
3
Wawancara yang dilakukan pada tanggal, 19 Desember 2013
6
Shinta Desy Anjani Universitas Lampung
3.
4.
5.
Telah menduduki pangkat menurut
yang memiliki ijazah S1 dan telah
ketentuan yang berlaku,
mengajar sebelum diberlakukannya
Telah lulus pendidikan dan pelatihan
Undang-Undang Guru dan Dosen No
fungsional yang ditentukan,
14
Setiap unsur penilaian pelaksanaan
diberlakukan mundur setahun yaitu
pekerjaan
sekurang-
sebelum tanggal 1 Januari 2007.
kurangnya bernilai baik dalam 1 tahun
Setelah tanggal tersebut dosen yang
terakhir.
diusulkan
dalam
DP-3
tahun
2005,
yang
sudah
kemudian
harus
minimal
berijazah S2. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dikelompokkan jabatan
dalam
fungsional.
fungsional
adalah
rumpun-rumpun Rumpun
jabatan
himpunan
jabatan-
b.
lingkungan
Kopertis
3
diberlakukan persyaratan sekurangkurangnya
telah
1
(satu)
tahun
mengajar dan telah memiliki 7.5
jabatan fungsional yang mempunyai fungsi
angka kredit dibidang A dan 6.25
dan tugas yang berkaitan erat satu sama
angka kredit dibidang B bagi yang
lain dalam melaksanakan salah satu tugas
berpendidikan S1/DIV.
umum pemerintahan. Rumpun jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan
Dalam
c.
Dalam pengangkatan tersebut belum
Presiden. Jabatan-jabatan di dalam suatu
disyaratkan adanya kaya ilmiah yang
rumpun jabatan dapat berkembang sesuai
dipublikasi
perkembangan
ISSN, tidak terakreditasi maupun
Rumpun
ilmu
jabatan
dan
fungsional
teknologi.
Presiden Nomor 87 Tahun 1999. Pengangkatan
awal
atau
ber
Pengangkatan awal ke Lektor Setelah sekurang-kurangnya
penetapan
ilmiah
terakreditasi.
Pegawai
Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan
dimajalah
1
(satu)
tahun
mengajar sebagai dosen dan memiliki
pertama jabatan fungsional akademik bisa
ijazah
ke Asisten Ahli, Lektor maupun setinggi -
Pengangkatan awal ke Lektor bagi mereka
tingginya Lektor Kepala. Pengangkatan
yang memiliki ijazah S3, penugasannya
awal ke Asisten Ahli :
harus disesuaikan dengan keahlian dalam
a.
Syarat pengangkatan awal bagi dosen ke Asisten Ahli dengan angka kredit 100 hanya diberlakukan bagi mereka
S3
sesuai
dengan
penugasan.
bidang S3nya a.
Bila ijazah S1 – S2 - S3 dalam bidang ilmu yang sama (angka kredit 200),
7
Shinta Desy Anjani Universitas Lampung
b.
maka bidang A angka kredit 7,5 dan
Kenaikan
bidang B angka kredit 6.25.
disini ialah kenaikan pangkat untuk dosen
Bila ijazah S1 - S2 selaras tetapi S3 tidak selaras(angka kredit 165). maka angka kredit bidang A 15 dan angka kredit bidang B 12,5
c.
masing. Kenaikan
pangkat
dilakukan
sekurang-kurangnya setelah 2 (dua)
Bila ijazah S1 - S2 tidak selaras, S1
tahun dalam kepangkatan yang sedang dimiliki
bidang A minimal 15 dan bidang B b.
Bagi dosen yang telah memperoleh kenaikan
Bila ijazah S1-S2 tidak selaras, S2 –
tinggi,
S3 selaras, (angka kredit 160). Bidang
jabatan namun
setingkat
pangkatnya
lebih masih
dalam lingkup jabatan sebelumnya,
A minimal 15 dan bidang B minimal
maka
12.5 e.
dimaksudkan
PNS diatur oleh institusinya masing-
dan S3 selaras (angka kredit 160),
d.
yang
PNS. Kenaikan pangkat bagi dosen non
a.
minimal 12,5
pangkat
untuk
berikutnya
kenaikan
dapat
pangkat
mempergunajan
Bila ijazah S1-S2-S3 tidak selaras
angka kredit sampai pada pangkat
(angka kredit 125) bidang A angka
maksimum dalam lingkup jabatan
kredit minimal 15, dan angka kredit
tersebut apabila jumlah angka kredit
bidang B minimal 25.
yang ditetapkan terpenuhi
Untuk
semua
keadaan
tersebut
c.
Bagi dosen yang telah memperoleh
diatas,bidang C maksimal 3.75 dan bidang
kenaikan jabatan 2 (dua) tingkat lebih
D maksimal 5. Disyaratkan bahwa harus
tinggi melalui loncat jabatan, maka
minimal ada 1(satu) karya ilmiah yang
kenaikan pangkat berikutnya sampai
diterbitkan di majalah ilmiah ber ISSN.
pada pangkat maksimum, disyaratkan
Dengan diundangkannya UU No 14 tahun 2005
tentang Guru dan Dosen, maka
pengusulan seseorang ke Guru Besar, hanya
dimungkinkan
bersangkutan Doktor.
apabila
berkualifikas
yang
akademik
menambah angka kredit sebanyak 30% dari selisih nilai yang dibutuhkan secara proporsional. Peraturan
Menteri
Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, dinyatakan
bahwa
”kenaikan
jabatan
8
Shinta Desy Anjani Universitas Lampung
akademik dosen untuk menjadi profesor
pengurusan kenaikan pangkat dan Jabatan
wajib
Fungsional apabila:
memiliki
diterbitkan
karya
ilmiah
jurnal
yang
internasional
bereputasi”.
1.
Dosen sudah menjalankan tugas tri dharma perguruan
tinggi
minimal
Satu hal yang harus digaris bawahi adalah
dalam jangka waktu 1 tahun 1 bulan
ternyata profesi sebagai seorang dosen
dapat di layani
yang sudah memiliki jabatan akademik
dalam kenaikan jabatan fungsional.
dilindungi oleh Undang-Undang dan juga Peraturan
Pemerintah.
2.
Pimpinan
dilayani secara
memberhentikannya tanpa alasan yang
karena
minimal
administratif dalam
kenaikan pangkat.
jelas. Jika pimpinan Perguruan Tinggi hanya
tinggi
dalam jangka waktu 2 tahun dapat
sewenang-wenang kepada dosen, seperti
dosen
Dosen sudah menjalankan tugas tri dharma perguruan
Perguruan Tinggi tidak dapat berlaku
memberhentikan
secara administratif
3.
Dosen tidak sedang terkena sanksi
pergantian kurikulum maka pimpinan telah
penundaan kenaikan pangkat
melanggar UU RI. No. 14 Tahun 2005
jabatan yang diterbitkan oleh Rektor.
tentang Guru dan Dosen pada Pasal 51 dan
4.
Permenpan No. 17 Tahun 2013 tentang
baik dan ada peningkatan nilai untuk
Kreditnya pada Pasal 32. hasil
DP3 tahunan Dosen dalam setiap kriteria penilaiaan minimal bernilai
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka
Berdasarkan
dan
setiap tahunnya.
wawancara
dengan
Bapak Hero Satrian Arief 4selaku Kepala
5.
Dosen tidak sedang mengikuti tugas belajar.
Bagian Tata Usaha Fakultas Hukum, beliau menyatakan bahwa di Fakultas
Berikut
Hukum Universitas Lampung terdaftar 103
pengurusan kenaikan jabatan fungsional
dosen. Dari jumlah keseluruhan sejak
dosen di Fakultas Hukum Universitas
tahun 2010 hingga 2013 hanya ada 4 orang
Lampung:
dosen
yang
fungsionalnya. dilayani
secara
sudah
naik
pangkat
Seorang Dosen dapat administratif
dalam
1.
adalah
Dosen
mengisi
penilaian Tinggi
Tri yang
pendidikan 4
Wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2013
prosedur
penelitian,
berkas
kumulatif
Dharma
Perguruan
terdiri
dan
operasional
dari
form
pengajaran,
form
form
pengabdian
9
Shinta Desy Anjani Universitas Lampung
2.
masyarakat, dan form penunjang tri
fungsional
dharma perguruan tinggi.
tersebut.
Tri
Tinggi,
Dharma
Dosen
Perguruan
mendiskusikannya
dengan
menyertakan
kegiatan
Tri
Tinggi
Pelaksanaan
Dharma
yang
Fungsional
bukti-bukti
dicantumkan
dalam
Kenaikan Dosen
di
Jabatan Fakultas
Hukum Universitas Lampung
Perguruan
setiap form penilaian.
1.
Peraturan
Dengan di undangkannya PERMENPAN
Setelah mendapatkan persetujuan dari
dan RB Nomor 17 tahun 2013 tentunya
penilai
dosen
akan mengubah persyaratan serta beban
kenaikan
kerja dosen yang tentunya akan berdampak
pangkat dan jabatan kepada pihak PS,
pada kenaikan jabatan fungsional. Berikut
untuk mendapatkan persetujuan rapat
analisis PerMENPAN dan RB No. 17
Senat Fakultas.
2013, antara lain:
angka
mengajukan
Setelah
kredit
PS
permohonan
mendapatkan
persetujuan
a.
Bab I pasal 1 ada istilah baru/khusus
rapat Senat Fakultas maka pihak
untuk menyebut jabatan fungsional
Fakultas membuatkan surat pengantar
dosen,
kenaikan jabatan Dosen tersebut ke
Dosen.
tingkat Universitas. 5.
Dosen
3.3 Faktor-Faktor Penghambat dalam
dengan tim penilai angka kredit PS
4.
pangkat
Setelah mengisi berkas kumulatif penilaian
3.
dan
Untuk
kenaikan
b. pangkat
sampai
Penata Tingkat I, dengan jabatan fungsional
Lektor,
maka
yaitu
Jabatan
Bab IV pasal 6 jenjang jabatan akademik dosen yaitu (ayat 3) 1) asisten ahli (IIIb)
pihak
Universitas langsung menyerahkan berkas kenaikan pangkat dan jabatan
2) Lektor (IIIc dan IIId) 3) Lektor Kepala (IVa, IVb, IVc)
dosen tersebut kepada penilai pangkat Universitas dan apabila sudah selesai dan memenuhi syarat, maka pihak universitas
secara
Akademik
langsung
menerbitkan SK kenaikan jabatan
4) Profesor (IVd,IVe)
10
Shinta Desy Anjani Universitas Lampung
Berdasarkan wawancara 2.
Yanti5 salah satu staf pada Bagian
Sumber Daya Manusia
Profesionalisme baik karyawan dan dosen belum
menampakkan
menggembirakan. kenaikan
jabatan
hasil
yang
Terkait
dengan
fungsional
banyak
kendala yang berasal dari sumber daya manuisanya baik dari karyawan maupun dosen di Fakultas Hukum sendiri, antara lain: a.
terlambatnya
usulan
dari
fakultas; b.
Kepegawaian Lampung,
Rektorat
bahwa
penghambat
Kurang persyaratan
Universitas
“salah
untuk
satu
kenaikan
faktor jabatan
fungsional dosen, salah satunya adalah sumberdaya
manusianya,
dimana
kurangnya jumlah staf serta kemampuan staf dalam memproses kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen”. Pada kenyataannya
Sering
dengan Ibu
pada
tingkat
rektorat
pemrosesan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen hanya ditangani oleh
lengkapnya angka
berkas
kredit
masing-masing fakultas satu orang saja.
yang
diajukan; c.
Kurangnya kemampuan staf dalam
IV PENUTUP
memproses kenaikan pangkat dan jabatan fungsional dosen; d.
e.
Kurangnya
4.1 Kesimpulan
pemahaman
dosen
kenaikan
jabatan
Fakultas
Hukum
fungsional
fungsional;
Universitas Lampung dijalankan sesuai
Kurangnya
pemahaman penilaian
terhadap
angka
kredit
staf
dalam
dosen; Rendahnya mengurus
motivasi kenaikan
jabatan
fungsional; g.
Pelaksanaan
terhadap persyaratan kenaikan jabatan
peraturan
f.
1.
Rendahnya motivasi
dosen untuk
mengurus kenaikan jabatannya.
di
dengan prosedur operasional antara lain: Dosen
mengisi
penilaian Tinggi,
Tri
berkas
kumulatif
Dharma
Perguruan
kemudian
Dosen
mendiskusikannya dengan tim penilai angka kredit PS dengan menyertakan bukti-bukti
kegiatan
Tri
Dharma
Perguruan Tinggi yang dicantumkan 5
Wawancara yang dilakukan pada tanggal 19 Desember 2013
11
Shinta Desy Anjani Universitas Lampung
dalam setiap form penilaian. Setelah
2) Kurangnyta kemampuan staf dalam
mendapatkan persetujuan dari penilai
memproses kenaikan pangkat dan
angka kredit PS dosen mengajukan
jabatan fungsional dosen;
permohonan kenaikan pangkat dan
3) Rendahnya
jabatan kepada pihak Program Studi,
mengurus
untuk mendapatkan persetujuan rapat
fungsional;
Senat Fakultas. Setelah mendapatkan
4) Kurang
persetujuan rapat Senat Fakultas maka
persyaratan
pihak
diajukan;
Fakultas
pengantar tersebut
membuatkan
kenaikan ke
Pelaksanaan
jabatan
tingkat kenaikan
motivasi
surat Dosen
dalam
kenaikan
jabatan
lengkapnya
berkas
angka
5) Kurangnya
staf
kredit
pemahaman
yang
terhadap
Universitas.
peraturan penilaian angka kredit
jabatan
dosen;
di
Fakultas Hukum Universitas Lampung
6) Kurangnya
selama kurun waktu 2010 hingga 2014
terhadap
hanya 4 orang dosen saja. Berdasarkan
jabatan fungsional;
hal tersebut maka dapat disimpulkan
pemahaman persyaratan
dosen kenaikan
7) Rendahnya motivasi dosen untuk
bahwa kenaikan jabatan fungsional di
mengurus kenaikan jabatannya.
Fakultas Hukum Universitas Lampung belum berjalan dengan baik. 2.
Faktor-faktor pelaksanaan
penghambat kenaikan
4.2 Saran dalam jabatan
1.
Kepada pihak Universitas hendaknya terus memberikan pengarahan dan
fungsional dosen di FH Unila adalah sebagai berikut:
sosialisasi
serta
pelatihan
bimbingan
teknis
terkait
atau dengan
a. Faktor Peraturan baru yang semakin
peraturan baru mengenai kenaikan
mempersulit dosen untuk memenuhi
jabatan fungsional dosen sehingga
persyaratan
dosen dapat memahami.
kenaikan
jabatan
fungsional; b. Faktor Sumber Daya Manusia baik staf atau karyawan maupun dosen antara lain: 1) Sering terlambatnya usulan dari fakultas;
2.
Kepada staf dan dosen hendaknya terus
meningkatkan
profesionalismenya menjalankan
dalam
tugas
dengan
cara
berkoordinasi
pada
Bagian
Kepegawaian
Universitas
terkait
12
Shinta Desy Anjani Universitas Lampung
dengan kenaikan jabatan fungsional
Knowles, M.S. The Modern Practice of
serta mengikuti pelatihan-pelatihan
Adult
atau
Pedagogy
bimbingan
teknis
tentang
kenaikan jabatan fungsional.
Education
:
to
From
Andragogy,
Cambridge; The Adult Education Company, New York. Mahfud,
DAFTAR PUSTAKA
Moh..
Hukum
Kepegawaian
Indonesia. Yogyakarta, Liberrty, 1988.
1.
Literatur
Abdullah,Syukur. “Study
Kumpulan
Makalah
Imlementasi
Moekiyat.
1989.
Belakang Konsep Pendekatan dan Dalam Persadi,
Pembangunan”,
Ujung
Kepegawaian.
Bandung, Penerbit Mandar Maju,
Latar
Relevansinya
Manajemen
_________. Administrasi Kepegawaian Negara.
Pandang, 1987.
Bandung,
Penerbit
Mandar Maju, 1991.
Gie, The Liang dan Sutarto, Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi.
Karya
Kencana,
Yogyakarta, 1977. Gomes, Faustino Cardoso. Manajemen Sumber
Daya
Nainggolan. Pembinaan Pegawai Negeri Sipi1. Jakarta, PT Pertja, 1987. Poerwadarminta, W.J.S, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka,
Manusia.
Jakarta, 2003.
Yogyakarta, Penerbit Andi, 1995. Salam, Hadiperwono. Tata Personalia. Bandung, Penerbit Djambatan, 1982.
Moch. Faizal. Penyelesaian Sengketa Pegawai Negeri Sipil di Indonesia Undang
Hadjon, Philipus M., dkk. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesian Administrative Law). Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2008.
Menurut No.43
Undang-
Tahun
1999.
Bandung, Penerbit Mandar Maju, 2003. Satropoetro,
Santoso.
Pelaksanaan
Latihan, Gramedia : Jakarta, 1982
13
Shinta Desy Anjani Universitas Lampung
Siagian,
P.
Sondang.
Administrasi.
Filsafat
Gunung
A.
Teori
Web
Agung,
Jakarta, 1985. Sonhadji,
2.
http://claraviwin.blogspot.com/2013/06/pe Organisasi
Keorganisasian
dan
Pendidikan,
Rineka Cipta, Jakarta, 1990
ngertian-akses-input-output.html http://wartawarga.gunadarma.ac.id
Tjokromidjojo, Bintoro Teori Strategi Pembangunan
Nasional,
P.T.
3.
Perundang-Undangan
Gunung Agung,.Jakarta, 2000. Triatmodjo,
Sudibyo.
Kepegawaian
Hukum Mengenai
Kedudukan Hak dan Kewajiban Pegawai Negeri Sipil, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983. Uwes, Sanusi. Manajemen Pengembangan Mutu
Dosen,
Logos
Ilmu,,Jakarta, 1999.
Wacana
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 17 Tahun
2013
tentang
Jabatan
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
14
