PELAKSANAAN FUNGSI ADMINISTRASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR LURAH SARAGI KECAMATAN PASARWAJO KABUPATEN BUTON DIRJAYANTI C1A1 10 037 Gunawan Muh.Amir Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Halu Oleo ABSTRAK Dirjayanti (C1A1 10 037), Pelaksanaan Fungsi Administrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Lurah Saragi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, dibimbing oleh Gunawan selaku pembimbing I dan Muh.Amir selaku pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Aministrasi pada Kantor Lurah Saragi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton, serta untuk mengetahui bagaimana Kualitas Pelayanan Publik pada Kantor Lurah Saragi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Populasi penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Lurah Saragi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton yang berjumlah 12 orang pegawai. Sampel penelitian sebanyak 12 orang responden dalam penelitian ini ditetapkan beberapa sampel secara porposif (sengaja) yang berasala dari masyarakat pengguna layanan pada saat penelitian ini sedang berlangsung. Untuk mendukung dari data per responden maka ditetapkan pula informan penelitian sebanyak 6 orang meliputi Kepala Kantor Lurah, Sekretaris Lurah, Staf Kepegawain, dan 3 orang tokoh masyarakat yang pernah memperoleh pelayanan. Pelaksanaan fungsi administrasi pada Kantor Lurah Saragi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton pada umumnya sudah baik terlihat dari empat bagian fungsi administrasi, masing-masing ke empat bagian tersebut menunjukan adanya pelaksanaan fungsi administrasi yang baik. Bagian pertama yaitu perencanaan, pegawai dalam mempersiapkan kebutuhan pembuatan arsip dan ketepatan waktu sudah baik. Bagian ke dua pengorganisasian mengenai penempatan pegawai pada posisinya sudah tepat. Selanjutnya bagian ketiga pelaksanaa, dalam pemberian tugas pada pegawai sudah cukup jelas dan bagian terakhir tentang pengawasan dalam penggunaan sumber daya pada Kantor Lurah Saragi sudah sukup efektif. Sedangkan kualitas pelayanan publik pada Kantor Lurah Saagi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton telah mengalami perbaikan yang signifikan di tinjau dari kepastian waktu sudah tepat, serta kesederhanaan dalam pelayanan sudah sesuai dengan perosedur dan dalam kejelasan pelayanan sudah cukup transparansi atau terbuka terhadap masyarakat. Kinerja pegawai sudah cukup baik, hal ini terlihat dari antusiasme para pegawai untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari kesadaran para pegawai untuk selalu giat dalam mencapai hasil yang maksimal. Namun dengan begitu kendalakendala yang terkadang di hadapi yaitu para pegawai masih sering kewalahan dalam menghadapi pekerjaan yang semakin banyak dan kompleks, tetapi kesemua itu sudah di upayakan jalan keluarnya agar tidak mengalami penumpukan pekerjaan yang berlarut-larut.
PENDAHULUAN Pembagian Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, ditentukan atas daerah besar dan kecilnya dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Menurut penjelasan pasal ini wilayah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi lagi ke dalam daerah yang lebih kecil. Daerah-daerah ini bersifat otonom atau bersifat administratif Penentuan ini semuanya diatur menurut ketetapan Undang-Undang. Penerapan desentralisasi dalam sistem pemerintahan pada tahun 2001 memunculkan harapan besar pada terjadinya tata pemerintahan yang lebih baik di daerah-daerah. Harapan tersebut muncul karena sistem tersebut memungkinkan terjadinya pengambilan keputusan pada tingkat lokal yang lebih dekat dengan warga. Dengan demikian, setiap keputusan dapat lebih merefleksikan pemecahan masalah yang terjadi di warga. Harapan terhadap perbaikan penyediaan pelayanan publik juga merebak seiring penerapan desentralisasi ini. Salah satu tujuan diterapkannya kebijakan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dari pemerintah daerah kepada warga masyarakatnya. Pelayanan publik adalah pelayanan yang wajib diselenggarakan negara untuk pemenuhan kebutuhan dasar atau hak-hak dasar warga negara (publik). Pembukaan UUD 1945 mengamanatkan hal tersebut. Ketiadaan atau kurang memadainya pelayanan publik akan mengakibatkan tidak terpenuhinya hak asasi manusia oleh penyelenggara negara. Pelayanan publik harus diberikan pada setiap warga negara, baik yang kaya maupun miskin, baik yang berada di pusat kemajuan maupun daerah terbelakang, baik yang mendatangkan keuntungan atau membutuhkan subsidi. Karena itu negara harus mengambil peranan dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan yaitu cara melayani, membantu menyiapkan mengurus, menyukseskan keperluan, kebutuhan seseorang atau kelompok, dimana orang yang melayani harus memiliki suatu keterampilan atau keahlian khusus berdasarkan keahlian dan keterampilan khusus maka pihak yang melayani memposisi atau memiliki nilai lebih dalam menyelesaikan suatu keperluan atau kebutuhan individu atau organisasi. Sasaran utama dari peningkatan kemampuan kerja aparat dalam suatu organisasi adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada publik (masyarakat) sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya tersebut. Namun sampai saat ini tingkat pelayanan masyarakat dalam organisasi pemerintah masih sangat rendah, antara lain tingginya pemborosan sumber daya, proses pelayanan yang tidak efektif dan cenderung berbelit-belit, kualitas pelayanan yang tidak memadai serta banyaknya pungutan liar yang dibebankan kepada masyarakat sehubungan proses pemberian layanan. Intruksi dari Lurah berisi satu atau beberapa pekerjaan yang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh para pegawai pada seksi-seksi di Kantor Lurah dalam waktu tertentu. Intruksi ini diberikan oleh lurah kepada seksi-seksi melalui kepala Seksinya masing-masing untuk dilaksanakan oleh semua pegawai dibidangnya. Intruksi Lurah dalam hal pekerjaan, agar dapat mencapai daya guna (efisiensi) dan hasil guna (efektivitas yang sebesar-besarnya) maka Lurah melaksanakan pengawasan terhadap Pelaksanaan administrasi dalam pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh seksi-seksi yang ada di Kantor Lurah. Salah satu cara untuk dapat meningkatkan pelayanan adalah dengan melakukan pengawasan secara terus menerus oleh lurah terhadap pekerjaan pegawai yang ada di Kantor Lurah Saragi, sehingga dapat menunjang terwujudnya Pelaksanaan Fungsi
Administrasi dalam Pelayanan Publik yang akhirnya tujuan organisasi dapat dicapai dengan baik. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Pelaksanaan Fungsi Administrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Lurah Saragi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton”. TINJAUAN PUSTAKA Konsep Pelaksanaan Pelaksanaan dapat diartikan sebagai aspek nyata dari tujuan-tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan yang ada. Pelaksanaan merupakan suatu tindakan dan kegiatan yang ditunjukan dalam menyelenggarakan pekerjaan guna mencapai tujuan internal dan eksternal. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia (2007 : 554) pengertian pelaksaan adalah proses, cara perbuatan pelaksanaan (rancangan kepuasan) adapun istilah melaksanakan berati melakukan menjalankan, mengerjakan (Rancangan keputusan). Pada dasarnya suatu pelaksanaan merupakan proses kelanjutan dari aktivitas yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan adanya perencanaan tindakan yang baik serta prosedur yang memadai sehingga dapat bersinergi guna menghasilkan keuntungan yang lebih kompeten. Pelaksanaan diartikan sebagai merealisir pencapaian tujuan-tujuan yang telah dirumuskan dalam rencana atau kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pemerintah (Tjokroamidjojo, 1991 : 28). Konsep Administrasi Pengertian Administrasi Secara etimologis istilah administrasi berasal dari bahasa Inggris dari kata administration yang infinitifnya ialah to administer. Kata to administer diartikan sebagai to manage (mengelola) atau to direct (menggerakan). Berdasarkan uraian di atas, maka secara etimologis administrasi dapat diartikan sebagai kegiatan memberikan bantuan dalam mengelola informasi, mengelola manusia, mengelola harta benda ke arah suatu tujuan yang terhimpun dalam organisasi. Administrasi secara umum dapat diartikan sebagai proses kerjasama untuk mencapai tujuan bersama yang telah dintentukan sebelumnya. Apabila diterapkan secara formal dalam organisasi maka proses kerjasama tersebut adalah dalam upaya mewujudkan tujuan organisai, dan salah satu organisasi yang terbesar adalah negara. The Liang Gie dalam ensiklopedi administrasi (1989:11-12) berpendapat bahwa administrasi dalam arti sempit adalah kata Administratie (bahasa Belanda) yang terjemahannya kedalam bahasa Indonesia yaitu tata usaha adalah sebagai setiap penyusunan keterangan secara Sistematik dan pencatatanya tertulis dengan maksud memperoleh suatu ikhtisar mengenai keterangan-keterangan itu secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain. Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa administrasi dalam artian sempit adalah suatu proses catat mencatat yang dapat disusun secara sistematik untuk memperoleh hasil tertentu. Wursanto (1993:23) mengemukakan bahwa administrasi dan tata usaha merupakan kegiatan dari administrasi sempit, keduanya mempunyai hubungan erat, dimana administrasi merupakan proses penyelenggaraanya sedangkan Tata usaha sebagai kegiatan pencatatan. Secara umum pengertian administrasi dapat pula diartikan sebagai suatu fungsi melayani, membantu dan menggerakkan suatu kegiatan yang diselenggarakan, diorganisir berdasarkan perencanaan matang dan Sistimatis. Pelaksanaan tersebut pada umumnya dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Menurut Atmosudirjo (1995:29) administrasi adalah sesuatu yang terdapat dalam suatu organisasi modern dan yang member hayat kepada organisasi tersebut, sehingga organisasi tersebut dapat berkembang tumbuh dan begerak. Selanjutnya konsep lain yang dikemukakan oleh Zainun (1995:2) ia menyatakan bahwa administrasi dalam arti luas adalah perananan yang ditampilakn oleh pimpinan tingkat atas suatu organisasi terutama hubungan pimpinan tingkat atas suatu organisasi dengan hal-hal dan pihak-pihak lain diluar otonomi organisasi yang dipimpinnya. Dwight Waldo dalam Sutopo (1998:5) mengemukakan bahwa administrasi adalah bentuk daya manusia yang kooperatif yang mempunyai tingkat rasional yang tinggi. Dapat dikatakan bahwa dalam keadaan yang bagaimana dan dimana saja asal ada aktivitas dan dikerjakan oleh beberapa orang serta ada tujuan yang hendak dicapai, maka disitulah dibutuhkan pelaksanaan administrasi. Karena dalam administrasi terkandung suatu pengertian tentang proses penyelenggaraan kerja dan latar belakang aktivitas kerja sama itu dalam mencapai suatu hasrat bersama, pemenuhan kebutuhan bersama dan akhirya akan dinikmati bersama. Dalam arti luas yang lebih tepat administrasi berarti keseluruhan proses penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang didasarkan pada rasionalitas tertentu oleh dua orang atau lebih dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dengan menggunakan sarana dan prasarana tertentu pula (Siagian, 2001:267). Husein (2004:2) mengatakan bahwa administrasi dapat dikatakan pula dalam pengertian sempit, bahwa administrasi adalah penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara Sistimatis baik internal maupun eksternal dengan maksud menyediakan keterangan serta memudahkan untuk memperoleh kembali baik sebagian maupun menyeluruh. Menurutnya, administrasi secara luas adalah suatu kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur, dengan mendayagunakan sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif. Kerangka Pikir Dengan adanya penerapan mengenai pelayanan pada publik untuk kepentingan masyarakat umum, pemerintah mengupayakan dalam penyelenggaraan pelayanan harus berkualitas, walaupun masih ada juga kelemahan-kelemahan dalam pelayanan misalnya kurang rensponsif, kurang informatif, kurang accessible, dan kurang mau mendengar keluhan/saran/aspirasi masyarakat. Jadi untuk memperoleh data yang akurat di lapangan maka peneliti menggunakan kerangka pikir yang berbentuk sederhana. Kerangka yang dimaksud yakni : Fungsi administrasi 1. Perencanaan 2. Pengorganisasian 3. Pelaksanaan 4. Pengawasan (Drs.H.Malayu S.P.Hasibuan, 2000)
Pelayanan publik 1.
Kepastian waktu
2.
Kesederhanaan pelayanan
3.
Kejelasan
(KEPMEMNPAN No.63)
METODE PENELITIAN
1.
2.
a. b. 1. 2. 3.
Lokasi Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Lurah Saragi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pengamatan awal yang penulis lakukan memperlihatkan bahwa lokasi cukup strategis dijadikan objek penelitian tentang pelaksanaan fungsi administrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kantor Lurah Saragi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Populasi dan Sampel Penelitian Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang bekerja pada Kantor Lurah Saragi dengan jumlah pegawai 12 orang. Oleh karena populasi relatif kecil dan dapat dijangkau maka penentuan sampel dilakukan dengan menentukan sampel penuh (total sampling) yakni seluruh jumlah populasi, ditetapkan sebagai sampel penelitian yakni 12 orang. Dalam penelitian ini ditetapkan beberapa sampel secara purposif (sengaja) yang berasal dari masyarakat pengguna layanan pada saat penelitian ini sedang berlangsung. Untuk mendukung dari data per responden maka ditetapkan pula informan penelitian sebanyak 3 orang yaitu Kepala Kantor Lurah, Sekretaris Lurah dan Staf Kepegawaian serta 3 orang Tokoh Masyarakat. Jenis dan Sumber Data Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni : Data Primer Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari obyek yang diteliti yang terdiri dari jawaban hasil kuesioner responden. Data Sekunder Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen publikasi yang terdiri dari dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh Kantor Lurah Saragi. Teknik Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data dan informan mengenai berbagai hal yang dibutuhkan sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka teknik yang digunakan adalah sebagai berikut : Studi Kepustakaan (library study) yaitu mengkaji berbagai literatur yang dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Studi Lapangan (field study), yaitu pengumpulan data secara langsung pada obyek atau lokasi penelitian, untuk memperoleh data dilapangan digunakan teknik-teknik sebagai berikut : Kuisioner yaitu memberikan beberapa daftar pertanyaan secara tertulis dan terstruktur untuk diisi oleh responden, tentang berbagai hal yang relevan dengan permasalahan penelitian. Wawancara (instrumen) yaitu dengan mengadakan tanya jawab secara terstruktur kepada informan terpilih. Kaji dokumen yaitu menelaah berbagai laporan pelaksanaan tugas pegawai yang menjadi responden dalam penelitian ini, termasuk dokumen pelaksanaan pelayanan. Teknik Analisa Data Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yakni dengan menggambarkan data hasil penelitian secara sistematis yang kemudian dideskripsikan sehingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan menelitian ini.
1. 2.
3.
4.
1. 2. 3.
-
Definisi Operasional Setelah menguraikan beberapa konsep yang berhubungan dengan penelitian maka maka untuk mempermudah dalam pencapaian tujuan penelitian perlu disusun definisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian, antara lain Fungsi administrasi merupakan kegiatan tata usaha kantor (catat-mencatat, mengetik, menggandakan, dan sebagainya) dengan tujuan untuk pengarsipan berkas agar tidak tumpang tindih sehingga data yang terekam benar - benar valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Penyelenggaraannya diwujudkan melalui fungsi-fungsi administrasi, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan (planning) yaitu sebagai dasar pemikiran dari tujuan dan penyusunan langkahlangkah yang akan dipakai untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian (organization) yaitu sebagai cara untuk mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam pekerjaan yang sudah direncanakan. Pelaksanaan (actuating) yaitu untuk melaksanakan organisasi agar berjalan sesuai dengan pembagian kerja masing-masing serta menggerakan seluruh sumber daya yang ada dalam organisasi agar pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan bisa berjalan sesuai rencana dan bisa memcapai tujuan. Pengawasan (controlling) yaitu untuk mengawasi apakah gerakan dari organisasi ini sudah sesuai dengan rencana atau belum. Serta mengawasi penggunaan sumber daya dalam organisasi agar bisa terpakai secara efektif dan efisien tanpa ada yang melenceng dari rencana. Dalam kualitas pelayanan publik terdapat beberapa indikator yang harus dilakukan para pegawai dalam pelayanan, yaitu meliputi : Kepastian waktu adalah pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Kesederhanaan adalah prosedur pelayanan yang tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan. Kejelasan adalah persyaratan teknis dan administrasi pelayanan publik dan unit kerja atau pejabat yang berwenang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan. HASIL DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Lokasi Penelitian Keadaan Kantor Lurah Saragi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Penelitian yang dilakukan pada Kantor Lurah Saragi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton adalah kinerja pegawai terhadap pelayanan publik pada Kantor Lurah Saragi. Penetapan lokasi ini ditinjau dari aktivitas Kantor Lurah Saragi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton yang memiliki kegiatan utama sebagai instansi pemerintah yang memberikan pelayanan administrasi dan pelayanan masyarakat. Kantor Lurah Saragi adalah daerah pemekaran dari Kelurahan Wasaga yang berada diwilayah Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton Sulawesi Tenggara, selama berdirinya Kelurahan ini sudah mengalami 4 kali pergantian Kepemimpinan Lurah yakni: La Buruhi, Periode Tahun 2000 – 2005 Drs. La Maja, Periode Tahun 2005 – 2011 La Sarihu, S.H, Periode Tahun 2011 – 2013 La Udi, S.IP Periode Tahun 2013 – sekarang
-
Luas wilayah tersebut diatas terdiri dari 4 Lingkungan yang meliputi Lingkungan Saragi I, Lingkungan Saragi, Lingkungan Topa dan Lingkungan Batuawu. Adapun batas-batas wilayah Kelurahan Saragi adalah sebagai berikut : Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Wasaga, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pasarwajo, Sebelah Barat berbatasan dengan Teluk Pasarwajo, Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lapodi, Struktur Organisani dan Tata Kerja Pemerintah Desa/Kelurahan Setiap organisasi agar lebih terarah dalam proses pencapaian tujunnya, maka harus memiliki bagan atau struktur organisasi yang menjelaskan tugas dan wewenang dari para anggota atau pegawainya. Struktur adalah kerangka kerjasama atau dasar pembagian kerja dalam organisasi. dengan struktur organisasi dapat diperoleh suatu gambaran tentang peranan organisasi, saluran-saluran kekuasaan, dan tanggung jawab, perincian serta jabatan-jabatan yang terdapat pada organisasi dalam pencapaian tujuan tertentu. Menurut The Liang Gie dalam bukunya Administrasi perkantoran modern memberikan pengertian tentang struktur organisasi adalah perwujudan yang menunjukkan hubunganhubungan, fungsi-fungsi serta wewenang dan tanggung jawab atas setiap fungsi yang bersangkutan. Dari pengertian di atas jelas bahwa struktur organisasi merupakan rangkaian dari pada fungsifungsi yang menunjukkan susunan jabatan yang tersusun rapi yakni dari pelaksanaan pimpinan sampai bawahan, dimana dalam pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut terdapat pembagian kerja yang harus dipertanggung jawabkan kepada pimpinan terhadap suksesnya misi suatu organisasi. pembagian yang dimaksud adalah menentukan wewenang, tugas dan kegiatan orang-orang dalam rangka kesatuan arah dan tujuan organisasi. Sruktur organisasi pemerintah Kantor Lurah Saragi, terdiri dari Lurah, Sekretaris, dan 3 kepala urusan, yakni urusan pembangunan, urusan umum dan urusan ketentraman dan ketertiban. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai struktur organisasi pemerintah Kantor Lurah Saragi, dapat dilihat pada gambar bagan organisasi pemerintah Kantor Lurah Saragi (terlampir). Adapun tugas dan fungsi Lurah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah adalah 1) memimpin penyelenggaraan pemerintah desa, 2) membina kehidupan masyarakat desa, 3) membina perekonomian desa, 4) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, 5) mendamaikan peselisihan masyarakat desa, dan 6) mewakili desanya di dalam dan diluar pengendalian dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. PENUTUP
1.
3.
Kesimpulan Pelaksanaan fungsi administrasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kantor Lurah Saragi Kecamatan Pasarwajo, sangat penting sekali dalam hal memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya masyarakat Kelurahan Saragi. Misalnya dalam pelaksanaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK). Berdasarkan pernyataan responden menyatakan bahwa pelayanan yang mereka terima dalam pelaksanaan kinerja yang dilakukan oleh staff Kelurahan Saragi cukup efesien. Kualitas pelayanan publik pada Kantor Lurah Saragi Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton telah mengalami yang signifikan, ditinjau dari kepastian waktu, kesederhanaan dan kejelasan pelayanan, seperti KTP, KK, Kartu domisili dan akta-akta lainnya yang telah berjalan dengan
baik. Hal ini terjadi karena dipengaruhi oleh adanya perbaikan pada kinerja pegawai yang memberikan pelayanan yang tepat waktu serta kepuasan dalam hal biaya administrasi. Saran Untuk lebih mempertajam simpulan yang dirumuskan di atas maka berikut ini dituliskan beberapa saran untuk pihak-pihak yang terkait dengan Pelaksanaan Fungsi Administrasi Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada Kantor Kelurahan Saragi sebagai berikut : 1. Bagi petugas Kantor Lurah Saragi lebih evaluatif lagi dalam menjalankan tugasnya. 2. Bagi petugas Kantor Lurah Saragi untuk mendapatkan kualiatas pelayanan publik yang memuaskan perlu ketepatan waktu dalam memberikan pelayanan harus sesuai dengan prosedur yang ditetapkan serta transparansi dalam pelayanan.
DAFTAR PUSTAKA Abdul, Wahab Solichin, 1987. Analisis Kebijaksanaan Negara, Raneka Cipta. Jakarta. Arikunto, Suharsini, 2000, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, PT. Atmojo Yunianto Tri, 2007. Pelayanan Publik dan Konsep Tentang Kepuasan Pelanggan, di download dari: http/triamojo.wordpress.com Batinggi, Achmad, 2000, Manajemen Pelayanan Umum, Reineka Cipta, Jakarta. Bineka Cipta. Jakarta. Dewi, Irra Chirisyanti, 2011. Pengantar Ilmu Administrasi. Prestasi pustaka. Jakarta. Gie, The Liang, 1998. Administrasi Perkantoran Modern. Yogyakarta: Liberty. Handayaningrat, S. 1993. Administrasi dan Manajemen. LP3ES. Jakarta. Hasibuan S.P Malayu,2000. Manajemen Sumber Daya Manusia. PT. Bumi Aksara. Jakarta. Irawan, Prasetya, 2000. Logika dan Prosedur Penelitian. STIA LAN Press. Jakarta Ismail Saleh, 1988. Manajemen Administrasi Perkantoran. Yogyakarta: Liberty Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/Kepentingan/M.Pan/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Di download dari:http//www.nakertrans.go.id Lukman, Sampara. 1999. Manajemen Kualitas Pelayanan, Jakarta : STIA LAN Pres. Moeliono, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. Nazir.Moh. Ph.D 1999. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Jakarta. Ndraha Taliziduhu, 1997. Metodologi Ilmu Pemerintahan. Rhineka Cipta. Jakarta. Notoadmojo, S. 2003. Metodologi Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta. ------------------------, 2003, Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Mandari maju. Bandung.
Nurjadama, 2004. Pelayanan Prima, Lembaga Administrasi Negara RI. Jakarta. Nurmandi, Achmad, 2010. Manajemen Pelayanan Publik, Sinergi Publishing. Yogyakarta. Moenir, H.A.S. 2002. Manajemen Pelayanan Umum, Jakarta : Bumi Aksara. Rusli Syarief, 1987. Manajemen Pelayanan Masyarakat dan Kepegawaian. Gunung Agung, Jakarta. Sinambela Lijan Poltak. Dkk., 2006, Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi, Bumi Aksara, Jakarta. Soenarto, 2001. Otonomi Daerah Dan Pelayanan Publik, di download dari:http//ww.pu.go.id Steers, Richard. M. 2005. Efektifitas Organisasi (Terjemahan). Erlangga, Jakarta. Subarudi, 2004. Reformasi Manjemen Pegawai Negeri Sipil Mencegah Birokrasi Keranjang Sampah. Di download dari: http//www.goodgovermence-bappenas.go.id Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Administrasi. Alfabeta, Bandung. Wahab Abdul Solichin, 2000. Globalisasi dan Pelayanan Publik Dalam Perspektif Teori Governance, di download dari:http//www.goodgovermence-bappenas.go.id Widjaja, AW. 1990. Administrasi Kepegawaian, Bina Aksara, Jakarta.
