Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan Melalui MBS di Sidoarjo
Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan Melalui MBS di Sidoarjo (Studi pada pelaksanaan MBS di SMPN 3 Waru, Sidoarjo) Niken Elvok Widyasari S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya
[email protected]
Abstrak Desentralisasi Pendidikan merupakan wujud pelimpahan kekuasaan atau kewenangan dari lembaga teratas kepada lembaga dibawahnya dalam bidang pendidikan atau pelimpahan kewenagan dari kepala kepada bawahannya. Desentralisasi pendidikan di sekolah dapat dilihat secara nyata dengan melihat manajemen pendidikan yang digunakan disekolah tersebut. berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini melihat dari bagaimana implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang dilakukan di SMPN 3 Waru, Sidoarjo. Tujuan penelitian ini adalah memperoleh deskripsi dan analisis tentang Pelaksanaan desentralisasi pendidikan melalui MBS di SMPN 3 Waru, Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi pendidikan yang dilakukan melalui MBS di SMPN 3 Waru dilihat dari 4 indikator menunjukan 1) Power/kewenangan masih belum seluruhnya dilakukan oleh sekolah, 2) Knowledge/Pengetahuan telah didesentralisasikan dengan baik, 3) informasi telah dapat dilakukan oleh sekolah, namun dalam penerapannya masih kurang, dan 4) Reward belum dapat dilakukan oleh pihak sekolah sendiri karena dana yang tidak mencukupi. Kesimpulan haasil penelitian menunjukan bahwa belum semua aspek yang ada dapat dijalankan secara optimal di SMPN 3 Waru. Saran dari kesimpulan diatas adalah 1) Untuk power/ kewenangan, sekolah harus memiliki kewenangan yang lebih besar dalam mengatur pendanaan, kurikulum, dan personel, 2) Informasi tentang sekolah seharusnya dapat disebarkan kepada anggota sekolah serta stakeholdernya, 3) Informasi juga seharusnya dapat diakses dengan lebih mudah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi anataralain dengan email dan website, 4) Sekolah dapat memberikan reward bagi guru maupun siswa yang memiliki pretasi, 5) Seharusnya pemerintah merubah sistem kebijakan menjadi bottom-up.
Kata Kunci : Desentralisasi Pendidikan, MBS
Abstract An Education Decentralization is a delegation of power or authority of top institutions to the institutions under in education or delegated authority from the head to his subordinates. Decentralization of education in schools, visible by looking at the management of the school education used. Therefore, this study look of how the implementation of the School Based Management (SBM) is done in SMPN 3 Waru, Sidoarjo. The purpose of this study was to obtain a description and analysis of Implementation of the decentralization of education through MBS in SMPN 3 Waru, Sidoarjo. This research method is descriptive qualitative. Data were collected using observation and interview techniques. The results showed that the decentralization of education did through MBS in SMPN 3 Waru seen from 4 indicator that is 1) Power / authority is still not entirely done by the school, 2) Knowledge / Knowledge, decentralized well, 3) information was able to be done by the school, but the application is still lacking, and 4) Reward can not be done by the schools themselves, because of insufficient funds. It can be concluded that the decentralization of education through MBS in SMPN 3 Waru has not been implemented optimally. The advice from the above conclusions are 1) For the power / authority, schools should have greater authority to manage their school, 2) Information about the school should be distributed to member schools as well as stakeholders, 3) The information should also be accessible more easily, 4) School can provide rewards for teachers and students who have achievement, 5) Government Should be change the system into a bottom-up policy. Keywords : Decentralization of Education, MBS
1
Header halaman genap: Nama Jurnal. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2012, 0 - 216
c. PENDAHULUAN Pendidikan adalah jalan yang terbaik untuk
d.
memperbaiki kualitas SDM di Indonesia. Pendidikan yang
e. f. g.
dapat meningkatan kualitas Sumber daya di Indonesia dapat diwujudkan dengan cara melakukan perubahan. Untuk
melakukan
perubahan
dibidang
h. i. j.
pendidikan
menurut UNESCO dalam Mulyasa (2014:2) menyatakan
Merumuskan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolah; Mengidentifikasi funsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran; Melakukan analisis SWOT; Alternatif langkah pemecahan persoalan; Menyusun recana dan program peningkatan mutu; Melaksanakan rencana peningkatan mutu; Melakukan evaluasi pelaksanaan; Merumuskan sasaran mutu baru.
bahwa pembelajaran itu harus diletakan pada empat pilar Menurut Wohlsetter, Mohrman & dkk (1993)
utama dan pembelajaran itu dilakukan seumur hidup. Empat pilar yang dimaksud adalah learning to know,
bahwa
learning to do, learning to be, learning to live together.
didesentralisasikan ke Sekolah, yaitu :
Upaya Pemerintah Indonesia dalam memperbiki
1.
terdapat
empat
sumber
daya
yang
harus
Power (Kekuasan/Kewenangan)
kualitas Pendidikannya adalah dengan jalan membuat
Kekuasaan
Kebijakan Desentralisasi Pendidikan. Kebijakan tersebut
didesentralisasikan
membuat munculnya
manajemen baru disekolah .
langsung melalui dewan sekolah. Disebutkan bahwa
Manajemen inilah yang selanjutnya disebut dengan
terdapat 3 bidang penting yaitu : budget, personel,
manajemen berbasis sekolah (MBS). MBS memberikan
and currirulum.
kebebasan kepada sekolah untuk mengatur sendiri urusan
2.
atau
kewenangan ke
harus
sekolah-sekolah
secara
Knowledge (Pengetahuan)
rumah tangganya. Sekolah memiliki kewenangan penuh
Pengetahuan yang wajib didesentralisasikan meliputi
dalam mengatur Sumber daya yang dimilikinya.
keterampilan yang terkait dengan pekerjaan secara langsung
Pengertian SBS atau MBS menurut World Bank
skills),
keterampilan
kelompok
(teamwork skills), dan pengetahuan keorganisasian
(Bank Dunia) dalam Suparlan (2013; 49) menyebutkan : “Manajemen Berbasis Sekolah adalah satu strategi untuk meningkatkan sekolah dengan menyerahkan otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari negara dan kabupaten kepada satuan pendidikan sekolah secara individual. MBS menyediakan kepala sekolah, guru-guru, para siswa, dan para orang tua siswa untuk melakukan pengawasan secara lebih besar terhadap proses pendidikan dengan memberikan tanggung jawab untuk pengambilan tentang anggaran, personel, dan kurikulum.” Manajemen pendidikan berbasis sekolah
(job
(organizational
knowledge).
Menurut
Nurkolis
(2001) pengetahuan kelompok meliputi pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan keterampilan komunikasi. Sedangkan pengetahuan keorganisasian meliputi
pemahaman
lingkungan
dan
startegi
merespon perubahan. 3.
Information (Informasi) Informasi dalam MBS bukan hanya dimiliki oleh pimpinan puncak tetapi juga diberikan kepada seluruh
merupakan inovasi yang belum semua sekolah mengerti
constituent sekolah bahkan ke seluruh stakeholder.
dan paham mengenai konsep dari manajemen ini, apalagi
Yang perlu disebarluaskan antara lain berupa visi,
dapat berhasil menjalankannya. Untuk dapat membantu
misi, strategi, sasaran dan tujuan sekolah, keuangan
dalam keberhasilan kebijkan ini, kemendikbud dalam
dan struktur biaya, isu-isu sekitar sekolah, kinerja
Hamid & Malian (2004; 249) memberikan tahapan-
sekolah, dan pelanggarannya.
tahapan pelaksanaan manajemen pendidikan sebagai
Selain itu, sekolah bukan hanya
berikut :
informasi tetapi juga mengumpulkan informasi. Hal a. b.
Melakukan sosialisasi; Mengidentifikasi tantangan nyata sekolah;
memberikan
ini dilakukan untuk terus mengevaluasi performa atau
Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan Melalui MBS di Sidoarjo
kinerja dari sekolah itu sendiri. informasi yang perlu
4.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
dikumpulkan terkait dengan isu-isu organisasi.
adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian
Reward (penghargaan)
Kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena didalam
Penghargaan menurut Wohlsetter & Mohrman dkk
penelitian ini hal yang diteliti adalah sebuah fenomena
dalam Nurkolis (2003;42) yang dimaksud bisa
yang belum diketahui sebelumnya dan tidak dapat
penghargaan secara fisik dan non-fisik. Penghargaan
diperhitungkan sebelum peneliti terjun kelapangan.
fisik
dapat
berupa
penghargaan
hadiah
non-fisik
uang,
dapat
berupa
sedangkan
Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan manajemen
kenaikan
berbasis sekolah di SMP Negeri 3 Waru. Penelitian ini
pangkat, melanjutkan pendidikan, mengikuti seminar
terfokus
atau penataran.
didesentralisasikan kesekolah menurut Wohlsetter &
MBS sendiri telah dilaksanakan diberbagai
Sidoarjo.
empat
sumber
daya
yang
harus
Mohrman dkk (1993) yang dijabarkan sebagai berikut :
daerah di Indonesia. Salah satu daerah yang telah melakukan MBS adalah kabupaten
pada
1.
Pada
Power ( Kekuasaan/Kewenangan) Power adalah kewenangan yang secara langsung
bidang pendidikan Pemerintah kabupaten Sidoarjo telah
dikelola
mengalokasikan dana yang cukup besar. Selain itu,
kewenangan yang dapat secara langsung menjadi
Pemerintah Sidorjo juga telah mengeluarkan kebijakan
fokus untuk dikelola sekolah yaitu : (a) Bugdet, (b)
yang mengatur tentang MBS yaitu Peraturan Bupati
Personel,dan (c) Kurikulum.
Sidoarjo No. 43 Tahun 2012.
2.
oleh
sekolah
tersebut.
Terdapat
3
0Knowledge (Pengetahuan)
yang
Pengetahuan yang wajib didesentralisasikan meliputi
menjalankan MBS adalah SMP Negeri 3 Waru. MBS
keterampilan yang terkait dengan : (a) Pekerjaan
telah dilakukan disekolah ini sejak tahun 2008 atau sejak
secara langsung (job skills), (b) Keterampilan
dikeluarkannya
kelompok
Salah
satu
sekolah
peraturan
di
Sidoarjo
terkait
penyelenggaraan
untuk
skills),
(c)
Pengetahuan
keorganisasian (organizational knowledge)
pendidikan dengan MBS. Ketertarikan
(teamwork
meneliti
lebih
3.
lanjut
Information (Informasi)
mengenai MBS disekolah ini adalah 1) Status sekolah
Seluruh
yang merupakan sekolah negeri yang pengaturannya
stakeholder
harus
didominasi pemerintah, 2) Adanya dualisme kurikulum
mengenai
sekolah.
yaitu atara KTSP dengan Kurikulum 2013, dan 3) Adanya
disebarluaskan antaralain berupa visi, misi, strategi,
pembebasan biaya sekolah (SPP) bulanan di sekolah ini
sasaran dan tujuan sekolah, keuangan dan struktur
yang memunculkan pertanyaan dari mana asal dana
biaya, isu-isu sekitar sekolah, kinerja sekolah, dan
sekolah. Maka dari itu, perlu adanya penelitian lebih
pelanggarannya. Untuk indikator ini
lanjut tentang bagaimana pelaksanaan desentralisasi
adalah kejelasan dan ketepatan informasi yang
pendidikan melalui MBS di SMPN 3 Waru.
diberikan kepada seluruh anggota sekolah termasuk
4.
diatas maka dapat diambil sebuah rumusan masalah sebagai
berikut
ini
:
sekolah
maupun
mengetahui
setiap
Informasi
seluruh informasi
yang
perlu
yang dilihat
ke siswa.
Dari penjabaran latar belakang permasalahan penelitian
constituent
Reward (penghargaan)
“Bagaimanakah
Penghargaan yang dimaksud bisa penghargaan secara
Pelaksanaan desentralisasi pendidikan melalui MBS di
fisik dan non-fisik. Penghargaan fisik dapat berupa
SMPN 3 Waru, Sidoarjo?”
hadiah uang, sedangkan penghargaan non-fisik dapat berupa kenaikan pangkat, melanjutkan pendidikan,
METODE
mengikuti seminar atau penataran. Yang dilihat
3
Header halaman genap: Nama Jurnal. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2012, 0 - 216
adalah
bagaimana
sekolah
dalam
mengelola
sendiri. Pemerintahan hanya membuat aturan
rewardnya bagi anggota sekolah.
terkait
dan
sekolah
dapat
mengelola
Jenis dan sumber data dalam penelitian ini dibedakan
keuangannya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa
kedalam sumber data primer dan data sekunder. Sumber
sekolah menerapkan gratis biaya SPP sehingga
Data Primer di peroleh langsung dilapangan seperti
sekolah tidak dapat memungut biaya bulanan
wawancara pada para ahli dan meninjauan langsung lokasi
dari para siswa. Sekolah mendapatkan dana
penelitian. Pihak yang menjadi informan dalam penelitian
pemasukannya dari daerah yaitu berupa Dana
yaitu : (a) Kepala Sekolah SMPN 3 Waru, (b) Wakil
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Dana
Kepala (Waka) SMPN 3 Waru, (c) Guru SMPN 3 Waru,
Pendamping
(d) Kepala TU (Tata Usaha) SMPN 3 Waru, dan (e) Siswa
(BOSDA) serta Dana Bantuan Sukarela yang
SMPN 3 Waru.
merupakan dana sumbangan dari siswa.
Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam
Bantuan
Operasional
Sekolah
Sekolah memang dapat mengelola baik
penelitian adalah observasi, Wawancara, dan Studi
pemasukan
Dokumentasi. Teknik Analisis data yang digunakan
tetapi data dilapangan menunjukan bahwa
adalah analisis data Miles and Huberman. Teknik analisis
terdapat kejangalan dalam masalah pendanaan
data menurut model Miles and Huberman dalam
ini. Terdapat sedikit campur tangan institusi
Sugiyono (2012; 335)
adalah data reduction, data
diatasnya dalam mengatur keuangan sekolah ini.
display, dan conclusion drawing/verification. Selanjutnya
Keadaan tersebut ditunjukan dengan adanya
uji Kredibilitas data dilakukan dengan Triangulasi data.
pemberhentian pembayaran dana sukarela oleh
Triangulasi data adalah pengecekan data dari berbagai
wali
sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu
pamerintahan daerah otomatis berdampak pula
(Sugiyono, 2012; 369)
pada penggunaannya.
murid
Jadi HASIL DAN PEMBAHASAN Banyak definisi tentang desentralisasi pendidikan
teori
MBS
dengan adanya aturan-aturan yang rancu tentang pendanaan sekolah. Aturan-aturan tersebut saling
bahwa
sekolah
berbenturan
memiliki
kewenangan dalam mengelola keunagannya, baik itu pendapatanya maupun pengeluarannya. Pengelolaan dana sekolah di SMP Negeri 3 Waru telah dilakukan oleh sekolah
satu
sama
lain
sehingga
menyebabkan sekolah menjadi bingung dalam menentukan sumber pendanaannya.
yang
dijabarkan oleh Wolhsetter & Morhman (1993:2) menyatakan
didalam
Selain itu, keadaan tersebut juga diperparah
Power a. Keuangan Kewenangan sekolah dalam mengatur teori
perbedaan
secara optimal menerapkan MBS di sekolahnya.
sekolah itu sendiri. Keempat sumber daya itu adalah :
menurut
terdapat
oleh
ini menyebabkan SMPN 3 Waru tidak dapat
Wohlsetter,
daya yang seharusnya telah berada dibawah kendali
keuangannya
diperintahkan
dikeluarkan oleh pemerintah di Indonesia. Hal
Mohrman & dkk (1993:2-5) dijelaskan terdapat 4 sumber
1.
yang
sendiri
dari MBS dengan kebijakan-kebijakan yang
penelitian ini lebih berfokus pada bagaimana pendidikan Berdasarkan
pengeluarannya
penyelenggaraan keuangan sekolah antara teori
yang telah dijabarkan didalam bab kajian teori, tetapi
didesentralisasikan.
maupun
b.
Kurikulum Kurikulum diatur oleh pemerintahan pusat yaitu
kementerian
menengah.
Sekolah
pendidikan dapat
dasar
dan
mengembangkan
kurikulum yang telah dibuat oleh pusat namun tidak boleh merubah isi dari kurikulum tersebut. Hal ini termuat dalam kutipan Peraturan Bupati
Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan Melalui MBS di Sidoarjo
Sidoarjo No. 43 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan
sendiri.
MBS pada tingkat satuan dasar dan menengah
tersebut terkutip dalam Wohlsetter, Mohrman &
dalam pasal 12 ayat (2) yaitu :
dkk
“satuan pendidikan dapat mengembangkan (memperdalam, memperkaya, dan memodifikasinya)kurikulum standart yang berlaku secara nasional dalam bentuk KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Dasar) namun tidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional dan diberi kebebasan untuk mengembangkan kurikulum tingkat satuan dasar.” Sejalan dengan yang dilakukan di
Pembahasan
mengenai
dalam
Nurkolis
menyebutkan,
“sekolah
kurikulum
(2003;45) juga
yang
memiliki
kewenangan dalam hal memilih isi dan materi pelajaran yang cocok dalam kurikulumnya. Sedangkan di SMPN 3 Waru, Kurikulum harus mengikuti
aturan
pemerintahandan
hanya
pengembangan saja yang boleh dilakukan oleh sekolah. Hal itu pun dapat dilakukan bila sekolah
SMPN 3 Waru, pengelolaan kurikulum masih
menggunakan kurikulum lama (KTSP). Bila
mengikuti aturan dari pemerintahan pusat.
sekolah menggunakan K13 maka pengembangan
Sekolah
kurikulum oleh sekolah menjadi sangat minim.
hanya
boleh
mengembangkan
kurikulum yang telah didesain oleh pemerintahan c.
pusat. Hal tersebutlah yang menyebabkan saat ini sekolah
SMPN
3
Waru
menggunakan
Pengelolaan personel atau pegawai
2 didalam
kurikulum yang berbeda yaitu KTSP untuk kelas
mengelola
masih dikendalikan oleh pemerintahan pusat
dikatakan memiliki
tenaga
bahwa
sekolah
wewenang
kerjanya
mulai
untuk dari
perencanaan kebutuhan, rekruitmen, pelatihan
sehingga sekolah hanya mematuhi perintah dari
dan pengembangan, pemberiaan reward sampai
atasan saja. Kurikulum di SMPN 3 Waru
dengan evaluasi tenaga kerja. Akan tetapi,
menggunakan dua kurikulum berbeda pada
Sumber daya manusia (SDM) di SMPN 3 Waru
jenjang pendididkan yang berbeda. Siswa kelas 7
hanya sebagian saja yang dapat dikelola oleh
dan 8 menggunakan kurikulum baru K13, namun
sekolah karena sekolah merupakan milik negara.
khusus kelas 9 tetap menggunakan kurikulum
Sekolah tidak dapat melakukan pemecatan atau
lama. Perbedaan menyebabkan
penerapan
manajemen
penerimaan pegawai untuk pengawai yang
kurikulum
pendidikan
berstatus PNS.
yang 2.
diterapkan tidak dapat diterapkan secara optimal. Kurikulum K13 juga memyebabkan penerapan
tata
Kemendiknas menyatakan
pelaksanaan dalam bahwa
sekolah
MBS
Nurkolis penerapan
membuat
SDM yang dimiliki. Kemampuan tersebut berupa
menurut
kemampuan
(2003;45)
individu
(job
skill),
kemampuan
kerjasama team (teamwork skills), dan pengetahuan
manajemen
sekolah
Knowledge Knowledge atau Pengetahuan merupakan cara bagaimana sekolah dapat mengelola kemampuan
MBS tidak bisa berjalan dengan baik. Padahal
berbasis
MBS
seharusnya
9 dan K13 untuk kelas 7 dan kelas 8. Kurikulum
didalam
Personel
berorganisasi
dapat
(organizational
knowledge).
Disebutkan oleh Wohlsetter & Mohrnman dkk (1993)
mengembangkan kurikulum yang telah dibuat
bahwa
pemerintahan. sistem penilaian, dan rencana
skill
atau
kemampuan
dapat
didesentralisasikan kesatuan terkecil disekolah seperti
pelaksanaan pembelajaran.”
yang ada disektor privat seperti perusahaan.
Jadi ini tidak sesuai dengan teori dari
a.
MBS yang menyebutkan bahwa kurikulum seharusnya dapat dikelola oleh sekolah itu
5
Job skills
Header halaman genap: Nama Jurnal. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2012, 0 - 216
Setiap orang di SMPN 3 Waru telah
berkumpul bersama.
Salah satunya
adalah
memahami tanggungjawab perannya masing-
dengan cara mengadakan rapat koperasi dan
masing. Tiap orang memiliki peran dan statusnya
pelepasan pegawai yang telah pensiun sekalian
masing-masing. Dijabarkan didata bahwa peran
dengan liburan bersama. Sehingga tiap karyawan
dan status secara umum meliputi Kepala sekolah,
yang ada disekolah saling mengenal dan
wakil kepala sekolah, Guru, dan bagian tata
berinteraksi dengan baik.
usaha.
Sedangkan
koordinator
bagian
lainnya
labotarium,
perpustakaan,
maupun
seperti
c.
Organizational knowledge
koordinator
wali
kelas
Salah satu cara untuk mendistribusikan
yang
Organizational
knowledge
adalah
dengan
merupakan pekerjaan tambahan yang dibebankan
membuat peraturan-peraturan tertulis yang dapat
kepada guru yang bersedia.
dibaca oleh khalayak umum. Peraturan-peraturan
Akan tetapi, berdasarkan hasil observasi
dapat diletakan sedemikian rupa untuk dapat
dan wawancara yang telah dilakukan di SMPN 3
dipahami oleh masyarakat. Selain itu, Isu-isu
Waru terdapat banyak peran yang overlapping
organisasi juga harus disebarkan kepada seluruh
(tumpang tindih). Di sekolah tersebut satu orang
stakeholder. Peraturan maupun isu-isu strategis
dapat memikul banyak tugas. Seperti selain
SMPN 3 waru telah tersebar cukup baik. Isu
menjadi Guru, satu orang juga harus menjadi
tersebar dengan mudah karena setiap guru dapat
wakil kepala sekolah dan bendahara koperasi
berinteraksi dengan mudah didalam kantor guru.
sekolah. Pembebanan tugas guru disesuaikan
Contohnya adalah permasalahan mengenai murid
dengan kebutuhan dari sekolah dan kemampuan
yang mengalami masalah, maka dapat diketahui
dari individu yang ditunjuk.engetahuan tentang
oleh semua guru.
kemampuan individu telah dibentuk menjadi sebuah
struktur
organisasi
yang
Pegetahuan organisasi juga mengenai
memiliki
apakah setiap stakeholder disekolah paham
penjabaran tugas dan peran masing-masing.
mengenai sekolah tersebut. Beberapa hal yang
Sehingga dapat mempermudah dalam mengatur
harus dipahami adalah tantang profil sekolah,
SDM disekolah tersebut.
visi misi, tujuan sekolah maupun pendanaan sekolah. Pendistribusian mengenai Visi, misi,
b.
Teamwork skill Teamwork
Tujuan Sekolah kepada stakeholder sekolah skill
(Kemampuan
belum mencukupi karena sebagian stakeholder
bekerjasama) antar anggota SMPN 3 Waru terbentuk
dengan
sistem
evaluasi
tidak memahami tentang hal tersebut. apalagi
kinerja
permasalahan pendanaan sekolah yang masih
berjenjang. Hal ini membuat pekerjaan menjadi
menjadi konsumsi orang-orang tertentu saja.
lebih mudah dan juga setiap orang dapat
Sehingga pengetahuan berorganisasi disekolah
berinteraksi dengan baik. selain itu, juga ditunjukan dengan adanya saling kebersamaan terutama bila terdapat anggota sekolah yang mengalami musibah.
3 Waru berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi menunjukan bahwa dibangun dengan acara-acara
3.
Information Informasi terpenting
Kemampuan kerjasama team di SMPN
mengadakan
ini masih kurang.
tahunan
untuk
dari
disekolah
merupakan
desentralisasi
bagian
pendidikan
dan
manajemen berbasis sekolah. Manfaaat Informasi disekolah sama dengan informasi pada perusahaan. Menurut Nurida (2012:25) bahwa, “Informasi dalam perusahaan
mempunyai
nilai
ekonomis
karena
Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan Melalui MBS di Sidoarjo
memfasilitasi
4.
keputusan
dalam
mengalokasikan
a.
Keuangan
sumber daya sehingga mendukung sistem tersebut
Pengelolaan pendanaan di SMPN 3 Waru tidak
mencapai tujuan.”
dapat secara optimal diterapkan sesuai teori
Sama halnya dengan informasi pada Perusahaan,
MBS. Penarikan sumber pendanaan untuk
informasi disekolah berguna untuk membuat atau
sekolah dibatasi dengan aturan-aturan terkait.
mengambil keputusan dan memberikan gambaran
Sehingga sekolah tidak dapat dengan leluasa
bagaimana keadaan sekolah kepada pihak-pihak yang
mengatur sumber pendanaannya.
berhubungan dengan sekolah seperti orang tua wali
Selain itu, terdapat aturan-aturan yang rancu
dan masyarakat serta karyawan sekolah. Informasi di
tentang
SMP Negeri 3 Waru telah disebarkan kepada pihak-
tersebut saling berbenturan dan membuat sekolah
pihak yang berkepentingan, namun informasi yang
bingung dalam memperoleh sumber dana. Salah
ada masih belum tersebar secara optimal.
satu aturan tersebut memperbolehkan adanya
Reward
pungutan dana untuk keperluaan pembiayaan
Reward adalah penghargaan yang diberikan baik
pendanaan
sekolah.
Aturan-aturan
sekolah sedangkan aturan yang lain melarang
pada karyawan maupun siswa di sekolah yang
adanya pungutan oleh sekolah.
memiliki kemampuan atau prestasi. Dikatakan oleh
b.
Kurikulum
Wolhsetter & Mohrnmann dkk (1993), bahwa “
Kurikulum
Rewards can motivate individuals to use their
pemerintahan pusat sehingga sekolah hanya
enhanced
and
mematuhi perintah dari atasan saja. Kurikulum di
knowledge) to further district wide and school-based
SMPN 3 Waru menggunakan dua kurikulum
goals.”
bentuk
berbeda pada jenjang pendididkan yang berbeda.
apresiasi yang penting yang seharusnya telah
Siswa kelas 7 dan 8 menggunakan kurikulum
dilakukan oleh sekolah.
baru
resources
Sehingga
Sekolah
(power,
information
penghargaan
memiliki
hak
adalah
untuk
memberikan
K13,
masih
namun
dikendalikan
khusus
kelas 9
oleh
tetap
menggunakan kurikulum lama.
penghargaan kepada karyawannya maupun siswa
Pelaksaan pengelolaan kurikulum di SMPN 3
yang berprestasi, tapi bukan hal mudah untuk
Waru dapat dikatakan tidak searah dengan teori
dilakukan oleh public school. Sekolah negeri merasa
Desentralisasi
bahwa yang memiliki wewenang tersebut adalah
Kurikulum hanya dapat dikembangkan, tidak
dinas pendidikan atau kementrian pendidikan. Sama
boleh dirubah.
halnya di SMPN 3 Waru ini, pemberian penghargaan
c.
Pendidikan
dalam
MBS.
Personel
kepada karyawan atau guru tidak dilakukan oleh
Pengelolaan sumber daya manusia di SMPN 3
sekolah, namun diberikan oleh pemerintah langsung
Waru masih terbatas. Sekolah hanya dapat
atau pihak penyelenggara lomba.
mengelola SDM yang ada sebatas mengatur jam mengajar, peran, status, dan kedudukan saja
PENUTUP
disekolah. Namun untuk sistem rekruitmen
Simpulan Dari data-data yang telah dijabarakan pada bab hasil dan
(penerimaan), remunisasi (pensiun), dan mutasi pegawai masih dilakukan oleh pemerintahan
pembahasan mengenai desentralisasi pendidikan melalui
daerah. Hal ini berlaku untuk pegawai berstatus
MBS di SMPN 3 Waru Sidoarjo maka dapat diambil
PNS, tapi untuk pegawai berstastus Non PNS
kesimpulan sebagai berikut ini : 1.
semua sistem pengelolaan SDM dilakukan oleh
Power
sekolah itu sendiri.
7
Header halaman genap: Nama Jurnal. Volume 01 Nomor 01 Tahun 2012, 0 - 216
2.
Knowledge a.
rumah tangganya sendiri. Selain itu, Informasi juga perlu
Job skills
di evaluasi terutama informasi terkait pendanaan sekolah.
Pengetahuan tentang kemampuan individu telah
Pemberian Reward juga masih kurang, perlu adanya
dibentuk menjadi sebuah struktur organisasi
penghargaan agar dapat meningkatkan motivasi kerja guru
yang memiliki penjabaran tugas dan peran
dan karyawan lainnya.
masing-masing. Sehingga dapat mempermudah Saran 1. Untuk power atau kewenangan, sekolah harus dapat
dalam mengatur SDM disekolah tersebut. b.
Teamwork skill
mengatur dengan lebih baik lagi. Pengawasan bukan
Kemampuan bekerjasama antara individu di
hanya dari luar atau dari pemerintahan saja tapi perlu
sekolah SMPN 3 Waru telah terbentuk dengan
adanya pengawasan dari dalam. Maka dari itu
baik. kerjasama tim dan saling menghormati
dibutuhkan transparansi dalam manajemen sekolah di
antar guru maupun karyawan lain sangat baik. c.
SMPN 3 Waru.
Organizational knowledge Pengetahuan akan organisasi itu telah dapat
2.
pihak
maupun orang-orang yang berhubungan dengan 3.
sebagian besar hanya disebarkan melalui komunikasi
4.
termasuk
informasi
Informasi juga seharusnya dapat diakses dengan lebih
dilakukan
dengan
mengevaluasi kinerja guru dan evaluasi siswa. Reward Penghargaaan merupakan hal yang penting untuk menunjang 3 komponen diatas. Penghargaan atau
mendaftarkan
Sekolah dapat memberikan reward bagi guru maupun
selamat atau memberikannya beasiswa.
Pengumpulan
sekolah
ingin
apresiasinya dengan membuatkan baleho ucapan
maupun murid yang tidak mengerti tentang visi misi sekolah.
yang
bentuk uang, tetapi sekolah bisa menunjukan
maksimal tersalurkan. Hal ini dilihat dari adanya guru
keuangan
masyarakat
siswa yang memiliki pretasi. Bukan hanya dalam
satu arah saja. Sehingga informasi yang ada belum
4.
membutukan
perkembangan sekolah.
pihak-pihak yang berkepentingan. Namun informasi
juga
dapat
anaknya kesekolah dapat melihat sejauh mana
Informasi memang telah didesentralisasikan kepada
informasi
yang
sehingga
Information
sistem
seharusnya
mudah. Sekolah bisa membuat website sekolah
kepentingan.
dan
sekolah
mengenai penggunaan dana sekolah.
isu-isu organisasi yang sedang berkembang saat
3.
tentang
disebarkan kepada anggota sekolah beserta pihak-
dipahami oleh sebagian besar anggota sekolah
itu. Namun tidak bagi orang yang tidak memiliki
Informasi
5.
Untuk membantu mengembangkan MBS lebih baik lagi, Pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan yang bersifat bottom-up, bukannya yang bersifat topdown. Sehingga keluhan-keluhan yang dibawah dapat terdengar sampai atas.
reward di SMPN 3 Waru tidak dilakukan oleh pihak sekolah sendiri, melainkan dilakukan oleh dinas
DAFTAR PUSTAKA
pendidikan maupun pemerintahan daerah serta
Rujukan dari Buku
pemerintahan pusat.
Afiffudin. 2012. Pengantar administrasi pembangunan (Konsep, Teori, dan implikasinya di Era Reformasi. Bandung: Alfabeta.
Sehingga dapat dikatakan pelaksanaan desentralisasi pendidikan di SMPN 3 Waru dilakukan belum optimal. Salah satunya adalah power atau kewenangan yang dimiliki sekolah masih kurang. Padahal inti MBS terletak pada kewenangan yang dimiliki sekolah untuk mengatur
Alisjahbana, Armida S. 2000. Otonomi Daerah dan Dsentralisasi Pendidikan. Universitas Padjajaran.
Pelaksanaan Desentralisasi Pendidikan Melalui MBS di Sidoarjo
Chan, Sam M & Tuti T. Sam. 2011. Analisis SWOT: Kebijakn Pendidikan Di Era Otonomi Daerah. . Jakarta: Rajawali Pers.
Devita ayu, 2007. Studi Implementasi Kebijakan Pengadaan Garam Beryodium Di Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. Thesis Diterbitkan. Yogyakarta: Universitas Diponegoro.
Hamid, Edy Suandi, et. al. 2004. Memperkokoh Otonomi daerah. Yogyakarta: UII Press. Jimung, Martin, 2005, Politik Lokal Dan Pemerintahan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Daerah, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama.
Rujukan dari Online BBCIndonesia. 27 Agustus 2014. (online). Apa yang harus Anda ketahui tentang MEA. www.bbc.co.uk/indonesia /berita_indonesia/2014/08/140826_pasar_tenaga_kerj a_aec. [diakses 6 oktober 2014].
Mulyasa. 2009. Manajemen berbasis sekolah. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. ----------. 2014. Pengembangan dan implementasi kurikulum 2013. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.
Kuswandi, Aos. 2013. “Desentralisasi pendidikan dalam penyelenggaraab otonomi daerah di Indonesia.” (onlline). [Diakses 28 september 2014]
Nuridah, Ida. 2012. Cetakan ke-5. Manajemen Administrasi Perkantoran. Yogyakarta: Kanisius.
Nurkolis. 2001. “Hakikat Desentralisasi Model MBS.” (onlline). [Diakses 27 Desember 2014]
Nurkolis. 2003. Manajemen berbasis sekolah: teori, model, dan aplikasi. Jakarta: Grasindo (Gramedia Widiasafana Indonesia).
Okezone.com. 24 Maret 2014. (online). MEA 2015 dan Daya Saing Kita. www.okezone.com/read/2014/03/24/23/959646/mea2015-dan-daya-saing-kita [diakses 6 oktober 2014]
Nursalim. 2009. Implementasi Pelaksanaan MBS Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran. Program pasca sarjana universitas galuh. Ciamis
Sidoarjo dalam angka. http://sidoarjokab.go.id/pad/29 [diakses 27 september 2014]
Praptapa, Agung. 2009. The Art Of Controling People : Strategi Mengendalikan Perusahaan. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Rujukan dari Peraturan
Rohiat. 2010. Manajemen Sekolah: Teori dasar dan praktik. Bandung. PT Refika Aditama.
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta.
Peraturan Bupati Sidoarjo No. 43 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada satuan pendidikan dasar dan menengah.
Suparlan. 2013. Manajemen berbasis sekolah (MBS) dari teori samapai dengan praktik. Jakarta.: PT. Bumi Aksara.
Permendiknas Nomor 44 Tahun 2012 Tentang Pungutan Dan Sumbangan Biaya Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Dasar
Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2008. Manajemen Pendidikan. Bandung: Alfabeta. UNDP, 2007. World Development Washington, D. C., UNDP.
Report
Peraturan Pemerintahan No. 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan
2007.
Widjaja, H.A.W. 2004. Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Wohlstetter, Mohrman & dkk. 1993. School-Based Management: Strategies for Success. Consortium for Policy Research in Education, New Brunswick, NJ. Office of Educational Research and Improvement (ED),Washington, DC. Zuriah, Nurul. 2006. Metode penelitian sosial dan pendidikan teori-aplikasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Rujukan dari Jurnal/Karya Ilmiah Alamsyah & Nana Mulyana. 2008. Tata kelola Desentralisasi pendidikan di kota bandar lampung dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan, Vol.2, No.5, Juli-Desember 2008.
9
