BUPATI SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 104 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN LITERASI DI KABUPATEN SIDOARJO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SIDOARJO, Menimbang : a. bahwa dalam rangka membiasakan kemampuan membaca, menulis, mendengar, berkomunikasi dan menciptakan karya tulis, perlu digalakkan budaya literasi; b. bahwa untuk menciptakan budaya literasi, perlu dilakukan revolusi mental masyarakat maupun kelompok masyarakat dalam menumbuhkembangkan sikap gemar membaca, menulis, serta pembiasaan proses berfikir yang berkualitas dalam peningkatan ilmu dan tekhnologi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur Pedoman Pelaksanaan Literasi di Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774); 6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 7. Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 8. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang PembentukanProdukHukum Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo tahun 2008 Nomor 3 Seri E); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61);
3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN LITERASI DI KABUPATEN SIDOARJO.
PELAKSANAAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di lingkungan Kabupaten Sidoarjo. 4. Bupati adalah Bupati Sidoarjo. 5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan. 6. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup (atau semi terbuka), di mana sebagian besar interaksi adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. 7. Literasi adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berfikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan auditori. 8. Budaya literasi adalah kebiasaan berpikir yang diikuti oleh sebuah proses membaca dan menulis yang pada akhirnya sesuatu yang dilakukan dalam sebuah proses kegiatan tersebut akan menciptakan karya. 9. Kegiatan literasi adalah kegiatan untuk meningkatkan kesanggupan/ kemampuan/ keterampilan, serta minat dalam hal membaca dan menulis. 10. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam secara professional dengansistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka termasuk di dalamnya taman bacaan dan sudut baca. 11. Perpustakaan sekolah/ madrasah merupakan perpustakaan yang berada di lingkungan sekolah/ madrasah, bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan bertugas untuk melayani sivitas akademika sekolah tersebut. 12. Sudut baca adalah suatu tempat khusus yang menyediakan bahan kepustakaan bagi peserta didik di dalam kelas. 13. Bahan bacaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam. 14. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai ketertarikan, perhatian dan peranan dalam kegiatan literasi
4 BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Ruang lingkup literasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah pelaksanaan literasi melalui pengembangan dan pembudayaan Literasi Dini, Literasi Dasar, Literasi Perpustakaan, Literasi Media, Literasi Teknologi, Literasi Visual, Literasi Auditori. (2) Literasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan, mempersepsikan informasi, mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi. (3) Literasi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah memberikan pemahaman cara membedakan bacaan fiksi dan non fiksi, memanfaatkan koleksi referensi dan periodikal, memahami Dewey Decimal System sebagai klasifikasi pengetahuan yang memudahkan dalam menggunakan 6 Panduan Gerakan Literasi Sekolah di Sekolah Menengah Atas perpustakaan, memahami penggunaan catalog dan pengindeksan, hingga memiliki pengetahuan dalam memahami informasi ketika sedang menyelesaikan sebuah tulisan, penelitian, pekerjaan, atau mengatasi masalah. (4) Literasi media sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya. (5) Literasi tekhnologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kemampuan memahami kelengkapan yang mengikuti teknologi seperti peranti keras, peranti lunak, serta etika dan etiket dalam memanfaatkan teknologi. (6) Literasi Visual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemahaman tingkat lanjut antara literasi media dan literasi teknologi, yang mengembangkan kemampuan dan kebutuhan belajar dengan memanfaatkan materi visual dan audiovisual secara kritis dan bermartabat. (7) Pengembangan dan pembudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya menjadi tanggung jawab seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. (8) Pengelolaan, pengembangan, dan pembudayaan literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di bawah koordinasi Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo. BAB III KEBIJAKAN STRATEGIS PADA SATUAN PENDIDIKAN DAN MASYARAKAT Pasal 3 (1) Kebijakan strategis pengembangan dan pembudayaan literasi pada satuan pendidikan dilaksanakan di bawah kendali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo dengan dukungan seluruh satuan pendidikan.
5 (2) Setiap satuan pendidikan wajib mempunyai program kegiatan literasi. (3) Untuk mendukung program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), satuan pendidikan menyediakan dan mengelola bahan-bahan bacaan non pelajaran yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif, serta menyediakan dan mengelola sarana prasarana lain yang mendukung kegiatan literasi. Pasal 4 (1) Setiap satuan pendidikan harus merancang pengembangan program literasi kepada peserta didik sesuai kemampuan membacanya. (2) Rancangan program pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan output peningkatan keterampilan membaca dan menulis. (3) Output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. memahami kosa kata dan tanda baca; b. memahami isi bacaan; c. merangkum isi bacaan dan menceritakan kembali; d. membuat karya tulis dengan inspirasi bacaan yang telah dibaca dengan pengembangan sesuai pengalaman, pengetahuan, atau imajinasi peserta didik. Pasal 5 (1) Setiap satuan pendidikan mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan sekolah/ madrasah, pojok baca sekolah, perpustakaan kelas. (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan koleksi bahan bacaan yang bersifat edukatif, informatif, dan sekaligus rekreatif. Pasal 6 (1) Kepala Sekolah/ Madrasah dan Guru bersama Komite Sekolah secara bertahap wajib mengadakan dan mengembangkan sudut baca di dalam kelas. (2) Kepala Sekolah/ Madrasah dan Guru bersama Komite Sekolah secara bertahap wajib mengadakan dan mengembangkan perpustakaan sekolah. Pasal 7 (1) Kegiatan literasi di luar satuan pendidikan menjadi tanggung jawab masyarakat dan keluarga. (2) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan literasi bagi masyarakat dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa wajib memfasilitasi kegiatan literasi.
6 BAB IV PEMBUDAYAAN LITERASI Pasal 8 (1) Setiap satuan pendidikan, masyarakat, maupun keluarga wajib menumbuh kembangkan budaya literasi. (2) Budaya literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keberaksaraan, yaitu kemampuan membaca dan menulis serta keterampilan berfikir menggunakan sumber-sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, digital dan auditori antara lain: a. membiasakan untuk mencari sumber referensi/ bacaan lain di luar sumber bacaan yang diwajibkan sesuai kurikulum pendidikan; b. mengevaluasi bahan-bahan bacaan dalam periode tertentu untuk meningkatkan pengetahuan, serta keterampilan membaca dan menulis; c. Kepala Sekolah dan Guru bersama Komite Sekolah secara bertahap mengupayakan pengadaan atau penambahan bahanbahan bacaan dengan usaha-usaha yang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku; d. upaya lain dalam menumbuhkan budaya literasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap satuan pendidikan, masyarakat dan keluarga dalam pembudayaan literasi wajib melakukan sosialisasi kepada masyarakat. BAB V PENGEMBANGAN LITERASI Pasal 9 (1) Pengembangan literasi dilakukan secara berkelanjutan. (2) Kegiatan literasi di lingkungan satuan pendidikan, masyarakat, dan keluarga mempertimbangkan keberagaman dan perkembangan media literasi. (3) Kegiatan literasi di lingkungan satuan pendidikan, masyarakat, dan keluarga menggunakan bahan bacaan dengan mempertimbangkan kebutuhan. (4) Selain mengembangkan keterampilan membaca dan menulis, kegiatan literasi juga memperhatikan perkembangan komunikasi lisan. Pasal 10 (1) Kegiatan literasi memperhatikan kemudahan akses mendapatkan bahan bacaan. (2) Kegiatan literasi memperhatikan prinsip efisiensi. (3) Kegiatan literasi menciptakan suasana menyenangkan.
7 BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT DAN KELUARGA Pasal 11 (1) Masyarakat dan keluarga berperan aktif dalam pembudayaan literasi melalui bantuan sarana, prasarana, dan keteladanan berliterasi. (2) Membuat kegiatan literasi menjadi kebutuhan masyarakat dan keluarga. (3) Mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan pembudayaan literasi di lingkungan masyarakat dan keluarga. (4) Menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan tempat kegiatan literasi. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 12 (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan, pengembangan, dan pembudayaan literasi di lingkungan Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pendanaan/ pembiayaan program pengelolaan, pengembangan, dan pembudayaan literasi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan keluarga menjadi beban dan tanggung jawab sendiri maupun bersumber dari pembiayaan lainnya yang sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 13 (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan literasi. (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing. (3) Bupati membentuk tim yang bertugas dalam pembinaan dan pengawasan kegiatan literasi. BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 14 (1) Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada Perangkat Daerah dan/ atau Badan yang tidak melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan literasi.
8 (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa teguran lisan, dan teguran tertulis. (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada pimpinan Perangkat Daerah yang ditunjuk. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.
Ditetapkan di Sidoarjo pada tanggal 30 Desember 2016 BUPATI SIDOARJO, ttd SAIFUL ILAH Diundangkan di Sidoarjo pada tanggal 30 Desember
2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO, ttd DJOKO SARTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 104
NOREG PERBUP : 104 TAHUN 2016
