Pelajaran Bagi Keluarga Indonesia

BERANDA

KOMUNIKA Editorial Kapan Terbitnya ?

ua bulan terakhir ini mungkin menjadi tahun-tahun "berat" bagi sebagian keluarga di Indonesia. Khususnya bagi keluarga yang ada di lokasi bencana Yogyakarta dan Jawa Tengah. Atau keluarga di sekitar Gunung Merapi yang "terpaksa" mengungsi dan keluarga di Porong Sidoarjo yang mesti menjauh dari rumah mereka untuk menghindari lumpur panas. Juga keluarga di Sulawasi Selatan dan tempat lain yang terkena banjir dan gempa. Bisa dibayangkan, sendi-sendi ekonomi keluarga para korban bencana seolah runtuh. Akibat mengungsi sementara, kegiatan ekonomi mereka terhenti. Belum lagi proses belajar anak-anak usia sekolah dan kegitan ujian akhir untuk kelulusan ataupun kenaikan kelas. Dari sinilah kita sadar, aktivitas alam seperti angin kencang, hujan, badai, dan pergeseran tanah, sungguh hal yang bisa sangat berbahaya bagi keselamatan manusia. Selain membahayakan, gejala alam tersebut juga berpotensi merugikan kepentingan hidup manusia. Menurut Profesor Emil Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup, bencana alam adalah persoalan yang tidak bisa direncanakan. Meski hal itu sudah diukur dengan menggunakan berbagai ilmu pasti. Emil Salim menenggarai berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia bukan hanya disebabkan kondisi alam yang rusak. Tetapi juga karena dampak perubahan iklim secara global. Hal yang sama juga dikatakan Kofi Annan, sekretaris jenderal PBB dalam sebuah seminar tentang cara-cara menanggulangi bencana alam. Kofi mengingatkan, masih banyak lagi bencana alam yang akan datang. Masih akan terjadi badai, siklon, dan pemanasan bumi. Karena itu, sekjen PBB ini menyatakan perlunya mengembangkan dengan segera sistem peringatan dini terhadap bencana alam yang mengancam. Secara global, dalam menghadapi ancaman krisis bencana memerlukan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Dan hal ini, kata Emil, bukan semata tugas pemerintah, tapi juga para akademisi, pengusaha dan masyarakat. Namun bagaimana jika bencana sudah terjadi? Bagaimanapun, pemulihan akibat bencana alam merupakan prioritas utama. Meski langkah-langkah seperti itu tidak akan selesai dalam hitungan hari. Butuh

waktu bagi keluarga korban untuk memulihkan keadaan rumah mereka. Masyarakat di Yogyakarta dan Jawa Tengah harus terus berjuang keras untuk membangun rumah mereka kembali. Akan tetapi, hal terpenting dari semua semua bencana yang terjadi, kita harus selalu bisa memetik pelajaran. Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pertengahan Juni lalu, Presiden Yudhoyono menyatakan bahwa masalah lingkungan hidup adalah masalah kita bersama. Lingkungan hidup tidak mengenal batas wilayah negara, kawasan atau benua. "Semuanya berpijak pada satu bumi yang sama, yang harus kita jaga, kita pelihara, dan kita lestarikan. Oleh sebab itu, penanganannya harus dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini," kata Presiden. Tak berlebihan jika tema peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini adalah “Cegah Bencana Lingkungan”. Tema ini mengajak dan menyadarkan kita semua, untuk bersama-sama dan sedini mungkin, menyelamatkan lingkungan dari pencemaran atau kerusakan. Sebab, sejak dini kita perlu mencegah terjadinya bencana alam akibat kerusakan lingkungan yang dapat terjadi kapan saja. Pemerintah pun telah mencanangkan Gerakan Indonesia Menanam, dua bulan sebelumnya --tepat Hari Bumi Internasional tanggal 22 April--. Gerakan ini, sebagai upaya menggalang kepedulian bersama untuk membuat bumi kembali hijau, Indonesia kembali hijau. Presiden pun mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat, untuk meneruskan kegiatan menanam pohon di sekitar kediaman, sekitar rumah dan di sekitar di tempat bekerja. Kegiatan menanam pohon itu, bukanlah pekerjaan yang berat, karena setiap orang dapat melakukannya, asal saja mau. Dan semua bisa dimulai dari keluarga. Terkait banjir semisal, mampukah setiap keluarga mulai menanamkan kesadaran mengelola sampah dengan baik? Atau mulai belajar untuk menanam pohon agar lebih aman dari ancaman longsor? Ataukah ada waktu bersama untuk belajar menghadapi bencana yang mendadak seperti gempa? Pertanyaan ini hendaknya patut direnungkan. Agar seluruh keluarga di Indonesia lebih arif dan berdaya dalam berinteraksi dengan alam. (f)

Zahra, Dephub [email protected]

Kami mohon maaf atas keterlambatan tersebut. Sampai saat ini Komunika baru bisa terbit sebulan dua kali, yaitu pada pekan pertama dan ketiga setiap bulannya. -----------------------------------------------------------

Kurang Berimbang

Kelebihan tabloid “milik” pemerintah ini menurut Saya adalah penyampaian atau klarifikasi berita versi pejabat negara. Hanya saja, menurut Saya, dalam pengemasannya sedikit kurang berimbang. Agar lebih menarik untuk dibaca, bagaimana jika dalam pemilihan narasumber dalam sebuah ulasan lebih memperhatikan aspek cover both sides. Hal itu dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui duduk permasalahan dari dua sudut pandang yang berbeda. Selain itu, untuk menghilangkan kesan pembenaran masalah oleh pemerintah. Atas tanggapannya, Saya ucapkan terima kasih. Iman D, Jawa Timur [email protected]

Terima kasih atas saran dan masukan Saudara. Kami menyadari masih banyak perbaikan yang harus terus dilakukan. Saran dan kritik dari pembaca setia Komunika, sangat Kami harapkan. ----------------------------------------------------------

Diterbitkan oleh:

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Pengarah: Menteri Komunikasi dan Informatika Penanggungjawab: Kepala Badan Informasi Publik Pemimpin Redaksi: Kepala Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Wakil Pemimpin Redaksi: Sekretaris BIP dan Para Kepala Pusat di BIP Sekretaris Redaksi: Richard Tampubolon Redaktur Pelaksana: Nursodik Gunarjo Redaksi: Selamatta Sembiring, Tahsinul Manaf, Soemarno Partodihardjo, Sri Munadi, Effendy Djal, Ridwan Editor/Penyunting: Illa Kartila, MT Hidayat Alamat Redaksi: Jl Medan Merdeka Barat No. 9 Jakarta Telp/Faks. (021) 3521538 e-mail: [email protected]

Permohonan Tabloid KOMUNIKA

Bersama ini kami sampaikan keinginan untuk mendapatkan tabloid KOMUNIKA secara berkala untuk keperluan perpustakaan Departemen Kelautan dan Perikanan. Alamat pengiriman dapat disampaikan ke : Up. Alif Nur Anhar. Perpustakaan Departemen Kelautan dan PerikananPusat Data Statistik dan Informasi Departemen Kelautan dan Perikanan. Jalan Medan Merdeka Timur No.16 Lantai 16 Jakarta 10110 Telp. 021-3519070 ext.1633, 021-3520350 Fax. 021-3524856. Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih Alif Nur Anhar NIP. 950 001 [email protected] Hp.0812-9292-xxx

desain cover: dew foto. lusi bf, imagebank

Pelajaran Bagi Keluarga Indonesia D

Sebelumnya Saya ucapkan terima kasih atas kiriman Komunika edisi korban gempa ke daerah Kami. Satu hal yang ingin saya tanyakan adalah perihal periodisasi terbitan Komunika. Sebenarnya pada tanggal berapa saja Komunika terbit ? Hal tersebut mengingat seringnya Komunika terlambat kami terima. Sayang jika potensi tabloid yang cukup bagus ini menjadi berkurang karena terlambat terbit. Berharap, redaksi lebih serius dalam menggarapnya. Terima kasih.

Redaksi menerima sumbangan tulisan, artikel dan foto yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi dari tulisan tersebut.

Terima kasih. Akan segera Kami kirim ke instansi Anda. -----------------------------------------------------------

RANA

Pemerintah Fasilitasi Bangun Rumah Tahan Gempa

Perbaikan fasilitas umum dan rumah penduduk telah dimulai. Diatas contoh rumah tahan gempa yang sedianya dikembangkan untuk wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, khususnya lokasi yang terkena gempa akhir Mei lalu

2

Departemen PU akan mendampingi proses pembangunan rumah para korban gempa Yogayakrta dan Jawa Tengah. Peran Departemen PU memberikan arahan dan petunjuk pembangunannya melalui fasilitator PU yang akan terjun langsung ke lapangan. Selain itu, Departemen PU melalui P2KP akan menggunakan sisa dana P2KP yang belum dimanfaatkan sebesar 20 juta dolar AS untuk proses rehabilitasi perumahan di daerah yang terkena gempa. Dana tersebut akan digunakan untuk membangun rumah percontohan tahan gempa sebanyak 2.700 unit di 117 kelurahan di DI. Yogyakarta dan 1.600 unit di 70 kelurahan di Jawa Tengah khususnya Kabupaten Klaten, dan pembangunan tersebut menurut rencana akan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2006. Danny Danny Sutjiono, Kepala Program Manajemen Unit Program Pemberantasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Kepala tim lapangan Departemen PU menyatakan, Departemen PU juga akan memberikan Rp200 juta pada tiap kelurahan yang terkena bencana untuk membangun kembali infrastruktur dan fasilitas publik yang rusak, sehingga masyarakat bisa kembali menjalani kehidupan secara normal. (T. TR, Foto: Rahmat/Syarif/rich)

Edisi 09/Tahun II/Juni 2006

POLHUKAM

KOMUNIKA Nana Supriatna (11) akhirnya kembali tersenyum. Cita-cita menjadi pilot pesawat tempur sudah tak lagi di ambang harapan. Kini, dengan dana bantuan Biaya Operasional Sekolah (BOS), Nana bisa melanjutkan sekolah. Sebuah angan yang kembali tumbuh setelah dua tahun "putus sekolah" karena tidak ada biaya. Rupanya tak hanya Nana yang bernasib mujur mendapat bantuan kompensasi BBM di bidang pendidikan itu. Lebih sekitar 40 juta siswa SD dan SMP di Indonesia pun juga turut menikmatinya. Hingga akan lebih banyak lagi senyum anak bangsa yang terkembang menyongsong cita-citanya.

P

erhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan telah lama diwujudkan dalam berbagai bentuk program nyata. Di tengah krisis moneter tahun 1998, pemerintah meluncurkan program Jaring Pengaman Nasional (JPS) Bidang Pendidikan. Program ini telah memberikan beasiswa kepada 1,8 juta siswa sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, 1,65 juta siswa sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah dan 500 ribu siswa sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah. Dalam program BOS, menurut Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, negara akan memberi bantuan sebesar Rp248.000 per anak/tahun untuk SD serta Rp371.000 per anak/tahun untuk SMP, MTs dan SMPLB. Selain itu, menurut Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Suyanto, dalam rapat kerja bersama Komisi Pendidikan di Gedung DPR (12/6), pemerintah akan menyalurkan dana Rp1,66 triliun untuk pembagian BOS buku kepada 29,5 juta siswa SD dan 10,5 juta siswa SMP di 33 provinsi.

Anggaran Pendidikan 20 Persen Beberapa tahun lalu, Indonesia harus menerima kenyataan berada di peringkat ke114 dalam survey UNDP/UNESCO tentang kualitas sumber daya manusia. Sementara negara tetangga, Malaysia, naik ke peringkat 61 setelah menaikkan anggaran pendidikannya menjadi lebih dari 20 persen per tahun. Indonesia pada waktu itu, masih mengalokasikan anggaran pendidikan pada kisaran 1,27 persen per tahun, sementara Thailand 3,80 persen dan Vietnam 2,32 persen. Melihat perkembangan regional seperti ini, banyak pihak mendorong pemerintah untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sekitar 20 persen. Bahkan telah sepakat dituangkan dalam dalam Amandemen UUD 1945 serta Undang-undang No 20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Meski belum mencapai besaran 20 persen, namun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Lihat saja di tahun 2004 anggaran pendidikan masih sekitar 5,5% dari APBN atau sekitar Rp20,5 triliun, namun di tahun 2005 meningkat menjadi Rp 24,6 triliun. Itikad pemerintah juga ditegaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Pemerintah berupaya memfokuskan realisasi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN-P) 2006," jelas Presiden. "Namun, jika alokasi itu belum terwujud, pemerintah dan DPR akan mewujudkannya pada APBN 2007," lanjutnya. Presiden juga mengatakan, pemerintah bersama dengan DPR akan terus melakukan exercise dan mencari opsi yang tepat untuk masalah ini. “Sehingga realisasi anggaran pendidikan bisa ditetapkan dari semua pilihan yang ada,” tambah Presiden. Anggaran Pendidikan, Pos Terbesar Meski anggaran pendidikan di Indonesia masih di bawah 20 persen dari APBN, namun dibandingkan pos anggaran lain, anggaran


Anggaran Pendidikan 20 %

Memenuhi Amanat Konstitusi pos pendidikan nominalnya paling besar. Untuk tahun 2006, menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, anggaran pendidikan meningkat menjadi Rp36,7 triliun. "Jumlah ini adalah 9,1 persen dari total belanja negara yang sebesar Rp647 triliun," jelas Menkeu pada rapat konsultasi pemerintah dan pimpinan DPR di Istana Negara, Jakarta, (5/6). Jumlah tersebut. menurut Menkeu adalah alokasi murni pendanaan pendidikan. Jika ditambah dengan anggaran pendidikan departemen dan lembaga non departemen, serta anggaran DAU dan DAK bidang pendidikan untuk gaji dan non gaji, maka jumlahnya mencapai Rp125,29 triliun. “Bandingkan dengan tahun 2005 yang besarannya hanya Rp82,172 triliun,” jelas Sri Mulyani. Jika dihitung keseluruhan dengan dana perimbangan APBD untuk sektor pendidikan dan faktor lainnya, maka anggaran pendidikan tahun 2006 bisa mencapai 19,3 persen dari APBN 2006. Optimalkan Anggaran yang Ada Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Bambang Sudibyo mengatakan, selain untuk pendidikan, anggaran tahun ini diprioritaskan untuk pos lain, seperti Pertahanan dan Polri. “Jadi, kalau pendidikan maju tapi pertahanan negara kita hancur, tentu tidak akan ada artinya,” katanya. Dia menambahkan, dana pendidikan tahun ini masih akan bertambah, sebab sebagian anggaran Departemen Agama juga digunakan untuk pendidikan. Selain itu, masih ada penambahan sisa anggaran Depdiknas tahun 2005 sebesar Rp26,5 triliun. Meski belum mencapai 20 persen, Mendiknas optimis dengan anggaran tahun ini dapat memenuhi target Depdiknas. "Tahun lalu, dengan anggaran 95 persen saja yang terserap, semua target Depdiknas masih dapat berjalan sebagaimana mestinya," jelas Bambang. Lebih lanjut Bambang menambahkan bahwa tahun kemarin angka buta aksara bisa diturunkan satu persen. Kemudian angka partisipasi pendidikan SMP dan Tsnawiyah juga naik sebesar 4 persen. Perlu Partisipasi Masyarakat Sekalipun jumlah anggaran pendidikan pada 2006 belum sesuai dengan amanat konstitusi yang mengharuskan angka 20 persen setiap tahunnya, namun selalu ada upaya dan kesungguhan pemerintah untuk

mewujudkannya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Sofyan Djalil, menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya untuk mewujudkan anggaran pendidikan sesuai amanat konstitusi. “Tetapi, kalau dicapai hari ini, proyek pemerintah di semua departemen harus di-pending,’’ kata Sofyan. Mahkamah Konstitusi pun dapat memahami kondisi keuangan pemerintah saat ini. Sehingga pencapaian target 20 persen anggaran pendidikan disesuaikan dengan kondisi keuangan yang ada. “Anggaran pendidikan sebesar 9,1 persen sebagai batas tertinggi itu tidak melawan konsitusi, dan tidak mengikat secara hukum,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani. Meski demikian, lanjut Menkeu, setiap dana yang dihasilkan dari penambahan penerimaan negara dan penghematan yang berhasil dilakukan akan dialokasikan untuk anggaran pendidikan

sebagai prioritas. Bagaimanapun juga, permasalahan pendidikan akan selalu menjadi perhatian utama setiap negara di dunia, sebab pendidikan sangat erat kaitannya dengan masa depan sebuah bangsa. Pernah dikatakan Sam Ratulangi dalam ba-hasa Manado "Si Tou Timou Tumou Tou", artinya kurang lebih "Harkat keluhuran seseorang terletak pada penyiapan orang menjadi orang". Persoalan pendidikan sejatinya adalah persoalan kita bersama sebagai bangsa. Pemerintah pada dasarnya adalah fasilitator dalam kegiatan pendidikan bangsa. Tentunya tugas besar ini tak hanya bisa diselesaikan dengan kerjasama seluruh elemn bangsa. Sebab menjadi kewajiban kita bersama untuk menciptakan pendidikan yang terbaik bagi anak bangsa kita. (dan/f)

Tiga Skenario Kenaikan Anggaran Pendidikan No Skenario 1.

Anggaran pendidikan naik menjadi 12,6 persen dari belanja pusat dengan tambahan anggaran Rp16,2 triliun

• • • • •

2.

Anggaran pendidikan menjadi 9,1 persen dari belanja pemerintah pusat, dengan tambahan anggaran Rp3 triliun.

• •

• •

3.

Anggaran pendidikan naik menjadi 10 persen dari belanja pemerintah pusat dengan tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun.

• •

•

•

Konsekuensi

Pemerintah harus menghemat anggaran Rp16,2 triliun Tarif dasar listrik harus naik Beban defisit APBN 2006 membengkak menjadi 1,3 persen Anggaran percepatan pembangunan infrastruktur menjadi nol Tidak ada anggaran untuk rehabilitasi gempa Jogja-Jateng TDL tak perlu naik dengan alokasi subsidi tetap sebesar Rp10,9 triliun. Anggaran infrastruktur tersedia Rp3 triliun dengan dana luncuran Rp9,4 triliun. Defisit anggaran membengkak menjadi 1,3 persen. Penghematan dan pemotongan anggaran di departemen dan lembaga. TDL tak perlu naik dengan alokasi subsidi Rp10,9 triliun. Pemotongan anggaran di departemen dan lembaga sampai Rp2 triliun. Anggaran infrastruktur tersedia Rp3 triliun dan dana luncuran Rp9,4 triliun. Defisit APBN 2006 membengkak menjadi 1,3 persen.

Sumber: Panitia Anggaran DPR (http://www.indomedia.com)

Ketika Warga Ikut Berperan Tak hanya pemerintah, kini masyarakat dan pengusaha lokal pun turut berinisiatif meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Sebuah kerja sama apik guna menciptakan pendidikan yang lebih baik.

D

i kaki gunung itu semangat pendidikan mulai terasa. Kehadiran sekolah menengah pertama berbasis komunitas mendorong anak-anak belajar lebih giat, mengasah kemampuan dan keterampilan. Nama sekolah tersebut, SLTP Alternatif Qaryah Thayyibah, terletak di di Desa Kalibening, Kecamatan Tingkir, Salatiga, Jawa Tengah. Meski hampir 90 persen siswanya dari keluarga sederhana, mereka tak gagap terhadap mouse dan dunia maya. Bagaimana tidak, di Qoryah Thayyibah telah diajarkan bermacam program komputer. Mulai dari aplikasi perkantoran sederhana, internet, sampai Print Shop Deluxe untuk membuat model gambar dan tulisan. Padahal tak ada gedung megah layaknya sekolah pada umumnya. Aktivitas siswa berlangsung di garasi dan rumah mertua Bahrudin yang berukuran 6x3 meter. Menurut Bahruddin, pendiri komunitas pendidikan ini, soal pendanaan menjadi tanggung jawab bersama. "Jumlahnya, sangat terjangkau hanya Rp10.000 per bu-

lan dan uang harian Rp4.000. Jumlah itupun dikembalikan lagi kepada siswa dalam bentuk uang cicilan komputer sebesar Rp2.000, lalu uang tabungan dan cicilan gitar Rp .000, dan ongkos makan pagi sebesar Rp1.000," tuturnya. Memang, uang harian ini menurut anak kyai ini sebagai pengingat bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab orangtua dan bahwa pendidikan tidak pernah bisa gratis. Tentang fasilitas internet, menurut Bahrudin, sekolah mendapat bantuan pengusaha internet setempat, Ir Roy Budhianto Handoko, yang mampu menyediakan fasilitas internet selama 24 jam. “Ketika pikiran mereka masih jernih, kita harus mengajari mereka untuk menggunakan internet dengan benar. Karena, sekitar lima sampai 10 tahun lagi, sekitar 80 persen pengguna internet adalah mereka. Anak-anak ini nantinya yang akan menjadi generasi pembaharu,” tegas Roy Budhianto. Tak urung dengan program rintisan ini

sejak tahun akhir 90-an ini, tak hanya SLTP Qoryah Thayyibah yang terhubung dengan internet. Seluruh SLTP di Salatiga , Kantor Diknas Kota Salatiga, dan 5 Kantor Cabang Diknas Salatiga telah terkoneksi lewat internet. Semuanya atas prakarsa pengusaha lokal dan jaringan pendidikan Salatiga. Tak hanya itu, pendidikan Salatiga pun telah berhasil membangun kerja sama dengan Ditjen Pos dan Telekomunikasi, Dep-kominfo, Direktorat Pendidikan Masyarakat Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Depdiknas, sampai PT. Telkom. Geliat peran serta masyarakat dalam dunia pendidikan pun saat ini juga mulai terlihat di beberapa daerah. Yogyakarta, Madiun, Kudus, Purwokerto, Boyolali, bahkan Bandung seolah tak mau ketinggalan. Masyarakat, pengusaha dan pemerintah berpadu mewujudkan pendidikan murah dan berkualitas (dan/f sumber : www.pendidikansalatiga.net)

3

KOMUNIKA

POLHUKAM

Lawan Narkoba, Dari Keluarga Kesedihan seorang ibu yang bisa dipahami. Bagaimana tidak, suami Ny EN telah lebih dahulu dijebloskan ke penjara dengan hukuman yang lebih berat darinya. Dari tatapan mata Ny EN seakan tersirat, haruskah ia besarkan buah hatinya di hotel prodeo itu.

K

isah Ny EN berawal dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bukannya usaha legal yang dilakukan, namun ia mengambil jalan pintas. Atas permintaan suaminya ia menjadi salah satu rantai peredaran narkoba. Namun pembelaan ini tidak dapat diterima oleh pengadilan. Keluarga ini akhirnya tercatat sebagai salah satu keluarga yang menjadi pengguna dan pengedar narkoba. Dan harus menebus dengan menjalani hukuman di penjara. Saat ini kasus penyalahgunaan dan Persentase Kasus Narkoba di Beberapa Propinsi Tahun 2006

Sumber: Badan Narkotika Nasional

peredaran narkoba telah terdeteksi di 23 lokasi yang terdiri dari 16 kota, 7 desa dan 16 provinsi di Indonesia. Di perkotaan, peredaran narkoba hanya terpaut 5,4 persen lebih tinggi dibandingkan dengan

Ani Yudhoyono:

wilayah pedesaan. Sebuah sebaran yang cukup fantastis. Apalagi menurut Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional (Kalakhar BNN) Drs Made Mangkupastika, jumlah pengguna narkoba terus mengalami peningkatan. Saat ini saja, jumlah penggunanya mencapai 1,5 persen atau sebesar 3,256 juta jiwa dari 217.076.600 jiwa penduduk Indonesia. Fakta lain yang ditemukan lebih mengerikan lagi. Peredarannya telah menyentuh kalangan muda usia, kader bangsa di masa depan. “Saat ini ada tren pengguna narkoba yang semakin muda, bahkan sampai tingkat sekolah dasar. Beralasan, jika melihat adanya pengguna di tingkat rumah tangga” ucap Made menjelaskan. Faktor Pergaulan Survey BNN dengan Lembaga Penelitian Pranata Universitas Indonesia (LPPUI) pada 2005 lalu, menyebut pergaulan remaja sebagai faktor pemicu meningkatnya jumlah pengguna muda usia. Kelompok usia 10-19 tahun sebesar 2,2 persen sedangkan umur 20-29 menjadi kelompok tertinggi, yaitu 10,6 persen. Fakta bahwa dalam setahun terakhir pengguna narkoba rumah tangga mencapai 2,4 persen atau lebih dari 70.000 kasus, seolah menguatkan tengara bahwa

kan sosialisasi, penyuluhan medis dan religius. Tak lupa Ibu Negara mengajak semua pihak baik pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama dan adat, media cetak dan Terapi dan Rehabilitasi Berbasis Agama di elektronik serta masyarakat luas untuk Jakarta (20/6). bersama-sama bangkit mencegah penyeIbu Ani juga menganjurkan agar masya- baran HIV AIDS dan penyalahgunaan narkorakat menerapkan pengawasan melekat ba. kepada putra-putrinya melalui program family watch . Sebuah program yang Mobil Anti Narkoba ditujukan untuk mengembangkan kepeduPertengahan Juni lalu, telah diluncurkan lian sesama anggota keluarga. Suami peduli tujuh unit mobil Penyuluhan Anti Narkoba. kepada istri, orang tua peduli kepada anak Unit ini diharapkan menjadi alat bantu guna dan sebaliknya. mencegah keterlibatan generasi muda daIbu Negara percaya bahwa perhatian lam penyalahgunaan narkoba. Masingdan kasih sayang dari orang tua kepada masing mobil dilengkapi dengan seperanganaknya menjadi benteng yang kuat kat alat audio visual, mulai dari laptop, LCD dari pengaruh negatif. “Kasih sayang p roy ektor, layar, meja display dan adalah benteng terhadap narkoba,” soundsystem. Rencananya akan didistributandasnya. sikan kepada Pengurus Daerah (PD) BhaIa berharap masyarakat dapat yangkari di Polda Metro Jaya, Polda DIY, turut mendukung program peme- Jawa Timur, Sumatera Utara, Bali, Sulawesi rintah dengan berperan aktif men- Utara dan BNN. datangi sekolah, perumahan, asraKapolri Jenderal Pol Sutanto berharap ma dan tempat lain yang dianggap keberadaan mobil ini mampu meningkatkan rawan. ketahanan komunitas dan meningkatkan Selain itu juga secara kepedulian dan peran serta masyarakat terus menerus mem- dalam upaya mencegah dan memberantas perbaharui diri dengan penyalahgunaan narkoba. “Lewat peperkembangan nasi- rangkat ini ceramah tentang bahaya naronal maupun interna- koba dan penyuluhannya akan dapat disamsional tentang masalah paikan dengan menarik,” ucap Sutanto. pencegahan penya Selain mobil anti narkoba, pelayanan lahgunaan narkoba dan terapi dan rehabilitasi berbasis agama juga dampaknya. menjadi cara untuk menanggulangi Prioritas utama, peredaran narkoba. “Berbasis agama kata Ibu Negara, adalah dimaksudkan dapat mereduksi stigma dan menyelamatkan anak marginalisasi terhadap korban pengguna dan keluarga dari penyalahgunaan narkoba, dengan memberi bahaya narkoba. Selain akses pelayanan terapi baik medis, itu juga ada upaya terus psikologis, sosial dan spiritual,” kata Kapolri. menerus untuk melaku(dan/f)

“Bentengi dengan Kasih Sayang”

K

eprihatinan terhadap meningkatnya pengguna narkoba di kalangan anak muda juga dirasakan oleh Ibu Negara, Ani Bambang Yudhoyono. Karena itu, Ibu Ani mengajak semua elemen masyarakat untuk menjadi mata bagi petugas kepolisian dalam memberantas penyebaran dan penyalahgunaan narkoba. “Tugas untuk mencegah anak-anak dari narkoba adalah tugas yang mulia dan besar karena akan menyelamatkan anak itu, keluarga, masyarakat, negara bahkan peradaban dunia,” katanya dalam acara peresmian Pilot Project Community Based Unit (CBU)

lingkungan pergaulan menjadi pendorong utama penyalahgunaan dan jaring peredaran narkoba. Ditambah dengan penggunaan di lingkungan rumah kos yang jauh lebih tinggi lagi, yaitu 13,1 persen atau lebih dari 350.000 kasus. Lebih parahnya, saat ini terjadi pergeseran trend penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Peredaran narkotika tidak hanya pada kelompok remaja atau kelompok khusus lainnya, namun sudah mulai masuk ke keluarga, salah satu pondasi utama masyarakat. Lihat saja makin banyak keluarga yang terkena kasus narkoba, dari waktu ke waktu angkanya cenderung meningkat dan mengkhawatirkan. Penyebab utama terjerumusnya kalangan muda dalam penyalahgunaan narkoba, kata Kapolri Jenderal Pol Sutanto, salah satunya dikarenakan penghasilan keluarga yang kurang mencukupi kebutuhan hidup. "Hal tersebut membuat pemuda menghalakan segala cara termasuk menjual barang haram untuk memenuhi kebutuhan hidupnya," ujar Kapolri. Lebih lanjut, Kapolri menyatakan, pola asuh yang salah dari orang tua dan memberikan kebebasan berlebih kepada anak, perlahan juga dapat memunculkan pengaruh negatif dari interaksi sosial lingkungan terhadap tingkah laku anak.

Menguatkan Peran Keluarga Upaya pemerintah memutus jaringan dan peredaran narkoba seolah tak sebanding dengan pesatnya kasus yang senyatanya terjadi. Menurut Kepala Pusat Dukungan Pencegahan Lakhar BNN, Brigjen Pol Drs Mudji Waluyo, jajarannya telah berhasil menyita barang bukti narkoba yang terdiri dari 22.84 ton ganja, 187.602 batang pohon ganja, 19.799.77 gram heroin, 255.016 ekstasi dan 262.803.28 gram tablet shabu. Selain itu, kata dia, polisi juga telah berhasil memusnahkan ladang ganja seluas 62.33 hektar. Dari jumlah tersebut, jelas Mudji, sebanyak 1.594 (18,6%) kasus adalah penyalahgunaan narkoba jenis heroin (IDU’S). Meski pihak kepolisian terus melakukan razia obat terlarang di berbagai tempat, namun peredaran narkoba seolah tidak terbendung. Karena itu, I Made Mangkupastika menegaskan tentang pentingnya peran serta keluarga dalam penyelesaian masalah ini. Dengan pendidikan dan proteksi dari keluarga terhadap lingkungan akan menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan anak. Selain itu, peran orang tua, guru sekolah dasar dan tokoh masyarakat merupakan pilar utama dalam mencegah penyebaran narkoba yang kian hari kian mengkhawatirkan. “Mereka memiliki peran efektif, mengingat kedekatan kontak dan hubungan dengan anak-anak serta masyarakat yang dilayani,” tukas Made. Karena itu, sasaran kampanye yang dilakukan BNN untuk mengawasi kegiatan anak, terdiri dari orang tua, anggota keluarga, kerabat, kawan, tetangga, guru, pekerja sosial dan elemen masyarakat lainnya. “Ini tanggung jawab kita bersama. Sebab, anak-anak inilah cikal bakal penerus kelangsungan bangsa,” tegas Made. Memang, anak-anak merupakan penerus tongkat estafet kepemimpinan bangsa. Karena itu mereka harus benarbenar terlindungi dari bahaya narkoba. Namun upaya pihak kepolisian dan pemerintah bukanlah jaminan penyelesaian masalah penyalahgunaan narkoba. Ibarat pepatah, menyelesaikan masalah dari akarnya, lebih baik mencegah dari pada mengobati. Bukankah lebih baik jika kita dapat secara aktif berperan dalam upaya penanggulangan narkoba di tanah air. Dan semuanya bisa dimulai dari saat ini, dari lingkungan terdekat kita sendiri. “Sudah selayaknya, para orangtua melindungi anakanak dari bahaya narkoba karena mereka adalah tunas bangsa yang terus tumbuh berkembang menjadi generasi bangsa yang kuat, sehat, kreatif, cerdas, bertanggungjawab dan tangguh serta bebas dari narkoba,” kata Jenderal Pol. Sutanto. (dan/f)

4


OPINI

KOMUNIKA

Menyelamatkan Generasi Muda Dari Bahaya Free Sex Sidik Sujendro*)

www.kutaikartanegara.com

kilas e-gov

Layanan Email Gratis www.kutaikartanegara.com Sepintas, situs ini seolah digarap oleh pemerintah daerah. Namun sejatinya portal ini merupakan hasil sinergi pemerintah, swasta dan masyarakat dalam menyajikan citra tentang Kabupaten Kutai Kartanegara. KutaiKartanegara.com diproyeksikan untuk menjadi M-Gov daerah Kutai Kartanegara yang terlengkap dan terpercaya


dari satu pasangan. Siswanto A Wilopo Sekjen IPADI (Ikatan Peminat dan Ahli Demografi) menyatakan bahwa di Indonesia ada 15 juta remaja melahirkan anak, sebagian besar akibat hubungan seks sebelum nikah. Lima ratus ribu perempuan muda meninggal dunia ketika hamil atau saat melahirkan, dan 65 ribu di antaranya tewas akibat aborsi. Bayangkan, dari jumlah penduduk Indonesia 213 juta, 30% di antaranya (atau 62 juta jiwa) adalah remaja usia 10-24 tahun. Jika jumlah dari 42,3 juta remaja di tahun 2000 terdapat 10%-nya menyatakan diri aktif seksual, maka 4,3 juta generasi penerus kita menghadapi risiko kesehatan reproduksi. Untuk konteks global angka ini mungkin bisa memberikan gambaran lagi. Selama lima tahun ini, di dunia ditemukan per hari, muncul 6000 kasus remaja terjangkit virus HIV/AIDS. Dan diperkirakan jumlah korban mencapai 7,5 miliar pada 2010, 80%-nya berasal dari negara berkembang.

HP, televisi dan lain sebagainya. Tidak butuh waktu yang lama, apa yang terjadi di barat detik ini sudah dapat disaksikan dan ditiru dalam waktu yang hampir bersamaan. Selo Sumarjan (1999:93) pernah mengingatkan bahwa globalisasi telah mengakibatkan terjadinya berbagai macam perubahan nilai sosial budaya. Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana perubahan tersebut menghantarkan remaja ke arah perubahan sosial lebih maju (progress) bukan regress (mundur). Di negara-negara maju, pembicaraan tentang dampak teknologi komunikasi telah beralih dari ruang kuliah ke ruang pengadilan. Dari polemik ilmiah diantara para profesor ke debat parlementer antara anggota legislatif. Di negara berkembang pun tak jauh beda, efek komunikasi telah merebut perhatian berbagai kalangan, dari politisi, tokoh agama, penyair, sampai petani. Lihat saja satu contoh kasus perdebatan tentang wacana Undangundang Pornografi dan Pornoaksi. Para politisi, baik karena kerakusan atau ketakutan mencoba “melunakkan” pengaruh media massa atau mengendalikannya. Sementara tokoh agama mencemaskan hilangnya warisan rohaniah yang tinggi karena penetrasi media erotika.

Efek Globalisasi Teknologi Remaja dalam pandangan Zakiah Drajat (2001:8), adalah usia yang penuh dengan perubahan cepat. Baik secara fisik maupun psikis. Pertumbuhan cepat ini, membawa akibat yang tidak sedikit terhadap sikap, perilaku, kesehatan serta kepribadian remaja. Tidak jarang, sebagai upaya mencari jati diri, remaja melakukan berbagai tindakan yang sebenarnya tidak pantas untuk mereka lakukan, termasuk pergaulan bebas atau free sex. Fenomena free sex sering dikaitkan dengan dampak atau imbas globalisasi dengan ciri kemajuan iptek-nya yang luar biasa. Ketika produk teknologi yang dengan mudahnya masuk ke ruang pribadi dan sebaliknya membawa hal-hal pribadi ke ruang publik, maka batas nilai dan moral budaya pun akan bergeser. Jalaluddin Rakhmat (1988:211) menyebut bahwa abad ini adalah abad komunikasi massa. Ketika tercipta sebuah kondisi dimana orang mampu berbicara dengan jutaan manusia secara serentak dan serempak. Teknologi komunikasi mutakhir telah menciptakan apa yang disebut sebagai “publik dunia” atau “Weltoffentlichkeit”. Salah satu pengaruh teknologi tersebut, remaja cenderung meniru budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya ketimuran. Sebab budaya barat tersebut dengan mudah dinikmati remaja melalui media-media komunikasi antara lain internet,

dalam penyajian berbagai informasi mengenai Kutai Kartanegara. Situs ini digarap serius dengan menyediakan layanan e-mail gratis berkapasitas 25MB. Pengguna layaanan emai situs yang dibangun tahun 2001 ini mencapai 2025 user. Para user email gratis cukup mengdaftar dengan proses yang mudah dan diharuskan melakukan login sekali dalam sebulan untuk menjaga agar account emailnya tetap aktif. Dalam hal kecepatan, mail situs ini tidak kalah dengan layanan email gratis lain. Portal ini juga dirancang untuk membantu lembaga/instansi/organisasi/ perusahaan yang ada didaerah kutai Kartanegara untuk memperkenalkan layanan maupun produknya melalui internet.(fdm)

Download Peta Wilayah Kabupaten Kutaitimur www.kutaitimur.go.id Situs www.kutaitimur.go.id menyediakan lengkap peta kabupaten yang dapat didownload secara gratis. Selain peta kabupaten, dalam situs juga disediakan peta

Berawal dari Keluarga Terlepas dari apakah fenomena free sex merupakan sunatullah atau suatu keniscayaan global, sebagaimana diprediksi dalam Al-Quran. Semua orang seyogyanya memiliki tanggung jawab untuk menjadikan permasalahan ini permasalahan bersama dan mencari solusi bersama. Hal ini bisa dimulai dari lingkup terkecil tatanan masyarakat kita: keluarga. Terkait dengan fenomena seks bebas, para orang tua hendaknya bisa bersikap terbuka dan menerangkan seksualitas kepada anak-anaknya sedini mungkin. Bisa jadi dilakukan dengan secara transparan serta dikemas dalam bahasa yang tidak vulgar. Bagaimanpun juga, keluarga mempunyai fungsi dan peranan penting dalam menciptakan ketenteraman batin remaja. Bila dia merasa adanya kehangatan, kasih sayang dan ketenteraman ibu bapak terhadap dirinya, maka jiwanya akan tenteram. Sebaliknya remaja dapat pula menderita dan terdorong untuk menentang dan berkelakuan tidak baik, apabila orang tua tidak sayang kepadanya dan tidak mengerti

apa yang sedang dialaminya. Dalam menghadapi kenakalan remaja yang cenderung berperilaku free sex, orang tua yang bijaksana haruslah dapat memahami keadaan remaja dan membantunya untuk mengatasi persoalan yang dihadapinya. Bisa jadi tindakan ini merupakan ajang bagi mereka untuk mencari identitas diri. Atau mungkin kurangnya perhatian keluarga pada dirinya, sehingga ia melakukan tindakan agar keberadaannya seakan-akan diakui. Jika lembaga keluarga hendak dijadikan cikal-bakal masyarakat yang sehat, ini bermakna bahwa remaja mesti mendapatkan keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan kesabaran. Keluarga haruslah menjadi tempat perlindungan yang aman bagi seluruh anggota keluarga. Ketika banyak manusia cenderung saling tidak percaya satu sama lain, dan sibuk dengan urusan sendirisendiri, peran keluarga sangatlah penting untuk menampung beban dan kesulitan serta sebagai berbagi simpati dan nasihatnasihat yang baik. Dalam keluarga haruslah ditanamkan adanya rasa saling memiliki dan menjaga kebaikan bersama. Bukannya menyalahkan remaja, atau memojokkannya, yang justru akan membuat mereka lebih berontak dan membuat masalah baru. Jika dalam kehidupan keluarga telah tercipta suatu kondisi yang baik, maka tetulah kemungkinan besar remaja yang dimaksud juga akan tumbuh dengan baik pula. Pemahaman seperti inilah yang harus dikembangkan dalam keluarga. Sekali lagi fenomena free sex merupakan suatu keniscayaan. Keberadaannya tidak bisa dicegah di tengah tengah amuk canggihnya teknologi, kecuali dihadapi dan dikendalikan supaya tidak meluluh lantakkan semua yang ada. Sepotong nasehat teman mungkin bisa berguna. tatkala kamu harus hidup dan memiliki rumah di pinggir sungai maka janganlah menghalang-halangi anak-anakmu untuk tidak keluar dan bermain-main ke sungai itu. Hal yang paling mungkin dilakukan adalah ajarilah anak-anakmu kepandaian untuk berenang yang baik dan benar. Setelah itu jangan halang-halangi lagi dia bermain di sungai agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sebagaimana layaknya anak-anak lainnnya. *)

Sidik Sujendro,

PNS pada Kantor Informasi dan Kehumasan Kabupaten Klaten

Daftar Pengusaha UKM www. tasikmalaya.go.id

www.kutaitimur.go.id

D

i tengah hingar bingar kita menonton perhelatan piala Dunia 2006 Jerman dan sedu-sedan kita menghadapi berbagai bencana alam Merapi dan Gempa tektonik beberapa waktu lalu. Muncul fenomena "free sex" yang turut mengharu biru perhatian para orang tua. Bagaimana tidak, potret nasib dan masa depan anak-anak bangsa seolah buram akibat fenomena ini. Fenomena Free Sex yang marak di kalangan pelajar Kota Solo, Jawa Tengah sungguh menyentak perhatian kita. Hasil penelitian Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, baru-baru ini menyebutkan bahwa 30 % siswa SMA Kota Solo pernah berhubungan seks. Beberapa tahun lalu, fenomena free seks di sekitar pernah diungkap oleh penelitian Masri Singarimbun terhadap mahasiswa di Yogyakarta. Menurut hasil riset Masri, sebagian besar mahasiswa yang kuliah di Yogyakarta pernah melakukan kumpul kebo. Hasil riset ini mengubah citra Yogyakarta sebagai kota budaya dan kota pendidikan seolah menjadi "Kota Bebas Seks" akibat aktivitas seks bebas yang marak dilakukan pelajar dan mahasiswanya. Dampaknya, banyak para orang tua yang akan memasukkan anaknya untuk sekolah atau kuliah di Yogyakarta beringsut ke kota yang lain yang "lebih aman". Perilaku seks pranikah mahasiswi Yogya juga pernah diriset selama tiga tahun (19992002) oleh Lembaga Studi Cinta dan Kemanusiaan-Pusat Pelatihan Bisnis Humaniora. Hasilnya tidak terlalu beda, bahkan seolah lebih spektakuler, 97% mahasiswi pada 2002 mengaku telah berhubungan badan, 62% dari total mahasiswa melakukan kumpul kebo. Penelitian dilakukan terhadap sejumlah 1600 mahasiswi indekosan dari 16 perguruan tinggi swasta dan negeri, usia 17-23 tahun, uang saku mereka waktu itu rata-rata Rp 0,5-1 juta di luar sewa kost. Lebih "edan"nya lagi, 97,05%-nya mahasiswa terbukti tidak perawan. Bukan hanya Yogya. Dari polling yang digelar LSM Sahabat Anak dan Remaja Indonesia terhadap 1000 remaja Bandung tahun 2002, ditemukan tempat-tempat yang digunakan para remaja berhubungan seks : Tempat kost (51,5%), rumah (30%), di tempat tinggal perempuan (27%), hotel (11%),tempat rekreasi (2,4%), kampus (1,3%), di dalam mobil (0,4%) dan tak diketahui (0,79%). Mereka lakukan itu tanpa paksaan. Sebagian mengaku dengan lebih

berdasarkan adminstrasi, infrastruktur, pertambangan, agribisnis, HPH (Hak Pengusahaan Hutan), dan perkebunan. File dalam kisaran 300-700kb dapat didownload dengan cepat, meski tergantung koneksi internet. Dalam hal kualitas, peta berformat JPEG relatif bagus dan jelas. Untuk pengusaha yang ingin mendapatkan beberapa formulir permohonan dan persyaratannya pun dapat didownload dalam situs ini. Begitu mudah bukan bagi investor yang ingin melihat potensi daerah ini.(fdm)

Pemerintahan daerah kabupaten Tasikmalaya menyediakan daftar pengusaha UKM yang dapat didownload . Dalam daftar tersebut dicantumkan nama pengusaha, alamat dan jenis produksi. Bahkan jumlah kapasitas produksi nya pun dicantumkan. Hingga saat ini jumlah pengusaha UKM yang tercatat dalam dalam situs ini berjumlah 85 buah.Dari data pengusaha situs ini didominasi UKM dengan industri bordir dan sulaman yang berjumlah 22 UKM, untuk posisi kedua di dominasi oleh industri pembuat kompor dengan jumlah 10 UKM.(fdm) STOP PRESS! Ruang ini disediakan sebagai wadah tukar informasi antar pengelola situs atau portal lembaga pemerintah baik di tingkat pusat atau daerah. Pengelola dapat mengirimkan profil situs yang dikelolanya melalui e-mail:

[email protected]. (redaksi)

5

LAPORAN UTAMA

D

alam dekade terakhir, populasi di kawasan perkotaan cenderung bertambah cepat sekali sehingga menimbulkan masalah tersendiri bagi pemerintah dalam penyediaan perumahan dan beragam layanan sosial. Memang, beban hidup keluarga semakin berat. Sebuah kalimat yang berkorelasi dengan kemiskinan. Dan itu ditunjukkan oleh hasil Pendataan Keluarga tahun 2003 yang menunjukkan bahwa dari sekitar 51 juta keluarga, 31% diantaranya masuk kategori keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera-1. Ini berarti 15,7 juta keluarga di Indonesia masih hidup dalam kondisi memprihatinkan. Bandingkan dengan keluarga ra III-Plus yang hanya berjumlah 3,49 persen saja. Indonesia terkenal sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia karena dihuni oleh sekitar 240 juta jiwa. Angka ini pun masih berkembang karena pertambahan sekitar 3 juta jiwa tiap tahunnya. Bencana alam pun silih berganti menghantam Indonesia karena memang letaknya di sepanjang lempeng tektonik aktif sehingga rawan gempa berkekuatan tinggi. Gempa bumi hebat dan gelombang tsunami pada Desember 2004 telah meluluhlantakkan propinsi Aceh dan

Ketika United Nations Development Program (UNDP)-Lembaga PBB untuk Program Pembangunan mengumumkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada posisi 112 kita semua terhenyak. Harga diri sebagai bangsa terusik. Banyak pihak pun bertanya, apa yang terjadi dengan keluarga Indonesia?

sebagian Sumatera Utara. Bencana ini menewaskan sekitar 200.000 jiwa. Sementara ratusan ribu korban lain kehilangan sanak saudara, harta benda dan rumah. Belum lagi penanganan Gempa Yogya dan Jawa Tengah selesai di beberapa daerah terjadi bencana banjir dan gempa yang seolah berlangsung simultan. Indikator rendahnya kualitas keluarga dapat dicermati berdasarkan data UNICEF beberapa waktu lalu, bahwa 49 persen kepala keluarga dari 51 juta keluarga yang ada, hanya tamat SD dan SLTP. Sementara untuk kelompok perempuan, sebesar 72,7 Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) diperingati setiap tanggal 29 Juni. persen adalah ber-pendidikan SLTP ke Melalui peringatan hari keluarga, diharapkan setiap keluarga dapat melaksanakan bawah: tamat SD 31,7 persen, tak fungsi-fungsi keluarga sesuai dengan kapasitas masing-masing. Peringatan Hari tamat SD 28,3 persen dan SLTP 11,7 Keluarga Nasional dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran setiap keluarga persen. Kontribusi lainnya adalah dan masyarakat Indonesia tentang pentingnya dan strategisnya peran keluarga dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas. perkawinan di bawah usia 20 tahun Sejak pertama kali dicanangkan di Lampung, peringatan Harganas yang masih sering terjadi, yakni dilaksanakan dari satu kota ke kota lain, yaitu: sekitar 14 persen. 1. Harganas I tahun 1994, di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur Menurut UU Nomor 10 tentang 2. Harganas II tahun 1995, di Kabupaten Sleman, Yogyakarta Pembangunan Keluarga dan 3. Harganas III tahun 1996, di Kabupaten Muara Enim, Sumsel Kependudukan yang disyahkan pada 4. Harganas IV tahun 1997, di Kotamadya Binjai, Sumatera Utara tahun 1992, keluarga Indonesia 5. Harganas V tahun 1998, tidak dapat dilaksanakan (Kerusuhan Mei 1998) diharapkan mempunyai minimum 8 6. Harganas VI tahun 1999, di Istana Negara, Jakarta peran utama yang signifikan. Peran 7. Harganas VII tahun 2000, di Istana Negara, Jakarta 8. Harganas VIII tahun 2001, di Monas, Jakarta tersebut adalah dalam bidang 9. Harganas IX tahun 2002, di Gorontalo keagamaan, budaya, cinta kasih, 10.Harganas X tahun 2003, di Lumajang, Jawa Timur perlindungan, reproduksi, pendidikan, 11.Harganas XI tahun 2004, di Balikpapan, Kalimantan Timur ekonomi dan lingkungan dimana 12.Harganas XII tahun 2005, di DKI, Jakarta mereka menikmati hidupnya. 13.Harganas XIII tahun 2006, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat Menyadari pentingnya peran Dalam jangka pendek, Peringatan Harganas ditujukan untuk meningkatkan keluarga dalam pembangunan bangsa pengetahuan dan kesadaran seluruh anggota keluarga bahwa tanggal 29 Juni

Tentang Harganas

adalah Hari Keluarga. Dengan kesadaran ini diharapkan akan tumbuh sikap positif dalam setiap keluarga untuk senanatiasa mengevaluasi dan merencanakan pengikatan kualitas keluarga. Pada gilirannya, dalam jangka panjang, peringatan Harganas diharapkan dapat mendorong seluruh anggota keluarga untuk melaksanakan hari keluarga sebagai hari keluarga sebagai hari instropeksi diri dalam memerankan dan memfungsikan masing-masing anggota keluarga.

6

di satu sisi dan memperhatikan kondisi keluarga Indonesia di sisi lain, pada tahun 1993 lalu, dicanangkan hari keluarga nasional.

Menggiatkan Ekonomi Keluarga

Krisis ekonomi yang mendera bangsa kita selama beberapa tahun terakhir ditambah berbagai bencana yang melanda telah memberikan pelajaran kepada kita bahwa kegiatan ekonomi yang cukup bertahan adalah usaha yang dilakukan oleh masyarakat secara mandiri. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang tumbuh di tengah masyarakat secara spontan menunjukkan daya tahan lebih tinggi dan menjadi penyangga kehidupan jutaan jiwa. Menjadi salah satu katup pengaman pengurangan jumlah pengangguran. Berkaca dari situasi ini, pemerintah senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas ekonomi keluar-ga. Banyak upaya dilakukan, mulai dari pemberian kredit usaha hingga pelatihan kepada kelompok masyarakat. Peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia (PBI) Nomor 3/2/PBI/2001 tentang Kredit Usaha Kecil, semisal, pada prinsipnya menganjurkan dan mendorong bank untuk menyalurkan kredit UMKM. Kemudian, PBI Nomor 5/18/PBI 2003 tentang Pemberian Bantuan Teknis dalam pengembangan UMKM, yakni pelatihan untuk perbankan dan lembaga pendamping serta penyediaan informasi yang mendukung UMKM. Sejak krisis ekonomi terjadi sekitar tujuh tahun lalu sampai dengan saat ini, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) masih menjadi primadona untuk dikucuri kredit oleh perbankan, selain kredit konsumsi (consumer loan), karena sektor UMKM dianggap cukup berpotensi. “Banyaknya bank memberikan kredit ke sektor UMKM tecermin dari meningkatnya kredit UMKM," kata Deputi Kepala Biro Kredit Bank Indonesia (BI) Detty H. Agustono, di Jakarta, Rabu (24/5). Sampai dengan Desember 2005, tercatat total kredit UMKM perbankan di Indonesia mencapai sebesar Rp192,46 triliun, dan angka tersebut meningkat 32,77% dibandingkan dengan periode yang sama 2004 yang baru mencapai Rp144,95 triliun. Menurutnya, meningkatnya kredit UMKM tidak lepas dari deregulasi dan insentif yang diberikan pemerintah kepada sektor UMKM selama ini, terutama dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23/1999 tentang BI, sehingga BI dapat mengeluarkan kebijakan dalam membantu dan mengembangkan UMKM, walaupun peran BI dalam pengembangan UMKM bersifat tidak langsung. Belum lagi pendirian Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED) yang ditujukan untuk pengembangan ekspor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di daerah. Menurut Maulani, pejabat Direktorat Kerjasama dan Promosi, Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) Badan Pengembangan Ekspor Nasional (BPEN) Deperdag, hingga


H

April 2006 telah berhasil menyelenggarakan pelatihan sebanyak 128 angkatan dengan peserta sejumlah 3.317 alumni. "Kita sekadar memfasilitasi pelatihan, pelayanan informasi dan promosi," ujarnya. Pertumbuhan ekonomi memang penting bagi peningkatan kulitas kesejahteraan. Namun, pertumbuhan ekonomi tidak akan berkelanjutan jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang memadai melalui pembangunan social yang memadai. Sebaliknya pembangunan kualitas sumber daya manusia tidak akan tercapai manakala tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi. Pada gilirannya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan kualitas sumber daya manusia akan sulit terlaksana jika jumlah penduduk tidak terkendali.

Bukan Sekadar Seremonial Menurut Menteri Sosial H. Bachtiar Chamsyah, melemahnya fungsi sosial sistem manusia sebagai individu, keluarga, komunitas dan kelompok, karena belum tersedianya sistem perlindungan sosial universal yang mampu menjangkau pekerja di sektor informal merupakan gambaran isu strategis bidang kesejahteraan sosial. Gambaran lainnya yakni, belum tersedianya sistem perawatan jangka panjang terutama bagi lanjut usia, meningkatnya masalah sosial yang terkait dengan globalisasi, seperti trafficking, tuna sosial, domestic violence, pekerja migran bermasalah, penyalahgunaan napza, kemiskinan, dan komunitas adat terpencil. Isu strategis bidang kesejahteraan sosial lainnya, yakni Indonesia adalah negeri rawan bencana alam, bencana karena ulah manusia dan bencana sosial yang senantiasa mengancam keselamatan jiwa manusia dan juga meningkatnya moral hazard. Dalam menyikapi isu strategis tersebut, grand strategy Departemen Sosial diantaranya, pemberdayaan sosial untuk meningkatkan “keberfungsian sosial” sistem manusia selaku individu dan keluarga. Terkait dengan peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke XIII tahun 2006, Menteri Dalam Negeri Moch. Maruf Kamis (22/6) lalu telah meresmikan pembukaan bedah Kampung di RW III, Desa Cipambuan Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Kegiatan ini menurut Mendagri, merupakan salah satu rangkaian kegiatan bakti sosial yang dipersembahkan kepada masyarakat. "Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan inpirasi betapa besar manfaat dari suatu karya yang mencer-minkan keterpaduan dan kegotong-royongan, sehingga memiliki nilai lebih untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar tetap tangguh dan optimis," katanya. "Bedah kampung" merupakan program sentral peringatan Harganas tahun ini. Program ini berisi berbagai kegiatan menyeluruh perbaikan satu kampung. Sebagai kegiatan percontohan, kegiatan ini berupa renovasi permukiman sebuah kampung secara besar-besaran. Diantaranya perbaikan


sanitasi, pengajian, pendidikan, olah raga, bedah rumah, dan sebagainya. Pelaksaaan Bedah kampung dijadwalkan selama satu minggu. Pola penyelenggaraan bedah kampung, pada dasarnya merupakan kegiatan yang dikelola dari oleh dan untuk masyarakat, berdasarkan prinsip gotong-royong, kebersamaan dan bantuan fasilitasi serta kemudahan dari instansi pemerintah, TNI, Polri atau lembaga donor, swasta dan dunia usaha. "Lewat bedah kampung, diharapkan kegiatan Harganas tahun 2006 memberikan makna yang lebih menyentuh terhadap arti kesejahteraan masyarakat, " kata Ny. Susiati Ma'ruf, Ketua PKK Nasional.

Tantangan Ke Depan Struktur sosial masyarakat Indonesia sudah sangat berubah. Kenyataan ini kerapkali membawa angan untuk membayangkan masa lampau, yang sebenarnya tidak pernah dialami. Masa lalu sering sebagai lebih baik karena masa kini jauh lebih kompleks dan menantang. Tak terkecuali dalam masalah keluarga. Seringkali usaha memperkuat keberdayaan keluarga di-bayangi ingatan masa lalu yang samar-samar semasa orang tua dan nenek moyang kita dahulu. Persis di sinilah peran keluarga menjadi mahapenting karena di zaman manapun perannya sebagai kunci kehidupan masyarakat jelas tak terelakkan. Namun demikian, perlu direfleksikan bersama bagaimana kehidupan keluarga sebagai inti struktur sosial masyarakat ke depan. Hubungan yang harmonis dalam keluarga, pemenuhan hak-hak perempuan dan anak dalam keluarga, jaminan perlindungan masyarakat terhadap keutuhan keluarga menjadi syarat mutlak terpenuhinya keutuhan masyarakat yang lebih siap dalam menghadapi tantangan masa depan. Bagaimanapun juga, Harganas merupakan bagian dari upaya menumbuhkan partisipasi aktif masyarakat. Agar lebih bermakna, maka kegiatan Harganas ini sudah semestinya dilakukan dari keluarga, untuk keluarga dan oleh keluarga. Pemerintah, swasta, dan masyarakat hanyalah fasilitator agar setiap keluarga dapat merasakan manfaat dan pentingnya

ari Keluarga Nasional yang diperingati setiap tanggal 29 Juni merupakan peringatan atas keberhasilan bangsa ini mengembalikan jutaan keluarga yang bergerilya di gunung dan pedesaan kepada keluarga masing-masing di masa mempertahankan perjuangan kemerdekaan. Pada tanggal 29 Juni 1949 proses pengembalian keluarga tersebut telah dapat diselesaikan dan kedaulatan bangsa secara resmi dikembalikan pada tanggal tersebut kepada pemerintah RI yang sah. Sejak saat itu keluarga Indonesia yang tadinya terpisah di gunung dan pedesaan menyatu kembali dengan anak isterinya dan mulai membangun keluarga baru dalam wadah Negara Kesatuan RI. "Pembenahan anak-anak bangsa mulai dengan menata infrastruktur yang hancur karena pertempuran serta memang belum ada karena kebijaksanaan penjajahan yang tidak memihak anak bangsa di pedesaan," tulis Haryono Suyono, Mantan Menko Kesra. Kemandirian dalam suasana prihatin dan gotong royong tersebut melahirkan toleransi yang tinggi antar keluarga dan antar anggota masyarakat lainnya sehingga pembangunan keluarga dalam alam kebersamaan memberikan bobot yang sangat tinggi atas kepentingan individu dalam kerangka kebersamaan komunitas yang sangat kuat. Menyadari pentingnya peran keluarga dalam pembangunan bangsa dan perkembangan kondisi keluarga Indonesia, sejak tahun 1993 lalu, dicanangkan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS). Melalui peringatan hari keluarga, diharapkan setiap keluarga dapat melaksanakan fungsi-fungsi keluarga sesuai dengan kapasitas masingmasing. Sejak saat itulah, setiap tanggal 29 Juni, pemerintah bersama-sama masyarakat memperingati Hari Keluarga Nasional, sebagai salah satu upaya Pemberdayaan keluarga dalam mewujudkan Keluarga Kecil Berkualitas. Tahun ini, Hari Keluarga Nasional diperingati untuk yang ke 13 kali dengan tema "Keluarga Kecil Berkualitas, Tumpuan Masa Depan Bangsa", dengan motto "Keluarga Tangguh, Bangsa Tangguh". Dengan tema ini diharapkan, keluarga Indonesia ke depan mampu memiliki jumlah anak ideal, sehat, sejahtera, berpendidikan dan terpenuhi hak-hak reproduksinya.

Bermula dari Masa Pertahankan Kemerdekaan Hari Keluarga Nasional. Sebab pada gilirannya setiap anggota keluarga lah yang menjadi penentu perubahan sosial.Termasuk mengembangkan kepedulian terhadap keluarga yang lain terutama keluarga miskin, agar peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan keluarga tidak hanya ada di atas kertas belaka. Selamat Hari Keluarga. (m/f dari laporan ridwan dan www.bipnewsroom.info)

7

KOMUNIKA

EKONOMI

K

ebahagiaan hidup keluarga memang tidak semata-mata ditentukan materi atau uang. Namun tanpa uang yang cukup, bisa dipastikan keluarga yang ada tak mungkin akan sejahtera. Kondisi miskin ini dalam rentang waktu berkepanjangan tentu akan mengancam kebahagiaan. Bahkan bagi sebagian orang –terutama yang hidup diperkotaan—uang menjadi masalah pokok penentu eksistensi keluarga. Ada pribahasa yang berbunyi “ Ada uang abang disayang, tak ada uang abang melayang”. Hal tersebut kerap muncul sebagai realitas sosial disekitar kita. Begitu banyak rumah tangga yang hancur karena masalah uang. Begitu banyak suamiistri bercerai gara-gara materi. Walau demikian pantas dicatat bahwa makmur atau sejahteranya suatu keluarga bukan hanya menyangkut pada banyaknya uang atau materi yang tersedia (kaya), tetapi lebih ditentukan pada bagaimana cara mengelola keuangan keluarga yang benar. Seorang ibu rumahtangga harus mampu mengatur keuangan keluarga agar penghasilan yang terbatas dapat memenuhi seluruh kebutuhan keluarga seperti : makanan, pakaian, rumah yang layak, pendidikan ,dll. Selain untuk kebutuhan keluarga tersebut, seorang ibu juga harus dapat menyisihkan uang untuk dapat ditabung guna masa depan atau keadaaan mendesak. Kita sering melihat bahwa ada sebagian keluarga yang penghasilannya cukup besar namun selalu dalam kekurangan atau bahkan harus mengutang, dan sebaliknya ada keluarga yang pendapatannya paspasan namun mampu mencukupi kebutuhan keluarga. Pengelolaan ekonomi keluarga sebenarnya hanya ditentukan oleh dua aspek yakni : aspek pendapatan dan aspek pengeluaran. Jika pendapatan lebih besar dari pengeluaran atau seimbang maka tak akan ada masalah. Yang menjadi masalah adalah manakala pengeluaran lebih besar dari pendapatan. Bak kata pepatah : Besar pasak daripada tiang. Bagaimana agar hal itu tidak terjadi, maka perlu diperhatikan langkah-langkah berikut : 1. Mencatat Semua Pengeluaran Uang Langkah pertama untuk mengatur keuangan keluarga adalah dengan membuat catatan tentang semua pengeluaran dan penerimaan uang. Karena itu tak perlu pem-bukuan yang rumit dan berbelit, cukup sediakan sebuah buku tulis dan bolpoin. Catat semua penerimaan dan pengeluaran dengan lengkap. Contoh formatnya sbb:

memikirkan pengeluaran mana yang pasti akan terjadi, berapa uang yang akan diperlukan dan untuk apa serta kapan dibutuhkan. c. Mencantumkan perkiraan harga dari masing-masing kebutuhan dengan memperhitungkan kemungkinan kenaikan harga, kemudian menjumlahkan keseluruhannya. Ini merupakan jumlah pengeluaran yang diperkirakan selama jangka waktu sebulan. d. Lebih lanjut, perbandingkan jumlah pengeluaran yang diperkirakan tersebut dengan perhitungan uang masuk, untuk

Beli sayuran Biaya kursus anak Menerima Upah JahitanRp. 75.000,-

Pendidikan Transport Sosial Tabungan Rekreasi

Dll Dari catatan tersebut akan terlihat kebutuhan mana yang pokok/penting, kebutuhan mendesak, kebutuhan tambahan, kebutuhan yang dikonsumsi seluruh keluarga, kebutuhan hanya untuk individu (misalnya rokok) dll. Catatan ini bisa

Langkah ini menyangkut pelaksanaan rencana yang telah disusun. Prinsip dasar ekonomi rumah tangga adalah menjaga keseimbangan antara penghasilan dan pengeluaran . Bila pengeluaran melebihi penerimaan maka pengeluran harus dikurangi hingga sesuai dengan penerimaan

Mengelola Ekonomi Keluarga

5 Juni

Kesehatan dan Perawatan diri

3. Menghemat Pengeluaran

tempat. c. Tepat waktu. Kapan membeli sesuatu, Beli payung sebelum musim hujan datang. Jangan membeli sepeda motor jika belum bisa mengendarainya. Jangan membeli televisi ang mahal jika masih ada kebutuhan lain lebih mendesak. Pikirkan dengan baik kapan suatu barang diperlukan. d. Tepat harga. Sadarilah nilai sebenarnya dari suatu barang. Jangan cepat memutuskan untuk membeli hanya

Buat perhitungan atau perkiraan (taksiran) jumlah uang yang akan masuk dalam bulan yang akan datang. b. Membuat daftar kebutuhan keluarga untuk jangka waktu yang sama Daftar ini disusun menurut urutan kebutuhan, mulai dari yang paling diperlukan sampai pada yang tidak diperlukan. Untuk dapat membuat daftar ini maka harus didasarkan pada catatan tentang pengeluaran diwaktu lampau (rekapitulasi pengeluaran bulan lalu), tapi ditambah/dilengkapi dengan melihat kedepan. Membuat rencana berarti kita sebelumnya sudah

1. 2. 3. dst

Rumah dan perlengkapannya

Belanja

perlu ditambah atau untuk pos lain dikurangi).

a

Keterangan

6 Juni

Anggaran

Sebagaimana negara menyusun RAPBN setiap tahunnya maka keluarga juga harus membuat Anggaran Belanja Keluarga. Anggaran ini disusun untuk mencocokkan pendapatan dan pengeluaran untuk jangka waktu tertentu. Jadi Anggaran keluarga ini harus memuat secara rinci tentang penggunaan uang penghasilan yang disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga untuk jangka tertentu (misalnya sebulan). Cara membuatnya :

Tanggal

Pakaian

8

2. Menyusun Keluarga

No

Pada akhir setiap minggu atau paling tidak sebulan sekali dibuatlah suatu rekapitulasi atau laporan ringkas. Untuk itu pengeluaranpengeluaran digolongkan dalam beberapa pos pengeluaran penting, kemudian dijumlah. Misalnya : • Makanan / belanja dapur

• • • • • • • • •

dipelajari bersama dan dibicarakan antara istrisuami-dan anak-anak yang telah dewasa.

Pemasukan Pengeluaran Rp. 10.000,Rp. 50.000,-

12jumlah melihat apakah 344 uang masuk akan cukup untuk menutupi semua pengeluaran yang direncanakan. Bila uang masuk lebih banyak tentu akan ada sisanya. Lalu uang itu akan diapakan ? Namun jika kurang tindakan apa yang harus diambil. Boleh menghemat pengeluaran atau menambah pendapatan dengan usaha-usaha produktif. Yang jelas pengeluaran dan penerimaan harus kelop. e. Pada akhir bulan dibandingkan lagi : berapa uang yang sungguh-sungguh masuk dan berapa uang yang sungguhsungguh dikeluarkan, berapa perbedaan atau selisih dengan jumlah-jumlah yang direncanakan, dan mengapa ada perbedaan tersebut. Apakah karena harga yang naik atau karena ada pengeluaran tak terduga. Atau uang dikeluarkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Belajar dari pengalaman ini maka anggaran untuk bulan berikutnya dapat disusun dengan lebih baik dan lengkap (mungkin jatah pos tertentu

atau penerimaan harus ditambah. Jadi tidak hanya mengeluh dan mengatakan gaji tidak cukup. Tapi gaji harus dicukupkan ! Untuk itu perlu dipertimbangkan matangmatang apakah suatu pengeluaran uang sungguh-sungguh perlu. Apakah suatu barang yang mau dibeli sungguh-sungguh dibutuhkan. Jika tidak, maka uang lebih baik dimanfaatkan untuk hal lain yang lebih penting. Jadi harus dilakukan seleksi kebutuhan mana yang pokok yang harus ada, tidak bisa ditawar lagi dan mana yang tidak penting yang tak usah dipenuhi dulu atau bisa ditunda atau bisa diganti dengan barang yang lebih murah. Cara yang dapat membantu untuk mengatur pembelanjaan sesuai dengan prioritas yang sudah ditentukan adalah pada awal bulan (gajian) memasukkan uang dalam amplop sesuai dengan jatah uang yang disediakan untuk pos-pos penting ( misalnya uang sewa rumah,uang pendidikan,belanja dapur, dll). Dengan demikian tidak mungkin terjadi pada pertengahan bulan sudah habis uang belanja dapur. Penghematan juga harus dilakukan pada penggunaan alat-alat rumah tangga seperti kompor gas, pompa air, sepeda dll, sehingga bisa awet dan irit bahan bakar/listrik.

karena ingin, karena sudah tergiur. e. Tepat Kualitas. Belilah barang barang yang baik. Membeli barang yang murah tapi berkualitas rendah akhirnya lebih mahal dari membeli barang yang sedikit lebih mahal tapi kualitasnya tahan lama. Jangan gampang terkelabui oleh iklaniklan yang selalu mengatakan yang paling hebat dan paling anda butuhkan.

4. Berbelanja dan Memanfaatkan Uang Berbelanja juga ada seninya. Bagiamana bisa mendapatkan sebanyak mungkin barang dari setiap rupiah yang dikeluarkan, itulah yang harus dilakukan oleh ibu-ibu yang pergi berbelanja. Jangan asal membeli, tapi pertimbangkanlah apakah pembelian tersebut :

c. Membuka warung didepan rumah, atau home industri. Jika, terbentur pada modal dapat juga meminjam dari koperasi atau bank asal jangan dari lintah darat. Meski demikian harus dipikirkan masak-masak kelayakan penembaliannya.

a. Tepat guna dengan menjawab mengapa kubeli barang itu, apakah sungguh perlu,berapa yang dibutuhkan, mana baran yang cocok. b. Tepat tempat. Membeli dimana,di toko yang mana, atau lebih murah dipasar, bandingkan dulu harga dibeberapa

5.

Mengusahakan Penghasilan Tambahan Pemecahan masalah ekonomi keluarga tidak hanya dengan menghemat biaya dan penggunaan secara efisien dari sumbersumber yang ada. Tapi juga dengan melalkukan hal-hal pruduktif, seperti : a. Mencari pekerjaan sambilan oleh suami/ istri. Tapi perlu dijaga jangan sampai suasana keluarga jadi berantakan karena semua sibuk cari uang. b.Memanfaatkan seefektif mungkin potensipotensi yang ada . Misalnya membuat sendiri apa yang dapat dibuat seperti pakaian anak, memanfaatkan waktu luang dengan beternak, pekarangan dimanfaatkan bertanam sayuran dll.

Untuk menambah penghasilan yang diutamakan adalah adanya kemauan,usaha dan keuletan, tidak gampang menyerah pada nasib, tapi mau bekerja keras untuk membangun masa depan yang lebih baik, menghargai pekerjaan dan uang serta memanfaatkan secara efisiens waktu yang ada. (S-ring)


KOMUNIKA

KESRA

A

nak kecil itu setengah berlari mendekat ke sebuah mobil yang berjalan pelan melintas sebuah dusun di Jetis, Bantul, Yogyakarta. Yanto (12) mengacungkan kardus bekas mie instant dengan wajah berharap. Uang seribuan dilempar penumpang kendaraan, dan Yanto mengangguk seraya berucap terima kasih. Yanto bukanlah pengemis, ia tak terbiasa melakukan hal itu. Sebelum gempa meluluhlantakkan rumahnya, Yanto menghabiskan hari dengan memelihara kambing dan bermain bola. Kini rumah orang tuanya dan juga kambing piaraan kebanyakan mati. Untuk makan saja ia bersama kawankawan duduk di pinggir-pinggir jalan meminta-minta. Mata anak-anak itu berbinar ketika mendapati kardusnya terisi beberapa lembar uang ribuan. Masyarakat tetangga Yanto, sebenarnya dikenal sangat mandiri dan pekerja keras. Namun keadaan memaksa mereka menjadi pengemis. Bahkan sejumlah orang yang lebih dewasa dari Yanto, ibu-ibu dan lelaki dewasa juga melakukan hal yang sama. Jalanan di sepanjang wilayah Bantul, kini menyuguhkan wajah-wajah memelas seraya menyodorkan wadah kardus bekas. ‘’Kami malu. Orang Bantul terkenal kalau bikin masjid, madrasah atau pesantren tidak pernah meminta-minta di pinggir jalan. Semua kami kuati (tanggung) sendiri”, ujar salah seorang tokoh masyarakat. Fenomena munculnya pengemis pada hari-hari pertama paskagempa memang tidak bisa dihindarkan. Namun setelah turunnya bantuan dari para relawan dan pemerintah serta bantuan negara asing, di sudut-sudut terpencil kawasan paling parah terkena gempa, pemandangan itu mulai berkurang. Sekalipun masih terlihat peminta-minta, tetapi telah sangat benar-benar berkurang dibanding hari-hari pertama pasca gempa.

Pulihkan Semangat ....................... Korban bencana gempa bumi 27 Mei lalu di Kecamatan Bantul yang dinyatakan depresi atau fobia, mulai berangsur membaik, sebagian besar mereka bahkan mulai berani masuk rumah mereka kembali. Hal tersebut

diungkap kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Siti Noor Zaenab kepada pers di kantor Dinas Kesehatan Bantul Yogyakarta, Jum’at (23/6). Menurut dia, sejumlah korban gempa yang mengalami trauma telah diterapi psikologisnya oleh sembilan psikolog dari DKS. Dalam terapi ter-sebut para korban diminta untuk men-ceritakan kembali pengalaman yang terjadi. ”Hal itu bisa melepas ketegangan efek akibat gempa katanya.” Dia menjelaskan, terapi yang digunakan ada yang secara kelompok dan secara individu, tergantung tingkat depresi yang diderita para korban. Kalau korban parah maka ia harus menjalani terapi secara personal. Hasil terapi, katanya, para korban sudah mulai percaya diri dan bisa menerima keadaan yang dihadapi terkait terjadinya gempa beberapa waktu lalu. Meski kondisi psikologis mereka sudah membaik, namun dikhawatirkan trauma mereka dapat terulang lagi jika mereka menghadapi masalah baru, seperti sulitnya keadaan ekonomi, katanya. “Mungkin sekarang mereka sudah tidak trauma, tapi nanti mislanya mereka akan memikirkan bagaimana menyekolahkan anak, membeli kebutuha rumah tangga. Hal tersebut dapat memicu terjadinya trauma mereka,” katanya Menurut dia penangan pemulihan trauma akan dilaksankan tiga sampai enam bulan ke depan, pasalnya trauma tidak bisa dihilangkan secara cepat, namun harus bertahap sesuai dengan kondisi para korban. Dikatakannya, jumlah korban gempa yang menderita penyakit trauma atau depresi di Kabupaten Bantul khusunya terus berkurang, hingga kini jumlah penderita depresi yang tersebar di sejumlah kabupaten Bantul berkisar 138 orang. Untuk membantu para korban yang menderita depresi Dinkes kabupaten Bantul telah menerjunkan dua psikolog dan petugas pendamping guna memulihkan psikologi mereka. Ia juga menjelaskan, selain penangangan korban gempa bumi yang mengalami depresi, Dinas kesehatan Kabupaten Bantul juga telah menyiapkan trauma center di beberapa rumah sakit dan Puskesmas di Kabupaten Bantul, diantaranya puskesmas Kec. Jetis, kec Bantul, Kec. Bambang Lipuro. “Di sana korban gempa bisa mendapat penanganan yang secara efektif dan sis-tematis,” katanya.

Bangun Kemandirian ....... Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Tim Psikologi TNI melakukan sosialisasi mengenai kegempaan dan pemulihan trauma pasca gempa kepada warga di Dusun Belan dan Cucukan, Kelurahan Sengon, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. "Meski gempa bumi tektonik di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah telah lewat hampir tiga minggu, namun masih banyak masyarakat yang takut tinggal di dalam


Menapak Harapan, Bangun Kemandirian

rumah," kata Supartoyo dari Tim Tanggap Darurat Badan Geologi Departemen ESDM di Jakarta dari Media Center Bakornas Yogyakarta, Selasa (20/6). Usaha sosialisasi ini, disebutnya, merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menghindari kerancuan informasi yang dapat menimbulkan keresahan warga, seperti adanya isu mengenai gempa susulan. Melalui kegiatan ini, pihaknya berharap masyarakat bisa mendapatkan informasi yang benar dari sumber terpercaya. Pemerintah akan melakukan sosialisasi informasi dan tanya jawab secara langsung dengan warga korban bencana secara bergilir di berbagai daerah yang terkena gempa. Hal ini, dinilainya penting seiring dengan banyaknya informasi yang kurang akurat yang pada akhirnya dapat meresahkan warga. Sosialisasi informasi yang akan dilakukan tidak hanya mengenai kegempaan saja melainkan juga informasi yang berkaitan dengan kesehatan, rekonstruksi rumah tahan gempa dan masalah-masalah lainnya. Sementara itu Ketua Tim Psikologi TNI, Letkol Inf. Drs. Jonnie Koentara, mengatakan bahwa perlunya informasi yang akurat agar tidak menimbulkan keresahan bagi warga. ”Informasi yang akurat sangat dibutuhkan oleh korban gempa agar mereka dapat melanjutkan kehidupan mereka tanpa terus-menerus merasa khawatir akan adanya gempa susulan, ataupun isu-isu lainnya,” kata Letkol Jonnie Koentara. Kegiatan sosialisasi hari ini merupakan awal dari rangkaian sosialisasi informasi oleh pemerintah pada korban gempa agar bisa segera bangkit dan bersiap memasuki tahap rekonstruksi dan rehabilitasi. Letkol. Inf. Sadputro Adi, Kepala Operasional Satkorlak Propinsi Jawa Tengah, menambahkan bahwa pihaknya juga terus membina dan mendukung warga yang terkena bencana baik secara fisik maupun non fisik, agar dapat segera bangkit dengan usaha mereka sendiri, tanpa harus menunggu uluran bantuan dari pihak luar. “Dengan adanya semangat kemandirian dan gotong royong antar warga proses pemulihan bisa lebih cepat dilakukan, dan kita bisa segera memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi,” kata Sadputro.

Menapak Harapan Baru ................. Sewon, sebuah kecamatan di kabupaten Bantul-DI Jogjakarta. Hampir 90% bangunan disana rusak parah, hancur merata dengan tanah. Di dusun Manggung, Desa Timbulharjo terdapat 115 kepala keluarga Berbeda dengan dusun lain yang penghasilannya dari bertani dan berdagang hasil dari kebun-kebunnya. Dusun ini penduduknya rata-rata mencari sesuap nasi dengan menjadi tukang sol sepatu dan sebagian lagi menjadi pemulung. Aktifitas ini telah berlangsung selama beberapa generasi. Gempa bumi yang menguncang menjelang akhir Mei lalu, menjadi cerita duka bagi Pak Dedek (41). Sepeda yang selama ini menghidupi anak dan istrinya tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Sepeda itu menjadi barang rongsokan yang indah di pandang bagi para pemulung dan tukang besi. Kondisi ini tidak hanya dialami Pak Dedek, sekitar 75 sepeda teman-temannya seprofesi pun rusak cukup serius. Bahkan tidak sedikit sepeda warga yang hidupnya dengan keliling ke segala pelosok Jogja untuk mencari barang-barang rongsokan rusak tak bisa terpakai seperti sediakala. Atas inisiatif beberapa warga, salah satunya Pak Marwan, tergerak untuk mencarikan solusi agar sepeda-sepeda mereka bisa digunakan lagi, karena tanpa sepeda tentulah dapur mereka yang rusak parah itu kian tidak mengepul. Seperti masyarakat Sewon, Masyarakat Bantul pada umumnya juga memiliki karakter mandiri dan pekerja keras. Karena itu, upaya mengembalikan watak kemandiriannya ini memerlukan poendampingan. Proses sini bisa dilakukan lewat program-program berbasis sumberdaya masyarakat dan bukan program dari atas yang menciptakan ketergantungan. Dalam perspektif ini, program recovery direncanakan masyarakat, dilakukan oleh masyarakat, dengan cara-cara yang dimaui masyarakat dan berbasis potensi masyarakat sendiri. Sehingga dengan cara tersebut, kita akan segera melihat Sarminto-Sarminto itu kembali ke rumahnya, ke suraunya. Atau Pak Dedek dan teman-temannya bisa berkeliling lagi untuk mengumpulkan barang bekas dan mengais rejeki. (f)

9

LINTAS DAERAH

KOMUNIKA MEDAN, SUMATERA UTARA ........... Walikota Instruksikan Sejumlah Pejabat Untuk Mengisi Formulir Daftar Kekayaan

W

alikota Medan Drs H Abdillah, Ak, MBA memerintahkan seluruh pejabat Pemko Medan yang menempati posisi strategis untuk mengisi formulir harta kekayaan dan melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ''Saya tidak lagi mengimbau tetapi memerintahkan agar pejabat yang ditetapkan untuk mengisi harta kekayaan dan jujur melaporkannya sesuai petunjuk yang KPK,’’ kata Abdillah usai melantik delapan pejabat Pemko di Balai Kota, Selasa (20/6). Menurut Abdillah, dirinya bersama wakil walikota telah lebih dahulu melaporkan harta kekayaan kepada KPK. Sekarang tinggal Sekda Drs H Afifuddin Lubis, M.Si dan pejabat yang menduduki posisi strategis. Abdillah mengatakan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara ini merupakan kebijakan pemerintah dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari tindakan korupsi. Untuk itu, Abdillah meminta agar pejabat Pemko yang harus melaporkan harta kekayaan, mempelajari secara seksama petunjuk KPK agar menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam pengisian formulir tersebut.

TAKALAR, SULAWESI SELATAN ...........

DUMAI, RIAU .....................................

D

P

Pulau Tanakeke dan Agro Wisata

aerah yang masuk wilayah Kecamatan Mappakasunggu ini terdiri dari puluhan pulau kecil dengan banyak potensi. Kondisi inilah yang menarik sebuah perusahaan dan Bidang Pengembangkan Sumber Daya Kelautan BPPT Jakarta untuk menjadikan Pulau Tanakeke sebagai objek argo wisata. Jajaran pejabat pemerintah Takalar telah melakukan kunjungan kerja pada tanggal 24 Mei 2006 ke pulau Pulau Tanakeke selama 2 hari. Menyisir lokasi pedesaan, menyinggahi 4 buah pulau yaitu dari pulau Dandedandere lanjut ke pulau Boulua, kemudian ke Pulau Rewataya dan terakhir ke Pulau Satangnga. Perjalanan yang sangat melelahkan ditempuh selama 11 jam di tengah laut, waktu singgah hanya 2 jam di tiap pulau. Sepanjang perjalanan sealu dihiasi pemandangan alam laut dan aktifitas nelayan serta petani rumput laut. Saat tiba di Pulau Dandedandere tepatnya di Kampung Bugis Desa Maccinibaji, Bupati Takalar melakukan peresmian dan peninjauan rehabilitasi juga menyerahkan bantuan pembangunan Masjid Babussalam. Disini, Bupati menyatakan bahwa potensi laut tanakeke saat ini dilirik wisatawan, karena potensi terumbu karang, pasir putih dan keindahan lainnya.

rovinsi Riau, khususnya kota Dumai, menyatakan kesiapannya menjadi Kawasan Ekonomi Khusus ( Special Ecomony Zone ) seperti Batam dan Bintan, karena secara geografis hampir seluruh pantai timur Riau berada di tepi jalan tol dunia, yakni Selat Malaka. “Riau daratan sangat siap, tapi saya tidak bermaksud bersaing. Kalau kita lihat dari potensi, Riau daratan jauh lebih besar, 60 persen gas dan minyak ada di Riau dan salah satu pusat pengembangan minyak nasional kita ada di Dumai, “ kata Gubernur Riau Rusli Zaenal, usai diterima Wapres Jusuf Kalla di kantor Wapres Jakarta, Senin (26/6). Rusli mengatakan, pihaknya sudah menyediakan kawasan yang luasnya sekitar 5.000 hektar dan 1.000 hektar dari pihak swasta dan beberapa infrastuktur baik yang sudah ada maupun yang sedang dibangun untuk menopang kawasan ekonomi khusus tersebut. Dumai disebutnya memiliki pelabuhan samudera yang merupakan satu dari enam pelabuhan kelas satu di Indonesia, dimana 78 negara sekarang ini sudah melalui Dumai. Selain itu di Dumai telah tersedianya bandar udara yang bisa didarati pesawat jenis Fokker 100.

(www.takalar.go.id)

(T. mul/www.bipnewsroom.info)

(www.pemkomedan.go.id)

MALUKU ..............................................

Naskah Akademik Propinsi Kepulauan Diterima 2007, DAU Propinsi Maluku Naik 250 Persen

G

ubernur Maluku Karel Albert Ralahalu, kamis (01/06) lalu, mengadakan pertemuan dengan para anggota DPR dan DPD asal tujuh Propinsi Kepulauan, termasuk Maluku di Hotel Sahid Jakarta untuk membahas Naskah Akademik Propinsi Kepulauan. "Pemerintah juga diminta untuk segera meninjau kembali kriteris Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) yang selama ini hanya terlalu berpihak ke wilayah kontinental (daratan), dan tahun 2007 diharapkan wilayah laut sudah masuk dalam penghitungan DAU," jelas Karo Humas Propinsi Maluku, M. Rumadjak Dalam Naskah Akademik tersebut, disampaikan kenaikan DAU bagi Propinsi Kepulauan rata-rata 250 % (persen) dari kriteria DAU yang diberlakukan saat ini, itu berarti pada tahun 2007 nanti, Maluku akan memperoleh DAU sebesar kurang lebih satu triliun rupiah. Dalam Naskah Akademik tersebut juga diusulkan bagi daerah-daerah yang bercirikan kepulauan untuk memikirkan pengelolaan administrasi Pemerintahan secara khusus, yang berbeda dengan daerah kontinental. Dasar dari lahirnya pemikiran tentang usulan Propinsi Kepulauan tersebut adalah UNCLOS (United Nations Convention of the law of the Sea). Konvensi Hukum Laut PBB, yang telah diartifikasi oleh Pemerintah Indonesia dan disahkan dalam Undangundang Nomor 17 Tahun 1995. “ Kriteria dari pertimbangan suatu propinsi dianggap sebagai Wilayah Propinsi Kepulauan ada dua, yaitu berdasarkan luas wilayah lautan yang lebih besar dari daratannya, serta dua Kabupaten dari Propinsi yang bersangkutan berada di pulau, “ jelas Rumadjak. (www.malukuprov.go.id)

DENPASAR, BALI ................................

Denpasar Juara I Membuat Banten Saraswati

B

aru 6 (enam) hari penyelenggaraan PKB semenjak di buka Sabtu, tanggal 17 Juni 2006 Presiden Yudoyono, ternyata Denpasar sudah merebut 3 juara dari lomba PKB ke28 Tahun 2006. Kontingen PKK Kota Denpasar membukukan juara I (pertama) lomba membuat Banten Saraswati, Juara 2 (kedua) merangkai bunga serta juara harapan II (kedua) membuat banten biu kukung. Sekretaris Tim Penggerak PKK Kota Denpasar Ni Luh Redawati, berharap semoga prestasi ini bisa dipertahankan seperti PKB sebelumnya dan meminta dukungan masyarakat Kota Denpasar. (Dd)

10

ANGKA

Siap Jadi Kawasan Ekonomi Khusus

Perkiraan APJII (Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia) mengenai jumlah pelanggan dan pemakai internet sampai akhir tahun 2006. th 2003 8.080.534 th 2004 11.226.143

th 1999 1.000.000 th 2000 1.900.000 th 1998 512.000 th 2002 4.500.000 th 2001 4.200.000

th 2005 16.000.000

sumber:www.apjii.or.id

JAKARTA, DKI JAKARTA .....................

PTM Solusi Penanganan Kemacetan Lalu Lintas Ibu Kota

M

enurut Sutanto, Ketua Dewan Transportasi Kota, dengan adanya PTM (Pola Transportasi Makro)seperti busway, monorel, subway dan angkutan air maka secara otomatis akan mengurangi penggunaan mobil pribadi. Dia menambahkan, PTM juga tidak akan mematikan angkutan umum lainnya karena trayek angkutan umum lainnya seperti bus kota akan dialihkan ke pemukiman atau menjadi feeder. Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menetapkan PTM sebagai dedicated program (program unggulan- red ). Proses pembangunannya juga dilaksanakan secara multiyears sehingga pembangunannya tidak tersendat-sendat. Sampai saat ini tiga koridor busway yaitu koridor I Blok M-Kota, koridor II Pulo GadungHarmoni dan koridor III Harmoni-Kalideres telah beroperasi di ibu kota. Menurut Gubernur Sutiyoso, pembangunan busway koridor IV hingga VII akan rampung tahun 2006 ini. Sedangkan untuk monorel untuk jalur biru (blue line) dan jalur hijau (green line) berdasarkan pantauan beritajakarta.com di lapangan proses pembangunannya tengah dilaksanakan seperti di sepanjang jalan HR Rasuna Said dan jalan Asia Afrika. (www.jakarta.go.id)

SINJAI, SULAWESI SELATAN .............

BNK Adakan Operasi Narkoba di Rutan Sinjai

Kemacetan sudah menjadi hal yang lumrah di DKI Jakarta. Untuk mengurangi kemacetan dan pencemaran udara Pemprov DKI terus berupaya menyediakan layanan Mass Rapid Transportation (MRT). Proses pembangunannya dilaksanakan secara multiyears agar tidak tersendat-sendat. BOYOLALI, JAWA TENGAH ....................................................................................

Siswa SMA Tidak Lulus UNAS; Bisa Ujian Kejar Paket C

K

arena itu, untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kondisi yang tidak diinginkan. Dinas Pendidikan Nasional (Diknas) Kabupaten Boyolali, telah berkoordinasi dengan Polres Boyolali untuk meningkatkan pengamanan di titik lokasi rawan. Hal itu diungkapkan terkait dengan pengumuman kelulusan siswa SLTA Senin (19/ 6). Diknas Boyolali, menurutnya, juga mengimbau kepada para siswa yang lulus agar tidak meluapkan kegembiraannya dengan kebut-kebutan di jalan raya. Karena sangat berbahaya bagi keselamatan jiwanya. "Kami imbau agar tidak terlalu berlebihan, " kata Djoko Murdiyono ketika dihubungi di ruang kerjanya, Sabtu (17/6). Senin (19/6) kemarin pengumuman kelulusan bagi siswa SMA, SMK dan MA. Di Kabupaten Boyolali, menurut Djoko Murdiyono, jumlah siswa SMA, SMK dan MA yang mengikuti tes sebanyak 8.092 siswa, dari total 75 sekolah. Pengumuman dilakukan oleh pihak sekolah masing-masing. Dikatakan, bagi siswa SMA yang dinyatakan tidak lulus, karena saat ini belum ada ketentuan adanya ujian susulan untuk perbaikan nilai, menurut Djoko Murdiyono, disarankan agar bisa mengikuti program Kejar Paket C atau mengulang lagi pada tahun

berikutnya. "Kebetulan November nanti akan ada ujian Kejar Paket C. Semua gratis, karena biayanya diusahakan oleh pemerintah, bahkan ada uang saku untuk tiap-tiap peserta didik, " jelasnya. Ujian kejar Paket C ini hanya bagi siswa SMA, yakni untuk jurusan IPA dan IPS. Sedangkan untuk siswa SMK belum ada program serupa. Lulusan program Kejar Paket C ini, tambah Djoko Murdiyono, memiliki hak yang sama dengan lulusan lain sehingga bisa mendaftar di perguruan tinggi atau untuk melamar pekerjaan. Karena itu, bagi siswa SMA yang tidak lulus bisa mengikuti program ini selama tiga bulan, kemudian langsung ujian. Sementara itu, terkait dengan nasib siswa di daerah korban bencana, baik bencana Merapi maupun gempa bumi, menurut Murdiono, tidak ada masalah. Karena saat ujian lalu, semua bisa berjalan dengan baik. Bahkan diharapkan untuk siswa korban Merapi hasilnya bisa lebih baik, sebab pada saat ujian seluruh siswa mengikuti program karantina yang dilengkapi dengan fasilitas belajar bersama serta akomodasi dan logistik yang lebih dari cukup. (www.boyolali.go.id)

M

emperingati Hari Anti Narkoba International khususnya di Kabupaten Sinjai, Badan Narkotika Kabupaten Sinjai menggelar operasi Narkoba yang difokuskan pada Rutan Sinjai. Dalam operasi tersebut, BNK Sinjai bersama Jajaran Kepolisian Resort Sinjai melakukan pemeriksaan terhadap para Napi yang ada di Rutan Sinjai, serta melakukan pemeriksaan terhadap seluruh barang yang ada di ruang tahanan yang ditempati oleh para Napi tersebut. Saat ini penghuni Rutan Sinjai berjumlah 98 orang dimana 2 orang diantaranya adalah Napi kasus Narkoba yang dipindahkan dari Rutan Makassar ke Sinjai. (www.sinjai.go.id)

SAMARINDA,KALIMANTAN TIMUR ......

Neris Prioritaskan Kasus Korupsi

H

Neris SH, Selasa (20/6)kemarin dilantik menjadi Ketua Pengadilan Negeri (PN) Samarinda menggantikan Sudirman Hadi SH oleh Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Kaltim Robinson Sihite SH. Neris berjanji akan berupaya membuka akses yang lebih luas bagi setiap pencari keadilan, dengan pelayanan maksimal secara cepat, tepat dan benar. Lebih lanjut dikatakannya di antara sekian banyak kasus yang sedang ditangani, kasus korupsi adalah yang paling mendesak untuk segera diselesaikan. Robinson juga menyampaikan seruan MA kepada segenap Ketua PN agar tetap memberikan perhatian serius pada penyelesaian berbagai masalah besar terutama korupsi,illegal logging, pencurian ikan dan sumber-sumber daya alam kelautan. (www.samarinda.go.id)


LINTAS LEMBAGA

KOMUNIKA

UN dan Budaya "Instan"

Departeman Pertanian

Menggali Sumber Pangan Alternatif Terkait masalah bencana kelaparan yang melanda bangsa, pemerintah menganjurkan kepada masyarakat untuk berupaya menggali dan menumbuhkan sumber-sumber pangan alternatif lainnya, dan jangan hanya bertumpu pada makanan pokok yaitu padi (beras) saja. Menteri Pertanian Anton Apriyantono menjelaskan, pemerintah saat ini menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu pilar perekonomian, berbagai program, kegiatan dan kebijakan yang pro pembangunan pertanian dan pro petani terus didorong dan

diluncurkan. "Salah satunya dengan menaikan jumlah anggaran di sektor pembangunan pertanian dan peningkatan belanja negara untuk petani dan peternak," kata Anton Apriyantono dalam peringatan Hari Krida Pertanian ke 34 di Jakarta. Menurut Mentan, dukungan juga datang dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang menyarankan agar pemerintah segera menempatkan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Karena itu, harap Mentan, seluruh jajaran Departemen Pertanian dapat

Departemen Perdagangan dan Perindustrian

Kerjasama Ekonomi Batam dan Bintan dengan Singapura Segera Ditandatangani Pemerintah Singapura dan Indonesia menandatangani framework agreement untuk kerjasama ekonomi di pulau Batam dan Bintan, Kerjasama ini ditujukan untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus guna menarik investasi, menciptakan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi, yang berlangsung di Batam pada tanggal 25 Juni 2006. Menteri Perdagangan Mari Pangestu menegaskan yang ditandatangani adalah kerangka kerjasama, sedangkan pembentukan dan penentuan bentuk dan lokasi kawasan ekonomi khusus akan mulai dilaksanakan dalam waktu dekat. Tim Kawasan Ekonomi Khusus Indonesia sedang menyiapkan kerangka kebijakan, kriteria dan kelembagaan dari suatu kawasan ekonomi khusus. Selain kerjasama tersebut juga dilakukan kerjasama lain di berbagai sektor seperti pariwisata, pertanian, perikanan, promosi UKM dan pengembangan SDM. "Sejauh ini telah ada beberapa penyempurnaan dari aspek bea cukai, pajak dan prosedur impor yang telah diberlakukan untuk menciptakan kepastian bagi investor di Batam," kata Mari Pangestu. Kementerian Riset dan Teknologi

Pemerintah dan Industri Dukung Program Energi 2005-20025 Menteri Negara Riset dan Teknologi (Ristek) Kusmayanto Kadiman mengatakan, peran pemerintah dan Industri sangat penting dalam kegiatan penelitian dan pengembangan Riset (R&D), serta Program Energi 2005 -2025 . "Target bauran energi nasional 2025 adalah panas bumi 9.500 MW, bio-diesel 4,7 juta KL, gasohol lebih 5 persen total gasoline (6,211 juta kl), biomassa (listrik) 810 MW, bio OH 2,5 persen, mikrohidro 500 MW (on grid) 330 MW (off grid, tenaga surya 80 MW, dan tenaga angin 250 MW (on grid), 5MW (off grid)," jelas Kusmayanto. Dasar pengambilan kebijakan untuk tahun 2006 ini, lanjutnya, adalah Peraturan Presiden No. 5/2006 tentang Kebijakan Energi Nasional; Instruksi Presiden No.1 tahun 2006 tentang Biofuel; Instruksi Presiden No. 2 tahun 2006 tentang Pencairan batubara; Kebijakan Pemerintah untuk mengganti diesel dengan batubara pada pembangkit listrik yang ada (sekitar 9.000-10.000 MW); Kebijakan Pemerintah untuk mensubstitusi minyak tanah dengan elpiji, bio-oil dan briket batubara, solar dengan bio-diesel/bio-solar, premium dengan bio-ethanol/gasohol. Menurut Menristek, peran ristek dan industri nasional terintegrasi dalam menerapkan teknologi energi yang dilakukan bersama Lembaga Ristek dan Industri, yaitu Studi Kelayakan yang terdiri dari proyek pengembangan disain prototipe dan standarisasi, manufakturing dan konstruksi, proses integrasi. Kementerian Riset dan Teknologi

Depdiknas-USAID Tingkatkan Mutu Pengajaran di Indonesia Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) serta 15 mitra universitas yang ada di Indonesia bekerjasama dengan USAID (United States Agency for International Development) dan tiga mitra universitas di Amerika Serikat, sepakat melakukan program peningkatkan mutu pengajaran di Indonesia. Kerjasama yang ditandatangai tersebut bertujuan untuk mengembangkan program pendidikan guru yang sedang bertugas dengan menitikberatkan pada peningkatan mutu pendidikan dasar di Indonesia. USAID akan menginvestasikan 4,78 juta dolar dalam


Wajah Kita

S

Mengoptimalkan tanah subur untuk menanam tanaman alternatif. menyelami dan mendalami apa sesungguhnya yang diharapkan para petani dan peternak terhadap aparatur pemerintah pada saat kunjungan ke daerah. program kerjasama dengan universitas merupakan bagian dari “Decentralized Basic Education Program” (DBE 2). Tujuan DBE adalah untuk memajukan lingkungan sekolah sebagai wadah untuk belajar siswa dan partisipasi masyarakat. Untuk tahap pertama DBE telah mencakup 1.000 sekolah dan melibatkan lebih dari 10.000 orang guru di tujuh provinsi. Pada akhirnya, DBE berencana untuk mencapai lebih dari 9.000 sekolah di seluruh Indonesia.

eorang siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Bekasi, Jawa Barat nekat membakar sekolahnya, belum lama ini. Ia mengaku melakukan itu karena kecewa setelah dinyatakan tidak lulus dalam Ujian Nasional (UN) silam. Sang siswa tidak menyangka akan gagal dalam tahap yang menentukan itu. Namun tidak hanya kekecewaan yang dia dapatkan, kemarahan sang kakak atas ketidaklulusan itu membuatnya kalut dan memicu niat membakar sekolah.Sementara di Jakarta seorang pelajar mencoba bunuh diri. Di Pontianak, Kalimantan Barat, seorang pelajar nekat menghabisi nyawanya karena frustrasi tidak lulus UN. Bagi kebanyakan warga Indonesia, persoalan pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Bahkan berkembang logika instan: pendidikan identik dengan peluang kerja dan kesejahteraan.Tak heran jika tiap tahun ajaran baru banyak orang tua berlombalomba mencarikan sekolah terbaik dan terfavorit bagi anaknya. Harapannya sang anak dapat nilai baik dan kembali melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. Dan akhirnya mendapatkan pekerjaan.

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Penelitian Kesiapsiagaan Masyarakat Hadapi Bencana Untuk Antisipasi Bencana Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengadakan penelitian tentang kesiapsiagaan masyarakat dalam mengantisipasi bencana di tiga kota. “Ketiga lokasi penelitian itu adalah Kota Padang mewakili kota besar, Kota Bengkulu mewakili kota menengah, dan Kabupaten Aceh Besar untuk pedesaan”, kata Deputi Ilmu Pengetahuan Kebumian LIPI Prof. Dr. Jan Sopaheluwakan. Dengan diadakannya penelitian ini bisa diketahui persis bagaimana harus memperlakukan masyarakat dalam membangun gerakan siaga bencana, sehingga risiko bencana dapat diperkecil. Departemen Keuangan

Menkeu Jamin Biaya Defisit APBN Aman Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan biaya untuk menutup defisit APBN 2006 aman, kendati angka defisit tersebut masih dalam tahap penghitungan akhir. Menurut Menkeu, upaya pemerintah untuk menutup biaya defisit itu melalui dua mekanisme, yakni penghematan dan optimalisasi. Sri Mulyani menjelaskan, selama ini kalau angka defisit dinilai makin besar, maka pemerintah melakukan penghematan melalui beberapa pengeluaran pemerintah. Selain itu, pemerintah akan mengoptimalisasi pembiayaan, baik pembiayaan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri. “Yang luar negeri barangkali sudah dioptimalisasikan, tinggal yang dari dalam negeri, kami cari dari seluruh sumber,” tutur Menkeu. Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2007 defisit anggaran ditetapkan sebesar 0,7 persen, namun diprediksi angka itu meningkat menjadi 1,2 persen – 1,5 persen dari Gross Domestic Product (GDP). Besarnya angka defisit tersebut nanti akan dimasukan dalam APBN Perubahan 2006. Departemen Sosial

Depsos Luncurkan Dana Jamsos Bagi Lansia dan Penca Departemen Sosial memberikan bantuan berupa uang tunai bagi 3.750 orang penyandang cacat berat dan 2.500 orang lanjut usia terlantar pada 28 Juni 2006. Direktur Bina Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat Ditjen Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Depsos, Drs. Eddy Masdi, M.Si, mengatakan, bantuan bagi penyandang cacat berat itu berupa uang dan diberikan berdasarkan UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang menyebutkan bahwa jaminan sosial merupakan hak setiap orang dan sistem jaminan sosial sekarang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Eddy Masdi menyebutkan, para penyandang cacat berat akan diberikan bantuan uang tunai sebanyak Rp300.000 per bulan selama satu tahun, dan untuk tahun 2006 ini, bantuan uang tunai baru diperuntukkan bagi para penyandang cacat di 15 kabupaten/kota di lima provinsi dengan jumlah sasaran sebanyak 3.750 orang.

Tanpa disadari, logika dan pemahaman semacam inilah yang sedikit banyak memicu terkikisnya rasa percaya diri siswa. Dan perlahan mengubah standar sebuah kesuksesan hidup. Ukuran kesuksesan tak lebih ditakar dari prestasi akademis. Bak gayung bersambut, situasi ini juga disuburkan harapan berlebih dari orang terdekat --entah orang tua atau guru--. Walhasil, mereka yang belum bisa mencapai prestasi akademis akan mudah putus asa, stress, depresi dan "potong kompas", bahkan mengambil jalan pintas: bunuh diri. Ujian, dalam sebuah proses pendidikan, sejatinya merupakan sarana evaluasi. Laiknya sebuah evaluasi, yang menentukan adalah penyikapan kita. Ujian, apapun bentuknya pada dasarnya merupakan sebuah proses yang mesti dijalani untuk mencapai tingkat lebih tinggi. Hasil UN, selain digunakan untuk penentuan kelulusan juga untuk menentukan kelanjutan sekolah siswa di jenjang pendidikan berikutnya. Makin tinggi nilai UN SMP dan MTs, makin besar kemungkinan diterima sebagai siswa baru di SMA dan MA. Begitu pula sebaliknya. Di sisi lain meski hasil UN SMA dan MA untuk penentuan kelulusan, tetapi tidak untuk menentukan mahasiswa baru PTN dan PTS. Dengan ketentuan seperti itu, hampir semua siswa SMP dan MTs berjuang keras mencapai nilai UN setinggi mungkin. Namun, ini tak berlaku bagi siswa SMA dan MA; yang berprinsip biar saja hasil UN "amburadul" asal lolos di PTN atau PTS yang dikehendaki. Dalam teori pendidikan, kata seorang pelaku pendidikan, ada yang disebut incentive learning. Suatu ujian dilaksanakan sedapat mungkin untuk memberi motivasi, semangat, dan dorongan belajar bagi siswa yang menjalani ujian itu.Bisa dibayangkan jika hasil UN tidak digunakan untuk menentukan kelulusan, maka akan semakin banyak siswa yang tidak serius dalam menjalani pendidikan. Memang, UN bukanlah satu-satunya ukuran untuk menentukan prestasi siswa. Namun kata-kata lulus menjadi persoalan besar bagi siswa. Keterangan lulus akan menentukan akan kemana jejak langkah pendidikan akan ditempuh. Dan dalam budaya instan akan menentukan seseorang akan memiliki pekerjaan apa dan penghasilan berapa. Meski prestasi akademis memang merupakan batu pijakan (corner stone) bagi pilihan karier. Namun, pertumbuhan karakter adalah fondasi bagi hidup seseorang. Kini yang perlu direnungkan bersama adalah bagaimana menumbuhkan karakter: karakter bekerja keras, karakter untuk tetap kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Tidak menyerah hanya karena tidak lulus. (f)

11

Siti Hafsah (18), gadis yang selalu meraih ranking pertama selama 3 tahun menuntut ilmu di sebuah SMA di Jakarta Selatan. Dia juga calon mahasiswa ITB setelah berhasil lolos Ujian Penelusuran Minat dan Kemampuan (PMDK). "Sia-sia perjuangan saya selama 3 tahun, jika hanya ditentukan dalam 3 hari. Masing-masing juga hanya dua jam," keluh Acha di kantor Komnas HAM, Kamis (22/6). "Kalau sistemnya seperti ini, seharusnya kita hanya belajar 3 pelajaran itu saja selama 3 tahun," cetus Acha dengan nada tinggi.

P

eraturan baru yang dikeluarkan Departemen Pendidikan Nasional mengenai standar kelulusan dituding membuat jumlah siswa yang gagal lulus ujian akhir kian meningkat. Padahal tak sedikit di antara siswa tersebut yang telah diterima di perguruan tinggi negeri tanpa melalui tes. Seperti dialami Bayu Taruna, siswa sebuah Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta. Bayu sebenarnya sudah diterima melalui PMDK. Namun impian Bayu untuk melanjutkan kuliah di Jurusan Teknik Pertanian Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur terpasks tertunda karena hasil ujiannya tidak memenuhi standar nilai kelulusan minimal yang ditetapkan. Nasib yang sama juga dialami Melati Murti Pertiwi, siswi sebuah SMA Negeri. Remaja cerdas ini sudah mengantongi PMDK dari Universitas Trisakti dan Atmajaya, Jakarta. Tak hanya itu, pihak sekolah juga telah mempromosikan dirinya mendapat bea siswa kuliah di Jerman. Banyak kalangan, seperti orang tua, intelektual, pendidik, anggota parlemen,

12

dan masyarakat, mempertanyakan hasil ujian nasional (UN) tahun ini. Ujung-ujungnya mempertanyakan sistem penilaian yang dipraktikkan dalam dunia pendidikan. Mulai dari ujian, evaluasi, pemeringkatan, pengisian rapor, dan lainnya. Sebuah polemik yang telah lama dipersoalkan keabsahan dan keandalan-nya sebagai tolok ukur hasil proses pendidikan di Indonesia. Namun demikian, dalam untuk mengevaluasi sebuah sistem pendidikan dan proses pendidikan, sudah seyogyanya ada sebuah mekanisme ujian atau evaluasi bagi peserta didik. Ada Peningkatan Kualitas Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) Bambang Suhendro mengatakan penyelenggaraan UN tahun ajaran 2005/206 berjalan lancar, baik dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan pemeriksaan hasil UN dengan melibatkan tim pemantau independen. Menurut Bambang, dalam UN tahun ini terjadi peningkatan angka kelulusan bila dibandingkan dengan hasil UN ke satu tahun pelajaran 2004/2005. Untuk SMP terjadi peningkatan dari 87,03% menjadi 91,81%, untuk MTs juga terjadi peningkatan dari 87,21% menjadi 92,89%, dan untuk keseluruhan SMP dan MTs, meningkat dari

87,07% menjadi 92,03%. “Sebanyak 2.769.259 siswa SMP/MTs lulus Ujian Nasional tingkat Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) dan 239.679 siswa lainnya gagal dalam UN tahun ajaran 2005/2006,” kata Bambang. Sementara itu, untuk kelulusan untuk SMA dari 80,76 persen pada UN 2004/2005 naik menjadi 92,50 persen pada 2005/2006. Sedangkan untuk Madrasah Aliyah (MA) dari 80,37 persen menjadi 90,82 persen, SMK dari 78,29 persen pada UN 2004/2005 menjadi 91, persen pada UN 2005/2006. ”Hasil dari UN tahun pelajaran 2005/2006 menunjukkan telah terjadi peningkatan mutu pendidikan menengah pertama secara nasional sebagaimana ditunjukkan oleh meningkatnya persentase kelulusan secara nasional dan meningkatnya rata-rata nilai secara nasional,” jelas Bambang di Gerai Informasi Depdiknas Jakarta, Senin (26/6). Sementara itu hasil UN di daerah-daerah bencana seperti NAD, Sumut, Sulut, Jatim, Jateng dan DIY tidak berbeda signifikan dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya.

bahwa pelaksanaan ujian nasional pendidikan SD hingga sekolah lanjutan tingkat atas, tahun ini, hanya akan dilakukan sekali. Ditetapkan pula nilai batas kelululusan minimal, yaitu 4,25 dan rata-rata minimal 4,50 untuk seluruh mata pelajaran yang diujikan. Ketetapan tersebut, menurut Mendiknas, didasarkan pada hasil survei yang dilakukan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) yang menunjukkan bahwa 90 persen masyarakat menginginkan ujian nasional cukup dilakukan satu kali, yakni hanya di bulan Mei. Walau hanya sekali, namun pengawasan UN akan lebih diperketat untuk menghindari kebocoran soal. "Kalau pun passing grade (nilai batas kelulusan) diturunkan menjadi 2,0, tentu tetap akan memberatkan siswa. Hal ini adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia," kata Mendiknas pertengahan April lalu. Penetapan angka kelulusan minimal tersebut juga didasarkan pada usulan BSNP tahun 2005. Pemerintah diharap menaikkan standar nilai kelulusan ujian nasional 2006 menjadi rata-rata 4,50 dan secara bertahap dinaikkan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Tahun ini, menurut Menteri Pendidikan Nasional, Bambang Sudibyo, nilai rata-rata mata pelajaran yang harus diraih setiap peserta didik adalah 4,50. "Sehingga jika misalnya siswa hanya mendapat angka 4,25 di mata pelajaran A, maka di mata pelajaran lain, siswa harus meraih nilai lebih tinggi sehingga rata-ratanya bisa mencapai 4,50, kata Bambang Sudibyo. Selain itu, lanjut Mendiknas di Jakarta (20/ 6), tahun ini pemerintah juga tidak akan mengadakan ujian nasional ulang. "Jika ada yangtidak lulus, siswa mesti mengulang pada ujian tahun berikutnya," tutur Bambang Sudibyo. Tidak Diulang Bagi Wapres Jusuf Kalla, setiap pelaksaanaan UN, ada konsekuensinya, yaitu ada murid yang lulus dan tidak lulus. Karena itu, semua pihak harus memahami kalau kemudian ada murid yang tidak lulus. "Ujian ulangan tidak akan digelar dengan alasan untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Selama ini mutu pendidikan Indonesia jauh di bawah Malaysia dan Singapura. Kalau kita ambil ujian ulangan lagi, anak-anak itu tidak bekerja keras lagi," tegas Wapres Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (23/6). Angka standar tingkat kelulusan di Indonesia untuk tahun ini hanya 4,5. Sebenarnya, angka ini jauh di bawah standar Malaysia yang menetapkan rata-rata 6 dan Singapura dengan rata-rata nilai kelulusan minimal 8. "Jadi bagaimana mereka tidak lebih pintar dari kita. Kalau nilai rata-rata kelulusan mau diturunkan dari 4,5. Bangsa yang mau dapat ijazah tapi tidak mau belajar," tandas Wapres. Mengenai adanya murid-murid yang lulus PMDK, tapi gagal di UN dan menjadi frustrasi,

menurut Wapres, hal itu hanya kasus-kasus tertentu saja. "Itu hanya kasus saja, jangan 5-10 orang dijadikan kasus nasional. Bisa repot semua," ujar Wapres. Pemerintah pun juga berupaya memberikan jalan keluar bagi para peserta didik yang belum lulus. Mekanisme ujian ulang yang ditiadakan bukan berarti menutup peluang para peserta didik mengikuti ujian lagi dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Bagi siswa yang gagal dalam pendidikan formal, pemerintah menyediakan solusi dengan ujian kesetaraan pendidikan nonformal mulai paket A, B sampai C. Dengan program Kejar Paket C, siswa-siswi yang tidak lulus UAN dapat mendaftar ke perguruan tinggi. Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Abdul Hakim Garuda Nusantara setelah bertemu dengan Mendiknas Bambang Sudibyo di Jakarta (23/6) menyatakan, Mendiknas juga akan memberikan jaminan kepada siswa-siswi yang mengikuti Paket C agar dapat mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) asalkan lulus pada ujian tersebut. "Paket C setara kualitasnya berdasarkan landasan UU," kata Garuda . Tak hanya itu, Mendiknas juga berkata bahwa pemerintah sangat menghormati berbagai masukan dari berbagai kalangan perihal siswa yang tidak lulus ini guna perbaikan pelaksanaan ujian nasional di masa mendatang. Bersikap Bijak Menurut pakar komunikasi dan pengembangan masyarakat, Profesor Santoso Sastro Hamijoyo, ujian nasional harus tetap diadakan. “Asalkan ada perbaikan dan penetapan norma yang jelas, UN masih layak untuk dijalankan. Sebuah proses dimana pun harus ada hasilnya. Itulah fungsi ujian,” kata Santoso dalam Temu Pakar di Depkominfo, Senin (26/2). Santoso menekankan pentingnya tujuan dan kesepakatan awal mengenai pelaksanaan ujian tersebut. Pola pikir seperti ini pun juga banyak dianut oleh sebagian orang tua dan anak. Ketika melihat kenyataan ketidaklulusan anaknya, Hargo (40 th) warga Tanah Abang, dengan bijak meminta anaknya tidak perlu bingung. “Saya bilang ke anak saya supaya ikut tahun depan? Apa repotnya?,“ cetus bapak dari siswa SMK di Jakarta Pusat ini. Hal yang sama juga dinyatakan Ari (19 th), ketika ditemui KomunikA bersama temannya dalam perayaan ulang tahun Jakarta di Lapangan Monas (25/6). Meski termasuk dari sekian ratus siswa SLTP yang tidak lulus, Ari tidak terlalu ambil peduli. “Biarlah yang lulus ya lulus yang tidak ya jalani saja. Kalau ada peluang ujian lagi ya ikut saja,” katanya enteng. Terlepas dari penyikapan yang bijak atau acuh tak acuh, hasil sebuah proses pendidikan sudah semestinya memiliki tolok ukur tertentu. Memang, proses evaluasi merupakan bagian tak terpisahkan dari pendidikan. Ujian secara nasional dapat saja dilakukan. "Mau bagaimana lagi? Itulah risiko kalau mau sukses dalam hidup. Saya pun menjadi menteri, melewati risiko-risiko seperti itu di ujian nasional tingkat SD, SMP dan SMA," tegas Mendiknas. (f)

Angka 4,25 Jauh hari sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo menegaskan


Pelajaran Bagi Keluarga Indonesia

Recommend Documents