Pejabat pengusul untuk masing-masing jabatan Teknisi Litkayasa, Pustakawan, Arsiparis dan Pranata Komputer, adalah sebagai berikut : a. Jabatan Teknis

Lokakarya Fungsionai Non Peneliti

PROSES PENGANGKATAN DAN KEPANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI LITKAYASA, PUSTAKAWAN, ARSIPARIS, DAN PRANATA KOMPUTER Adjmal Pasaribu Biro Kepegawaian, Departemen Pertanian

PENDAHULUAN Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum (tergambar) dalam struktur organisasi secara jelas, namun keberadaannya sangat diperlukan dalam tugas pemerintahan dan pembangunan . Untuk itu, jabatan fungsional dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri . Jabatan fungsional merupakan wadah pengembangan karier PNS, khususnya bagi yang tidak menduduki jabatan struktural yang jumlahnya terbatas . Dilingkungan Departemen Pertanian saat ini terdapat 12 jabatan fungsional, 4 diantaranya yaitu Teknisi Litkayasa, Pustakawan, Arsiparis, dan pranata komputer . Keempat jabatan fungsional tersebut tergolong baru dilingkungan Departemen Pertanian, sehingga masih memerlukan adanya pembinaan terutama yang berkaitan dengan prosedur pengangkatan dan kepangkatannya . Pada tulisan berikut akan dicoba menguraikan proses pengangkatan dan kepangkatan termasuk penilaian angka kredit keempat jabatan fungsional tersebut diatas sebagai salah satu bahasan dalam "LOKAKARYA FUNGSIONAL NON PENELITI" yang berlangsung pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan . PENILAIAN ANGKA KREDIT Pejabat Pengusul Angka Kredit Pengertian pejabat pengusul adalah pejabat yang harus menandatangani Daftar Usul Penetapan Angka Kredit (DUPAK) yang diajuka kepada Pejabat Penetap Angka Kredit melalui Tim Penilai Angka Kredit .

13

Lokakarya Fungsional Non Peneliti

Pejabat pengusul untuk masing-masing jabatan Teknisi Litkayasa, Pustakawan, Arsiparis dan Pranata Komputer, adalah sebagai berikut : a . Jabatan Teknisi Lltkayasa

• Sekretaris Badan Litbang/Kepala Puslitbang atau pejabat lain yang ditunjuk kepada Kepala Badan Litbang Pertanian bagi Ajun Teknisi Litkayasa Madya (III/a) s/d Teknisi Litkayasa Madya (IV/a) yang ada dilingkungan Departemen pertanian .

•

Kepala Unit Kepegawaian kepada Kepala Puslitbang bagi Asisten Teknisi Litkayasa Muda (II/a) s/d Ajun Teknisi Litkayasa Muda (II/d) yang ada di lingkungan masing-masing .

b . Jabatan Pustakawan

•

Sekretaris jenderal atas nama Menteri Pertanian kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, bagi Pustakawan Madya (IV/a) s/d Pustakawan Utama (IV/e) yang ada di lingkungan Departemen Pertanian .

•

Pimpinan unit Perpustakaan kepada Menteri Pertanian atau pejabat lain yang ditunjuk melalui Tim penilai instansi Departemen Pertanian, bagi Asisten Pustakawan Madya (II/b) s .d Pustakawan Muda (III/d) yang ada di lingkungan masing-masing .

c . Jabatan Arsiparis

•

Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pertanian kepada Kepala Arsi Nasional RI ., bagi Arsiparis madya (IV/a) s/d Arsiparis Utama Madya (IV/d) yang ada di lingkungan Departemen Pertanian .

•

Pimpinan Unit Kearsipan kepada Menteri Pertanian atau pejabat lain yang ditunjuk melalui Tim Penilai Instansi Dep .Pertanian, bagi asisten Arsiparis Madya (II/b) s/d Arsiparis Muda (III/d) yang ada di lingkungan masingmasing .

d . Jabatan Pranata Komputer

14

•

Kepala Pusat Data Pertanian atas nama Menteri Pertanian kepada Kepala Biro Pusat Statistik, bagi Ahli Pranata Komputer Madya (IV/a) s/d Ahli Pranata Komputer Utama Madya (IV/d) yang ada di lingkungan Departemen Pertanian .

•

Pimpinan unit Komputer kepada Menteri Pertanian atau pejabat lain yang ditunjuk melalui Tim Penilai Instansi Dep .Pertanian bagi Asisten Pranata Komputer Madya (II/b) s/d Ahli Pranata Komputer Muda (III/d) yang ada di lingkungan masing-masing .

Lokakarya Fungsional Non Penelti

Pejabat Penetap Angka Kredit Pejabat Penetap Angka kredit adalah pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit hasil butir kegiatan pejabat fungsional, yang telah melalui penilaian Tim Penilai Angka Kredit . Pejabat Penetap angka kredit untuk masing-masing jabatan Teknisi Litkayasa, Pustakawan, Arsiparis dan Pranata Komputer, adalah sebagai berikut a . Jabatan teknisi Litkayasa

•

Kepala Badan Litbang Pertanian atau pejabat lain yang ditunjuk bagi Ajun Teknisi Litkayasa Madya (III/a) s/d Teknisi Litkayasa Madya (IV/a) yang ada di Lingkungan Dep .Pertanian .

•

Kepala Puslitbang atau pejabat lain yang ditunjuk, bagi asisten Teknisi Litkayasa Muda (II/a) s/d Ajun Teknisi Litkayasa Muda (II/d) yang ada di lingkungan masing-masing .

b . Jabatan Pustakawan

•

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk, bagi Pustakawan Madya (IV/a) s/d Pustakawan Utama (IV/e) yang ada di lingkungan semua instansipemerintah .

•

Menteri Pertanian atau pejabat lain yang ditunjuk, bagi Asisten Pustakawan Madya (II/b) s/d Pustakawan Muda (III/d) yang ada di lingkungan Dep .Pertanian .


•

Kepala Arsip Nasional RI . atau pejabat lain yang ditunjuk bagi arsiparis Madya (IV/a) s/d Arsiparis Utama Madya (IV/d) yang ada di lingkungan semua instansi pemerintah .

•

Menteri Pertanian atau pejabat lain yang ditunjuk, bagi Asisten Arsiparis Madya (II/b) s/d Arsiparis Muda (III/d) yang ada di lingkungan Departemen Pertanian .

d . Jabatan Pranata Komputer

• Kepala Biro Pusat Statistik atau pejabat lain yang ditunjuk bagi ahli Pranata komputer Madya (IV/a) s/d Ahli Pranata Komputer Utama Madya (IV/d) yang ada di lingkungan semua instansi pemerintah .

15

Lokakarya Fungsional Non Penelifi

•

Menteri Pertanian atau pejabat laian yang ditunjuk, bagi Asisten Pranata Komputer Madya (II/b) s/d Ahli Pranata Komputer Muda (III/d) yang ada di lingkungan Departemen Pertanian .

Tim Penilai Angka Kredit Tim Penilai Angka Kredit adalah tim yang berwenang untuk menilai hasil kegiatan/prestasi kerja pejabat fungsional, guna dapat ditetapkan nilai angka keditnya . Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, tim penilai dibantu oleh sekretariat . Tim Penilai Angka Kredit untuk masing-masing jabatan teknisi Litkayasa, Pustakawan, Arsiparis, dan Pranata Komputer, adalah sebagai berikut : a . Jabatan Teknisi Litkayasa

•

Tim Penilai Instansi Dep .Pertanian, adalah Tim yang berwenang untuk menilai angka kredit pejabat ajun Teknisi Litkayasa Madya (III/a) s/d teknisi Litkayasa Madya (IV/a) di lingkungan Dep .Pertanian .

•

Sekretariat Tim Penilai berada di Badan Litbang Pertanian .

•

Tim penilai Unit Organisasi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit adalah Tim yang berwenang untuk menilai angka kredit pejabat Asisten Teknisi Litkayasa Muda (II/a) s/d Ajun Teknisi Litkayasa Muda (II/d) di Iingkungan unit kerja masing-masing/Puslitbang .

Sekretariat Tim berada di tiap-tiap Puslitbang . b . Jabatan Pustakawan

•

Tim Penilai Pusat, adalah Tim yang berwenang untuk menilai angka kredit pejabat Pustakawan Madya (IV/a) s/d Pustakawan Utama (IV/e) yang ada di semua instansi pemerintah .

Sekretariat berada di Perpustakaan Nasional .

•

16

Tim Penilai Instansi Dep . Pertanian, adalah tim yang berwenang untuk menilai angka kredit pejabat Asisten Pustakawan Madya (II/b) s/d Pustakawan Muda (III/d) yang ada di Dep . Pertanian Sekretariat Tim berada di Pustaka Badan Litbang .



• Tim Penilai Pusat, adalah tim yang berwenang untuk menilai angka kredit pejabat Arsiparis Madya (IV/a) s/d Arsiparis Utama Madya (IV/d) yang ada di semua instansi pemerintah . Tim Penilai instansi Dep .Pertanian adalah Tim yang berwenang untuk menilai angka kredit pejabat Asisten Arsiparis Madya (II/b) s/d Arsiparis Muda (III/d) yang ada di Dep .Pertanian .

•

Sekretriat Tim berada di Biro Tata Usaha dan perlengkapan Departemen Pertanian . d . Jabatan Pranata Komputer

•

Tim Penilai Pusat, adalah Tim yang berwenang untuk menilai angka kredit pejabat Ahli Pranata Komputer Madya (IV/a) s/d Ahli Pranata Komputer Utama Madya (lv/d) yang ada di semua instansi pemerintah .

Sekretariat Tim berada di Biro Pusat Statistik . Tim Penilai Instansi Dep .Pertanian, adalah Tim yang berwenang untuk menilai angka kredit pejabat Asisten Pranata Komputer Madya (II/b) s/d Ahli Pranata Komputer Muda (III/d) yang ada di Departemen Pertanian . Sekretariat Tim berada di Pusat Data Pertanian . 4 . Prosedur Pengusulan Angka Kredit a . Masing-masing pejabat fungsional mengumpulkan bukti pelaksanaan butir kegiatan dan melakukan perhitungan sendiri angka kreditnya . b . Hasil perhitungan angka kredit tersebut pada huruf a, selanjutnya dimasukkan ke dalam DUPAK pada kolom "Angka kredit menutut instansi/unit kerja pengusul" . c . DUPAK yang telah diisi beserta bukti kegiatan, disampaikan kepada atasan langsung/pimpinan unit keja untuk diperiksa kelengkapan dan kebenarannya . d . Atasang langsung/pimpinan unit ybs . menyampaikan DUPAK beserta bukti kegiatan kepada Pejabat Pengusul Angka Kredit . e . Pejabat Pengusul Menandatangani DUPAK, dan selanjutnya menyampaikannya kepada Pejabat Penetap Angka Kredit melalui Tim Penilai Angka Kredit . f. DUPAK beserta bukti kegiatan harus sudah diterima oleh Tim Penilai paling lambat akhir bulan Juni untuk periode penilaian bulan Januari s/d

17

Lokakarya Fungsional Non Peneltti

Juni, dan akhir bulan Desember untuk periode penilaian bulan Juli s/d Desember . g . Tim penilai sebelum meneruskan usulan tersebut pada huruf e, kepada pejabat penetap Angka Kredit, mengadakan rapat pembahasan penilaian angka kreditnya . h . Hasil/keputusan rapat pembahasan penilaian angka kredit oleh ketua Tim disampaikan kepada pejabat penetap angka kredit . i . Penetapan Angka Kredit (PAK) disampaikan kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan untuk digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan pengusulan serta penetapan pengangkatan atau kenaikan pangkat/jabatan fungsionalnya . PENGANGKATAN PERTAMA KALI Pengangkatan pertama kali bagi PNS di lingkungan Dep .Pertanian ke dalam jabatan fungsional teknisi Iitkayasa/Pustakawan/Arsiparis/Pranata Komputer ditetapkan dengan keputusan Menteri Pertanian . 1 . Persyaratan pengangkatan pertama kali untuk masing-masing jabatan fungsional tersebut adalah a . Teknisi Litkayasa 1) Telah berstatus sebagai PNS bukan CPNS . 2) Berijazah serendah-rendahnya SLTA kejuruan, atau SLTA Non Kejuruan ditambat Diktat bidang yang ditentukan . 3) Bekerja/bertugas dalam bidang pelayanan penelitian dan perekayasaan . 4) Memperoleh angka kredit sejumlah tertentu 5) Setiap unsur penilaian dalam DP 3 sekurang-kurangnya baik . 6) Surat Pernyataan bersedia diangkat sebagai Teknisi Litkayasa . b . Pustakawa 1) Telah berstatus sebagai PNS bukan CPNS 2) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Muda atau sederajat dibidang perpustakaan . 3) Bekerja pada unit perpustakaan . 4)

18

Disamping angka kredit yang sudah ditentukan dalam tabel IV Keputusan MENPAN No .18/1989, harus memperoleh angka kredit tambahan minimal :

Lokakarya Fungsiona! Non Penehti

a . 10 (sepuluh) untuk golongan II ; b . 20 (duapuluh) untuk golongan Ill ; c . 30 (tigapuluh) untuk golongan IV . 5 . Setiap unsur penilaian dalam DP3 sekurang-kurangnya balk . 6 . Surat pernyataan bersedia diangkat sebagai Pustakawan . c . Arsiparis 1) Telah berstatus PNS bukan CPNS 2) Berijazah serendah-rendahnya Sarjana Muda ?DII Kearsipan atau DII bidang lain ditambah Diktat Kearsipan . 3) Bertugas pada unit komputer atau dibidang komputer . 4) Memperoleh angka kredit minimal sejumlah a . 6 (enam) bagi yang berijazah komputer ; b . 18 (delapan belas) bagi yang berijazah Non Komputer 5) Setiap unsur penilaian dalam DP 3 sekurang-kurangnya balk . 6) Surat Pernyataan bersedia diangkatsebagai Pranata Komputer . 2 . Prosedur Pengusulan Pengangkatan Pertama Kali . Pegawai Negeri Sipil sebelum diusulkan untuk dapat diangkat dalam masing-masing jabatan fungsional tersebut diatas, harus diusulkan terlebih dahulu penilaian angka kreditnya kepada Tim Penilai Angka Kredit sesuai dengan jenjang pangkatnya oleh pejabat pengusul . Bagi PNS yang telah memperoleh penetapan angka kreditnya, selanjutnya diusulkan pengangkatannya ke dalam jabatan fungsional dimaksud dengan prosedur sebagai berikut a . Calon yang berada di Pusat . 1) Kepala unit kerja/pimpinan yang membawahi kegiatan calon pejabat fungsional yang bersangkutan mengusulkan PNS tersebut beserta kelengkapan persyaratannya kepada Sekretris Ditjen/Sekretariat Badan/ Sekretariat ltjen/Kepala Biro Tata Usaha dan Perlengkapan/ Kepala Biro Tata Usaha BP . Bimas 2) Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Sekretaris ltjen/Kepala Biro Tata Usaha dan Perlengkapan/Kepala Biro Tata Usaha BP .Bimas, atau pejabat lain yang ditunjuk menyampaikan usulan beserta kelengkapan persyaratan kepada Kepala Biro Kepegawaian .

19


3) Kepala Biro Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk memproses Surat Keputusan pengangkatan dalam jabatan fungsional dimaksud untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang . 4) Biro Kepegawaian menyampaiakan SK . pengangkatan dimaksud yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada Sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/ Sekretaris ltjen/ Kepala Biro Tata Usaha dan perlengkapan/Kepala Biro Tata Usaha BP . Bimas, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan dan unit kerja/ instansi terkait . b . Calon yang berada pada UPT Pusat di daerah 1) Kepala UPT menyampaikanberkas usulan beserta kelengkapan persyaratan-nya kepada Kepala Kanwil Departemen Pertanian setempat . 2) Kepala Kanwil Dep . Pertanian atau pejabat lain yang ditunjuk meneruskan usulan dimaksud kepada sekretaris Ditjen/Sekretaris Badan/Kepala Biro Tata Usaha dan Perlengkapan/Kepala Biro Tata Usaha BP . Bimas . 3) Berkas usulan yang diterima pejabat tersebut pada angka 2) diperiksa kelengkapan dan kebenaran persyaratannya oleh bagian/unit pengelola kepegawaian tingkat eselon I . 4) Sekretris Ditjen/Sekretaris Badan/Kepala Biro Tata Usaha dan Perlengkap-an/Kepala Biro Tata Usaha BP .Bimas, mengusulkan PNS yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala Biro Kepegawaian . 5) Kepala Biro Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk menyiapkan dan memproses SK .Pengangkatannya dalam jabatan fungsional dimaksud untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang . 6) Biro Kepagawaian menyampaikan SK . Pengangkatan tersebut yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan/ Kepala Biro Tata Usaha dan Perlengkapan/Kepala Biro Tata Usaha BP . Bimas, untuk diteruskan kepada yang bersangkutan dan unit kerja/instansi terkait . c . Calon yang berada di Kantor Wilayah Departemen Pertanian . 1) Pimpinan unit menyampaikan berkas usulan dan kelengkapan persyaratan kepada Kepala Kanwil Dep . Pertanian setempat melalui kepala Biro Tata Usaha . 2) Kepala Kantor Dep .Pertanian mengusulkan PNS yang telah memenuhi persyartan kepada Kepala Biro Kepegawaian . 3) Kepala Biro kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk menyiapkan dan memproses SK .Pengangkatannya dalam jabatan fungsional untuk ditandatangani oleh pejabat yang berwenang .

20


4) Biro Kepegawaian menyampaikan SK .pengangkatan dimaksud yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada Kepala Kntor Wilayah Dep .Pertanian untuk diteruskan kepada yang bersangkutan dan unit kerja/instansi terkait . 3 . Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat diusulkan untuk diangkat dalam jabatan funsional . a . PNS tersebut telah menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional yang lain . b . PNS yang telah dibebaskan sementara dari suatu jabatan fungsional karena tidak dapat memenuhi angka kredit minimal yang ditentukan dan belum dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan selama pembebasan sementara tersebut . c . PNS yang dijatuhi hukuman disiplin dengan tingkat hukuman disiplin berat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap . d . PNS tidak melaksanakan kegiatan fungsional yang akan dipangkunya .

yang berkaitan dengan jabatan

e . PNS yang sedang menjalani tugas belajar Iebih dari 6 (enam) bulan . f.

PNS yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai PNS .

KENAIKAN PANGKAT/JABATAN

1 . Pengusulan kenaikan pangkat pejabat fungsional Teknisi Litkayasa, Pustakawan, Arsiparis, dan Pranata Komputer dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai berikut : a . Telah memperoleh angka kredit minimal yang ditentukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat Iebih tinggi . b . Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir . c . Setiap unsur penilaian DP3 dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurangkurangnya bernilai baik .

2 . Pengangkatan pejabat fungsional ke dalam pangkat satu tingkat lebih tinggi (kenaikan pangkat) ditetapkan oleh a . Presiden RI . Setelah mendapat pertimbangan dari kepala BAKN, bagi kenaikan pangkat ke pembina Tk .l (IV/b) ke atas .

21


b . Menteri Pertanian atau pejabat lain yang ditunjuk, setelah mendapat persetujuan kepala BAKN, bagi kenaikan pangkat ke Penata Muda (III/a) s/d Pembina (IV/a) . c . Kepala BAKN bagi kenaikan pangkat ke Pengatur Tk .l (II/d) ke bawah . Sedangkan pengangkatan pejabat fungsional ke jabatan setingkat lebih tinggi (kenaikan jabatan) ditetapkan oleh Menteri Pertanian atau pejabat lain yang ditunjuk untuk semua jenjang jabatan, setelah ditetapkan/dikeluarkan SK . Kenaikan pangkatnya . 3 . Tata cara Pengusulan Kenaikan Pangkat/Jabatan a . Untuk pejabat fungsional ditingkat pusat, pimpinan unit kerja di tingkat Pusat menyampaikan berkas kelengkapan fungsional yang telah memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih kepada Sekretariat unit Eselon I c .q . Bagian Kepegawaian untuk diteruskan kepada Biro Kepegawaian . b . Bagi pejabat fungsional yang berada di daerah/wilayah yang belum ada perwakilan BAKN, maka 1) Pegawai yang berada di UPT berkasnya dikirim/diusulkan ke Bagian Kepagawaian unit eselon I melalui Kantor Wilayah Dep . Pertanian setempat . Kemudian Bagian Kepegawaian unit Eselon I mengirimkan berkas usul beserta lampirannya kepada Biro Kepegawaian Cq .Bagian pengangkatan dan kepangkatan fungsional . 2) Pegawai yang berada di Kanwil Dep .Pertanian, pengusulannya langsung kepada Biro Kepegawaian cq . Bagian pengangkatan dan kepangkatan fungsional . c . Sedangkan pejabat fungsional yang berada di daerah/wilayah yang telah ada perwakilan BAKN ; maka 1) Pegawai yang berada di UPT, berkasnya dikirimkan kepada Kantor Wilayah Departemen Pertanian .Selanjutnya kepala Kanwil mengusullkan/menyampaikan berkas usul kenaikan pangkat tersebut kepada : a . Bagian kepegawaian unit eselon I bagi yang akan naik pangkat ke IIl/a untuk selanjutnya diteruskan kepada Biro Kepegawaian c .q . bagian Pengangkatan dan kepangkatan fungsional . b . Kepala Perwakilan BAKN setempat yang akan naik pangkat ke golongan II/d ke bawah . SK . Kenaikan pangkat golongan II/d ke bawah ditetapkan Iangsung dengan keputusan kepala BAKN .

22


2) Pegawai yang berada di Kanwil dep .Pertanian, berkas usulan kenaikan pangkatnya disampaikan kepada a . Biro kepegawaian cq . Bagian Pengangkatan dan kepangkatan Fungsional bagi kenaikan pangkat ke golongan III/a . b . Kepala Perwakilan BAKN setempat bagi kenaikan pangkat ke golongan II/d ke bawah . d . Biro Kepegawaian cq . Bagian Pengangkatan dan Kepangkatan Fungsional berdasarkan berkas usulan yang diterima, selanjutnya meneliti kelengkapan persyaratan usul kenaikan pangkat/jabatan sebelum diproses lebih lanjut . e . Berkas yang sudah memenuhi persyaratan, selanjutnya oleh Menteri Pertanian/Sekretaris Jenderal atau pejabat lain yang ditunjuk diusulkan kepada : 1)

Presiden RI . sepanjang mengenai usul kenaikan pangkat ke golongan IV/b dengan tembusan kepada Kepala BAKN .

2)

Kepala BAKN sepanjang mengenai usul kenaikan pangkat ke golongan III/a s/d IV/a, serta usul kenaikan pangkat ke golongan II/d ke bawah bagi pejabat fungsional yang berada ditingkat Pusat dan atau yang berada di wilayah yang belum ada perwakilan BAKN-nya .

f . 1) Usul kenaikan pangkat golongan IV/b ke atas yang telah mendapat pertimbangan kepala BAKN, keputusan kenaikan pangkatnya ditetapkan oleh Presiden dan hasilnya disampaikan langsung kepada yang bersangkutan . 2) Usul kenaikan pangkat golongan III/a s/d IV/a yang telah mendapat persetujuan kepala BAKN, dikirimkan kembali kepada Biro Kepegawaian untuk diproses surat keputusan kenaikan pangkat dan kenaikan jabatannya . 3) Usul kenaikan pangkat golongan II/d ke bawah, keputusan kenaikan pangkatnya langsung ditetapkan/dikeluarkan oleh kepala BAKN, dan hasilnya dikirimkan kepada unit pengusulnya . g . Setelah proses surat keputusan kenaikan pamgkatnya selesai, selanjutnya Biro Kepegawaian Unit eselon I/Kanwil Dep .Pertanian untuk diteruskan kepada yang bersangkutan dan unit kerja /instansi terkait . (Catatan : Untuk penetapan kenaikan jabatan fungsional setingkat golongan II/d ke bawah dan IV/b ke atas harus diusulkan kembali ke Biro Kepegawaian) .

23


4 . Kelengkapan Usul Kenaikan Pangkat/Jabatan Pengusulan kenaikan pangkat/jabatan bagi pejabat fungsional Teknisi Litkayasa, Pustakawan,Arsiparis, dan Pranata Komputer dengan melengkapi persyaratan sbb a. b. c. d. e. f.

Foto copy SK .Pangkat terakhir Foto copy jabatan fungsional terakhir Penetapan Angka Kredit (PAK) Foto copy DP .3 dua tahun terakhir Foto copy Kartu Pegawai (Karpeg) Daftar Riwayat Hidup (SE .BAKN No .01 tahun 1979)

Masing-masing persyaratan dilampirkan dalam rangkap 2 (dua) untuk kenaikan pangkat golongan IV/a ke bawah, dan dalam rangkap 3 (tiga) untuk kenaikan pangkat golongan IV/b ke atas . PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL 1 . Pejabat Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya, apabila a . Tidak dapat mengumpulkan angka kredit sejumlah tertentu dalam jangka waktu yang telah ditentukan, atau b . Ditugaska di Iuar jabatan fungsional yang telah dipangkunya, atau c . Sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, atau d . Dijatuhi hukukman disiplin PNS dengan tingkat hukuman sedang atau tingkat hubungan disiplin berat . e . Dikenakan pemberhentian sementara sebagai PNS . f . Sedang menjalankan cuti di Iuar tanggungan negara . 2 . Prosedur pembebasan sementara sebagai akibat tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, adalah sebagai berikut a . Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit memberi peringatan kepada para pejabat fungsional yang belum dapat mengurpulkan angka kredit yang ditentukan pada saat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu yang ditentukan terakhir. b . Apabila pejabat fungsional dimaksud setelah 6 (enam) bulan peringatan tetap belum mampu untuk mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, maka pejabat penetap angka kredit selanjutnya menyampaiakan Nota Pemberitahuan kepada pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan atau memberhentikan dalam jabatan fungsional tersebut . c . Berdasarkan Nota Pemberitahuan tersebut, maka pejabat yang berwenang untuk mengangkat dan atau memeberhentikan, mengeluarkan Surat Keputusan pembebasan sementara dari jabatan fungsional dimaksud .

24

Lokakarya Fungsiona/ Non Penehti

Pegawai Negeri Sipil yang dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, yang bersangkutan tetap diharuskan untuk mengumpulkan angka kredit dari kegiatan yang ada hubungannya dengan tugas pokok jabatan fungsionalnya . PENGANGKATAN KEMBALI KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL 1.

Pejabat Fungsional yang dibebaskan sementara dari jabatannya karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit minimal yang ditentukan, diangkat kembali dalam jabatan fungsional semula apabila ia tidak dapat diperlukan untuk kenaikan mengumpulkan angka kredit minimal yang pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi .

2.

Pejabat fungsional yang ditugaskan diluar jabatan yang telah dipangkunya, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional semula apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan tersebut .

3.

Pejabat Fungsional yang telah selesai menjalankan tugas belajar yang lebih dari 6 (enam) bulan, diangkat kembali dalam jabatan semula .

4.

Pejabat fungsional yang dikenakan pemberhentian sementara sebagai PNS,diangkat kembali dalam jabatan fungsional apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan .

5.

Pejabat fungsional yang telah selesai menjalankan cuti diluar tanggungan negara, dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional semula .

Tata cara pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional dimaksud sama dengan tata cara pengangkatan pertama kali, Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan fungsional dapat menggunakan angka kredit yang pernah dimiliki . PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan fungsional dilakukan apabila 1 . Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun setelah pembebasan sementara sebagai akibat tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan, bersangkutan tetap belum mampu untuk mengumpulkan angka kredit yang diperlukan untuk kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi .

25


2 . Yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah No .30/1980 dengan tingkat hukuman disiplin berat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap . 3 . Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersangkutan diharuskan untuk diberhentikan dari jabatannya .

yang

LAIN-LAIN 1 . Kenaikan jabatan fungsional tidak boleh mendahului dan atau melebihi kenaikan pangkatnya (Ioncat jabatan) kecuali untuk jabatan fungsional Arsiparis . 2 . Kenaikan pangkat pejabat fungsional yang mengakibatkan kenaikan golongan, maka yang bersangkutan dibebaskan dari ujian dinas . 3 . Pejabat fungsional yang sedang menjalankan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, yang bersangkutan dapat menggunakan kenaikan pangkat secara reguler, yaitu kenaikan pangkat tugas belajar dengan ketentuan a. b. c.

Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir . Masih dalam batas jenjang pangkat berdasarkan pendidikan tertinggi yang dimiliki . Semua unsur penilaian dalam DP 3 sekurang-kurangnya bernilai baik . PENUTUP

Tulisan singkat tentang proses dan mekanisme pengangkatan dan kepangkatan jabatan fungsional Teknisi Litkayasa, Pustakawan, Arsiparis dan Pranata Komputer ini kiranya dapat dijadikan pedoman bagi pemangku dan pengelola jabatan fungsional dimaksud, sehingga dengan demikian diharapkan proses dan pengelolaan jabatan fungsional tersebut akan dapat berjalan Iebih baik .

26

Pejabat pengusul untuk masing-masing jabatan Teknisi Litkayasa, Pustakawan, Arsiparis dan Pranata Komputer, adalah sebagai berikut : a. Jabatan Teknis

Recommend Documents