BIIPATI TULI'ITGAGUITG PROVINSI JAITA TIMT'R PERATI'RAN BTTPATI TI'LUITGAGTIITG NOMOR 40 TAIII'il 2OL4 TENTANG
PETI'ITJT'K TTI(ilIS PTIY(X}UIYAAIY DAIYA BAIYTUAIY PENTIIGKATAII SARAIYA PRASARAITA SEKOLAH TERPETVCIL/PEGITMilGAN DI KABT'PATTIT TULT'ilGAGI'IIG TAHI'I 2OI4 DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESIA
A
BT'PATI TULUITTGAGUNG,
Menimbang
dalam rangka pelaksanaan wajib Belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun serta menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan, perlu diberikan bantuan peningkatan sarana prasarana bagi sekolah
: a. bahwa
terpencil / pegunungan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta untuk mengupayakan pelaksanaan pemberian Bantuan Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu menyusun petunjuk Teknis penggunaan
Dana Bantuan Peningkatan Sarana prasarana sekolah
Terpencil/Pegunungan di Kabupaten T\rrungagung Tahun 2ol4 dengan Peraturan Bupati; Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor
rr rahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a2861;
2. undang-undang Nomor 20 rahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a3O1); 3. undang-undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44371 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OOg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4ga4l;
fL
Tahun 2OO7 tentang Pembagian 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Daerah
Pemerintahan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah' Kabupaten / Kota (kmbaran Frovinsi dan Pemerintahan Daerah Nomor 82' Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737); l,emUaran Negara Republik Indonesia
tentang Wajib
47 Tahun 2008 5. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 Nomor Belajar (lembaran Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 90, Tambahan trmbaran 4863);
2008 tentang Pendanaan 6. peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Pendidikan (l,embaran
Nomorgl,TambahanlembaranNegaraRepubliklndonesia Nomor 4864); Pengelolaan 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang dan Penyelenggaraan Pendidikan (I,embaran Negara Republik
IndonesiaTahun2010Nomor23,Tambahanl,embaranNegara
g.
Republik Indonesia Nomor 5150); peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2O7l tentang
PedomanPemberianHibahdanBantuanSosialyangBersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
9.
2012:' Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggunglawaban Keuangan Bantuan Operasional Sekolah
Tahun Anggaran 2O14; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (kmbaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 04 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Daeah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2012 Nomor 06 Seri E); 11. Peraturan Bupati Ttrlungagung Nomor 28 Tahun 2014 tentang Jaminan Pendanaan Pendidikan di Kabupaten T\rlungagung (Berita Daerah Kabupaten Tlrlungagung Tahun 2014 Nomor 28);
MEMUTUSI(AN:
Menetapkan : PERATURAN
BUPATI TEI{TAI{G PETUI{JUK
TEKI{IS
PEIYGGIUNAAN DAITA BANTUA.tr PENIIYGKATAIT SARAITA PRASARAITA SEKOLAH TERPENCIL / PEGI'IYUI{GAN DI KABI'PATEN TULUNGAGUNG TAIIT'N 2014. Pasal
1
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Terpencil/Pegunungan di Kabupaten T\rlungagung Tahun 2014, merupakan acuan/pedoman bagi Pemerintah Kabupaten T\rlungagung dan Satuan Pendidikan di Kabupaten Tllungagung dalam penggunaan dana Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Pinggiran / Pegunungan SD, SMP, SMA, SMK Tahun 2014.
rI
p
Pasal 2
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana
sekolah Terpencil/Pegunungan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2014, disusun
tujuan : 1. Penggunaan Dana Bantual Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Terpencil / Pegunungan Tahun 2014 tepat sasaran dalam mewujudkan
dengan
2.
pelayanan pendidikan yang terjangkau dan bermutu; Pertanggungjawaban Dana Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Terpencil /Pegunungan Tahun 2014 dilaksanakan dengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu dan terhindar dari penyimpangan' Pasal 3
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Terpencil / Pegunungan di Kabupaten Tulungagung Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 4
Sasaran Dana Bantuan Sekolah Terpencil/Pegunungan tingkat SD,
SMP'
SMA/SMK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Peraturan Bupati ini
Pasal 5 mu{ai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung.
Ditetapkan di Tulungagung pada tanggal 2l Agustus 2014 BUPATI
1u Diun tl
pada SEKI
di T\rlungagung 21 Agustus 2014 ARIS DAERAH
Pembina Utama Madya NrP. 19590919 199003 1006
Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2014 Nomor 40
l)
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NOMOR : '{0 TAHUN 2014 TANGGAL : 1l AGUSTUS 2014
BAB
I
LIITAR BELI\KAITG undang-undang Nomor 2O Tahun 2O03 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 34 ayat (3) menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggungiawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut sekaligus untuk merealisasikan misi pendidikan murah dan berkualitas serta dalam rangka pemerataan kualitas fasilitas satuan pendidikan di Kabupaten T\rlungagung, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung perlu menetapkan kebijakan dalam bentuk bantuan sekolah terpencil/pegunungan. BAB
II
XETEI{TT'AI| T'UUil A. ITA.M,A PROGRAM
Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Terpencil/ Pegunungan di Kabupaten T\rlungagung Tahun Anggaran 2O14 PENGERTIAIT
1. Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Terpencil/ Pegunungan di Kabupaten Tulungagung Tahun Anggaran 2014 adalah bantuan tunai yang
diberikan oleh Pemerintah Kabupaten T[lungagung kepada sekolah terpencil/pegunungan untuk membantu meningkatlan mutu/kualitas sarana prasarana sekolah di kabupaten T\rlungagung;
2. Sekolah terpencil/pegunungan adalah satuan pendidikan yang dikembangkan di daerah terpencil/pegunungan dan/atau sekolah di wilayah terpencil,/pegunungan yang memiliki jumlah peserta didik minim;
c. TUJUAN Pemberian bantuan peningkatan sarana prasarana sekolah terpencil/ pegunungan bertujuan untuk mewujudkan layanan pendidikan yang teq'angkau dal bermutu fagi semua lapisan masyarakat, yang secara khusus bertujuan untuk : 1. Membantu Peningkatan Sarana/ Prasarana Sekolah di daerah terpencil/pegunungan jenjang SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Tulungagung;
2. Mewujudkan keberpihakan Pemerintah Kabupaten T\rlungagung terhadap pendidikan khususnya bagi sekolah terpencil/pegunungan terhadap layanan pendidikan yang bermutu dan berkualitas; 3. Menghapuskan pungutan kepada orang tua siswa dalam pembiayaan peningkatan sarana prasarana sekolah. PERIODISASI
Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah Terpencil/Pegunungan digunakan untuk peningkatan mutu sekolah terpencil/pegunungan di Kabupaten Tulungagung pada Tahun 2O14. 4
1",
BAB
III
PERUITTUKAIY DAITA
Bantuan untuk
Seko.lalr Terpencil/pegunungan merupakan bantuan yang , diperuntukan bagi sekolah rerpencil/pegunungan untuk meningkatkan mutu dan
kualitas sarana prasarana pendidikan, dalam bentuk eeiingtatan sarana prasarana pendidikan dan penunjang pendidikan yang dibutuhka-n oleh sekolah lain rehab/pembangunan sarana sanitasi, - pembatrgurran pagar sekolah, "tt9r." -Bersentuhan pavingisasi halaman sekolah, gapura, talud/ piengse"g"i v*glangsung dengan lembaga sekolah. BAB IV UEI(AJTISME PEIYETIPAX SASARAIY DAIY PEICGAIYGGARAIT PEI{ETA.PAI{ SASARAI|
l. Penerima program penyelenggaraan pendidikan bag sekolah , te-rpen_cifpegunungan^dalam -jenjang pendidikan SD, SMp Jampai pada
SMA/SMK Negeri dan Swasta di Kabupaien T\rlungagung 2. Bagl sekolah swasta harus memiliki ijin operasional; 3. Penetapan sekolah penerima bantuan ditetapkan dengan Keputusan Bupati PENGAIYGGARA"IT
l. Penganggaran dana Bantuan penyelenggaraan pendidikan untuk sekolah Terpencil/Pegunungan d aksanakan biidasarkan Dokumen pela-tu.rraan satuan Kerja perangkat Daerah (DpA-sKpD) untuk sekolah negeri Fgggg dan Dokumen pelaksanaan pejabat pengeiola (DPA-PPKD)
Anggaran
Keuangan Daerah
untuk sekolah swasta. 2. Penganggaran dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan mempertimbangkan- kemampuan i",r.rrg* daerah.
V MEKAIYISTE PEIYCAIRAJ{ DIII|A DAIT PEIIYAI,T'RAJ|IIYA BA"B
l. 2. 3.
4.
5.
Kepala satuan Pendidikan mengajukan usuran tertulis/proposal kepada Bupati dan dilampiri dengan ren:al3 alqqaran biaya, dan rencana/program kerja. Rencana kerja yang terah diverifikasi akan a1"aiu' o"oi pi""t""r, alokasi dana persekolah; Pencairan dana Peningkatan sarana prasarana sekolah terpencil/ pegunungan dianggarkan dua kali pencairan/terrnin, pencairan pertama aa.i anggaran masing-masing penerima, dan sLtehh peki4aan mencapai ""u."i.Tov" fisik 40% dengan dibuktikan berita acara yang dibuat oreh Konsultan e..r!"*a"a' Tim. Pengawas Bangunan, maka pencairan kedua sebesar "-OZ" da' a"p"t dilaksanakan: Bagr sekolah swasta -39 -*sg"tan peningkatan sarana prasarana sekolah terpencil/pegunungai dicairkan r00% dimufa, melarui Ivoti e.4arriian Hibah Daerah (NPHD), dan penerima program wajib mempe.t"rrjg,;";;*"Ut rr keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku; Dinas Pendidikan mengu_sulkan pencairan dana kepada BpKAD sesuai peraturan yang berlaku melampirkan Keputusan nupati renrang .dengan penetapan daftar sekorah terpencil / pegunungan penerima dana bantuan
f
(1,
6.
peningkatan sarana prasarana bagi sekolah terpencil/pegunungan dan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD); Untuk keperluan pencairan dana Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan, setiap Sekolah membuka rekening baru pada bank yang ditunjuk/disepakati' BA'B
VI
MEITAITISTE PELI\KSANAAI|
t. Sekolah penerima dana Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah'
membentuk Panitia Pembangunan Sekolah dengan susunan sebagai berikut : a. Penanggung jawab program kegiatan, secara ex officio dijabat oleh kepala sekolah; b. Ketua pelaksana berasal dari unsur guru; c. Pengelola keuangan, secara ex ollicio dijabat oleh bendahara sekolah; d. Anggota sebanyak 3 (tiga) orang, yang terdiri dari 2 (dua) orang unsur Komite Sekolah dan I (satu) orang dari guru.
2. Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana dimaksud angka
I bertugas
:
melakukan persiapan dan perencanaan teknis pelaksanaan pembangunan; melaksanakan pembangunan sarana prasarana pendidikan; mengadministrasikan dan mendokumentasikan segala kegiatan; menyusun laporan pertanggungiawaban penggunaan dana. Panitia Pembangunan Sekolah sebagaimana dimaksud angka 1 dalam rangka pengelolaan dana Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah wajib memperhatikan hal-hal berikut : a. Panitia Pembangunan Sekolah bertanggung jawab mutlak atas pelaksanaan penggelolaan dana dan pelaksanaan prograrn;
a. b. c. d. J.
b.
Mematuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku berkaitan dengan
pelaksanaan dan pengelolaan program bantuan; c. Menginformasikan pengelolaan dana Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah kepada masyarakat dan sekolah melalui papan pengumuman yang didalamnya memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan keuangan; d. Dalam hal terjadi pergantian Kepala Sekolah / Komite Sekolah pada saat pelaksanaan program sedang berjalan, maka pelaksanaan pekerjaan dan pengelolaan dana sebelumnya menjadi tanggung jawab Pejabat lama. Pejabat lama wajib menyerahkan dan mempertanggungjawabkan seluruh peke{aan yang sudah dilakukan yang dituangkan dalam berita acara serah terima pekerjaan. Pejabat baru wajib meneruskan seluruh program kegiatan sesuai ketentuan.
BAB
VII
PENGEI{DALIAI| DAI| PEI{GAWASA^IT
1. Pengendalian atas pelaksanaan program Bantuan Peningkatan
Sarana
Prasarana Sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Badan Pengawas Bangunan;
2.
Pengawasan terhadap pelaksanaan program Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah dilakukan oleh Konsultan Pengawasan dan Komite Sekolah.
i
(.
BAB VIII I"ARAITGAIT DAIS SAITKSI LARAITGAJT
Panitia Pembangunan Sekolah dilarang : l. menyimpan dana Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah di Bank dengan maksud untuk memperoleh keuntungan dari bunga yang dihasilkan; 2. Meminjamkan dana Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah kepada pihak lain; 3. memanihatkan dana Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah diluar ketentuan. SAITKSI
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan penerima bantuan terbukti secara sah melakukan kekeliruan, kesalahan secara sengaja dalam melaksanakan pengelolaan dana Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara, dapat dikenakan sanksi sesuar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB
IX
PELAPORAIT DAI{ PERTAI{GGIIilG\IAWABAII I
Sekolah penerima dana Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Pemerintah Kabupaten Tulungagung; 2. Laporan sebagaimana dimaksud angka I sekurang-kurangnya berisi : a. Pertanggungiawaban penggunaan dana Bantuan Peningkatan Sarana Prasarana Sekolah terdiri dari rincian penggunaan/pembelajaan dana untuk membiayai kebutuhan program Peningkatan Sarana Prasarana sekolah sesuai dengan rencana yang telah diajukan ke Dinas Pendidikan; b. La-mpiran bukti pendukung belanja/pembelian; c. Ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. BUPATI
tt,
,l\
