BT'PATI TULT'NGAGI'NG PROVIISI JAWA TIMI'R
PERATIIRAI{ BT'PATI TULI'IYGAGT'I{G
rcoMoR 47TA'dUN2OL4 TEI{TANG PEDOMAIT TATA CARA PEI{GADAAN BARANG/JASA DI DESA I(ABUPATEIY TT'LUITGAGUI{G
DEilGAI{ RAHMAT TT'IIAI| YAJTG MAIIA ESA BT'PATI TT'LUNGAGI'ITG,
^
Menimbang
bahwa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa agar sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga hasil Pengadaan Barang/Jasa dapat bermanfaat untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta untuk memberikan pelayanan masyarakat, maka
perlu menetapkan Pedoman Tata Cara
Pengadaan
Barang/Jasa di Desa dengan Peraturan Bupati; Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (kmbaran Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Negara
Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 3.
4.
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan kmbaran Negara Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4
6.
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (l,embaran Negara Tahun 2O14 Nomor 246, Tambahan kmbaran Negara Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undangundang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539);
n(
II
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tata cara Pelaporan Pertanggungiawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Kepala kmbaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (tembaran Daerah Kabupaten T\rlungagungTahun 2006 Nomor 05 Seri D); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (l.embaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 7 Seri D); 12. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 1O
10.
Tahun 2006 tentang l*tnbaga
Kemasyarakatan (lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 09 Seri D); 13. Peraturan Daerah Kabupaten T\rlungagung Nomor 12 Tahun 2006 tentang Perencanaan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2006 Nomor 10 Seri D); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 18 Tahun 2013 tentang Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten TulungagungTahun 2013 Nomor 1 Seri B); 15. Peraturan Bupati T\rlungagung Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertnggungiawaban Bendahara serta Penyampaiannya di Kabupaten Ttrlungagung (Berita Daerah Kabupaten T\rlungagung Tahun 2013 Nomor 3);
MEMUflISKAI{: Menetapkan: PERATT'RAN BT'PATI TT'LI'NGAGT'ITG TEITTAI5G PEDOUAN TATA CARA PEI{GADAA!5 BARAI|G/.'ASA DI DESA KABT'PATEI| TT'LUITGAGUITG. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Pemerintah
Daerah
adalah Pemerintah
KabuPaten
T\rlungagung.
A( L(
2.
3.
4.
5. 6.
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desaPemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa' Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh m-asyarakat sesuai dengan kebutuhan- dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat'
7. lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau disebut
LPM
yaitu ivadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah desa/kelurahan dalam kebutuhan -".ti*pr',ttg dan mewujudkan aspirasi dan
masyarakat di bidang pembangunan' selanjutnya 8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang desa tahunan diJ6ut APBDes adalah anggaran keuangan yang dan pengeluaran desa yang mengatur pendapatan dip.".g.ttt.lltt untuk penyelenggaraan kegiatan pemeiintahan, pembangunan dan kemasyarakatan' g. Pengadaan Barang/Jasa Desa yang selanjutnya disebut aenian Pengadaan. Barang/Jasa adalah kegiatan untuk meriperoleh- barang/jasa oleh Pemerintah Desa' baik dilak;kan dengan cia swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa. 10. Penyedia Barang/jasa adalah ba$an usaha atau perorangan yang menyediakan barang/jasa' 11. Swakelola adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa {iman1 pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan / atau diawasi sendiri oleh tim pengelola kegiatan' 12. Tim Asistensi Desa adalah tim yang ditetapkan oleh Bupati untuk meningkatkan kapasitas SDM dan melakukan pendampingan Pengadaan Barang/Jasa' yang selanjutnya disingkat TPK 13. Tim Pengelola Kegiatan -altetapkan
adalah
ti-
oleh Kepala Desa untuk
y"ttg
melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa'
Pasal 2
Tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang
pembiayaannya Bupati ini' Peraturan bersumber dari APBDesa diatur dalam
{'V
Pasal 3 Pengadaan Barang/Jasa pada prinsipnya dilakukan secara
swakelola dengan memaksimalkan
penggunaan
material/bahan dari wilayah desa setempat, dilaksanakan
secara gotong royong dengan melibatlan partisipasi masyarakat setempat, untuk memperluas kesempatan kerja,
dan pemberdayaan masyarakat setempat. Pasal 4
Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tidak dapat dilaksanakan secara swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan, dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa y€rng dianggap mampu.
Pasal 5
F
(1) Datam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini, Bupati membentuk Tim Asistensi Desa. (21 Tim Asistensi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Unit Layanan Pengadaan; dan b. Satuan Kerja Perangkat Daerah. (3) Tugas dan fungsi tim asistensi desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia; dan b. melakukan pendampingan Pengadaan Barang/Jasa. Pasal 6
(l)
Dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa, Kepala Desa membentuk TPK dengan Keputusan Kepala Desa. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan TPK dan tata cara. Pengadaan Barang/Jasa diatur dalam L,ampiran Perattrran Bupati ini. (3) Penyusunan dokumen Pengadaan Barang/Jasa dapat berpedoman pada Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa. Pasal 7
(1) pengadaan Barang/Jasa yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap sah. (2) Pengadaan Barang/Jasa yang sedang_ dilaksanakan pada r""i mulai berlalmnya Peraturan Bupati tetap dapat dilanjutkan dengan mengikuti Peraturan Perundangundangan, atau praktik yang berlaku di desa'
LK
Pasal 8
Peraturan Bupati 2015.
ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari
Agar setia-p orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung. Ditetapkan di T\rlungagung pad,a tanggal 3 Nopember 2Ol4
BUPAT\rnLUr{cAcuNG,
(,,;
di T\rlungagung 3 Nopember 2014 DAERAH
IT. INDRA FAUZI. MM Pembina Utama Madya NrP. 19590919 199003 1006
l
Kabupaten P"..h Tahun ?19.{r 2014 Nomor 4g
Tulungagung
f
I.,AMPIRAN
: PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG NoMoR , 47 TAHUN 2Ar4 TANGGAL
: J
NOPEMBER 2014
pErx)xAx TATA CAnA pEtcAIlAAr BAnAf,c/.tASA DI DESA KABT'PATET TI'LI'I|GAGT'I{G
BAB
I
PTilDAHI'LUAT I"ATAR BEIAI(AIIG
Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu diupayakan suatu langkah untuk menata sistem Administrasi dan pertanggungiawaban dalam menjalankan pemerintahan desa yang mampu mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat dengan prinsip efisien, efektif, trasparan, pemberdayaan masyarakat, gotong royong dan akuntabel. Tata kelola pengadaan barang/iasa yang dibiayai dengan ApBDesa belum mempunyai payung hukum yang jelas, dengan itu perlu adanya
A
tata cara pengadaan Barang/Jasa sebagai acuan bag Pemerintah Desa dalam melaksa'akan kegiatan pengadaan pedoman
barang/Jasa.
f,ATGUD DAIY TUi'UATT
1. talrud
2.
Diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan Pedoman bag pemerintah Desa dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di Desa yang dibiayai dengan dana ApBDesa. TqJuan
Tujuan diberlakukannya peraturan Bupati ini adatah agar pengadaan
barang/iasa di Desa dilakukan sesuai dengan tat,-. kelola yang baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/iasa di desa, efisien, efektif, fasparan, pemberdayaan
masyarakat, gotong_royong dan akuntabel.
c.
TATA TILAI PETCADAAII
1'
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut: a. Efislen berarti pengadaan Barang/Jasa hams diusahakan dengan mengunakan dana dan daya minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran datam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimal,
tl U
b. Efclttf
berarti Pengadaan Barang/Jasa hanrs sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta
c.
memberikan manfaat yang sebesar-besamya;
Tlenrparan berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh masyarakat dan Penyedia Barang/Jasa yang berminat;
d. Ecabcrdeyaeaferyantat
Pengadaan Barang/jasa harus dijadikan sebagai wahana pembelajaran bag masyarakat untuk dapat mengelola
e.
pembangunan desanya;
Gotolg-royong berarti penyediaan tenaga keda secara cuma-cuma oleh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa; dan
f. Aturtabcl berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungi awabkan.
2.
Semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggungjawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
D.
ORGAI|TSASI
1.
Tlm Pcagolole Kegiaten ITPKI
a, b.
Kepala Desa membentuk TPK dengan Keputusan Kepala Desa. TPK dibentuk dengan berpedoman pada ketentuan
1. Susunan organisasi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan
2.
3. 4.
5. c.
:
Anggota; Personil TPK be{umlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang; Personil TPK wajib berasal dari unsur Pemerintahan Desa dan LPM, personil tambahan dari unsur organisasi kemasyarakatan dan tokoh masyarakat; Jumlah TPK di setiap desa menyesuaikan dengan kegiatan; Masa bhakti TPK dalam satu tahun anggaran.
Tugas TPK secara umum adalah: 1. Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa; 2. Melaksanakan penerimaan dan pemeriksaan Pengadaan
Barang/Jasa.
d.
TPK dalam pelaksanaan yang melibatkan masyarakat wajib
memberdayakan dan
mendayagunakan
Lembaga
Kemasyarakatan yang sudah ada di desa.
(
2,
Tugas TPK rerualJabatan Ketua 1. Memberikan informasi kepada anggota tim tentang rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan. 2. Memimpin rapat dalam men5rusun Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK) dan membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 3. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan yang ada di desa dalam satu tahun anggaran. 4. Menginformasikan atau memasarlg pengumuman kepada/untuk masyarakat atau penyedia barang/jasa tentang rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa. 5. Menerima surat penawaran, mengevaluasi dan menetapkan calon penyedia barang/jasa. 6. Menandatangani segala bukti pengeluaran yang berkaitan dengan dana dan perjanjian pengadaan barang/jasa. 7. Mengendalikan semua kegiatan sesuai dengan DPA yang telah ditetapkan. 8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Desa.
a.
b.
Sekretaris 1. Menyiapkan bahan rapat perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian barang/jasa yang akan dibahas oleh ketua. 2. Menyiapkan Rencana Anggaran Biaya Kegiatan (RABK) dan membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). 3. Menyiapkan dan mengirim surat Permintaan penawaran kepada pihak ke tiga. 4. Mencatat dan menginformasikan kepada ketua, tentang penyedia barang/jasa yang akan digunakan dalam kegiatan pengadaan barang/jasa. 5. Mengajukan kebutuhan dana kepada Kepala Desa 6. Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
c.
Anggota
1. Membantu pelaksanaan kegiatan pada
tahap
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
2. 3. 4.
Memfasilitasi pengadaan barang/jasa yang tidak bisa dilaksanakan dengan swakelola, yakni dengan konstruksi Memberikan masukan kepada ketua tentang pengadaan barang/jasa di desa. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh ketua.
ntr \\/
BAB II PETGADAAII BARAM/JASA UELALUI sWAI{ELOLA
A. K l.
TEf,TI'AI{ T'UT'U Pelaksanaan Swakelola oleh TPK meliputi kegiatan persiapan,
pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungiawaban hasil peke{aan.
2.
Khusus untuk pekerjaan konstnrksi tidak sederhana, yaitu pekedaan konstmksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilaksanakan secara Swakelola.
:
B.
REI|CAIIA PELTTKSAIIAAII Rencana Pelaksanaan Swakelola meliputi 1. Jadwal pelaksanaan pekerjaan;
C. --
:
2.
Rencana pengguna€rn tenaga kerja, kebutuhan bahan, dan
3. 4. 5.
peralatan; Gambar rencana kerja ( untuk pekerjaan kontruksi Spesifikasi teknis (apabila diperlukanh dart Perkiraan biaya (Rencana Anggaran Biaya /RAB).
)
PEL/\IISAIYAAN
Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
l. 2. 3.
4.
Pelaksanaan Swakelola dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola;
Kebutuhan barang/jasa termasuk didalamnya bahan/material untuk mendulnrng kegatan swakelola yang tidak dapat disediakan dengan cara swadaya, dilakukan oleh Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu oleh TPK; Khusus untuk pekerjaan kontruksi: a. Ditunjuk satu orang penanggung jawab teknis pelaksanaan pekerjaan dari anggota TPK yang dianggap mampu atau mengetahui teknis kegiatan / pekerjaan; b. dapat dibantu oleh personil yang ditunjuk dari dinas teknis terkait. c. dapat dibantu oleh pekerja (tenaga tukang dan/atau mandor) Tata cara Pengadaan Barang/Jasa dalam rangla mendukung kegiatan Swakelola sebagaimana dimaksud pada angka 2, diatrx lebih lanjut dalam BAB III.
lfi/lfl u lvl \
BAJN
III
PEITGADAAI| BANAI|G/JASA UAI.ALI,I PEIYYEDIA BARAI|G/JA8A
XTTEIfTUAIT T'UUT
t.
Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia Barang/Jasa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jasa secara langsung di desa.
Contoh kebutuhan barang/jasa dalam rangka mendukung pelaksanaan Swakelola antara lain : - Pembelian material pada swakelola pembangunan jalan dan jembatan desa; - Sewa peralatan untuk swakelola pembangunan balai desa; - Penyediaan tukang batu dan tukang kayu untuk swakelola pembangunan Posyandu; - dan sebagainya. Contoh kebutuhan barang/jasa secara langsung di desa antara lain - Pembelian Komputer, Printer dan Kertas; - Langganan Internet; - Pembelian meja, kursi, dan Alat Kantor; - dan sebagainya. 2.
3.
Penyedia Barang/Jasa yang dianggap nrampu dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi persyaratan memiliki tempat/ lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 2, penyedia
Barang/Jasa
untuk pekerjaan kontruksi wajib
menyediakan tenaga ahli dan dalam pelaksanaan pekerjaan.
/atau
nrampu peralatan yang diperlukan
NEI|CAIIA PEIAIIEATAAX TPK menyusun rencana pelaksanaan pengadaan meliputi
l.
2. 3.
:
Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan data harga pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa tersebut. Dalam penyusunan RAII dapat memperhitungkan ongkos kirim atau ongkos pengambilan atas barang/jasa yang akan diadakan. Spesifrkasi teknis barang/jasa (apabila diperlukan) Contoh: - Kapasitas mesin (cc) dan transmisi (automatic atau manual) untuk kendaraan roda 2 (dua) n
V
-
4.
Kapasitas memori dan kecepatan prosesor (RAM) komputer. Bandwidth (kecepatan trasfer data) untuk langganan internet. Dimensi, jenis, dan kualitas material untuk pembangunan gelanggang olah raga. - Dan sebagainya. Khusus untuk pekerjaan kontruksi, disertai gambar rencana kerja (apabila diperlukan)
PELAIISAI|AAI|
l'
Pengadaan Barang/Jasa meliputi
a.
:
Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. IO.OOO.OOO,OO (sepuluh juta rupiah) : l) TPK membeli barang/jasa kepada I (satu) penyedia 2)
3)
4)
Barang/Jasa. Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka 1). dilakukan tanpa permintaan penawaran tertulis dari TpK dan tanpa penawaran tertulis dari Penyedia Barang/Jasa.
TPK melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah, tanpa. tertulis. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa nota, faktur pembelian, atau kuitansi untuk dan atas nama TPK.
Pengadaan Barang/Jasa dengan nilai diatas Rp. IO.OOO.0OO,OO (sepuluh juta rupiah) samapai dengan Rp. 5O.OOO.OOO,OO (lima
puluh juta rupiah)
1)
TPK membeli barang/jasa kepada Barang/Jasa.
2l
I
(satu) penyedia
Pembelian sebagaimana dimaksud pada angka l). dilakukan dengan tertulis secara bertahap : a. Permintaan penawaran kepada penyedia Barang/Jasa. b. Penawaran Harga dari Penyedia Barang/Jasa. c. Berita acara klarifikasi dan negoisasi harga. Surat Perjanjian e. Penyerahan hasil pekerjaan. d.
3) TPK melakukan 4)
negosiasi (tawar menawar) dengan
Penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah yang terruang dalam Berita acara klarifrkasi dan negioisasi harga. Penyedia barang/jasa memberikan bukti transaksi berupa Kwitansi untuk dan atas nama TpK
L(
Apabila spesifrkasi teknis sebagaimana dimaksud pada angka a) huruf c), maka TPK melaksanakan kembali 6)
proses pengadaan sebagaimana dimaksud pada angka 1). Negoisasi (tawar-menawar) sebagaimana dimaksud pada
aneka
7l
a) huruf a) dan angka 4) huruf b)
untuk
memperoleh harga yang lebih murah, dan dilakukan secara tertulis. Hasil negoisasi dituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan Penyedia barang/jasa yang berisi sekurang-kurangrrya : a) Tanggal dan tempat dibuatnya surat perjanjian
b) c) d) e) f) d h)
Parapihak; Ruanglingkuppekerjaan; Nil,ai pekedaan
;
;
Hak dan kewajiban para pihak ; Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Ketentuan keadaan kahar, dan Sanksi.
;
PERUBAHAIT RUATO LIXGKT'" PEITEN.'AAT
1.
2.
3.
4.
Apabila diperlukan, TPK dapat memerintahkan secara terhrlis kepada Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan perubahan ruang
lingkup pekerjaan yang melipud ; a. Menambah atau mengurangi volume pekerjaan ; b. Mengurangijenispekerjaan; c. Mengubah spesifikasi teknis; dan/atau d. Melaksanakan pekerjaan tambahan. Untuk perubahan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada angka I huruf c dan huruf d, penyedia Barang/Jasa menyampaikan penawaran tertulis kepada TpK. TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan penyedia Barang/Jasa untuk memperoleh harga yang lebih murah. Untuk niLai Pengadaan Barang/Jasa diatas Rp 2OO.OOO.OOO,O0 (dua ratus juta rupiah) dilakukan adendurn surat perjanjian yang memuat perubahan ruang lingkup dari total nilai peke{aan yang disepakati.
BAB IV PEI{GAWASAI|, PEUBAYARAIs' PET"APORAIT DA'I{ SERAH TERIMA PEI|GAWASATT
l. 2.
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diawasi oleh Bupati dan masyarakat setempat. Pengawasan oleh Bupati sebagaiman dimaksud pada angka I' dapat didelegasikan kepada Camat.
PTMBAYARAIT Pembayaran atas pelaksanaan Pengadaan Brang/Jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah; dan 2. Bukti sebagaimana dimaksud pada angka I harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa untuk keabsahan penggunaan bukti dimaksud. PELAPORAI{ DAI{ SERAII TERIMA IIASIL PEI{ER.'AAN 1. Kemajuan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilaporkan oleh TPK kepada Kepala Desa dalam suatu paket kegiatan. 2. Setelah pelaksanaan Pengadan Barang/Jasa selesai 10O7o (setelah akhir pekerjaan telah tercapai), TPK menyerahkan hasil Pengadaan Barang/Jasa kepada Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Peke{aan, dalam suatu paket kegiatan.
3.
Pengadaan Barang/Jasa setelah terpenuhi pada angka dalam inventaris barang desa
2
dicatat
