LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 11 TAHUN 2016 TANGGAL 9-5-2016 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT KECAMATAN ………………….. KANTOR DESA ……………….. Jalan..................... No............. Telp. (0262) ............... Kode Pos.............. BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN NOMOR : ........................................ Pada hari ini ………………….. tanggal ……………… Bulan ……………. Tahun ………………………. , berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : …… ……… Tahun ………, tentang Pembentukan Tim Pengelola Kegiatan Desa ……………. Kecamatan …………… Tahun Anggaran ………, dengan ini menyatakan telah menyerahkan barang/pekerjaan Kepada Kepala Desa melalui Tim Penerima Hasil Pekerjaan dan Tim Penerima Hasil Pekerjaan telah menerima dan memeriksa barang/pekerjaan sebagaimana dijelaskan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Nomor …………….. tanggal ……… berupa:
No
Nama Pekerjaan
Volume barang
Tanda
Keterangan
V
Baik dan Lengkap
I.
Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya oleh pihak yang berkepentingan. Rekanan, ………………….
1. N a m a Jabatan 2. N a m a Jabatan
…………..
3. N a m a Jabatan
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN : …………………… : Ketua 1 …………………………. : ……………… : Sekretaris : …………………….. : Anggota
2 …………………………. 3 ………………………….
MENGETAHUI TIM PENGELOLA KEGIATAN KETUA,
KEPALA DESA,
.....................................................
.......................................
BUPATI
G A R U T,
ttd RUDY GUNAWAN
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 11 TAHUN 2016 TANGGAL 9-5-2016 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA PEMERINTAH
KABUPATEN GARUT
KECAMATAN ………………….. KANTOR DESA ……………….. Jalan..................... No............. Telp. (0262) ............... Kode Pos.............. BERITA ACARA PEMERIKSAAN HASIL PEKERJAAN NOMOR : .......................................... Pada hari ini ………………. tanggal ………………….. bulan ………………… Tahun (...-....-....) yang bertanda tangan dibawah ini : 1. N a m a
: …………………
Jabatan
: K e t u a.
2. N a m a
: …………………
Jabatan
: Sekretaris.
3. N a m a
: …………………
Jabatan
: Anggota
.......................
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa ……………… Nomor: ………………. tanggal ………………. tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, telah memeriksa Barang / Pekerjaan yang telah diterima oleh Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan Nomor ................ Tanggal ............ dengan teliti sebagaimana daftar terlampir yang telah diserahkan oleh: …………………. Dengan kesimpulan bahwa Pengadaan Barang/Pekerjaan sebagai berikut : a. Baik b. Kurang / Tidak baik. Barang yang kondisi baik yang kami beri tanda V yang selanjutnya akan diserahkan oleh rekanan kepada Tim Pengelola Kegiatan sedangkan yang tidak baik telah kami beri tanda X. Demikian Berita Acara ini dibuat dalam mestinya. Rekanan, ………………….
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN 1. N a m a Jabatan 2. N a m a
…………..
3 (tiga) rangkap untuk dipergunakan sebagai mana
Jabatan 3. N a m a Jabatan
: …………………… : Ketua
1 ……………………….
: ……………… : Sekretaris
2 ……………………….
: …………………….. : Anggota
3 ………………………..
2 DAFTAR NAMA BARANG / PEKERJAAN YANG DIPERIKSA No
Nama Pekerjaan
Volume barang
Tanda
Keterangan
V
Baik dan Lengkap
I.
………………, ………………. Rekanan, ………………….
1. N a m a Jabatan 2. N a m a Jabatan
…………..
3. N a m a Jabatan
PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN : …………………… : Ketua 1 …………………………. : ……………… : Sekretaris : …………………….. : Anggota
2 …………………………. 3 ..………………………..
BUPATI
G A R U T,
ttd TTD RUDY GUNAWAN
LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 11 TAHUN 2016 TANGGAL 9-5-2016 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
FORMULIR ISIAN PENGADAAN BARANG/JASA Saya yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
: ………………….........
Nomor Identitas
: .............................
Pekerjaan
: …………………........
Alamat
: …………………........
Telepon/ Hp
: ............................
Bertindak untuk dan atas nama
: ............................
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani perjanjian; 2. saya bukan sebagai pegawai K/L/D/I 3. saya tidak sedang menjalani sanksi pidana; 4. saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini; 5. saya tidak masuk dalam daftar hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kegiatan usaha saya tidak sedang dihentikan; data-data saya adalah sebagai berikut:
A. Data Administrasi 1.
Nama
:
.........................................
2.
Pekerjaan
:
.........................................
3.
Alamat Rumah
:
.........................................
No. Telepon
:
.........................................
No. Fax
:
.........................................
Alamat Kantor
:
.........................................
No. Telepon
:
.........................................
No. Fax
:
.........................................
No. Identitas (KTP/SIM/Paspor)
:
.........................................
4.
5.
2 B. Surat Izin Usaha/melaksanakan kegiatan (apabila dipersyaratkan)
1.
No. Surat Izin Usaha
:
.........................................
2.
Masa Berlaku Izin Usaha
:
.........................................
3.
Instansi Pemberi Izin Usaha
:
.........................................
Demikian Formulir Isian Dokumen Pengadaan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab, jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi berupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ……………, ………………… Rekanan ……………………………… Materai 6000 ……………………
BUPATI
G A R U T,
ttd RUDY GUNAWAN
LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 11 TAHUN 2016 TANGGAL 9-5-2016 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini: Nama
:
………………………..
No. Identitas (KTP/SIM)
:
………………………..
Jabatan
:
………………………..
Bertindak untuk dan atas nama
:
………………………..
Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan Pengadaan ……………………….. dengan ini menyatakan bahwa saya:
……….
untuk
Paket
Pekerjaan
1.
Tidak Akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2.
Akan melaporkan kepada Inspektorat Kabupaten Garut dan/atau Intansi yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini;
3.
Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4.
Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana. ……………, ………………… ……………………………… Materai 6000 (Nama Penyedia) ………………………
B U P A T I G A R U T, ttd TTD RUDY GUNAWAN
LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 11 TAHUN 2016 TANGGAL 9-5-2016 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA ……………….. KECAMATAN………………… Alamat : ……………
Kode Desa : …………………..
BERITA ACARA HASIL NEGOSIASI PENAWARAN NOMOR : ................................................. Pada hari ini ............... tanggal ........................ bulan .......................... tahun .......................... (....-.....-.....), kami yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa .............. Tahun Anggaran ……………., telah dilakukan negosiasi harga untuk pekerjaan : …………………………… 1.
Nama Perusahaan/Rekanan Alamat Harga Penawaran
: : :
................................................ ................................................ ........................... (...................)
2.
Nama Perusahaan/Rekanan Alamat Harga Penawaran
: : :
................................................ ................................................ ........................... (...................)
Berdasarkan hasil negosiasi, disepakati harga terendah yang wajar maupun secara teknis dapat dipertanggungjawabkan dan dinyatakan sebagai pemenang adalah: Nama Rekanan Alamat Harga Hasil Negosiasi
: ……………………………. : ……………………………. : ……………………………. (..................................... rupiah)
Dengan harga negosiasi tersebut di atas, rekanan yang bersangkutan menyatakan sanggup dan bersedia melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Rencana Kerja dan Syarat-syarat dalam dokumen pengadaan. Berita Acara Negosiasi Harga Penawaran ini merupakan satu kesatuan dari bagian yang tak terpisahkan dari proses pengadaan ini dan akan dituangkan dalam Surat Perjanjian. Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 5 (lima ) untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. MASING MASING PIHAK : Menyetujui : ………………………………
Tim Pengelola Kegiatan Ketua,
…………………………….
…………………..
2 TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA ……………….. KECAMATAN………………… Alamat : ……………
Kode Desa : ……………… DAFTAR HADIR NEGOSIASI HARGA
Daftar Hadir
: ………………….
Tanggal
: ………………….
Jam
: ………………….
Acara
: Negosiasi Harga
Tempat
: Kantor Desa ………………….
No
Nama
Jabatan
Tanda Tangan
1.
…………………
Ketua TPK
.....................................
2.
………………….
………………….
……………………………..
3.
………………….
………………….
......................................
…………………. Tim Pengelola Kegiatan Ketua,
…………………….
BUPATI
G A R U T,
ttd TTD RUDY GUNAWAN
LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 11 TAHUN 2016 TANGGAL 9-5-2016 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA (KOP SURAT REKANAN) Alamat: Jln………………..
Telepon: ...............
Kode Pos …….
…………., …………………. Kepada Yth. Ketua Tim Pengelola Kegiatan Desa …….. Di _ Tempat Nomor : ……………………. Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Penawaran Pengadaan …………………. Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama Jabatan Alamat
: ……………………… : ……………………… : ………………………
Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu kiranya (Toko/UD/CV/PT) milik kami dapat dipercayakan untuk melaksanakan paket Pekerjaan ………………………..……………….. pada Pemerintah Desa …………….. Kecamatan …………………….. Kabupaten Garut. Dengan harga sebesar Terbilang Jangka waktu pelaksanaan
: Rp. ………………. : (………………….Rupiah ) : … (………….) hari kerja
Bersama Surat Penawaran ini Kami Lampirkan ; 1. Daftar Kuantitas dan harga (RAB); dan 2. Formulir Isian Kualifikasi Harga penawaran tersebut di atas sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta biaya lainnya yang wajib dilunasi oleh kami. Demikian di sampaikannya Surat Penawaran ini, maka kami menyatakan sanggup dan akan tunduk pada semua ketentuan yang berlaku. Hormat kami, …………………… (Nama Penyedia) ………………………..
B U P A T I G A R U T, ttd TTD RUDY GUNAWAN
LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 11 TAHUN 2016 TANGGAL 9-5-2016 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA …………………… Alamat : Jln…………………
Kode Desa………… ………., …………………
UNDANGAN PENGADAAN BARANG/JASA Nomor : ........................................... Lampiran
:-
Perihal : ............................................ Kepada Yth. ................................. Alamat : …………………………………… diTempat Dengan ini Saudara kami undang untuk mengikuti proses pengadaan barang/jasa untuk paket pekerjaan sebagai berikut: a. Paket pekerjaan b. Nilai total RAB c. Sumber pendanaan
: ………………………… : ………………………… : …………………………
Saudara diminta untuk memasukan penawaran administrasi, teknis dan harga, secara langsung sesuai dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut: No
Kegiatan
Hari/Tanggal
Waktu
A
Pemasukan Dokumen Penawaran dan Negosiasi Harga
……………………
………………
B
Penandatanganan SPK
……………………
………………
Apabila Saudara membutuhkan keterangan dan penjelasan lebih lanjut, dapat menghubungi kami sesuai alamat tersebut di atas sampai dengan batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran. (Rencana Anggaran Biaya dan daftar barang yang kami perlukan terlampir) Demikian disampaikan untuk diketahui. K E T U A, …………………
2 TIM PENGELOLA KEGIATAN DESA …………………… Alamat : Jln…………………
Kode Desa……………… RENCANA ANGGARAN BIAYA
Kegiatan
: …………………….……………
Pekerjaan
: ………………………………….
Tahun Anggaran
: ………………………………….
No
Jenis Barang/Bahan
Volume / Satuan
Harga Satuan
Jumlah Harga
( Rp)
( Rp )
1 2 3
PPN 10 %
…………………...
Jumlah
…………………...
Dibulatkan
…………………... K E T U A,
…………………
BUPATI
G A R U T,
ttd TTD RUDY GUNAWAN
LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 11 TAHUN 2016 TANGGAL 9-5-2016 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
PEMERINTAH
KABUPATEN GARUT
KECAMATAN …………………. KANTOR DESA …………. Alamat : Jalan ………………………
Kode Desa ……..
PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR
: ...../.... /..../.........
Pada hari ini ………….. tanggal …………… Kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.
bulan ……….. tahun ............... (....-....-....)
Nama
:
.........................................
Jabatan
:
Ketua TPK Desa ...............
Alamat
:
.........................................
Berdasarkan Keputusan Kepala Desa ........ Nomor ........ Tahun ........... tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan Desa .............. Kecamatan ............, Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU. 2.
Nama:
:
.........................................
Jabatan
:
.........................................
Alamat
:
.........................................
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK, dengan ini sepakat untuk mengikatkan diri kedalam Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: TUGAS PEKERJAAN Pasal 1 PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pekerjaan dari PIHAK KESATU dan menyatakan bersedia, setuju dan sanggup untuk melaksanakan pekerjaan: 1. Jenis pekerjaan
: …………………….
2. Lokasi pekerjaan
: ……………………. Nilai Pekerjaan Pasal 2
Nilai pekerjaan yang disepakati oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebesar: No.
Jenis Pekerjaan Yang Dikerjakan
Banyaknya
Harga Satuan (Rp.)
Jumlah
Jumlah (Rp.)
Rp
2 Jangka Waktu Pelaksanaan Pasal 3 Jangka Waktu Pelaksanaan untuk pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini adalah selama .................. (………………….) hari kalender sejak tanggal …………………. dan seluruh pekerjaan sudah harus diselesaikan dan diserahkan oleh PIHAK KEDUA dan diterima oleh PIHAK KESATU paling lambat tanggal ……………………... Serah Terima Pekerjaan Pasal 4 (1)
Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus), PIHAK KEDUA mengajukan penyerahan Barang/pekerjaan secara tertulis kepada PIHAK KESATU.
(2)
Penyerahan barang/pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditindaklanjuti dengan pembuatan Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan.
(3)
PIHAK KESATU akan memerintahkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan untuk menerima dan memeriksa hasil pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA.
(4)
Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh penyedia barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterimanya pekerjaan dari PIHAK KEDUA, selanjutnya dibuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.
(5)
Apabila hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan terhadap pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA terdapat kekeliruan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang diatur didalam Perjanjian, maka PIHAK KEDUA bersedia untuk memperbaiki sesuai dalam perencanaan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama ini.
(6)
Setelah hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan terhadap pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA selesai 100% (seratus perseratus) dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini maka PIHAK KESATU akan dilakukan penyerahan barang/hasil pekerjaan kepada Kepala Desa selaku PKPKDes dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan. Cara Pembayaran Pasal 5
(1)
Pembayaran pekerjaan dilakukan oleh PIHAK KESATU apabila PIHAK KEDUA telah menyelesaikan seluruh pekerjaannya yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
(2)
Pembayaran dilakukan melalui DPA Desa ……………. untuk Belanja Modal Pengadaan …………………. kode rekening belanja …………………… secara cash/kontan sejumlah nilai dalam kontrak sebesar Rp…………………. (…………………………) dikurangi pajak sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Hak dan Kewajiban Pasal 6
(1)
Hak PIHAK KESATU adalah sebagai berikut: a.
mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;
b.
meminta laporan periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA;
c.
menangguhkan pembayaran (apabila terdapat kelalaian atau hal-hal yang tidak sesuai dengan Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA);
d.
mengenakan denda keterlambatan (apabila ada); dan
e.
memberikan instruksi sesuai jadwal yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasama.
(2)
Kewajiban PIHAK KESATU adalah melakukan pembayaran atas prestasi kerja yang dilakukan PIHAK KEDUA sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini.
(3)
Hak PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut: a.
menerima pembayaran atas prestasi kerja sesuai dengan nilai yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini; dan
b.
menerima pembayaran ganti rugi/kompensasi (apabila ada).
3 (4)
Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut: a.
melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
b.
melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK KESATU/Tim Pengelola Kegiatan; dan
c.
menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini. Denda dan Sanksi Pasal 7
(1)
PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan oleh PIHAK KESATU apabila penyerahan pekerjaan tidak dapat dilakukan tepat pada waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Perjanjian Kerjasama atau bagian kontrak lainnya untuk setiap hari keterlambatan.
(2)
Apabila PIHAK KEDUA tersebut telah dikenakan denda keterlambatan maksimal sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai total Perjanjian Kerjasama ini, maka Perjanjian Kerjasama ini diputus secara sepihak oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi apapun karena keputusan ini.
(3)
PIHAK KEDUA dikenakan sanksi oleh PIHAK PERTAMA berupa pemutusan Perjanjian Kerjasama apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
(4)
a.
cidera janji dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;
dan
tanggung
jawabnya
b.
denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kelalaian PIHAK KEDUA sudah melampaui besarnya denda keterlambatan maksimal; dan
c.
nyata-nyata telah mengalihkan tanggung jawab seluruh/sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak ketiga dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakan kepada pihak ketiga yang spesialis/profesional dengan seizin dari PIHAK KESATU.
penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KESATU memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a.
PIHAK KESATU terlebih dahulu akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu antara setiap Surat Peringatan adalah 7 (tujuh) hari kalender untuk segera memenuhi seluruh kewajibannya;
b.
apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dari tanggal diterimanya Surat peringatan terakhir ternyata PIHAK KEDUA masih tidak melaksanakan kewajibannya, maka PIHAK KESATU dapat membatalkan Perjanjian Kerjasama ini secara sepihak, namun tidak mengilangkan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, dalam hal demikian PARA PIHAK secara tegas untuk mengenyampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
(5)
Pemutusan Perjanjian Kerjasama tidak dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK (Force majeure) untuk melaksanakan kewajiban yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama in, sedangkan apabila keadaan/kejadian tersebut menyebabkan pekerjaan tidak dapat diserahkan tepat waktu yang ditetapkan dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK akan memperhitungkan kembali waktu penyerahannya.
(6)
Apabila dalam perencanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA tidak cermat yang mengakibatkan kerugian PIHAK KESATU, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa keharusan untuk menyusun kembali perencanaan pekerjaan dengan beban biaya sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan/atau dikenakan tuntutan ganti rugi oleh PIHAK KESATU serta dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam ayat (4) pasal ini. Pekerjaan Tambah dan Pekerjaan Kurang Pasal 8
(1)
Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama ini terjadi perubahan dan/atau penambahan yang dipandang perlu dan mengakibatkan perubahan harga/nilai, maka dibuat Perjanjian Kerjasama Tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang mengikat dan tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian Kerjasama ini, dan apabila perubahan tersebut mengakibatkan perubahan volume dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan harus dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
4 (2)
Penyimpangan dan/atau perubahan yang merupakan pekerjaan tambah atau pekerjaan kurang hanya dapat dilaksanakan sesudah mendapat perintah/izin tertulis dari PIHAK KESATU dengan menyebutkan jenis dan perincian jelas.
(3)
Dasar untuk perhitungan pekerjaan tambah dan pekerjaan kurang dipergunakan harga satuan dari harga hasil negosiasi yang telah dilakukan PARA PIHAK dalam Berita Acara Hasil Negosiasi. Keadaan Kahar (Force Majeur) Pasal 9
(1)
Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu pihak atau PARA PIHAK tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya force majeure (keadaan memaksa).
(2)
Yang termasuk sebagai force majeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh Pihak yang mengalaminya, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada: a.
bencana alam termasuk namun tidak terbatas pada banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin topan dan gempa bumi;
b.
terjangkitnya suatu wabah penyakit menular;
c.
pemberontakan, huru-hara, kerusuhan, perang;
d.
kebakaran;
e.
sabotase;
f.
embargo dan pemogokan umum;
g.
gangguan teknis pada satelit karena suatu sebab dan/atau peristiwa di ruang angkasa termasuk namun tidak terbatas pada sun-outage, gerhana matahari, gangguan astronomi dan meteorit;
h.
kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.
(3)
Dalam hal terjadinya keadaan kahar (Force Majeure) PIHAK KEDUA wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar (Force Majeure) disertai keterangan dari pihak yang berwenang/ berwajib.
(4)
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas PIHAK KEDUA tidak memberitahukan kejadian Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut kepada PIHAK KESATU, maka keterlambatan penyerahan pekerjaan dianggap bukan sebagai akibat Keadaan Kahar (Force Majeure).
(5)
Dalam pemberitahuan mengenai kejadian Keadaan Kahar (Force Majeure) sebagaimana dimaksud pada angka ayat (3) di atas harus disertai dengan keterangan dari yang berwenang mengenai peristiwa tersebut dan Keadaan Kahar (Force Majeure) dapat sekaligus mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan kepada PIHAK KESATU.
(6)
PIHAK KESATU dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan akan memberikan jawaban mengenai permohonan dimaksud kepada PIHAK KEDUA.
(7)
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka ayat (6) di atas PIHAK KESATU tidak memberikan jawaban terhadap permohonan perpanjangan waktu penyerahan pekerjaan dari PIHAK KEDUA, maka PIHAK KESATU dianggap telah memberikan persetujuan terhadap permohonan dimaksud. Penghentian dan Pemutusan Perjanjian Pasal 10
(1)
Penghentian Perjanjian Kerjasama dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai.
(2)
Penghentian Perjanjian Kerjasama dilakukan karena terjadinya keadaan kahar (force majeure), dan dalam hal ini PIHAK KESATU wajib membayar pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.
(3)
Pemutusan Perjanjian Kerjasama dilakukan apabila PIHAK KEDUA cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya (wanprestasi) dan kepada PIHAK KEDUA dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
5 (4)
Pemutusan Perjanjian Kerjasama dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses penunjukan langsung maupun pelaksanaan pekerjaan. Penyelesaian Perselisihan Pasal 11
(1)
Jika terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
(2)
Jika dalam musyawarah tersebut tidak ditemukan kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk penyelesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan.
(3)
Segala akibat yang terjadi dari pelaksanaan Perjanjian ini, kedua belah pihak telah memilih tempat kedudukan (domisili) yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut. Addendum Pasal 12
(1)
Selama masa berlakunya Perjanjian kerjasama ini, Perjanjian ini tidak dapat diubah oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
(2)
Apabila masih terdapat hal-hal yang diperlukan sebagai pelaksanaan Perjanjian ini tetapi belum diatur dalam Pasal-Pasal Perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menuangkannya ke dalam suatu addendum terhadap Perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Ketentuan Lain-lain Pasal 13
(1)
Biaya administrasi dan materai sebagai akibat keluarnya Perjanjian Kerjasama ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
(2)
Perjanjian Kerjasama ini dibuat 4 (empat) rangkap terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai dan ditandatangani oleh masing masing pihak, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama. Selebihnya diberikan kepada pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan ini. Penutup Pasal 14
Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal yang telah ditetapkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA
PIHAK KESATU,
(TOKO/UD/CV.................,)
K E T U A,
.........................................
...............................................
BUPATI
G A R U T,
ttd RUDY GUNAWAN
LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 11 TAHUN 2016 TANGGAL 9-5-2016 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT KECAMATAN ………………….. KANTOR DESA ……………….. Jalan..................... No............. Telp. (0262) ............... Kode Pos.............. BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG/PEKERJAAN NOMOR : ........................................ Pada hari ini ………………….. tanggal ……………… Bulan ……………. Tahun ………………………. , kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1.
Nama Jabatan Alamat Dalam hal
: : : ini
………………………………………….. ………………………………………….. ………………………………………….. bertindak untuk dan atas nama …………………
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU (yang menyerahkan). 2.
Nama Jabatan Alamat
: : :
………………………………………….. Ketua Tim Pengelola Kegiatan …………………………………………..
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (yang menerima). Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK KESATU telah menyerahkan barang/pekerjaan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima barang/pekerjaan dari PIHAK KESATU berupa : No
Nama Pekerjaan
Banyaknya
Selanjutya barang/pekerjaan sebagaimana dimaksud diatas akan dilakukan pemeriksaan oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan. Demikian Berita Acara Serah Terima Barang/Pekerjaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya oleh pihak yang berkepentingan. ………………………………. PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA TIM PENGELOLA KEGIATAN ……………………………… KETUA, ………………………….
………………………….
BUPATI
G A R U T,
ttd RUDY GUNAWAN
