BUPATI
JEPARA
PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 34 TAHUN 2009 TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN JEPARA
BUPATI JEPARA, Menimbang
:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka diperlukan standar pelayanan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Jepara.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2005 tentang Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Procedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 8. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/KEP/M.PAN/20003 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah; 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indek Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/7/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 6); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 7); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 8); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 11).
MEMUTUSKAN: Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN JEPARA
Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jepara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Jepara. 5. Unit Organisasi adalah satuan organisasi yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada dan/atau di bawah koordinasi Bupati, meliputi Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Badan Usaha Milik Daerah. 6. Aparat penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut aparat adalah pejabat dan pegawai yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik. 7. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur. 7. Pelayanan Publik adalah Semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh Lembaga Perangkat Daerah dan Badan Usaha Daerah.
Pasal 2 (1) Maksud disusunnya Standar Pelayanan adalah guna terwujudnya penyelenggaraan pelayanan di Kabupaten Jepara secara prima sesuai dengan peraturan perundangundangan. (2) Tujuan disusunnya Standar Pelayanan untuk memberikan jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan kepada penerima pelayanan (masyarakat).
Pasal 3 Standart Pelayanan Publik sekurang-kurangnya meliputi : 1.
Prosedur pelayanan : Prosedur pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan.
2.
Waktu penyelesaian : Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
3.
Biaya pelayanan : Biaya/tarif pelayanan termasuk rinciannya yang ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan.
4.
Produk pelayanan : Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5.
Sarana dan prasarana : Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik.
6.
Kompetensi petugas pemberi pelayanan : Kompetensi petugas pemberi pelayanan harus ditetapkan dengan tepat berdasarkan pengetahuan, keahlian, ketrampilan, sikap dan perilaku yang dibutuhkan.
Pasal 4 (1) Jenis Pelayanan Umum terdiri dari : 1. Pelayanan Perijinan 2. Pelayanan Non Perijinan (2) Pelayanan Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari : 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Izin Lokasi. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian. Izin Pemanfaatan Kekayaan Daerah, meliputi : a. Penggunaan Tanah Pemda. b. Penggunaan Trotoar. c. Penggunaan Berm Jalan. d. Penggunaan Jalan. e. Tanah Lambiran. f. Pemakaian Gedung Pertemuan. g. Pemakaian Stadion. Izin Gangguan (HO). Izin Usaha Industri (IUI). Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Tanda Daftar Perusahaan (TDP). Izin Pemasangan Reklame. Izin Usaha Pariwisata. Izin Usaha Angkutan. Ijin operasional Usaha Pemberantasan Hama (Vektor Penyakit) / Past Control. Ijin Penggunaan Pesawat Tenaga dan Produksi. Ijin Pemakaman. Perijinan Tanah Irigasi. Perijinan Usaha Pertambangan (IUP dan IPR). Izin Mendirikan Toko Obat. Izin Industri Obat Tradisional (IOT) dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT). Izin Apotik. Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK). Izin Sub Penyalur Alat Kesehatan (Sub Pak)Dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (Cabang PAK). Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF). Izin Laboratorium. Izin Optikal. Izin Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar. Izin Balai Pengobatan.
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42.
Izin Battra. Izin Tenaga Bidan. Izin Rumah Sakit. Penerbitan SIK-AA. Penerbitan SIP Dokter Umum / Dr. Gigi. Penerbitan SIP Dokter Spesialis / Dr. Gigi Spesialis. SIK Refraksionis Optisien. Surat Izin Praktik Fisioterapis. Pendaftaran Battra. SIP Bidan. Izin Praktik Perawat. Izin Kerja Perawat Gigi. Izin Kerja Apoteker. Ijin Usaha IPPHK. Perijinan PMA/PMDN. Ijin Rekomendasi Penelitian / Survey.
(3) Pelayanan Non Perijinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari : 1. Sedot/Kuras WC. 2. Pengambilan Sampah. 3. Jasa Pariwisata. 4. Wajib Lapor Ketenagakerjaan. 5. Kartu AK 1. 6. Bursa Kerja Online (BKO). 7. Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum. 8. Rekomendasi ijin penggunaan Pestisida terbatas. 9. Sertifikasi Laik Hygiene Sanitasi Jasa Boga/Katering. 10. Sertifikasi laik Hygiene Sanitasi Rumah makan/ Restoran. 11. Surat Keterangan Laik Sehat Hotel. 12. Surat Keterangan Laik Sehat Kolam Renang dan Pemandian Umum. 13. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. 14. Laboratorium. 15. PPPK. 16. Konsultasi Program Jamkes bagi Masyarakat Miskin. 17. Pengujian Kendaraan Bermotor. 18. Rekomendasi Ijin Trayek dan Rekomendasi Ijin Usaha. 19. - Jasa tambat. - Jasa labuh. - Jasa masuk. - Pas penumpang. - Pas kendaraan. - Pas kecil kapal. 20. Parkir tepi jalan. 21. Tempat khusus parkir. 22. Pelayanan untuk penumpang, kendaraan penumpang umum dan bus umum. 23. Restribusi Pengganti Biaya Cetak KTP/KK. 24. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS). 25. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Penduduk antar Kabupaten/Provinsi. 26. Akta Kelahiran. 27. Akta Perkawinan. 28. Akta Kematian. 29. Akta Perceraian.
30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.
Akta Pengakuan / Pengesahan Anak. Akta Pengangkatan Anak (Adopsi). Perubahan Data Akta Catatan Sipil. Pembuatan SKSKB (Surat Keterangan Sah Kayu Bulat). Pelayanan KB. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Penyediaan data dan informasi perencanaan pembangunan di Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah (Prasbangwil). Legalisasi : a. SKCK. b. Jamkesmas. c. Boro kerja. d. Beasiswa. Melegalisasi proposal. Proposal pendidikan agama, pemuda dan oleh raga. NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk). Bantuan kesejahteraan bagi Guru Madin / TPQ. Ijin gangguan (HO). Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Ijin Keramaian. KTP / KK. Pindah Penduduk. PPAT. BP Umum. BP Gigi. KIA. Imunisasi. Laborat. Rontgen. UGD. Kir Kesehatan. Visum. Rawat inap.
Pasal 5 Standar Pelayanan Publik di Kabupaten Jepara secara lengkap dan rinci tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
Pasal 6 Organisasi penyelenggara Pelayanan Publik mepunyai fungsi paling kurang meliputi : a. pelaksanaan pelayanan barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi; b. pengelolaan pengaduan masyarakat; c. pengelolaan informasi; dan d. pengawasan internal.
Pasal 7 Penyelenggara wajib menerapkan prinsip penyelenggaraan pelayanan publik sebagai berikut : a.
Kesederhanaan yaitu prosedur pelayanan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan;
b.
Kejelasan terhadap : 1. persyaratan teknis dan administratif pelayanan; 2. pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan pelayanan dan penyelesaian permasalahan keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelayanan; 3. rincian biaya pelayanan dan tata cara pembayaran; dan 4. proses pelayanan.
c.
Kepastian dan tepat waktu yaitu pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan;
d.
Akurasi yaitu produk pelayanan diterima dengan benar, tepat dan sah;
e.
Bertanggungjawab yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik;
f.
Kelengkapan sarana dan prasarana yaitu tersedianya sarana dan prasarana, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika);
g.
Kemudahan akses yaitu tempat dan lokasi serta saran pelayanan yang memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika;
h.
Kecermatan yaitu hati-hati, teliti dan telaten;
i.
Kejujuran, kedisiplinan, kesopanan dan keramahan yaitu pemberi pelayanan bersikap jujur, disiplin, sopan dan santun, ramah serta memberikan pelayanan dengan ikhlas; dan
j.
Keamanan dan kenyamanan yaitu proses dan produk pelayanan publik dapat memberikan rasa aman, nyaman dan kepastian hukum.
Pasal 8 (1) Sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan publik dilarang dipergunakan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukannya. (2) Pengalihan dan/atau pengubahan fungsi peruntukan setiap sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan ketentuan / peraturan perundang-undangan.
Pasal 9 Penyelenggara pelayanan publik yang bermaksud mengubah atau memperbaiki sarana dan prasarana atau fasilitas pelayanan publik, wajib memberikan pengumuman dan/atau memasang tanda-tanda yang jelas di tempat yang mudah diketahui.
Pasal 10 Penyelenggara pelayanan publik wajib mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang diperuntukan bagi penyandang cacat, lanjut usia, wanita hamil dan balita.
Pasal 11 Aparat penyelenggara pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut : a.
adil dan tidak diskriminatif;
b.
peduli, teliti dan cermat;
c.
hormat, ramah dan tidak melecehkan;
d.
bersikap tegas dan handal serta tidak memberikan keputusan yang berlarut-larut;
e.
bersikap independen;
f.
memberikan proses yang tidak berbelit-belit;
g.
patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
h.
menjunjung tinggi nilai-nilai dan integritas serta reputasi penyelenggara demi menjaga kehormatan institusi penyelenggara di setiap waktu dan tempat;
i.
tidak membocorkan informasi dan/atau dokumen yang menurut ketentuan/peraturan perundang-undangan wajib dirahasiakan;
j.
terbuka dan kepentingan;
k.
tidak menyalahgunakan sarana dan/atau prasarana pelayanan;
l.
tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi;
m.
tidak menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki;
n.
sesuai dengan kepantasan umum; dan
o.
profesional dan tidak penyimpang dari prosedur.
mengambil
langkah
yang
tepat
untuk
menghindari
benturan
Pasal 12 (1) Pengawasan penyelenggaraan pelayanan dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal. (2) Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui : a. Pengawasan melekat, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pengawasan eksternal dilakukan melalui : a. Pengawasan oleh Lembaga ombudsman dan atau dengan sebutan lain yang memiliki tugas dan kewenangan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang belaku. b. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat berupa laporan atau pengaduan tentang penyimpangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Pasal 13 Laporan dan / atau pengaduan yang dilakukan oleh Lembaga ombudsman atau apapun namanya dan / atau masyarakat sebagaimana Pasal 5 ayat (3) dapat melalui kotak pengaduan / saran, SMS ataupun secara langsung kepada pimpinan Unit Pelayanan (Unit Organisasi).
Pasal 14 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini secara teknis diatur lebih lanjut oleh Pimpinan Unit Pelayanan.
Pasal 15 Pertaruan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.
Ditetapkan di Jepara pada tanggal
BUPATI JEPARA,
HENDRO MARTOJO
