PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN ALOKASI AIR BAB I PENDAHULUAN

DRAFT FINAL SEKRETARIAT TKPSDA 2003

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN ALOKASI AIR BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dengan semakin berkembangnya seluruh aspek kehidupan sebagai dampak meningkatnya laju pertumbuhan penduduk dan pembangunan, maka meningkat pula kebutuhan dan tuntutan pelayanan air. Adanya perbedaan kepentingan antara hulu dan hilir, antardaerah, antarpengguna dapat menimbulkan konflik penggunaan air, disisi lain adanya kecenderungan ketersediaan air semakin terbatas. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu sistem pengelolaan alokasi air. Pengelolaan alokasi air meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengendaliaan serta pelaporan alokasi air. Penyelenggaraan alokasi air dilaksanakan oleh institusi pengelola wilayah sungai berdasarkan keputusan PTPA/DDSDA. Institusi pengelola wilayah sungai tersebut meliputi Dinas Pengairan, Balai Pengelola Sumberdaya Air dan Badan Usaha Pengelola Sumberdaya Air. Untuk mendukung kelancaran tugasnya, maka disusun suatu pedoman alokasi air. Dengan dilaksanakannya sistem pengelolaan alokasi air diharapkan pembagian penjatahan air bagi berbagai kepentingan akan lebih adil, transparan dan akuntabel.

B. Maksud dan Tujuan Maksud pedoman ini adalah sebagai acuan kerja bagi institusi pengelola wilayah sungai dalam menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, pengendaliaan alokasi air. untuk berbagai keperluan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keseimbangan dan pelestarian. Tujuan pedoman ini adalah untuk memberikan panduan dalam pembuatan alokasi air untuk mendapatkan perhitungan dan pemenuhan kebutuhan air untuk berbagai kepentingan secara adil, transparran dan akuntabel sesuai dengan persyaratan/ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman ini terdiri dari pokok bahasan yang meliputi pendahuluan, pengertian, manajemen, kelembagaan, koordinasi dan sistem pelaporan.

- 1-


BAB II PENGERTIAN Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan: 1.

Alokasi air adalah penjatahan air permukaan untuk berbagai keper luan pada suatu Wilayah Sungai dalam memenuhi kebutuhan air bagi para pengguna air dari waktu ke waktu dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas air, berdasarkan asas pemanfaatan umum dan pelestarian sumber air.

2.

Daerah Layanan (service area) adalah daerah atau objek yang mendapat pelayanan air dari Institusi pengelola wilayah sungai.

3.

Pengelola wilayah sungai adalah Institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumberdaya air di tingkat wilayah sungai yang meliputi Dinas, Bala i, Badan Usaha Pengelola Sumberdaya Air

4. Data Masukan (Input Data ) adalah data yang diperlukan untuk mendukung perhitungan alokasi air pada periode interval waktu tertentu. 5.

Data Keluaran (Output Data) adalah data hasil proses perhitungan alokasi air yang menyebutkan tempat, waktu, jumlah air untuk masing-masing pengguna sesuai prioritas serta ketersediaan air.

6. Geographical Information System (GIS) adalah sistem penyajian informasi yang dikaitkan dengan sistim koordinat bumi yaitu Lintang dan Bujur. 7. Model Alokasi Air adalah perangkat lunak yang dipergunakan untuk menghitung pengalokasian air. 8. Prioritas Penggunaan Air adalah kebijakan yang mengatur urutan alokasi air berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 9. Tata Guna Lahan Suatu Wilayah Sungai adalah identifikasi peruntukan lahan dan pengaturan pemanfaatan lahan yang digunakan untuk berbagai peruntukan berdasarkan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR). 10. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan air permukaan dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km2 (RUU SDA versi 24 September 2002) 11. Wadah koordinasi adalah wadah koordinasi sebagaimana ditetapkan dalam UndangUndang Sumberdaya A ir

- 2-


BAB III PENGELOLAAN ALOKASI AIR

A. Teknis Pengelolaan Teknis Pengelolaan alokasi air adalah rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian. Rangkaian kegiatan tersebut membentuk suatu siklus seperti terlihat pada bagan alir di bawah ini : Rencana

Pengendalian

Pengawasan

Pelaksanaan

Pemantauan dan Evaluasi

1.

Perencanaan Perencanaan alokasi air didasarkan pada ketersediaan air dan permintaan alokasi air pada musim kemarau dan musim penghujan, yang dilaksanakan mengikuti urutan sebagai berikut (bagan alir pada Lampiran 1) : a.

Pengumpulan Data Data yang dikumpulkan meliputi: 1) Data Statis, yang mencakup • Kapasitas tampungan aktual waduk • Kapasitas pengaliran aktual sungai/saluran • Lokasi prasarana pengairan pengatur air • Lokasi titik pengambilan air • Diagram sistem sungai • Daerah tangkapan hujan 2) Data dinamis • Data hujan • Data ramalan cuaca • Data aliran • Data kebutuhan air untuk berbagai keperluan termasuk untuk pemeliharaan lingkungan pada kurun waktu tertentu

- 3-


b.

Analisis Data Merupakan kegiatan yang meliputi : • Validasi data dengan melakukan pengecekan kembali akurasi, legalitas dan kelengkapan data . • Pemilahan jenis, waktu dan jumlah pemakaian air serta mengelompokannya kedalam setiap daerah layanan. • Penghitungan kebutuhan air pada setiap tempat pengambilan dalam daerah layanan pada kurun waktu tertentu. • Penghitungan kemampuan ketersediaan air pada tempat-tempat pengambilan dalam daerah layanan pada kurun waktu tertentu. • Penghitungan keseimbangan air disetiap titik pengambilan dengan mempertimbangkan urutan prioritas penggunaan air untuk berbagai macam skenario yang didasarkan atas alternatif ramalan cuaca dan derajat pemenuhan kebutuhan. Penghitungan keseimbangan air dapat dilakukan dengan bantuan perangkat lunak yang tersedia antara lain Water Resources Management Model (WRMM), River Basin Allocation Model (RBAM).

c.

Pola Alokasi Air P erhitungan keseimbangan air menghasilkan konsep pola alokasi air dengan berbagai macam skenario yang meliputi informasi antara lain debit pelayanan disetiap titik pengambilan dan debit (inflow dan outflow) serta tinggi muka air di setiap prasarana pengairan pada setiap periode waktu tertentu.

d.

2.

Penetapan pola alokasi air P ola alokasi air dibahas terlebih dahulu dalam Wadah koordinasi di tingkat wilayah sungai dan di tingkat Propinsi untuk ditetapkan dan disahkan oleh peja bat yang berwenang. Pola alokasi air yang telah disahkan tersebut disampaikan kepada pihak yang terkait untuk dipergunakan sebagai acuan pelaksanaan di lapangan.

Pelaksanaan Alokasi Air Pelaksanaan alokasi air dilakukan oleh pengelola sumberdaya air berdasarkan pola alokasi air yang sudah ditetapkan. Untuk melaksanakan alokasi air, perlu ditunjang dengan Prosedur Operasi Standar (Standard Operation Procedure,SOP) dan penyiapan sumberdaya . a.

Prosedur Operasi Standar (POS) Prosedur Operasi Standar merupakan manual bagi pengelola sumberdaya air untuk melaksanakan alokasi air yang memuat prosedur rinci yang harus dilakukan dalam setiap kondisi. - 4-


Prosedur rinci yang dimaksud termasuk tata cara pemberitahuan bilamana terjadi atau diperkirakan akan terjadi penyimpangan pelaksanaan alokasi air. POS tersebut disusun oleh pengelola sumberdaya air berdasarkan kriteriakriteria yang ditetapkan oleh Wadah koordinasi. Kriteria yang dimaksud adalah : • Batas akseptabelitas pelayanan air • Batas akseptabelitas operasiona l prasarana pengairan • Kewenangan pengambilan keputusan pada berbagai kondisi yang tidak normal. b.

Penyiapan sumberdaya 1) Pemeriksaan kesiapan prasarana pengairan 2) Pemeriksaan peralatan pemantauan termasuk kalibrasinya. 3) Pemeriksaan peralatan pendukung: Sarana komunikasi Komputer, perangkat lunak (software) untuk sistem monitoring antara lain flood forecasting and warning system, realtime monitoring system 4) Penyiapan Tenaga Kerja Tenaga kerja yang terkait dalam pengelolaan alokasi air perlu ditingkatkan kesiapannya melalui: Pelatihan/penyegaran Diskusi pemahaman pola alokasi air dan POS

c.

Operasionalisasi Alokasi Air Kegiatan operasional alokasi air meliputi : 1) Pengamatan debit pengambilan dan kondisi air yang meliputi inflow, outflow , tinggi muka air dan kualitas air. 2) Pengamatan kondisi bangunan pengambilan air. 3) Pengaturan distribusi air disesuaikan dengan pola alokasi air. 4) Pelaksanaan Penegakan Hukum terhadap pelanggaran pengambilan air.

3.

Pemantauan dan Evaluasi a.

Pemantauan. Pemantauan dilakukan untuk memperoleh informasi pelaksanaan alokasi air dan dilaksanakan: 1) secara periodik/berkala pada titik titik pantau utama. 2) secara insidentil dalam hal ditengarai adanya penyimpangan.

b.

Evaluasi Evaluasi dilakukan secara periodik untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan alokasi air dengan pola yang telah ditetapkan. - 5-


Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dengan pola maka dilakukan analisis terhadap sebab akibat untuk dirumuskan rencana pengendaliannya. 4.

Pengendalian Pengendalian dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi penyimpangan melalui koreksi terhadap pelaksanaan. dan atau koreksi terhadap perencanaan. Koreksi terhadap pelaksanaan dilakukan dalam hal penyimpangannya masih dalam batas toleransi yang diperbolehkan. Koreksi pelaksanaan dilaksanakan melalui tindakan koreksi dan pencegahan. Tindakan koreksi atas sarana dan prasarana (termasuk POS) untuk mengurangi/menghilangkan penyimpangan yang terjadi. Tindakan pencegahan melalui upaya menghilangkan penyebab agar penyimpangan tidak terlulang lagi. Koreksi terhadap perencanaan dilakukan apabila terjadi penyimpangan yang berlebihan antara lain perubahan kondisi cuaca, bencana alam, kebijakan.Koreksi dimaksud dengan menghitung kembali pola alokasi air dengan memasukkan asumsi dan kebijakan baru yang disusun melalui mekanisme perencanaan sebagaimana tertuang dalam butir 1.

5.

Pengawasan Agar pelaksanaan pengalokasian air berjalan efektif dan sesuai dengan persyaratan teknis yang ditetapkan, diperlukan suatu pengawasan yang dilakukan oleh Dinas yang membidangi sumberdaya air Bentuk pengawasan dapat dilakukan dengan cara : -

Pengecekan alokasi air di lapangan Pengecekan tingkat pemerataan pembagian air

BAB IV KELEMBAGAAN

A. Pengaturan Kewenangan dalam pengaturan alokasi air adalah sebagai berikut: 1.

Wilayah sungai yang kewenangan pengelolaannya berada pada Gubernur dilaksanakan oleh Dinas Teknis Propinsi yang bertanggung jawab di bidang sumberdaya air

2.

Wilayah sungai yang kewenangan pengelolaannya pada Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Dinas Teknis Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang sumberdaya air

3.

Wilayah sungai yang kewenangan pengelolaannya dilaksanakan oleh BUMN/BUMD dilaksanakan oleh Dinas Teknis Propinsi/Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang sumberdaya air sesuai dengan kewena ngannnya.

- 6-


B. Pelaksana Institusi yang melaksanakan tugas-tugas pengelolaan alokasi air adalah: 1.

Balai PSDA Wilayah Sungai untuk wilayah sungai yang menjadi kewenangan Gubernur

2.

Dinas Teknis Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab di bidang sumberdaya air untuk wilayah sungai yang menjadi kewenangan Bupati/Walikota

3.

BUMN/BUMD untuk wilayah sungai yang kewenangan pengelolaan alokasi airnya dilaksanakan oleh BUMN/BUMD yang bersangkutan.

C. Sumberdaya Pendukung Pelaksana pengelolaan alokasi air menyiapkan sumberdaya pendukung yang meliputi : 1.

Personil yang memenuhi kualifikasi dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi

2.

Prasarana pengairan antara lain : Waduk, Bendung, Saluran, Pintu Air.

3.

Sarana yang meliputi antara lain: alat pemantau, alat komunikasi, alat transpotasi, perangkat keras dan perangkat lunak komputer.

4.

Pendanaan Bab V KOORDINASI

A. Lembaga Koordinasi Dalam penyusunan pola alokasi air, pengelola perlu melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Dinas/Instansi terkait dan kelompok pemanfaat. Dalam wadah koordinasidibahas pola alokasi air dan permasalahan didalam penyelenggaraan alokasi air serta membahas pertanggungjawaban pengelola alokasi air. Wadah ini beranggotakan wakil para pihak yang berkepentingan B. Mekanisme Koordinasi Koordinasi dan konsultasi diselenggarakan untuk: • Membahas alokasi air pada menjelang musim kemarau. • Membahas alokasi air pada menjelang musim hujan. Koordinasi dan konsultasi tersebut dilaksanakan baik secara langsung kepada Dinas/Instansi terkait dan kelompok pemanfaat maupun melalui wadah koordinasi. Koordinasi dan konsultasi tersebut dapat pula diselenggarakan sewaktu waktu untuk membahas revisi pola alokasi air Sebelum rapat pleno wadah koordinasi, dapat dilakukan pembahasan secara teknis untuk mempersiapkan /menyeleksi materi yang perlu dibahas dan ditetapkan dalam rapat pleno

- 7-


BAB VI SISTEM PELAPORAN

1. Jenis dan isi pelaporan Laporan pelaksanaan alokasi air dibedakan dalam: a. Laporan pengendalian Laporan pengendalian berisikan antara lain analisa dan evaluasi penyimpangan, tindakan koreksi dan pencegahan yang telah dilaksanakan dan saran operasional untuk diputuskan b. Laporan Pertanggung jawaban Laporan pertanggung jawaban berisikan antara lain: data realisasi berkaitan dengan pola alokasi air, analisa dan evaluasi penyimpangan(bila terjadi), masalah yang dihadapi, langkah yang telah dilakukan dan saran kebijakan yang perlu ditetapkan. c. Laporan Khusus Laporan khusus disampaikan kepada pemanfaat yang berisikan pemberitahuan awal adanya penyimpangan dan penyelesaian keluhan pe manfaat. 2. Mekanisme Pelaporan a. Laporan Pengendalian Masing-masing unit pelaksana dilapangan secara periodik (sepuluh harian /dua mingguan) membuat laporan kepada Pemimpin Pengelola Sumberdaya Air b. Laporan Pertanggungjawaban 1). Bulanan Pengelola alokasi air menyampaikan laporan bulanan pelaksanaan pengelolaan alokasi air sebagai bentuk pertanggungjawaban interim kepada Gubernur/Bupati/ Walikota 2). Semesteran Pengelola alokasi air menyampaikan laporan pelaksanaan alokasi air untuk periode musim penghujan dan musim kemarau sebagai pertanggung jawaban final atas pola alokasi air yang ditetapkan. Laporan tersebut disampaikan pada rapat pleno wadah koordinasi dengan tembusan ke Gubernur/Bupati/Walikota dan Direktur Jenderal Sumberdaya Air c. Lapora n Khusus 1). Pemberitahuan awal adanya penyimpangan Pengelola alokasi air menyampaikan informasi adanya penyimpangan alokasi air kepada pemanfaat apabila berdampak luas/lintas unit pelaksana . Dalam hal penyimpangan berdampak lokal, informasi disampaikan oleh unit pelaksana yang bersangkutan. 2). Pemberitahuan penyelesaian keluhan pemanfaat Unit pelaksana menyampaikan laporan penanganan penyelesaian keluhan pemanfaat.

- 8-

PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN ALOKASI AIR BAB I PENDAHULUAN

Recommend Documents