Pedoman Substansial PNMHII XXV Peraturan Kegiatan Diskusi Ilmiah PNMHIII XXV I. PERATURAN KEGIATAN 1. Topik makalah akan ditentukan oleh panitia 2. Peserta diwajibkan datang tepat waktu selama acara berlangsung 3. Peserta akan dikelompokkan ke dalam skema Group Discussion (GD) yang ditentukan oleh panitia (dapat dilihat skema tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan Joint Statement Forum) 4. Peserta wajib mematuhi segala arahan yang diberikan oleh dosen fasilitator diskusi 5. Peserta akan menyampaikan paparan presentasi selama 10 menit dengan 15 menit waktu tanya jawab 6. Peserta diwajibkan mengikuti alokasi waktu presentasi dan tanya jawab yang telah diberikan. Ketidaktepatan waktu penyampaian materi akan berakibat pada pengurangan nilai 7. Pembobotan penilaian dapat dilihat sebagaimana terlampir dalam borang penilaian 8. Prioritas pertanyaan dan tanggapan adalah dari lingkup yang paling kecil menuju lingkup yang lebi besar (lingkup I > lingkup II > lingkup III) 9. Makalah terbaik akan mendapatkan penghargaan “Best Papers” pada tiap-tiap GD 10. Best Papers tiap GD berhak mempresentasikan makalahnya dalam sidang pleno bersama. 11. Waktu penyampaian presentasi makalah dalam sidang pleno adalah 10 menit. Dalam sidang pleno tidak terdapat sesi tanya jawab 12. Hal-hal teknis yang tidak diatur dalam peraturan ini menjadi wewenang dari dosen fasilitator untuk memutuskan pertimbangan
1
PANDUAN JOINT STATEMENT FORUM PNMHII XXV INFORMASI UMUM dan DESKRIPSI KEGIATAN Joint Statement Forum (selanjutnya disebut sebagai JSF) merupakan salah satu mata acara dalam rangkaian kegiatan PNMHII. Keberadaan JSF sebagai salah satu mata acara dalam PNMHII secara jelas disebutkan dalam Garis Besar Haluan FKMHII. JSF menjadi suatu forum khusus untuk merumuskan pernyataan sikap bersama peserta PNMHII, yang nantinya akan dirilis sebagai hasil pelaksanan rangkaian kegiatan PNMHII. Sebagaimana tema besar PNMHII XXV pada tahun ini yaitu “Upholding the Pledge: Nationalism in Indonesian Foreign Policy”, alur perumusan(pembahasan) penyataan sikap bersama dalam forum JSF PNMHII XXV akan menekankan pada konsepsi nasionalisme dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri Indonesia. Pada pelaksanaan JSF PNMHII tahun ini, peserta akan dibagi kedalam tiga tema besar yang selama ini menjadi pilar nasionalisme kebijakan Luar Negeri Indonesia, yakni: national integrity, national prosperity, dan national identity. Peserta diwajibkan untuk membawa draft komunike yang sebelumnya telah disusun untuk kemudian didiskusikan dalam masing-masing “group discussion” yang akan difasilitasi oleh dosen pemandu dalam masing-masing bidang. Delegasi JSF pada akhirnya diharapkan dapat menyusun komunike yang berkesesuaian dengan diskusi pada saat group discussion. Interaksi ideasional konstruktif antar peserta PNMHII pada saat group discussion inilah yang kemudian akan dijadikan sebagai rumusan komunike pernyataan sikap bersama PNMHII, sehingga
komunike
yang
nantinya
dirilis
merupakan
komunike
yang
dapat
dipertanggungjawabkan secara akademis. Perwakilan peserta JSF pada tiap group discussion akan mempresentasikan komunike yang telah disusunnya pada sidang pleno bersama yang akan disaksikan seluruh peserta PNMHII, untuk kemudian dilakukan proses kompilasi dan finalisasi hingga dirilis sebagai hasil akhir dari rangkaian kegiatan PNMHII. Hasil akhir yang akan diajukan pula sebagai bahan rekomendasi alternatif kepada stakeholder pemangku kebijakan luar negeri Republik Indonesia, baik itu unsur pemerintah, legislatif, maupun lembaga-lembaga terkait lainnya.
2
I. KETENTUAN DAN PANDUAN PEMBUATAN KOMUNIKE •
Panitia akan menetapkan dan membagi peserta JSF kedalam sembilan medium diskusi. Sembilan medium ini ditentukan berdasarkan tiga tema besar, National Integrity (Integritas Nasional), National Prosperity (Kesejahteraan Nasional), dan National Identity (Identitas Nasional).
•
Sembilan Medium dalam pembahasan forum JSF: 1. Permasalahan Papua, 2. Permasalahan keamanan maritim 3. Industri pertahanan nasional. 4. Keterlibatan Indonesia dalam G 20 5. Keterlibatan Indonesia dalam APEC 6. Pengembangan perekonomian kreatif 7. Permasalahan multikulturalisme 8. Peran Diaspora 9. Industri Kebudayaan
•
Poin pertama, tujuan dari JSF adalah menghasilkan rekomendasi konstruktif bagi pemerintah (GBHFKMHII, BAB IV, Poin 4.2.1). Poin kedua, satu-satunya hasil riil dari rangkaian proses pelaksanaan PNMHII(Opening Ceremony, Diskusi Ilmiah, Short Diplomatic Course, City Tour, Closing Ceremony dsb) adalah komunike Joint Statement Forum(Pernyataan Sikap Bersama) yang dirilis pada akhir pelaksanaan PNMHII. Dengan menimbang pada kedua hal tersebut, hasil dari pelaksanaan JSF berupa komunike harus diatur secara komprehensif, sistematis, mendetail dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
•
Mekanisme Penulisan Komunike: Komunike adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh suatu institusi/forum dalam pembahasan suatu isu/masalah tertentu. Komunike berisi opini mengenai suatu situasi tertentu dan rekomendasi sikap dan/atau tindakan yang harus diambil dalam menyikapi isu/masalah tertentu. Komunike disusun melalui kompilasi draft komunike delegasi(peserta JSF), serta dengan mempertimbangkan hasil pembahasan dari group 3
discussion masing-masing. Peserta JSF berhak untuk mengubah subtansi beserta redaksional kata dalam draft komunike pasca pelaksanaan group discussion sampai dengan pelaksanaan sidang forum. Draft final komunike akan diajukan pada sidang forum untuk direvisi dan pada akhirnya disetujui oleh peserta PNMHII sebagai komunike JSF. a. Komunike disusun secara sistematis dengan melalui pertimbangan seluruh anggota FKMHII yang terdaftar mengikuti proses berjalannya perumusan resolusi JSF PNMHII XXV. b. Komunike JSF PNMHII XXV akan disusun menggunakan poin sebagai ayat utama, serta sub poin sebagai pasal-pasal penjelas. c. Komunike JSF PNMHII XXV berisi klausa yang menjadi fondasi struktur penulisan komunike. Klausa akan dituliskan dalam bentuk poin sebagai argumen utama, serta sub poin sebagai penjelasan. Tata bahasa dalam draft komunike yang diajukan oleh peserta harus jelas dan padat menjelaskan aspek substansi. Gagasan yang jelas melalui tata bahasa yang baik akan mendorong kemungkinan ketercapaian konsensus peserta PNMHII. Mengingat posisi penting dari komunike. Terdapat beberapa aspek yang perlu dipahami secara komprehensif oleh peserta dalam menyusun draft komunike PNMHII XXV: 1. Gagasan substansi dalam draft komunike disusun berdasarkan pertimbangan atas penafsiran situasi riil yang terjadi dalam kebijakan luar negeri Indonesia. 2. Draft Komunike disusun berdasarkan pertimbangan atas dokumen legal yang berlaku di Indonesia. Contoh: UUD, UU, Peraturan Pemerintah, dsb. 3. Draft Komunike disusun berdasarkan pertimbangan atas yurisdiksi legal perjanjian internasional yang mengikat Indonesia. 4. Draft Komunike harus mampu merumuskan secara jelas langkah operasional atas pilihan sikap yang diajukan. 5. Draft Komunike mampu menjelaskan secara jelas rumusan teknis, gambaran yang lebih detail atas suatu sikap/ide/solusi yang diajukan. Poin ini memiliki relasi yang kuat dengan poin 2 dan 3 diatas. Apakah rumusan teknis-
4
gambaran detail tersebut bertentangan dengan instrumen legal nasional maupun internasional yang sedang berlaku. Contoh: Delegasi mengajukan gagasan pembentukan organisasi X sebagai solusi menyelesaikan permasalahan People Smuggling ke Australia. Akan tetapi, ternyata asas pendirian organisasi X ini bertentangan dengan UU no.12 thn. 2012 dan kovenan HAM PBB yang diratifikasi Indonesia. (Tidak diperbolehkan diajukan sebagai draft komunike) 6. Sikap dan gagasan yang diajukan dalam draft komunike harus memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai alasan pertimbangan, mengapa mendorong suatu kebijakan tertentu, mengapa kebijakan yang diajukan tersebut urgent untuk dilaksanakan dsb.
•
AMANDEMEN Mengenai perubahan substansi maupun tata bahasa draf komunike yang disebut dengan amandemen. Terdapat dua jenis amandemen yang juga telah disebutkan dalam aturan prosedural: 1) Amandemen Non Substansial; Koreksi atas tata bahasa, ejaan, atau kesalahan format penulisan akan diadopsi tanpa voting oleh majelis, dengan persetujuan dari pimpinan. 2) Amandemen Substansial; perubahan sehubungan dengan substansi/definisi dari komunike harus disetujui secara keseluruhan oleh anggota sidang. Pada saat hari H pelaksanaan PNMHII, draf Komunike dapat diamandemen sesuai dengan masukan-masukan yang diterima, terutama dari hasil diskusi yang terjadi pada masing-masing group discussion. Ataupun hasil masukan konstruktif dari delegasi(peserta) lainnya. Pasca pelaksanaan group discussion. Masing-masing perwakilan group discussion akan mempresentasikan draft final komunike. Untuk kemudian sekali lagi mengalami proses kompilasi dan amandemen terakhir pada sidang pleno bersama(sidang forum). Hasil kompilasi draft komunike pasca sidang pleno bersama akan dirilis oleh anggota FKMHII peserta PNMHII XXV sebagai komunike JSF mahasiswa HI se-Indonesia.
5
PENJELASAN ALUR POKOK DISKUSI SIDANG JSF 1. Pembuka diskusi dengan gambaran umum tentang tema dan pembahasan atas signifikansi tema (topic overview) oleh moderator 2. Memilih mekanisme pembahasan sesuai dengan mosi yang akan diajukan dan disetujui oleh voting, atau melaksanakan sidang dengan membahas masalah tanpa melalui pengajuan mosi terlebih dahulu 3. Penyampaikan pandangan umum moderator atas hal-hal yang signifikan untuk dibahas dalam diskusi berdasarkan hasil overview terhadap draft communique peserta 4. Penyusunan agenda setting pembahasan 5. Jika peserta menyetujui mekanisme penggunaan mosi, maka mosi yang diajukan disarankan untuk mengikuti agenda setting yang telah ditentukan berdasarkan pandangan moderator atas overview draft communique peserta dan kesepakatan peserta 6. Pernyataan pandangan umum setiap delegasi universitas pada lingkup I (tier I) untuk mengajukan garis besar draft communique yang dibuat 7. Memulai agenda setting pembahasan 8. Melaksanakan diskusi 9. Memulai pembahasan kesepakatan atas rancangan communique yang hendak diajukan dalam sidang pleno terkait tema yang bersangkutan 10. Penyatuan draft communique menjadi “draft joint communique” 11. Kesimpulan diskusi 12. Penutup diskusi
6
ALUR TEKNIS JOINT STATEMENT FORUM Joint Statement Forum PNMHII XXV memiliki alur teknis penyelenggaraan sebagai berikut, JSF memiliki total waktu kesluruhan tiga hari. Dalam satu hari akan diadakan tiga focus group discussion, dengan perincian sebagai berikut:
•
Hari pertama :
Permasalahan Papua, Permasalahan Keamanan Maritim, Industri Pertahanan Nasional
•
Hari Kedua
:
Keterlibatan Indonesia dalam G 20, Keterlibatan Indonesia dalam APEC, Pengembangan Perekenomian Kreatif
•
Hari Ketiga
:
Isu Multikulturalisme, Peran Diaspora, Industri Kebudayaan
Seluruh delegasi Joint Statement Forum akan dibagi kedalam tiga focus group discussion yang telah diagendakan. Sampai dengan akhir acara, total seluruh delegasi akan menjalani tiga FGD yang berbeda. Masing-masing FGD berkewajiban untuk menyusun draft akhir joint communique yang nantinya akan disahkan di sidang pleno penetapan joint communique.
KETENTUAN KHUSUS AGENDA ACARA Peserta Joint Statement Forum PNMHII XXV merupakan delegasi perwakilan universitas yang secara resmi terdaftar sebagai peserta seluruh rangkaian PNMHII XXV. 1. Elemen FGD Joint Statement Forum masing-masing adalah: a. Peserta tier 1, peserta ini merupakan delegasi JSF perwakilan universitas yang mendapat tugas dari panitia untuk menyusun/presentasi draft joint communique sesuai dengan tema focus group discussion yang dilaksanakan pada hari itu. b. Peserta tier 2, peserta ini merupakan delegasi JSF perwakilan universitas yang pada saat suatu focus group discussion dilaksanakan tidak memiliki tugas penyusunan/ jatah presentasi draft joint communique di hari tersebut.
7
c. Peserta tier 3, peserta ini merupakan delegasi Diskusi Ilmiah yang diharapkan mampu memberikan ide dan saran konstruktif untuk penyusunan draft joint communique selama FGD JSF berlangsung. d. Moderator 2. Elemen lainnya yang tidak termasuk kedalam empat poin diatas tidak diperbolehkan mengikuti Focus Group Discussion. 3. Elemen lainnya yang tidak termasuk kedalam empat poin diatas diperkenankan menyaksikan Focus Group Discussion JSF namun tidak mempunyai hak bicara dan hak suara. 4. Skema Visual Tata Letak Peserta FGD Joint Statement Forum Terlampir HAK SERTA KEWAJIBAN 1. Hak Peserta 1) Peserta Tier 1 a. Peserta tier 1 memiliki hak bicara dan hak suara. b. Peserta dapat mengajukan pertanyaan, usul, dan saran pendapat baik lisan maupun tulisan. c. Peserta berhak mendapatkan materi sidang dan forum. d. Pertanyaan dan pendapat disampaikan dengan singkat dan jelas kepada pimpinan sidang. 2) Peserta Tier 2 a. Peserta tier 1 memiliki hak bicara. b. Peserta dapat mengajukan pertanyaan, usul, dan saran pendapat baik lisan maupun tulisan. c. Peserta berhak mendapatkan materi sidang dan forum. d. Pertanyaan dan pendapat disampaikan dengan singkat dan jelas kepada pimpinan sidang. 8
3) Peserta Tier 3 a. Peserta tier 1 memiliki hak bicara b. Peserta dapat mengajukan pertanyaan, usul, dan saran pendapat baik lisan maupun tulisan. c. Peserta berhak mendapatkan materi sidang dan forum. d. Pertanyaan dan pendapat disampaikan dengan singkat dan jelas kepada pimpinan sidang. Ket. Hak untuk mengajukan pendapat dibedakan berdasarkan prioritas tier. Tier 1 memiliki prioritas hak berbicara lebih besar dari tier 2. Sementara tier 2 juga mendapat prioritas berbicara lebih dari tier 3. Hak Bicara
= Hak yang dimiliki peserta untuk menyatakan pendapat
Hak Suara
= Hak untuk menentukan keputusan hasil FGD(Apabila terjadi voting, maka
peserta dengan hak suara inilah yang boleh mengikuti voting).
2. Kewajiban Peserta a. Mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh moderator. b. melaksanakan registrasi administrasi. c. menyerahkan draft joint communique(sesuai dengan jadwal presentasi) kepada panitia.
9
TATA TERTIB UMUM 1.Tidak diperbolehkan menggunakan ponsel dan alat komunikasi yang penggunaannya dapat mengganggu selama diskusi FGD JSF berlangsung; 2.Tidak diperbolehkan untuk menggunakan kamera selama FGD JSF berlangsung; 3.Tidak diperbolehkan untuk menyinggung isu SARA selama diskusi FGD JSF berlangsung; 4.Tidak diperkenankan untuk makan di dalam ruangan diskusi; 5.Peserta diskusi FGD JSF diharapkan dapat menggunakan pakaian yang sopan dan pantas; 6.Peserta diskusi FGD JSF diharapkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; 7.Penggunaan bahasa asing, seperi bahasa Inggris, dapat digunakan selama diskusi, khususnya untuk mengacu pada istilah; 8.Peserta diskusi tidak diperkenankan untuk keluar-masuk ruangan dengan frekuensi yang dapat mengganggu lancarnya diskusi FGD JSF; 9.Peserta diskusi FGD JSF diperkenankan untuk mencatat selama diskusi berlangsung; 10.Peserta diskusi FGD JSF diperkenankan untuk mengajukan pendapat, saran, pertanyaan setelah diberikan kesempatan oleh pimpinan sidang/moderator TATA CARA BICARA 1. Demi ketertiban dan kelancaran persidangan, tiap keputusan berbicara melalui dan seizin pimpinan sidang/moderator. 2. Ketentuan mengenai waktu dan lamanya pembicaraan dapat diatur oleh pimpinan sidang/moderator. 3. Bila pembicara berbicara melampaui batas waktu yang ditetapkan, pimpinan sidang/moderator mengingatkan pembicara agar mengakhiri pembicaraannya, dan pembicara harus menaati peraturan itu. 4. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan harus menyebutkan nama dan asal universitas. 5. Peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dilarang bertanya tentang hal hal diluar tema yang didiskusikan.
10
WEWENANG KHUSUS PEMIMPIN SIDANG/ MODERATOR Pemimpin sidang/moderator memiliki hak khusus untuk mengambil tindakan khusus dalam rangka menjaga ketertiban sidang/forum, yaitu 1. Mengambil Kesimpulan dari hasil Diskusi 2. Menolak Interupsi dari peserta sidang atau forum 3. Menerima atau menolak saran/ pendapat dari peserta sidang/ forum 4. Menjatuhkan Sanksi kepada peserta sidang/ forum yang melanggar ketentuan/tata tertib umum yang telah ditetapkan.
NOTULENSI Untuk setiap sidang harus dibuat notulensi, yakni laporan jalannya sidang secara tertulis yang berisi: 1. Tempat, dan acara sidang 2. Hari, tanggal, dan jam dilaksanakannya sidang 3. Daftar hadir peserta sidang 4. Keputusan atau kesimpulan sidang 5. Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu untuk dibuat PENUTUP Hal-hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan ditetapkan kemudian atas kesepakatan bersama peserta dan panitia Joint Statement Forum PNMHII XXV.
11
LAMPIRAN Pembagian Peserta Focus Group Discussion 1. Hari Pertama a. Permasalahan Papua, Tier 1 = Univ. Al Azhar Indonesia; Univ.Jember; Univ. Mulawarman; Univ. Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Tier 2 = Univ. Gadjah Mada; Univ. Lampung; Univ. Pasundan; Univ Indonesia; LSPR; UPN Surabaya Tier 3 = Delegasi Diskusi Ilmiah b. Permasalahan keamanan maritim Tier 1 = Univ. Andalas; Univ.Jend.Soedirman; Univ. Nasional; Univ.Riau Tier 2 =
Univ.Diponegoro;
Univ.Kristen
Indonesia;
Univ.Paramadina;
Univ
Jayabaya; Univ Muh Yogyakarta; President University Tier 3 = Delegasi Diskusi Ilmiah c. Industri Pertahanan nasional. Tier 1 = Univ. Brawijaya; Univ.Katolik Parahyangan; Univ. Negeri Sebelas Maret; Univ.Udayana Tier 2 = Univ. Budi Luhur; Univ. Komputer Indonesia, Univ. Padjajaran; Univ. Wahid Hasyim; UIN Syarif Hidayatulah, Univ Muh Malang; UPN Veteran Jakarta. Tier 3 = Delegasi Diskusi Ilmiah 2. Hari Kedua a. Keterlibatan Indonesia dalam G 20 Tier 1 = Univ. Budi Luhur; Univ. Komputer Indonesia, Univ. Padjajaran; Univ. Wahid Hasyim; Tier 2 = UIN Syarif Hidayatulah, Univ Muh Malang; UPN Veteran Jakarta; Univ. Brawijaya; Univ.Katolik Parahyangan; Univ. Negeri Sebelas Maret; Univ.Udayana Tier 3 = Delegasi Diskusi Ilmiah
12
b. Keterlibatan Indonesia dalam APEC Tier 1 = Univ. Diponegoro; Univ.Kristen Indonesia; Univ.Paramadina; Tier 2 = Univ. Andalas; Univ.Jend.Soedirman; Univ. Nasional; Univ.Riau; Univ Jayabaya; Univ Muh Yogyakarta; President University Tier 3 = Delegasi Diskusi Ilmiah c. Pengembangan perekonomian kreatif Tier 1 = Univ. Gadjah Mada, Univ. Lampung, Univ. Pasundan; Tier 2 = Univ. Al Azhar Indonesia; Univ.Jember; Univ. Mulawarman; Univ. Prof. Dr. Moestopo (Beragama); Univ Indonesia; LSPR; UPN Surabaya Tier 3 = Delegasi Diskusi Ilmiah 3. Hari Ketiga a. Permasalahan multikulturalisme Tier 1 = Univ Indonesia; LSPR; UPN Surabaya Tier 2 = Univ. Gadjah Mada, Univ. Lampung, Univ. Pasundan; Univ. Al Azhar Indonesia; Univ.Jember; Univ. Mulawarman; Univ. Prof. Dr. Moestopo (Beragama); Tier 3 = Delegasi Diskusi Ilmiah b. Peran Diaspora Tier 1 = UIN Syarif Hidayatulah, Univ Muh Malang; UPN Veteran Jakarta; Tier 2 = Univ. Brawijaya; Univ.Katolik Parahyangan; Univ. Negeri Sebelas Maret; Univ.Udayana; Univ. Budi Luhur; Univ. Komputer Indonesia, Univ. Padjajaran; Univ. Wahid Hasyim; Tier 3 = Delegasi Diskusi Ilmiah c. Industri Kebudayaan Tier 1 = Univ Jayabaya; Univ Muh Yogyakarta; President University Tier 2 = Univ. Andalas; Univ.Jend.Soedirman; Univ. Nasional; Univ.Riau; Univ. Diponegoro; Univ.Kristen Indonesia; Univ.Paramadina; Tier 3 = Delegasi Diskusi Ilmiah 13
