Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Jurnal Konstitusi adalah salah satu media dwi-bulanan yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi sebagai upaya mempublikasikan ide dan gagasan mengenai hukum, konstitusi dan isu-isu ketatanegaraan. Jurnal Konstitusi ditujukan bagi pakar dan para akademisi, praktisi, penyelenggara negara, kalangan LSM serta pemerhati dan penggiat hukum dan konstitusi serta masalah ketatanegaraan. Sebagaimana jurnal pada umumnya, Jurnal Konstitusi tampil dalam format ilmiah sebuah jurnal sehingga tulisan yang dikirim untuk dimuat hendaknya memenuhi ketentuan tulisan ilmiah. Berikut kami uraikan ketentuan umum penulisan Jurnal Kontitusi; 1. Kesesuaian antara tema tulisan dengan visi dan misi Jurnal Konstitusi 2. Gaya Penulisan a. Judul yang baku dan lugas. b. Ada kata kunci disetiap artikel. c. Sistematika penulisan/pembaban lengkap dan baik. Sistematika sebagai berikut: Judul, Nama Pengarang, Abstrak dalam Bahasa Inggris, Pendahuluan, Pembahasan, Kesimpulan dan Saran, Daftar Pustaka, Biodata Singkat Penulis.
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
d. Pemanfaatan instrumen pendukung bersifat informatif dan komplementer. e. Baku dan konsisten di dalam cara pengacuan dan pengutipan serta penyusunan daftar pustaka. f.
Peristilahan yang digunakan baku, baik, dan benar.
3. Substansi jurnal harus mencerminkan: a. Spesialisasi ilmu; aspiratif baik terhadap isu internasional, regional, nasional, maupun lokal sepanjang sesuai kebijakan redaksional Jurnal Konstitusi. b. Pioner. c.
Ada sumbangan yang cukup tinggi terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dalam konteks hukum konstitusi serta mempunyai dampak yang cukup tinggi.
d. Mengenai sumber acuan, harus memperhatikan kadar perbandingan sumber acuan, kemutakhiran pustaka acuan. e. Analisis dan sintesis serta penyimpulan yang baik.
Untuk memudahkan koreksi naskah, berikut ini panduan dan contoh penulisan yang perlu diperhatikan: Penulisan Catatan Kaki (footnote) 1.
Emmanuel Subangun, Negara Anarkhi, (Yogyakarta: LKiS, 2004), hlm. 64-65.
2.
Tresna,Komentar HIR, Cetakan Ketujuhbelas, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001), hlm. 208-9.
3.
Paul Scholten, Struktur Ilmu Hukum, Terjemahan dari De Structuur der Rechtswetenschap, Alih bahasa: Arief Sidharta, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 7.
4.
“Jumlah BUMN Diciutkan Jadi 50”, Republika, 19 Oktober 2005.
5.
PrijonoTjiptoherijanto, “Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia”, http://www.pk.ut.ac.id/jsi, diakses tanggal 2 Januari 2005.
Pedoman Penulisan Jurnal Konstitusi
Penulisan Daftar Pustaka 1. Asshiddiqie, Jimly, 2005. Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, cetakan pertama, Jakarta: Konstitusi Press. 2. Burchi,Tefano, 1989. “Current Developments and Trends in Water rd Resources Legislation and Administration”. Paper presented at the 3 Conference of the International Association for Water Kaw (AIDA) Alicante, Spain: AIDA, December 11-14. 3. Anderson, Benedict, 2004.“The Idea of Power in Javanese Culture”, dalam Claire Holt, ed., Culture and Politics in Indonesia, Ithaca, N.Y.: Cornell University Press. 4. Jamin, Moh., 2005.“Implikasi Penyelenggaran Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Volume 2 Nomor 1, Juli 2005, Jakarta: Mahkamah Konstitusi. 5. Indonesia,Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 6. Republika, “Jumlah BUMN Diciutkan Jadi 50”, 19 Oktober 2005. 7. Tjiptoherijanto,Prijono. Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia, http://www.pk.ut.ac.id/jsi, diakses tanggal 2 Januari 2005. Spesifikasi 1. Penulisan Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi, ditulis dengan jumlah kata antara 5.000 sampai dengan 6.500 kata (20-25 halaman, Times New Roman, Spasi 2, huruf 12); 2. Penulisan Wacana Hukum dan Konstitusi (artikel ilmiah bertema hukum, konstitusi dan ketatanegaraan) ditulis dengan jumlah kata antara 6.500 sampai dengan 7.500 kata (25-30 halaman, Times New Roman, Spasi 2, huruf 12); 3. Penulisan Akademika (hasil penelitian, tesis atau disertasi) ditulis dengan jumlah kata antara 5.000 sampai dengan 6.500 kata (20-25 halaman, Times New Roman, Spasi 2, huruf 12);
4. Setiap tulisan wajib menyertakan Abstract dan Keywords dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;
5. Tulisan dilampiri dengan biodata singkat penulis dan alamat email, tulisan dikirim via email ke alamat: jurnal@mahkamah konstitusi.go.id; 6. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium. Jurnal Konstitusi merupakan jurnal berkala yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK untuk disebarluaskan kepada masyarakat luas, Jurnal Konstitusi juga dapat diunduh di situs resmi MK, www.mahkamahkonstitusi.go.id.
Tema Utama Jurnal Konstitusi 2011 No.
Edisi
Tema
Ket
1.
Volume 8, No. 1 Februari 2011
Implementasi Putusan Pemilukada
Putusan Pemilukada Monumental-Kontroversial
2.
Volume 8, No. 2 April 2011
Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Pemilu dan Demokrasi
3.
Volume 8, No. 3 Juni 2011
Aspek Konstitusional Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Pengujian UndangUndang (PUU) yang Berimpikasi Pada Sistem Pemilu Analisis terhadap Putusan PUU yang terkait Dengan Ekologi Konstitusi
4.
Volume 8, No. 4 Agustus 2011
Makna Keadilan Substantif dalam Putusan Mahkamah Konstitusi
5.
Volume 8, No. 5 Oktober 2011
Prinsip Non-Diskriminasi dalam PutusanPutusan Mahkamah Konstitusi
6.
Volume 8, No. 6 Desember 2011
Putusan Mahkamah Konstitusi dan Perkembangan Konstitusi Ekonomi
Analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi yang menjadi Landmark (Terobosan Hukum) Penegasan dan Implementasi Prinsip NonDiskriminasi dalam PutusanPutusan Mahkamah Konstitusi Analisis terhadap Putusan PUU yang terkait Dengan Perkembangan Hukum Ekonomi
Keterangan: Setiap tema utama akan di breakdown dalam beberapa Sub Tema. Untuk mengetahui sub tema pada setiap edisi, silahkan menghubungi redaksi Jurnal Konstitusi via e-mail :
[email protected] atau
[email protected]
