PEDOMAN PELAKSANAAN KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN KECAMATAN (BPK)

PEDOMAN PELAKSANAAN KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN KECAMATAN

(BPK)

PUSAT PENYULUHAN PERTANIAN BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN Jakarta, 2014

KATA PENGANTAR

Puji syuhr kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Matra Esa atas rahmat dan karunia-Nyq sehingga Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai Penyuluhan Kecamatan/Balai penprluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan @pIVBp3K) dapat diselesaikan.

Dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi BPIUBP3K di Kecamataq Kementerian Pei'taniirn telarh inene$itkim Peratutzrn Menteri Peitanian No. 26ffeilneiatiu/OT.l4}Anl.E dan Petunjuk Pelaksanaan Penyulutran Pertanian di BPK/BP3K. pada Tahun 2013 se-bagai dasar untuk meiaicukan pembinaan dan pemberdayaan BPKBP3K. Hal ini sejatan dengan kebijakan Kementbrian Pertanian bahwa BPK/BP3K diperankan sebagai pos Simpul

Koordinasi, Sinkronisasi Program dan pelalaanaan kegiatan pembangunan pertanian di Kecamatan serta sekaligus berperan sebagai pusat data dan inforrrasi bag| stakeholder

teikut.

Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebu! terlebih dahulu diperlukan adanya pengklasifiktxian BPXTBP3K igar lebih mudah melakukan pembinaan dan pemberdayaah BPK/BP3K

Kami berharap dengau terbitnya pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai penyuluhan Kecamatan ini prmbinaan datr pemberdayaan BPKDP3K dapat berjalan lebih fokus

dar

optimal.

Jakart4 t1 Oktober 2014 Kepala Badan Penyrrltrhan dan

DAFTAR ISI Hal

KATA PENGANTAR .......................................................................................

i

DAFTAR ISI ...................................................................................................

ii

I.

PENDAHULUAN ................................................................................

1

A Latar Belakang .................................................................................

1

B Maksud dan Tujuan .........................................................................

2

C Ruang Lingkup .................................................................................

2

D Dasar Hukum ..................................................................................

2

E Pengertian .......................................................................................

3

II.

KELEMBAGAAN PENYULUHAN KECAMATAN ..................................... A Pengorganisasian ...........................................................................

4

4

B Tugas dan Fungsi ............................................................................. C Prasarana dan Sarana .....................................................................

4 6

D Manajemen Operasional ................................................................. E Aktivitas ..........................................................................................

F Penyediaan Data dan Informasi ......................................................

7

G Dukungan Pembiayaan ...................................................................

7

III.

8

KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN KECAMATAN ................................. A Aspek Kemampuan BPK/BP3K.........................................................

8

B Indikator Kemampuan dan Bobot Penilaian BPK/BP3K ..................

8

C Kelas Kemampuan BPK/BP3K ..........................................................

8

IV.

MEKANISME PELAKSANAAN DAN PENETAPAN KLASIFIKASI BPK/BP3K .........................................................................................

9

V.

MONITORING, EVAUASI DAN PELAPORAN ........................................

12

A Monitoring dan Evaluasi .................................................................

11

B Pelaporan ........................................................................................

12

VI.

PEMBIAYAAN ...................................................................................

12

VII.

PENUTUP ..........................................................................................

12

ii

5 6

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang Balai Penyuluhan Kecamatan/Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPK/BP3K) memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian serta sekaligus merupakan cermin keberhasilan pembangunan pertanian di wilayah Kecamatan. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (UU No.16/2006 SP3K), kebijakan pengembangan kelembagaan penyuluhan adalah (a) mengutamakan prinsip kemitraan dalam pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian dan (b) memacu pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian melalui pemberian prioritas insentif pembiayaan. Strategi pengembangan kelembagaan penyuluhan adalah menempatkan kelembagaan penyuluhan pertanian sebagai penggerak utama kegiatan penyuluhan pertanian di masing-masing tingkatan wilayah administrasi pemerintahan; Sebagai penjabaran dari UU No 16/2006, Kementerian Pertanian mengambil kebijakan menjadikan BPK/BP3K sebagai pusat koordinasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan yang berbasis berupa kawasan komoditi unggulan dan atau wilayah. Selain itu, BPK/BP3K merupakan pusat data dan informasi bagi petani dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengembangan usaha di wilayah kecamatan. Secara empiris sampai saat ini, keberadaan BPK/BP3K umumnya masih belum dapat melaksanakan tugas fungsinya secara optimal, disebabkan antara lain (a) terbatasnya dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan, (b) terbatasnya fasilitasi penyediaan dan penyebaran informasi, (c) terbatasnya jumlah dan kualitas penyuluh, dan (d) terbatasnya fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, dan (e) terbatasnya fasilitasi proses pembelajaran (percontohan dan model usaha tani). Oleh karena itu, kelembagaan

BPK/BP3K

perlu

diperkuat

dan

diberdayakan

agar

mampu

melaksanakan tugas dan fungsi penyuluhan pertanian secara lebih optimal. Salah satu upaya penguatan dan pengembangan kapasitas BPK/BP3K diawali dengan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap kondisi dan potensi BPK/BP3K. Hal ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan dari kelembagaan penyuluhan

Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai Penyuluhan Kecamatan

1

tersebut, sehingga dapat dijadikan dasar dalam melakukan pembinaan selanjutnya. Agar klasifikasi BPK/BP3K berjalan efektif dan efisien, maka perlu disusun Pedoman Klasifikasi Balai Penyuluhan Kecamatan. B. Maksud dan Tujuan Pedoman ini disusun, dimaksudkan sebagai acuan bagi penyelenggara penyuluhan dalam

melaksanakan

klasifikasi

BPK/BP3K.

sedangkan

tujuannya

adalah

diperolehnya kelas kemampuan BPK/BP3K di seluruh provinsi dan pada gilirannya dapat dijadikan dasar dalam mengembangkan serta meningkatkakan kapasitas BPK/BP3K terutama dalam melayani penyuluhan di wilayah kecamatan. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman ini meliputi sebagai berikut: 1. Standar Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan; 2. Variabel dan Indikator Kemampuan Balai Penyuluhan Kecamatan; 3. Mekanisme Penilaian dan Penetapan kelas Balai Penyuluhan Kecamatan; 4. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; 5. Pembiayaan. D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada daerah membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat atau (pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemberdayaan dan peran serta masyarakat). 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistim Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K), kelembagaan penyuluhan pada tingkat kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan. Balai Penyuluhan bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana Penyuluhan kabupaten/kota yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai Penyuluhan Kecamatan

2

kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. Selain itu, lembaga teknis daerah yang berbentuk badan di kabupaten/kota

dapat

membentuk

unit

pelaksana

teknis

tertentu

untuk

melaksanakan kegiatan teknis operasional/teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. 4. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan. 5. Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

26/Permentan/OT.140/4/2012

tentang

28/Permentan/OT.140/4/2012

tentang

Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan. 6. Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor

Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi. 7. Pedoman Standar Pelayanan Minimal Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Peranian Kementerian Pertanian Tahun 2010. E. Pengertian Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan : 1. Balai Penyuluhan Kecamatan/Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPK/BP3K) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota atau kelembagaan yang menangani penyuluhan di kabupaten/kota yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan di kecamatan. 2. Standardisasi BPK/BP3K adalah standar minimal yang diperlakukan oleh BPK/BP3K untuk melaksanakan tugas fungsinya. 3. Klasifikasi BPK/BP3K adalah penilaian kelas kemampuan BPK/BP3K dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibagi ke dalam 4 (empat) kelas,

yaitu

BPK/BP3K kelas : 1) Pratama, 2) Madya, 3) Utama, dan 4) Kelas Aditama. 4. Sarana dan Prasarana penyuluhan adalah peralatan dan bangunan yang digunakan untuk melakukan penyelenggaraan penyuluhan di wilayah BPK/BP3K. 5. Pembiayaan penyuluhan pertanian adalah setiap pengeluaran untuk keperluan penyelenggaraan penyuluhan.


3

II. KELEMBAGAAN BALAI PENYULUHAN KECAMATAN A. Pengorganisasian Dalam pengorganisasian BPK/BP3K sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penyuluhan dari Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota yang didukung dengan organisasi dan ketenagaan sebagai berikut: 1. Pimpinan Balai; 2. Urusan Ketatausahaan; 3. Kelompok Jabatan Fungsional(KJF), terdiri dari: − Penyuluh yang menangani urusan Programa; − Penyuluh yang menangani urusan Sumber Daya; dan − Penyuluh yang menangani urusan Supervisi. Pimpinan Balai adalah pejabat yang memiliki latar belakang dibidang penyuluhan atau pejabat fungsional penyuluh pertanian yang diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin/koordinator penyuluh di BPK/BP3K, sedangkan urusan Ketatausahaan dapat ditangani oleh fungsional umum. Selanjutnya untuk urusan programa, sumberdaya, dan supervisi dalam kelompok jabatan fungsional penyuluh ditetapkan oleh Pimpinan Balai dengan memperhatikan potensi pengembangan kawasan komoditas unggulan wilayah Kecamatan. Balai penyuluhan yang jumlah penyuluhnya terbatas, maka pimpinan, penyuluh urusan programa, sumberdaya, dan supervisi dalam kelompok jabatan fungsional dapat ditugaskan untuk menangani wilayah kerja penyuluh di desa sekitar BPK/BP3K. B. Tugas dan Fungsi 1. Tugas Balai Penyuluh Kecamatan mempunyai tugas: − Memfasilitasi penyusunan programa penyuluhan tingkat kecamatan yang sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten/ kota; − Melaksanakan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan kecamatan; − Menyediakan akses terhadap penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan penyuluhan, dan pasar; − Memfasilitasi pengembangan kelembagaan petani dan usahatani, pengembangan sejenisnya, kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha; Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai Penyuluhan Kecamatan

4

− Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran di BPK/BP3K secara berkelanjutan; dan; − Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha. 2. Fungsi Balai Penyuluhan Kecamatan mempunyai fungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, petani/pelaku utama, dan pelaku usaha untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas BPK/BP3K. C. Prasarana dan Sarana Standar minimal prasarana dan sarana yang harus tersedia di BPK/BP3K meliputi : 1) bangunan fisik dan 2) peralatan yang digunakan untuk penyelenggaraan penyuluhan pertanian. 1. Prasarana Penyuluhan Pertanian Prasarana minimal di BPK/BP3K meliputi : prasarana perkantoran, prasarana lingkungan, dan prasarana penunjang. − Prasarana perkantoran minimal yang harus tersedia di BPK/BP3K seperti : ruangan pimpinan, ruangan administrasi/tata usaha, ruangan kelompok jabatan fungsional, ruangan pertemuan/aula, ruangan perpustakaan, ruangan data dan sistem informasi, ruangan pameran, peragaan dan promosi, toilet dan kamar mandi, dapur, dan gudang. − Prasarana Lingkungan adalah air baku, penerangan listrik atau 1 (satu) unit genset cadangan, jalan lingkungan, pagar halaman dan lahan percontohan balai. − Prasarana penujang adalah rumah dinas/rumah jaga, mushola dll. 2. Sarana minimal penyuluhan, meliputi: 1) sarana keinformasian, 2) alat bantu penyuluhan, 3) peralatan administrasi, 4) alat transportasi, 5) sarana perpustakaan (buku serta hasil publikasi), dan 6) perlengkapan ruangan. − Sarana keinfomasian, terdiri atas : 1 (satu) set perangkat komputer, 1 (satu) papan display, 1 (satu) kamera analog atau digital, 1 (satu) unit handycam, 1 (satu) set telepon dan mesin faksimile. − Alat bantu penyuluhan, terdiri atas : 1 (satu) unit overhead projector/LCD, 1 (satu) unit perangkat pengeras suara, 1 (satu) set perangkat monitor televisi dan


5

VCD/DVD, 1 (satu) unit tape recorder, 1 (satu) unit white board/panelboard, dan 1 (satu) unit lapto. − Peralatan Administrasi, terdiri atas : 1 (satu) set perangkat komputer, 1 (satu) unit mesin tik, 3 (tiga) unit kalkulator, 1 (satu) unit brankas, dan 2 (dua) unit rak buku. − Alat Transportasi, berupa 3 (tiga) buah kendaraan bermotor roda dua atau alat transportasi lain. − Sarana perpustakaan, terdiri atas: minimal 3 (tiga) rak buku, 1 (satu) unit meja, 6 (enam) kursi, dan buku-buku minimal 200 judul buku, dan hasil-hasil publikasi, dan − Perlengkapan ruangan, terdiri atas: ruangan tamu, ruangan administrasi, dan ruang kerja para penyuluh, meja kursi untuk petugas/penyuluh/pegawai. D. Manajemen Operasional Dukungan manajemen operasional yang wajib tersedia di BPK/BP3K: 1. Struktur organisasi BPK/BP3K. 2. Pembagian tugas pokok dan fungsi. 3. Programa penyuluhan kecamatan. 4. Jadual pelatihan di BPK/BP3K. 5. Jadual latihan dan kunjungan penyuluh, dan 6. Jadual supervise penyuluh. E. Aktivitas Dukungan aktivitas yang wajib ada di wilayah BPK/BP3K sebagai berikut: 1. Penyampaian dan penyebaran informasi inovasi teknologi. 2. Fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. 3. Kaji terap/percontohan. 4. Pengembangan model usaha Tani. 5. Pemberian Rekomendasi dan aksesibilitas sumber teknologi. 6. Fasilitasi kerja sama peneliti, penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha. 7. Koordinasi dan Musyawarah Rembug Tani. 8. Koordinasi Mimbar Sarasehan. 9. Menumbuhkembangkan kepemimpinan kewirausahaan, kelembagaan petani, dan kelembagaan ekonomi petani. Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai Penyuluhan Kecamatan

6

10. Perakitan materi/media dan alat bantu penyuluhan spesifik lokasi. 11. Layanan terpadu hulu – hilir (One Stop Service) dan layanan informasi berbasis teknologi informasi (cyber extension). 12. Layanan klinik konsultasi agribisnis. 13. Pemutakhiran data, dan 14. Supervisi, evaluasi, dan pembinaan kinerja penyuluh. F. Penyediaan Data dan Informasi Jenis data dan informasi yang wajib tersedia di BPK/BP3K meliputi data dan informasi tentang sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan petani, keadaan demografis yang diperlukan dalam perencanaan kegiatan penyuluhan di wilayah BPK/BP3K. 1. Sumber Daya Alam, terdiri atas keadaan geografis, topografi wilayah, iklim, jenis tanah, luas lahan, luas tanam, produktivitas dan produksi usaha tani, dan komoditas unggulan yang berpeluang memiliki daya saing tinggi serta kerentanan terhadap bencana alam, kalender tanam, DPI, IP. 2. Sumber Daya Manusia, terdiri atas jumlah dan kapasitas SDM penyuluh (Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Lepas –Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Penyuluh Pertanian Swadaya dan Penyuluh Pertanian Swasta). 3. Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani data mencakup nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, latihan yang pernah diikuti, target produksi dll, Kelembagaan petani meliputi jumlah kelompok tani/Gapoktan, asosiasi petani, kelembagaan ekonomi petani (koperasi tani/Badan Usaha Milik Petani), dan jejaring kemitraan usaha, dengan rincian kapasitas usaha masing-masing klasifikasi kelompoktani. 4. Keadaan demografis wilayah BPK/BP3K terdiri atas jumlah penduduk, keragaman, mata pencaharian, tingkat pertumbuhan, pendidikan, nilai-nilai sosial budaya, tingkat partisipasi, dan produktivitas. G. Dukungan Pembiayaan Dukungan pembiayaan dalam pengelolaan BPK/BP3K dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Swasta, dan Swadaya.


7

III. KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN KECAMATAN Klasifikasi BPK/BP3K dilaksanakan berdasarkan penilaian terhadap beberapa aspek yaitu: A. Aspek Kemampuan BPK/BP3K Penilaian kemampuan BPK/BP3K dilakukan berdasarkan 5 (lima) aspek 1) Kelembagaan, 2) Ketenagaan, 3) Penyelenggaraan, 4) Sarana Prasarana dan 5) Pembiayaan.

Selanjutnya kelima aspek tersebut dijabarkan melalui beberapa

variabel, antara lain : 1) organisasi, 2) ketenagaan, 3) pelaksanaan tugas dan fungsi dan lain-lain. Bobot penilaian maksimum sebesar 1.000 dengan nilai bobot masing-masing aspek, seperti terlihat pada Tabel 1. Tabel 1. Aspek Penilaian Kemampuan Balai Penyuluhan Kecamatan Aspek

No

Bobot

1.

Kelembagaan

224

2.

Ketenagaan

64

3.

Penyelenggaraan

532

4.

Sarana dan Prasarana

150

5.

Pembiayaan

30 Jumlah

1.000

B. Indikator Kemampuan dan Bobot Penilaian BPK/BP3K Indikator kemampuan BPK didasarkan pada penilaian terhadap variabel-variabel penilaian. Indikator kemampuan ditetapkan berdasarkan kriteria yang spesifik, terukur, relevan, dalam batasan waktu yang jelas untuk mencapai tujuan dengan bobot penilaian, seperti pada terlihat pada Form 1. C. Kelas Kemampuan BPK/BP3K Hasil penilaian berdasarkan indikator kemampuan BPK/BP3K di berbagai BPK/BP3K akan menghasilkan nilai yang beragam mulai dari nilai rendah sampai nilai tertinggi, yang merupakan gambaran dari kinerja BPK/BP3K. Hasil penilaian terhadap kemampuan BPK/BP3K menjadi dasar penetapan kelas kemampuan BPK/BP3K, dan menjadi bahan masukan dalam pembinaan serta merumuskan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan atau menaikkan kelas BPK/BP3K sesuai dengan kelasnya Klasifikasi BPK/BP3K dibagi ke dalam 4 (empat) kelas


8

yakni: Kelas Pratama (nilai ≤ 475), Kelas Madya (nilai 476 - 650), Kelas Utama (nilai 651 - 825), dan Kelas Aditama (nilai 826 - 1.000).

KELAS KEMAMPUAN BPK BP3K ADITAMA BP3K UTAMA

BP3K MADYA BP3K PRATAMA

NILAI : 826 ‐ 1.000

NILAI : 651 ‐ 825

NILAI : 476 ‐ 650

NILAI : ≤ 475 5

IV. MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN KELAS KEMAMPUAN BPK Penilaian kelas kemampuan BPK/BP3K dilakukan antara 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun sekali atau disesuaikan dengan perkembangan kondisi kelas kemampuan BPK/BP3K, melalui mekanisme sebagai berikut: 1) Tingkat Kecamatan Pimpinan BPK/BP3K bersama-sama dengan para penyuluh yang ada di BPK/BP3K melakukan klasifikasi melalui identifikasi dan penilaian secara mandiri (self-analysis) terhadap BPK/BP3K yang dikelolanya. Klasifikasi didasarkan atas hasil penilaian terhadap kemampuan BPK/BP3K, meliputi aspek: kelembagaan,

ketenagaan,

penyelenggaraan,

sarana

dan

prasarana

serta

pembiayaan. Hasil penilaian secara mandiri disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota atau Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di Kabupaten/Kota untuk selanjutnya di verifikasi. 2) Tingkat Kabupaten/Kota a.

Kepala

Badan

Pelaksana

Penyuluhan/Pimpinan

Kelembagaan

yang

membidangi penyuluhan di kabupaten/kota membentuk tim penilai klasifikasi


9

kelas kemampuan BPK/BP3K, yang terdiri dari unsur pejabat struktural dan pejabat fungsional penyuluh pertanian kabupaten/kota. b.

Tim penilai kabupaten/kota melakukan penilaian dengan langka-langkah sebagai berikut : −

Menyampaikan informasi dan memverifikasi hasil penilaian BPK/BP3K dari kecamatan.

−

Menelaah dan menganalisis hasil verifikasi lapangan BPK/BP3K di wilayah kerjanya.

−

Hasil rekapitulasi data dari seluruh BPK/BP3K, Tim Penilai menghitung dan mentabulasi nilai akhir dari masing-masing BPK/BP3K seperti pada Tabel 2. Tabel 2. Rekapitulasi Nilai Akhir Kemampuan BPK/BP3K Kabupaten/Kota :………………………………. Nilai No

Nama BPK/BP3K

Aspek Kelembagaan

Aspek Aspek Penyelenggara Ketenagaan an

Aspek Sarana dan Prasarana

Aspek Pembiay aan

Total Nilai

Kelas Kemampuan

Ketua Tim Penilai, (……………………………….) −

Tim Penilai menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada Kepala Badan Pelaksana

Penyuluhan/Pimpinan

Kelembagaan

yang

membidangi

penyuluhan di kabupaten/kota. −

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/Pimpinan Kelembagaan yang membidangi penyuluhan kabupaten/kota mengusulkan hasil klasifikasi BPK/BP3K kepada Bupati/Walikota untuk ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati/Walikota.

−

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota tersebut, Kepala Badan Pelaksana

Penyuluhan/Pimpinan

Kelembagaan

yang

membidangi

penyuluhan kabupaten/kota memberikan sertifikat yang dilengkapi dengan tanda berwarna sesuai kelas kemampuan BPK/BP3K, yaitu: Merah untuk kelas Pratama, Kuning untuk kelas Madya, Hijau untuk kelas Utama dan Coklat untuk kelas Aditama (contoh Form 2). Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai Penyuluhan Kecamatan

10

−

Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/Pimpinan Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota mengirimkan hasil klasifikasi BPK/BP3K yang telah ditetapkan Bupati/Walikota ke Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi dengan tembusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Penyuluhan Pertanian melalui email : [email protected]

3) Tingkat Provinsi a.

Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan/Pimpinan Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di provinsi melakukan rekapitulasi kelas BPK/BP3K dari semua kabupaten/kota di wilayah kerjanya seperti pada Tabel 3. Tabel 3. Rekapitulasi Kelas Kemampuan BPK/BP3K Provinsi : ………………….. No

b.

Kabupaten/Kota

Nama BPK/BP3K

Nilai

Kelas

Kode

Kemampuan

Warna

Hasil rekapitulasi penilaian tersebut, disampaikan kepada Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Penyuluhan Pertanian dan tembusan kepada Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian atau melalui email [email protected]

4) Tingkat Pusat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Penyuluhan Pertanian melakukan rekapitulasi provinsi dan analisis dalam rangka pembinaan

dan

pengambilan

kebijakan

peningkatan

kelas

kemampuan

BPK/BP3K yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan. Selain itu, database klasifikasi BPK/BP3K akan disinergikan dengan program Direktorat Jenderal Teknis. Hasil klasifikasi BPK/BP3K akan dijadikan dasar upaya penilaian dan upaya peningkatan klasifikasi BPK/BP3K.


11

v.

MoNTTORTNG, EVALUAST, DAN PELAPORAN

A. Monitoring

dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan, baik kabupatenlkota, provinsi, pusat atau terpadu untuk melihat perkembangan kemampuan BPK/BP3K dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Monitoring dan evaluasi juga dilakukan untuk mengidentifftasi dan memberikan solusi pemecahan

masalah yang dihadapi masing-masing tingkatan. Hasil monitoring dan evaluasi

disusun dalam bentuk laporan tentang data dan informasi perkembangan kelas kemampuan

B.

BPMP3K.

Pelaporan Pelaporan tentang perkembangan kelas kemampuan BPKIBP3K dilakukan setiap

"

tahun secara berjenjang mulai dari kecamatan, kabupatenlkota, provinsi dan pusat. dengan format laporan seperti pada tr'orm 3.

YI. PEMBIAYAAN Pembiayaan untuk klasifikasi BPK/BP3K bersumber dari APBN dan atau ApBD serta sumber lain yang resmi.

VII.PEI\TUTUP Pedoman

ini merupakan acuan bagi pimpinan Kelembagazm penyutuhan dan pihak

terkait lainnya untuk mempercepat pengembangan dan pemberdayaan BpK/Bp3K sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Pertanian di wilayah kecamatan untuk mendukung pembangunan pertanian.

PENYI.'LUHAN DAN PENGEMBANGAN YA MANUSI.A PERTANIAN,

ffi Wg Pedoman Pelaksanaan Kasifikasi Balai penyuluhan Kecamatan

L2

KEMENTERIAN

PERTANIAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN JALAN HARSONO RM NOMOR 3 RAGUNAN PASAR MINGGU, JAKARTA 12550 KOTAK POS 7214/JKSPM TELEPON (021) 7815380 - 7815480, FAKSIMILE (021) 78839233 SITUS: www.bppsdmp.deptan.go.id

PERATURANKEPALABADANPENYULUHANDAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIAPERTANIAN NOMOR: 11~/peJ!'/OT.1401J/10/14 TENTANG PEDOMANPELAKSANAANKLASIFIKASIBALAIPENYULUHANKECAMATAN DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHAESA KEPALABADANPENYULUHANDAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIAPERTANIAN, Menimbang

Mengingat

a.

bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi Balai Penyuluhan Kecamatan/Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (BPK/BP3K) sebagai Pos Simpul Koordinasi (Posko), sinkronisasi program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di wilayah kecamatan sekaligus sebagai pusat data dan informasi bagi petani;

b.

bahwa agar pengklasifikasian BPK/BP3K dapat terlaksana dengan baik, perlu disusun acuan bagi penyelenggara penyuluhan dalam melaksanakan pengklasifikasian sehingga diperoleh tingkat perkembangan dan kelas kemampuan BPK/BP3K yang akurat;

c.

bahwa atas dasar hal tersebut di, atas, agar dalam penyelenggaraan klasifikasi BPK/BP3K dapat memenuhi kaidahkaidah yang baik, perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK);

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 2.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);

3.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5018); Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5.

6. 7.

8.

Keputusan Presiden Nomor 145jM Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian; 9. Peraturan Presiden Nomor 154 Tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; 10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61jPermentanjOT.140j10j 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian; 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26jPermentanjOT.140j4j 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan; MEMUTUSKAN: Menetapkan

PERATURANKEPALABADAN PENYULUHANDAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAANKLASIFIKASIBALAIPENYULUHANKECAMATAN. Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan Klasifikasi Balai Penyuluhan Kecamatan seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. Pasal 2 Pedoman sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Peraturan ini digunakan sebagai acuan dalam pembinaan dan pemberdayaan BPKjBP3K agar dapat berjalan lebih fokus dan optimal. Pasal 3 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Okt •• er 2014

SALINANPeraturan ini disampaikan kepada yth.: 1. Gubemur seluruh Indonesia; 2. Bupati/Walikota seluruh Indonesia; 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; 4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian; 5. Pejabat Eselon II lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; 6. Badan Koordinasi Penyuluhan/Kelembagaan yang menangani Penyuluhan Provinsi; 7. Badan Pelaksana Penyuluhan/Kelembagaan yang menangani Penyuluhan KabupatenjKota.

,'

. i

r "

LAMPIRANPERATURANKEPALABADANPENYULUHANDAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYAMANUSIAPERTANIAN NOMOR 112per/OT.140/J/10/14 TANGGAL 17 Okte'er 2014 PEDOMANPELAKSANAANKLASIFIKASIBALAIPENYULUHANKECAMATAN 1.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Balai Penyuluhan Kehutanan

Kecamatan/Balai

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

(BPK/BP3K) memiliki peran

keberhasilan

pembangunan

keberhasilan

pertanian

pembangunan

strategis

dalam

menentukan

serta sekaligus merupakan

pertanian

di wilayah

cermin

Kecamatan.

Sesuai

dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan kebijakan

Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

pengembangan

(a) mengutamakan

pertanian

penyuluhan

pertanian

dan

kelembagaan

penyuluhan pertanian

pertanian

prioritas

penyuluhan

adalah

tingkatan

kelembagaan

insentif pembiayaan.

sebagai penggerak

di masing-masing

adalah

kelembagaan

(b) memacu. pengembangan

melalui pemberian

Strategi pengembangan

penyuluhan

penyuluhan

prinsip kemitraan dalam pengembangan

penyuluhan

kelembagaan

kelembagaan

(SP3K),

menempatkan utama

kegiatan

wilayah administrasi

pemerintahan; Sebagai penjabaran dari UU Nomor 16 Tahun 2006, Kementerian Pertanian mengambil

kebijakan

pelaksanaan

menjadikan

kegiatan pembangunan

BPKjBP3K sebagai

pusat

koordinasi

pertanian di wilayah kecamatan yang

berbasis berupa kawasan komoditi unggulan dan atau wilayah. Selain itu, BPKjBP3K

merupakan

pemangku kepentingan

pusat

data

dan

informasi

bagi

lainnya dalam pengembangan

usaha

petani

dan

di wilayah

kecamatan. Secara empiris sampai saat ini, keberadaan belum dapat melaksanakan antara lain (a) terbatasnya (b)

terbatasnya

(c)terbatasnya peningkatan

fasilitasi

BPKjBP3K umumnya

tugas fungsinya secara optimal, disebabkan dukungan sarana, prasarana, penyediaan

dan

dan pembiayaan,

penyebaran

informasi,

jumlah dan kualitas penyuluh, dan (d) terbatasnya kapasitas

proses pembelajaran

masih

penyuluh pertanian,

dan (e) terbatasnya

fasilitasi fasilitasi

(percontohan dan model usaha tani). Oleh karena itu,

kelembagaan BPKj BP3K perlu diperkuat dan diberdayakan

agar mampu 1

.

.~

melaksanakan

tugas

dan

fungsi

penyuluhan

pertanian

secara

lebih

optimal. : Salah satu upaya penguatan

dan pengembangan

kapasitas

BPK/BP3K

diawali dengan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap kondisi dan potensi

BPK/BP3K.

kemampuan

dari

Hal

ini

dilakukan

kelembagaan

untuk

penyuluhan

mengetahui

tersebut,

tingkat

sehingga

dapat

dijadikan dasar dalam melakukan pembinaan selanjutnya. Agar klasifikasi BPK/BP3K berjalan

efektif dan efisien, n:-aka perlu disusun

Pedoman

Klasifikasi Balai Penyuluhan Kecamatan. B. Maksud dan Tujuan Pedoman ini disusun, penyuluhan tujuannya

dalam

dimaksudkan

sebagai acuan

melaksanakan

klasifikasi

bagi penyelenggara

BPK/BP3K.

sedangkan

adalah diperolehnya kelas 'kemampuan BPK/BP3K di seluruh

provinsi dan pada gilirannya dapat dij,adikan dasar dalam mengembangkan serta meningkatkakan

kapasitas

BPK/BP3K terutama

dalam melayani

penyuluhan di wilayah kecamatan. C. Ruang Lingkup Ruang lingkup pedoman ini meliputi sebagai berikut: 1. Standar Kelembagaan Penyuluhan Kecamatan; 2. Variabel dan Indikator Kemampuan Balai Penyuluhan Kecamatan; 3. Mekanisme Penilaian dan Penetapan kelas Balai Penyuluhan Kecamatan; 4. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan; 5. Pembiayaan. D. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Pemerintahan membuat

Republik Indonesia Nomor 32 Tahun Daerah,

kebijakan

daerah

peran serta, prakarsa pada peningkatan kepada

untuk

kewenangan

kepada

memberi pelayanan,

dan pemberdayaan masyarakat

kesejahteraan

daerah

kesejahteraan

memberikan

diarahkan masyarakat

2004 tentang daerah

peningkatan

yang bertujuan

rakyat atau (pemberian otonomi luas untuk

mempercepat

melalui

terwujudnya

peningkatan

pelayanan

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

2006 tentang

pemberdayaan dan peran serta masyarakat). 2. Undang-Undang Sistim

Penyuluhan

Pertanian,

kelembagaan

penyuluhan

Penyuluhan.

Balai

pada

Penyuluhan

Perikanan tingkat

dan

Kehutanan

kecamatan

bertanggung

jawab

berbentuk kepada

(SP3K), Balai Badan 2

.'

Pelaksana

Penyuluhan

kabupaten/kota

yang pembentukannya

diatur

lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada

daerah

dalam

menata

organisasi

rasional sesuai dengan kebutuhan

yang efisien, efektif, dan

dan kemampuan

daerah

masing-

masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi serta komunikasi

kelembagaan antara

pusat dan daerah.

Selain itu,

lembaga teknis daerah yang berbentuk badan di kabupaten/kota membentuk

unit

pelaksana

teknis

kegiatap. teknis operasional/teknis

tertentu

untuk

dapat

melaksanakan

penunjang yang mempunyai wilayah

kerja satu atau beberapa kecamatan. 4. Peraturan

Pemerintah

Pembinaan,

dan

Nomor 43 Tahun

Pengawasan

2009 tentang

Penyuluhan

Pertanian,

Pembiayaan,

Perikanan

dan

Kehutanan. 5. Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor 26/Permentan/OT.140/4/2012

tentang Pedoman Pengelolaan Balai Penyuluhan. 6. Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor 28/Permentan/OT.140/4/2012

tentang Pedoman Penilaian Balai Penyuluhan Kecamatan Berprestasi. 7. Pedoman

Standar

Pelayanan

Minimal Balai Penyuluhan

Pertanian,

Perikanan dan Kehutanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Peranian Kementerian Pertanian Tahun 2010. E. Pengertian Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan : 1. Balai Penyuluhan

dan

Kehutanan

Kecamatan/Balai

Penyuluhan

(BPK/BP3K) adalah

Penyuluhan

Badan

Pelaksana

kelembagaan

yang menangani

Pertanian,

Unit Pelaksana

Penyuluhan penyuluhan

Perikanan

Teknis

(UPT)

Kabupaten/Kota

atau

di kabupaten/kota

yang

menyelenggarakan fungsi penyuluhan di kecamatan. 2. Standardisasi

BPK/BP3K adalah standar

minimal yang diperlakukan

oleh BPK/BP3K untuk melaksanakan tugas fungsinya. 3. Klasifikasi BPK/BP3K adalah penilaian kelas kemampuan

dalam melaksanakan kelas,

BPK/BP3K

tugas dan fungsi yang dibagi ke dalam 4 (empat)

yaitu BPK/BP3K kelas : 1) Pratama, 2) Madya, 3) Utama, dan

4) Kelas Aditama. 4. Sarana dan Prasarana penyuluhan adalah peralatan dan bangunan yang

digunakan untuk

melakukan penyelenggaraan penyuluhan

di wilayah

BPK/BP3K. 3

.' f

5. Pembiayaan

penyuluhan

pertanian

adalah

setiap pengeluaran

untuk

keperluan penyelenggaraan penyuluhan.

II. KELEMBAGAAN BALAIPENYULUHAN KECAMATAN A. Pengorganisasian Dalam pengorganisasian Penyuluhan

dari

BPK/BP3K sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Badan

Pelaksana

Penyuluhan

Kabupaten/Kota

yang

didukung dengan organisasi dan ketenagaan sebagai berikut: 1. Pimpinan Balai; 2. Urusan Ketatausahaan; 3. Kelompok Jabatan Fungsional(KJF), terdiri dari: - Penyuluh yang menangani urusan Programa; - Penyuluh yang menangani urusan Sumber Daya; dan - Penyuluh yang menangani urusan Supervisi. Pimpinan Balai adalah penyuluhan

atau

pejabat yang memiliki latar belakang

pejabat

kepercayaan

untuk

BPK/BP3K,

sedangkan

fungsional

menjadi

penyuluh

pertanian

pemimpin/koordinator

urusan

Ketatausahaan'

dibidang

yang penyuluh

dapat

ditangani

diberi di oleh

fungsional umum. Selanjutnya untuk urusan programa, sumberdaya, dan supervisi dalam kelompok jabatan

fungsional penyuluh

Pimpinan Balai dengan memperhatikan

ditetapkan

potensi pengembangan

oleh

kawasan

komoditas unggulan wilayah Kecamatan. Balai penyuluhan penyuluh urusan jabatan

yang jumlah

penyuluhnya

terbatas,

maka pimpinan,

programa, sumb~rdaya, dan supervisi dalam kelompok

fungsional

dapat

ditugaskan

untuk

menangani

wilayah kerja

penyuluh di desa sekitar BPK/BP3K. B. Tugas dan Fungsi 1. Tugas Balai Penyuluh Kecamatan mempunyai tugas: - Memfasilitasi penyusunan

programa penyuluhan

tingkat kecamatan

yang sejalan dengan programa penyuluhan kabupaten/ - Melaksanakan

penyuluhan

berdasarkan

programa

kota; penyuluhan

kecamatan; - Menyediakan akses terhadap penyebaran informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan penyuluhan, dan pasar; 4

..~ - Memfasilitasi pengembangan pengembangan

sejenisnya,

kelembagaan

petani

kemitraan' pelaku

dan

utama

usahatani, dan

pelaku

usaha; -

Memfasilitasi

peningkatan

swadaya

penyuluh

dan

kapasitas

swasta

penyuluh

melalui proses

PNS,

penyuluh

pembelajaran

di

BPK/BP3K secara berkelanjutan; dan; -

Melaksanakan

proses

pembelajaran

pengembangan

model usaha

melalui

percontohan

tani bagi pelaku utama

dan

dan pelaku

usaha. 2. Fungsi Balai

Penyuluhan

pertemuan

Kecamatan

mempunyai

para penyuluh, petani/pelaku

fungsi

utama,

sebagai

tempat

dan pelaku usaha

untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas BPK/BP3K. C. Prasarana dan Sarana Standar minimal prasarana dan sarana yang harus tersedia di BPK/BP3K meliputi : 1) bangunan

fisik dan 2) peralatan

yang digunakan

untuk

penyelenggaraan penyuluhan pertanian. 1. Prasarana Penyuluhan Pertanian Prasarana

minimal di BPK/BP3K meliputi : prasarana

perkantoran,

prasarana lingkungan, dan prasarana penunjang. -

Prasarana perkantoran seperti

: ruangan

ruangan

minimal yang harus tersedia di BPK/BP3K

pimpinan,

kelompok jabatan

ruangan

administrasi/tata

fungsional, ruangan

usaha,

pertemuan/ aula,

ruangan perpustakaan, ruangan data dan sistem informasi, ruangan pameran, peragaan dan promosi, toilet dan kamar mandi, dapur, dan gudang. -

Prasarana

Lingkungan adalah aIr baku, penerangan

listrik atau 1

(satu) unit genset cadangan, jalan lingkungan, pagar halaman dan lahan percontohan balai. -

Prasarana penujang adalah rumah dinas/rumah jaga, mushola dll.

2. Sarana minimal penyuluhan, meliputi: 1) sarana keinformasian, 2) alat bantu penyuluhan, sarana perpustakaan

3) peralatan administrasi, 4) alat transportasi,

5)

(buku serta hasil publikasi), dan 6) perlengkapan

ruangan. -

Sarana keinfomasian, terdiri atas: 1 (satu) set perangkat komputer, 1 (satu) papan display, 1 (satu) kamera analog atau digital, 1 (satu) unit handycam, 1 (satu) set telepon dan mesin faksimile. 5

.. -

Alat bantu projector/LCD,

penyuluhan,

terdiri

atas

: 1 (satu) unit

1 (satu) unit perangkat pengeras suara,

overhead

1 (satu) set

perangkat monitor televisi dan VCD/DVD, 1 (satu) unit tape recorder, 1 (sc~.tu) unit white board/ panelboard, dan 1 (satu) unit laptop. Peralatan Administrasi, terdiri atas:

1 (satu) set perangkat komputer,

1 (satu) unit mesin tik, 3 (tiga) unit kalkulator, 1 (satu) unit brankas, dan 2 (dua) unit rak buku. -

Alat Transportasi, berupa 3 (tiga) buah kendaraan bermotor roda dua atau alat transportasi lain.

-

Sarana perpustakaan,

terdiri atas: minimal 3 (tiga) rak buku, 1 (satu)

unit meja, 6 (enam) kursi, dan buku-Duku minimal 200 judul buku, dan hasil-hasil publikasi, dan -

Perlengkapan administrasi,

ruangan,

terdiri' atas:

ruangan

dan ruang kerja para penyuluh,

tamu,

ruangan

meja kursi untuk

petugas / penyuluh / pegawai. D. Manajemen Operasional Dukungan manajemen operasional yang wajib tersedia di BPK/BP3K: 1. Struktur organisasi BPK/BP3K. 2. Pembagian tugas pokok dan fungsi. 3. Programa penyuluhan kecamatan. 4. Jadual pelatihan di BPK/BP3K. 5. Jadual latihan dan kunjungan penyuluh, dan 6. Jadual supervise penyuluh. E. Aktivitas Dukungan aktivitas yang wajib ada di wilayah BPK/BP3K sebagai berikut: 1. Penyampaian dan penyebaran informasi inovasi teknologi. 2. Fasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha. 3. Kaji terap/percontohan. 4. Pengembangan model usaha Tani. 5. Pemberian Rekomendasi dan aksesibilitas sumber teknologi. 6. Fasilitasi kerja sama peneliti, penyuluh,

pelaku utama

dan pelaku

usaha. 7. Koordinasi dan Musyawarah Rembug Tani. 8. Koordinasi Mimbar Sarasehan. 9. Menumbuhkembangkan

kepemimpinan

kewirausahaan,

kelembagaan

petan~, dan kelembagaan ekonomi petani. 6

10. Perakitan materi/media dan alat bantu penyuluhan spesifik lokasi. 11. Layanan terpadu hulu - hilir (One Stop Service) dan layanan informasi berbasis teknologi informasi (cyber extension). 12. Layanan klinik konsultasi agribisnis. 13. Pemutakhiran data, dan 14. Supervisi, evaluasi, dan pembinaan kinerja penyuluh. F. Penyediaan Data dan Informasi Jenis data dan informasi yang wajib tersedia di BPK/BP3K meliputi data dan

informasi

kelembagaan

tentang petani,

sumber keadaan

daya

alam,

demografis

sumber yang

daya

manusia,

diperlukan

dalam

perencanaan kegiatan penyuluhan di wilayah BPK/BP3K. 1: Sumber Daya Alam, terdiri atas keadaan geografis, topografi wilayah, iklim, jenis tanah, luas lahan, luas tanam, produktivitas dan produksi usaha tani, dan komoditas unggulan yang berpeluang memiliki daya saing tinggi serta kerentanan terhadap bencana alam, kalender tanam, DPl, IP. 2. Sumber Daya Manusia, terdiri atas jumlah dan kapasitas SDM penyuluh (Pegawai Negeri Sipil, Tenaga Harian Le'pas -Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian,

Penyuluh

Pertanian

Swadaya

dan

Penyuluh

Pertanian

Swasta). 3. Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani data mencakup nama, alamat, nomor telepon, tanggal lahir, latihan yang pernah diikuti, target produksi

dll, Kelembagaan petani meliputi jumlah

kelompok

tani/ Gapoktan, asosiasi petani, kelembagaan ekonomi petani (koperasi tani/Badan

Usaha Milik Petani), dan jejaring kemitraan usaha, dengan

rincian kapasitas usaha masing-masing klasifikasi kelompoktani. 4. Keadaan demografis wilayah BPK/BP3K terdiri atas jumlah penduduk, keragaman, mata pencaharian, tingkat pertumbuhan,

pendidikan, nilai-

nilai sosial budaya, tingkat partisipasi, dan produktivitas. G. Dukungan Pembiayaan Dukungan pembiayaan dalam pengelolaan BPK/BP3K dapat bersumber dari Anggaran . Pendapatan Pendapatan

dan

dan

Belanja

Belanja Daerah

Negara

(APBN) dan

(APBD) baik

Provinsi

Anggaran maupun

Kabupaten/Kota, Swasta, dan Swadaya.

7

.,,

IIl. KLASIFIKASIBALAIPENYULUHANKECAMATAN Klasifikasi

BPK/ BP3K dilaksanakan

berdasarkan

penilaian

terhadap

beberapa aspek yaitu: A. Aspek Kemampuan BPK/BP3K Penilaian kemampuan BPK/BP3K dilakukan berdasarkan 1) Kelembagaan, Prasarana

2) Ketenagaan,

dan 5) Pembiayaan.

dijabarkan

melalui beberapa

2) ketenagaan,

3) pelaksanaan

5 (lima) aspek

3) Penyelenggaraan, Selanjutnya

4)

Sarana

kelima aspek tersebut

variabel, antara

lain : 1) organisasi,

tugas dan fungsi dan lain-lain. Bobot

penilaian maksimum sebesar 1.000 dengan nilai bobot masing-masing aspek, seperti terlihat pada Tabel 1. Tabel 1. Aspek Penilaian Kemampuan Bc~.lai Penyuluhan Kecamatan Bobot

Aspek

No

224

1.

Kelembagaan

2.

Ketenagaan

64

3.

Penyelenggaraan

532

4.

.Sarana dan Prasarana

150

5.

Pembiayaan

30 1.000

Jumlah

B. Indikator Kemampuan dan Bobot Penilaian BPK/BP3K Indikator

kemampuan

variabel-variabel berdasarkan

BPK didasarkan

penilaian.

pada

Indikator

kemampuan

kriteria yang spesifik, terukur,

waktu yang jelas untuk

penilaian

mencapai tujuan

terhadap ditetapkan

relevan, dalam batasan dengan

bobot penilaian,

seperti pada pada Form 1. C. Kelas Kemampuan BPK/ BP3K Hasil penilaian

berdasarkan

indikator

kemampuan

BPK/BP3K di

berbagai BPK/BP3K akan menghasilkan nilai yang beragam mulai dari nilai rendah

sampai nilai tertinggi, yang merupakan

kinerja BPK/BP3K. Hasil penilaian terhadap menjadi dasar penetapan kelas kemampuan bahan

masukan

kegiatan untuk sesuai

dengan

dalam

pembinaan

mengembangkan kelasnya

atau

serta

kemampuan

merumuskan

Klasifikasi BPKjBP3K

dari

BPK/BP3K

BPKjBP3K, dan

menaikkan

(empat) kelas yakni: Kelas P~atama (nilai::;

gambaran

menjadi kegiatan-

kelas BPKjBP3K

dibagi ke dalam

4

475); Kelas Madya (nilai

476 - 650), Kelas Utama (nilai 651 - 825), dan Kelas Aditama (nilai 826 1.000). 8

KELAS KEMAMPUAN

BPK

• NILAI: 826.

• NILAI: 651.

1.000

825

• NILAI: :!: 475

IV. MEKANISMEPENILAIANDANPENETAPANKELASKEMAMPUANBPK Penilaian kelas kemampuan BPK/BP3K dilakukan antara 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun sekali atau disesuaikan dengan perkembangan

kondisi kelas

kemampuan BPK/BP3K, melalui mekanisme sebagai berikut: 1)Tingkat Kecamatan Pimpinan BPK/BP3K bersama-sama dengan para penyuluh yang ada di BPK/BP3K melakukan

klasifikasi melalui identifikasi

dan penilaian

secara mandiri (selj-analysis)

terhadap

Klasifikasi didasarkan

hasil

peI1ilaian terhadap

kemampuan

aspek:

kelembagaan,

ketenagaan,

BPK/BP3K,

atas

meliputi

penyelenggaraan,

sarana

dan

BPK/BP3K yang dikelolanya.

prasarana

serta

pembiayaan.

Hasil

penilaian secara mandiri disampaikan kepada Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan

Kabupaten/Kota

atau

Kelembagaan

yang

membidangi

penyuluhan di Kabupaten/Kota untuk selanjutnya di verifikasi.

2) Tingkat Kabupaten/Kota a. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan/Pimpinan membidangi penyuluhan di kabupaten/kota klasifikasi kelas kemampuan pejabat

struktural

dan

Kelembagaan yang

membentuk tim penilai

BPK/BP3K, yang terdiri dari unsur

pejabat

fungsional

penyuluh

pertanian

kabupaten/kota. b. Tim penilai kabupaten/kota

melakukan

penilaian dengan langka-

langkah sebagai beriku t : Menyampaikan

informasi

dan

memverifikasi

hasil

penilaian

BPK/BP3K dari kecamatan. 9

Menelaah dan menganalisis hasil verifikasi lapangan BPK/BP3K di wilayah kerjanya. Hasil rekapitulasi menghitung

data dari seluruh

dan mentabulasi

BPK/BP3K, Tim Penilai

nilai akhir dari masing-masing

BPK/BP3K seperti pada Tabel 2. Tabel 2. Rekapitulasi Nilai Akhir Kemampuan BPK/BP3K Kabupaten/Kota ...................................... Nilai No

Nama BPK/BP3K

Aspek Kelena~aan

Aspek KelembalZaan

Aspek Pembiaya an

Aspek Sarana dan Prasarana

Aspek Penvelenuaraan

Kelas Kemampuan

Total Nilai

Ketua Tim Penilai, (oo

Tim Penilai menyampaikan Kepala Badan Pelaksana

• oo

•••••

oo ••••

oo

••••••••••••••••••••

hasil penilaian

)

tersebut

kepada

Penyuluhan/ Pimpinan Kelembagaan

yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota. Kepala Badan Pelaksana

Penyuluhan/Pimpinan

yang membidangi penyuluhan ,hasil

klasifikasi

Kelembagaan

kabupaten/kota

BPK/BP3K kepada

mengusulkan

Bupati/Walikota

untuk

ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati/Walikota. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota tersebut, Kepala Badan

Pelaksana

Penyuluhan/ Pimpinan

membidangi penyuluhan kabupaten/kota yang

dilengkapi

kemampuan

dengan

tanda

Kelembagaan

memberikan sertifikat

berwarna

BPK/BP3K, yaitu: Merah untuk

Kuning untuk

kelas Madya,

yang

Hijau untuk

seSUal

kelas

kelas Pratama,

kelas Utama dan

Coklat untuk kelas Aditama, seperti tercantum pada Form 2. Kepala Badan Pelaksana

Penyuluhan/ Pimpinan Kelembagaan

yang membidangi penyuluhan di kabupaten/kota hasil

klasifikasi

Bupati/Walikota

BPK/BP3K ke Badan

yang

Koordinasi

mengirimkan

telah Penyuluhan

ditetapkan Provinsi

dengan tembusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Penyuluhan Pertanian melalui email kelembagaan. [email protected].

10

3) Tingkat Provinsi a. Kepala Sekretariat

Badan

Koordinasi

Penyuluhan/Pimpinan

Kelembagaan yang membidangi penyuluhan di provinsi melakukan rekapitulasi kelas BPK/BP3K dari semua kabupaten/kota

di wilayah

kerjanya seperti pada Tabel 3. Tabel 3. Rekapitulasi Kelas Kemampuan BPK/BP3K Provinsi : . Nama No

Kabupaten/ Kota

Nilai

BPK/BP3K

Kelas

Kode

Kemampuan

Warna

b. Hasil rekapitulasi penilaian tersebut, disampaikan kepada Kepala B8;dan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Penyuluhan

Pertanian

dan

tembusan

kepada

Kepala

Bidang

Kelembagaan dan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian atau melalui email [email protected] 4) Tingkat Pusat Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian cq. Pusat Penyuluhan

Pertanian melakukan rekapitulasi

dalam rangka

pembinaan

dan pengambilan

provinsi dan analisis kebijakan

peningkatan

kelas kemampuan BPK/BP3K yang diatur dalam petunjuk pelaksanaan. Selain itu, database klasifikasi BPK/BP3K akan disinergikan dengan program Direktorat Jenderal Teknis. Hasil klasifikasi BPK/BP3K akan dijadikan dasar upaya penilaian dan upaya peningkatan

klasifikasi

BPK/BP3K.

11

V. MONITORING,EVALUASI,DANPELAPORAN A. Monitoring dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi dilakukan baik

kabupaten/kota,

perkembangan fungsinya.

provinsi,

kemampuan Monitoring

mengidentifikasi

dan

pusat

masing-masing

disusun

dalam

dan

evaluasi solusi

tingkatan.

bentuk

atau

sesuai

terpadu

kebutuhan,

untuk

BPK/BP3K dalam melaksanakan

memberikan

dihadapi

perkembangan

secara berkala

laporan

Juga

untuk

masalah

monitoring

tentang

tugas dan

dilakukan

pemecahan

Hasil

melihat

data

dan dan

yang

evaluasi informasi

kelas kemampuan BPK/BP3K.

B. Pelaporan Pelaporan

tentang

dilakukan

setiap

kabupaten/kota,

perkembangan tahun

secara

kelas

kemampuan

berjenjang

mulai

BPK/BP3K

dari

kecamatan,

provinsi dan pusat. dengan format laporan seperti pada

Form 3.

VI. PEMBIAYAAN Pembiayaan untuk

klasifikasi BPK/BP3K bersumber

dari APBN dan atau

APBD serta sumber lain yang resmi.

VU.PENUTUP , Pedoman ini merupakan dan

pihak

terkait

pemberdayaan Pelaksanaan

acuan bagi Pimpinan Kelembagaan Penyuluhan

lainnya

BPK/BP3K

untuk sebagai

Kegiatan Pembangunan

untuk mendukung pembangunan

mempercepat Pusat

pengembangan

Koordinasi

Pertanian

Program

dan dan

di wilayah kecamatan

pertanian.

ENYULUHANDAN PENGEMBANGAN YAMANUSIAPERTANIAN,

12

Form. 1 PENILAIAN KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN KECAMATAN KEMENTERIAN PERTANIAN PROVINSI

: ______________________________

KABUPATEN

: ______________________________

KECAMATAN

: ______________________________

NAMA BP3K/BPP

: ______________________________

KEPALA BP3K/BPP

: ______________________________

NO. TELP/HP

: ______________________________

No

VARIABEL

A

ASPEK KELEMBAGAAN

INDIKATOR

1 Dasar Pembentukan Kelembagaan a. Perda;

HASIL DOKUMEN BOBOT SCORE VERIFIKASI KETERANGAN VERIFIKASI *) Permentan 224 No. 26 16 Tahun 2012 16

b. Perbup; c. Surat Penunjukan Bupati; d. Belum terbentuk. 2 Pelaksanaan Tugas dan fungsi a.

10 6 0

Cakupan Dokumen Programa Penyuluhan di Kecamatan 1) Identifikasi masalah perilaku pelaku utama (PRA/Kaji Tindak); a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang lengkap; d. Tidak ada. 2) Identifikasi kebutuhan pengembangan usaha pelaku utama (RDK/RDKK); a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang lengkap; d. Tidak ada. 3) Rumusan Programa Penyuluhan. Sangat lengkap; Lengkap; Kurang lengkap; Tidak ada. b. Pelaksanaan penyuluhan berdasarkan programa penyuluhan; 1) Fasilitasi pembelajaran teknologi (budidaya, pasca panen, pengolahan, pemasaran, kepemimpinan dan manajemen agribisnis; a. Sangat sesuai; b. Sesuai; c. Kurang sesuai; d. Tidak sesuai. 2) Mengiktiarkan kemudahan (sarana produksi, akses permodalan, dan akses pemasaran);

52

16 16 10 6 0 16 16 10 6 0 20

a. b. c. d.

a. b. c. d.

* berikan tanda check list sesuai yang ada

Permentan No. 72 Tahun 2011

196

P enyusunan programa penyuluhan

Sangat berhasil; Berhasil; Kurang berhasil; Tidak berhasil.

20 14 6 0

Juklak Penyuluhan Pertanian di BP3K Tahun 2013

Juklak Penyuluhan Pertanian di BP3K Tahun 2013 Juklak Penyuluhan Pertanian di BP3K Tahun 2013

58

20

20 14 6 0 6 6 4 2 0


No

HASIL DOKUMEN BOBOT SCORE VERIFIKASI KETERANGAN VERIFIKASI *) 3) Penerapan metode penyuluhan Juklak (kunjungan lapangan, demonstrasi Penyuluhan 16 lapangan, sekolah lapangan, Pertanian di kursus, dll); BP3K Tahun 2013 16 a. Sangat sesuai; 10 b. Sesuai; 6 c. Kurang sesuai; 0 d. Tidak sesuai. 4) Supervisi, evaluasi, dan pelaporan; Juklak 16 Penyuluhan Pertanian di 16 a. Sangat sesuai jadwal; BP3K Tahun 10 b. Sesuai jadwal; 2013 Kurang sesuai jadwal; 6 c. 0 d. Tidak sesuai jadwal. c Penyediaan dan penyebaran informasi teknologi, sarana Juklak 28 produksi, pembiayaan dan pasar; Penyuluhan Pertanian di 1) Jumlah dan jenis informasi BP3K Tahun 8 teknologi, sarana produksi, 2013 pembiayaan, pasar, dan kebijakan; 8 a. Sangat sesuai; 6 b. Sesuai; 2 c. Kurang sesuai; 0 d. Tidak sesuai. 2) Ketersediaan sarana pengumpulan Juklak data dan informasi (IT, cyber Penyuluhan 10 extension, kaji terap, kaji tindak, Pertanian di apresiasi, dan konsultasi); BP3K Tahun 2013 10 a. Sangat lengkap; 7 b. Lengkap; 3 c. Kurang lengkap; 0 d. Tidak ada. 3) Kemasan informasi (liptan, brosur, Juklak 10 folder, dll); Penyuluhan 10 Pertanian di a. Sangat sesuai; BP3K Tahun 7 b. Sesuai; 2013 3 c. Kurang sesuai; VARIABEL

INDIKATOR

d. Tidak sesuai. d Fasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama; 1) Keragaan (jumlah dan klasifikasi), kelembagaan petani (poktan, gapoktan), kelembagaan ekonomi petani dan Posluhdes; a. Sangat berhasil; b. Berhasil; c. Kurang berhasil; d. Tidak berhasil. 2) Pemetaan kondisi kelembagaan (kemampuan manajemen, permodalan, skala usaha, dan kemitraan); a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang lengkap; d. Tidak ada. 3) Pemberdayaan dan penguatan kelembagaan; a. Sangat berhasil; b. Berhasil; c. Kurang berhasi; d. Tidak ada.


0 Juklak Penyuluhan Pertanian di BP3K Tahun 2013

24

4 4 3 1 0 4 4 3 1 0 16 16 10 6 0



No

HASIL DOKUMEN BOBOT SCORE VERIFIKASI KETERANGAN VERIFIKASI *) e Fasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh Juklak 26 Penyuluhan swadaya dan penyuluh swasta Pertanian di 1) Ketersediaan data penyuluh (PNS, 8 BP3K Tahun Swadaya, dan Swasta); 2013 8 a. Sangat lengkap; 6 b. Lengkap; 2 c. Kurang lengkap; 0 d. Tidak ada. 2) Ketersediaan data inventarisasi Juklak Penyuluhan kebutuhan materi untuk 8 Pertanian di peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap); BP3K Tahun 8 a. Sangat lengkap; 2013 6 b. Lengkap; 2 c. Kurang lengkap; 0 d. Tidak ada. 3) Ketersediaanrencana peningkatan Juklak kapasitas penyuluh PNS, Swadaya, Penyuluhan 6 dan Swasta; Pertanian di BP3K Tahun 6 a. Sangat tersedia; 2013 4 b. Tersedia; VARIABEL

INDIKATOR

c. Kurang tersedia; d. Tidak tersedia. 4) Ketersediaan rencana sertifikasi keahlian/kompetensi penyuluh PNS, Swadaya, dan Swasta. a. Sangat Tersedia; b. Tersedia c. kurang tersedia; d. Tidak tersedia. f Pelaksanaan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha Jumlah dan jenis percontohan dan pengembangan model usaha padi (demplot/perorangan (0,1 Ha), demfarm/kelompok (5 Ha), demarea/gapoktan (50 Ha), demunit/asosiasi (1.000 Ha)

a. b. c. d.

4 4 3 1 0

8

8 6 2 0 6

Struktur organisasi dan pembagian tugas pengelola dan tenaga a. Sangat sesuai; b. Sesuai; c. Kurang sesuai; d. Tidak sesuai. 4 BPP sebagai lembaga percontohan di wilayahnya. Menjadi pusat pembelajaran pengembangan pertanian dan pelayanan masyarakat di wilayah kecamatan. Percontohan sangat lengkap;



8

Sangat lengkap Lengkap; Kurang lengkap; Tidak lengkap.

3 Pengorganisasian BPP


2 0

6 6 4 2 0



6 6

a.

6

b. Lengkap; c. Kurang lengkap; d. Tidak ada percontohan.

4 2 0

No

VARIABEL

INDIKATOR

B ASPEK KETENAGAAN 1 Ketenagaan Pengelola Balai Penyuluhan Kecamatan a Pengelola BPK

HASIL DOKUMEN BOBOT SCORE VERIFIKASI KETERANGAN VERIFIKASI *) Permentan 64 No. 26 Tahun 2012 64 32

1) Pimpinan Balai (Kepala/Koordinator); Sangat sesuai dengan kriteria;

16

a.

16

b. Sesuai; c. Kurang sesuai; d. Tidak sesuai.

10 6 0

2) Urusan Ketata Usahaan.

a.

16

Sangat sesuai dengan kriteria;

16

b. Sesuai; c. Kurang sesuai; d. Tidak sesuai. b Tenaga fungsional penyuluh 1) Ketersediaan Penyuluh Urusan Program, Urusan Sumber Daya dan Urusan Supervisi sesuai Kriteria ; a. Sangat sesuai; b. Sesuai; c. Kurang sesuai; d. Tidak sesuai 2) Ketersediaan Penyuluh Pertanian di WKPP sesuai Kebutuhan Potensi Wilayah BPK; a. Sangat sesuai; b. Sesuai; c. Kurang sesuai; d. Tidak sesuai

10 6 0 32 16 16 10 6 0 16 16 10 6 0

C ASPEK PENYELENGGARAAN

532

1 Perencanaan Penyelenggaraan Penyuluhan di Kecamatan

157

a Perencanaan manajemen BPK


Juklak Penyuluhan Pertanian di BP3K tahun 2013

Juklak Penyuluhan Pertanian di BP3K tahun 2013


80

Dokumen perencanaan pengelolaan BPK terdiri dari: 1) Data identifikasi potensi wilayah dan permasalahan perilaku petani ; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang lengkap; d. Tidak ada. 2) Data inventarisasi kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha; Sangat lengkap; Lengkap; Kurang lengkap; Tidak ada. 3) Penetapan skala prioritas pengembangan usaha; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang lengkap; d. Tidak ada. 4) Pemetaan komoditas unggulan;

16 16 10 6 0 16

a. b. c. d.

a. b. c. d.


Sangat lengkap; Lengkap; Kurang lengkap; Tidak ada.

16 10 6 0 16 16 10 6 0 16 16 10 6 0




No

VARIABEL

INDIKATOR 5) Dokumen rencana kebutuhan administrasi sarana dan prasana

a. b. c. d.

Sangat lengkap; Lengkap; Kurang lengkap; Tidak ada.

b Programa penyuluhan;

HASIL DOKUMEN BOBOT SCORE VERIFIKASI KETERANGAN VERIFIKASI *) Permentan 16 No. 26 Tahun 2012 16 10 6 0

Dokumen Programa Penyuluhan di Kecamatan meliputi: 1) Data hasil identifikasi masalah perilaku pelaku utama (PRA/Kaji Tindak); a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang lengkap; d. Tidak ada. 2) Data hasil identifikasi kebutuhan pengembangan usaha pelaku utama (RDK/RDKK); a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang lengkap; d. Tidak ada. 3) Notulen Penyusunan Programa Penyuluhan yang melibatkan petani dan penyuluh melalui mimbar sarasehan; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang lengkap; d. Tidak ada. 4) Rumusan Programa; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang lengkap; d. Tidak ada. 2 Pelaksanaan dan fasilitasi penyuluhan dan pembelajaran sudah dilaksanakan sesuai peraturan yang ada 1) Rencana Kerja Tahunan Penyuluh; Sangat lengkap; Lengkap; Kurang lengkap; Tidak ada. 2) Jadwal latihan dan kunjungan (LAKU); a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang lengkap; d. Tidak ada. 3) Laporan pelaksanaan kegiatan; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang lengkap; d. Tidak ada.

20 20 14 6 0 Permentan No. 25 Tahun 2009

16 16 10 6 0


16 16 10 6 0 25 25 15 10 0



75 25

a. b. c. d.



77

25 15 10 0 30 30 20 10 0 20 20 14 6 0



No

VARIABEL

INDIKATOR

3 Mekanisme dan tata hubungan kerja BPK sebagai Pusat Koordinasi Program dan Pelaksanaan Kegiatan Pertanian di Kecamatan yang meliputi: 1) Rencana kegiatan peningkatan dan pengembangan program; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang lengkap; d. Tidak ada. 2) Dukungan peneliti pendamping dalam penerapan rekomendasi spesifik lokasi; a. Sangat mendukung; b. Mendukung; c. Kurang Mendukung; d. Tidak ada dukungan. 3) Dukungan petugas teknis RIHP sesuai dengan tupoksinya; Sangat mendukung; Mendukung; Kurang Mendukung; Tidak ada dukungan. 4) Pengawalan dan pendampingan penyuluh pada program pembangunan pertanian prioritas.

HASIL DOKUMEN BOBOT SCORE VERIFIKASI KETERANGAN VERIFIKASI *) Permentan 86 No. 45 Tahun 2011

25 25 15 10 0

20 14 6 0 16

a. b. c. d.

Sangat sesuai rencana; Sesuai rencana; Kurang Sesuai rencana; Tidak ada rencana. 4 Kerjasama dan kemitraan penyuluhan dengan pemangku kepentingan berjalan baik Jumlah dan bentuk kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta;

16 10 6 0

1) Adanya instrumen supervisi, monitoring dan evaluasi; a. Sangat tersedia; b. Tersedia; c. Kurang tersedia; d. Tidak ada. 2) Jadwal supervisi, monitoring dan a. Sangat tersedia; b. Tersedia; c. Kurang tersedia; d. Tidak ada. 3) Laporan dan umpan balik. a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang Lengkap; d. Tidak ada.


25 15 10 0 Permentan No. 45

16 16

Sangat sesuai; Sesuai; Kurang Sesuai; Tidak ada.

5 Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertib dan teratur



25

a. b. c. d.

a. b. c. d.


20

16 10 6 0 Permentan No. 26 Tahun 2012

65 20 20 14 6 0 25 25 15 10 0 20 20 14 6 0



No 6

VARIABEL

INDIKATOR

Partisipasi dan dukungan petani diwilayahnya sangat tinggi dalam pembangunan pertanian 1) BPK menjadi tempat pertemuan dan konsultasi petani dan penyuluh swadaya; a. Sangat berfungsi; b. Berfungsi; c. Kurang berfungsi; d. Tidak berfungsi. 2) Kontribusi petani dalam kegiatan rembug tani, mimbar sarasehan, programa, dan percontohan; Sangat mendukung; Mendukung; Kurang mendukung; Tidak ada dukungan. 3) BPK sebagai wadah pembinaan wanita tani dan pemuda tani; a. Sangat berfungsi; b. Berfungsi; c. Kurang berfungsi; d. Tidak berfungsi.

HASIL DOKUMEN BOBOT SCORE VERIFIKASI KETERANGAN VERIFIKASI *) Permentan 66 No. 26 Tahun 2012 30 30 20 10 0 20

a. b. c. d.

7 Pengelolaan lingkungan sekitarnya sangat baik 1) Percontohan pengelolaan perkantoran dan usahatani berwawasan lingkungan Sangat lengkap; Lengkap; Kurang Lengkap; Tidak ada. Terbentuknya Kawasan/ Cluster Pengembangan Kawasan 8 Pertanian di Kecamatan 1) Adanya pengembangan kegiatan usaha berbasis komoditas unggulan yang dilakukan oleh pelaku utama dan pelaku usaha; a. Sangat tersedia; b. Tersedia; c. Kurang tersedia; d. Tidak ada. 2) Data hasil peningkatan produktivitas komoditas unggulan kawasan; a. Sangat tersedia; b. Tersedia; c. Kurang tersedia; d. Tidak ada. 3) Data peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha. a. Sangat tersedia; b. Tersedia; c. Kurang tersedia; d. Tidak ada.

20 14 6 0 16 16 10 6 0

16 16 10 6 0


51

16 16 10 6 0 Permentan No. 50 Tahun 2012

20 20 14 6 0


15 15 10 5 0

D Aspek Sarana dan Prasarana

150

1 Sarana dan Prasarana memenuhi Standar Minimal

150




16

a. b. c. d.

1) Sarana ke informasian; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang Lengkap; d. Tidak ada.



16 16 10 6 0

No

VARIABEL

INDIKATOR 2) Sarana alat bantu penyuluhan; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang Lengkap; d. Tidak ada. 3) Sarana peralatan administrasi; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang Lengkap; d. Tidak ada. 4) Sarana alat transportasi; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang Lengkap; d. Tidak ada. 5) Sarana perpustakaan; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang Lengkap; d. Tidak ada. 6) Sarana perlengkapan ruangan); a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang Lengkap; d. Tidak ada. 7) Prasarana perkantoran; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang Lengkap; d. Tidak ada. 8) Prasarana lingkungan; a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang Lengkap; d. Tidak ada. 9) Prasarana penunjang a. Sangat lengkap; b. Lengkap; c. Kurang Lengkap; d. Tidak ada.


HASIL BOBOT SCORE VERIFIKASI *) 20 20 14 6 0 16 16 10 6 0 16 16 10 6 0 20 20 14 6 0 18 18 10 8 0 18 18 10 8 0 16 16 10 6 0 10 10 7 3 0

DOKUMEN KETERANGAN VERIFIKASI Permentan No. 26 Tahun 2012








No

VARIABEL

HASIL DOKUMEN BOBOT SCORE VERIFIKASI KETERANGAN VERIFIKASI *) PP No. 43 30 Tahun 2009

INDIKATOR

E ASPEK PEMBIAYAAN 1 Pengelolaan pembiayaan dan administrasi sesuai peraturan yang ada (bagi BPK yang mendapatkan dana APBN/Dekon dan/atau APBD)

30

Adanya pengelolaan anggaran yang tertib sesuai dengan peraturan yang berlaku meliputi pembiayaan Operasiona, Pertemuan‐pertemuan, percontohan, penyediaan dan penyebaran informasi, Pembelajaran petani, peningkatan kapasitas penyuluh, peningkatan kapasitas kelembagaan petani dan ekonomi petani serta kemitraan.

30

a. Sangat sesuai dan lengkap; b. Sesuai dan Lengkap;

30 20

Kurang sesuai dan kurang lengkap; d. Tidak ada.

c.

4. Score BP3K Aditama

0 1,000

TOTAL Keterangan: 1. Score BP3K Pratama 2. Score BP3K Madya 3. Score BP3K Utama

10

: : :

≤ 475 476 - 650 651 - 825

: 826 - 1.000 ………………………., tanggal………bulan……….. tahun………. Petugas Verifikasi

(………………………………...…………)


Form 2 contoh:

Lambang warna Keterangan : - Kelas Pratama = Merah

SERTIFIKAT KLASIFIKASI BPK/BP3K Nomor:

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Lembaga yang menangani Penyuluhan. Berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota di Kabupaten/Kota. . . . memberikan sertifikat kelas kemampuan kepada Balai Penyuluhan Kecamatan/Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BPK/BP3K) . . . . . . . . dengan kategori . . . . . . Dengan Sertifikat Klasifikasi BPK/BP3K ini, maka dapat dipergunakan untuk memperoleh pembinaan peningkatan kelas kemampuan BPK/BP3K setingkat lebih tinggi atau pembinaan lanjutan. ........................................, 2014 Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan/Lembaga yang menangani Penyuluhan Kabupaten/Kota..................

(...................................)

- Kelas Madya = Kuning - Kelas Utama = Hijau - Kelas Aditama = Coklat

Form 3 a. Laporan Perkembangan Kelas Kemampuan BPK Kecamatan : _______________________ Kabupaten : _______________________ Perkembangan Kelas No

Nama BPK

Alamat

Kelas Kemampuan Tahun Sebelumnya (Tahun……..)

Kelas Kemampuan Tahun ………….

…………………………,…………………………… 2014 Kepala BPK (………………………………...)

b. Rekapitulasi Laporan Perkembangan Kelas Kemampuan BPK Kabupaten : _______________________ Provinsi : _______________________ Perkembangan Kelas No

Nama BPK

Alamat



…………………………,…………………………… 2014 Kepala Bapeluh (………………………………...)

c. Rekapitulasi Laporan Perkembangan Kelas Kemampuan BPK Provinsi : _______________________ Tahun : _______________________ Perkembangan Kelas No

Kabupaten

Nama BPK

Alamat



…………………………,…………………………… 2014 Kepala Bakorluh (………………………………...)

PEDOMAN PELAKSANAAN KLASIFIKASI BALAI PENYULUHAN KECAMATAN (BPK)

Recommend Documents