BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
NOMOR :
35
TAHUN 2005
SERI :
E
PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR 35 TAHUN 2005
TENTANG
PEDOMAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD.BPR) DI KABUPATEN MAJALENGKA BUPATI MAJALENGKA, Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 41 Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) Kabupaten Majalengka, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) di Kabupaten Majalengka. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 2. Undang-Undang ………..2
1
2 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890 ); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979, Nomor 3149 );
9. Peraturan Pemerintah ………… 3
3 9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32); 10. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (PD.PK) (Lembaran Daerah Propinsi Jawa barat Tahun 2000 Nomor 20, Seri D); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka 2004 Nomor 5, Seri D); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 19 Tahun 2004, Seri A). MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT (PD. BPR) DI KABUPATEN MAJALENGKA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Perusahaan Daerah ………….. 4
4 3.
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.PR) adalah Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4.
Direktur adalah Direktur Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR).
5.
Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR).
6.
Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR).
7.
Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pegawai PD. BPR.
8.
Gaji adalah jumlah penerimaan dari gaji pokok, tunjangan isteri/suami dan anak.
9.
Daftar Penilaian Kerja adalah Daftar penilaian prestasi kerja yang ditetapkan oleh Direktur.
10. Ijazah adalah Tanda Tamat Belajar Sekolah/Pendidikan Negeri/Swasta yang disamakan atau ditetapkan sederajat oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. 11. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang pegawai dalam rangkaian susunan kepegawaian. BAB II PENGANGKATAN Pasal 2 (1) Yang berhak menetapkan pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin, dan mutasi jabatan serta pemberhentian pegawai adalah Direktur setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas. (2) Pemindahan pegawai antar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) ditetapkan oleh Dewan Pengawas dengan memperhatikan rekomendasi dari Direktur. (3) Pegawai ……………. 5
5 (3) Pegawai PD BPR likuidasi yang diberhentikan dengan hormat, apabila diterima menjadi Pegawai dapat diangkat dalam pangkat terakhir saat pemberhentian. (4) Pemberian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas. (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalani masa percobaan selama 6 (enam) bulan dan apabila berdasarkan penilaian kerja selama masa percobaan dinilai tidak baik Direktur memberhentikan dengan persetujuan Dewan Pengawas tanpa mendapat uang pesangon. Pasal 3 (1) Syarat-syarat mum untuk dapat diangkat menjadi Calon Pegawai adalah : a. Warga Negara Indonesia; b. Berkelakuan baik dan belum pernah dihukum; c. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan; d. Bukan anggota dari partai politik dan atau organisasi terlarang; e. Dinyatakan sehat oleh Dokter penguji; f. Belum melampaui batas umur 35 (tiga puluh lima) tahun; g. Pendidikan minimal SLTA diutamakan dari kejuruan ekonomi; h. Lulus ujian saringan; i. Bukan Pegawai BUMD lain / PNS. (2) Syarat-syarat administratif untuk diangkat menjadi Calon Pegawai adalah : a. Surat lamaran pekerjaan ditujukan kepada Direktur; b. Foto copy KTP yang masih berlaku; c. Daftar Riwayat Hidup; d. Surat keterangan berkelakuan baik dari kepolisian setempat; e. Kartu Kuning / AKI; f. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 3 lembar; g. Contoh paraf dan tandatangan; h. Surat Pernyataan Pribadi tentang tidak mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik mendatar maupun ke atas dengan Direktur. Dewan Pengawas dan Pegawai PD BPR setempat; i. Surat keterangan/bukti tertulis jika pernah bekerja sebelumnya; j. Surat keterangan sehat dari Dokter penguji; k. Surat Pernyataan Pribadi tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik dan atau organisasi terlarang; l. Foto copy …………. 6
6 l.
Foto copy Ijazah terakhir yang telah dilegalisir.
(3) Pengangkatan Pegawai dilakukan setelah melampaui masa percobaan minimum 6 (enam) bulan dan maksimum 2 (dua) tahun dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik. (4) Selama masa percobaan unsur yang dinilai meliputi : a. Loyalitas; b. Kejujuran; c. Kecakapan; d. Kerjasama; e. Kerajinan; f. Kepemimpinan. (5) Apabila pada masa akhir percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon, sedangkan jika memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi pegawai. (6) Pengaturan dan pelaksanaan teknis ujian saringan calon pegawai diatur dengan Peraturan Direktur. Pasal 4 (1) Apabila dipandang perlu, Direktur dapat mengangkat tenaga honorer atau kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Direktur dengan persetujuan Dewan Pengawas. (2) Pengadaan tenaga honorer atau kontrak terlebih dahulu dianggarkan dalam anggaran perusahaan daerah tahun sebelumnya. (3) Tenaga honorer atau kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan menduduki jabatan. (4) Tenaga honorer atau kontrak yang berprestasi dapat diangkat menjadi calon pegawai sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) dan memperhatikan kebutuhan pegawai di perusahaan. Pasal 5 ………………….. 7
7 Pasal 5 (1) Pensiunan pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan selama-lamanya 3 (tiga) tahun. (2) Pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan gaji bulanan minimal sebesar gaji pokok pada saat pensiun. (3) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas. BAB III PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG Pasal 6 Pangkat Pegawai diatur dalam Golongan dan ruang yang susunannya sebagai berikut : 1. Pelaksana Muda : Golongan B Ruang 1 2. Pelaksana Muda I : Golongan B Ruang 2 3. Pelaksana : Golongan B Ruang 3 4. Pelaksana I : Golongan B Ruang 4 5. Staf Muda : Golongan C Ruang 1 6. Staf Muda I : Golongan C Ruang 2 7. Staf : Golongan C Ruang 3 8. Staf I : Golongan C Ruang 4 9. Staf Madya : Golongan D Ruang 1 10. Staf Madya I : Golongan D Ruang 2 11. Staf Madya Utama : Golongan D Ruang 3 12. Staf Utama : Golongan D Ruang 4 Pasal 7 Pangkat dapat diberikan untuk pengangkatan pertama adalah sebagai berikut : a. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dimulai dengan golongan ruang B/1; b. Berijazah ........... 8
8 b. Berijazah Sarjana Muda dimulai dengan golongan ruang B/2; c. Berijazah S1 dimulai dengan golongan ruang C/1; d. Berijazah S2 dimulai dengan golongan ruang C/2. BAB IV KENAIKAN PANGKAT Pasal 8 (1) Kenaikan pangkat pegawai ditetapkan pada periode Januari dan Juli setiap tahun. (2) Kenaikan pangkat pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Kenaikan pangkat biasa; b. Kenaikan pangkat pilihan; c. Kenaikan pangkat penyesuaian; d. Kenaikan pangkat istimewa; e. Kenaikan pangkat pengabdian; f. Kenaikan pangkat anumerta. Pasal 9 (1) Kenaikan pangkat biasa diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipegangnya. (2) Maksimal Kenaikan pangkat biasa yang dapat dicapai seorang pegawai adalah sebagai berikut : a. Berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sampai dengan golongan ruang C/1; b. Berijazah Sarjana Muda sampai dengan golongan ruang C/2; c. Berijazah S1 sampai dengan golongan ruang D/1; d. Berijazah S2 sampai dengan golongan ruang D/2. (3) Kenaikan pangkat biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setiap kali setingkat lebih tinggi apabila : a. Telah 4 (empat) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir; b. Telah …………….. 9
9
b. Telah 5 (lima) tahun atau lebih dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian kerja sekurang-kurangnya bernilai cukup dalam satu tahun terakhir. Pasal 10 (1) Pegawai yang memiliki tanda tamat belajar SLTA Kejuruan, menduduki pangkat Pelaksana Muda golongan ruang B/1 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana Muda I dengan golongan ruang B/2. (2) Pegawai yang mimiliki Ijazah Sarjana Muda/D3 Akademi, menduduki pangkat Pelaksana Muda I golongan ruang B/2 diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi menjadi Pelaksana dengan golongan ruang B/3. (3) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan apabila : a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan unsur penilaian kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; b. Telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang. Pasal 11 (1)
Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang memangku jabatan dan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.
(2)
Kenaikan pangkat pilihan diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.
(3)
Kenaikan pangkat pilihan dilaksanakan setiap kali dengan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
a. Telah ……………. 7
10
a. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dengan hasil penilaian setiap unsur sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; b. Telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat yang dimilikinya dengan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian kerja yang bernilai kurang. Pasal 12 (1) Pegawai yang memangku jabatan dengan pangkat lebih rendah dari pangkat awal dari jenjang pangkat jabatan tersebut, setiap kali dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila : a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil penilaian kerja setiap unsur bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun memangku jabatan dan telah 3 (tiga) tahun dalam pangkat terakhir dengan hasil kerja penilaian rata-rata baik dalam 2 (dua) tahun terakhir tanpa nilai kurang. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama menjadi pegawai. Pasal 13 (1) Pegawai yang memperoleh Tanda Tamat Belajar atau Ijazah dapat dinaikan pangkatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 7. (2) Penyesuaian pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru dapat dilaksanakan/diberikan apabila : a. Yang bersangkutan diberi tugas yang memerlukan pengetahuan keahlian yang diperolehnya dalam pendidikan itu dan disesuaikan dengan kebutuhan; b. Sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik.
Pasal 14 …………… 11
11 Pasal 14 Kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan temuan baru yang bermanfaat bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR). Pasal 15 Pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya setiap kali dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila : a. Menunjukkan prestasi kerja yang meyakinkan secara terus menerus selama 2 (dua) tahun terakhir, sehingga nyata-nyata ia menjadi teladan bagi pegawai dilingkungannya; b. Telah 2 (dua) tahun dalam pangkatnya terakhir; c. Hasil penilaian kerja setiap unsur amat baik selama 2 (dua) tahun terakhir; d. Masih dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan bagi pegawai yang bersangkutan. Pasal 16 (1) Pegawai yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) dapat dinaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan hasil penilaian kerja rata-rata bernilai baik tanpa nilai kurang. (2) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terkait pada jabatan dan ketentuan ujian dinas. Pasal 17 Kepada pegawai yang akan memasuki masa pensiun diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir. Pasal 18 Kepada pegawai yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi dari pangkat terakhir. BAB V ………… 12
12 BAB V HAK-HAK DAN PENGHASILAN Bagian Pertama Hak-Hak Pegawai Pasal 19 Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilanpenghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya. Pasal 20 (1) Pegawai berhak mendapat cuti tahunan, cuti besar, cuti kawin, cuti bersalin, cuti sakit dan cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji serta cuti di luar tanggungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR). (2) Kepada pegawai yang melaksanakan cuti sebagaimana dimaksud ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) kecuali cuti di luar tanggungan PD BPR. Pasal 21 Setiap pegawai berhak atas jaminan hari tua atau pensiunan yang dananya dihimpun dari usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) dan simpanan pegawai yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur. Bagian Kedua Gaji Pokok Pasal 22 Gaji pokok merupakan dasar perhitungan besarnya pensiun pegawai. Pasal 23 (1) Kepada pegawai yang diangkat dalam pangkat menurut ketentuan Pasal 6, diberikan gaji pokok menurut golongan ruang gaji yang ditentukan untuk pangkat tersebut. (2) pegawai …………… 13
13 (2) Pegawai dalam masa percobaan mendapat gaji sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok. Bagian Ketiga Tunjangan Pasal 24 Pegawai yang beristri/bersuami diberi tunjangan istri/suami maksimal 10 % (sepuluh perseratus) dari gaji pokok dengan ketentuan apabila istri/suami dari pegawai berstatus sebagai Pegawai Negeri atau Pegawai BUMD, maka tunjangan istri/suami dibebankan kepada salah satu di antara istri/suami. Pasal 25 (1) Tunjangan anak diberikan kepada pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 tahun dan belum mempunyai penghasilan sendiri serta tidak kawin atau belum pernah kawin, sebesar maksimal 5 % (lima perseratus) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak. (2) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sampai umur 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan. (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang anak. Pasal 26 Setiap akhir tahun sebelum tutup buku, kepada pegawai diberikan jasa produksi yang besarnya tidak melebihi 5 (lima) kali gaji sebulan, yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas. Pasal 27 (1) Kepada pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai, diberikan kenaikan gaji berkala.
(2) Apabila …………….. 10
14 (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) maka kenaikan gaji berkala ditunda selambatlambatnya 2 (dua) tahun. Bagian Keempat Penghasilan Pasal 28 (1) Penghasilan pegawai terdiri atas gaji ditambah tunjangan-tunjangan sebagai berikut : a. Tunjangan pangan; b. Tunjangan kemahalan; c. Tunjangan kesehatan. (2) Tunjangan pangan diberikan kepada pegawai dan atau keluarga Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) senilai 10 kg beras per jiwa per bulan. (3) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan berdasarkan hasil angka perkalian persentase tertentu dengan jumlah gaji untuk menyesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku. (4) Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) diberi tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengobatan dan atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Direktur. Pasal 29 (1)
Bagi Pejabat Struktural, disamping tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) diberikan : a. Tunjangan jabatan; b. Tunjangan perumahan.
(2)
Disamping tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direktur dapat menetapkan tunjangan lain sesuai dengan kemampuan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas. BAB VI ……………. 15
15 BAB VI BANTUAN DAN PENGHARGAAN Bagian Pertama Bantuan Pasal 30 Kepada Pegawai dapat diberikan santunan kematian, kecelakaan dan bantuan bencana alam yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur yang bersumber dari dana sosial. Bagian Kedua Penghargaan Pasal 31 (1) Direktur memberikan penghargaan kepada : a. Pegawai yang mempunyai masa kerja pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) terus menerus selama 15 tahun dan hasil penilaian kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, maksimal 3 (tiga) kali penghasilan terakhir; b. Pegawai yang mempunyai masa kerja pada PD BPR terus menerus selama 25 tahun dan hasil penilaian kerja selama 2 (dua) tahun terakhir menunjukkan nilai rata-rata baik, maksimal 5 (lima) kali penghasilan terakhir. (2) Direktur memberikan tanda jasa kepada Pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dan atau berjasa dalam pengembangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) sehingga dapat dijadikan teladan bagi pegawai lainnya, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Direktur. BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 32 Setiap pegawai wajib : a. Mendukung dan membela serta mengamalkan Ideologi Negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. Mendahulukan kepentingan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD BPR) di atas kepentingan lainnya; c. Mematuhi …………… 16
16 c.
Mematuhi, mentaati segala larangan jabatan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR); d. Memegang teguh rahasia Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan rahasia jabatan; e. Mengangkat sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 33 Pegawai dilarang : a. Melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan atau Negara; b. Menggunakan kedudukannya dalam Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain baik langsung atau tidak langsung dalam hal yang merugikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR); c. Melakukan hal-hal yang mencemarkan nama baik Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD. BPR) dan/atau Negara. d. Memberikan keterangan tertulis maupun lisan tentang rahasia Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (PD.BPR) kepada pihak lain. BAB VIII PELANGGARAN PERATURAN KEPEGAWAIAN Bagian Pertama Hukuman Disiplin Pasal 34 (1) Seorang pegawai dapat dikenakan hukuman disiplin. (2) Jenis hukuman yang dikenakan kepada pegawai sebagai berikut : a. Teguran lisan; b. Teguran tertulis; c. Penundaan kenaikan gaji berkala; d. Penundaan kenaikan pangkat; e. Penurunan pangkat; f. Pembebasan jabatan; g. Pemberhentian sementara; h. Pemberhentian ……….. 17
17 h. Pemberhentian dengan hormat; i. Pemberhentian tidak dengan hormat. (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan direktur atas persetujuan Dewan Pengawas. Bagian Kedua Pemberhentian Sementara Pasal 35 Pegawai diberhentikan sementara karena : a. Disangka telah melakukan suatu tindakan yang merugikan PD BPR b. Disangka telah melakukan suatu kejahatan ataupun perbuatan pidana. Pasal 36 Pegawai diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, mulai bulan berikutnya diberi 50 % (lima puluh perseratus) dari gaji. Pasal 37 Lamanya pemberhentian sementara tidak boleh lebih dari 6 (enam) bulan kecuali jika permasalahannya menjadi urusan yang berwajib. Pasal 38 (1)
Jika menurut hasil penyelidikan/pemeriksaan, pegawai yang diberhentikan sementara menurut Pasal 37 ternyata tidak bersalah, maka pegawai tersebut harus dipekerjakan kembali dalam jabatan dan berhak menerima sisa penghasilannya yang belum diterima.
(2)
Jika telah kepastian bahwa seorang pegawai telah berbuat atau telah melakukan sesuatu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 sehingga menurut penilaian Direktur tidak dapat dipertahankan lebih lanjut, maka pegawai yang bersangkutan dapat diberhentikan tidak dengan hormat.
Bagian Ketiga ………….. 18
18 Bagian Ketiga Pemberhentian Pasal 39 (1) Pegawai diberhentikan atau dapat diberhentikan dengan hormat karena : a. Meninggal dunia; b. Telah mencapai usia dan masa kerja untuk memperoleh pensiun; c. Kesehatan tidak mengijinkan yang dibuktikan dengan surat keterangan Dokter Tim Penguji tersendiri; d. Permintaan sendiri; e. Pengurangan pegawai. (2) Pegawai yang telah berusia 56 tahun dan telah mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 21 tahun diberhentikan dengan hormat dengan mendapat hak pensiun dan atau jaminan hari tua yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Direktur. (3) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat tetapi tidak mempunyai hak pensiun dan jaminan hari tua, diberikan uang pesangon yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur. (4) Pegawai yang diberhentikan menurut ayat (1) huruf d pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya. Pasal 40 Pegawai diberhentikan tidak dengan hormat karena : a. Melanggar sumpah pegawai dan atau sumpah jabatan; b. Dihukum berdasarkan Keputusan Pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. Dihukum karena melakukan penyelewengan ideologi Negara; d. Penyelewengan di bidang keuangan. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 41 Biaya perjalanan dinas pegawai ditetapkan dengan Peraturan Direktur setelah mendapat Persetujuan Dewan Pengawas. Pasal 42 ……………. 19
19 Pasal 42 Dalam pelaksanaan skala gaji mengacu kepada skala gaji Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Pelaksanaan Peraturan ini ditetapkan dengan Peraturan/Keputusan Direktur. Pasal 44 Dengan berlakunya Peraturan ini, maka ketentuan kepegawaian yang ada disesuaikan dengan Peraturan ini. Pasal 45
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka. Ditetapkan di Majalengka pada tanggal 5 Desember 2005 BUPATI MAJALENGKA, Cap/Ttd TUTTY HAYATI ANWAR Diundangkan di Majalengka pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
SUHARDJA BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR … TAHUN ……, SERI ….
20 C:\MYSERVER\KEPBUP-05\PD-BPR\SK PEDOMAN KEPEGAWAIANPD-BPR.DOC
21
