LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAMBI NOMOR 28 TAHUN 2015 TENTANG GRAND DESIGN PENGENDALIAN PENDUDUK PROVINSI JAMBI TAHUN 2011-2035 PEDOMAN GRAND DESIGN BIDANG PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK TINGKAT PROVINSI JAMBI TAHUN 2011-2035 I. PENDAHULUAN 1. LATAR BELAKANG Isu kependudukan dalam konteks pembangunan nasional dan daerah, merupakan isu strategis yang memiliki dampak jangka panjang bagi kinerja pembangunan nasional dan daerah. Peningkatan jumlah penduduk berimplikasi kepada meningkatnya kebutuhan pokok
pangan,
perumahan,
pakaian,
kesehatan,
pendidikan,
lapangan kerja dan berpotensi terjadinya degradasi lingkungan. Kekhawatiran banyak orang tentang keamanan pangan misalnya, secara langsung berhubungan dengan peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkontrol. Oleh
karena
itu,
diperlukan
langkah-langkah
untuk
mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk mendukung upaya tersebut diperlukan suatu acuan bagi pembangunan kependudukan di masa mendatang dalam
bentuk
kebijakan
yang
tertuang
dalam
Grand
Design
Pengendalian Kuantitas Penduduk. Hal ini merupakan tindak lanjut atau operasionalisasi Undangundang No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan
Kependudukan
Keluarga.
diperlukan
Grand
untuk
Design
Pembangunan
menanggulangi
dampak
pertumbuhan kependudukan secara lintas sektoral agar dapat mendukung
pembangunan
nasional
untuk
mewujudkan
kesejahteraan rakyat.
1
2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM a. Undang-undang Dasar Tahun 1945; b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional; c. Undang-undang
Nomor
17
Tahun
2007
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025; d. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; e. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan; f. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019; g. Peraturan Daerah Jambi Nomor 1 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 20102014; h. Peraturan
Kepala
BKKBN
Nomor.72/PER/B5/2011
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi; i. Peraturan
Kepala
BKKBN
Nomor
82/PER/B-5/2011
tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi; j. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; k. Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 27 Tahun 2011 tentang Tim Penyusunan Granda Design Pembangunan Kependudukan tahun 2011-2035; l. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor.153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.
2
3. TUJUAN Tujuan Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Jambi adalah : a. Memberikan
arah
kependudukan
pelaksanaan
khususnya
kebijakan
kebijakan
pembangunan
pengendalian
kuantitas
penduduk di Provinsi Jambi tahun 2011-2035. b. Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang, c. Penataan persebaran penduduk yang serasi sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, d. Pengarahan mobilitas penduduk keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. e. Tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu manjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa. f. Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan
generasi
sekarang
tanpa
harus
mengurangi
kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang.
4. KEBIJAKAN Terdapat 3 (tiga) arah kebijakan yang dirumuskan dalam Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk, yaitu: 1. Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui penetapan perkiraan angka fertilitas, mortalitas, dan persebaran; 2. Pengendalian kuantitas penduduk dimaksudkan agar sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; 3. Pengendalian
kuantitas
penduduk
dilakukan
pada
tingkat
nasional dan daerah secara berkelanjutan.
3
5. STRATEGI Strategi
pelaksanaan
Grand
Design
Pengendalian
Kuantitas
Penduduk dilakukan melalui: 1. Implementasi kebijakan atau program yang berkaitan dengan komponen-komponen pengendalian kuantitas penduduk; 2. Pelaksanaan upaya pengendalian fertilitas, penurunan mortalias dan pengarahan mobilitas penduduk. 6. SASARAN Pengendalian Kuantitas penduduk mempunyai 3 (tiga) sasaran pokok kuantitatif, yang mencakup fertilitas, mortalitas, dan persebaran penduduk. Data pada Tabel 1 menunjukkan sasaran Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Provinsi Jambi Tahun 2011-2035.
4
Tabel 1 SASARAN GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK TAHUN 2011-2035 No
Sasaran
2010
2015
2020
2025
2030
2035
Penduduk IND
JMB
IND
238,5 jt 3,10 jt
255,5jt
3,40jt
271,0jt
IND
JMB
JMB
IND
3,67jt 284,8jt
JMB
IND
JMB
JMB
IND
3,92jt
296,4jt
0,82
1,59
0,66
1,26
0,55
0,94
2,18
2,14
2,04
2,03
1,92
1,93
1,83
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
1,1
1,1
1,0
1,0
1,0
1,0
0,9
0,9
0,9
19,2
19.7
17,5
17,8
16,0
16,1
14,9
14,7
13,2
13,6
65
68
70
70
70
72
70
74
70
75
1
Jumlah
2
LPP
1,49
2,56
1,11
2,24
0,98
1,91
3
TFR
2,49
2,48
2,37
2,31
226
4
GRR
1,2
1,2
1,2
1,1
5
NRR
1,2
1,1
1,1
6
CBR
21,0
7
CPR
61,4
4,14jtt 305,6jt
4,32jt
Fertilitas
22,18 66,5
Mortalitas 8
CDR
6,4
5,1
6,4
5,3
6,6
5,7
7,1
6,3
7,9
7,2
8,8
8,2
9
IMR
29,3
26,6
26,0
24,1
23,8
22,6
22,4
21,7
21,5
21,3
21,0
21,0
10
MMR
228
228
102
102
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
11
E0
69,8
69,90 70,8
70,7
71,5
71,2
73,9
71,5
74,2
71,7
72,4
71,8
2,6
0
2,4
0
2,1
0
0
2,0
MIGRASI 12
Net
0
2,8
0
2,11
Migran Rate
*Sasaran Grand Design pengendalian kuantitas penduduk ini bersumber Proyeksi Penduduk tahun 2000-2035 (Bappenas ; BPS dan UNFPA); Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 (Bappenas, BPS, UNFPA)
5
7. PENGERTIAN a. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, peningkatan
dan
harmonisasi
kualitas,
pengendalian
pembangunan
kuantitas,
keluarga,
penataan
persebaran dan pengarahan mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. b. Grand Design Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. c. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur,
pertumbuhan,
persebaran,
mobilitas,
penyebaran,
kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat. d. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. e. Kuantitas
Penduduk
adalah
jumlah
penduduk
akibat
dari
perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, dan pindah tempat tinggal. f.
Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai mnusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
g. Pendidikan adalah usaha sadar dan terncana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak
mulia,
serta
keterampilan
yang
diperlukan
dirinya,
masyarakt, bangsa dan negara. 6
h. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. i.
Pembangunan
Keluarga
adalah
upaya
mewujudkan
keluarga
berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. j.
Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
k. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. l.
Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
m. Pengarahan Mobilitas Penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. n. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan
penertiban
dalam
penertiban
dokumen
dan
data
kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan
informasi
pendayagunaan
hasilnya
administrasi untuk
kependudukan
pelayanan
publik
serta dan
pembangunan sektor lain. o. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. p. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
7
q. Pembangunan Berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. r.
Daya Dukung Alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsur dan sumbernya untuk menunjang perikehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
s. Daya Tampung Lingkungan adalah kemampuan lingkungan hidup buatan manusia untuk memenuhi perikehidupan penduduk. t.
Daya Tampung Lingkungan Sosial adalah kemampuan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda-beda untuk hidup bersamasama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.
u. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik
Indonesia
yang
memegang
kekuasaaan
pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. v. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau walikota dan perangkat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintaha
daerah. w. Menteri yang selanjutnya disebut menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. II.PELAKSANAAN
GRAND
DESIGN
PENGENDALIAN
KUANTITAS
PENDUDUK Untuk mengendalikan kuantitas penduduk dan pencapaian penduduk tumbuh
seimbang,
dan
keluarga
berkualitas,
Pemerintah
dan
Pemerintah Daerah melakukan:
8
1. Pengaturan fertilitas; dan Pengaturan fertilitas dilakukan melalui Program Keluarga Berencana, meliputi: a. Pendewasaan usia perkawinan; b. Pengaturan kehamilan yang diinginkan; c. Pembinaan kesertaan keluarga berencana; d. Peningkatan kesejahteraan keluarga; e. Penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan; f. Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan g. Peningkatan pendidikan dan peran wanita. Pengaturan fertilitas dilaksanakan melalui upaya pembudayaan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. 2. Penurunan Mortalitas Penurunan mortalitas dilakukan melalui: a. Penurunan angka kematian ibu hamil; b. Penurunan angka kematian ibu melahirkan; c. Penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan d. Penurunan angka kematian bayi dan anak. III. TIM KOORDINASI PELAKSANAAN GRAND DESIGN PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK Pelaksanaan GDPK diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan peran masyarkat. Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tahapan GDPK ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Koordinasi GDPK
dilaksanakan
oleh
Tim
Koordinasi
GDPK
sebagai
wadah
koordinasi yang bersifat nonstruktural, baik di pusat maupun di daerah.
9
Pelaksanaan GDPK didukung oleh Tim Koordinasi pelaksanaan GDPK, tim koordinasi pelaksanaan GDPK terdiri atas: 1. Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional Koordinasi GDPK dilaksanakan oleh Tim Koordinasi GDPK sebagai wadah koordinasi yang bersifat nonstruktural. Tim pelaksanaan
GDPK
Nasional
berkedudukan
koordinasi
dibawah
dan
bertanggung jawab kepada Presiden. a. Tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional, meliputi: i.
Mengkoordinasi
dan
menyinkronkan
perencanaan,
penyusunan program GDPK; ii. Mengoordinasikan pengawasan dan pengendalian program GDPK; dan iii. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan GDPK. b. Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional terdiri dari i.
Tim Pengarah, terdiri dari: i. Ketua, Ketua Tim Pengarah dijabat oleh Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. ii. Anggota, Anggota Tim Pengarah terdiri atas menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua Tim Pengarah.
ii. Kelompok Kerja, untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas
Tim
Pengarah,
dan
dibentuk
Kelompok
Kerja
Pelaksanaan GDPK Nasional.
10
c. Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Nasional i.
Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Nasional terdiri atas i. Kelompok Kerja Pengendalian Kuantitas Penduduk, diketuai oleh pejabat eselon I di lingkungan BKKBN. ii. Kelompok diketuai
Kerja oleh
Peningkatan pejabat
Kualitas
eselon
I
di
Penduduk, lingkungan
Kementerian Kesehatan. iii. Kelompok Kerja Pembangunan Keluarga, diketuai oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Sosial. iv. Kelompok Kerja Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, diketua oleh pejabat eselon I di lingkungan
Kementerian
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi; dan v. Kelompok
Kerja
Penataan
Administrasi
Kependudukan, diketuai oleh pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri. ii. Anggota Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Nasional Anggota diusulkan
kelompok oleh
nonkementerian Kesejahteraan
kerja
pelaksanaan
GDPK
Nasional
menteri/pimpinan
lembaga
kepada
Koordinator
Rakyat
Menteri selaku
Ketua
pemerintah
Tim
Bidang
Koordinasi
Pelaksanaan GDPK Nasional. Anggota diangkat
kelompok dan
kerja
pelaksanaan
diberhentikan
oleh
GDPK Tim
Nasional Koordinasi
Pelaksanaan GDPK Nasional.
11
iii. Kelompok Kerja Pelaksanaan GDPK Nasional mempunyai tugas: i. Mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing; ii. Mengoordinasikan
dan
menyinkronisasikan
pelaksanaan dan pengawasan pelaksanaan GDPK sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masingmasing; iii. Memberikan
arahan
pelaksanaan
kebijakan
dan
program pelaksanaan GDPK kepada tim koordinasi pembangunan
kependudukan
provinsi
dan
tim
koordinasi pelaksanaan GDPK kabupaten/kota sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing; dan iv. Evaluasi pelaksanaan GDPK sesuai dengan bidang kelompok kerjanya masing-masing. d. Sekretariat i.
Untuk
kelancaran
pelaksaan
tugas,
tim
koordinasi
pelaksanaan GDPK nasional dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. ii. Ketentuan lebih lanjut mengenai sekretariat ditetapkan dengan
Keputusan
Menteri
Koordinator
Bidang
Kesejahteraan Rakyat.
12
e. Tata Kerja i.
Tim koordinasi pelaksanaan GDPK Nasional mengadakan sidang secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
ii. Tim
koordinasi
pelaksanaan
GDPK
Nasional
dapat
mengundang pimpinan/pejabat instansi terkait, ahli, Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi, Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten/Kota, dan atau pihak lain yang diperlukan sesuai dengan topik pembahasan dalam sidang. iii. Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden, secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan. iv. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Tim Koordinasi Pelaksanaan
GDPK
Nasional
diatur
dengan
Peraturan
Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional. 2. Tim
Koordinasi
Pelaksanaan
GDPK
Provinsi,
Tim
Koordinasi
Pelaksanaan GDPK Provinsi dibentuk oleh Gubernur. a. Tugas i.
Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi mempunyai tugas mengoordinasikan
dan
menyinkronisasikan
penyusunan
kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan GDPK di wilayah Provinsi.
13
ii.
Dalam mengoordinasikan dan menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK di wilayah provinsi. Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi memperhatikan kebijakan
dan
kependudukan
program nasional
percepatan
dan
arahan
pembangunan Tim
Koordinasi
Pelaksanaan GDPK Nasional. b. Susunan Keanggotaan (i)
Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi, terdiri atas: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota
(ii)
Keanggotaan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi terdiri atas unsur pemerintah daerah provinsi dari satuan kerja
perangkat
daerah
provinsi
terkait
dan
lembaga
nonpemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu. 3. Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten/Kota Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota. a. Tugas i. Tim
Koordinasi
mempunyai
Pelaksanaan tugas
GDPK
Kabupaten/Kota
mengoordinasikan
dan
menyinkronisasikan penyusunan kebijakan dan program, pelaksanaan, dan pengawasan pelaksanaan GDPK di wilayah Kabupaten/Kota.
14
ii. Dalam
mengoordinasikan
dan
menyinkronisasikan
penyusunan kebijakan dan program GDPK di wilayah Kabupaten/Kota,
tim
koordinasi
pelaksanaan
GDPK
Kabupaten/Kota memperhatikan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK Nasional dan Provinsi serta arahan Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Provinsi. b. Susunan Keanggotaan i. Tim
Koordinasi
Pelaksanaan
GDPK
Kabupaten/Kota
terdiri atas: 1. Ketua 2. Sekretaris 3. Anggota ii. Keanggotaan
Tim
Koordinasi
Pelaksanaan
GDPK
Kabupaten/Kota terdiri atas unsur pemerintah daerah kabupaten/kota dari satuan kerja perangkat daerah kabuapten/kota terkait dan lembaga nonpemerintah terkait serta pihak lain yang dipandang perlu. IV. PENDANAAN 1. Pendanaan pelaksanaan kebijakan dan program pelaksanaan GDPK ini dibebankan pada Anggaran Pendatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sumber pendapatn lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Penerimaan dan pengeluaran dana bantuan internasional dan atau bantuan lain, baik dan dalam bentuk pinjaman maupun hibah dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Nasional yang pelaksanaanya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 15
3. Segala dana yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan
GDPK
Nasional
dibebankan
pada
Kementerian
Koordinator Bidang Kesejahteran Rakyat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
dan
Kementerian/Lembaga
pemerintah
nonkementerian terkait. 4. Segala dana yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan
GDPK
Provinsi
dibebankan
kepada
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi. 5. Segala dana yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan GDPK Kabuapten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota. V. PENUTUP Demikian
pedoman
pelaksanaan
penyusunan
Grand
Design
Pengendalian Kuantitas Penduduk untuk dipedomani oleh seluruh instansi pemerintah, unsur terkait dalam melaksanakan Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk.
GUBERNUR JAMBI, dto H. HASAN BASRI AGUS
16
