PEDOMAN DAN SOP PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

PEDOMAN DAN SOP PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

PT. (PERSERO) ASURANSI KREDIT INDONESIA Jl. Angkasa Blok B 9 Kav.8 Kota Baru Bandar Kemayoran Jakarta-10610


Kegiatan

Hal 1

Mulai Berlaku 2013

Edisi I


PT. (PERSERO) ASURANSI KREDIT INDONESIA


Kegiatan

Hal 2

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

DAFTAR ISI Halaman BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Maksud dan Tujuan 1.3 Pengertian Umum PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (MANAJEMEN) 2.1 Latar Belakang 2.2 Penugasan Penanggung Jawab P4MN 2.3 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab dan Penanggung Jawab P4MN di Kantor Pusat 2.4 Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab dan Penanggung Jawab P4MN di Kantor Cabang dan Kantor Unit Pelayanan PROSEDUR PENERIMAAN, IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI NASABAH DAN/ATAU BUSINESS OWNER 3.1 Ketentuan Umum 3.2 Penerimaan Nasabah dan/atau Business Owner 3.3 Identifikasi dan Verifikasi Nasabah dan/atau Business Owner 3.4 Prosedur Pelaksanaan 3.5 Formulir Pelaksanaan PROSEDUR PEMANTAUAN REKENING DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NASABAH 4.1 Ketentuan Umum 4.2 Pemantauan Rekening dan Pelaksanaan Transaksi Nasabah 4.3 Prosedur Pelaksanaan 4.4 Formulir Pelaksanaan

4 6 6

9 9 10

12

14 16 17 20 24

30 30 34 37


Kegiatan

Hal 3

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

Halaman BAB V

BAB VI LAMPIRAN

PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO TERKAIT PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH 5.1 Ketentuan Umum 5.2 Pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris 5.3 Pendelegasian Kewenangan 5.4 Pemisahan Tugas 5.5 Sistem Pengawasan Internal dan Audit Internal 5.6 Informasi dan Sumber Daya Manusia

39 39 40 41 41 42

PENUTUP

43

− Formulir Checklist Penerapan CDD − Formulir Aplikasi Penutupan Asuransi Perusahaan − Formulir Aplikasi Penutupan Asuransi Perorangan − Laporan TKM/TKT/Transfer Dana ke Luar Negeri


Kegiatan

Hal 4

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

BAB I PENDAHULUAN

1.1.

Latar Belakang Prinsip mengenal nasabah yang sering juga disebut Know Your Customer

(KYC) adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap profil calon partner atau nasabah terkait. Hal ini diperlukan perusahaan guna memastikan latar belakang dari calon partner mereka memadai (tidak mengandung risiko yang material). Di samping itu, Prinsip Mengenal Nasabah (PMN) dapat dijadikan alat untuk mengidentifikasi risiko apa saja yang mungkin muncul dari calon partner perusahaan. Dalam hal ini ruang lingkup dari calon nasabah adalah setiap orang atau entitas yang berhubungan dengan transaksi keuangan suatu perusahaan dan dapat menimbulkan risiko reputasi atau risiko lainnya yang signifikan. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan untuk meyakini petugas bahwa profil nasabah dimaksud tidak masuk kategori risiko tinggi. Pada tanggal 9 Februari 2010, Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). Tujuan Peraturan Menteri Keuangan tersebut sebagai upaya untuk menciptakan industri keuangan non bank yang sehat yang mengacu pada praktik-praktik terbaik yang berlaku secara internasional (international best practices) dan terlindungi dari kemungkinan disalahgunakan untuk kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.


Kegiatan

Hal 5

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

Peraturan Menteri Keuangan tersebut mewajibkan setiap LKNB untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN). Yang dimaksud dengan LKNB adalah Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Pembiayaan. Sedangkan yang dimaksud dengan Perusahaan Perasuransian adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan asuransi jiwa, dan perusahaan pialang asuransi.

Pada tanggal 10 Januari 2011, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) telah menetapkan Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor : PER-01/BL/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Perusahaan Perasuransian. Melalui peraturan Ketua Bapepam dan LK tersebut, Perusahaan Perasuransian diwajibkan untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (P4MN) sesuai dengan petunjuk penyusunan yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua Bapepam dan LK tersebut.

Sebagai sebuah perusahaan asuransi kerugian, maka tujuan PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (Perusahaan) untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas. Penyusunan P4MN Perusahaan disesuaikan dengan keadaan, struktur organisasi dan jenis usaha Perusahaan. Pada tataran global P4MN digunakan untuk memitigasi money laundering.

Dalam hal asuransi/penjaminan tetap harus dihindari terlibat/terkait baik langsung/tidak dengan entitas (perusahaan) yang dinilai akan berpotensi melakukan money laundering. Untuk memitigasi, hal yang paling utama adalah

Kegiatan

Hal 6

Mulai Berlaku 2013

Edisi I


meyakini bahwa semua transaksi memiliki underlying sesuai SOP produk baik terkait identitas ataupun obyek yang akan dijamin.

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan P4MN dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Perusahaan dalam melaksanakan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun penyusunan P4MN bertujuan agar Perusahaan mempunyai pedoman yang baku untuk dapat mengenali profil nasabahnya sehingga pada gilirannya Perusahaan dapat mengidentifikasi adanya transaksi yang tidak wajar yang

dapat

menjadi

Transaksi

Keuangan

Mencurigakan

(Suspicious

Transactions) dan Transaksi Keuangan yang Dilakukan Secara Tunai (Cash Transactions). Berdasarkan menyampaikan

hasil

Laporan

identifikasi Transaksi

tersebut, Keuangan

selanjutnya Mencurigakan

Perusahaan atau

LTKM

(Suspicious Transactions Report atau STR) dan/atau Laporan Transaksi Keuangan Tunai atau LTKT (Cash Transactions Report atau CTR) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

1.3. Pengertian Umum 1.

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa produk Perusahaan (Lembaga

Keuangan

Bank

dan/atau

Non

Bank,

Pelaksana

Proyek/Principal, Debitur Lembaga Keuangan Bank dan/atau Non Bank, Produsen dan Distributor) dan Agen/Broker Asuransi.


2.

Kegiatan

Hal 7

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

Transaksi Keuangan Mencurigakan yang disingkat TKM adalah: a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi Nasabah yang bersangkutan; b. Transaksi keuangan yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan yang wajib dilakukan oleh Perusahaan; c.

Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

d. Transaksi keuangan yang diminta oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dilaporkankarena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. 3.

Transaksi Keuangan Tunai yang disingkat TKT adalah transaksi penarikan, penyetoran, atau penitipan yang dilakukan dengan uang tunai atau instrumen pembayaran lain yang dilakukan melalui Perusahaan.

4.

Transaksi Yang Tidak Wajar adalah transaksi termasuk namun tidak terbatas pada transaksi keuangan yang tidak biasa dalam jumlah besar, transaksi yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan ekonomi yang jelas, transaksi yang diduga akan digunakan untuk melakukan perbuatan melanggar hukum, dan/atau transaksi yang tidak sesuai dengan pola aktivitas Rekening.

5.

Beneficial Owner yang selanjutnya disingkat BO adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki dana, yang mengendalikan transaksi Nasabah, yang memberikan kuasa atas terjadinya suatu transaksi

Kegiatan

Hal 8

Mulai Berlaku 2013

Edisi I


dan/atau yang melakukan pengendalian melalui badan hukum atau perjanjian. 6.

Pengendali Akhir adalah setiap pihak baik perorangan maupun badan hukum

yang

secara

langsung

maupun

tidak

langsung

dapat

mempengaruhi kebijakan suatu badan hukum. 7.

Customer Due Diligenceyang selanjutnya disingkat CDD adalah proses identifikasi calon Nasabah dan/atau verifikasi atas dokumen pendukung calon Nasabah yang bertujuan untuk: a. meneliti kemungkinan hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan atas transaksi yang akan dilakukan calon Nasabah; b. memastikan kebenaran dokumen calon Nasabah apabila terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima; serta c.

8.

melakukanpenelaahan mengenai BO.

Rekening adalah rincian catatan yang lengkap mengenai Nasabah yang meliputi identitas, transaksi dan/atau perikatan antara Perusahaan dan Nasabah.

9.

Pencucian uang (money laundering) adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,

membayarkan,

menghibahkan,

menyumbangkan,

menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.


Kegiatan

Hal 9

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

BAB II PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH (MANAJEMEN)

2.1. 1.

Ketentuan Umum Penanggung Jawab PelaksanaanPenerapan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PER-01/BL/2011

tentang

Pedoman

Pelaksanaan

Penerapan

Prinsip

Mengenal Nasabah bagi Perusahaan Perasuransian terkait Penanggung Jawab Pelaksanaan Penerapan PMN. Perusahaan dapat membentuk Unit Kerja Penerapan PMN (UKP-PMN) atau penugasan anggota Direksi atau pejabat setingkat di bawah Direksi sebagai Penanggung Jawab P4MN. 2.

Dengan memperhatikan struktur organisasi Perusahaan, risiko produk yang dimiliki Perusahaan serta volume bisnis Perusahaan, Perusahaan telah memutuskan untuk menugaskan Pejabat setingkat dibawah Direksi sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Penerapan PMN.

2.2.

Penugasan Penanggung Jawab P4MN

1.Perusahaan telah memutuskan untuk menugaskan Pejabat setingkat dibawah Direksi yaitu Kepala Divisi Pemasaran & Pengembangan Bisnis sebagai Ketua dan Kepala Divisi yang membidangi Manajemen Risiko sebagai Wakil Ketua Penanggung Jawab Pelaksanaan Penerapan PMN di Kantor Pusat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Kegiatan

Hal 10

Mulai Berlaku 2013

Edisi I


2.

Perusahaan juga telah memutuskan untuk menugaskan Kepala Kantor Cabang dan Kepala Kantor Unit Pelayanan sebagai Penanggung Jawab Pelaksanaan Penerapan PMN di wilayah kerja masing-masing.

3.

Kepala Kantor Cabang sebagai Ketua Penanggung Jawab Pelaksanaan PMN di Kantor Cabang bersangkutan dapat menunjuk seorang Pejabat di Kantor Cabang bersangkutan sebagai Wakil Ketua.

4.

Ketua Penanggung Jawab Pelaksanaan Penerapan PMN di Kantor Unit Pelayanan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Penanggung Jawab Pelaksanaan Penerapan PMN di Kantor Cabang yang membawahi Kantor Unit Pelayanan tersebut.

5.

Ketua Penanggung Jawab Pelaksanaan Penerapan PMN di Kantor Cabang bertanggung

jawab

langsung

kepada

Ketua

Penanggung

Jawab

Pelaksanaan Penerapan PMN di Kantor Pusat.

2.3.

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Penanggung Jawab P4MN di Kantor Pusat

1.

Tugas Penanggung Jawab P4MN di Kantor Pusat adalah sebagai berikut: a. Menyusun dan melakukan pengkinian P4MN. b.

Mengevaluasi formulir aplikasi penutupan asuransi secara rutin untuk memastikan bahwa data yang diperlukan untuk keperluan PMN telah terakomodasi dalam formulir tersebut.

c.

Memantau Perusahaan.

rekening

dan

pelaksanaan

transaksi

Nasabah

di

Kegiatan

Hal 11

Mulai Berlaku 2013

Edisi I


d.

Melakukan evaluasi terhadap hasil pemantauan dan analisis transaksi Nasabah untuk memastikan ada tidaknya Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atauTransaksi Keuangan Tunai.

e.

Menatausahakan hasil pemantauan dan evaluasi.

f.

Memantau pengkinian data dan profil Nasabah.

g.

Menerima dan melakukan analisis atas LTKM, LTKT, dan/atau laporan transfer dana dari dan ke luar negeri yang disampaikan oleh unit-unit kerja terkait.

h.

Menyusun LTKM, LTKT, dan/atau laporan transfer dana dari dan ke luar negeri yang akan dilaporkan kepada PPATK.

6.

Wewenang Penanggung Jawab P4MN di Kantor Pusat adalah sebagai berikut: a.

Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di seluruh unit organisasi.

b.

Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan PMN oleh unit-unit kerja terkait.

c.

Melaporkan TKM yang terafiliasi atau memiliki kepentingan atas suatu TKM dengan Direksi atau Dewan Komisaris.

7.

Tanggung Jawab Penanggung Jawab P4MN di Kantor Pusat adalah sebagai berikut: a.

Memastikan seluruh kegiatan dalam rangka penerapan PMN di Perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b.

Menyusun LTKM, LTKT, dan/atau laporan transfer dana dari dan ke luar negeri yang akan disampaikan kepada PPATK.

Kegiatan

Hal 12

Mulai Berlaku 2013

Edisi I


c.

Memantau, menganalisis, dan merekomendasi kebutuhan pelatihan tentang PMN bagi para pejabat, pegawai, dan agen asuransi.

d. Menjaga kerahasiaan data Nasabah.

2.4.

Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Penanggung Jawab P4MN di Kantor Cabang dan Kantor Unit Pelayanan

1.

Tugas Penanggung Jawab Pelaksanaan Penerapan PMN di Kantor Cabang atau Kantor Unit Pelayanan adalah sebagai berikut: a.

Mengkoordinasikan pengkinian data dan profil Nasabah di Kantor Cabang atau Kantor Unit Pelayanan sesuai wilayah kerja masingmasing.

b.

Menerima dan melakukan analisis atas LTKM dan/atau LTKT.

c.

Penanggung Jawab Pelaksanaan Penerapan PMN di Kantor Unit Pelayanan meneruskan LTKM dan/atau LTKT kepada Kantor Cabang yang

membawahinya

dan

Penanggung

Jawab

Pelaksanaan

Penerapan PMN di Kantor Cabang meneruskan LTKM dan/atau LTKT kepada Kantor Pusat. 2.

Wewenang Penanggung Jawab Pelaksanaan Penerapan PMN di Kantor Cabang atau Kantor Unit Pelayanan adalah sebagai berikut: a.

Memperoleh akses terhadap informasi yang dibutuhkan yang ada di Kantor Cabangatau Kantor Unit Pelayanan sesuai wilayah kerja masing-masing.

b.

Mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan sistem dan prosedur identifikasi Nasabahdan transaksi yang mencurigakan di Kantor


Kegiatan

Hal 13

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

Cabang atau Kantor Unit Pelayanan sesuai wilayah kerja masingmasing. 3.

Tanggung Jawab Penanggung Jawab Pelaksanaan Penerapan PMN di Kantor Cabang atau Kantor Unit Pelayanan adalah sebagai berikut: a.

Memastikan PMN diterapkan di Kantor Cabang atau Kantor Unit Pelayanan sesuai wilayah kerja masing-masing.

b.

Menyusun LKTM dan/atau LTKT yang akan disampaikan kepada Penanggung Jawab Pelaksanaan Penerapan PMN di Kantor Pusat atau di Kantor Cabang.

c. 8.

Menjaga kerahasiaan data Nasabah.

Kedudukan Penanggung Jawab Pelaksanaan Penerapan PMN dalam Struktur Organisasi Perusahaan di Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Unit Pelayanan adalah sesuai Lampiran 1 Surat Keputusan Direksi PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Nomor : 71/KEP/DIR/VI/2011 Tanggal 20 Juni 2011.

Kegiatan

Hal 14

Mulai Berlaku 2013

Edisi I


BAB III PROSEDUR PENERIMAAN, IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI NASABAH DAN/ATAU BUSINESS OWNER

3.1.

Ketentuan Umum Bab ini membahas tentang prosedur penerimaan Nasabah yang

bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan identitas, maksud dan tujuan penutupan asuransi, serta profil keuangan Nasabah; serta untuk menilai kewajaran transaksi, kebenaran/keabsahan dokumen pendukung dan untuk memastikan bahwa calon Nasabah mewakili Business Owner (BO) atau bertindak untuk diri sendiri. Berikut ini beberapa modus yang sering digunakan untuk kegiatan money

laundering : No. a.

Modus Pencucian Uang

Smurfing

b.

Structuring

c.

U Turn

d.

Cuckoo Smurfing

Pengertian Upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi yang dilakukan oleh banyak pelaku Upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah-mecah transaksi sehingga jumlah transaksi menjadi lebih kecil Upaya untuk mengaburkan asal usul hasil kejahatan dengan memutarbalikkan transaksi untuk kemudian dikembalikan ke rekening asalnya Upaya mengaburkan asal usul sumber dana dengan mengirimkan dana-dana dari hasil kejahatannya melalui rekening pihak ketiga


No.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Kegiatan

Hal 15

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

Modus Pencucian Uang

Pengertian yang menunggu kiriman dana dari luar negeri dan tidak menyadari bahwa dana yang diterimanya tersebut merupakan ”proceed of crime” Pembelian aset/barang-barang Menyembunyikan status kepemilikan dari mewah aset/barang mewah termasuk pengalihan aset tanpa terdeteksi oleh sistem keuangan Pertukaran barang (barter) Menghindari penggunaan dana tunai atau instrumen keuangan sehingga tidak dapat terdeteksi oleh sistem keuangan Underground Kegiatan pengiriman uang melalui Banking/Alternative Remittance mekanisme jalur informal yang dilakukan atas dasar kepercayaan Services Penggunaan pihak ketiga Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas pihak ketiga dengan tujuan menghindari terdeteksinya identitas dari pihak yang sebenarnya merupakan pemilik dana hasil tindak pidana Mingling Mencampurkan dana hasil tindak pidana dengan dana dari hasil kegiatan usaha yang legal dengan tujuan untuk mengaburkan sumber asal dananya Penggunaan identitas palsu Transaksi yang dilakukan dengan menggunakan identitas palsu sebagai upaya untuk mempersulit terlacaknya identitas dan pendeteksian keberadaan pelaku pencucian uang

Namun hanya beberapa yang potensial terjadi di asuransi/penjaminan antara lain seperti penggunaan identitas palsu, penggunaan pihak ketiga dan transaksi

Underground Banking (tidak lewat bank).


3.2.

Kegiatan

Hal 16

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

Penerimaan Nasabah dan/atau Business Owner

1.Persetujuan penerimaan Nasabah hanya dapat dilakukan setelah pejabat atau pegawai yang telah ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direksi dapat menerima atau menolak calon Nasabah (Surat Keputusan Direksi terlampir),dapat

menyakini

kebenaran

identitas

dan

kelengkapan

dokumen calon Nasabah serta mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat memungkinkan calon Nasabah melakukan kegiatan pencucian uang dan tindak kejahatan keuangan lainnya.

2.

Persetujuan penerimaan Nasabah hanya dapat dilakukan apabila: a.

Calon Nasabah telah melengkapi seluruh informasi dan data sebagaimana ditentukan dalam formulir aplikasi (terlampir) dengan dilengkapi dokumen pendukung sebagaimana mestinya.

b.

Atas informasi yang diberikan calon Nasabah telah dilakukan konfirmasi mengenai kebenaran kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama pihak lain, jika calon Nasabah diwakili pihak lain.

c.

Telah dipastikan bahwa calon Nasabah bertindak untuk diri sendiri dalam melakukan transaksi/menutup asuransi atau mewakili BO.

d.

Permohonan calon Nasabah yang tidak memenuhi kelengkapan data dan dokumen pendukung yang ditentukan dan/atau diragukan kebenarannya harus ditolak.

e.

Penolakan terhadap permohonan calon Nasabah hanya dapat dilakukan

oleh

para

pejabat

atau

pegawai

yang

diberikan

Kegiatan

Hal 17

Mulai Berlaku 2013

Edisi I


kewenangan

untuk

itu

berdasarkan

Surat

Keputusan

Direksi

sebagaimana dimaksud dalam butir a. f.

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir b tidak berlaku bagi calon

Nasabah

lembaga

pemerintah

dan

lembaga

keuangan

multilateral.

3.3. 1.

Identifikasi dan Verifikasi Nasabah dan/atau Business Owner Penetapan kriteria untuk penerapan CDD disesuaikan dengan jenis produk asuransi yang dipasarkan, besar premi yang dibayar, nilai dan objek yang dipertanggungkan, pola transaksi yang dilakukan nasabah, profil nasabah, profil bisnis nasabah dan negara asal nasabah.

2.

CDD lebih sederhana berlaku apabila tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme tergolong rendah atau memenuhi kriteria sebagai berikut: a.

Asuransi yang diminta tidak menjanjikan pengembalian dana sebelum atau setelah berakhirnya masa pertanggungan; dan

b.

Jumlah

pembayaran

premi

setahunnya

tidak

melebihi

Rp.

25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

3.

CDD standar berlaku untuk kondisi tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau tindak kejahatan keuangan lainnya tergolong menengah atau memenuhi kriteria sebagai berikut: a.

Nasabah keberatan untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai obyek asuransi; atau


b.

Kegiatan

Hal 18

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

Penutupan asuransi yang memiliki nilai pertanggungan tidak sesuai dengannilai sebenarnya; atau

c.

Penutupan

asuransi

yang

mempertanggungkan

barang/asset

Nasabah perorangan yang termasuk kategori barang mewah.

4.

CDD lebih ketatatau Enhanced Due Diligence (EDD) adalah proses verifikasi yang lebih ketat terhadap calon Nasabah dan BO yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang dan/atau risiko tinggi terkait dengan tindak kejahatan keuangan lainnya.

5. EDD dilakukan apabila tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau tindak kejahatan keuangan lainnya dianggap/diklasifikasikan tinggi. Tingkat risiko yang tinggi dapat dilihat dari: a.

latar belakang atau profil calonNasabah dan BO yang termasuk kategori orang yang populer secara politis (politically exposed

persons) atau Nasabah yang berisiko tinggi (high risk customers); atau b.

bidang usaha yang termasuk kategori usaha yang berisiko tinggi (high risk business);

Hubungan BISNIS YANG DIHINDARI apabila PELUNASAN (sumber: Pedoman FEP Bab V) : 1.

Tergantung pada guarantor sebagai sumber pertama pembayaran kembali.

Kegiatan

Hal 19

Mulai Berlaku 2013

Edisi I


2.

Tergantung pada ASKRINDO sebagai sumber pertama pembayaran kembali.

3.

Tidak bisa/akan memberikan informasi memadai.

4.

Baru berdiri dimana kontribusi ekuitas, jaminan, key person tidak memadai.

5.

Pembayarannya mengandalkan pada hasil dari perubahan usaha yang direncanakan.

6.

Ada pinjaman subtitusi modal (melakukan pinjaman lain atau melikuidasi usaha.

7.

Untuk mendanai spekulasi pasar baik usaha komoditas ataupun efek ataupun pasar lainnya seperti valas dan lain-lain.

8.

Untuk mendanai usaha yang bersifat spekulatif.

9.

ASKRINDO tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk mengawasi, memantau dan menagih recovery kredit

10.

Dijamin dengan mayoritas agunan dengan pasar terbatas.

11.

Mendanai pengambilalihan paksa atau tender offer.

12.

Keahlian khusus yang tidak dimiliki Askrindo (Ref 20 penutupan terbesar).

13.

Penjaminan kredit bermasalah (kol 2 - ).

14.

membiayai transaksi usaha yang melanggar hukum

15.

Usaha/industri mempekerjakan anak di bawah umur,

16.

Memproduksi senjata api, usaha perjudian/kasino/terkait barang berbahaya/radio aktif, dan prostitusi,

17.

Produk/perdagangan illegal tergolong negative list.

18.

Penutupan

kepada

perusahaan

berskala

besar

memperhatikan analisis dampak lingkungan (AMDAL).

yang

tidak


c.

Kegiatan

Hal 20

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

Area domisili ataupun proyek Nasabah,atau dilakukannya transaksidi area yang berisiko tinggi (high risk area)

6.

Perusahaan akan membuat rincian orang, bidang usaha, dan area yang termasuk dalam tingkat risiko tinggi. Rincian tersebut akan di-update secara reguler pada sistem informasi Perusahaan.

3.4.

Prosedur Pelaksanaan

PELAKSANA Nasabah

AKTIVITAS/KEGIATAN Nasabah baik langsung maupun tidak langsung melalui pihak ketiga mengisi Formulir Aplikasi Penutupan Asuransi (Form Aplikasi) dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dalam Form Aplikasi.

Petugas Administrasi

Formulir Aplikasi yang telah diisi dan dilengkapi dokumen pendukungnya diterima oleh Petugas Administrasi untuk di registrasi pada surat masuk. Petugas Administrasi meneliti kelengkapan Form Aplikasi beserta dokumen pendukungnya. Bila dokumen tidak lengkap dan nasabah bukan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Multilateral, maka dimintakan kelengkapan datanya ke Nasabah dapat melalui surat, telepon atau fax. Bila dokumen tidak lengkap dan nasabah merupakan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Multilateral, maka dapat dilakukan proses selanjutnya. Petugas Administrasi memastikan calon nasabah bertindak untuk diri sendiri atau mewakili pihak lain. Jika mewakili pihak lain perlu dilakukan konfirmasi kepada pihak lain yang dimaksud.


PELAKSANA

Kegiatan

Hal 21

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

AKTIVITAS/KEGIATAN Petugas Administrasi membuat usulan kepada Pejabat atau Pegawai yang berwenang.

Pejabat atau Pegawai Menyetujui atau menolak usulan yang disampaikan. yang Berwenang Petugas Administrasi

Jika usulan ditolak, maka keputusan penolakan akan diinformasikan kepada nasabah dapat melalui surat, telepon atau fax.

Pejabat atau Pegawai Jika usulan yang Berwenang selanjutnya

disetujui,

maka

dapat

dilakukan

proses

Pejabat atau Pegawai Mengisi formulir checklist Penerapan CDD (Form Checklist). yang Berwenang Menentukan kriteria Penerapan CDD, apakah termasuk CDD Lebih Sederhana, CDD Sederhana atau CDD Lebih Ketat. Jika termasuk kriteria Penerapan CDD Lebih Sederhana maka kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut : “meminta informasi calon Nasabah dan mencocokkan dokumen pendukung tersebut dengan dokumen yang diberikan untuk memastikan keabsahannya” Jika termasuk kriteria Penerapan CDD Standar maka kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1. meminta

informasi calon Nasabah dan mencocokkan dokumen pendukung tersebut dengan dokumen yang diberikan untuk memastikan keabsahannya

2. meneliti hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan; 3. memastikan kebenaran dokumen calon Nasabah, dalam

hal terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima, antara lain dengan cara:


PELAKSANA a. b. c. d.

Kegiatan

Hal 22

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

AKTIVITAS/KEGIATAN melakukan wawancara dengan Nasabah; meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwewenang; atau melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah; dan melakukan penelaahan mengenai BO.

Jika termasuk kriteria Penerapan CDD Lebih Ketat maka kegiatan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 1. meminta informasi calon Nasabah dan mencocokkan

dokumen pendukung tersebut dengan dokumen yang diberikan untuk memastikan keabsahannya 2. meneliti hal-hal yang tidak wajar atau mencurigakan; 3. memastikan kebenaran dokumen calon Nasabah, dalam

hal terdapat kecurigaan atas dokumen yang diterima, antara lain dengan cara: a. melakukan wawancara dengan Nasabah; b. meminta dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak yang berwewenang; atau c. melakukan pemeriksaan silang dari berbagai informasi yang disampaikan oleh calon Nasabah; dan d. melakukan penelaahan mengenai BO 4. melakukan verifikasi terhadap informasi calon Nasabah

atau BO, yang dilakukan berdasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait, tidak hanya didasarkan pada informasi yang diberikan oleh calon Nasabah tersebut; 5. melakukan verifikasi hubungan bisnis yang dilakukan oleh

calon Nasabah atau BO dengan pihak ketiga atau pihak lain atau hubungan hukum yang dimiliki dengan Pemegang Polis/beneficiary/ahli waris; dan


PELAKSANA

Pejabat Atau Pegawai Yang Berwenang

Kegiatan

Hal 23

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

AKTIVITAS/KEGIATAN 6. melakukan CDD secara berkala berupa analisis terhadap informasi mengenai calon Nasabah, sumber dana, tujuan transaksi, dan hubungan Menguji kelengkapan informasi antara data profil Nasabah, form aplikasi dan dokumen pendukungnya serta polis asuransi. Mengidentifikasi adanya indikasi TKM, TKT dan transfer dana dari dan ke luar negeri. Membuat LTKM, LTKT dan laporan transfer dana dari dan ke luar negeri berdasarkan hasil identifikasi diatas.

Petugas Administrasi

Melakukan revisi entry data berdasarkan hasil uji kelengkapan informasi yang dilakukan oleh Pejabat atau Pegawai yang berwenang. Melakukan pengarsipan terhadap Polis Asuransi, form aplikasi dan dokumen pendukungnya. Melakukan pengkinian perubahan data profil nasabah minimal setiap perpanjangan polis dan/atau adanya informasi perubahan dari Nasabah mengenai profilnya.


3.5.

Kegiatan

Hal 24

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

FORMULIR PELAKSANAAN

Maksud formulir pelaksanaan prosedur pada bab ini dapat dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Form Check List CDD terdiri dari: CDD Lebih Sederhana a.

Asuransi yang diminta tidak menjanjikan pengembalian dana sebelum atau setelah berakhirnya masa pertanggungan; dan

b.

Jumlah

pembayaran

premi

setahunnya

tidak

melebihi

Rp.

25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

CDD Standar a.

Nasabah keberatan untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai obyek asuransi; atau

b.

Penutupan asuransi yang memiliki nilai pertanggungan tidak sesuai dengan nilai sebenarnya; atau

c.

Penutupan asuransi yang mempertanggungkan barang/asset Nasabah perorangan yang termasuk kategori barang mewah.

CDD Lebih Ketat (EDD) a.

latar belakang atau profil calonNasabah dan BO yang termasuk kategori orang yang populer secara politis (politically exposed


Kegiatan

Hal 25

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

persons) atau Nasabah yang berisiko tinggi (high risk customers); atau b.

bidang usaha yang termasuk kategori usaha yang berisiko tinggi (high

risk business); atau c.

Areadomisiliataupun

area

proyek

Nasabah,atau

dilakukannya

transaksidi area yang berisiko tinggo (high risk area); atau

2. Calon Nasabah Perusahaan Informasi latar belakang dan identitas meliputi hal sebagai berikut: a.

Latar belakang dan identitas calon Nasabah: 1)

keterangan mengenai nama, alamat, dan nomor telepon perusahaan;

2)

akta pendirian atau anggaran dasar bagi perusahaan yang bentuknya diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku berikut perubahan anggaran dasar yang terakhir;

3)

izin usaha atau izin lainnya dari instansi yang berwenang;

4)

surat keterangan domisili; dan

5)

nama, spesimen tanda tangan, dan kuasa kepada pihak-pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan dalam melakukan hubungan usaha dengan Perusahaan Perasuransian.

b.

Maksud

dan

tujuan

calon

Nasabah

asuransidan/atau perikatan asuransi.

melakukan

penutupan


c.

d.

Kegiatan

Hal 26

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

Profil keuangan calon Nasabah. 1)

laporan keuangan terkini; dan

2)

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Informasi lain untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah, termasuk penutupan asuransidan/atau perikatan yang telah dimiliki sebelumnya dengan Perusahaan. Pertanyaan mengenai apakah seseorang bertindak untuk diri sendiri atau mewakili BO atau orang lain adalah sebagaimana tercantum dalam aplikasi penutupan asuransi (SPPA).

Informasi lain tersebut ditujukan untuk dapat lebih menganalisa apakah penghasilan yang bersangkutan wajar untuk membayar premi dan perikatan lain yang dimiliki dan/atau wajar memiliki barang mewah yang diasuransikan. Contoh: 1)

Polis asuransi yang telah dimiliki termasuk di perusahaan asuransi lainnya.

2)

Jenis investasi/usaha/pekerjaan lain yang dimiliki.

e.

Identitas penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama calon Nasabah.


Kegiatan

Hal 27

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

Informasi penerima kuasa meliputi hal sebagai berikut: 1)

nama;

2)

alamat atau tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor dan nomor telepon;

3)

alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);

4)

tempat dan tanggal lahir;

5)

kewarganegaraan;

6)

serta spesimen tanda tangan.

3. Calon Nasabah Perorangan Informasi dan data yang tercantum dalam formulir aplikasi penutupan asuransi (SPPA)memuat informasi sebagai berikut: a.

Latar belakang dan identitas calon Nasabah 1)

nama;

2)

alamat atau tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor dan nomor telepon;

b.

3)

alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada);

4)

tempat dan tanggal lahir;

5)

kewarganegaraan; dan

6)

spesimen tanda tangan.

Maksud dan tujuan calon Nasabah melakukan penutupan asuransidan/atau perikatan asuransi.

Kegiatan

Hal 28

Mulai Berlaku 2013

Edisi I


c.

Profil keuangan calon Nasabah. 1) keterangan mengenai pekerjaan termasuk jabatannya, contoh: i.

Pekerjaan Jenis pekerjaan antara lain adalah pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI-POLRI, karyawan swasta, atau wirausaha.

ii.

Jabatan Jenis jabatan disesuaikan dengan struktur organisasi dimana Nasabah melakukan pekerjaannya.

2) keterangan mengenai sumber dana dan rata-rata penghasilan per bulan atau per tahun; serta 3) nama dan nomor rekening bank calon Nasabah, jika ada.

d.

Informasi lain untuk dapat mengetahui profil calon Nasabah, termasuk penutupan asuransidan/atau perikatan yang telah dimiliki sebelumnya dengan

Perusahaan.

Pertanyaan

mengenai

apakah

seseorang

bertindak untuk diri sendiri atau mewakili BO atau orang lain adalah sebagaimana tercantum dalam aplikasi penutupan asuransi (SPPA). Informasi lain tersebut ditujukan untuk dapat lebih menganalisa apakah penghasilan yang bersangkutan wajar untuk membayar premi dan perikatan lain yang dimiliki dan/atau wajar memiliki barang mewah yang diasuransikan.


Kegiatan

Hal 29

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

Contoh: 1) Polis asuransi yang telah dimiliki termasuk di perusahaan asuransi lainnya. 2) Jenis investasi/usaha/pekerjaan lain yang dimiliki.

e.

Identitas penerima kuasa yang bertindak untuk dan atas nama calon Nasabah. Informasi penerima kuasa meliputi hal sebagai berikut: 1) nama; 2) alamat atau tempat tinggal sesuai KTP/SIM/Paspor dan nomor telepon; 3) alamat tempat tinggal terkini dan nomor telepon (jika ada); 4) tempat dan tanggal lahir; 5) kewarganegaraan; serta 6) spesimen tanda tangan.

Formulir-formulir dimaksud disajikan dalam lampiran.


Kegiatan

Hal 30

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

BAB IV PROSEDUR PEMANTAUAN REKENING DAN PELAKSANAAN TRANSAKSI NASABAH

4.1.

Ketentuan Umum Bab ini membahas prosedur pemantauan rekening dan pelaksanaan

transaksi Nasabah yang bertujuan untuk dapat memantau adanya transaksi yang tidak wajar yang dapat menjadi TKM dan TKT serta adanya transfer dana dari dan ke luar negeri. Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Perusahaan akan menyampaikan LTKM dan LTKT serta laporan transfer dana dari dan ke luar negeri kepada PPATK.

4.2.

Pemantauan Rekening dan Pelaksanaan Transaksi Nasabah

1. Kriteria untuk pengujian latar belakang dan tujuan TKM, TKT, transaksi yang Tidak wajar meliputi antara lain: a. Menyimpang dari profilnya; Contoh: orang yang mengasuransikan asset yang jauh di atas kemampuan ekonominya; b. Menyimpang dari karakteristiknya; Contoh:

Permintaan

Surety

Bond

konstruksi

perusahaansoftware komputer. c.

Menyimpang dari pola kebiasaan transaksi Nasabah; Contoh: premi dibayar pihak lain.

bangunan

oleh

Kegiatan

Hal 31

Mulai Berlaku 2013

Edisi I


d. Menghindari pelaporan; Contoh: tidak mau mengisi form PMN. e. Diduga berasal dari tindak pidana; Contoh: Nasabah sudah diumumkan di koran bahwa yang bersangkutan terlibat kasus pidana ekonomi; f.

Nasabah diketahui sedang mengalami masalah keuangan dalam bisnisnya;

g. Nasabah mengasuransikan barang-barang mewah di atas kemampuan finansial wajar; h. Asuransi yang nilai pertanggungannya tidak dapat dikonfirmasikan, antara lain: 1) Nasabah tidak memperbolehkan untuk dilakukan observasi on-site atas benda atau nilai pertanggungan; 2) Calon Nasabah tidak mau menunjukkan nilai pertanggungan atau benda yang akan diasuransikan; 3) Inspeksi fisik dari benda atau nilai yang diasuransi tidak sesuai dengan jumlah yang diasuransikan (lebih tinggi atau rendah). i.

Pihak ketiga dapat mencairkan produk asuransi;

j.

Pengakhiran dini dari produk;

k. Pembayaran klaim diberikan ke seseorang yang secara sepintas sama sekali tidak ada hubungannya dengan transaksi; l.

Pembayaran dari beberapa sumber dana untuk satu polis asuransi;

m. Mempunyai beberapa polis untuk produk asuransi yang sama; n. Pembelian produk asuransi tidak konsisten dengan keperluan calon Nasabah;

Kegiatan

Hal 32

Mulai Berlaku 2013

Edisi I


o. Permintaan calon Nasabah atas produk-produk yang membolehkan pembatalan awal dan refund premium; p. Calon

Nasabah

bersedia

menempuh

jarak

yang

jauh

untuk

menyelesaikan transaksi; q. Calon Nasabah berusaha menghindari berbagai peraturan dalam sistem keuangan; r.

2.

Terdapat ketidakcocokan dalam alamat dan indentitas yang diberikan.

Kriteria untuk pengujian latar belakang dan tujuan transfer dana dari dan ke luar negeri mengikuti peraturan Kepala PPATK.

3.

Pejabat atau pegawai yang bertanggungjawab melakukan identifikasi transaksi calon Nasabah atau BO ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi (terlampir).

4.

Verifikasi calon Nasabah atau BO yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang dan/atau terkait dengan pendanaan kegiatan terorisme dan/atau calon Nasabah yang berasal dari negara-negara yang tidak menerapkan rekomendasi

Financial Action Task Force (FATF) hanya dapat dilakukan olehpejabat atau pegawai yang telah ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direksi dapat menetapkan calon Nasabah atau BO dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi dan/atau Transaksi Yang Tidak Wajar (Surat Keputusan Direksi terlampir).

Kegiatan

Hal 33

Mulai Berlaku 2013

Edisi I


5.

Perikatan dengan calon Nasabah yang dianggap dan/atau diklasifikasikan mempunyai tingkat risiko tinggi harus melalui persetujuan Direksi.

6.

Perusahaan akan menolak transaksi dengan calon Nasabah, apabila transaksi tersebut meragukan atau Perusahaan tidak dapat meyakini dokumen atau bukti atas identitas dan/atau informasi lain mengenai BO.

7.

Dalamhal terdapat perubahan dokumen-dokumen pendukung akan segera dilakukan pengkinian data untuk kepentingan internal Perusahaan dan regulator atau pelaporan TKM,TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri kepada PPATK.

8.

Hasil pemantauan akan dianalisis dan ditatausahakan dan akan dilakukan evaluasi secara periodik.

9.

Penyimpanan dokumen yang berkaitan dengan identitas Nasabah, BO, termasuk perantara dan/atau pihak lain adalah sampai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak perikatan dengan Nasabah diakhiri.

10. Pemantauan terhadap hubungan usaha atau transaksi dengan Nasabah dan/atau LKNB yang berasal dari negara-negara yang tidak menerapkan rekomendasi Financial Action Task Force (FATF) dilakukan secara berkesinambungan. 11. Pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab melakukan identifikasi transaksi calon Nasabah atau BO bertugas melakukan pemantauan pelaksanaan transaksi dan menyediakan laporan pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi.

Kegiatan

Hal 34

Mulai Berlaku 2013

Edisi I


4.3.

Prosedur Pelaksanaan

PELAKSANA Penanggung Jawab Sistem Informasi Perusahaan

AKTIVITAS/KEGIATAN a. Data profil Nasabah Data tersebut digunakan untuk mengindentifikasi, menganalisa, memantau, Nasabah

dan

menyediakan

laporan

karakteristik

transaksi

guna memberikan indikator red flag kemungkinan

terjadinya TKM,TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri. b. Data penting lainnya Data mengenai Orang yang Populer Secara Politis (Politically

Exposed Persons), Nasabah yang Berisiko Tinggi (high risk customers), Usaha yang Berisiko Tinggi (High Risk Business), Area yang Berisiko Tinggi (High Risk Area). c. Indikator red flag Indikator red flag berfungsi sebagai panduan untuk menilai Nasabah atau pola transaksi Nasabah yang memenuhi kriteriaCDD standar dan CDD lebih ketat serta TKM,TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri.Pengembangan Sistem Informasi

data

profil

Nasabah

akan

dilakukan

secaraberkesinambungan. Pejabat Atau

Menyampaikan laporan nasabah terindikasi TKM, TKT, TTW atau

Pegawai Yang

melakukan transfer dana ke dan dari luar negeri kepada Divisi

Berwenang

Manajemen Risiko untuk dilakukan pengkajian terhadap risikonya.


PELAKSANA

Kegiatan

Hal 35

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

AKTIVITAS/KEGIATAN

Pejabat/Staf

Melakukan analisa risiko transaksi atas sumber penyebab terjadinya

Manajemen Risiko

TKM, TKT,TTW atau melakukan transfer dana ke dan dari luar negeri. - Jika disebabkan karena faktor internal (SOP, Kebijakan) maka dilakukan penyimpanan data untuk ditindaklanjuti kemudian. Dalam hal sumber penyebab risiko disebabkan karena faktor eksternal maka dilanjutkan dengan menganalisa apakah tingkat risiko tersebut masih dalam batas toleransi perusahaan atau sudah melebihi batas toleransi risiko. - Jika tingkat risiko yang dihadapi perusahaan

maka

dilakukan

masih dalam batas toleransi penyimpanan

data

untuk

ditindaklanjuti kemudian Dalam hal batas toleransi risiko sudah melebihi batas toleransi risiko yang disepakati/ ditetapkan perusahaan maka dilanjutkan dengan menganalisa apakah dampak risiko tersebut bagi perusahaan. - Jika dampak risiko yang dihadapi masih dalam batas toleransi perusahaan

maka

dilakukan

penyimpanan

data

untuk

ditindaklanjuti kemudian Dalam hal dampak risiko sudah dinilai tinggi atau berdampak meluas/ sistemik atau menyebabkan fraud maka dilanjutkan dengan menganalisa apakah risiko tersebut telah dapat dimitigasi oleh perusahaan.

Kegiatan

Hal 36

Mulai Berlaku 2013

Edisi I


PELAKSANA

AKTIVITAS/KEGIATAN - Jika mitigasi risiko telah ada dan telah dilaksanakan maka dilakukan penyimpanan data untuk ditindaklanjuti kemudian Dalam hal mitigasi risiko tidak ada/ tidak dapat dilakukan, maka ditindaklanjuti

dengan

menyusun

Rekomendasi

Risiko

dan

disampaikan kepada Pejabat Penanggung Jawab PMN. Penanggung

Menyusun suatu usulan kepada Direksi tentang perlu tidaknya

Jawab Penerapan

menyampaikan

PMN di Kantor

Laporan Nasabah Terindikasi TKM, TKT, TTW dan transfer dana ke

Pusat

luar negeri, bukti yang memadai serta rekomendasi dari Divisi

Laporan

kepada

PPATK

dengan

melampirkan

Manajemen Risiko. Direktur Utama

Menyetujui/

menolak

usulan

penanggung

Jawab

PMN

dan

menyampaikan kepada Sekretaris Perusahaan untuk dilengkapi sesuai tata persuratan yang ada. Penanggung

Melakukan monitoring atas Laporan Nasabah terindikasi TKM, TKT,

Jawab Penerapan

TTW, transfer dana dari dan ke luar negeri terkait dengan

PMN

kepentingan pejabat/ Direksi/ Dewan Komisaris. Dalam hal terjadi hal demikian, maka pejabat/ Direksi/ Dewan Komisaris ybs harus dikecualikan dlm pengambilan keputusan terkait Laporan tsb. Memberikan keyakinan bahwa unit kerja secara rutin dilakukan pemeriksaan terkait dengan pelaksanaan penerapan PMN, minimal sekali setiap tahun. Melakukan monitoring atas program pelatihan dan sosialisasi PMN yang telah disusun untuk seluruh unit kerja.

Kegiatan

Hal 37

Mulai Berlaku 2013

Edisi I


PELAKSANA

AKTIVITAS/KEGIATAN Melakukan monitoring apakah sistem yang ada telah cukup untuk dapat mengidentifikasikan risiko dan transaksi terindikasi TKM, TKT, TTW, transfer dana dari dan ke luar negeri. Memberikan keyakinan bahwa data terkait transaksi terindikasi TKM, TKT, TTW, transfer dana dari dan ke luar negeri telah disimpan dan diadminitrasikan dengan baik dan aman. Melakukan monitoring atas tindak lanjut yang direkomendasikan oleh Direksi/ Dewan Komisaris/ PPATK telah dijalankan dengan baik.

4.4.

Formulir Pelaksanaan

Formulir Pelaksanaan pada bab ini disajikan dalam lampiran dengan contoh pengisian sebagai berikut: Contoh: PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (TKM) 1.

Nama

Achmad

2.

Alamat

Jl. Banda

3.

No. Indentitas KTP/SIM

xx.xxx.xxxx.xxxx

4.

No. Telepon

021. xxxxxxxxxx

5.

Nama Perusahaan

PT. Tanu Jaya

6.

Jabatan

Direktur

7.

Alamat Perusahaan

Jl. Dursasana

8.

Jenis Transaksi

Surety Bond

9.

Jumlah Transaksi

Rp. 10 Milyar


Kegiatan

Hal 38

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

10

Jangka Waktu Pelaksanaan

10 Tahun

11.

Cara Pembayaran

Tunai

12.

Kronologis Transaksi Keuangan

Bpk. Achmad setelah 3 bulan mencairkan polis dengan alas an kebutuhan mendesak, maka dana yang diterima hanya 8,3 M dalam bentuk cek, yang kemudian disetorkan ke Bank yang bersangkutan. Berdasarkan informasi sdr. Achmad pernak melakukan hal yang sama pada 5 perusahaan lainnya.

13.

Indikasi Transkasi Mencurigakan

- Pembatalan polis dilakukan dalam waktu singkat, dengan denda yang cukup besar. - Nilai Premi Polis melebihi penghasilan dalam 1 tahun sebagai pengusaha percetakan. - Sesuai informasi sdr.Achmad pernah melakukan hal yang sama pada 5 perusahaan Jasa asuransi lainnya.

14

Unsur Unsur Transaksi Mencurigakan

- Transaksi yang menyimpang dari karakteristik nasabah - Dananya diduga dari hasil kejahatan


Kegiatan

Hal 39

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

BAB V PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO TERKAIT PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

5.1. 1.

Ketentuan Umum Bab ini membahas prosedur manajemen risiko yang dimiliki perusahaan terkait

dengan PMN yang bertujuan agar penerapan Prinsip Mengenal

Nasabah (PMN) pada perusahaan telah mengakomodasi kebijakan manajemen risiko perusahaan. 2.

Kebijakan manajemen risiko terkait PMN mengatur pengawasan oleh direksi dan dewan komisaris Perusahaan (management oversight). Kebijakan manajemen risiko tersebut harus memenuhi aspek pengawasan yang memadai, pemisahan tugas, pendelegasian kewenangan, pelatihan & sosialisasi dan sistem informasi.

5.2. 1.

Pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan penerapan PMN pada Perusahaan serta memberikan usulan dan masukan atas pelaksanaan PMN.

2.

Direksi wajib menyusun prosedur pemantauan pelaksanaan PMN.

3.

Pedoman P4MN dan perubahannya ditetapkan dengan surat keputusan direksi dan harus mendapat persetujuan dewan komisaris.


5.3. 1.

Kegiatan

Hal 40

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

Pendelegasian Kewenangan Direksi dapat mendelegasikan kewenangan untuk pelaksanaan PMN, penanggung jawab penerapan PMN, dengan memperhatikan hal sebagai berikut : a. Penunjukan penanggung jawab penerapan PMN pada Perusahaan ditetapkan dengan surat keputusan direksi. b. Dalam penunjukan penanggung jawab penerapan PMN, direksi harus mempertimbangkan

kompetensi

dan

integritas

personil

yang

ditugaskan sebagai anggota atau Penanggung Jawab PMN. c.

Direksi wajib menetapkan tugas, wewenang dan tanggung jawab penanggung jawab penerapan PMN.

2.

Dalam proses pendelegasian harus dipenuhi syarat yaitu: a. Apabila hal penanggung jawab PMN menemukan bahwa direksi terafiliasi atau memiliki kepentingan atas suatu TKM,TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri, maka Penanggung Jawab penerapan PMN dapat melaporkan langsung TKM,TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri tersebut kepada PPATK dengan sepengetahuan Dewan Komisaris. b. Apabila hal Penanggung Jawab PMN menemukan bahwa salah satu anggota Dewan Komisaris terafiliasi atau memiliki kepentingan atas suatu TKM,TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri, maka Penanggung Jawab penerapan PMN dapat


Kegiatan

Hal 41

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

melaporkan langsung TKM,TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri tersebut kepada PPATK dengan sepengetahuan direksi dan atau anggota dewan komisaris yang lain. c.

Apabila penanggung jawab penerapan PMN memiliki kepentingan atas suatu TKM,TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri, maka direksi dapat menyusun sendiri laporan PMN kepada PPATK.

5.4.

Pemisahan Tugas Dalam kebijakan mengenai pemisahaan tugas paling kurang harus

diatur mengenai pemisahan tugas penanggung jawab PMN dalam struktur organisasi perusahaan (pemisahan tugas penerima informasi/data/dokumen, tugas identifikasi dan verifikasi, tugas pemantauan rekening dan pelaksanaan transaksi, tugas pelaporan ke direksi/PPATK/regulator) sehingga terdapat mekanisme kontrol bagi perusahaan untuk mencegah perusahaan digunakan sebagai sarana pencucian uang oleh Tertanggung/Pemegang Polis.

5.5.

Sistem Pengawasan Internal dan Audit Internal

Dalamsistem pengawasan internal dan audit internal, diatur bahwa: a. Dalam melakukan audit, internal auditor Perusahaan melakukan audit dan evaluasi kepatuhan unit-unit kerja Perusahaan terhadap P4MN. b. Audit internal harus meliputi pengecekan pelaksanaan kewajiban pelaporan kepada PPATK termasuk di dalamnya pengecekan apakah terdapat TKM,TKT, Transaksi yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar


Kegiatan

Hal 42

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

negeri yang belum dilaporkan kepada PPATK serta melakukan analisa yang memadai agar dapat memberikan keyakinan yang bahwa tidak terjadi TKM,TKT, Transaksi yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri

5.6.

Informasi dan Sumber Daya Manusia

Pelatihan yang memadai tentang PMN yang memadai untuk pejabat, pegawai dan tenaga pemasar, meliputi : a. Program pelatihan PMN dilaksanakan sesuai dengan usulan penanggung jawab

penerapan

PMN

dan

dilakukan

secara

berkala

dan

berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan pejabat, pegawai, dan agen Perusahaan dalam penerapan PMN serta untuk karyawan baru. b. Penyusunan program pelatihan PMN setiap tahun.Selanjutnya laporan pelaksanaan program pelatihan PMN disampaikankepada Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan c.q. Kepala Biro Perasuransian paling lambat tanggal 15 Pebruari tahun berikutnya. Dalam

penerimaan

pegawai

baru,

Perusahaan

menjalankan

prosedur

penyaringan (screening) dalam rangka penerimaan pegawai baru, namun tidak terbatas pada meminta surat kelakuan baik dari POLRI. Sistem informasi yang dapat memberikan informasi kepada pelaksana PMN dalam hal terjadi transaksi yang tergolong TKM,TKT, Transaksi Yang Tidak Wajar, atau transfer dana dari dan ke luar negeri.


Kegiatan

Hal 43

Mulai Berlaku 2013

Edisi I

BAB VI PENUTUP

Perusahaan akan melakukan pemutakhiran P4MN secara berkala dengan memperhatikan perkembangan internal Perusahaan dan Industri Asuransi secara umum. Pemutakhiran dimaksudkan agar pedoman tetap dapat diimplentasikan dan senantiasa mengikuti perkembangan yang ada.

Segera setelah dilakukan perubahan dalam P4MN ini, Perusahaan akan melaporkan perubahan tersebut kepada Ketua Bapepam dan LK c.q. Kepala Biro Perasuransian.

LAMPIRAN

PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Kantor Pusat : Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. No. 8 Kemayoran, Jakarta Pusat 10610

FORMULIR CHECK LIST PENERAPAN CDD

KRITERIA CDD

YA

TIDAK

CDD LEBIH SEDERHANA 1. Asuransi yang diminta tidak menjanjikan pengembalian dana sebelum atau setelah berakhirnya masa pertanggungan 2. Jumlah pembayaran premi setahunnya tidak melebihi Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima Juta rupiah). CDD STANDAR 1. Nasabah keberatan untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai obyek asuransi 2. Penutupan asuransi yang memiliki nilai pertanggungan tidak sesuai dengan nilai sebenarnya 3. Penutupan asuransi yang mempertanggungkan barang/asset Nasabah perorangan yang termasuk kategori barang mewah CDD LEBIH KETAT 1. Latar belakang atau profil calon Nasabah dan BO yang termasuk kategori orang yang populer secara politis (politically exposed persons ) atau Nasabah yang berisiko tinggi (high risk customers ) 2. Bidang usaha yang termasuk kategori usaha yang berisiko tinggi (high risk business ) 3. Negara atau teritorial asal Nasabah domisili Nasabah, atau dilakukannya transaksi yang termasuk area yang berisiko tinggi (high risk area)

____________,_____________________ Petugas

(

)


PERUSAHAAN

FORMULIR APLIKASI PENUTUPAN ASURANSI ________________________ I.

II.

DATA CALON NASABAH: 1. Nama Perusahaan 2. Alamat Perusahaan 3. Nomor Telepon Nomor Fax Alamat Email 4. Nomor Akte Pendirian / Anggaran Dasar 5. Ijin Usaha 6. Surat Keterangan Domisili 7. Nomor NPWP

: : : : : : : : :

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

MAKSUD DAN TUJUAN DILAKUKAN PENUTUPAN ASURANSI ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________

IV. Apakah Perusahaan mempunyai Asuransi yang sama pada Perusahaan lain ? Ya Tidak Jika "Ya", berikan penjelasan : ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ V. Apakah Perusahaan bertindak untuk diri sendiri atau mewakili pihak lain ? Ya Tidak Jika "Ya", mohon dilengkapi informasi berikut. DATA PEMBERI KUASA 1. Nama : __________________________________________________________________________ Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan 2. Tempat & Tanggal Lahir : _____________________,_____________________________________________________ 3. Alamat (Sesuai dengan KTP/SIM/Paspor) : __________________________________________________________________________ Nomor Telepon/HP : __________________________________________________________________________ Alamat Email : __________________________________________________________________________ 4. Alamat Terkini : __________________________________________________________________________ 5. Kewarganegaraan : WNI WNA 6. Jenis Kartu Identitas : KTP SIM Paspor 7. No. Identitas : __________________________________________________________________________ VI. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN 1. Copy Akte Pendirian atau Anggaran Dasar Perusahaan berikut perubahannya. 2. Copy NPWP. 3. Copy Laporan Keuangan 2 Tahun terakhir. 4. Spesimen tanda tangan pihak yang ditunjuk mempunyai wewenang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan. 5. Surat Kuasa jika calon Nasabah mewakili pihak lain. 6. Copy Kartu Identitas pemberi kuasa jika calon Nasabah mewakili pihak lain. 7. Dokumen pendukung permohonan asuransi. VII. PERNYATAAN Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut sepengetahuan saya atau yang seharusnya saya ketahui, serta menjamin bahwa seluruh dokumen yang dilampirkan adalah benar dan/atau sesuai aslinya. Maka dengan ini saya mengikatkan diri pada semua persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan produk yang diberikan oleh PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia. ____________,_____________________ Calon Nasabah Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

(

)


PERORANGAN

FORMULIR APLIKASI PENUTUPAN ASURANSI ____________________________ I.

II.

DATA CALON NASABAH: 1. Nama Jenis Kelamin 2. Tempat & Tanggal Lahir 3. Alamat (Sesuai dengan KTP/SIM/Paspor) Nomor Telepon/HP Alamat Email 4. Alamat Terkini 5. Kewarganegaraan 6. Jenis Kartu Identitas 7. No. Identitas

: : : : : : : : : :

__________________________________________________________________________ Laki-laki Perempuan _____________________,_____________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ WNI WNA KTP SIM Paspor __________________________________________________________________________

MAKSUD DAN TUJUAN DILAKUKAN PENUTUPAN ASURANSI ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________

III. PROFIL KEUANGAN 1. Pekerjaan 2. Nama Kantor Jabatan 3. Alamat Kantor Nomor Telepon Nomor Fax 4. Lama Bekerja 5. Penghasilan Kotor Per Tahun 6. Nomor Rekening Nasabah 7. Sumber Dana Pembayaran Premi

: : : : : : : : : :

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ _____ Tahun _____ Bulan Rp. _______________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

IV. Apakah Anda mempunyai Asuransi yang sama pada Perusahaan lain ? Ya Tidak Jika "Ya", berikan penjelasan : ___________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________ V. Apakah Anda bertindak untuk diri sendiri atau mewakili pihak lain ? Ya Tidak Jika "Ya", mohon dilengkapi informasi berikut. DATA PEMBERI KUASA 1. Nama : __________________________________________________________________________ Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan 2. Tempat & Tanggal Lahir : _____________________,_____________________________________________________ 3. Alamat (Sesuai dengan KTP/SIM/Paspor) : __________________________________________________________________________ Nomor Telepon/HP : __________________________________________________________________________ Alamat Email : __________________________________________________________________________ 4. Alamat Terkini : __________________________________________________________________________ 5. Kewarganegaraan : WNI WNA 6. Jenis Kartu Identitas : KTP SIM Paspor 7. No. Identitas : __________________________________________________________________________ VI. DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN 1. Copy Kartu Identitas calon Nasabah. 2. Copy Kartu Identitas pemberi kuasa jika calon Nasabah mewakili pihak lain. 3. Surat Kuasa jika calon Nasabah mewakili pihak lain. 4. Dokumen pendukung permohonan asuransi. VII. PERNYATAAN Saya yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa keterangan tersebut di atas dibuat dengan sejujurnya dan sesuai dengan keadaan sebenarnya menurut sepengetahuan saya atau yang seharusnya saya ketahui, serta menjamin bahwa seluruh dokumen yang dilampirkan adalah benar dan/atau sesuai aslinya. Maka dengan ini saya mengikatkan diri pada semua persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam ketentuan produk yang diberikan oleh PT. (Persero) Asuransi Kredit Indonesia. ____________,_____________________ Calon Nasabah

(

)


LAPORAN TKM / TKT / TRANSFER DANA KE LN )* 1. Nama 2. Alamat 3. No. Identitas KTP/SIM/Paspor

4. No. Telp / Fax / HP 5. Nama Perusahaan 6. Jabatan 7. Alamat Perusahaan 8. Jenis Polis 9. Jumlah Transaksi 10. Jangka Waktu polis 11. Cara Pembayaran 12. Kronologis TKM / TKT/ Transfer Dana Ke LN )*

13. Kriteria TKM / TKT

Catatan : )* = coret yang tidak perlu

____________,_____________________ Petugas

(

)

PEDOMAN DAN SOP PELAKSANAAN PENERAPAN PRINSIP MENGENAL NASABAH

Recommend Documents