BAB II PRINSIP MENGENAL NASABAH DI PASAR MODAL
A. Pengertian Prinsip Mengenal Nasabah Sebagai salah satu entry bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, pasar modal harus mengurangi resiko digunakannya sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan ( suspicious transactions ) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan di pasar modal. 26. Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau yang lebih dikenal dengan istilah Know Your Customer Principle (KYC principle) yang adalah merupakan prinsip ke-15 dari 25 Core Principles for Effective Banking Supervision dan Basel Committe. Pada awalnya Know Your Customer Principle ( KYC Principle ) yang pertama sekali diterapkan hanya pada lembaga keuangan perbankan saja, dimana Know Your Customer Principle ( KYC Principle ) digunakan untuk mencermati dan mengetahahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah,
26
Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang,Op.Cit, hal 147 Sebagai salah satu entry bagi masuknya uang hasil tindak kejahatan, bank atau perusahaan jasa keuangan lain harus mengurangi resiko digunakannya sebagai sarana pencucian uang dengan cara mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau transaksi dan memelihara profil nasabah serta melaporkan adanya transaksi keuangan yang mencurigakan (suspicious transactions) yang dilakukan oleh pihak yang menggunakan jasa bank atau perusahaan jasa keuangan lain.
Universitas Sumatera Utara
dan termasuk juga melakukan pelaporan jika ternyata terdapat suatu transaksi yang diduga mencurigakan. 27 Namun saat ini Prinsip Mengenal Nasabah tau yang dikenal Know Your Customer Principle ( KYC Principle )
tidak hanya diterapkan untuk Lembaga
Keuangan Bank, dimana Prinsip Mengenal Nasabah sekarang mulai diterapkan pada Lembaga Keuangan Non Bank termasuk di dalamnya adalah penyedia jasa keuangan di Pasar Modal. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep- 313/ BL/ 2007 yang telah diperbaharui oleh Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep- 476/ BL/ 2009 Peraturan V.D.10 huruf k menyebutkan bahwa: “Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal, untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah, serta melaporkan transaksi keuangan mencurigakan, dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme.” 28 Dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah ini, penyedia jasa keuangan di Pasar Modal wajib melakukan hal-hal sebagai berikut yaitu : a. Membentuk unit kerja atau menugaskan anggota direksi atau pejabat setingkat bawah direksi yang menangani penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; b. Menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang:
27
Nindyo Pramono,Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual (Bandung:PT.CITRA ADITYA BAKTI,2006), hal 219. 28 Peraturan V.D.10 angka 1k Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep- 476/ BL/ 2009
Universitas Sumatera Utara
1) Penerimaan, identifikasi, dan verifikasi Nasabah; 2) Pemantauan rekening Efek dan transaksi Nasabah, pengkinian data Nasabah, dan penatausahaan dokumen; 3) Manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; dan 4) Pelaporan dalam rangka pemenuhan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang khususnya pelaporan mengenai transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme, yang dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah; c. Menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bapepam dan LK; dan d Menyampaikan setiap perubahan atas Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Bapepam dan LK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkannya perubahan tersebut.29 Dalam hal Manajer Investasi menunjuk Agen Penjual Efek Reksa Dana maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a. Kontrak kerjasama penjualan Efek Reksa Dana antara Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memuat ketentuan mengenai
29
Peraturan V.D.10 angka 3 Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep- 476/ BL/ 2009.
Universitas Sumatera Utara
penerapan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib menerapkan kebijakan Prinsip Mengenal Nasabah yang ditetapkan oleh dan di bawah koordinasi Manajer Investasi; c. Manajer Investasi wajib bertanggungjawab atas penerapan Prinsip Mengenal Nasabah yang dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana terhadap Nasabah Reksa Dana; d. Manajer Investasi wajib memiliki prosedur uji kelayakan dan pengawasan terhadap Agen Penjual Efek Reksa Dana dalam penerapan Prinsip Mengenal Nasabah serta menerapkan prosedur dimaksud; dan e. Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib memberikan informasi data Nasabah kepada Manajer Investasi dengan ketentuan bahwa seluruh data Nasabah hanya dapat digunakan untuk kepentingan aktivitas Reksa Dana yang bersangkutan.
30
B. Latar Belakang Lahirnya Prinsip Mengenal Nasabah
Pada awalnya Prinsip Mengenal Nasabah atau Know Your Customer Principle dipopulerkan oleh Basel Comittee on Banking Supervision Consultative Document : Customer Due Dilligence for Banks yang merupakan prinsip ke-15 dari 25 Core Principles for Effective Banking Supervision dan Basel Committe. 30
Ibid
Universitas Sumatera Utara
Prinsip Mengenal Nasabah semakin populer di kalangan perbankan, tidak lepas dari adanya krisis perbankan sekitar tahun 1997 yang lalu yang sampai sekarang belum kunjung berakhir. 31 Prinsip Mengenal Nasabah sendiri mulai diberlakukan pada Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal sejak tahun 2007 sesuai dengan dikeluarkannya Keputusan Ketua Bapepam No 313/BL/2007 Yang diterbitkan pada 28 Agustus 2007. Lalu pada tahun 2009 lahirlah Keputusan Ketua Bapepam No. 476/BL/2009 yang kemudian mengganti Keputusan Ketua Bapepam No.313/BL/2007 tersebut. Apabila melihat ke belakang, lahirnya Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia sekitar tanggal 18 Juni tahun 2002 dimana Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Latar belakang bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) tersebut adalah karena semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan sehingga bank dihadapkan pada berbagai resiko, baik resiko operasional, hukum, terkonsentrasinya transaksi, maupun resiko reputasi. Ketidakcukupan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat memperbesar resiko yang dihadapi bank. Juga dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank, baik di sisi aktiva maupun pasiva. 32 Menurut Keputusan Ketua Bapepam No. 476/BL/2009 , pada Peraturan V.D.10 Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan di bidang Pasar Modal, untuk mengetahui latar belakang dan identitas Nasabah, memantau rekening Efek dan transaksi Nasabah, serta melaporkan 31 32
Nindyo Pramono, Op.cit hal 217 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang Op cit hal. 148.
Universitas Sumatera Utara
transaksi keuangan mencurigakan, dan transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang, termasuk transaksi keuangan yang terkait dengan Pendanaan Kegiatan Terorisme.” 33
Adapun yang dimaksud dengan Nasabah di pasar modal adalah pihak yang menggunakan jasa penyedia jasa keuangan di pasar modal. 34 Yang dimaksud dengan penyedia jasa keuangan di pasar modal adalah : 1) Perusahaan Efek 2) Pengelola Reksa Dana 3) Bank Kustodian 35 Perusahaan Efek adalah perusahaan yang bidang usahanya adalah melakukan penjaminan emisi efek, perantara pedagang efek dan manajer investasi. Perusahaan efek ini , seperti juga perusahaan lain terdiri dari beberapa bagian yang pada umumnya berkaitan dengan pembuatan dan perdagangan efek. 36 Pengelola Reksa Dana adalah Manajer Investasi 37 yaitu pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana
33
Peraturan V.D.10 angka 1k Keputusan Kep- 476/ BL/ 2009. 34 Peraturan V.D.10 angka 1c Keputusan Kep- 476/ BL/ 2009 35 Peraturan V.D.10 angka 1j Keputusan Kep- 476/ BL/ 2009 36 Asril Sitompul, Op.Cit, hal 69. 37 Peraturan V.D.10 angka 1i Keputusan Kep- 476/ BL/ 2009
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor
Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor
Universitas Sumatera Utara
pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 38 Bank Kustodian adalah Bank Umum yang mendapat persetujuan dari Bapepam dan LK sebagai kustodian. 39. Yang dimaksud dengan kustodian adalah pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. 40 C. Peraturan Hukum Tentang Prinsip Mengenal Nasabah Prinsip Mengenal Nasabah pada awalnya diterapkan oleh dunia perbankan sesuai dengan amanat dari Basel Comittee on Banking Supervision Consultative Document : Customer Due Dilligence for Banks yang merupakan prinsip ke-15 dari 25 Core Principles for Effective Banking Supervision dan Basel Committe. Itulah sebabnya banyak peraturan hukum yang terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah di perbankan. Didalam pengaturan Prinsip Mengenal Nasabah ada beberapa peraturan perundang-undangan dan peraturan lain yang terkait, yakni: 41 a) Undang- undang No 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No 25 tahun
38
Pasal 1 angka 11 UU N0. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Peraturan V.D.10 angka 1c Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep- 476/ BL/ 2009. 40 Pasal 1 angka 8 UU no 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. 41 Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang ,Op cit, hal. 148-149 39
Universitas Sumatera Utara
2003 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2010. b) Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah ( know your customer principle ). c) Peraturan Bank Indonesia No 3/23/PBI/2001 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah.( Know your Customer principle ). d) Peraturan Bank Indonesia No 5/21/PBI/2001 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bank Indonesia No 3/10/PBI/2001 tentang penerapan prinsip mengenal nasabah.( Know your Customer principle ) . e) Peraturan Bank Indonesia No 5/23/PBI/2001 tentang Prinsip Mengenal Nasabah ( know your customer principle ) bagi Bank Perkreditan Rakyat . f) Surat edaran No.3/29/DPNP tentang perihal Standard Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. g) Surat edaran No.5/23/DPNP perihal perubahan Surat edaran No.3/29/DPNP tentang Standard Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. h) Surat Edaran No. 6/37/DPNP perihal Penilaian dan Pengenaan Sanksi atas Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan Kewajiban Lain Terkait dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang .
Universitas Sumatera Utara
i) Keputusan Ketua Bapepam No.313/ BL/ 2007 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal. j) Keputusan Ketua Bapepam No.476/ BL/ 2009 tentang perubahan atas Keputusan Ketua Bapepam No.313/ BL/ 2007 tentang Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Pasar Modal. k) Peraturan pemerintah No 45 tahun 1995 tentang penyelenggaran kegiatan di pasar modal. Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 12 tahun 2004.
D. Perlunya Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah di Pasar Modal Pemerintah melakukan langkah total untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar NCCT (Non Cooperative Countries and Teritories). Pertama adalah Presiden mengirimkan surat kepada Negara-negara anggota FATF terutama Negara G-7 untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar tersebut, dan yang kedua adalah mengutus 4 (empat) menterinya untuk melakukan lobi secara khusus terhadap negara-negara tersebut. Langkah tersebut dapat dianggap bahwa Pemerintah mulai gerah dengan “ketidakadilan” The Financial Action Task Force on Money Laundering karena tetap menempatkan Indonesia dalam NCCT sementara Negara lain tempat pengemplang BLBI melarikan hartanya sudah lepas dari daftar tersebut. Selain itu, langkah tersebut dapat dianggap juga bahwa Pemerintah sadar bahwa akibat dari masuknya Indonesia dalam daftar NCCT akan berdampak buruk bagi
Universitas Sumatera Utara
perekonomian Indonesia karena meningkatnya biaya transaksi keuangan internasional yang dilakukan Indonesia. Terlepas dari hal tersebut, berkaitan dengan Pasar Modal, ada dua pendapat dimana satu pendapat menyatakan bahwa Pasar Modal tidak bisa digunakan untuk Money Loundering dan yang kedua berpendapat bahwa Pasar Modal bisa menjadi media Money Loundering. Pendapat pertama berargumen bahwa setiap transaksi yang melalui Pasar Modal pasti sudah terlebih dahulu melalui Bank sehingga sangat sulit untuk melakukan money laundering melalui Pasar Modal. Hal tersebut dapat terlihat dari minimnya laporan transaksi yang mencurigakan dari sektor Pasar Modal ke PPATK. Kalaupun ada itu imbas nyata dari tindak pidana yang terlebih dahulu telah masuk sistim perbankan dan ditingkat internasionalpun pelaporan mengenai money laundering melalui Pasar Modal sangatlah sedikit. Sedangkan pendapat kedua berargumen bahwa Pasar Modal tetap menjadi lahan yang sangat menarik untuk tempat money laundering karena sistem Pasar Modal sangat potensial untuk hal tersebut, karena selain borderless juga mempunyai turn over yang sangat tinggi. 42 Kemunginan pasar modal sebagai lahan pencucian uang bisa dilihat dari indikasi-indikasi yang terjadi. Salah satu indikasinya adalah bahwa saat Dewan Perwakilan Rakyat menyetuji diundangkannya UU No.15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang yang direvisi dengan UU No. 25 tahun 2003 dan kemudian diubah kembali dengan UU No.8 Tahun 2010 yang seketika itu pula transaksi perdagangan saham langsung anjlok dan mulai merangkak perlahan 42
Diambil dari situs www.bepepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/info_pm/warta/2005_pebruari/m pada tanggal 21 September 2010.
Universitas Sumatera Utara
demi perlahan ketika pada keesokan harinya setelah diketahui tidak ada gebrakan dari pemerintahan pasca diundangkannya undan-undang tersebut. Hal ini dapat dikatakan mengidentifikasikan bahwa ,mayoritas perdagangan di Bursa Efek Indonesia ( BEI) adalah money laundering. 43 Mengingat hal ini, maka dalam rangka menciptakan industri Pasar Modal yang sehat serta terlindungi dari praktik-praktik pencucian di pasar modal melalui penyedia jasa keuangan di pasar modal maka diberlakukanlah sebuah prinsip yang telah terlebih dahulu diterapkan di dunia perbankan yaitu, Prinsip Mengenal Nasabah yang disebut juga Know Your Costumer Principles. 44
43
Adrian Sutedi, Tindak Pidana Pencucian Uang Op cit, hal.70. Keputusan Ketua Bapepam dan LK no. 476/ BL/2009, Op.cit Dalam pertimbangan pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK no. 476/ BL/2009 huruf a bahwa: Dalam rangka menciptakan industri pasar modal yang sehat serta terlindungi dari praktik-praktik tindak pidana pencucian uang dan dijadikan sarana pendanaan kegiatan terorisme, maka diperlukan upaya untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan kegiatan terorisme oleh penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal melalui penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. 44
Universitas Sumatera Utara
