Pedoman Akademik PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM BAB VI : TENAGA PENGAJAR & KURIKULUM

Pedoman Akademik

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

BAB VI : TENAGA PENGAJAR & KURIKULUM A. Daftar Staf Pengajar Untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan, penyelenggaraan Program Doktor Ilmu Hukum didukung oleh tenaga pengajar, promotor dan ko-promotor yang berpengalaman dengan jabatan akademik Guru Besar dan Doktor dengan jabatan akademik serendah-rendahnya Lektor. Adapun nama-nama pengajar pada Program Doktor Ilmu Hukum adalah sebagai berikut: 1.

Prof. Dr. Made Warka, S.H. M.Hum.

2.

Prof. Dr. Siti Mariyani, S.H., M.Hum.

3.

Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H, M.H.

4.

Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., MH.

5.

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H. M.H.

6.

Prof. Dr. Sogar Simamora, S.H, M.H.

7.

Prof. Dr. M. Isnaeni, S.H, M.S.

8.

Prof. Dr. Zudan Arief Fakrullah, S.H.,M.H.

9.

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.S.

10. Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.S. 11. Prof. Dr.Teguh Prasetya, S.H., M.Si. 12. Prof. Dr. Suharingsih, S.H., S.U. 13. Prof. Dr. Ahmad Zahro, M.A. 14. Prof. Dr. Ahmadi Hasan, M.Hum. 15. Prof. Dr. L. Budi Kagramanto, S.H., M.M., M.H. 16. Prof. Dr. Tjuk Wirawan, S.H. 17. Prof. Dr. Mashudi, S.H., M.H. 18. Dr. Harjono, S.H.,McL. 19. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.H. 20. Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum. 21. Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum. 22. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. 23. Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H. 24. Dr. M.Hufron, S.H., M.H.

12

Pedoman Akademik


B. Kurikulum, Silabi dan Satuan Acara Perkukuliahan 1. Kurikulum Semester Gasal SEMESTER I DIH 800 DIH 801 DIH 850 DIH 851 DIH 860 SEMESTER II DIH 900 DIH 901 DIH 903 DIH 904 DIH 905 DIH 906 SEMESTER III DIH 950 DIH 950 DIH 951 DIH 960 DIH 999

Mata Kuliah Umum (MKU) MATA KULIAH Filsafat Ilmu Metode Penelitian Hukum Mata Kuliah Dasar Keahlian (MKDK) Teori dan Filsafat Hukum Ilmu Hukum dan Pendekatan Sistem Problematik Pembaharuan Hukum Mata Kuliah Keahlian (MKK) Hukum Korporasi, Ekonomi Pasar, dan Investasi Negara Desentralisasi, Partisipasi, dan Hukum Administrasi. Kemandirian Judisial dan Kebebasan Asasi Hak-Hak Dasar dan Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Hukum Sumber Daya Alam dan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Hukum dan Alih Teknologi Lingkungan Mata Kuliah Penunjang Disertasi I Mata Kuliah Penunjang Disertasi II Kualifikasi/Preliminary Seminar Proposal Disertasi Disertasi

SKS 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 0 0 28

2. Silabi dan Satuan Acara Perkukuliahan  (DIH 800) FILSAFAT ILMU (1 sks) Deskripsi Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa Program Doktor, menyajikan bahasan dan lingkup (field of scape) filsafat ilmu pengetahuan sebagai cabang ilmu filsafat dengan unsur-unsurnya ontologi, epistemologi, dan aksiologi, arti dan fungsi filsafat ilmu sebagai dasar dan arah pengembangan ilmu yang cabang-cabangnya harus saling menyapa, serta kaidah-kaidah normatif yang merupakan pedoman bagi seorang ilmuwan dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu. Penanggung Jawab Mata Kuliah : Prof. Dr. Made Warka, SH.,M.Hum. Dosen :

- 1. Prof. Dr. Made Warka, S.H.,M.H. - 2. Prof. Dr Asad Djalali, S.U.

13

Pedoman Akademik


Sasaran Mata Kuliah Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memahami sifat dan hakikat ilmu pengetahuan, khsusnya ilmu pengetahuan hukum, serta kedudukannya dalam cakrawala pengetahuan manusia sebagai bekal untuk memperluas visi (wawasan ilmiah) dalam mengembangkan dan menerapkan ilmu secara kritis-reflektif dan bertanggung jawab.

Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 1. Tiang-tiang penyangga ilmu 1.1 Ontologi; 1.2 Epistemologi; 1.3 Aksiologi; 1.4 Strategi Pengembangan Ilmu 2. Kelahiran serta pengembangan ilmu semenjak 2.1 Jaman Yunani kuno; 2.2 Abad tengah, melalui Renaisance dan Aufklarung menuju jaman modern dan jaman/masa kontemporer dengan implikasinya di berbagai bidang kehidupan. 3. Ilmu sebagai proses, metode dan produk. 4. Pemikiran pengembangan ilmu.

Acuan Pustaka 1.

Bahm Aj, 1980. What is Science, World Book. New Mexico: Albuguerge.

2.

Royd, et al., 1993. The Philosophy of science. TheMIT press.

3.

Kuhn TS, 1970. The Structure of Sciencific Revolutions Chicago. Chicago University Press.

4.

Tim Redaksi Driyaksa (ed), 1993. Jelajah Hakikat Pemikiran Timur, Jakarta: Gramedia.

14

Pedoman Akademik


 (DIH 801) Metode Penelitian Hukum (2 sks) Deskripsi Mata kuliah ini dirancang untuk peserta Program Doktor Ilmu Hukum, untuk dapat membedakan strukur keilmuan ilmu hukum, serta memberikan landasan teoritis-filosofis

tentang

hakekat

keilmuan

Ilmu

Hukum

dan

metode

pengakajiannya. Hal ini didasarkan atas asumsi bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang memiliki kekhususan tersendiri sebagai ilmu yang memiliki sifat sui generis. Penanggung jawab mata kuliah: Prof. Dr. Aminudin Ilmar, S.H., M.S. Dosen :

- Prof. Dr. Aminudin Ilmar, S.H, M.S. - Dr. Hari Purwadi, S.H., M.H. - Dr. Endang Prasetyawati, S.H., M.Hum.

Sasaran Mata Kuliah Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu : 1.

Membedakan ilmu hukum dalam tiga lapisan ilmu hukum dan masingmasing dengan karakter keilmuannya.

2.

Membedakan ilmu hokum normatif dengan ilmu hukum empiris dan menganalisis metode kajian atau penelitian yang relevan dengan pembedaan tersebut.

3.

Menjelaskan perkembangan metode penelitian ilmu hukum.

4.

Menerapkan metode yang tepat dalam melakukan kajian atau penelitian ilmu hukum.

Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 1.

Lapisan Ilmu Hukum dalam arti luas 1.1

Filsafat hukum;

1.2

Teori hukum;

1.3

Dogmatik hukum;

1.4

Hukum dan praktek hukum

15

Pedoman Akademik


2.

Macam-macam ilmu hukum 2.1

Ilmu hukum dogmatik (ilmu hukum normatif);

2.2

Ilmu hukum empiris;

2.3

Bentuk-bentuk ilmu hukum : sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan psikologi hukum.

3.

4.

Teori keilmuan dan metode ilmu hukum (TKM) 3.1

TKM praktek hukum;

3.2

TKM dogmatik hukum;

3.3

TKM filsafat hukum.

Wilayah (domain) penelitian hukum 4.1

Praktek hukum

4.2

Dogmatik hukum

4.3

Teori hukum

Acuan Pustaka 1. 2.

Gijsels J, Van Hoocke M, 1982. Wat is Rechsteorie? Wolle: Tjeenk Willink. Bruggink JJH, 1993. Rechsrefekties: Gronbegijeppen uit de Rechtsteorie. Deventer, Kluwer. 3. Van Peursen CA (ed), Filosfievan de rechswetenscap. 4. VanDjk B, et al.1985. Van Apeldoom s inleiding tot de studie van het Nederlandse Kecht. Zwolle: Tjeenk Wilink. 5. Geoffrey S, 1994. The Foundations of Legal Reasiong. Maklu: Matro. 6. Feteris ET, 1994. Rededijkheid in juridische argumentatie. Zwolle: Tjeenk Willink. 7. Van Emeren FH, et al. 1987. Argumenteren war juristen het analyseren enschijven van juridshe belogen en beleidsteksten Groningen: Wolters Noordhooff. 8. Bruggink JJH, 1987. OP zoek naar het recht, rechsvinding en rechscheorerisch perpectief. Groningen, Wolters Noordhooff. 9. Larens K, 1979, Metodenlehre der Rechtswissenshaft. Berlin: SpingerVerlag. 10. Visser Thooft Ph.,1998. Filosfie van de Rechswetenshup./Leiden : Martyinus Nighoof.

16

Pedoman Akademik


 (DIH 851) Ilmu Hukum dan Pendekatan Sistem (1 sks) Deskripsi Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan landasan teoritis-filosofis, berupa ulasan/pembahasan secara mendasar tentang teori sistem (umum). Teori sistem merupakan cara untuk berpikir tentang sistem yang sangat relevan artinya bagi kajian-kajian ilmu hukum, sosiologi hukum, hukum pidana dan lainnya. Batasan dan diskusi megenai pendekatan sistem sebagai suatu metode penelitian, yang mengarah pada cara berpikir holistik, dan yang dapat juga bertindak sebagai heuristic untuk pembentukan hipotesa bagi keperluan penelitian ilmu hukum dan/atau hukum. Ulasan tentang pengaruh pikiranpikiran T. Parson, N. Luhmann dan J. Heide dalam kerangka pikir umum teori sistem sebagai teori hukum (rechtstheorie). Penanggung jawab mata kuliah : Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. Dosen :

- 1. Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum. - 2. Dr. Slamet Suhartono, SH., M.H.

Sasaran Mata Kuliah Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa program Doktor mampu : 1. Memahami keterkaitan antara pendekatan sistem dengan pengertian sistem umum; 2. Memahami dan menganalisis pengertian sistem (umum) dengan teori hukum; 3. Menganaisis dan mengevaluasi model sistem dan perencanaan; 4. Mengevaluasi pendekatan sistem (umum) dan Ilmu Hukum (teori hukum). Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 1. Lapisan Ilmu Hukum dalam arti luas 1.1 Filsafat hukum; 1.2 Teori hukum; 1.3 Dogmatik hukum; 1.4 Hukum dan praktek hukum

17

Pedoman Akademik


2. Macam-macam ilmu hukum 2.1 Ilmu hukum dogmatik (ilmu hukum normatif); 2.2 Ilmu hukum empiris; 2.3 Bentuk-bentuk ilmu hukum : sosiologi hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum dan psikologi hukum. 3. Pendekatan sistem 3.1 Pendekatan sistem berpikir dalam (suatu) sistem; 3.2 Teori sistem sebagai teori hukum; 3.3 Teori sistem fungsional struktural; 4. Teori sistem dan analisis sistem 4.1 Komponen unsur elemen sistem; 4.2 Aspek-aspek sistem; 4.3 Analisis sistem 5. Pendekatan sistem dalam ilmu hukum 5.1 Batasan rumusan (definisi), teori dan praktek; 5.2 Model konstruksi berpikir; 5.3 Kerangka berpikir analisis pendekatan fungsional

Acuan Pustaka 1. Amirin, Tatang M, 1984. Pokok-pokok dan Teori Sistem, Jakarta: CV. Rajawali. 2. Capra F, 1982. The Turning Point, New York : Science, Society and the Rising Culture, Simon Schuster. 3. Franken H, 1982. Sistem Theorie en rechswetenschap Nederland Tijdschirf voo Recthfilosofoe en Rechtheorie. IIde Jaarghang No. 1, WEJ, Zwolle: Tjeenk Willink. 4. Ghali BB, 1996, Global Prospects for the United Nations, Law and State, Vol. 60/54, pp. 149-160. 5. Gijsels J & Mark van Hoeeke, 1982. Wat is Rechtheorie? Antwerpen: Kluwer rechswetenschap. 6. Hoos, Ida R, 1974, Sistem Analusus in Public Policy. A Critique. Berkeley – Los Angeles – London : University of California Press.

18

Pedoman Akademik


7. Patterson EW,1963. Law in a Scientific Age. New York: ColumbiaUniversity Press. 8. Raz J, 1980. The concept ad o legal sistem.An introduction to the Theory of legal sistem,2nd ed. New York: Oxford at Claredon Press. 9. Unger RM, 1986. The Critical Legal Studies Movement. Cambridge, Massachusetts, London: Harvard University Press. 10. Van apeldorom, 1985. Van Apeldoorns Inledin tot de studie van he Nederlandse Rech. 18th druk, bewerk,en herzien> WEJ. Zwolle: Tjeenk Willink. 11. Von Bertalanfly Ludwig, 1972. General sistem

theory foundation

development, application, New York: George Brazier. 12. Zwaneburg MA,1971, Strafrect en systeemtheorie,Nijmegen.  (DIH 860) Problematik Pembaharuan Hukum (1 sks) Deskripsi Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa peserta Program Doktor Ilmu Hukum, yang membahas tentang problematik terkait dengan perkembangan ilmu hukum dewasa ini. Mata kuliah ini juga memberikan pengetahuan kepada mahasiswa dalam memahami dan menemukan metode dalam melakukan perubahan maupun pembaharuan ilmu hukum. Penanggung Jawab Mata Kuliah : Prof. Dr. Mashudi, S.H., M.H. Dosen

: Prof. Dr. Mashudi, S.H., M.H. Dr. Otto Yudianto, S.H., M.Hum.

Sasaran Mata Kuliah Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami serta mengkaji lebih lanjut mengenai reformasi di bidang hukum (baik pembaharuan, perkembangan, maupun pembaharuan hukum)

19

Pedoman Akademik


Pokok Bahasa dan Sub Pokok Bahasan 1. Tujuan hukum 1.1 Tujuan hukum dalam arti tradisional; 1.2 Tujuan hukum dalam arti modern. 2. Fungsi hukum 3. Pembinaan hukum dalam negara berkembang; 3.1 Hukum sebagai alat pembaharuan; 3.2 Pengembangan dan pembinaan hukum nasional 4. Pembangunan hukum pada era indrustrialisasi 5. Pembangunan hukum dalam era globalisasi 6. Peranan hukum dalam pembaharuan pola perilaku masyarakat 7. Hukum sebagai pengubah masyarakat lebih penting dari kodifikasi 8. Kekuasaan kehakiman yang merdeka menurut UUD 1945 9. Reformasi dalam persfektif hukum dan HAM 10. Perkembangan hukum di Indonesia dan harapan di masa yang akan datang.

Acuan Pustaka 1.

Abd. G. Hakim Nusantara dan Nasroen Yasabri, (1980). Beberapa Pemikiran Pembangunan Hukum di Indonesia. Bandung: Alumni.

2.

BPHN, (1982). Evaluasi Progam Pembaharuan Pendidikan Hukum, Bandung: Binacipta.

3.

BPHN, (1984). Simposium Pembaharuan Hukum Dagang Nasional. Bandung: Binacipta.

4.

Komar Kantaatmadja, (1987). Evaluasi Hukum Kebiasaan Internasional. Bandung: Universitas Pasundan.

5.

Komar Kataatmadja, (1987). Beberapa Pemikiran Hukum Memasuki Abad XXI. Bandung: Angkasa.

6.

Mochtar Kusumaatmadja, (1975). Bantuan Hukum di Indonesia Terutama Dalam Hubunganya Dengan Pendidikan Hukum. Bandung : Binacipta.

7.

Mochtar Kusumaatmadja, (1986). Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional. Bandung : Binacipta.

20

Pedoman Akademik


8.

Mochtar Kusumaatmadja, (1986). Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional. Bandung : Binacipta.

9.

Mochtar Kusumaatmadja, (1986). Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Bandung : Binacipta.

10. Otje Salman SR (1999). Fungsi Hukum Dalam Era Globalisasi. Bandung : Univesitas Langlangbuana. 11. Para Pakar Hukum, (1995). Bunga Rampai Pembangunan Hukum Indonesia, Bandung : Eresco. 12. Persahi, (1989). Kerangka Landasan Pembangunan Hukum. Jakarta : Sinar Harapan. 13. Saleh Adiwinata, (1983). Perkembangan Hukum Perdata Hukum Adat Sejak Tahun 1960. Bandung : Alumni. 14. Soerjono Soekanto, (1983). Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia; Jakarta:UI-Press. 15. Solly Lubis, M. (2002). SIstem Nasional. Bandung: Mandar Maju.  (DIH 900) Hukum Korporasi, Ekonomi Pasar, dan Investasi Negara (2 sks) Deskripsi Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, yang membahas campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi. Pemberian mata kuliah ini juga didasarkan pada fakta semakin penting dan dominannya campur tangan negara dalam bidang ekonomi, di samping perkembangan tuntutan perekonomian global dewasa ini. Penanggung jawab mata kuliah : Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., M.H. Dosen :

- Prof. Dr. I.B.R. Supancana, S.H., M.H.

Sasaran Mata Kuliah Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa memperoleh pengertian mengapa negara campur tangan dalam kehidupan ekonomi, dan berdasar pengertian ini mahasiswa mampu menganalisis dan memikirkan pengembangan hukum di bidang campur tangan negara dalam kehidupan ekonomi.

21

Pedoman Akademik


Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 1. Pengertian korporasi. 2. Pengertia sistem central enonomic dan sampai berapa jauh peran negara 3. Korelasi investasi pubik dan investasi swasta. 4. Jalur-jalur yang ada pada umumnya dipergunakan oleh negara dalam mencampuri kehidupan ekonomi. 5. Karakteristik dan peran badan usaha negara.

Acuan Pustaka 1. Friedman, 1971. The Rule Law in a Mixed Economy. London: Stevens & Sons. 2. Prasetya, Rudhi, 1986. Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas. Edisi ke-2. CitraAditya Bakti. 3. Prasetya, Rudhi, 1976. Awand Public interprise in Asia. Chapter 5. Prager.  (DIH 901) Desentralisasi, Partisipasi dan Hukum Administrasi (1 sks) Deskripsi Mata kuliah ini diracang untuk mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, yang berkaitan dengan persoalan-persoalan desentralisasi atau otonomi

daerah,

partisipasi masyarakat dan hukum administrasi. Penanggung Jawab Mata Kuliah : Dr. Harjono, SH., McL Dosen

: Dr. Harjono, S.H., McL. Dr. Hufron, S.H., M.H.

Sasaran Mata Kuliah Sasaran mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mampu memahami dan menganalisis secara mendalam tentang desentralisasi atau otonomi daerah yang selama ini diimplementasikan di Indonesia, di samping itu mahasiswa juga mampu melihat konteks partisipasi masyarakat dalam keterkaitannya dengan hukum administrasi.

22

Pedoman Akademik


Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 1. Pengertian Hukum Administrasi Negara 2. Pengertian Negara dan Pemerintah 3. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 4. Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia 5. Pemerintahan di daerah. 5.1 Masa sebelum kemerdekaan 5.2 Tata pemerintahan daerah tahun 1854 5.3 Ketentuan Pemerintahan Daerah dan pasal 18 UUD 1945 dan perubahanya 5.4 UU Nomor 22 tahun 1948 5.5 UU Nomor 44 Tahun 1950 5.6 UU Nomor 1 Tahun 1957 5.7 Penpres Nomor 6 Tahun 1959 5.8 UU Nomor 18 Tahun 1965 5.9 UU Nomor 5 Tahun 1974 5.10

UUNomor 22 Tahun 1999

5.11

UU No. 32 Th 2004

5.12

UU No. 12 Th 2008

6. Pemerintahan Desa 7. Partisipasi 8. Good Government

Acuan Pustaka 1. C.S.T. Kansil,(1985) Hukum Tata Pemerintahan Indonesia, Penerbit : Ghalia Indonesia. 2. Indonesia, Laporan Pembangunan Manusia 2001, Menuju Konsensus Baru, Demokrasi dan Pembangunan Manusia di Indonesia, Penerbit : BPS, BAPPENAS,UNDP, tahun 2001. 3. Syaukani, Afan Gaffar, Ryas Rasyid, (2002). Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan. Kerjasama dengan PUSAP (Pusat Pengkajian Etika Politik Pemerintahan), Penerbit : Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

23

Pedoman Akademik


4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah beserta Perubahannya.  (DIH 902) Kemandirian Judisial (1 sks) Deskripsi Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, agar mahasiswa

mampu

memahami keberadaan

lembaga

peradilan

dalam

fungsinya mempertahankan dan menjaga kebebasan hak asasi warga negara. Di samping itu, juga membahas tentang penerapan peraturan-peraturan Hak Asasi Manusia di dalam praktek. Penanggung Jawab Mata Kuliah : Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H.,M.S. Dosen

: 1. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. 2. Dr. Krisnadi Nasution, S.H., M.H.

Pokok bahasan dan Sub Pokok Bahasan 1. Pendahuluan, identitas Negara Indonesia 2. Sistem Hukum dan Peradilan 2.1 Sistem Peradilan di Dunia 2.2 Sistem Hukum di Indonesia 2.3 Sistem Peradilan di Indonesia 3. Kebebasan Peradilan (Independence of the Judiciary) 3.1 Prinsip Dasar Kebebasan Peradilan 3.2 Asas-asas Peradilan di Indonesia 4. Kebijakan Asasi, PerlindunganHak Asasi Manusia Acuan Pustaka 1. Thomas Fleiner, What are Human Rights? The Federation Press, Melbourne 1999. 2. R. Subekti, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam KUHP, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994. 3. Romli Atmasasmita, Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2001.

24

Pedoman Akademik


4. Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Pusat Penerbitan Universitas Islam, Bandung, 2001. 5. Bagir Manan, Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia, Pusat Penerbitan Universitas Islam, Bandung. 2001. 6. Andi Hamzah, Komentar Undang-Undang Republik Indonesa No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, INDHILL-CO,Jakarta, 1987. 7. Anonim, Human Rights, A Compilation of international Instruments, First Part and Second Part, Universitas Instruments., United Nation, New York, 1993.  (DIH 903) Hak-Hak Dasar dan Hak-Hak Manusia Dalam Negara Hukum (1 sks) Deskripsi Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, yang membahas gambaran historis-filosofis tentang hak-hak asasi (human rights) dan hak-hak dasar (fundamental rights) dan diharapkan untuk merangsang pemikiran tentang implementasi dan pemecahan masalah hak-hak dasar berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Penanggung Jawab Mata Kuliah : Pof. Dr.Tjuk Wirawan, S.H. Dosen

: Pof. Dr.Tjuk Wirawan, S.H. Dr. Sortanto Soephiady, S.H., M.H.

Sasaran Mata Kuliah Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu : 1. Menjelaskan latar belakang historis-filosofis lahirnya konsep natural rights, human rights, fundamental rights di Negara barat. 2. Menjelaskan pemikiran tentang perumusan hak-hak dasar dalam UUD NRI Tahun 1945. 3. Menjelaskan probelamtik perlindungan hak-hak dasar dalam negara hukum Republik Indonesia.

25

Pedoman Akademik


Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 1. Perkembangan konsep : 1.1 Natural rights, human rights, fundamental rights 1.2 Partikularisme versus universalisme 2. Model klasik perkembangan hak-hak asasi manusia di Barat 2.1 Permasalahan kebebasan politik 2.2 Permasalahan jamin hukum 2.3 Permasalahan hak dan partisipasi politik 2.4 Permasalahan kebijakan hak-hak sosio-ekonomi 3. Dokumen-dokumen internasional tentang hak-hak asasi. 3.1 Universal Declaration of human rights (1948) 3.2 Internasionmal Convenant on Economic, Sosial, and Cultural rights (1966). 3.3 Internasional Convenant on Civil and Political Rights (1996). 3.4 Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Woman (1979). 3.5 Convention on the rights of the child (1989). 4. Permasalahan hak-hak dasar di Indonesia 4.1 UUD dan hak-hak dasar 4.2 Pembatasan dan Perlindungan hak-hak dasar

Acuan Pustaka 1. Hadjon PM, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. 2. Manan B (ed). Kedaulatan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara hukum 3. Claude Rp (ed). Comparative Human Rigths. 4. Councip of Europe Press. Human Righs in Internasional Law. 5. Yamin M. Proklamasi dan Konsitusi Republik Indonesia  (DIH 904) Hukum Sumber Daya Alam dan Perencanaan Ekonomi (1 sks) Deskripsi Mata kuliah ini dirancang untuk mahasiswa program

doktor hukum,

memberikan landasan teoretis-filosofis dan praktik untuk mendapatkan

26

Pedoman Akademik


gambaran keterkaitan antara hukum dan sumberdaya manusia dalam proses industrialisasi, serta pentingnya perencanaan pembangunan ekonomi. Bahasan tentang hukum, impak, serta potensinya dalam kaitannya dengan sumber daya manusia mempunyai sifat sangat strategis. Analisis dan evaluasi terhadap hukum suatu negara ditentukan oleh faktor-faktor sosial, kultural, religius, dan ideologis, kaitannya dengan upaya pemecahan permasalahan sumber daya manusia dalam proses industrialisasi. Penanggung jawa mata kuliah : Prof. Dr. Zudan Arief Fakrulloh, S.H., M.H.

Sasaran Mata Kuliah Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa peserta program doktor diharapkan mampu : 1. Memahami dan menganalisis keterkaitan antara hukum dengan sumber daya manusia secara industialisasi 2. Mengevaluai keterkaitan antara hukum dengan produktivitas dalam proses industrialisasi sebagai suatu strategi untuk melangkah. 3. Menganalisis

dan

mengevaluasi

keterkaitan

antara

hukum,

tingkat

produktivitas sumber daya manusia, dan partisipasinya dalam pembangunan global. Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 1. Perkembangan Konsep : 1.1 Sumber daya manusia sebagai aspek pembangunan 1.2 Beberapa aspek yang berkait dengan sumber daya manusia dan pembangunan 1.3 Fungsi hukum dalam pembangunan sumber daya manusia.

2. Refleksi hukum dan ekonomi 2.1 Permasalahan sumber daya manusia di Indonesia 2.2 Permasalahan keterkaitan antara sumber daya dengan ekonomi Indonesia.

27

Pedoman Akademik


2.3 Permasalahan fungsi hukum sebagai peranan dan lembaga dalam proses industrialisasi. 3. Impak hukum terhadap variabel demografik dan ekologik 3.1 Aspek sumber daya manusia dalam proses indstrialisasi 3.2 Permasalahan pandangan internal dan eksternal hukum. 3.3 Permasalahan dampak global terhadap hukum dan sumber daya manusia dalam industrialisasi.

Acuan Pustaka 1.

Bell D, 1973. The Coming of Post Industrial Society, A Venture In Sosial Forecasting. New York: Basic Books Inc. Publ.

2.

Bell D, 1978. What Path to the Future? DIALOGUE Vol. II No. 2

3.

Fadaka JO,1978. Development From Within, DIALOGFUE Vol.II No. 2.

4.

Heilbroner RI,1978. The Human Prospect, DIALOGFUE Vol.II No. 2.

5.

Hunt A, 1978. The Sociologic Movement in Law. Guiford,Worchester, London: Billing & Sons Ltd.

6.

Lindahl L, 1984. Analyusis of Legal; Norms andJuristic Propositions, In A. Perczenk,

et

al

(eds):

Theory

of

Level

Science.

Dordrecth/Boston/Lancaster: D. Reidel Publ. Co. 7.

Naisbitt J & Aburdene, P, 1990. Megathrend 2000. Ten New Direcaster :D. Reodel Publ. Co.

8.

Opalek

K,1984. Integration

Between Legal Research

and

Sosial

Science,Dordrecth/Boeton/Lancaster: D. Reidel Publ. Co. 9.

Ot F & Van Der Kerchove M, 1994. Toward an interdiciplinarytheory of law, in A Perczenick et al.

10. Rahma M, 1993. It Depends what you mean by poor, an abridged version of a paper prepared for the internasional workshop an environment & proverty, held by the Global Forum on Environment& Powerty in Dhaka, Bangladesh, July. 11. Totleuthner H, 1984. Legal Theory and Sosial Science, in A Peezenik et al.

28

Pedoman Akademik


12. Thrupp IA, 1993. Sosial Justice, AKey eemen of sustainable development. An abidged version of a paper prepared for the international Workshop an Environment & Poverty in Dhaka. Bangladesh, July. 13. Teubner G, 1987. Substantive And Reflextive elements in Modern Law& Society review Vol. 17 No. 2 14. Villa V, 1984. Legal Science and Hermeneutic Point of View. In A Perczenic et al (eds), Theory ofLegal Science.  (DIH 905) Hukum dan Alih Teknologi Lingkungan (1 sks) Deskripsi Mata kuliah ini dirancang untuk peserta program Doktor Ilmu Hukum, yang membahas tentang proses alih teknologi lingkungan di dalam masyarakat berdasarkan hukum lingkungan yang berlaku saat ini di Indonesia. Penanggung Jawab Mata Kuliah : Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H. Dosen

: 1. Prof. Dr. I Nyoman Nurjaya, S.H., M.H. 2. Prof. Dr. Siti Mariyani, S.H., M.Hum.

Sasaran Mata Kuliah 1. Memberi pemahaman tentang ideologi pengelolaan sumber daya alam, paradigm pembangunan, dan kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan lingkungan hidup. 2. Memberi

pemahaman

tentang

implikasi

yang

ditimbulkan

terhadap

lingkungan hidup sebagai akibat dari anutan ideologi dan paradigma pembangunan serta kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. 3. Memberi pemahaman tentang instrumen hukum pengelolaan lingkungan dan alih teknologi lingkungan. 4. Mampu mengkaji secara kritis peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, khsusunya terhadap Undang Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 5. Mampu mengkaji dan menganalisis kasus-kasus lingkungan hidup yang mengedepan di tingkat nasional maupun tingkat regional Jawa Timur.

29

Pedoman Akademik


Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan 1. Ideologi dan paradigma pembangunan serta kebijakan pemerintah di bidang

pengelolaan

lingkungan

hidup

serta

implikasinya

terhadap

lingkungan hidup. 2. Instrumen hukum yang dibangun dan digunakan pemerintah untuk pengelolaan lingkungan hidup. 3. Prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup yang mencerminkan keadilan, demokrasi, dan berkelanjutan. 4. Aspek kewenangan dan kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. 5. Pengelolaan lingkungan hidup dalam perspektif otonomi daerah, asas desentralisasi,

asas

dekonsentrasi,

dan

asas

pembantuan

dalam

pengelolaan lingkungan hidup. 6. Perijinan dan analisis mengenai dampak lingkungan. 7. Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup. 8. Aspek pidana dalam kasus pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Acuan pustaka 1.

Alder, John dan David Wilkinson (1998). Environment Lawdan Ethics, Macmillan, USA

2.

Arimbi, HP (1993). Peran Serta Masyarakat dalamPengelolaan Lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Jakarta.

3.

Bruce Mitchell, B. Setiawan, dan Dwita H. Rahmi (1997). Pengelolaan Sumber

Daya

dan

Lingkungan,

Gadjah

Mada

University

Press,

Yogyakarta. 4.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (1977). Seminar Segi-Segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bina Cipta, Bandung.

5.

Danusaputro, Munadjat (1980). Hukum Lingkungan Buku I: Umum, Bina Cipta Bandung.

30

Pedoman Akademik


6.

Hardjasoemantri, Kusnadi (1986).Aspek Hukum Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Gadjah Mada UniversityPress. Yogyakarta.

7.

Hardjasoemantri, Kusnadi (1997). Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University, Press. Yogyakarta.

8.

Hardjasoemantri, Kusnadi (1997). Hukum Perlindungan Lingkungan : Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Gadjah Mada University, Press. Yogyakarta.

9.

Hardjono, Joan

(ed) (1991). Indonesia: Resources, Ecology and

Environment, Oxford University Press. USA. 10. Yoep Spiertz Melanie G. Wiber (Eds) (1996). The Role of law in Natural Resources

Management.

VUGA

Uitgeveij

B.V.

Gravenhage,

the

Netherlands. 11. Otto Soemarwoto (1983). Ekologi Lingkunga Hidup dan Pembangunan, Djambatan, Jakarta. 12. Prawiro, Ruslan H. (1983) Ekologi Lingkungan Perencanaan, Satya Wacana Semarang. 13. Ravesz, Richard I. (1997). Foundations of Environment Law and Policy. Oxford University Press. New York. 14. Santosa, Mas Achmad (2001). Good Government dan Hukum Lingkungan, ICEL. Jakarta. 15. Santosa, Mas Achmad dan Sulaiman N. Sembiring (1997). Hak Gugat Organisasi

Lingkungan

(Environment

Legal

Standing).

Lembaga

Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta. 16. Schaffmeister, M. (1994). Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan dalam Teori dan Praktek). Citra Aditya Bhakti, Bandung. 17. Suparmoko, M. (1997). Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan (Suatu Pendekatan Teoritis). BPFE-Yogyakarta. 18. Theodore Mary K. And Louis Theodore (1996). Major Environment Issues Facing the 21st Century, Prentice-Hall Inc. NewJersey, USA.

31

Pedoman Akademik


19. Tunggal, Arif Djohan (1998). Peraturan Perundang-Undangan Lingkungan Hidup. Harvarindo. Jakarta.  (DIH 950) Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD)

32

Pedoman Akademik PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM BAB VI : TENAGA PENGAJAR & KURIKULUM

Recommend Documents