Pedoman Akademik
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
BAB XI : PEDOMAN PENELITIAN DISERTASI A. Pendahuluan Keputusan
Dirjen
Dikti
Depdiknas
No.
205/DIKTI/Kep/2000
tentang
Pembetukan Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, didasarkan atas Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 205/DIKTI/Kep/2000. Pendidikan Program Doktor Ilmu Hukum diarahkan untuk mendidik calon ilmuwan bidang ilmun hukum (legal scientist) yang mampu meningkatkan skala perannya dalam pengembangan keilmuan hukum
dalam pembangunan. Mahasiswa yang
menempuh jenjang pendidikan program Doktor ini dituntut untuk dapat meningkatkan kemampuan keilmuan melalui penelitian di bawah bombingan Tim Promotor. Penelitian yang dilakukan untuk menyusun Disertasi merupakan kegiatan akademik ilmiah yang memenuhi syarat metodologi disiplin ilmu, dilaksanakan berdasarkan usulan penelitian yang telah disetujui oleh Tim Promotor dan panitia penilai usulan penelitian. Disertasi sebagai karya ilmiah akademik hasil penelitian mendalam yang dilakukan oleh mahasiswa program Doktor secara mandiri dan berisi sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, merupakan karya ilmiah yang disusun menurut format Disertasi yang ditetapkan, menunjukkan
kesahihan
metodologi,
ketajaman
penalaran,
dan
kedalaman
penguasaan teori, serta menunjukkan keruntutan pemikiran, kecermatan, perumusan masalah, batasan penelitian dan kesimpulan, serta saran yang dikemukakan. Sebagai karya ilmiah, tentu disadari bahwa isi atau materi Disertasi dapat saja bervariasi, namun harus tetap dalam bingkai teknik dan metode penulisan yang sama, untuk itu dalam rangka menciptakan keseagaman penulisan Disertasi dipandang perlu diterbitkan pedoman umum tentang Penulisan Disertasi.
B. Tujuan Buku pedoman penulisan usulan penelitian dan penulisan Disertasi ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada mahasiswa program Doktor Ilmu Hukum dalam melakukan penulisan usulan penelitian Disertasi, dan penulisan; dan Tim Pembimbing Disertasi dalam proses pembimbing mahasiswa.
48
Pedoman Akademik
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
C. Kerangka Penulisan Usulan Penelitian Disertasi 1. Bagian Awal Secara berurutan bagian awal terdiri dari 8 komponen, seperti tersebut dibawah ini: a.
Halaman Sampul Depan dan Dalam Halaman ini memuat berturut-turut usulan penelitian Disertasi, judul, lambang Univesitas 17 Agustus 1945, nama peserta Program Doktor, kalimat: “Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan tahun Disertasi diujikan”. Halaman ini menggunakan kertas Bufallo atau Linenwarna biru muda untuk Disertasi, dan untuk sampul dalam menggunakan kertas putih. (Contoh lihat lampiran 1).
b.
Halaman persetujuan/pengesahan Halaman ini memuat nama lengkap dan tanda tangan para Promotor dan KoPromotor. Contoh lihat lampiran 2
c.
Halaman Daftar isi Daftar ini memuat semua bagian dalam usulan penelitian Disertasi, termasuk urutan Bab, sub bab dan anak sub bab dengan nomor halamannya. (Contoh lihat lampiran 4).
2. Bagian Inti Bagian inti Disertasi terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut: 1.
Judul Usulan Penulisan Disertasi
1.1
Latar Belakang Permasalahan Latar belakang berisi uraian tentang apa yang menjadi penyebab lahirnya permasalahan yang akan diteliti, alasan mengapa masalah tersebut penting dan perlu diteliti. Masalah tersebut harus didukung oleh peraturan perundang-undangan, sehingga jelas, memang ada masalah hukum yang perlu diteliti. Juga harus ditunjukkan letak permasalahan yang akan diteliti dalam konteks teori dengan permasalahan yang dikemukakan.
1.2 Rumusan Masalah Rumusan masalah merupakan rumusan secara konkrit permasalahan yang terjadi (legal issue), dalam bentuk pernyataan penelitian yang dilandasi oleh
49
Pedoman Akademik
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
pemikiran teoritis, yang kebenarannya perlu dibuktikan melalui peraturanperaturan yang berlaku, dan memiliki relevansi dengan bobot penulisan materi Disertasi. Permasalahan dalam penelitian hukum normatif dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat berita (jika tidak memungkinkan dalam bentuk kalimat tanya), atau dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. 1.3 Tujuan Penelitian Bagian ini mengemukakan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, harus jelas dan tegas. Tujuan penelitin harus sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, baik isi maupun jumlahnya. 1.4 Manfaat Penelitian Bagian ini berisi uraian tentang temuan baru yang dihasilkan dan manfaat temuan penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yang dapat dimanfaatkan oleh ilmuwan lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). Di samping itu juga memuat uraian manfaat kegunaanya dalam masyarakat. 1.5 Landasan/Kerangka Teoritik Landasan/Kerangka Teoritik memuat uraian yang sistematik tentang teori dasar yang relevan dengan fakta, hasil penelitian sebelumnya, yang berasal dari pustaka mutakhir yang memuat teori, proposisi, konsep atau pendekatan terbaru yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Teori dan fakta yang digunakan seharusnya diperoleh dari sumber hukum, dengan mencantumkan nama sumbernya. Tata cara penulisan kepustakaan harus sesuai dengan ketentuan pada panduan yang digunakan. Kerangka Teori disintesis, diabtraksi dari berbagai teori dan pemikiran ilmiah,
yang
mencerminkan
paradigma
sekaligus
tuntutan
untuk
memecahkan masalah penelitian dan merumuskan hipotesis. Kerangka konseptual penelitian dapat berbentuk bagan, model matematika, atau persamaan fungsional, yang dilengkapi dengan uraian kualitatif. 1.6 Metode Penelitian Format bab metode penelitian untuk penelitian normatif menyesuaikan dengan metode normatif. Secara rinci memuat hal berikut :
50
Pedoman Akademik
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
1.6.1 Jenis Penelitian yang digunakan 1.6.2 Pendekatan Masalah yang digunakan. 1.6.3 Bahan hukum yang digunakan, yang dapat dibedakan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, berisi uraian mengenai macam spesifikasi bahan penelitian yang digunakan, seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan pustaka atau referensi
yang
dapat
digunakan
sebagai
rujukan
analisis
permasalahan yang dikemukakan. 1.6.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum; 1.6.5 Analisis Bahan Hukum. 1.7 Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Permasalahan 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Manfaat Penelitian 1.5 Kajan Pustaka/Kerangka Teoritik 1.6 Metode Penelitian BAB II : JUDUL BAB (Analisis/Kajian Rumusan Masalah 1) 2.1 Judul Sub bab 1 2.2 Judul Sub bab 2 2.3 ........ dst. BAB III : JUDUL BAB (Analisis/Kajian Rumusan Masalah 2) 1.1
Judul Sub bab 1
1.2
Judul Sub bab 2
BAB IV : PENUTUP 1.1 Kesimpulan 1.2 Saran 1.3 .......dst
51
Pedoman Akademik
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
3. Bagian Akhir Bagian akhir usulan penelitian, disertasi meliputi : 1. Daftar pustaka (lihat cara penulisan kepustakaan)/Bacaan 2. Lampiran D. Kerangka Penulisan Disertasi 1. Bagian Awal Secara berurutan bagian awal terdiri dari 13 komponen seperti tersebut di bawah ini : a. Halaman Sampul Depan dan Dalam Halaman ini memuat berturut-turut usulan penelitian Disertasi, judul, lambang Universitas 17 Agustus1945, nama peserta program doktor, kalimat :”Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan tahun Disertasi diujikan”. Halaman ini menggunakan kertas Bufallo atau Linen warna biru muda utuk disertasi, dan untuk sampul dalam menggunakan ketas putih (Contoh lihat lampiran 1). b. Halaman Persetujuan / Pengesahan Halaman ini memuat nama lengkap dan tanda tangan para Promotor dan KoPromotor. Contoh lihat lampiran 2. c. Halaman Prasyarat Gelar Halaman ini memuat berturut-turut judul Disertasi, kalimat: “Untuk Memperoleh Gelar Doktor Dalam Progam studi Doktor Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus l945 Surabaya, tanggal bulan, tahun disertasi diujikan, nama dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM)”. (Contoh lihat lampiran 3). d. Halaman Persetujuan dan Pengesahan Halaman ini memuat namalengkap dan tanda tangan promotor dan
ko-
promotor. (Contoh lihat lampran 2). e. Halaman Penetapan Panitia Penguji Halaman ini memuat tanggal, bulan, tahun pelaksanaan ujian, nama ketua dan anggota penguji Disertasi. (Contoh lihat lampiran 5).
52
Pedoman Akademik
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
f. Halaman Ucapan terima kasih Halaman ini memuat pernyataan terima kasih peserta program doktor kepada mereka yang telah membantu dalam melakukan penelitian, dan dalam penyusunan naskah, bantuan keuangan dan pihak tertentu yag dianggap penting dan berperan dalam penyelesaian Disertasi. (Contoh lihat lampiran 6). g. Halaman Ringkasan Ringkasan merupakan ulasan singkat mulai dari pendahuluan sampai dengan kesimpulan dan saran. Cakupan isi ringkasan berbeda dengan isi abstrak. (Contoh lihat lampiran 7). h. Halaman Abstrak Abstrak ditulis dalam bahasa Inggris, yang berisi tujuan, metodologi, hasil penelitian Disertasi, kata kunci (Keywood) di akhir halaman abstrak. Jumlah kata dalam abstrak paling banyak 250 kata (Contoh lihat lampiran 8). i. Halaman Daftar Isi Daftar isi memuat semua bagian dalam usulan penelitian Disertasi, termasuk urutan Bab, Sub bab dan Anak Sub bab dengan nomor halamannya. (Contoh lihat lampiran 4). j. Halaman Daftar Lampiran Daftar lampiran memuat nomor urut lampiran, judul lampiran dan nomor halamannya. k. Daftar Arti Lambang, Singkatan dan Istilah Daftar ini memuat arti lambang, singkatan dan istilah yang digunakan dalam usulan penelitian, tesis atau disertasi.
2. Bagian Inti BAB I : PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Permasalahan Latar belakang berisi uraian tentang apa yang menjadi penyebab lahirnya permasalahan yang akan diteliti, alasan mengapa masalah tersbut penting dan perlu diteliti. Masalah tersebut harus didukung oleh peraturan perundang-undangan, sehingga jelas, memang ada masalah hukum yang
53
Pedoman Akademik
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
perlu diteliti. Juga harus ditunjukkan letak permasalahan yang akan diteliti dalam konteks teori dengan permasalahan yang dikemukakan. 1.2
Rumusan Masalah Rumusan masalah merupakan rumusan secara konkrit permasalahan yang terjadi (legal issue), dalam bentuk pernyataan penelitian yang dilandasi oleh pemikiran teoritis, yang kebenarannya perlu dibuktikan melalui peraturanperaturan yang berlaku, dan memiliki relevansi dengan bobot penulisan materi Disertasi. Permasalahan dalam penelitian hukum normatif dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat berita (jika tidak memungkinkan dalam bentuk kalimat tanya), atau dapat dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya.
1.3
Tujuan Penelitian Bagian ini mengemukakan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian, harus jelas dan tegas. Tujuan penelitin harus sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, baik isi maupun jumlahnya.
1.4
Manfaat Penelitian Bagian ini berisi uraian tentang temuan baru yang dihasilkan dan manfaat temuan penelitian tersebut bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yang dapat dimanfaatkan oleh ilmuwan lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). Di samping itu, juga memuat uraian manfaat kegunaanya dalam masyarakat.
1.5
Landasan/Kerangka Teoritik Landasan/Kerangka Teoritik memuat uraian yang sistematik tentang teori dasar yang relevan dengan fakta, hasil penelitian sebelumnya, yang berasal dari pustaka mutakhir yang memuat teori, proposisi, konsep atau pendekatan terbaru yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Teori dan fakta yang digunakan seharusnya diperoleh dari sumber hukum, dengan mencantumkan nama sumbernya. Tata cara penulisan kepustakaan harus sesuai dengan ketentuan pada panduan yang digunakan. Kerangka Teori disintesis, diabtraksi dari berbagai teori dan pemikiran ilmiah,
yang
mencerminkan
paradigma
sekaligus
tuntutan
untuk
memecahkan masalah penelitian dan merumuskan hipotesis. Kerangka
54
Pedoman Akademik
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
konseptual penelitian dapat berbentuk bagan, model matematika, atau persamaan fungsional, yang dilengkapi dengan uraian kualitatif. 1.6
Metode Penelitian Format bab metode penelitian untuk penelitian normatif menyesuaikan dengan metode normatif. Secara rinci memuat hal berikut : 1.6.1 Jenis Penelitian yang digunakan 1.6.2 Pendekatan Masalah yang digunakan. 1.6.3 Bahan Hukum yang digunakan, yang dapat dibedakan ke dalam bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, berisi uraian mengenai macam spesifikasi bahan penelitian yang digunakan, seperti peraturan perundang-undangan, dan bahan pustakann atau referensi
yang
dapat
digunakan
sebagai
rujukan
analisis
permasalahan yang dikemukakan. 1.6.4 Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum; 1.6.5 Analisis Bahan Hukum. BAB II : JUDUL BAB (Analisis/Kajian Rumusan Masalah 1) 2.1 Judul Sub bab 1 2.2 Judul Sub bab 2 2.3 ........ dst. BAB III : JUDUL BAB (Analisis/Kajian Rumusan Masalah 2) 3.1 Judul Sub bab 1 3.2 Judul Sub bab 2 3.3 ……… dst. BAB IV : PENUTUP 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran 4.3 .......dst 3. Bagian Akhir Bagian Disertasi meliputi : a. Daftar pustaka (lihat cara penulisan kepustakaan)/Bacaan b. Lampiran
55
Pedoman Akademik
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
Catatan : Nomor halaman bagian akhir merupakan kelanjutan nomor halaman bagian
inti.
E. Cara Penulisan 1. Bahasa yang digunakan Bahasa yang digunakan dalam penulisan Disertasi adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan ketentuan : a. Penulisan huruf maupun nomor harus konsisten; b. Hindari kata-kata sejauh mana, sebagaimana yang mana, dimana; c. Kata sambung tidak boleh dipergunakan pada awal alinea baru, seperti sedangkan, dan, walaupun, namun, tetapi, sehingga, kemudian, dari, dan lain sebagainya; d. Bila diperlukan atau belum ada istilah yang tepat dalam bahasa Indonesia, boleh menggunakan bahasa aslinya dengan memperhatikan tata cara penulisan bahasa asing. 2. Kertas dan sampul a. Kertas sampul : Bufallo atau Linen b. Kertas sampul untuk program doktor berwarna biru. c. Format sampul (lihat lampiran 1) d. Kertas untuk materi : Kertas HVS berat 70 gram, ukuran kuarto (21,5x29,7) atau A4 warna putih. e. Tabel dan gambar disajikan pada kertas untuk materi, kecuali dalam keadaan tertentu dapat menggunakan kertas ukuran yang berbeda. 3. Pengetikan Naskah a. Naskah diketik dengan mesin ketik standar IBM atau menggunakan komputer. b. Jarak 2 (dua) spasi, kecuali pada grafik dan tabel 1spasi. c. Seluruh naskah mulai dari halaman sampul sampai dengan daftar pustaka menggunakan huruf yang berukuran sama (12 pt), kecuali Judul, d. Kata asing dicetak miring (italic). e. Awal paragraph dimulai pada ketukan 1 (satu) tab komputer dari margin/tepi kiri.
56
Pedoman Akademik
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
f. Setiap bab diberi nomor urut sesuai dengan tata cara yang dipilih (nomor angka harus konsisten kecuali menyitir dari buku atau pendapat para sarjana). g. Jarak tepi :
4 cm atau 1,5 inci dari tepi atas
3 cm atau 1 inci dari tepi bawah
4 cm atau 1,5 inci dari tepi kiri
3 cm atau 1 inci dari tepi kanan
h. Nomor Halaman
Halaman untuk bagian awal diberi nomor dengan huruf Romawi kecil (i, ii, iii, iv, v, dst), ditulis di bagian bawah tengah, empat spasi di bawah teks.
Halaman sampul depan tidak dihitung, tetapi halaman sampul dalam dihitung tanpa diberi nomor.
Bab pendahuluan dan seterusnya diberi nomor dengan angka Arab (1, 2, 3, dst).
Pada halaman dengan judul bab, nomor halaman ditulis di bawah tengah (empat spasi dibawah teks).
Pada halaman lain, nomor halaman ditulis di kanan atas (1,5 cm dari teks).
i. Tabel diberi nomor dengan angka Arab, sesuai dengan nomor Bab tempat tabel dicantumkan, diikuti dengan nomor urut tabel dengan angka Arab. 4. Kutipan a. Kutipan ditulis sesuai naskah aslinya, sedangkan kutipan yang berbahasa asing harus disertai terjemahannya. b. Kutipan yang jumlahnya terdiri atas 5 (lima) baris atau lebih ditulis dengan jarak tepi kiri satu tab komputer dengan spasi 1, sedangkan kutupan yang kurang dari 5 (lima) baris masuk dalam kalimat dengan diawali titi dua (:) kemudian tanda kutip (“) dan diakhiri juga dengan tanda kutip (“) diikuti dengan nomor kutipan. c. Kutipan selalu menggunakan footnote (catatan kaki). 5. Cara Penulisan Daftar Pustaka Penulisan Daftar Pustaka/Bacaan tidak memerlukan pencantuman bab, sebab daftar pustaka tidak termasuk bagian inti karya sesuai dengan cara penulisan
57
Pedoman Akademik
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
daftar pustaka yang digunakan. Di bawah ini diberikan contoh penulisan daftar pustaka yang benar.
Untuk Buku Arief BAS, Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah, Edisi 1, Surabaya L University Press, 1992. NasutioN, Harun, Filsafat dan Mistisme dalam Islam, Jakarta: Bulan Bintang, 1973. Nasution, Bahder Johan, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005. Prodjodikoro, Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: PT. Eresco, 1989.
58
Pedoman Akademik
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
Lampiran 1 : Halaman Sampul depan Usulan/Penuilisan Disertasi
DISERTASI DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA
Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus l945 Surabaya Disetujui Untuk Diujikan Pada Tanggal ...........
Oleh : Andi Fathoni
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA 2014
59
Pedoman Akademik
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
Lampiran 2 : Halaman Prasyarat Gelar Doktor Usulan/Penulisan Disertasi
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA
DISERTASI Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus l945 Surabaya Disetujui Untuk Diujikan Pada Tanggal ...........
Oleh : Andi Fathoni
PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA 2014
60
Pedoman Akademik
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
Lampiran 3 : Lembar Pengesahan Usulan/Penulisan Disertasi
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA
DISERTASI YANG AKAN/TELAH DIUJI PADA TANGGAL…………………. 2014
Oleh :
Promotor
Ko Promotor
Prof. Dr………………………
Dr………………………….
61
Pedoman Akademik
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
Lampiran 4 : Halaman Persetujuan Disertasi (Proposal, Finalisasi, Tertutup dan Terbuka).
DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA
Usulan Penelitian disertasi ini telah diuji dan nilai Oleh Tim Penguji…………………….. Pada tanggal 12 Februari 2014
1.
Prof. Dr. Siti Mariyani, SH., M.Hum Ketua Tim
……………………..
2.
Prof. Dr. Made Warka, S.H., M.Hum Anggota
……………………..
3.
Prof. Dr. IBR Supancana, S.H., M.H. Anggota
……………………..
4.
Prof. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.H. Anggota
……………………..
5.
Dr. Endang Prasetyawati, S.H.M.Hum. Anggota
……………………..
Mengetahui : Ketua Program Studi
Dr. Endang Prasetyawati, SH., M.Hum.
62
Pedoman Akademik
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
Lampiran 5 : Halaman Terima kasih
UCAPAN TERIMA KASIH
Pertama-tama saya pajatkan puji syukur kehadirat Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Disertasi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada : 1.
Promotor dan Ko-Promotor
2.
Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah ….
3.
Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya …
4.
Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
5.
Staf Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
6.
Guru-Guru SD, SMP, SMA S1, S2
7.
Orang Tua
8.
Istri, Anak
9.
Pimpinan Kantor ...
10. Sahabat, kerabat dan lain lain ......
63
Pedoman Akademik
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
Lampiran 6 Abstrak/Intisari DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOBA Sasaran akhir dari upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh instansi penegakan hukum yakni kepolisian, kejaksaan dan pengadilan adalah terwujudnya keadilan dan ketertiban masyarakat. Polisi dalam hal ini adalah institusi terdepan dalam upaya penegakan hukum dalam criminal justice system, sehingga banyak mandat masyarakat yang harus dilakukan antara lain serangkaian penyidikan terhadap tindak pidana sampai dengan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Dengan serangkaian urutan kegiatan dalam sistem peradilan pidana, nampak bahwa klepolisian merupakan institusi yang memegang fungsi utama penegakan hukum serta mendapat mandat untuk menciptakan keamanan dan lainnya menurut teknik dan strategi yang dikembangkan sendiri (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002). Dalam Pelaksanaan tugasnya di lapangan, polisi memiliki aturan-aturan khusus untuk melakukan tindakan hukum, sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981). Di samping itu, juga memiliki aturan moral yang menjadi pedoman dan harus ditaati, dimana pedoman-pedoman tersebut tidak kaku, memiliki keluwesan bertindak, kewenangan yang bersifat diskresioner, yakni kewenangan atau otoritas yang dimiliki polisi untuk melakukan tindakan yang meyimpang sesuai dengan situasi dan pertentangan hati nurani. Dengan kewenangan diskresi yang dimiliki tersebut, maka dapatlah dimengerti jika satu persoalan hukum tidak harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, melainkan dapat diserahkan penyelesaiannya pada keputusan anggota polisi. Bagi polisi, penggunaan dikresi akan menghadapi dilema, apakah akan menegakkan hukum untuk menjamin kepastian hukum dan keadian, ataukah untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Dan sisi negatif penggunaan dikresi bersifat rahasia tidak terukur dan lemahnya kontrol. Pada akhirnya penyalahgunaan diskresi akan mengakibatkan kehancuran wibawa polisi, karena melampaui batas yang dibenarkan oleh hukum ataupun institusi kepolisian. Faktanya memang sulit diketahui, mana dikresi yang dapat dikategorikan sebagai penyimpangan biasa atau non criminal, dan mana dikresi yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan yang bermotif korupsi. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dipikirkan bagaimana model penerapan, pengawasan dan pertanggungjawaban polisi. Polda khususnya Direktorat Narkotika, tidak menerapkan Diskresi Kepolisian dalam penanganan Tindak Pidana Narkoba dari sejak penyelidikan, penahanan, penangkapan, penggeledahan, pencarian barang bukti dan pengujian barang bukti. Pengawasan kewenangan diskresi kepolisian dalam penanganan tindak pidana narkoba berupa pengawasan horizontal yakni pengawasan oleh instansi terkait dan pengawasan masyarakat. Sedangkan pertanggungjawaban kewenangan diskresi kepolisian berupa Hukum Administrasi, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Kode Etik Polisi dan Hukum Disiplin. Pelaksanaan diskresi disarankan, menentukan strategi pemberantasan tindak pidana narkoba dengan prioritas penangkapan pada pengedar
64
Pedoman Akademik
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
Bandar, pengusulan penambaan dana dan fasilitas, diperlukan tindakan tegas Polri terhadap anggotanya yang terlibat narkoba perlu dipublikasikan agar ditetapkan berbagai standar pelaksanaan penerapan diskresi, serta agar pimpinan ditetapkan berbagai standar pelaksanaan penerapan diskresi, serta agar pimpinan Polri memberikan contoh dalam penanganan terhadap terjadinya tindakan korupsi. Kata kunci : Penerapan, pengawasan dan pertanggungjawbaan diskresi Kepolisian.
65
Pedoman Akademik
PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
Lampiran 7 ABSTRACT POLICE DISCRESION IN INVESTIGATING DRUG ABUSEMENT CRIMINAL ACT The final objective of the law enforcement efforts conducted by law enforcement institutions such as police, judiciary and court is to get justice and public order.Police constitutes the most front institutions in the effort of lawenforcement in the criminal justice sistem, thus it does a lot of society madates from criminal act investigations to the hand over of the case bundles to the Public procecutor.With series of avtivities in the criminal justice sistem, it seems that police plays the main role as law enforcement institution and get the mandates to create security and people order, so the police conducts activity to policize other society according to their technique and strategy that they develop (article 13 Law Number 2 2002). In the implementation of their job, police have special regulation to do legal act pursuant to stipulation written in KUHAP (Criminal Code) Law No. 8 of 1981, beside that they have moral regulation as guides and subject to be obeyed which is not rigid but flexible, discretionary autoroty,is the authority of the police to do violation based on situation and contrast with their inner selves.Whit their discretive authority,itcan be understood that if one legal case is not always settled in court but it can be settled by police’s decision as well.To the police, using discretion is dilemma, whether to enforce the law to guarantee legal enforcement and justice or to get public order. In negative side the use of discretion is confidential, not sistematic and the control is weak.At the discretionabusemet can demote police autoruty, since it exceeds the agreed limit by law or police institution. The fact is really difficult to see, which discretion is categorized as common abusement and which is categorized as corruption. In connection with the mater, it need considering the implementation, whatch and responsibility of the police.Polda Bali especially Directorate of Narcotics does not implement Police Discretion when handlingNarcotics criminal act from investigation, arrest, seizure ti the examination of evident. Control of police discretion authority in handling drugs abusementcriminal act is in the form of Horizontal control,control by related institution and controlby society.Meanshile the responsibility of police discretion is in the form of administrative Law, Criminal law, Civil law, police’s code of ethics and Discipline. In order to get accuratedirection implementation, it is suggested: to determine the strategyto fight against drugs sbusement criminal act with the priority to catch the officers and coupies, proposeto ald fund and facilities; Indonesia Police should take resolute action to publicise its apparatus involved I drugs, to stripulate standard of discretion implementation, and the Indonesia Police Chief should show the example in handling cases involving corruption acts. Key woods: Implementation, control and responsibility of Police Discretion.
66
