PASANG SURUT UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA: PROBLEM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Muhammad Faisol: Pasang Surut Undang-Undang Peradilan Agama

PASANG SURUT UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA: PROBLEM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH MUHAMMAD FAISOL STAIN Jember Email: [email protected] ABSTRAK Eksistensi Pengadilan Agama telah menjadikan umat Islam Indonesia terlayani dalam penyelesaian masalah perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah. Setelah diberlakukannya UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama membawa perubahan besar penambahan wewenang dalam bidang ekonomi syariah. Hakim Pengadilan Agama, di satu sisi dituntut untuk memahami segala perkara yang menjadi kompetensinya. Di sisi lain, hakim pengadilan agama selama ini tidak menangani sengketa yang terkait dengan ekonomi syari‟ah. Disitulah kemudian muncul problem-problem yang mengitari keompetensi baru peradilan agama. Problemproblem itu menyangkut tumpang tindihnya undang-undang, faktor kepercayaan dan pendapat publik, dan faktor keberadaan Badan Arbitrase. Kata Kunci: Pasang Surut, Undang-undang, Peradilan Agama dan Sengketa Ekonomi Syariah PENDAHULUAN Sebagai salah satu institusi pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, Peradilan Agama telah melewati sejarah panjang untuk sampai pada eksistensi, status, dan kedudukannya yang cukup kuat sebagaimana kita saksikan saat ini. Sebagaimana kita maklumi, secara historis, pada awal kemerdekaan kekuasaan Kehakiman di Indonesia belum menunjukkan bentuknya yang independen dan mandiri. Hal ini bisa dilihat susunan lembaga peradilan masih diatur di dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 1942 Tentang Susunan Peradilan Sipil Dan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1947 Tentang Susunan Dan Kekuasaan Mahkamah Agung Dan Kejaksaan Agung. Perubahan mulai nampak pasca disahkannya UU Nomor 19 Tahun 1948 sebagai perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1947 sebagai keharusan untuk merealisasikan pasal 24 UUD 1945. Dalam pasal 6 UU No 19 tahun 1948 dinyatakan adanya 3 (tiga) lembaga peradilan di Indonesia, yakni Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Pemerintah dan Peradilan Ketentaraan. Dan dalam pasal 10 ayat (2) UU tersebut juga diakui keberadaan Hakim perdamian desa sebagai pemegang kekuasaan dalam masyarakat yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat desa.1 Dalam UU tersebut Peradilan Agama tidak disebutkan, hal ini menunjukkan 1Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kecana, 2008), 174.

201

al-‗Adâlah, Volume 16 Nomor 2, Nopember 2012

adanya sikap diskriminatif terhadap umat Islam. Sebab Peradilan Agama adalah peradilan tertua yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka dengan bentuknya yang berbeda-beda. Meskipun dalam pasal 5 ayat (2) UU No. 19 Tahun 1948 menegaskan bahwa perkara perdata antara orang Islam diperiksa dan diputus menurut agamanya oleh Pengadilan Negeri. Pada tahun 1964 melalui UU No. 19 Tahun 1964 tentang ketentuan pokokpokok kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa Peradilan Negara Republik Indonesia menjalankan dan melaksanakan hukum yang mempunyai fungsi pengayoman, yang dilaksanakan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. UU No. 19 Tahun 1964 ini kemudian diubah dengan UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 1970. Paparan di atas menunjukkan bahwa pada masa Orde Baru kekuasaan kehakiman mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Sebab dalam UU No. 14 tahun 1970 ditegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dan bebas dari campur tangan kekuasaan lain untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman itu dijalankan oleh Mahkamah Agung2 dan empat lingkungan peradilan di bawahnya, yaitu Peradilan Umum3, Peradilan Agama4, Peradilan Tata Usaha Negara5, dan Peradilan Militer6. Akan tetapi kekuasaan kehakiman yang merdeka di atas masih belum bisa dilaksanakan secara sempurna. Hal ini dikarenakan adanya dualisme sistem dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dimana dalam hal teknis yustisial empat lingkungan peradilan itu berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, sedangkan dalam hal non yustisial seperti administrasi, organisasi dan keuangan berada di bawah kekuasaan eksekutif. Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara di bawah Departemen Kehakiman, Peradilan Agama di bawah Departemen Agama dan Peradilan Militer di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan. Sehingga bisa dipahami jika pada saat itu masih kental intervensi oleh kekuasaan eksekutif, bahkan dikendalikan oleh kehendak orang perorang yang berkuasa. Era reformasi pasca jatuhnya rezim Orde Baru menjadi tonggak awal 2Undang-undang yang mengatur Mahkamah Agung adalah UU No. 14 Tahun 1958 tentang Mahkamah Agung, UU No. 5 Tahun 2004 tetang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1958, dan UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1958. 3Undang-undang yang mengatur Peradilan Umum adalah UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 2 Tahun 1986, dan UU No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986. 4Undang-undang yang mengatur Peradilan Agama adalah UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989, dan UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989. 5Undang-undang yang mengatur Peradilan TUN adalah UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN, UU No. 9 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986, dan UU No. 51 tentang perubahan kedua atas UU No. 5 Tahun 1986. 6Undang-undang yang mengatur Peradilan Militer adalah UU No. 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Sampai sekarang UU tersebut belum dirubah sebagaimana peradilan yang lain karena pembahasan RUU Peradilan Militer di DPR masih deadlock sebab antara Pemerintah dengan DPR masih belum ada titik temu khususnya terakait masalah kewenangan mengadili militer yang melakukan pidana umum apakah diadili di Peradilan Umum atau di Peradilan Militer.

202


kemandirian dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, termasuk di dalamnya Peradilan Agama. Hal ini ditandai dengan diamandemennya UUD 1945, terutama pasal 24 ayat (1) yang mengharuskan kekuasaan kehakiman bersifat merdeka dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan. Bunyi lengkap pasal tersebut adalah ―Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan‖. Dalam rangka mewujudkan prinsip kemandirian dan kemerdekaan tersebut maka lahirlah UU No. 35 Tahun 1999 sebagai perubahan atas UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Salah satu hal penting dalam UU tersebut adalah kebijakan penyatuatapan lembaga peradilan atau yang lebih populer dengan istilah kebijakan satu atap (one roof system) dimana segala urusan peradilan baik yang menyangkut teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi dan finansial) berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi UU tersebut kemudian dirubah menjadi UU No. 4 Tahun 2004 dan perubahan terakhir adalah UU No. 48 Tahun 2009 tetang kekuasaan kehakiman. Hampir bersamaan dengan UU No. 48 Tahun 2009 juga ada beberapa UU yang berkaitan dengan dunia peradilan yang disahkan pada tahun 2009 yaitu UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, dan UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. PASANG SURUT UUPA: UU NO. 7 TAHUN 1989, UU NO. 3 TAHUN 2006, UU NO. 50 TAHUN 2009 Tanggal 29 Desember 1989 terjadi peristiwa penting yang berkenaan dengan berlakunya sebagian hukum Islam dan penyelenggaraan peradilan Agama di Indonesia. Sebab pada tanggal itulah, disahkan dan diundangkannya UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam lembaran negara RI 1989 No. 49. Undang-undang ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam upaya mewujudkan suatu tatanan hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 ini berangkai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Salah satu tujuan pokok UU No. 7 tahun 1989 di atas adalah mempertegas kedudukan dan kekuasaan lingkungan peradilan agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial power) dalam Negara Republik Indonesia. Penegasan tujuan ini dapat disimak dalam rumusan konsideran huruf c dan e. Dalam huruf c dirumuskan: ―bahwa salah satu upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum tersebut adalah melalui Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman‖. Sedangkan dalam huruf e ditegaskan: ―….dipandang perlu menetapkan undang-undang yang mengatur susunan, kekuasaan, dan hukum acara pengadilan

203


dalam lingkungan Peradilan Agama‖.7 Pada tahun 2006, UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah disahkan oleh DPR RI. Dan pada tahun 2009 terjadi perubahan kedua atas UU Nomor 7 tahun 1989 dengan disahkannya UU No. 50 Tahun 2009. Proses perubahan berjalan lancar tanpa kontroversi. Tanpa ada perdebatan alot baik ditingkatan politisi, akademisi maupun masyarakat umum. Seolah semua mengamini dan meneguhkan akan pentingnya revisi UU tersebut bagi Pengadilan Agama (PA) pasca satu atap dengan Mahkamah Agung (MA). Dengan disahkannya UU nomor 3 tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, maka secara yuridis formal kelembagaan Peradilan Agama semakin kokoh dan mempuyai kedudukan yang sama dan sejajar dengan tiga lingkungan peradilan lainnya, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer. Jika selama ini pengadilan agama hanya memiliki kompetensi untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum dalam bidang hukum keluarga, seperti pemutusan perkawinan, sengketa waris/wasiat, wakaf, dan lain-lain, maka setelah UndangUndang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 diamandemen, kompetensi pengadilan agama menjadi lebih luas. Cakupan kewenangannya meliputi pula penyelesaian sengketa dalam bidang ekonomi syariah. Dengan diamandemennya UU No. 7 Tahun 1989 tersebut menandai lahirnya paradigma baru peradilan agama. Paradigma baru itu menyangkut yurisdiksinya, sebagaimana ditegaskan bahwa: ―Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini‖. Kata ―perkara tertentu‖ merupakan perubahan terhadap kata ―perkara perdata tertentu‖ sebagaimana disebutkan dalam UU No. 7 Tahun 1989. Penghapusan kata ini dharapkan agar tidak hanya perkara perdata saja yang menjadi kewenangan pengadilan agama.8 Dengan adanya UU No. 3 Tahun 2006 ini, landasan hukum positif penerapan hukum Islam menjadi lebih kokoh. Hal ini mengingat, ada beberapa perubahan fundamental yang dilakukan oleh UU No. 3 Tahun 2006 terhadap UU No. 7 tahun 1989, khususnya menyangkut teknis penyelesaian sengketa kewenangan antara Peradilan Agama dengan Peradilan Umum. Ada beberapa titik singgung antara keduanya, khususnya menyangkut hak opsi dan sengketa kepemilikan. Pertama, menyangkut hak opsi. Dalam UUPA yang lalu antara lain dinyatakan dalam penjelasan umum bahwa: ―para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian kewarisan‖9. Sedangkan dalam UU No. 3 Tahun 2006 penjelasan tersebut dihapus. Syarat untuk dapat diterapkannya hak opsi dalam sengketa kewarisan adalah sebagai berikut: (1) perkara yang dipersengketakan belum diajukan ke pengadilan; (2) adanya kesepakatan kedua belah pihak berperkara. Dengan demikian pada dasarnya terkait dengan penyelesaian perkara perdata dasar pijakannya adalah asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) sebagaimana tertuang dalam pasal 1338 KUH Perdata yang intinya menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi pihak-pihak yang mengadakannya. 7Yahya

Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 8-9. 8Jaenal Aripin, Peradilan Agama, 343. 9Lihat penjelasan umum UU No. 7 Tahun 1989 angka 2.

204


Kedua, sengketa kepemilikan. Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa keperdataan lain antara orang-orang yang beragama Islam mengenai objek sengketa, maka menurut UU No. 3 Tahun 2006 dapat langsung diputus oleh Pengadilan Agama.10 Ada banyak pasal krusial yang direvisi dalam UU No 3 tahun 2006. Salah satunya adalah tentang kewenangan Pengadilan Agama. Dalam pasal 49, ada sembilan kewenangan Pengadilan Agama dari yang sebelumnya cuma tujuh. Kesembilan kewenangan tersebut adalah kewenangan untuk menangani persoalan hukum umat Islam di bidang (1) perkawinan, (2) waris, (3) wasiat, (4) hibah, (5) wakaf, (6) infaq, (7) shadaqah, (8) zakat dan (9) ekonomi syari‘ah. Jadi ada tambahan 2 kewenangan PA, yaitu zakat dan ekonomi syari‘ah. Bila ada persoalan hukum atau sengketa tentang zakat dan ekonomi syari‘ah maka tempat penyelesaiannya adalah di Pengadilan Agama. Secara lengkap pasal 49 tersebut berbunyi: ―Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) perkawinan; (b) waris; (c) wasiat; (d) hibah; (e) wakaf; (f) zakat; (g) infaq; (h) shadaqah; dan (i) ekonomi syariah‖. Kewenangan Pengadilan Agama yang pertama adalah dibidang perkawinan. Yang dimaksud dengan bidang perkawinan adalah antara lain: 1. izin beristeri lebih dari seorang; 2. izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orangtua, wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat; 3. dispensasi kawin; 4. pencegahan perkawinan; 5. penolakan perkawinan oleh PPN; 6. pembatalan perkawinan; 7. gugatan kelalaian atas kewajiban suami isteri; 8. perceraian karena talak; 9. gugatan perceraian; 10. penyelesaian harta bersama; 11. penguasaan anak-anak; 12. Pengadilan Agama dapat menetapkan bahwa seorang ibu memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggungjawab tidak mematuhinya; 13. Pengadilan Agama dapat menetapkan penentuan kewajiban biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan kewajiban bagi bekas isteri; 14. Pengadilan Agama dapat memberi putusan tentang sah tidaknya anak; 15. Pengadilan Agama dapat memberi putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua; 16. Pengadilan Agama dapat memberi putusan tentang pencabutan kekuasaan wali; 17. Pengadilan Agama dapat menetakan penunjukan orang lain sebagai wali oleh 10Lihat

Pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006.

205


pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut; 18. Pengadilan Agama dapat menetapka tentang penunjukan wali dalam hal seorang anak belum cukup umur 18 tahun yang ditinggal kedua orang tuanya; 19. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pembentukan kewajiban ganti kerugian atas harta anak yang berada dibawah kekuasaannya; 20. Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam; 21. Pengadilan Agama dapat memberi putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran; dan 22. Pengadilan Agama dapat menyatakan tentang sahnya perkawinan. Kewenangan lain Pengadilan Agama adalah dalam perkara warisan yang meliputi: (a) penentuan siapa yang menjadi ahli waris; (b) penentuan mengenai harta peninggalan; (c) penentuan mengenai bagian masing-masing ahli waris; (d) pelaksanaan pembagian harta peninggalan; dan (e) penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Kewenangan Pengadilan Agama selanjutnya adalah dalam perkara wasiat dan hibah. Wasiat, sesuai penjelasan pasal 49 huruf (c) adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Sedangkan hibah (penjelasan pasal 49 huruf [d]) adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Kewenangan lain Pengadilan Agama adalah wakaf, zakat dan infaq. Adapaun hukum materiil Pengadilan Agama adalah UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI yang didalamnya ada 3 bab yaitu perkawinan, kewarisan dan wakaf. Sedangkan hukum materiil wakaf disamping KHI (buku 3), juga UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf yang didalamnya telah mengatur tentang wakaf uang atau wakaf tunai, dan hukum materiil zakat adalah UU No. 38 Tahun 1999 tentang zakat yang didalamnya terdapat materi baru berupa zakat profesi. Selain itu, Pengadilan Agama juga memiliki kewenangan baru yaitu di bidang ekonomi syariah. Uraian tentang ekonomi syarai‘ah bila mengacu pada penjelasan terhadap pasal 49 huruf (i) UU No 3 tahun 2006 adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syari‘ah, antara lain meliputi: bank syari‘ah; keuangan mikro syari‘ah; asuransi syari‘ah; reasuransi syari‘ah; reksadana syari‘ah; obligasi syari‘ah dan surat berharga berjangka menengah syari‘ah; sekuritas syari‘ah; pembiayaan syari‘ah; pegadaian syari‘ah; dana pensiun lembaga keuangan syariah; dan bisnis syari‘ah. Akan tetapi, jika ekonomi syari‘ah diletakkan dalam bingkai hukum Islam maka penjelasannya tidak sesederhana penjelasan atas pasal 49 di atas. Penjelasaannya akan menjadi lebih kompleks dan luas. Cakupan kajian ekonomi syari‘ah dalam bingkai fikih mu‟amalat menjadi lebih luas dari sekedar penjelasan yang ada atas pasal 49 huruf (i) diatas. Artinya, ekonomi syari‘ah tidak hanya mencakup bank syari‘ah, asuransi syari‘ah, reasuransi syari‘ah, reksadana syariah, pegadaian syari‘ah, pembiayaan syari‘ah dan lain sebagainya, tapi juga mencakup semua bentuk persoalan hak, benda dan kepemilikan serta perikatan atau akad yang yang berhubungan dengan keduanya

206


yang dilaksanakan atas prinsip-prinsip fikih mu‟amalat.11 Kewenangan Pengadilan Agama yang ada pada pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 adalah kompetensi absolut dari Pengadilan Agama. Ini berarti lingkungan peradilan lain tidak berhak untuk mengadili sengketa-sengketa sebagaimana yang tertuang dalam pasal tersebut. Adapun perubahan-perubahan penting yang terdapat dalam UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut: 1. Penguatan pengawasan hakim, baik pengawasan internal oleh MA maupun eksternal oleh KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim; 2. Memperketat persyaratan pengangkatan hakim, baik hakim pengadilan tingkat pertama maupun hakim pada pengadilan tinggi, antara lain melalui proses seleksi hakim yang dilakukan oleh MA dan KY secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta harus lulus pendidikan khusus hakim; 3. Pengaturan mengenai pembentukan pengadilan khusus, dan pengaturan mengenai syarat, tatacara pengangkatan dan pemberhentian, serta tunjangan hakim ad hoc diatur dalam UU. Jadi di PA ada kemungkinan jika dibutuhkan bisa membentuk hakim ad hoc; 4. Pengaturan mekanisme dan tata cara pemberhentian hakim; 5. Jaminan atas keamanan, kesejahteraan dan remunerasi hakim. Disini ditegaskan bahwa setiap Hakim di samping mendapatkan gaji pokok dan tunjangan jabatan, juga harus mendapatkan hak berupa rumah jabatan milik negara, jaminan kesehatan dan sarana transportasi (roda empat) milik negara; 6. Transparansi putusan dan limitasi pemberian salinan putusan maksimal 14 hari dari pembacaan putusan, jika tidak dilaksanakan maka ketua pengadilan akan dikenai sanksi admnistratif; 7. Transparansi biaya perkara serta pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban biaya perkara; 8. Bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum; 9. Majelis kehormatan hakim dan kewajiban hakim untuk mentaati Kode Etik dan Perilaku Hakim; dan 10. Usia pensiun hakim tingkat pertama menjadi 65 tahun dan usia hakim tinggi menjadi 67 tahun serta pensiun Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti tingkat pertama menjadi 60 tahun dan untuk tingkat banding menjadi 62 tahun. PROBLEM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARI’AH Sebagaimana kita ketahui, bahwa berdasarkan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 kewenangan absolut Pengadilan Agama bertambah, salah satunya dalam perkara penetapan anak angkat atau adposi dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Pasal itu pula yang menjadi landasan utama Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus jenis-jenis perkara di atas. Akan tetapi, dari sejak 11Ahmad Zaenal Fanani, Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Masa Depan Peradilan Agama, Makalah Tidak diterbitkan.

207


diundangkannya hingga sekarang kurang lebih sudah tiga tahun, perkara ekonomi syariah yang masuk ke Pengadilan Agama masih sangat minim, pertahun hanya 5 sampai dengan 12 perkara se-Indonesia. Sebut saja misalnya bahwa pada tahun 2007 perkara ekonomi syariah yang diterima di seluruh Pengadilan Agama se Indonesia hanya 12 perkara, pada tahun 2008 hanya 8 perkara dan pada tahun 2009 hanya 5 perkara. Angka ini menurun dan ini sangat kontradiktif dengan pertumbuhan kegiatan ekonomi berdasarkan syariah yang semakin berkembang pesat, yang sudah pasti banyak pula celah sengketa disana. Hal ini menandakan bahwa pelaksanaan perluasan kompetensi Pengadilan Agama terutama di bidang ekonomi syariah masih memiliki banyak kendala.12 Diantara sekian banyak kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama, ada tiga hal pokok yang menjadi kendala besar.13 Pertama, adalah faktor tumpang tindihnya undang-undang. Meskipun dalam Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 disebutkan bahwa sengketa ekonomi syariah merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, akan tetapi undang-undang ini terbentur dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam UU 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase disebutkan bahwa dalam hal salah satu pihak tidak mau melaksanakan secara sukarela putusan Badan Arbitrase maka pengadilan yang berwenang untuk melakukan eksekusi adalah Pengadilan Negeri. Hal ini menjadi kerancuan, sebab ketika sengketa ekonomi syariah menjadi kewenangan Pengadilan Agama, tentu saja seharusnya Pengadilan Agama pula yang memiliki hak eksekutorial atas putusan Basyarnas. Pada saat diundangkan UU No. 3 Tahun 2006 hal ini sempat menjadi polemik di kalangan para praktisi ekonomi syariah. Oleh karena itu pada tahun 2008 Mahkamah Agung telah mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Dalam SEMA tersebut tertulis ―Dalam hal putusan Badan Arbitrase Syariah tidak dilaksanakan secara sukarela, maka putusan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan yang berwenang atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa, dan oleh karena sesuai dengan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah, maka ketua Pengadilan Agama lah yang berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan Badan Arbitrase Syariah. Akan tetapi telah disayangkan oleh banyak pihak bahwa pada bulan Mei 2010 MARI mengeluarkan kebijakan yang baru melalui SEMA No. 8 Tahun 2010 tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah. Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Bidang Yudisial Abdul Kadir Mappong menerbitkan Surat Edaran MA (SEMA) Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatur eksekusi putusan badan arbitrase syariah nasional (Basyarnas). Dalam SEMA tertanggal 20 Mei 2010 itu, MA membatalkan SEMA No. 8 Tahun 2008 yang menyatakan eksekusi putusan Basyarnas adalah kewenangan Pengadilan Agama. MA mendasarkan pada Pasal 59 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UU Kekuasaan Kehakiman) yang menyatakan para pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase (termasuk arbitrase syariah) secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang 12

http://www.pa-kalianda.go.id/gallery/artikel

13http://www.pa-kalianda.go.id.

208


bersengketa. ―Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diberitahukan kepada saudara, bahwa terhitung sejak berlakunya UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA No.8 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku,‖ demikian bunyi SEMA No. 8 Tahun 2010 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Negeri, dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia. Tumpang tindih undang-undang lainnya dapat dilihat dalam Pasal 52 UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan : 1. Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. 2. Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelesaian sengketa dilakukan sesuai akad. 3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan adanya Pasal diatas, maka para pihak yang bersengketa dapat menempuh dua jalur. Pertama jalur non litigasi, yaitu tidak melalui pengadilan melainkan melalui badan arbitrase, kedua jalur litigasi melalui Pengadilan. Hal ini tentu saja menjadi kontra produktif, sebab dengan adanya hak opsi itu akan memandulkan peran Peradilan Agama yang oleh UU No. 3 Tahun 2006 telah diamanatkan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan Bank Indonesia yang mengharuskan adanya pencatuman dalam akad perbankan syariah dengan klausul ―Apabila terjadi sengketa maka akan ditempuh melalui jalur arbitrase melalui basyarnas‖. Hal ini tentu saja akan menjadi penghambat pelaksanaan perluasan kompetensi Pengadilan Agama. Dengan adanyanya klausul ini, UU No. 3 Tahun 2006 di buat mati kutu dan tumpul. Sebab, setiap ada sengketa sudah harus diajukan ke Basyarnas. Pengadilan Agama hanya mendapat perkara, manakala tidak tercapai kesepakatan dalam basyarnas14. Kedua, adalah Faktor Kepercayaan dan Pendapat Publik. Masih banyak kalangan yang meragukan kemampuan Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara ekonomi syariah. Mereka beranggapan hakim agama tidak memahami hukum ekonomi konvensional dan perbankan. Sehingga bila menangani perkara ekonomi syariah dikhawatirkan putusannya tidak berkualitas. Anggapan ini di dasarkan bahwa ekonomi syariah merupakan bagian dari ilmu ekonomi dan perbankan konvensional, dimana meskipun prinsipnya berdasarkan syariah, akan tetapi dalam teknis dan operasional tetap mengacu pada perbankan konvensional. Selain faktor keraguan kompetensi hakim PA, masyarakat juga masih banyak yang beranggapan bahwa UU No. 3 Tahun 2006 hanya diperuntukan bagi umat Islam, sedangkan praktik perbankan syariah tidak hanya dilakukan oleh Muslim, tetapi juga banyak dilakukan oleh non muslim. Salah satu yang beranggapan demikian 14Oleh karena itu banyak hakim peradilan agama yang mengibaratkan Pengadilan Agama sebagai seorang petani diberi cangkul, tapi tidak di beri sawah. Oleh karena itu wajar, bila sampai saat ini perkara ekonomi syariah yang diajukan ke Pengadilan Agama masih bisa dihitung jari, ini bukan berarti jarang terjadi sengketa ekonomi syariah, akan tetapi aksesnya ke Pengadilan Agama sendiri sudah ditutup dengan adanya klausul di awal akad. Lihat, http://www.pa-kalianda.go.id.

209


adalah adalah Hanawijaya (mantan Direktur Bank Syariah Mandiri/Praktisi ekonomi syariah). Hanawijaya menyoalkan hal tersebut, sehingga lebih cenderung menggunakan basyarnas dan peradilan umum. Ketiga, Faktor Keberadaan Badan Arbitrase. Badan arbitrase yang menangani sengketa ekonomi syariah adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya bernama Badan Arbitrase Majelis Ulama Indonesia (BAMUI). Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) pada saat didirikan bernama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI). BAMUI didirikan pada tanggal 21 Oktober 1993. Tujuan didirikannya Badan Arbitrase Syari‘ah Nasional adalah untuk menyelesaikan perselisihan/sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian/islah. Keberadaan Basyarnas ini dilindungi oleh Undang-undang, salah satunya UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Lahirnya Badan Arbitrase Syari‘ah Nasional pada saat sebelum ada UU No. 3 Tahun 2006. Adanya Badan Arbitrase Syari‘ah sebagai suatu lembaga permanen, berfungsi untuk menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pengguna jasa mereka pada khususnya dan antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan Syariat Islam sebagai dasarnya pada umumnya adalah merupakan suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh nyata. Selain itu keberadaan Basyarnas berfungsi memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketasengketa muamalah/ perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain. Melihat tujuan, fungsi dan kewenangannya, sebelum adanya UU No. 3 Tahun 2006, tentu saja keberadaan basyarnas dapat memberi peran yang bermanfaat bagi tumbuh-kembangnya perbankan syariah, karena memang pada saat itu belum ada peradilan yang ideal yang menggunakan hukum Islam guna menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Dengan adanya Basyarnas sengketa ekonomi syariah akan diselesaikan menurut hukum Islam, dan untuk membendung supaya perkara ini tidak masuk ke lingkup peradilan umum, maka disusunlah klausul pada setiap akad perbankan syariah bahwa jika terjadi perselisihan akan di bawa ke jalur non litigasi atau ke Basyarnas, meskipun hak eksekutorial tetap berada di peradilan umum. Keberadaan ini berbeda setelah adanya UU No. 3 Tahun 2006. Dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 2006 tersebut sebenarnya telah ada lembaga peradilan yang ideal, lembaga yang sejatinya memiliki kewenangan atas hal itu, yaitu peradilan agama yang menyelesaikan sengketa berdasarkan hukum Islam yang memiliki kewenangan secara yudikatif yang memiliki kewenangan memaksa dan memiliki hak eksekutorial. Sehingga, seharusnya setiap ada sengketa ekonomi syariah di selesaikan di pengadilan agama. Akan tetapi pada kenyataannya Basyarnas tetap ada dan klausul untuk ke jalur litigasi pun masih tetap dilaksanakan. Hal ini tentu saja menjadi penghambat bagi pelaksanaan kewenangan Pengadilan Agama di bidang ekonomi syariah. Pengadilan Agama hari ini hanya mendapat jatah ―sisa‖ dari perkara limpahan Basyarnas yang tidak dapat diselesaikan olehnya. PENUTUP Pasang surut perkembangan Peradilan Agama di Indonesia sebagai mana tercermin dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang mengatur tentang hal itu dari waktu ke waktu berubah tergantung kepada dinamika dan konfigurasi politik 210


hukum bangsa. Namun demikian, Peradilan Agama di Indonesia dalam perkembangan terakhirnya telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dan memiliki kedudukan yang kuat dalam sistem peradilan di Indonesia, terlepas dari problemproblem yang mengitarinya.

211


DAFTAR PUSTAKA Aripin, Jaenal. 2008. Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia, Jakarta: Kecana. Fanani, Ahmad Zaenal. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Masa Depan Peradilan Agama, Makalah Tidak diterbitkan. Harahap, Yahya. 2007. Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989, Jakarta: Sinar Grafika. UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No. 5 Tahun 2004 tetang perubahan atas UU No. 14 Tahun 1958 tentang Mahkamah Agung. UU No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 14 Tahun 1958. tentang Mahkamah Agung.

212

PASANG SURUT UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA: PROBLEM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH

Recommend Documents