‐
Supamo
Tinglcat hnasi Dan・Rasio Likuiditas Terhadap ReSiko Sabam SyaFiah _
Victor Daniel Siahaaa
Pengaruh Profesionalisme Terhadap Komitrnen Organisasi Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Auditor (Studi Pada Kantor Perwakilan BPK-RI Provinsi Aceh)
Waskito Hadi
Pengaruh Likuiditas dan Levorage Terhadap Kemadirian Daerah (Studi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2007 Di Wilayah Provinsi Aceh)
Muhamrad Arfan D€sry watlyuni
Firm Size, Wianer/Loser Stock" Dan Debt to Equity Ratio Terhadap Perataan laba (Studi Pada Pengaruh
Perusahaan M,mufaktur Yang Terdaftar Indonesia)
Di
Bursa Efek
The Reform of Governmental AccountingA discussion liider's Financial Management Reform (FMR) Model
of
Penganh bwirownent Contol Terhadap Hubungan Antara Dengan Kinerja Pemerintah (Studi Partisipasi Empiris Pada SKPD Di Kabupaten Aceh Besar)
Penugasan Dalam Due Diligence
JTRA
JURNAL TELAAH&RISET AKUNTANSI PROGRAM STUDIIIACISTER AKUNTANSI ヽ●1 3 ヽo.l Januari 2010
ISSN 1693-3397 Hal
Supamo
::::
Daniel Siahaan
■ngkat lnflasi Dall Rasio Terhadap Resiko Sahalll Syariah.
Likuiditas
Peogaruh Profesionalisme Terhadap Komitrnen Organisasi Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Auditor (Studi Pada Kantor Perwakilan BPK-RI Provinsi Aceh) . . . .
ヽ
askto Hadi
Pengaruh Likuiditas dan Levarage Terhadap Kemadirian Daerah (Studi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahurq Anggarall. 2007 Di
Wilayah Provinsi Aceh)............. ゝbhmmad Arfan ‐ 野 Wahyuni
Iuniruddin
Jalaluddin
更齢山」 Ibad
Pengaruh Firm Size, Wnner/Loser Stock,Dan Debt to Equity Ratio Terhadap Perataan Laba (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia).............
The Reform of Governmental Accounting:A discussion of ltlder's Financial Management Reform (FMR) Model... ... .. . . .. . ..
29
う４
S iidヽ
10
68
Pengaruh Environment Control Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran !6ngan l(i1srj6 Pemerintah (Studi Empiris Pada SKPD Di Kabupaten Aceh Besar).. . .....
Sa1'uthi
Penugasan Dalam Due Diligence........
109
r
Vol. 3. No. 1. Tahun 2010 Hal. 84-99
PENGARUH EN'!'IRONMENT CONTROL TERHADAP HUB{.INGAN ANTARA PARTISIPASI ANGGARAN DENGAN KINERJA PEMERINTAH (Studi [,mpiris pada SKPD Di Kabupaten Aceh Besar) Jalaluddin Fakultas Ekonomi Universitas Sviah Kuala
Khairul lbad Fakultas Ekonomi Uniyersitas Sviah Kuala
ABSTRACT The performance of government, portlcularly local governments still have to be improted because it has d yery impofidnt role in sening the commxnity. Improving the performance of govemment cqn be improved with variable budget participation because it can increase the efectiyeness of the subordinates' performonce. 1he budger porticirytion will be more efective by applying the Control Enyironment vqriables
which is the core ofthe internal control system ofgovernment. This research was conducted on eristing SKPD Aceh Besar . this study qims to Jind out the inJluenci o/ the Control Enironment on the rclationship betueen budget pafiicipatlon and the performonce of govemment. The samples used vere the heads of esselon on existing SKPD in Aceh Besar district as mdny as 88 people of 54 SKPD that obtqined by strafirted random sampling method. The dqta used is primary data obtained through the distributing of questionnaires to the ofrciab in SKPD involved the arranging of budget participation which analyzed by using multiple linear regression models and then this test is coupled with tlest and fiest, to see the influence ofControl Enrironment on the relationship between budget participation and the performance of government. The inJluence is indiidually or unity.
Partially, the result of research showed thot budget pafiicipation, Control Environment, and interaction between budget parlicipalion and Control Environment signficantly influence to the performance ofgovernment. Simuhaneo sly it indicates that budget participation and Control hironnent signifrcantly inllumce the performance of govemment. The best implemmmtion of budget participation and Control Enyion nent willfurther increase the pedormance of goyernment.
Keywords: the performance
of
goyemment, budget participation,
and Control
Environment,
1.
PENDAIIULUAN
Latar Belakang Masalah Pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam melayani kebutuhan masyarakat. Peran penting
ini
membuat pemerintah khususnya pemerintah daerah, harus
mampu meningkatkan kinerjanya. Untuk mengevaluasi dan meningkatkan kineia pemerintah, digunakan suatu indeks yang di dalamnya terdapat dimensi-dimensi inti yang
﹁ＪｌＪヨ司∃コヨ﹃ヨヨ＝１コギヨコヨ﹁コヨヨヨコ﹁ヨコｄЧコロｑ﹁調司﹁綱
JURNAL TELAAH & RISET AKUNTA^.SI
lurlditt & Klruirul lbad adi indikator utama yaitu management keuangan public, kinerja fiscal, penyediaan tan dan iklim investasi. Salah safu indikator yang mengukur kemajuan pemerintah daerah yaitu manajemen rrgan publik. Manajemen keuangan publik memiliki beberapa elemen yang salah satunya rh anggaran. Anggaran merupakan alat bantu manajemen dalam mengalokasikan batasan sumber daya alam dan sumber daya dana yang
dimiliki organisasi untuk
:apai tujuan. Mardiasmo (2002) menyatakan anggamn merupakan pemyataan mengenai rasi kinerja yang hendak dicapai selarna periode \vakhr tertentu yang dinyatakan dalam m finansial. Adapun Supriyono dalam Riyadi (2002) menyatakan bahwa anggaran iliki dua peranan penting yaitu sebagai perencanaan dan kriteria kinerja. Anggaran gai perencaaaan berisi tentang rencana-rencana keuangan organisasi di masa yang akan rg, sedangkan anggaran sebagai kiteria kinerja berfungsi sebagai bagian dari proses endalian manajemen yang dapat dinyatakan secara formal. Proses penganggaran dapat ukan dengan metode top down, bottom up, dan partisipasi Penganggaran sebelumnya dilakukan dengan sistez top-down, dimana rencana dan anggaran lelah ditetapkan oleh atasan/pemegang L-uasa anggaran sehingga &anlpelaksana anggaran hanya melakukan apa yang telah disusun. Penerapan sistem ini pkibatkan kinerja bawahan/pelaksana anggaran menjadi tidak efdktif karena target yang $ menuntut namun sumber daya yang diberikan tidak mencukupi (overloaded). Dalam :ksi, atasan/pemegang kuasa anggaran kurang mengetahui potensi dan hambatan yang Eki oleh bawahar/pelaksana anggaran sehingga memberikan target yang sangat mtut dibandingkan kemampuan bawahan/pelaksana anggaran. Bertolak dari kondisi ini, publik mulai menerapkan sistem penganggaran yang dapat menanggulangi
ko
fi
． Ы“
r
di pemda, yaitu rran pafiisipasi barticipqtion budgeting). Melalui sistem ini, bawahan/pelaksana ran dilibatkan dalam penyusunan anggamn yang menyangkut sub bagiamya sehingga Fi kesepakatan antan atasan/pemegang kuasa anggaran dan bawahar/pelaksana asalahan yang dihadapi oleh dinas-dinas (SKPD-SKPD) yang ada
laa CE
”山餞
iran mengenai anggaran tersebut yang pada au.rimya meningkatkan efektifitas kinerja !-aa. Hal ini sesuai dengan pemberlakual undang-undang nomor I I tahun 2006 tentang linuha-n Aceh, dimana pemerintah Aceh telah diberi kebebasan dalam menjalankan finuhannya termasuk dalam hal anggaran agar mampu mencapai kinerja yang optimal.
I
F
Dalam pelaksanaan partisipasi angg:ran agar clapat menciptakan suatu pencapaian
yang optimal dalam pemerintahan, maka diperlukaa suatu sistem pengendalian.
!
ir
rof '
凛如
pla-k'uan Peranran Pemerintah No 60 tahun 2008 pada intinya merupakar terciptanya lsistem pengendalian intem pemerintah yang dapat mewujudkan suatu praktik-praktik lot'emance. Langkah pertama yang diamanahkan di dalam PP ini adalah memahami Casar pengendalian intem. PP 60/2008 tentang SPIP ini sebenamya mengadopsi fraun dari GAO yang menginduk pada COSO. Konsep ini ditekankan pada 5 unsur ldalian intem yaitu lingkungan pengendalian (Envbonment Control), penilaian resiko lroluation).pengeadatian aktivitas (Activity Control), informasi dan komunikasl nication and information) dnPemzrttav n (flonitoring). Berdasarkan konsep COSO :ahwa unsur pengendalian intemal yang menjadi payung bagi semua unsur sistem y'ang lain yaiinr Environment Control (lir$mgan pengendalian). Lingkungan mencerminkan sikap dan tindakan para pimpinan SKPD mengenai pentingnya ialian intem organisasi. Efektivitas unsur pengendalian intem sangat ditentukan oleh yang diciptakan lingkungan pengendalian. Sebagai contoh, dalam suatu si yang pimpinan puncaioya menganggap anggaran hanya sebagai alat untuk ---.! kebutuhan stakeholder organisasi, bukan sebagai alat pimpinan untuk
↓ゴ コ ヨ ゴ ゴ ﹁ Ｊ ヨ ヨ 調 ヨ Ｊ ゴ 目
″ddi″ J/1″ ′
&κ力αル″′fbα ″
perercanaan dan pengendalian kegiatan organisasi,lingkungan ini akan mengakibatkan pimpinan menengah dan karyawan tidak serius dalam melaksanakan anggaran organisasi. Lingkungaa pengendalian harus diberi tekanan perhatian, karena berdasarkan kenyataan, justru lingkungan pengendalian ini yang mempunyai dampak besar terhadap keseriusan pengendalian intem yang diterapkan di dalam organisasi. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ramandei (2009) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian intemal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial aparat pemerintah daerah Kota Jayapura yang dapat diartikan bahwa semakin baik sistem pengendalian internal dijalankan maka akan meningkatkan kinerja pemerintah. Bila dikaitkan dengal penelitian ini variable lingkungan pengendalian sama-sama dijadikan sebagai variable X. Namun pengaruh yang dilihat adalah terhadap kinerja melalui partisipasi anggaran pada SKPD kabupaten Aceh Besar. Dalam proses pen)rusunan anggamn Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Aceh yang telah menerapkan Permendagri No.l3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sardjito dan Muthaher (2007) yang berjudul Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. Perbedaan dengan penelitian sebelumlya yaitu terletak pada variable
Independen. Variabel Independen dalam datam penelitian iIJli yaitu environmrent control. Perbedaan lairurya terletak pada subjek penelitiannya, yaitu pada pemerintahan kabupaten Kupang.
2. TINJAUAN PUSTAKA
Kinerja Setiap organisasi didirikan dengan suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu setiap kegiatannnya akan ditujukan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Salah sahr cam untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut adalah dengan meningkatkan kinerja organisasi. Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN dan BPKP, 2004 : 131), "Kinerja
dari suatu pelaksanaan kerja dalam mencapai sesuatu yang diinginkan (tujuan, sasaran, hasil
yang diinginkan, kondisi yang diinginkan, perubahan yang diinginkan) dan untu(
.
﹃旧コ﹁Ｊ
adalah unjuk kerj4 prestasi kerj4 tampilan hasil ke!a, tingkat kecepatan/efisiens7 Foduktivitas/efektivitas dalam mencapai tujuan". Secara umum kinerja dapat diartikan sebagai "Prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu". (Tim Studi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2000:7). Menurut Tim Studi Akuntabilitas Kineda Inslansi Pemerintah (2000:9), "kinerja adalah gambaran mergenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/prognm/ kebijakanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi". Dari pengertian diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja merupakan state of condition
mengetahui sejauh mana keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi.
Kinerja adalah Prestasi yarg dicapai organisasi dalam suatu periode tertentu. Prestasi yang dimaksud adalah efektifitas operasional baik dari seg.i manajerial maupun ekonomis. Prestasi perusahaaan merupakan wajah organisasi dalam menjalanltan usahany4 dengan penilaian kinerja organisasi perusahaan mengetahui prcstasi keberhasilan atau bahkan
﹃劇 司 ｄ ｄ
Kinerja Pemerintah
tlutldin & Kluirul Ibod dala-,n menjalankan amanah yang diterimanya" (Tim Studi Akuntabilitas Kineda Ensi Pemerintah,200O:7). Sistem pengukuran sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk tbantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan finansial (Mardiasmo,2002:l2l). Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk :nuhi tiga maksud yaittJ pertamd, pengukuran kineia sektor publik dimaksudkan untuk :annr memperbaiki kinerja pemerintah. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digurakan i pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, Ukuran Kinerja sektor i: dimaksudkan untuk mervujudkan pertanggungiawaban publik dan memperbaiki --.
:kasi kelenibagaan.
rkuran Kinerja Dengan M€nggunakan Metode Bslqnce Score Catd Pada tahun 1990, Nolan Norton Institute, bagian riset kantor akuntan publik KMPG
S-{. yang dipimpin oleh David P. Norton, menyeponsori shjdi tentang "Pengukural ;a dalam Organisasi Masa Depan." Studi ini didorong oleh kesadaran bahwa ukuran a keuangal yang digunakan selama ini untuk mengukur kinerja organisasi tidak lagi 1ai. Hasil studi tersebut menyimpulkan bahwa untuk mengukur kinerja di dalam
． Ы山
5i masa depan, diperlukan ukuran kinerja yang komprehensif, yang mencakup empat ritif: keuangan, konsumen, proses bisnis intem, serta pembetajaran dan pertumbuhan. ini disebut balanced scorecard, yang cukup komprehensif untuk memotivasi n dalam mewujudkan kinerja dalam ke empat perspeklif tersebut, agar kinerja
ko
:: 1'ang di*ujudkaa perusahaan berjumlah besar dan bersifat sustainable (berjangka
Metode pengukuran ini digunakan untuk mengatasi kelemahan dan keuangan. Dengan Balanced Scdrecard visi, misi dan strategi diterjemahkan kedalam tujuan-tujuan dergan pengukuran yang dilihat dari empat qii yaitu (Mardiasmo, ?002:123\l i :rspektif fi nansialKeuangan : :lspeklif kepuasan Pelanggan/Pelayanan,Terhadap masyarakat i :rspektif efisiensi Proses Intemal Organisasi.
ｍ ｍ
2elanced Scorecard merupakan salah sahr alat yang dipakai untuk mengukur kinerja
::madukan dan menyeimbangkan pencapaian tujuan melalui pengukuran keuaagan =::onkeua.ngan.
;rfrpan kinerja
a
=:r
adalah pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana
:- belanja, transfer dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun tertentu secara sistematis untuk satu periode. Sedangkan Halim .'-ifikasi :nemberikan definisi anggaran adalah rencana operasional yang dinyatakan
::-r
uang da.i suatu organisasi dimana disuatu pihak menggambarkan perkiraan
lof ｍ亜
Eurut PP No24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, pengertian
ｏ菫餞
; ::5pehif Pertumbuhan dan Pembelajaran j:,anced. Scorecard menyediakan pengukuran keuangan dan nonkeuangan melalui ;q--peklif yang berhubungan dengan strategi yang digunakan organisasi dalam r tujuan organisasi sehingga pengukuran ini dapat menjawab tantangan dan dari pengukuran tradisional yang hanya berfokus pada pengukuran keuangan
Jolulntltlirr & Khsirul Ibud biaya (pengeluaran) dan dipihak lain menggambarkan perkiraan pendapatan (penerimaan) guna menutupi pengeluamn tersebut, untuk suatu periode tertentu yang umumnya satu tahun.
Fungsi Anggaran Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bemegara Sesuai dengan fungsi manajemen yang terdid dari firngsi perencanaan, ａ
pelaksanaan dan pengawasan, adapun fungsi APBD berdasarkan Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 16 Ayat l-6 adalah : ０ ，
Fungsi Otorisasi Fungsi Perencanaan Fungsi Pengawasan Fungsi Alokasi
c. d. e. Fungsi Distribusi
f.
Fungsi Stabitisasi
Partisipasi Anggaran Menurut Milani dalarn Maryanti (2002) menyatakan partisipasi anggaran yaitu tingkat pengaruh dan keterlibatan yang dirasakan oleh individu dalam proses perancangan anggamn. Kenis dalam Munawar (2006) menyatakan bahrva partisipasi penyusunan anggaran adalah luasnya pimpinan terlibat dalam penyiapan anggaran dan besamya pengaruh pimpinan kepida sasaran anggaran unit organisasi yang menjadi tanggung jawabnya.
Dari kutipan di atas dapat disimpulkan partisipasi pennrsunan anggaran merupakan jumlah pengaruh yang dimiliki oleh seorang individu dalam menyusun anggamn secara bersama-sam4 dan turut mempengaruhi keputusan-keputusan yang di ambil secara langsung terhadap individu. Maryanti (2002) dalam Munawar (2006) menemukan bahrva partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap perilaku, sikap dan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku, sikap, dan kinerja apamt pemerintah daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tidak dipengaruhi oleh partisipasi anggaran baik datam menyiapkan usulaa anggaran, pelaksanaan anggaran maupun dalam mempertanggung-jawabkan.
Enviro nment Contol (Lingkungan Pengendalian) Environment Control (pengendalian lingkungan) menurut COSO yaitu 'I-ingkungan pengendalian mengacu pada faktor-faktor umum yang menetapkan sifat organisasi dan mempengaruhi kesadaran karyawannya terhadap pengendalian. Faktor-faktor ini meliputi integlitas, nilai-nilai etika serta filosofi dan gaya operasi manajemen. Juga moliputi cara manajemen memberikan wewenang dan tanggung jawab, m€ngatur dan mengembangkan karyawanny4 serta perhatian dan arahan yang diberikan oleh dervan direksi". Sedangkan
Indra Bastian dan Soepriyanto (2002) mengemukakan lingkungan pengendalian mencerminkan sikap dan tindakan pam pemilik dan manajer perusahaan mengenai pentingnya pengendalian intem organisasi.
89
よ X″ ″ル″ノfb″ ″
='″
tsur Environment Control
i-
.' .-)tment Control menurut
PP no 60 Tahun 2008 ayat 4 memiliki 8 unsur yang terdiri
・
?:negakan integ tas dan nilai
一
romitmen terhadap kompetensi
,r:pemimpinan yang kondusif ?:mbentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan ?:ndelegasian wewenang dan tangg[ng jawab yang tepat ?:n1!sunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya :-anusia ?:ruujudan peran aparat pengawasan intem pemerintah yang efektif lubungan yang baik dengan instansi pemerintahan yang terkait divvujudkan dengan .Janya mekanisme saling uji antar instansi pemerintah terkait.
一 一
tr
Antara Partisipasi Anggaran Dengan Kinerja Pemerintah
regara ke dalam operasional kota bisa membantu dewan dalam menjalankan tanggung
:.
untuk mewakili konstituen dan memberikan visi dan arahan kebijakan jangka \{aryanti (2002) dalam Munawar (2006) menemukan bahwa partisipasi anggaran ::-engaruh terhadap perilaku, sikap dan kinerja. Hal ini menunjukkan bahwa
siko
一 嘲励
-:.imee & Carol (2004) menemukan mekanisme input partisipasi warga negara -lai pengaruh langsung pada keputusan anggaran. Keuntungan penggunaan input
sikap, dan kinerja apamt pemerintah daerah Propinsi Nusa Tenggara Timur tidak maupun dalam mempertanggungiawabkan.
i:nisipasi manajemen puncak diperlukal agar sistem anggaran dapat .
secara efektif para pelaksan4selain itu manajemen puncak harus berpartisipasi dalam meninjau _resahkan angg:uan, jadi tidak hanya sekedar memberikan stempel pengesahan.
-i
ｍ面 ・
r:hi oleh partisipasi anggaran baik dalam menyiapkan usulan anggaran, pelakanaan
:n
二o2002:96) Srenberg dan Folger (1983) dalam Wasisto dal Solihin (2004),berpendapat bahwa i dapat meningkatkan kinerja karena
:
?:rtisipasi memungkinlen bawahan mengkomunikasikan apa yang mereka butuhkan
働強磁
puncak juga harus mengikuti hasil-hasit pelaksanaan anggaran sehingga ::h umpan balik yang efektif dalam memotivasi para pelaksana (Bastian dan
i+ada atasannya. Dan ?:rtisipasi dapat memungkinkan bawahan untuk memilih, dan tindakan memilih :-'6ebut dapat membangun komitrnen dan dianggap sebagai tanggung jawab atas apa
t:ng telah dipilih. .i:mua kelebihan partisipasi ini sangat mungkin akan memperluas tingkat -a ddngan gaya evaluasi yang digunakan, sehingga pada akhimya akan a Antara Environment Control dat Kinerja Pem€rintah
l:relitian mengenai per.ganth Environment Control yang merupakan unsur dari :qisendalian intemal terhadap kinerja pemerintah pemah dilakukan oleh Ramandei r
:-.g menunjukkan bahwa sistem pengendalian intemal berpengaruh secara signifikan kinerja manajerial aparat pemerintah daerah Kota Jayapura yang dapat diartikan
ｍ面
kinerja (Otley,l978 dalam Wasisto dan Solihin,2004).
oof
/rlf47′ rtrd`lil:浅
K/1″ ル″′rみ α′
bahwa semakin baik sistem pengendalian intemal dijalankar maka akan meningkatkan kinerja pemerintah. Soeseno dalam Ramandei (2009) juga men)'atakan dengan adanya pengedalian intem maka seluruh proses kegiatan audi! revierv, er,aluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisiensi untuk kepentingan pimpinan dalam me*ujudkan tata kepemerintahan yang baik. Oleh karena itu diharapkan dengan sistem pengendalian intem yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.
Hubungan Antara Partisipasi AnggaratEnrironment Conlrol dan Kinerja Pemerintah
Penelitian mengenai lingkungan pengendalian (Environment Conto[) pefiah dilakukan oleh Ramandei (2009) yang menunjukkan bahrva sistem pengendalian intemal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja manajerial apamt pemerintah daemh Kota Jayapua yang dapat diartikan bahwa semakin baik sistem pengendalian intemal dijalankan maka akan meningkatkan kinerja pemerintah.
Proses penyrsunan Anggaran pada dasamya merupakan proses penetapan peran (rote setting) dalam usaha pencapaian tujuan organisasi. Dalarn proses pen,.usunan anggaftm ditetapkan siapa yang akan berperan dalam melaksanakan sebagian kegiatan pencapaian tujuan perusahaan dan ditetapkan pula sumber ekonomi yang disediakan bagi pemegang pemn tersebut, untuk merimgkinlan ia melal<sanakan perannya. Sumber ekonomi yang disediakan untuk memungkinkan pimpinan berperan dalam usaha pencapaian tujuan organisasi tersebut diukur dengan satuatr moneter ,'ang slandar yang berupa informasi akuntansi. Oleh karena itu, penyusunaa anggaran hanl'a mungliin dilakukan jika tersedia informasi akuntaffi pertrnggun&iawaban, yang mengukur sumber ekonomi yang disediakan selama tahun anggaran bagi setiap Kepala SKID yang diberi peran untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai alat pengirim peran (role sending device) kepada pimpinan yang diberi peran dalam pencapaian tujuan perusahaan. Proses penetapan pemn yang menggunakan informasi akuntansi pertanggungjawaban guna melaksala}al perannl'a masing-masing. Sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Ramandei (2009) yang berjudul pengaruh system pengendalian intem perusahaan teftada! keandalan informasi keuangan dengan hasil penelitian semakin tinggi lingkungan pengendalian (Environment ControLl semakin meningkatkan keandalan informasi keuangan sehingga dapat dikatakan juga meningkatkan kinerja. Sutisno (2008) berpendapat bahwa 0rganisasi pemerintahan yang telah menciptakar suatu sistem pengendalian intern pemerintahan yang baik dapat me\wjudkan suatu praldkprakTk good governance. Organisasi pemerintahan yang telah mampu menyelenggarakan praktik-praktik good govemance dangan sendirinya akal mampu meningkatkan kinerjanya dan mencapai hal yang terbaik dalam kinerjanya. Skema Paradigma Penelitian
Skema paradigma penelitian tentang pengaruh enyironmenl Control terhadap hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Kinerja Permerintah dapat dilihat pada gambar dibawah:
r」 ′ ″護 K/1″ ′ ″″′fb″ 〃
91
Gambar
I
Skema Paradigma Pen€litian
fESIS Hipotesis yang akan diuji didalam penelitian ini adalah : Partisipasi Anggaran Berpengaruh Terhadap Kinerja Pemerintah. : Environment Control Berpenganth Terhadap Kinerja Pemerintah
:
Environment Control Berpengaruh terhadap hubungan antara Partisipasi Anggaran dan Kinerja Pemerintah.
剛油 一
:
siko
3. METODEPENELITIAN dan Sampel
"- Nd4 I
I: n
﹁山最
)opulasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Aceh Sampel penelitian ini menggunakan metode Simple straii/ied random sampling yaitl tbilan sampel meliba&an proses stratifikasi atau segresi yang diikuti pemilihan acak dari setiap strata. Subjek dalam penelitian ini yaifu para manajemen yang ada dalam iKPD yang telah dibagi menurut shata. )ari pengelompokan populasi dalam daftar dan ketentuan pengambilan sampel, maka penarikan sample yang digunakan adalah metode Proportionate Shatified sampling. Intuk menentukan ukuran sampel ( sampling size ) minimal digunakan rumus yang kakaa oleh ( Yamane, 1967 : 99; dalam Rahmat, 1999:82 ) sebagai berikut :
ｍｍ ・
ui
-
.of
ukuran sampel
: uk-uran populasi d : presisi yang ditetapkan
N
I = konstanta yarg ditetapkan
Populasi dalam penelitian ini berjumlah 760
n=
n#n=
Z!9:
sa,sz ( aiuulatka.n menjadi 88 )
ｍ適
Nilai presisi yang ditetapkan l0 %
″1/r/17′ J″ ル′
92
護 K/1α ル″′fbα rJ
Sehingga yang menjadi sample minimum dalam penelitian ini adalah sebanyak 88 Orang pejabat esselon yang terdiri dari kepala dinas/badan&antor/ camat, sekretads, kepala sub bagian, kepala bidang dan kepala seksi.
Selanjutnya ukuran sampel minimum tersebut dialokasikau ke dalam setiap sektor dengan menggunakan metode alokasi proporsional dengan rumus sebagai berikut ( Moh.
Nasir, 1999:361):
ni = E.n Iv Dimana
:
n;=ukuran sample yang harus diambil dari strata Ni: ukumn strata i N = uklran populasi n
:
sampel keseluruhan
Berdasarkan formula adalah sebagai berikut:
di
atas maka jumlah sampel minimum untuk setiap kelompok
Tabel l
Julnlah Sampel Berdasarkall Random
SAMPEL No
Group Schctaris
3
Kepala Sub Baeian Kepala Bidang Kepala Seksi
4 5
JUMlAH
Pembulatan
´０
Kepala Dinas′Badall Katltor
Ⅳ ηι=Tn ` ´０
1
2
Populasi
98 397 760
6 6
18,41 11.34
12
45,96
46
Data dan Tekhnik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakar cara Penelitian Lapangan (Field Research). Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian lapangan (Field Research) yaitu dengan menggunakan k'uesioner.
Definisi dan Operasional Variabel
VariabelDependent(Y) Variabel Terikat dalam penelitian
ini
adalah kinerja pemerintah
(Y).
Kinerja
Pemerintah adalah prestasi kerja yang dicapai pemerintah dalam waktu tertentu. Kinerja pemerintah diukur dengan 12 (dua belas) item pertanyaan menggunakal skala interval melalui metode pengukuran sikap Likert 5 poin. Model kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel bebas dalam penelitian ini merupakan replikasi dari kuesioner penelitian Bambang Sardjito dan Osmad Muthaher (2007).
Ａソ
Jrrfrl tt Frlα ル ガル″ ′ レ″
itbellndependent(X) Irisipasi Anggaran (Xr) Variabel yang pertama yaitu Partisipasi Anggaran. Kenis dalam Munawar (2006) Er 3takan bahwa partisipasi penyusunan anggaran adalah luasnya pimpinan terlibat dalam E:3par anggamn dan besamya pengaruh pimpinan kepada sasaral anggaran unit
Bironment Conlrol
晰想
p::.isasi yang menjadi tanggung jawabnya. Partisipasi anggaran diukur dengan 8 (delapan) E gertanyaan. Model Kuisioner yang digunakan untuk mengukur variable bebas dalam a<.itian ini merupakan replikasi dari k-uisioner penelitian Munawar (2006). Semua Pertanyaan variable bebas ddam kuisioner diukur dengan menggunakan skala F- al dengar metode pengul:uran sikap Likert 5 (lima) poin.
6.)
Variabel kedua yaiir Environuent Control mernpakan faktor-faklor yang dapat rpengaruhi kebijakan para pengambil keputusan dan mempengaruhi kinerja. Variabel ini
ko
Ecrr dengan menggunakan Unsur-unsur Enyironment Control yang ditetapkan Oleh COSO
． Ыぬ
r-: rerdapat 7 unsur, Environment Control dilakukal dengan teknik p€mberian kuisioner menggunakan skala interval dengau memilih dari sangat tidak setuju (1) sampai -t-:an sangat setuju (5). Kuisioner yang diuji adalah kuisioner yaag belum digunakan dalam Ear Elitiar-penelitian sebelurmya sehingga harus dilakukan pengujian validitas terlebih h:lu. lrode Analisis Data
isamaan Regresi Linear B€rganda
Analisis dilakukan dengan menggunakan legresi linear berganda (MultQle Linear
:a+brxr
Y Keterangan
Y a b
X1 X2
6:
:
= Kinerja Pemedntah = Konstanta : Koefisien Regresi Partisipasi Anggaran
Of
: : Environm ent Contr I o
= Interaksi Antara Partisipasi Anggaran dengan Enyironment Control = eror
ｍ 由
XrXz 6
+b2X2+b3XrX2+
ln
”ぬ よ
gression) yarrg menghubungkan beberapa variabel bebas dengan satu variabel terikat. Dg bertujuan untuk melihat pengarrth Enfironment Control terhadap hubungafl antam nsipasi Anggaran dan kinerja Pemerintah pada SKPD di pemerintahan Kabupaten Aceh tar, yang diolah dengan menggunakaa program SPSS (Statistical Package for Social ':zce). Spesifikasi pe$amaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai fr-ut:
3n
J″ ′ ″′
cf κ力″ル″′fb″ ′
``r/r/1″
Rancangan P€nguj ian Hipotesis
Untuk menguji pengaruh Environment Control terhadap hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Kinerja Pemerintah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : uji secara parsial dan uji secara simultan. Untuk menguji variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat dilakukan langkahlangkah sebagai berikut: Menentukan hipotesis nol (H6) dan hipotesis alternatite (Ha)
llipotesis l: Ho: br =0 Partisipasi Anggaran Ha : b1 I
0
tidak Berpengaruh terhadap Kinerja
Pemerintah.
Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah.
Jika koefisien regresi b1 memiliki p
Jika koefisien regesi b2 memiliki p
Ilipotesis 3
:
0 Environment Control tid?k berpengaruh Terhadap hubringan antara Partisipasi Anggaran dengan Kinerja Pemerintah. Ha: b3 + 0 Environment Control berpengaruh Terhadap hubungan antara Partisipasi Ho :
h=
Anggaran dengan Kinerja Pemerintah.
Jika koefisien regresi b3 memiliki pctingkat signifikansi (o) maka Ha diterima dan Ho ditolak-
4.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAIIASAN
Deskripsi dan Analisis Data Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada para pejabat esselon pada SKPD di Kabupaten Aceh Besar. Setelah kuisioner diisi, peneliti mengambil kembali untuk selanjutnya ditabulasi dan diolah saat seluruh kuisioner terkumpul seluruhnya. Jangka waktu responden dalam mengisi kuisioner mta-rata lebih dari seminggu.
Dari jumlah kuisioner yang dibagikan, semua kuisioner kembali sehingga jumlah kuisioner yang terkumpul seluruhnya 88 eksemplar. Hal te$ebut menunjukkan bahwd tingkat pengembalian kuisioner telah mencapai nilai minimal yang harus tercapai dari metode pengambilan sample dengan metode stratiJied random sampling.
Hasil Pengujian Regrsi Linear Bergarda Dalam upaya meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, maka dalam ini akan dilihat seberapa besar pengaruh Environment Control Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Kinerja Pemerintah.
penelitian
■」 ″ル
■ ■ ′&X力 αル″′Iう α′
`d■
Tabel
2
Persamaan Resresi Linier Bersanda
Y=7.563+0.525X 1
rma
yariabel
Ejtanta (0) r:sipasi Anggaran (X,) r.:ronment Contol (Xr) ■nksi XlX2
)iSen Korcl郎 i(Rl 778
isim Dctcn thaJぽ ) 2
ustcd c)
+ 0.653 X2 + 0,041
XtXr+
Standar
β
Error
7563 0525 0653 0041 Predictor (Corstalt):
2723 0075 0091 0004
θ
(
6988 7173
Partisipasi Anggaran
Environment Coniol Interaksi X1X2 Dependent variable: Kinerja Pemerintah
Dari hasil output SPSS (coefrcients), dapat diperoleh persamaan regresi berganda lgnultiple regression) sebagai berikut : Y = 7.563 + 0.525 Xr + 0.653 X, + 0.041 Xr&+
t
Nilai konstanta yaitu 7,563, ini berarti bahrva apabila faktor-faktor partisipasi tnggaran (X1), kinerja perusahaan (Xr), serta variabel-variabel yang berinteraksi dalam Penelitian ini yaitu antara X1X2 sama dengan nol (0), maka besamya kinerja pemerintah pada SKPD Di Kabupaten Aceh Besar adalah sebesar \
7,563.
Koefisien Korelasi @) : 0.778 yNtg menunjukkan bahwa derajat hubungan Giorelasi) antara variabel dependen, variabel independen serta variabel yang saling berinteraksi sebesar 77$%u Artinya kinerja pemerintah (Y) mempunyai hubungan yang rukup kuat dengan partisipasi anggaran (Xr) , Enyironment Control (X2), serta variabelrariabel yang berinteraki dalam penelitian ini yaitu antara X1X2 karena diperoleh nilai roefisien korelasi di antam 0,20-0,40, Guilford (1956) dalam Arfan (2006:1146)
Untuk mengetahui besamya pengaruh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam nodel penelitian ini ( s ) dihitung dengan cara yang digunakan oleh Loether dan Mc Tavish '1993) dalam Arfan (2006:146) sebagai berikut:
(oefisien determinasi (R'?) : 0.605. Artinya sebesar 60,502 perubahan-ferubahan yang erjadi pada Kinerja Pemerintah dapat dijelaskan oleh perubahaa-perubahan yang tedadi )ada partisipasi anggamn (Xr), Enyironment Control (X), serta variabel-variabel interaksi lalam penelitian ini yaitu XrXr, sedangkan selebihnya sebesar 39,5% dijelaskan oleh faktori*tor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
Koefisien regresi Partisipasi Aaggaran (X1) sebesar 0.525. Artinya setiap ada teningkatan sebesar I pada variabel partisipasi anggaran, maka secara relatif akan neningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebesar 52.5%. Dengan demikian
― ノ
Л
″
`′ ``′
`〃
′ ″ RI力
`″
′″′′め″ノ
semakin baik partisipasi anggaran dijalankan maka secara relatif akan meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Besar.
Koefisien regresi Enyironment Control (X2) sebesar 0.653. Artinya setiap ada peningkatan sebesar 1 pada variabel Enyironment Control, maka secara relatif akan meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Besar sebesar 65.304. Dengan demikian semakin baik diterapkannya Environment Control maka akan semakin baik kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Besar. Koefisien regresi interaksi antara Partisipasi Anggaran dengan Ezyironment Control (X1X2) sebesar 0,041. Artinya setiap ada peningakatan sebesar I pada variabel interaksi ini, maka secara relatif akan meningkatkan kinerja pemerintah kabupaten Aceh Besar sebesar
4l%, Dengan demikian adanya interaksi antara partisipasi anggaran dengan enyironmefit control akan meningkatkan kinerja pemerintah di Kabupaten Aceh Besar. Pengujian Hipotesis Pengujian Hipotesls
:0 Ha : br I 0 FIo : br
I
Partisipasi Anggaran tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah. Partisipasi Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah.
Hasil pengujian hipotesis terhadap variabel Partisipasi Anggaran diperoleh nilai br = 0,525 (bt + 0 ) dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak, artinya Partisipasi Anggaran berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah, dan pengaruh signifikan ini yang ditunjukkan oleh nilai liii,,s > t6b.r (6,988 > 1,9873). Dengan demikian hipotesis alternative I
(Hal) diterima.
Pengujian Hipotesis 2 H0 : b, = g Envirowtent Control tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Ha : bz I Enyironment Control berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Hasil pengujian hipotesis terhadap vari abel Enyironment Conrrol diperoleh nilai 0,653 (b2l 0) dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak, artinya Enyironment Cor,tol memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Pemerintah, dan pengaruh signifikan ini yang ditunjukkan oleh nilai ki,,s > t1"bd (6,988>1,9873). Dengan demikian Hipotesb Alternstive 2
0
(Har) diterima. Hasil Pengujian Hipotesis 3 Ho : b3 = 0 Environment Control lidak berpengaruh terhadap hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Kinerja Pemerintah.
Ha:b3+0 Environment Control
berpenganth terhadap hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Kinerja Pemerintah. Hasil pengujian terhadap interdksi variabel Padisipasl Anggaran dengan -Enyironment Control diperoleh nilai b3 = 0,041 (h * 0) dengan demikian Ha diterima dan Ho ditolak, artinya interaksi antara variabel Partisipasi Anggaran dengan Ervironment Control memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kine{a Pemerintah. Artinya dengan adaurya Environment Control dapat memperkuat Kinerja Pemerintah dan pengaruh ini ditunjukkan oleh hh,,E > t.b.r(l L469 . 1.9873).Dengan demikian Hipotesis,{ Uemative 3 Qla.) diterima.
uldin & Khairul lbutl 5. KESIMPULAN DAN SARAN
i.
Partisipasi anggaran dan Enyironment Control berpengaruh positif terhadap kinerja
:.
Antara partisipasi anggaran dan Enyironment Control dengan kinerja pemerintah memiliki hubungan yang erat. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa partisipasi anggaran dan Environment Control berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah. Sementara itu, apabila diinteraksikan variabel partisipasi anggaran dengan Environment Control maka juga akan menunjukkan pengaruh yang signihkan
pemerintah.
3.
-t.
terhadap kinerja pemerintah.
Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa partisipasi anggamn dan Environment Control berpengaruh terhadap kinerja pemerintah. Begitu juga dengan variabel interalsi partisipasi anggaran dengar Enyironment Control secara simultan menunjukkan pengaruh terhadap kinerja pemerintah.
terbatasan Penelitian Penelitian ini masih memiliki kelemahan (keterbatasan). Oleh karena itu, kelemahan Ebut perlu diperhatikan dalam penelitian selanjutrya. Diantara kelemahan dalam Flitian ini yaitu menggunakan variabel partisipasi anggaran sebagai variabel independent, hhal masih banyak variabel lain yang dapat dijadikan variabel independent seperti akteristik sasaran anggaran, senjangan anggaran serta hanya menggunakan variabel rironment Control sebagai variabel Interaksi, padahal ada variabel-variabel lain yang Et dicoba sebagai variabel interaksi yaitu seperti yaiabel budgetary s/ac,t, motivasi dan impahan wewenang. laN
Berdasarkan keterbatasa:r penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti mberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutoya sebagai berikut: Bagi para pegawai pemerintah yang beke{a di lingkungdn Pemerintah Kabupaten Aoeh Besar khususnya yang terlibat secara langsung atau tidak.langsung didalam pen)rrsunan Anggaran diharapkaa dapat meningkatkan pengalaman dan profesionalismenya pada bidangnya masing-masing dan dedikasi terhadap profesi untuk Mempertahankan serta lebih meningkatkan kirerj4 serta bagi SKPD yang belum melaksanakan Partisipasi anggaran serta Enyironment Contol secara baik dalam pemerintalan nya diharapkan
)
l
【
dapat melaksanakannya karena partisipasi angg:uan dan Enyiron,nenl Control yarLg. dilaksanakan secara baik dapat meningkatkan kinerja.
Agar penelitian selanjutnya dapat dikatakan lebih sempuma maka peneliti dapat menambahkan semua unsur sistem pengendalian intemal yaitu penilaian resiko, pengendalian aldivitas, informasi dan komunikasi serta monitoring sebagai variabel independent maupun variabel interaksi.
l,
０ン
J″ た/″ rrr/17,浅 Kl■″r7″ ′Iわ ″″
DAFTAR PUSTAKA Aimee.F dan Carol. 2004. Aligni g Priorities in Local Budgeting Procesess. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management. Boca Raton Summer 2004 Vol. 16, Iss2; pg 210, 18 pgs.s
Bastian,Indra dan Soepriyanto Gatot. 2002. Sistem Informasi Akuntdnsi Sektor Publik Konsep Untuk Pemerintah daerah,lakarta: Salemba Empat. Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangon Daerqh. Edisi Pertama.Jakarta: Salemba Empat. Lan dan BPKP. 2004. Modul Sistem Akuntabilitas Kineda Instansi Pemerinlah. Penguktran dan Evaluasi Kinerja. Edisi Kedua. Jakarta: LAN. Mardiasmo. 2002. I kun tans i S e ktor P ubli,t, Yokyakarta: Andi. Maryanti. H. A. 2002. Pengaruh Karalcteristik Tujual Anggaran Terhadap Peritaku, Sikap, Dan Kinerja Pemerintah Daerah Di Propinsi Nusa Tenggara Timur. Iesls, Moh.Nazir. 1999. Metode Penelitiqn Cetakan ketiga" Jakarta: Ghalia Indonesia. Mulyadi. 2002. Sisren Akuntqnsit lakartai Salemba Empat, Munawar.2006. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku, Sikap, dan Kinerja Aparat Pemerintah Derah Di Kabupaten Kupang. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) N. Makassar. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 Tenlar.g Standar Akuntansi Pemerintqhan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Qanun Kabupaten Aceh Besar No 3 Tahun 2008 Tentang susunan organisasi dan tata kerja dinas dan lembaga teknis daerah kabupaten Aceh Besqr.
Ramandei, Pilipus. 2009. "Pengaruh Karakterisitik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intemal Terhadap Kinerja Maaajerial Aparat Pemerintah Daerah (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah kota Jayapura)"Iesrs. Universitas Diponegoro, Semarang.
Riyadi, Slamet. 2002. Motivasi dan Lelimpahan Wervenang Sebagai Variabel Moderating dalam Hubungan Antara Partisipasi Penltsuoan Anggamn dan Kinerja Manajerial, Jurnal Riset Akuntansi Indonesia,Yol.3, No. 2 : 134-150 Sardjito. B dan Mustaher. O. 2007. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemedntah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating Simposiun Nqsional Akuntansi. lA1. MakasaL Sekaran, Uma. 2006. Research Methods For Business (metodologi Penelitian Untuk Bisnis. edisi 4 , lakaria: Salemba Empat. Shim, Jae K. dan Joel G. Siegel.1999. Managerial Accounting. Edisi 2. The united States of
.
America: The Mccraw-Hill Companies, Inc.
Sumami, Murti dan Salamah Wahyuni. 20Q6. Metodologi Penelitiqn Brirrs. Edisi l. Yogyakarta: Andi. Sutisno. 2008. SPIP : Bersama Kita Menyongsong Masa Depan BPKP Yang Lebih Cerah. Paraikatte @ulettin Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel). Makassar.
Tim Studi
Pengembangan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, 2000. Pengukuran Kinerja. Suatu Tinjauan Pada Inslansi Pemerintah, BPKP, Jakarta.
,
ltLltli
LQ
Khairul Ibnd
5to Dan Solihin. 2004. "Peran Partisipasi Penganggaran Dalam Hubungan
antara
Keadilan dan Kepuasan kerja Prosedural Dengan Kinerja Manajerial,,. Simposium Nasional Ahuntansi.
． Ыｈ ｍ ｍ
めＬ ■
