PARPOL EKBIS HUKRIM BERKAS PENDIDIKAN

Edisi Maret-April 2016

Email [email protected]

PARPOL

EKBIS

Website www.kabarberitaku.com

Hotline Telepon & SMS 085640144006

HUKRIM

Kejaksaan Hentikan Kasus Asisten I Pemkab Tegal ?

BERKAS

PENDIDIKAN

Rp. 7.500

Anggaran "Plesir" Walikota Tegal Rugikan Keuangan Negara?

Siswa SUPM Al Ma’rif

Dianiaya Seniornya ? Proyek Salahi Bestek Pejabat DPU Kota Tegal Diperiksa

DPU Kota Tegal Bungkam

Perusahaan “Ilegal” Garap Proyek Jalan Rp. 31 Miliar

02

Edisi Maret-April 2016 [email protected]

Kabar Opini

www.kabarberitaku.com

Dimana CSR Perusahaan-Perusahaan di Kabupaten Tegal ?

Kabupaten Tegal sering sekali disebut-sebut sebagai daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, karena mulai dari daratan, pegunungan sampai lautan yang sangat luas, bahkan, beberapa kecamatan menjadi sentra industri. Kekayaan sumber daya alam kabupaten Tegal tersebut dimanfaatkan oleh pengusaha untuk di eksploitasi. Beberapa kekayaan alam kabupaten Tegal yang menyimpan tanah, kapur, batuan ( Minerba ) yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat semen atau material bahan bangunan di ambil alih oleh sejumlah perusahaan dan perseorangan. Gununggunung yang mengandung kapur diambil oleh puluhan perusahaan. Belum lagi tambang galian C yang juga marak di kabupaten Tegal. Industrialisasi perusahaan tambang yang marak di Kabupaten Tegal menjadikan kabupaten Tegal strategis sebagai daerah industri. Namun hal tersebut tidak cukup untuk mengatakan bahwa kabupaten Tegal masuk sebagai daerah yang maju. Karena sejak berdirinya kabupaten Tegal dan berdirinya berbagai perusahaan – perusahaan lokal dan nasional utama perusahaan tambang di kabupaten Tegal. Daerah yang dirikan oleh Ki Gede Sebayu masih seperti dulu, bahkan kini dari data BPS, Kabupaten Tegal masih terdapat warga miskin. Peran perusahaan-perusahaan baik tambang atau perusahaan swasta dan perusahaan milik pemerintah tidak banyak mengubah nasib penduduk kabupaten Tegal. Memang benar perusahaan tersebut menyerap tidak sedikit penduduk lokal untuk bekerja di perusahaannya, namun persoalan kabupaten Tegal bukan hanya terletak pada banyak sedikitnya karyawan yang diserap, namun bagaimana masyarakat secara umum apalagi yang tidak bekerja di perusahaan tersebut merasakan hasil dari manfaat keberadaan perusahan – perusahan yang berdiri di tanah kabupaten Kabupaten Tegal. Perusahaan-perusahaan swasta , milik pemda dan tambang tersebut sesungguhnya dibebani kewajiban CSR (corporate social responsibility). Bahkan CSR tersebut tidak dipatok harus direalisasikan dalam bentuk apapun. Namun, kewajiban CSR tak lain mengarah pada masyarakat disekitar perusahaan , dan lingkungan dima-

na perusahaan tersebut berada. Masyarakat disekitar perusahaan yang terkena dampak langsung dari pencemaran lingkungan masuk sebagai kewajiban perusahaan untuk mensejahterakannya, bukan hanya berkewajiban merekrut mereka untuk menjadi karyawan namun bagaimana menanggulangi pencemaran yang terjadi akibat kegiatan sebuah perusahaan. Khusus bagi usaha tambang atau galian C, CSR juga adalah kewajiban perusahaan untuk menanggulangi kerusakan alam yang terjadi akibat dari aktifitas sebuah perusahaan tambang. Bukan membiarkan alam yang telah diambil tanahnya, atau yang telah diambil marmernya menjadi area yang tidak lagi dapat difungsikan. Bahkan terkesan lokasi yang telah dijadikan areal tambang seperti lokasi mati. Namun bagaimana melakukan penghijauan dan pembenahan kembali, agar dapat bermanfaat secara umum bagi masyarakat setelah perusahaan tersebut tidak beroperasi lagi. Ada beberapa peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, tergantung dari bidang usahanya masing-masing. diantaranya: 1. Keputusan Menteri BUMN/ Per-05/MBU/2007, Tentang Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Dalam Kepmen ini, Pasal 1 ayat 6 dijelaskan bahwa Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil, yang selanjutnya disebut Program Kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan pada pasal 1 ayat 7 dijelaskan bahwa Program Bina Lingkungan, yang selanjutnya disebut Program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Adapun ruang lingkup bantuan Program BL BUMN, berdasarkan Permeneg BUMN, Per05/MBU/2007 Pasal 11 ayat (2) huruf e adalah : 1) Bantuan korban bencana alam; 2) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; 3) Bantuan peningkatan kesehatan; 4) Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; 5) Bantuan sarana ibadah;

6) Bantuan pelestarian alam. 2. Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Dalam pasal 74 Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 dijelaskan. • Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam, wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, • Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran, • Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, • Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 3. Undang-undang Penanaman Modal, Nomor 25 Tahun 2007 Undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal dalam negeri, maupun penanaman modal asing. Dalam Pasal 15 (b) dinyatakan bahwa "Setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan." Sanksi-sanksi terhadap badan usaha atau perseorangan yang melanggar peraturan, diatur dalam Pasal 34, yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya, diantaranya: • Peringatan tertulis • pembatasan kegiatan usaha • pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal • pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal. 4. Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, Nomor 22/2011 Khusus bagi perusahaan yang operasionalnya mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dalam hal ini minyak dan gas bumi, terikat oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan pada Pasal 13 ayat 3 (p),: ”Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat”. Se-

lain beberapa peraturan di atas, juga ada Guidance Standard on Social Responsibility ISO 26000. Seringkali perusahaan tambang di kabupaten Tegal baik yang dikuasai oleh perusahaan atau pribadi melupakan kewajibannya terkait dengan CSR. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang tidak menerapkan CSR, sedangkan kerusakan alam dan pencemaran terjadi di depan mata mereka. Tidak sedikit masyarakat mengeluh dan mengadu akibat pencemaran yang terjadi di sekitar rumah tempat tinggal mereka, namun pemerintah yang seyogianya menjadi penghubung, penengah dan pengayom masyarakat seringkali lebih memilih berpihak pada pengusaha. Bahkan ironisnya oknum pejabat pemerintah kabupaten Tegal sendiri, yang sering menikmati “CSR” dari perusahaan tambang ( galian C ) dengan berbagai dalih diantaranya untuk menyumbang kegiatan pemerintah kabupaten Tegal pada acara HUT Kabupaten Tegal. Berbagai dialog yang digelar guna menghubungkan suara rakyat dengan pihak pengusaha dan juga pemerintah berlalu begitu saja, tanpa perilaku berarti dari pihak perusahaan maupun pemerintah untuk mengurangi persoalan yang ada. Sedangkan bila dikaji lebih jauh, hadirnya CSR sesungguhnya menguntungkan pihak perusahaan sendiri. Karena selain berfungsi untuk memberikan asas manfaat bagi masyarakat, CSR juga sesungguhnya diharapkan mampu menjadi acuan untuk menjaga hubungan harmonis antara perusahan dengan masyarakat di sekitar nya. Disisi lain realisasi CSR tidak tepat sasaran. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari CSR sering kali justru tidak tersentuh. Pengelolaannya pun tidak transparan, tidak dikelola secara maksimal, berapa yang masuk ke PAD kabupaten Tegal, berapa yang dalam bentuk bantuan langsung untuk masyarakat sekitar, berapa yang direalisasikan dalam bentuk kesehatan dan berapa untuk pendidikan, semuanya terkesan dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Belakangan, masyarakat lebih tau jumlah CSR dalam bentuk Milyaran yang tidak terealisasi pertangung jawabbannya, dan yang sudah masuk ke PAD. Yang paling miris, beberapa waktu lalu program- program CSR yang di gembor- gemborkan oleh Bupati Tegal Enthus Susmono, malah

menjadi isu bahwa penikmat CSR tidak lain dari kalangan “ Penguasa birokrasi” itu sendiri. Sayang…seringkali pula CSR direalisasikan bukan pada tempatnya. Masyarakat sekitar Seharusnya yang lebih penting dari implementasi CSR tersebut adalah pada hal-hal mendasar yang dibutuhkan masyarakat kabupaten Tegal, terutama pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya mengatasi pencemaran yang terjadi akibat aktifitas sebuah perusahaan khususnya pertambangan. Ironisnya, kondisi kabupaten Tegal hari ini tidak menjadi tumpuan pemerintah daerah untuk mendorong transparansi CSR perusahaan-perusahaan baik yang bergerak dibidang tambang dan perusahaan swasta dan BUMD. Bahkan Pemerintah kabupaten Tegal membentuk Forum CSR, semakin menambah carut - marut terjadi dalam pembahasan CSR di kabupaten Tegal, dari data yang diperoleh penulis, forum yang sudah dibentuk dengan nama Forum Komunikasi CSR Kabupaten Tegal telah melakukan praktek penghimpunan dana kepada dunia usaha sejak bulann Oktober 2014. Padahal Bupati Tegal baru mengeluarkan SK tentang Pembina dan Pengurus Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Kabupaten Tegal tertanggal 27 Juli 2015 Nomor : 503 Tahun 2015. Bupati Tegal Enthus Susmono di sebuah situs milik pemerintah propinsi Jawa Tengah (http://www.jatengprov.go.id/id/ newsroom/pemkab-tegal-terbitkan-perbup-csr online) berstatmen mengeluarkan Pemerintah Kabupaten Tegal mulai awal tahun ini telah menerbitkan Peraturan Bupati mengenai Corporate Social Responsibility (CSR), dengan Perbup Tegal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Perbup ini mendasari UU Perseroan Terbatas Nomor 040 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Bupati, CSR ini dilakukan untuk kegiatan bina sosial, ekonomi, seni budaya, dan penanggulangan bencana. Penulis mengaris bawahhi, seharusnya pemerintah harus menekan perusahaan untuk turut serta memperbaiki kabupaten Tegal. Bulan malah sebaliknya, pemerintah terkesan diam, dan terlena dengan persoalan-persoalan yang kurang menyentuh masyarakat kabupaten Tegal secara umum, melalui program CSR.

BERKAS


03

Kabar Rakyat www.kabarberitaku.com

DPU Kota Tegal Bungkam

Perusahaan "Tidak Berizin " Garap Proyek Jalan Senilai Rp. 31 Miliar Di Kota Tegal

S

eluruh pekerjaan konstruksi di Jawa Tengah , baik pemerintah maupun swasta, dilarang menggunakan material galian c ilegal. Terlebih, bagi pemenang tender proyek infrastruktur milik pemerintah. Namun hal itu tidak berlaku di Kota Tegal. Pasalnya pemerintah kota Tegal dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum ( DPU ) Kota Tegal, belum lama ini melaksanakan p r o y e k Kegiatan Rehabilitasi / Pemeliharaan

Jalan Mataram Cs. Yang didanai dari Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Tahun 2015, senilai Rp.33 miliar. Hasil investigasi tim Kabar Rakyat, sayangnya pemenang tender proyek kegiatan rehabilitasi / pemeliharaan Jalan Mataram Cs, yakni PT. Karya Manunggal Jaya Lestari (PT.Kamajati ) yang beralamatkan di Jalan. Gatot Subroto 115 Slawi Kabupaten Tegal. Dengan nilai kontrak sebesar Rp. 31. 572.871.000,00. Dan bergerak dibidang readymix atau beton curah tak mengantongi izin resmi dari pemerintah. Terkait hal itu , menurut Ada Konspirasi “Jahat”

Sekretatis Komisi III DPR Kota Tegal, Rofi’I Ali berpendapat, lolosnya PT. Karya Manunggal Jaya Lestari ( PT. Kamajati ) sebagai pemenang tender kegiatan rehabitiasi/ pemeliharaan jalan Mataram CS, dengan nilai Rp. 31 miliar lebih, di indikasikan adanya praktek curang yang mengarah kepada potensi kerugian Negera. “Kami berharap aparat hukum khususnya KPK turun tangan untuk membongkar kasus ini. Kasus ini jelas mengindikasikan adanya tindakan yang tidak baik yakni menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, ” ujar nya saat ditemui Selasa (1/3/2016). Menurutnya, lolosnya PT Kamajati melaksanakan kegiatan yang mencapai Rp 31 milyar lebih menunjukan adanya konspirasi jahat pengguna anggaran yang meloloskannya. Kondisi tersebut dibuktikan dengan ditabraknya sejumlah aturan perundangan yang berlaku khususnya larangan penggunaan matrial ilegal. “Aturan hukum sudah jelas. Jika dilanggar jelas ada sangsinya. Lah ini sudah ada larangan kok ditabrak berarti ada persoalan kenapa ini lolos,” ujar Rofii. Rofii mengaku, komisi III DPRD Kota Tegal baru mengetahui adanya pelanggaran serius dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan PT Kamajati. Untuk itu, Rofii mendorong pihak-pihak terkait khususnya KPK turun tangan menangani kasus ini. “Kita bukan tidak percaya pada aparat di sini. Cuma kita ingin agar kasus demikian tidak terjadi lagi di Kota Tegal,” tandas Rofii. Rofii menuding, pengawasan yang selama ini dilaksanakan secara internal tidak berjalan dengan baik. Aparat internal dalam hal ini Inspektorat Kota Tegal hanya mampu mencopot jabatan pegawai yang dianggap salah tanpa berupaya mencegah terjadinya pelanggaran. “Inspektorat itu tugasnya jangan hanya pintar merekomendasikan pemecatan saja, tapi pembinaan agar pola pengawasan internal juga berjalan maksimal sehingga tidak terjadi pelanggaran indisipliner,” tambah Rofii. (Wiryono/Herman Budiyanto/KR)

kordinator Forum Lintas Pengawasan Publik (FLPP), Nur Said Muji Makmur, Dinas Pekerjaan Umum ( DPU ) kota Tegal lalai serta tidak memperhatikan instruksi Gubenur Jawa Tengah soal seluruh pekerjaan konstruksi di Jawa Tengah , baik pemerintah maupun swasta, dilarang menggunakan material galian c ilegal. Terlebih, bagi pemenang tender proyek infrastruktur milik pemerintah. " PT. Karya Manunggal Jaya Lestari ( PT. Kamajati ) sebagai pemenang tender

proyek rehabilitasi/ pemeliharaan jalan di 15 titik jalan di kota Tegal , bernilai Rp. 31 miliar lebih , tidak mempunyai IUP alias ilegal, hal itu mendasari surat dari Dinas Energi Sumber Daya Mineral ( SDA) Propinsi Jawa Tengah Wilayah VII Serayu Pekalongan tertanggal 23 September 2015, yang menegur dan menyatakan PT.

Karya Manunggal Jaya Lestari yang bergerak sebagai perusahan readymiix atau beton curah belum berizin," paparnya.

Bisa Dipidanakan Ia menduga ada Pemufakatan Jahat dan Konspirasi dalam tender proyek rehabilitasi/ pemeliharan jalan Mataram CS tersebut. Seharusnya sebuah perusahaan readymix atau beton curah, harus mempunyai izin operasi sesuai yang diamanatkan dalam Undang- undang No. 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu batu bara." Tender dilaksanakan sesuai jadual lelang tanggal 11 September dan tandatangan kontrak 30 September 2015, sedangkan surat teguran dari ESDM Propinsi Jawa Tengah tertanggal 23 September 2015, ini menjadi janggal, karena ada jeda waktu dalam proses lelang untuk melakukan evaluasi dokumen penawaran dan persyaratan oleh panitia lelang. PT. Karya Manunggal Jaya Lestari jelas bergerak dibidang produksi readymix, namun panitia lelang tidak melakukan evaluasi kelengkapan adminitrasinya termasuk perizinan. Sesuai dengan prosedur sebuah perusahan yang

bergerak dibidang pertambangan harus mempunyai izin yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 2009. Jika menjalankan usaha readymix yang menggunakan bahan material dari galian C ( Minerba ) tidak mempunyai izin bisa dipidanakan dan ancamanya 10 tahun penjara, begitu juga dengan pejabat yang melakukan pembiaran," tandasnya. Ditegaskannya, dengan menyatakan bahwa bila PT Karya Manunggal Jaya Lestari ( PT. Kamajati ) tak berizin alias illegal maka produk beton yang dihasilkan perusahaan tersebut juga illegal. “Kalau perusahaannya illegal, produknya juga illegal, maka proyek (yang menggunakan beton produk perusahaan illegal) juga illegal. Silahkan masyarakat menilai sendiri. Barang yang dihasil dari perusahaan illegal kok dipakai untuk proyek besar seperti jalan Mataram CS. Berarti proyek jalan beton sejumlah 15 titik di kota Tegal juga illegal karena menggunakan beton dari perusahaan tak berizin,” tandasnya. “Kami mempersilahkan masyarakat menilai sendiri. Produk dari perusahaan illegal lalu dipakai m e m -

bangun , itu disebut apa? Ilegal kan? Silahkan masyarakat menilai sendiri,” tambahnya lagi. Sementara itu terkait ditemukannya sebuah perusaahaan penggarap proyek readymix ( Rigid beton ) belum berizin di kota Tegal, Kepala Dinas Pekerjaan Umum ( DPU ) kota Tegal, Sugiyanto,ST,MT saat di klarifikasi baik secara langsung dan melalui telepon gengamnya tidak memberikan jawaban dan terkesan menghindar. Bahkan sejumlah staf di Dinas Pekerjaan Umum termasuk Kepala Bidang Bina Marga DPU Kota Tegal, Suharto,ST,MT, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen proyek pekerjaan rehabilitiasi / pemeliharan jalan di 15 titik ( Mataram CS ) enggan berkomentar. " Silahkan saja ke pimpinan," katanya singkat. (Tim Kabar Rakyat )

04


Kabar Hukum & Kriminal


Pejabat “Gelapkan” Pajak Galian C (Bag. VI)

Dinilai Tidak Cukup Bukti, Kejaksaan Hentikan Kasus Asisten I Pemkab Tegal

K

ejaksaan Negeri Slawi segera menghentikan penyidikan kasus penggelapan pajak galian c yang melibatkan asisten 1 Pemkab Tegal Hasan Munawar tahun 2012 lalu karena tidak cukup bukti. Bahkan dalam waktu dekat ini kejaksaan negeri Slawi akan menerbitkan surat penghentian penyidikan (SP3). Meski begitu, Kejaksaan berjanji akan kembali membuka kasus tersebut jika ditemukan adanya bukti baru terkait kasus penggelapan pajak galian C. “Untuk sementara kami akan hentikan kasus ini (Pengelapan pajak galian C,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Slawi Yulepdi SH melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Rohmadi SH, Selasa (18/2) di kantornya. Menurut Rohmadi, tim penyidik kejaksaan hingga saat ini belum menemukan bukti kuat untuk menjerat otak dibalik kasus tersebut. Apalagi maki yang melaporkan kasus tersebut telah mencabut laporan di kejaksaan agung belum lama ini. “Tidak ada bukti kuat untuk meneruskan kasus ini, makanya kami akan menghentikan sementara,” jelas Rohmadi Berdasarkan telaah yang dilakukan tim penyidik, Rohmadi mengaku menemukan tidak adanya sinkronisa-

si antara bukti yang diajukan pelapor. Pasalnya, kwitansi yang disodorkan adalah kwitansi palsu sehingga ada kesan pelapor hanya akan memperalat kejaksaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. “Kami tidak ingin kejaksaan di jadikan alat untuk menyerang atau apalah. Indikasi itu terlihat jelas karena antara pelapor dengan terlapor terlibat persaingan bisnis,” ungkap Rohmadi. Terkait Asisten 1 Pemkab Tegal yang dianggap pejabat yang paling bertanggungjawab, Rohmadi menyatakan, berdasarkan temuan penyidik pelaksanaan hari jadi Kabupaten Tegal tahun 2012 lalu jumlah anggaran yang tersedia jumlahnya tidak mencukupi. Untuk itu Hasan Munawar meminjam dana Korpri Rp 75 juta. Sementara transferan dari PT BPD telah dikembalikan ke PT tersebut. “Pinjaman ini justru menjadi hutang pribadi Hasan Munawar ke Korpri,” ungkap Rohmadi. Melihat fakta demikian, Rohmadi menilai Hasan Munawar justru rugi karena dia menanggung hutang yang cukup besar, sementara transferan PT BRD kepada rekening anaknya telah dikembalikan. “Inilah yang kami temukan. Bukti-bukti inilah yang kami anggap tidak kuat untuk meneruskan kasus ini. Tetapi jika ada bukti baru kami akan buka kembali,”

tuntas Rohmadi. Sementara itu, Kordinator Forum Lintas Pengawas Publik ( FLPP ), Nur Said Muji Makmur, menilai penghentian penyidikan atau penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang selama ini dilakukan berdasarkan alasan kuat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, dan dilandasi oleh itikad baik sesuai tanggung jawab moral seorang aparatur penegak hukum, maka tujuan hukum seperti kepastian, keadilan dan kemanfaatan telah terpenuhi. Kepastian artinya ditegakkannya ketentuan Pasal 109 (2) jo. Pasal 140 (2) telah diterapkan; keadilan, artinya orang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi tetapi setelah dilakukan pemeriksaan ternyata unsur-unsur tindak pidananya tidak didukung dengan alat bukti yang kuat tentang kesalahannya, sudah semestinya yang tidak bersalah itu tidak dihukum. Demikian pula asas manfaat telah terpenuhi yaitu asas pemeriksaan cepat, tepat dan biaya ringan dapat dilaksanakan sehingga proses penanganan perkara tidak berlangsung berlarut-larut. “ Sebagian masyarakat masih menganggap langkah hukum penghentian penyidikan maupun penghentian penuntutan masih belum mencerminkan adanya kepastian hukum, keadilan dan

kemanfaatan karena masih adanya masyarakat yang berpendapat bahwa kepastian hukum adalah telah adanya suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk itu perkara korupsi harus diperiksa dan diajukan ke persidangan karena kepastian hukum harus melalui proses pengadilan. Sedangkan dari sisi keadilan dan kemanfaatan, hal tersebut tidak dapat dipastikan secara absolut karena takaran suatu keadilan dan kemanfaatan itu sendiri bersifat sangat relatif baik itu dari sisi masyarakat maupun dari sisi para pihak. Yang jelas HUT Kabupaten Tegal ditahun 2012 dianggarkan dalam APBD Tahun 2012 sebesar Rp. 500 juta, jika ada kurang atau lebihnya pertanggung jawaban penggunaan anggaran tersebut bagaimana?? Kok bisa kurang ? apakah jika lebih dikembalikan ke Kas Negara atau Kasda??,” ujarnya. Menurutnya , dalam perkara pidana yang diancam hukum itu adalah perbuatan yang memiliki unsur kesalahan didalamnya dan kepada pelaku tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang telah mengembalikan kerugian keuangan negara tidak pantas untuk dihentikan penyidikan atau penuntutannya. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, se-

dangkan pengembalian kerugian keuangan negara hanya merupakan unsur yang meringankan hukum bagi tersangka/terdakwa.” Ini juga menjadi janggal ketika aparat penegak hukum sekaliber Kejaksaan, mengamini keterangan dari terlapor dan tidak membuktikannya dalam persidangan, bahwa seorang pejabat boleh meminjam ke pihak pengusaha, dan apakah ada bukti pinjaman itu?? Jelas PT. BRD sendiri membayar pajak Rp. 50 juta ke Kasda untuk galian C, dan Rp. 50 jutanya untuk nyumbang kegiatan HUT Kabupaten Tegal. Kejaksaan untuk lebih teliti dan jeli lagi,” ujarnya. Jika dinyatakan Bukti kwintasi laporan dari Budi Yuwono direktur PT. BRD saat itu, dan diserahkan langsung ke Kepala Kejaksaan Negeri Slawi, saat dijabat Kepala Kejari Slawi, Hj Unaisi Hetty Nining, dinyatakan palsu, maka Kejaksaan Negeri Slawi harus mengusut tuntas unsur pidana laporan palsunya."Pernyataan Kejaksaan Jelas bahwa kwitansi atau bukti yang diajukan palsu, maka ini ada unsur pidananya, Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum harus bisa membuktikan bahwa unsur palsunya dan pembuat laporan Palsunya. " Mungkin saja laporan itu palsu baru diketahui setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap tentunya, " tutupnya (Herman Budiyanto/KR)

Asisten I Pemkab Tegal

Hasan Munawar Bersumpah Demi Allah Terkait adanya transfer senilai Rp. 50 juta kerekening Candrika Ramadhani. Asisten I Pemkab Tegal, Hasan Munawar, membenarkan , bahwa transferan uang senilai Rp. 50 juta kerekening Candrika Ramadhani merupakan transferan dari PT. Bumi Redjo Damai (BRD ). Bahkan Hasan Munawar bersumpah bahwa uang yang ditransfer oleh PT. BRD

ke rekening anaknya, adalah sumbangan untuk peringatan Hari Jadi Kabupaten Tegal yang jatuh pada tanggal 18 Mei 2012, atas perintah Sekda kabupaten Tegal. “ Demi Allah demi Rasullullah, Rp. 50 juta ditransfer ke rekening Kasda, sedangkan, Rp. 50 jutanya lagi yang ditransfer ke rekening anak saya dari PT. BRD adalah uang sumbangan HUT Kab. Tegal tahun 2012,

bukan untuk bayar pajak. Dan itu atas perintah pak Sekda Haron Bagas Prakosa selaku ketua panitia Hari jadi. Saya juga tidak berani memakan uang sumbangan yang Rp 50 juta tersebut, kami saat itu berdua ketemu pihak PT. BRD di Semarang, kebetulan PT. BRD memang sedang ada masalah pada waktu itu, karena saya tidak punya rekening maka uang tersebut ditransfer menggunakan rekening

anak saya,” kata Hasan Munawar dengan nada cemas dan khawatir saat ditemui Kabar Rakyat, Jumat (21/11/2014) beberapa waktu lalu. Kejanggalannya Hari Jadi Kabupaten Tegal jatuh pada tanggal 18 Mei tahun 2012, namun sumbangan tertulis pada rekening BCA sesuai bukti transfer tanggal 16 Agustus 2012. ( Jaylani Iqbal/ Makmur/KR)




05

Sembilan Proyek Di KotaTegal Salahi Spek ,

Kejaksaan Periksa Sejumlah Pejabat

Kejaksaan Negeri memeriksa sejumlah pejabat yang di lingkungan DPU KotaTegal terkait pelaksanaan pembangunan sembilan proyek yang diduga menyalahi spek tahun 2015 lalu. Pemeriksaan tersebut dilakukan menyusul laporan sejumlah warga yang kecewa dengan mutu

proyek. Kepala Kejaksaan Negeri kotaTegal R.B Henry Budianto SH melalui Kepala Seksi Intel Wimpi Wohon SH mengatakan, sejumlah pejabat yang diperiksa meliputi PPTK, PPkom, PPHP dan sejumlah rekanan. Selain pejabat dan rekanan, tim penyidik juga memer-

Catatan Tanggung jawab PPK pada tahap perencanaan adalah: 1. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa Ini adalah hal yang krusial, karena spesifikasi merupakan dasar dalam proses pengadaan barang/jasa. Setiap penawaran dari penyedia barang/jasa harus memenuhi spesifikasi teknis yang telah ditentukan dalam dokumen pengadaan. Yang menjadi permasalahan adalah, luasnya ruang lingkup pengadaan barang/jasa dan dibandingkan dengan ruang lingkup pengetahuan PPK. Seorang PPK harus memahami spesifikasi teknis pengadaan barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya. Seorang PPK tidak bisa berlindung dibalik tim teknis atau tim pendukung yang menyiapkan spesifikasi teknis. Seorang PPK tidak bisa berlindung dibalik konsultan perencana dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Walaupun sebagian kegiatan perencanaan memang harus diserahkan kepada ahlinya, namun pokok pokiran serta inti dari spesifikasi tetap harus dipahami oleh PPK. PPK tidak boleh berucap “saya lulusan sosial, jadi tidak paham bangunan.” Apabila ditemukan kesalahan perencanaan konstruksi, maka oleh penyidik atau pemeriksa tetap akan diminta pertanggungjawabannya. Disini dituntut keluasan pengetahuan dan pengalaman dari seorang PPK.

iksa Ikosa Ardiyanto yang dianggap mengerti dan menjadi penanggungjawab pekerjaan ke sembilan proyek tersebut. “Kami sudah memanggil pihak-pihak yang dianggap mengetahui pekerjaan tersebut,” kata Wimpi, Senin (22/2) di kantornya. Menurut Wimpi, pe-

manggilan para pejabat yang dianggap mengetahui pekerjaan tersebjut dilakukan untuk mengetahui kebenaran adanya dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan pekerjaan 9 proyek tersebut. Pasalnya, berdasarkan laporan dan pemberitaan media, pelaksanaan pekerjaan di sem-

bilan lokasi diduga kuat ada indikasi pelanggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara. “Pemeriksaan masih berlanjut, malah baru saja kami memanggil pejabat untuk dimintai keterangan,” jelas Wimpi. Wimpi mengaku, secara keseluruhan belum memanggil rekanan yang mengerjakan pekerjaan. Hal tersebut karena tim penyidik masih kesulitan menemukan lokasi pekerjaan sembilan proyek tersebut. “Memang belum seluruhnya kami panggil, karena ada lokasi yang kami belum mengetahui secara pastinya,” tambah Wimpi. Pada kesempatan tersebut, Wimpi menegaskan penyidikan dugaan adanya penyimpangan pada sembilan proyek akan terus dilakukan hingga tuntas. “Pasti kami teruskan, soal hasilnya seperti apa nanti kami beritahu,” tandas Wimpi (Herman Budiyanto/ KR)

Komisi III Minta Dibongkar Komisi III DPRD Kota Tegal meminta Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tegal membogkar sembilan peket pekerjaan yang diduga kuat menyalahi spek yang ditetapkan. Tindakan pembongkaran mutlak dilakukan a g a r kejadian s e rupa tidak terjadi lagi di tahun 2016 ini.

“Ya harus dibongkar. Jangan hanya diperbaiki saja,” ujar anggota Komisi III DPRD Kota Tegal Darso, Selasa (2/3) di kantornya. Menurutnya, perbaikan berupa penambalan tanpa membongkarnya jelas tidak membuat mutu proyek memuaskan. Pasalnya, dari awal kegiatan jelas ada kesalahan awal berupa tidak sesuainya matrial proyek sesaui spek yang ditetapkan. “kalau sekedar ditambal ya percuma. Harus dibongkar dan disesuaikan dengan spek yang ada,” tambahnya. Terkait pemeriksaan sejumlah

pejabat oleh Kejaksaan Negeri Kota Tegal, Politisi dari partai Gerindra ini mengaku sangat mendukung aparat hukum menindak siapapun yang dianggap melanggar aturan. Akan tetapi, Dia berharap aparat hukum tidak perlu turun tangan jika antara rekanan penggarap proyek dengan DPU memperbaiki pekerjaan sesuai standar yang ditetapkan. “Kalau bisa diperbaiki sesuai spek yang ada saya kira tidak perlu masuk ranah hukum. Tapi kalau tidak memperbaikinya asal-asalan atau kata orang Tegal itu mbedud ya biar hukum yang menanganinya,” tuntas Darso. (Herman Budiyanto/Wiryono/KR)

06




Polisi Diminta Tegas Usut Kasus Perampasan Motor “ WOM Finance” Tegal

Subkehi korban aksi perampasan debcolector menunjukan bukti laporan polisi (Foto : Wiryono/KR)

Kordinator Forum Lintas Pengawasan Publik, Nur Said Muji Makmur meminta kepolisian tegas dan serius mengusut kasus perampasan kendaraan sepeda motor yang dialami oleh Muhamad Subkhi warga desa Dukuhwringin Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal pada Jumat 12 Januari 2016 lalu. Kejadian perampasan sepeda motor Honda New Vario CW Nopol G 3754 QZ dijalan raya Balapulang , diduga dilakukan oleh enam orang debcolector PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Cabang Tegal yang beralamatkan di jalan Raya Karanganyar Rt. 1 Rt.03 Desa Bandasari Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal. “ Yang jelas perbuatan perampasan para penagih utang merampas barang Anda, segera ke kantor polisi dan laporkan kasusnya bersama sejumlah saksi Anda. Tindakan para penagih utang ini bisa dijerat Pasal 368 dan Pasal 365 KUHP Ayat 2, 3, dan 4 junto Pasal 33. Oleh karena itu kami meminta agar pihak Kepolisian Resor Tegal mengusut tuntas kasus yang sudah dilaporkan oleh salah seorang korban bernama Subekhi, karena penarikkan motor dijalan juga bisa mengarah kepa-

da tindakkan premanisme,” ujar pria yang juga menjabat sebagai pengawas Yayasan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (Yabpeknas ) kepada Kabar Rakyat belumlama ini. Menurutnya apapun alasannya pihak PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk (WOM Finance) Cabang Tegal, tidak taat dan patuh terhadap aturan dan perundangan – udangan yang berlaku di Negara Indonesia. Ia menegaskan, Menteri Keuangan mengeluarkan aturan yang melarang perusahaan pembiayaan (leasing), menarik kendaraan bermotor baik mobil maupun kendaraan roda dua yang masih nunggak kredit. Hal tersebut dicantumkan dalam peraturan menteri keuangan nomor 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan. "Setelah kami mempelajari kasusnya, ini bukan kasus Fidusia. Tapi kami menilai ada unsur tindak pidananya. Ya paling tidak seperti tercantum dalam Pasal 368 KUHPidana. Meskipun pihak leasing sudah mendaftarkan ke Fidusia, sertifikat Fudisia bisa batal jika terjadi tindak pidana, usut tuntas karena perbuatan tersebut meresahkan masyarakat,” jelasnya.

Berkait atas pengaduan, lanjutnya tercatat di surat perintah penyelidikan Nomer: Sp.lidik/25 a./I/2016. tercatat tanggal 16 Januari tahun ini, dan telah ditangani Unit II Sat Reskrim Polres Tegal. Dijelaskannya , debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang dilakukan sehingga dapat dikatakan bahwa barang tersebut ada hak sebagian milik debitur. Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilaian harga resmi atau pada pelelangan umum baik lembaga lelang milik pemerintah maupun lembaga lelang swasta. Said dengan tegas mengingatkan, tindakan ini dapat dikatagorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sesuai yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dan dapat digugat ganti rugi. Dalam hukum Pidana, eksekusi obyek fidusia dibawah tangan termasuk dalam tindak pidana Perampasan sebagaimana diatur dalam Pasal 368 KUH Pidana yang berbunyi : “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu

atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun,” paparnya. Terkait adanya surat dari pihak PT. Wahana Ottomitra Multiartha, TBk, melalui surat nomer :053/II/CS/2016 tertanggal 5 Februari ditandatangani oleh Fajar Nareswara sebagai Corporate Service and Comunication PT, WOM TBk pusat , yang menyatakan bahwa perkara perampasan sepeda motor seperti diberitakan Kabar Rakyat dengan Judul Rampas Motor WOM Dipolisiakan Warga telah diselesaikan secara baik. Pihak Edy Supriyanto ( Nasabah WOM Finance Tegal ) telah menandatangani form Pernyataan Penyerahan dan Kuasa Penjualan atas Penjaminan motor Honda Vario nopol G 3754 QZ. Dinilai oleh Nur Said Muji Makmur, merupakan bentuk

akal-akalan dari pihak PT. WOM Finance, yang tidak tahu persis kronologi kejadian sebenarnya. “ Bagaimana hal itu dinyatakan baik – baik, barang di rampas dulu, baru disuruh tandatangan, dan hasil klarifikasi FLPP dengan kerabat pemilik unit sepeda motor yang dirampas, ternyata diperoleh keterangan bahwa, penandatanganan SP2KPK dilakukan di tempat Edy Prayitno bekerja, karena merasa malu dan tertekan sering didatangi maka terpaksa yang bersangkutan mau menandatangani. Selain itu ini masih dalam proses hukum, yang bisa menyatakan bahwa perbuatan debcolector yang diperintah PT. WOM Finance Cabang Tegal adalah Pengadilan, kita buktikan saja di proses hukum apakah tindakan dari debcolector ( Tukang tarik ) tersebut dibenarkan dimata hukum,” tutupnya. (Wiryono/ KR)

Awas ! Oknum Mengaku Wartawan Kabar Rakyat Beberapa minggu terkahir, sejumlah instansi pemerintah Kabupaten Tegal di buat gusar oleh seseorang yang mengaku sebagai wartawan atau koresponden surat kabar umum kabar rakyat. Ulah oknum yang berinisial SR ini mengajukan permohonan editorial atau iklan untuk peringatan hari pres nasional bulan februari 2016 di beberapa intansi termasuk PDAM Kabupaten Tegal. Beruntung, ulah oknum tersebut langsung diketahui sesama wartawan yang kemudian melaporkan kasus penipuan tersebut ke pimpinan redaksi kabar rakyat Jaylani Ikbal. Mendengar informasi tersebut, Jaylani Ikbal langsung menuju kantor PDAM Kabupaten Tegal jalan Dr Soetomo Slawi. Jaylani langsung menemui salah seorang pegawai PDAM yang kebetulan menemui oknum wartawan berinisial SR. Dalam pertemuan tersebut, Jaylani meminta petugas PDAM untuk jeli melihat orang-orang yang mengaku sebagai wartawan khususnya kabar rakyat. Pasalnya, ulah oknum yang mengaku wartawan tersebut tidak jarang merusak citra wartawan yang sesungguhnya di mata masyarakat. "Bapak tolong jangan langsung percaya kalau itu wartawan. Tanyakan dulu identitasnya, surat kabarnya, lalu kalau dia membawa surat kabar lihat apakah yang bersangkutan ada bok redaksi. Jadi jangan langsung percaya," jelas Jaylani. Jaylani mengatakan, ulah oknum yang mengaku dari media kabar rakyat tidak kali ini saja terjadi. Di beberapa kasus, ulah oknum tersebut tidak jarang membuat resah nara sumber maupun sejumlah pejabat dan kepala sekolah. "Kami kabar rakyat nama-nama wartawannya ada dalam bok redaksi. Kalau ada yang mengaku wartawan Kabar rakyat tetapi tidak ada dibok jangan diterima. Kalau tetap ngotot, bel redaksi nanti kami yang akan menanganinya," tandas Jaylani. (Herman Budiyanto/KR)



Ragukan Keberanian Jaksa

Menanti Janji Kejaksaan Slawi Usut Tuntas Kasus Korupsi “ Karangjambu- Guci”

Kejaksaan Negeri Slawi , berjanji akan menindaklanjuti kasus dugaan korupsi proyek peningkatan kualitas jalan Karangjambu-Guci Kecamatan Bumijawa, yang merugikan negara hingga Rp. 1,3 miliar. Janji ini dilontarkan Kepala Kejaksaan Negeri Slawi, Yulepdi,SH, melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Slawi , Rohmadi SH, Kamis (18/2/2016). Menurut Rohmadi, saat ini Kejaksaan Negeri Slawi membidik pelaku utama kasus korupsi pembangunan jalan karangjambu -guci yang merugikan negara Rp 1.3 miliar lebih. Tim penyidik kejaksaan telah memeriksa 10 saksi lebih untuk memperkuat bukti-bukti sekaligus menelusuri kasus tersebut dari awal kegiatan hingga proses akhir atau pembayarannya. "Kami tidak ingin kasus ini berubah jadi perdata, makanya kami telusuri dari awal hingga ujung kegiatan pembangunan jalan karangjambu-guci," ujar Rohmadi SH. Sejak mencuatnya kasus Proyek Karangjambu Guci, pada Maret 2014 lalu diketahui banyak pihak yang mendesak Kejaksaan Negeri Slawi untuk mengusut dan menyelesaikan kasus tersebut hingga tuntas. Dari data yang dirangkum Kabar Rakyat dari kabarberitaku.com ( Group Kabar Rakyat ). Kejaksaan Negeri Slawi, sudah memeriksa kembali mantan kepala DPU Kabupaten

Tegal Ir. Sudaryono, ST,MT, Direktur PT. Cempaka Putih, Yazid, Joko Tri PNS Pemkab Tegal. Sebagai saksi dalam kasus Karangjambu Guci .Bahkan menurut Rohmadi, penetapan tersangka yang ditetapkan kepada Daryono secara otomatis gugur setelah yang bersangkutan menang dalam sidang praperadilan beberapa waktu lalu.” Pemanggilan tersebut akan dilakukan setelah ada serah terima kepala kejaksaan yang baru."Pasti keduanya kami panggil. Tunggu saja, nanti juga kawan-kawan akan tahu," ujar Rohmadi Selasa (5/1/2016) lalu.

Pertanyaan yang muncul, mampukah Kejaksaan Negeri Slawi menyelesaikan kasus Karangjambu – Guci tersebut??. Sejumlah kalangan memberikan sorotan kinerja Kejaksaan Negeri Slawi untuk segera menyelesaikan kasus Karangjambu Guci tersebut. Saat tim redaksi Portal Berita kabarberitaku.com, mengunggah sebuah berita berjudul Kasus Karangjambu Guci Kejaksaan Bidik Pelaku Utama, ke akun facebook sebuah group Sisi Lain Kab Tegal. Beberapa tanggapan pesimis dari facebooker SLKT bermunculan. Diantara komentar dari


07

Mutu dan Kualitas Proyek

Rekomendasi Komisi III DPRD, Tidak “Digubris” DPU Kota Tegal DPRD Kota Tegal mendesak Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tegal harus jeli dalam menetapkan rekanan ( kontraktor ) penggarap proyek. Pasalnya, berdasarkan temuan lapangan banyak kontraktor memiliki cacatan buruk dalam melaksanakan pekerjaan khususnya bidang kontruksi masih saja mendapat pekerjaan. "DPU mestinya jangan hanya melihat berkas saja. Mestinya dilihat juga rekam jejaknya," ujar anggota komisi III DPRD Kota Tegal Darso, Selasa (1/3/2016) di kantornya. Menurutnya, temuan lapangan Komisi III saat inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah proyek kegiatan banyak ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai harapan. Meski begitu, DPU sebagai instansi yang menaungi pekerjaan tersebut tetap saja meloloskan hasil pekerjaan. " Saat sidak di sejumlah proyek , seperti Proyek GOR Indoor, lompatan Jauh, Wall Climbing, rehab alun – alun kota Tegal, Komisi III merekomendasikan agar hasil proyek tersebut ditolak tetapi oleh DPU tetap diterima. Inikan pembiaran," ungkap Darso. Wakil rakyat asal Partai Gerindra ini meminta DPU harus tegas dalam menjalankan aturan yang ada. Hal tersebut penting dilakukan agar mutu dan kualitas pekerjaan yang digarap rekanan sesuai dengan harapan masyarakat. "Kalau rekanan itu tidak taat pada aturan mestinya dicoret atau blaclist saja. Jangan dikasih kegiatan. Jangan seperti ini semuanya dibiarkan tidak ada tindakan yang berarti, jika pekerjaannya bagus kasih rewad," tambah Darso. (Wiryono/ Herman B/KR)

Kapolres Tegal Kota Ajak Wartawan “Kongkow Bareng”

Meskipun tidak banyak mendapatkan komentar, namun komentar- komentar yang ada tersebut yang tidak lain adalah harapan warga kabupaten Tegal, menanti kinerja aparatur penegak hukum ( APH ) untuk dapat menuntaskan kasus korupsi di kabupaten Tegal. Tidak sedikit pula yang meragukan kinerja Kejaksaan Ngeri Slawi kabupaten Tegal dapat menyelesaikan kasus proyek Karangjambu Guci di tahun 2016 ini. ( Makmur/KR)

Kepolisian Resort Kota Tegal mengajak insan pres atau wartawan kumpul bareng atau kongkow setiap dua pekan sekali. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menjalin silaturahmi antara insan pres dengan kepolisian. Kapolres Tegal Kota AKBP Firman Darmansyah mengatakan, silaturahmi penting dilakukan untuk menjalin komunikasi dengan kelompok manapun termasuk insan pres. Pasalnya, insan pres memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat serta aparat keamanan dalam hal ini polisi. “Silaturahmi ini wujud kebersamaan yang dijalin antara polisi dengan insan pres,” ujar Firman, Jumat (12/2/2016) saat menggelar silaturahmi dengan 38 insan pres dari berbagai media. Menurut Firman, kegiatan silaturahmi atau kongkow antara polisi dengan insan pres rencananya akan tiap dua pekan sekali. Pada kegiatan tersebut nantinya akan dibahas beberapa persoalan yang terjadi di wilayah kota Tegal selama dua pekan ke belakang baik dari keamanan ataupun kemacetan lalu lintas. “Banyak isu yang nantinya kita bahas. Bisa keamanan, kemacetan atau lainnya. Dengan begitu, petugas bisa melakukan upaya agar hal-hal yang tidak diinginkan bisa diantisipasi sedini mungkin,” jelas Firman (Kaino/Herman BudiyantoKR)

08


Kabar Pemerintahan


Anggaran "Plesir" Walikota Tegal Rugikan Keuangan Negara?

A

nggaran kunjungan kerja (kunker) Walikota Tegal Hj. Siti Masitha Suparno ke negara matahari terbit atau Jepang tahun 2014 lalu dikabarkan merugikan keuangan negara. Perjalanan ke Jepang yang memakan biaya hingga ratusan juta tersebut dianggap tidak memiliki urgensi dengan kepentingan masyarakat Kota Tegal. Lalu apa tanggapan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Tegal Heru terkait kabar tersebut? "Tidak ada kerugian keuangan negara. Semuanya telah selesai," ujar Heru

Prasetya, Rabu (24/2) di kantornya. Menurut Heru, dugaan adanya kerugian negara yang selama ini beredar di masyarakat tidak benar sama sekali. Pasalnya, sesuai hasil penyelidikan tipikor polresta Kota Tegal tidak ditemukan adanya kerugian negara. "Persoalan perjalanan ke Jepang sudah selesai. Jadi tidak perlu dipersoalkan," jelas Heru. Heru mengaku, saat diperiksa unit tipikor polresta Tegal saksi ahli yang diajukan Pemkot Tegal dari Universitas Brawijaya (Unibraw) dan Universitas Indonesia (UI) menjelaskan

perjalanan atau kunker ke Jepang yang dilakukan Walikota Tegal tahun 2015 lalu tidak menyalahi aturan keuangan. "Ke dua saksi ahli tersebut menegaskan kunker ke Jepang sesuai prosedur sehingga tidak merugikan keuangan negara," tandas Heru. Bahkan, tambah Heru, kepastian tidak adanya kerugian negara disampaikan polresta Tegal saat menggelar jumpa pres dengan sejumlah media. "Jadi jelas tidak ada uang negara yang dislewengkan," tuntas Heru (Herman Budiyanto/Wiryono/ KR)

Perjalan Dinas Keluar Negeri, Walikota Tegal Di Tuding Hamburkan Uang Rakyat Sekretaris Komisi III DPRD Rofii Ali menuding perjalanan Wali Kota Tegal Hj. Siti Masitha Suparno ke luar negeri hanyalah menghamburkan uang rakyat. Selain itu,Rofii menganggap perjalanan ke luar negeri tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis pribadi ketimbang kepentingan rakyat Kota Tegal. "Tiga ada urgensi apapun wali kota ke luar negeri. Apa hasilnya, mana," ujar Rofii Ali, Selasa (1/3/2016) di rumahnya. Menurut Rofii, hasil perjalalan wali kota ke luar negeri seperti Jepang tahun 2014 lalu hingga saat ini tidak ada hasilnya. Pasalnya, hingga saat ini tidak ada laporan hasil perjalanan wali kota pada anggota dewan. Padahal anggota dewan telah beberapa kali menanyakan hasil kunjungan ke Jepang yang anggarannya mencapai Rp 350 Juta. "Sewaktu mengajukan kegiatan perjalanan ke luar negeri, alasannya ingin

kerja sama dengan Negara Jepang soal pengelolaan sampah. Tapi setelah selesai perjalanan di tanya hasilnya, jawabnya baru penjajagan kerja sama," ungkap Rofii. Rofii menilai, jawaban tersebut menandakan kesan kalau perjalanan dinas wali kota ke luar negeri hanyalah untuk kepentingan pribadi untuk mengembangkan bisnisnya. Dimana perjalanan tersebut tidak menggunakan uang pribadi melainkan uang rakyat Kota Tegal. "Saya melihatnya itu (perjalanan dinas ke luar negeri) tujuannya bukan untuk kepentingan Kota Tegal, tetapi ya kepentingan pribadi," tandas Rofii. Di singgung soal anggaran ke luar negeri di loloskan dewan saat pembahasan, Rofii mengaku ada kekuatan besar yang meloloskan anggaran tersebut agar disahkan. "Saya ngotot sekuat

apapun kalau pimpinan dewan setuju saya bisa apa. Inilah kekuatan besar yang sulit dibendung. Makanya saya hanya berharap rakyat juga ikut mengawal anggaran agar digunakan sesuai kebutuhan," tuntas Rofii. Kordinator Forum Lintas Pengawasan Publik, Nur Said Muji Makmur, ekskutif dan lgeslatif dinilai tidak peka terhadap persoalan ekonomi yang saat ini mengalami perlambatan, kunjungan ke luar Negeri atau Daerah lain tidak efektif untuk saat ini. Lebih baik jika kunjungan tersebut ditunda, sehingga anggaran dinas bisa dipakai untuk membantu warga kota Tegal yang mengalami kesulitan ekonomi. “Kami tidak anti pada kunjungan ke luar negeri, atau Kunker DPRD, tapi pada saat ini itu terkesan menghamburkan uang rakyat. Ini perlu ditolak,” katanya. Dari data yang dihimpun Kabar Rakyat alokasi anggaran untuk perjalanan dinas keluar negeri pada APBD tahun 2016 mencapai Rp 3,8 miliar. Sedangkan Perjalanan Dinas SKPD maupun legislatif mencapai Rp. 25.254. 160.000 ( miliar). (Wiryono/ Herman B/ KR)

35 calon Auditor Inspektorat Lolos Administrasi Sebanyak 35 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dinyatakan lolos administrasi sebagai calon auditor inspektorat KabupatenTegal. Sementara sisanya, 22 orang lainnya dinyatakan gagal lolos. "yang lolos ada 35 orangdari 27 pendaftar dari kebutuhan 60 orang auditor," kata Kepala Inspektorat Kabupaten Tegal BK Aribawa, Rabu (20/1) di kantornya. Menurutnya, kebutuhan auditor inspektorat minimal adalah 60 orang. Dari jumlah tersebut nantinya akan mengaudit seikitnya 1300 pemeriksaan yang meliputi, 54 SKPD, 18 kecamatan, 285 desa dan kelurahan serta lainnya. "Minimalnya harus ada 60 auditor. Ya jumlah ini sesuai denan beban pemeriksaan yang ada," jelas Ari. Untuk calon auditor yang dinyatakan lolos administrasi, lanjut Ari nantinya akan mengikuti proses seleksi selanjutnya. Jika pada proses lanjutnya dinyatakan lolos maka calon auditor nantinya akan mengikuti pembekalan selama beberapa hari. "Jumlah 35 orang ini belum ada jaminan lolos menjadi auditor. Ya mereka harus mengikuti proses selanjutnya. Sementara kekurangan yang ada nantinya akan kami seleksi lagi setelah proses ini selesai," pungkas Ari. (Herman Budiyanto/KR)

Kabar Pemerintahan



09

Inspektorat Rahasiakan Hasil Penyelidikan “Penyelewengan” di Lingkungan BPBD Dugaan penylewengan dana tanggap darurat (TTD) yang dilakukan dan sejumlah pelanggaran kode etik PNS yang dilakukan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tegal Tejo Kisworo telah masuk ke inspektorat. Bahkan, inspektorat mengaku telah melakukan pemeriksaan sejumlah PNS dan Tejo kisworo. "Memang kami sudah memeriksa pegawai BPBD dan kepalanya," kata kepala Inspektorat BK Aribawa, Kamis (21/1/2016) di kantornya. Mernurutnya, proses pemeriksaan pegawai BPBD dan Tedjo Kisworo sebagai kepala badan pelaksana adalah perintah rahasia oleh Bupati Tegal Entus Susmono. "Ini perintah pak bupati. Dan

kami telah melaksanakannya," jelas Ari. Meski begitu, Ari menolak menjelaskan secara detail hasil pemeriksaan kepala BPBD dan pegawainya. Ari beralasan hasil pemeriksaan telah disampaikan ke bupati untuk ditindajklanjuti."Hasilnya ada pada pak Bupati silahkan tanya ke beliau," kilah Ari. Sementara terkait Zainal Arifin PNS yang membuat laporan, Ari mengaku telah mengembalikannya ke instansi yang menaunginya. "Kami kembalikan ke instani di mana ia berada," tuntas Ari yang mengaku sedang ditunggu untuk rapat. Seperti diberitakan Kabar Rakyat edisi sebelumnya laporan setebal 13 halaman yang ditandatangani staf BPBD kabupaten Tegal, Zaenal Arifin, bahwa Kepala Pelaksana BPBD KabupatenTegal Tejo Kisworo

telah melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS dan pakta Integritas yang telah ditandatangani bersama dengan Bupati Tegal Enthus Susmono dan seluruh kepala SKPD. Dalam data setebal 13 halaman tersebut terdapat indikasi penyelewengan anggaran Dana Tidak Terduga ( TTD) sebesar Rp. 1,1 milyar. Dana sebesar itu diantaranya untuk pembangunan talud Desa Dukuh Benda kecamatan Bumijawa , sebesar Rp. 500 juta, talud jembatan kelurahan Pakembaran kecamatan Slawi sebesar Rp. 400 juta, dan pembangunan jembatan Belly Desa Kertaharja kecamatan Kramat sebesar Rp. 200 juta. Dengan modus menerima fee sebesar 10 persen dari nilai poyek , dengan menunjuk dua kontraktor pada pengadaan barang dan jasa di kantor

BPBD. Selain itu dalam laporan setebal 13 halaman juga memuat, tindakan pemotongan dana kegiatan perjalanan dinas sebesar 30 persen dan pemotongan anggaran kegiatan bidang pencegahan dan kesiapan sebesar 10 persen dari total Daftar Isian Pagu Anggaran ( DIPA ), dengan dalih memberi jatah anggota DPRD Kabupaten Tegal, Wartawan, Inspektorat dan Dinas Pengelolaan dan Pendapatan Aset Daerah KabupatenTegal. Kepala Pelaksana BPBD Tedjo Kisworo juga dinilai menyalahi prosedur tentang penetapan status tanggap darurat bencana.Yang tidak melibatkan Sekretaris Daerah dan team reaksi cepat ( TRC ) dari instansi dalam mempertimbangkan status tanggap darurat bencana. Kantor BPBD juga dijad-

ikan tempat minum - minuman keras oleh sejumlah oknum dinas yang dibiarkan oleh Kepala BPBD, termasuk penggunaan mobil rescue untuk kepentingan pribadi seperti Kasubid kedaruratan Kukuh dan Aslani. Zainal Arifin selaku pelapor saat dimintai keterangannya, membenarkan adanya laporan yang telah dibuatnya. Bahkan, dirinya siap bila dipanggil oleh Bupati untuk membuktikan laporan yang dibuatnya. “ BPBD institusi resmi, makanya saya berharap adanya sanksi tegas dari pejabat yang berwenang, sesuai peraturan pemerintah Nomor : 53 Tahun 2010 tentang displin PNS,” kata Zainal. ( Jaylani Iqbal/ Herman B / KR)

Dasmin : Penurunan Lelang Proyek Di Atas 10 persen Tidak Wajar Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tegal Jainal Dasmin menilai, rekanan yang menawar pekerjaan proyek di atas 10 persen jelas tidak wajar. Jika rekanan yang menawar tersebut dimenangkan maka besar kemungkinan hasil pekerjaannya tidak maksimal. “Masa menawar pekerjaan turunnya lebih dari 10 persen, darimana hitung-hitungannya,” ujar Dasmin saat menemui sejumlah rekanan, Selasa (23/2) di kantornya. Menurut Dasmin, untuk menjaga mutu pekerjaan fisik agar hasilnya maksimal maka idealnya rekanan harus menghitung secara matang agar tidak mengurangi matrial kegiatan demi mendapatkan keuntungan. Penghitungan tersebut diantaranya saat menawar pekerjaan melalui proses lelang. “Makanya kami berharap rekanan jangan asal menawar dengan menurunk-

annya hingga lebih dari 10 persen. Jika itu dilakukan saya memastikan ada persoalan dalam mengerjakan pekerjaannya,” jelas Dasmin. Dasmin mengaku, saat instansi yang yang dipimpinnya sedang melakukan evaluasi dan pembenahan kinerja stap-stapnya seperti PPHP agar kinerjanya lebih propesional dalam hal memeriksa pekerjaan rekanan. Jika di lapangan ditemukan pekerjaan rekanan tidak sesuai spek, mamak pekerjaan itu akan ditolak. Sementara itu, sejumlah rekanan dalam pertemuan tersebut meminta petugas yang yang telah ditunjuk seperti pengawas proyek dan PPHP jangan menunda-nunda waktu, sehingga tidak terjadi keterlambatan. Begitu pula untuk LHP penyelesaiannya jangan terlalu lama. Di tempat terpisah, Kepala Kejaksaan

Negeri Slawi melalui Kasi Intel Widarto Adi Nugroho mengatakan, salah satu tugas TP4D (pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) adalah mengawal jalannya kegiatan yang yang dikelola oleh seluruh SKPD pada proyek pembangunan. Menurutnya, seluruh rekanan mau berkomitmen bersama jangan sampai penawaran dan penurunan terlalu besar. Karena penurunan lelang diatas 10 persen jelas akan berpengaruh pada hasil pekerjaan. “Jelasnya penururan lelang diatas 10 persen, hasilnya tidak baik sehingga berpotensi merugikan keuangan negara,” (Jaylani Iqbal/Herman B/KR)

Tahun 2016, RSU Suradadi Tambah 60 Kamar Baru Rumah sakit umum daerah Suradadi tahun 2016 ini berencana membangun 60 unit kamar pasien baru. Rencananya ke 60 kamar baru tersebut akan dioperasikan untuk ruang rawat inap pasien dewasa, balita, dan ICU. Direktur RSU Suradadi Dr Joko Purwanto MM mengatakan, saat ini rumah sakit yang dipimpinya baru memliki 32 ruangan. Ruangan tersebut sangat terbatas mengingat jumlah pasien yang terus meningkat setiap tahunnya. “32 ruangan jelas tidak cukup. Makanya kami akan membangun ruangan untuk menutupi kekurangannya,” kata Joko, Selasa (17/2). Menurut Joko, pelanyanan di rumah surodadi tidak membeda-bedakan antara pasien pemilik BPJS atau pasien umum lainnya. Pasalnya, sesuai aturan yang ada semua rumah sakit dilarang melakukan pembedaan antar pasien. “Kami tidak akan membedakan apakah paseien itu miskin atau kaya. Semuanya kami layani dengan baik,” ujar Joko. Ditambahkan Joko, jika pasien tidak mampu ditangani di rumah sakit suradadi karena keterbatasan tenaga ahli dan alat, maka pasien akan dirujuk ke rumah sakit yang tenaga ahli dan peralatannya lebih memadai. “Jadi tidak usah kuatir dengan pelayanan kami. Kalau sakit silahkan datang saja ke sini, pasti kami layani dengan baik,” jelas Joko (Kaino/KR)

10


Kabar Pemerintahan


Proyek BP4 Dinkes Kota Tegal Dua Kontraktor Di Putus Kontrak

Dinas Kesehatan Kota Tegal memutus kontrak kerja terhadap dua rekanan penggarap proyek pembangunan kantor atau gedung BP4 Kota Tegal. Langkah tersebut dilakukan menyusul ke dua rekanan tersebut tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target yang ditetapkan. Kabid Kesga Dinas Kesehatan Kota Tegal Yuli Prasetyo mengatakan, pembangunan gedung BP4 pertama kali dilaksanakan oleh PT. Bokama Reka Kudus. Pembangunan gedumg tersebut memakan biaya sekitar Rp 4 miliar pada tahun 2014 lalu. “Pada pelaksanaannya rekanan PT. Bokama Reka Kudus hanya mampu menyelesaikan pekerjaan 80 persen saja. Karena tidak sesuai target yang terdapat dalam kontrak, maka rekanan kami putus kontraknya,’’ kata Yuli, yang juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen

Pekerja bangunan tampak sedang meratakan tanah untuk pemasangan paving blok di depan kantor BP4 Kota Tegal (Foto : Wiryono/KR)

Proyek Gedung BP4 kepada Kabar Rakyat. Sementara kelanjutan pembangunan gedung BP4,

menurut Yuli, dikerjakan oleh CV. Info Tata Griya dengan nilai Rp 1 miliar lebih APBD Tahun 2015. “ Saat

proyek lanjutan tahap ke 2, kontraktor dari CV. Info Tata Griya hanya menyelesaikan pekerjaan mencapai 90

persen, sehingga CV. Info Tata Griya diputus kontrak,” tuntas. (Wiryono/Herman Budiyanto/KR).

Prasetiawan :

Dana Besar Bukan Rejeki, Kalau Salah Masuk Penjara Anggaran milyaran rupiah pertahun dari pemerintah berupa Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) untuk desa bukanlah rejeki “nomplok” kepala desa berserta perangkatnya. Untuk jika dalam mengalola dana besar tersebut tidak sesuai aturan yang ada maka ancaman hukum penjara menanti. “Duit gede kuwe dudu rejeki kepala desa atau perangkatnya. Kalau salah dalam mengelola anggaran karena tidak sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku akan masuk penjara,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tegal Prasetiawan (Slasa 23/2/2016). Untuk itu, Prasetiayawan meminta kepala desa beserta perangkatnya harus merubah pola pikir dalam mengelola anggaran yang sangat besar kalau tidak ingin berurusan dengan pen-

egak hukum. Apalagi, saat ini kepala desa dan perangkat desa tahun ini menerima siltap berupa gaji bulanan, tunjangan dan jaminan kesehatan temasuk mendapatkan bantuan dari Gubernur untuk Kader Pembardayaan Masyarakat Desa (KPMD) sebesar Rp 5 juta. “Tujuan dapat gaji bulanan untuk kesejahteraan kepala desa beserta perangkatnya. Selain itu, dalam bekerja dapat me-

megang teguh amanat dalam mengelola keuangan untuk pembangunan desa,” jelas Prasetiawan. Terkait informasi adanya indikasi kecurangan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan, Prasetiawan meneggaskan instansi yang dipimpinnya tidak akan melindungi kepala desa beserta perangkat yang terbukti melanggar aturan. “informasi di luar memang sudah saya dengar

malah telinga saya sudah merasa panas mendengar kabar banyak terjadi ketidakberesan kepala desa melakukan kecurangan. Namun hingga saat ini bukti kuat belum ada. Kalau ada pasti ditemukan ada penyimpangan saya akan laporkan ke petugas yang berwenang minimalnya ke inspektorat,” ungkap Prasetiawan. Di tahun 2016, tambah Prasetiawan, semua dana yang masuk ke desa sep-

erti ADD,DD, PNPM, PDPM dan anggaran lain semuanya benar-benar di pantau oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam pengawasannya, APH sangat teliti dan jeli sehingga sangat berbahaya jika kepala desa beserta perangkatnya main-main dalam mengelola keuangan desa. “Selain APH, masyarakat pun diwajibkan turut mengawasi pengelolaan dana desa demi ketertiban,” tambah Prasetiawan. Sementara total dana yang akan masuk ke desa, Prasetiawan menjelaskan, total anggaran yang masuk ke desa mencapai miliyaran rupiah. “Untuk Kepala desa dan perangkat dana besar ini digunakan sesuai aturan. Jangan berpikir, dana besar untuk pribadi seperti rejeki ‘nomplok’ kepala desa,” tandas Prasetiawan. (Jaylani Iqbal/KR)


Kabar Pemerintahan

DPU Kabupaten Tegal Ancam Tolak Proyek Tidak Sesuai Bestek


11

Nasib Sekda Kabupaten Tegal Ditangan Bupati

J

Sejumlah rekanan sedang mengadukan persoalan yang sedang menimpa para rekanan kepada Kepala DPU Kabupaten Tegal Jaenal Dasmin, (Foto : Jailani Iqbal)

Para pekerja jasa kontruksi di kabupaten Tegal yang tergabung dalam kaukus bleketir meminta agar Bupati Tegal, melakukan evaluasi terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum ( DPU ), yang dinilai tidak profesional sehingga merugikan pengusaha dibidang jasa kontruksi. “ Sistem pelayanan DPU amburadul dan merugikan rekanan ( kontraktor ). Pegawai DPU menerapkan pola suka dan tidak suka pada rekanan. Penilaian tersebut didasarkan pada perilaku pegawai yang selalu mengada-ada saat memeriksa hasil pekerjaan. Tidak adanya Standar Operasional Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan. Selain itu PPHP menakut- nakuti dengan membawa nama Badan Pemeriksa Keuangan. Tindakan ini jelas kami anggap momok bagi kami. Apalagi, PPHP seringkali

menunjukan hasil temuannya lebih besar dari pada hasil temuan BPK,” ujar pengusaha jasa kontruksi Rosa. Terkait hal tersebut Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Tegal mengancam menolak hasil pekerjaan kontraktor yang pekerjaan tidak sesuai teknis dan rencana anggaran belanja (RAB). Tindakan tersebut dilakukan agar rekanan mengerjakan pekerjaan benar-benar memperhatikan mutu dan kualitas pekerjaan sesuai yang diharapkan. “Saya intruksikan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan ( PPHP ) , untuk menolak hasil pekerjaan kontraktor, jika pekerjaannya tidak sesuai dengan bestek,” kata kepala DPU Kabupaten Tegal Jaenal Dasmin (4/2/2016). Menurut Dasmin, bukan PPHP saja, pengawas

lapangan diperintahkan mengawasi secara ketat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugasnya. Jika ditemukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan, pengawas lapangan wajib memberitahukan kepada rekanan untuk memperbaiki sebelum pekerjaan selesai. “Kami sudah tegaskan tak meminta fee kepada rekanan. Dinas hanya minta pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan spek yang ada,” tandas Dasmin. Dasmin menambahkan, untuk tahun 2016 ini kegiatan yang dikelola dinasnya sebanyak 1013 paket kegiatan. Jumlah sebanyak itu meliputi pekerjaan lelang maupun penunjukan langsung,” jelas Dasmin menanggapi keluhan sejumlah kontraktor yang tergabung dalam kaukus blektir. (Jaylani Iqbal/KR).

Pemkab Tegal

Anggarkan Rp 2.8 Milyar Untuk Tenaga Honorer K 2

Pemkab Tegal menganggarkan Rp 2.8 miliyar untuk peningkatan kesejahteraan PTK di sekolah negeri atau tenaga honorer. Jumlah ini naik Rp 1 miliyar dari tahun 2015 lalu. Kenaikan ini ditujukan bagi penjaga sekolah, operator komputer, dan tenaga tata usaha.

Sekretaris Komisi IV DPRD kabupaten Tegal Slamet, mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk tenaga PTK dan tenaga honorer adalah bentuk realisasi janji Bupati Tegal Entus Susmono. Anggaran tersebut nantinya dialokasikan untuk 700 orang lebih

guru dan tenaga PTK dengan rincian masing-masing mendapatkan Rp 250 ribu perbulannya. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal Agus Salim menambahkan, anggaran untuk tenaga honorer K2 adalah anggaran yang sifatnya tidak mengikat. Artinya, anggaran tersebut sewaktu-waktu bisa saja dicoret pada tahun anggaran selenjutnya. Agus Salim mengatakan, komisinya bersifat menunggu langkah apa yang aka ditempuh pemerintah pusat. "Kita menunggu saja. Kalau ada kebijakan untuk K2 kami siap menganggarkannya," tambah Agus. (Herman B/ KR)

abatan Sekretaris Daerah di pemerintahan Kabupaten / kota di seluruh Indonesia, merupakan struktural tertinggi karir Pegawai Negeri Sipil (PNS), bukan jabatan politik yang masa tugasnya dibatasi oleh waktu sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. “Masa jabatan Sekretaris Daerah (Sekda ) tidak terbatas, atau tidak ada masa jabatannya, karena jabatan Sekda adalah jabatan struktural bukan jabatan politik,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Tegal Prasetiawan SH. Mhum , ditemui Kabar Rakyat Jumat ( 5/ 2 / 2016 ). Menurut Prasetiawan, kinerja seorang Sekretaris Daerah dalam kurun waktu 5 tahun sekali di evaluasi bupati / walikota.“ Bupati / walikota memiliki kewenangan penuh untuk mengangkat dan melantik Sekda atas rekomendasi dari gubernur dan kementerian . Jadi kita tunggu saja pada si pengguna ( bupati/ walikota ) yang mempunyai kewenangan . Jika hasil evaluasi kinerja Sekda dianggap baik, maka bupati / walikota bisa memberikan rekomendasi kembali untuk menjadi Sekda,” jelasnya. Pria yang akrab dipanggil Pras, ini menyebutkan, Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai golongan dan memenuhi syarat sebagai Sekda, maka dipersilahkan mendaftarkan diri. “ Jika ada PNS Pemkab Tegal, merasa mampu dan mumpuni untuk mengemban tugas sebagai Sekda dan memenuhi syarat boleh mendaftarkan diri . Karena jabatan di atur dalam UU Aparat Sipil Negara menyebutkan, bahwa jabatan tinggi pratama, jabatan tinggi utama, bagi yang minat boleh mengikuti melalui tes secara terbuka, tidak di lelangkan secara terbuka, seperti jabatan kepala Dinas,” pungkasnya. ( Jaylani Iqbal / KR)

Satpol PP Bredel Spanduk Bermasalah Satuan polisi pamong praja (satpol PP) Kabupaten Tegal membredel ratusan spanduk, baner, hingga papan pengumuman yang dianggap bermasalah dan mengganggu kenyamanan. Tindakan tersebut dilakukan satpol PP untuk menegakan ketertiban dan estetika. Operasi penertiban tersebut dilakukan di sepanjang jalan Slawi hingga Yamansari Lebaksiu. Dari operasi penertiban tersebut, ratusan spanduk, baner dan lainnya berhasil diamankan anggota satpol PP yang berjumlah sepuluh orang. Kasi penindakan Pekik Satpol PP Kabupaten Tegal , mengatakan, operasi penertiban spanduk dan sejenisnya akan dilakukan secara rutin. Operasi tersebut dilakukan untuk menertibkan pemasangan spanduk atau sejenisnya yang dianggap melanggar aturan yang ada. "Kami akan terus bredeli spanduk atau sejenisnya yang melanggar aturan," ujar Pekik di sela-sela operasi penertiban, Kamis (25/2). Selain melanggar aturan, Menurut Pekik, spanduk atau sejenisnya dipasang dengan cara merusak seperti memaku pohonan di pinggir jalan. Selain menggunakan paku, beberapa spanduk juga dipasang melintang di atas jalan raya. "pemasangan ini jelas membahayakan pengguna jalan. Makanya kami cabut," jelasnya. Pada kesempatan itu, Pekik meminta perusahaan memasang spanduk atau sejenisnya sesuai dengan atura n yang ada. "Boleh memasang tapi jangan merusak lingkungan. Kalau merusak pasti kami copot," tandas Pekik. (Herman B/KR)

Pesona

Kabar

12

Weton, antara Mitos dan Fakta ??

W

eton menurut bahasa 'Jawi' atau Wedal dalam bahasa Sunda adalah hari kelahiran. Weton ini berasal dari kebudayaan Jawa di masa penganutan agama Hindu sehingga ilmu weton ini dianggap sebagai tradisi Kejawen. Ilmu ini diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang berdasarkan pengamatan sehari hari pada keadaan alam yang dikaikan dengan kejadian-kejadian dalam kehidupan. Weton terdiri dari 7 hari dalam kalender masehi seperti yang kita kenal dan 5 hari pasaran Jawa seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon. Masing masing hari dan pasaran memiliki nilai khusus (Neptu). Setiap 'hari' juga memiliki watak, simbolisasi dan sifatnya masing masing yang biasanya merupakan manifestasi dari simbol hari tersebut. Berikut adalah weton dan sifat sifatnya berdasarkan hari yang saya dapatkan dari hasil bincang-bincang dan diperkuat fakta dari situs web primbon.com hhee : Senin Lambang : Bunga Sifat : Tidak pelit, ikhlas hati dalam memberi, tidak bisa menyimpan uang, senang membela kebenaran, mudah tersinggung dan tidak pandai bicara. Selasa Lambang : Api Sifat : Mudah terpengaruh, tidak mempunyai pendirian tetap, gampang naik darah, tidak sabaran dan selalu mau menang sendiri. Rabu Lambang : Daun

Sifat : Pendiam namun kalau sudah bicara tidak terduga, tidak suka mencampuri urusan orang lain, baik hati, suka menolong dan banyak rejeki. Kamis Lambang : Angin Sifat : Pendiriannya tidak tetap, suka dipuji, mudah emosi, mudah terbujuk oleh rayuan halus dan tidak sabaran. Jumat Lambang : Air Sifat : Disukai orang banyak, kuat mental, suka menolong, suka memberi nasehat yang baik dan suka mempelajari ilmu pengetahuan Sabtu Lambang : Bumi Sifat : Giat bekerja, rajin pandai mencari rejeki, ditakuti orang banyak, pandai menempatkan diri dan bisa menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Minggu Lambang : Mega/ awan Sifat : Pandai bergaul, disukai orang banyak, berjiwa besar, suka merendahkan diri, pandai berbicara dan dapat mengatasi masalah yang dihadapiya dengan baik.

Weton sabtu yang berlambang bumi/tanah juga dapat diartikan sebagai 'kesabaran' hasil manifestasi dari sifat bumi / tanah atau bule bilang 'Down to Earth', tau diri, mengakar, sabar, alon-alon, bertanggung jawab dan terkesan sederhana dan penuh pengabdian weton ini cocok banget buat pegawai kantoran atau PNS, wkwkwk :D . Bagi orang orang berweton kamis (angin) bisa dikatakan orangnya angin anginan, moody persis seperti lambangnya, mereka cenderung sesuka hati dan agak labil? hheee... seperti juga weton Jumat (Air). Meskipun weton air ini mengartikan seseorang itu berwatak 'mengalir' dan terkesan labil, tetapi justru banyak yang mengatakan sebaliknya. Kelahiran jumat ini memiliki watak mental yang kuat dan teguh seperti halnya weton hari selasa dan menurut desas desus(?) orang yang lahir di hari jumat ini kuat dan kebal dari serangan ilmu ilmu sihir....(mungkin karena begitu mulianya hari Jum'at).

Weton Selasa (Api) mencerminkan pribadi yang kuat, teguh, hangat, ceria, bermental baja sehingga cocok sekali buat jadi pengusaha, orator, Panglima perang, Presiden atau hal apapun yang membutuhkan bakat kepemimpinan yang besar. Meskipun biasanya orang berweton ini biasanya pemarah (peace ah...), tapi mereka ini juga mudah melupakan masalah dan pemaaf asalkan sikap kita gak memancing kemarahannya. Weton Minggu (mega/ awan) menggambarkan sifat awan yang luas, menaungi/ meneduhi, luhur sehingga terkadang menghasilkan orang orang pintar yang sok tauuuuu tapi juga sering gelap pikiran seperti awan itu sendiri yang bisa menjadi mendung. Karena keluasan wawasannya, orang yang lahir di hari minggu ini tidak jarang menjadi sombong. Sedangkan hari weton yang saya tidak begitu mengerti adalah rabu (daun)..

emang sifat daun kayak gimana yah??? :D Terlepas dari semua sifat di atas , penggunaan weton ini dianggap Thiyarah dalam Islam, lebih lanjut dengan mempercayai sifat sifat weton ini berarti termasuk ke dalam Shaffar yaitu "Larangan bulan, hari, weton, hari tertentu. Dikalangan masyarakat kita sekarang ini masih banyak yang mempercayai bulan dalam setahun, hari dalam seminggu, weton (jawa) dimana seseorang tidak boleh melakukan aktivitas tertentu, misalnya membangun rumah, menikah, berdagang pada hari hari tertentu. Padahal tidak hari sial atau hari baik, malang atua tidaknya nasib seseorang tergantung dari ikhtiar/usaha seseorang dan atas kehendak Allah S.W.T. " Jadi bagaimana sebenarnya weton/wedal ini, Mitos atau Fakta? Wallahu A’lam Bisshowab....(Berbagai Sumber )

Sifat sifat weton diatas rupa rupanya mengikuti sifat/ watak sang lambang, seperti hari senin yang memiliki lambang bunga, sifat bunga itu sendiri cenderung indah, bersifat feminin, melambangkan kelembutan dan cinta maka weton hari senin ini bersifat lembut, cantik jujur, peka dan apa adanya.

Penerbit: CV. Insan Media. SIUP : 503/127/PK/IX/2014. NPWP : 70.870.155.2-501.000 Percetakan : Mutiara Offset (Isi diluar pertanggungjawaban percetakan) Dewan Penasehat : Nur Said MM, Pimpinan Redaksi :Jaylani Iqbal Redaktur Pelaksana : Tri Sulastri, SH Periklanan : M. Soleh Desaign/IT : Rofii Munajat Staf Redaksi/Wartawan : M. Dwi Hantoro, Makmur, Herman Budiyanto , Puji Haryono SM, Slamet Windo, Rahmat Hidayat, Andika Putri, Untung Kaino, Dede, Wiryono, Purwanto Redaksi / Tata Usaha : Jalan Semarang Kelurahan Debong Tengah Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal Email : [email protected] Website : www.kabarberitaku.com

Seluruh wartawan Surat Kabar Umum KABAR RAKYAT tercantum dalam box redaksi dan dilengkapi kartu wartawan dalam melaksanakan tugasnya


Kabar Pemerintahan

120 Ribu Balita Di Tegal Jadi Target PIN Polio 8-15 Maret 2016 Sebanyak 120 anak usia 0 hingga 59 bulan di Kabupaten Tegal ditargetkan terimunisasi polio. Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal mengerahkan seluruh tenaga medis yang ada di 29 Pusat Kesehatan Masyarakat ( Puskesmas). Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, dr. Hendardi Setiadji, M.Kes melalui Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan. Kabupaten Tegal, dr.Meliansori mengatakan PIN Polio dilaksanakan 8 -15 Maret 2016. “Kami mengajak seluruh warga kabupaten Tegal yang memiliki anak usia 0-59 bulan untuk mendatangi Pos PIN terdekat,” kata Meilansori kepada ka-

barberitaku.com, Senin ( 7/3/2016). Meilansori vaksin polio akan dilakukan langsung tenaga kesehatan. Vaksin polio yang digunakan dalam bentuk tetes, karena sangat aman dan sudah dipergunakan dalam program imunisasi rutin pada bayi di Indonesia sampai sekarang. “ K a m i telah meminta seluruh tenaga dan kader kesehatan melakukan upaya jemput bola. Jika ada anak yang belum datang ke pos pelayanan imunisasi, maka diharapkan tenaga dan kader kesehatan melakukan kunjungan ke rumah,” katanya. Meski begitu, pihaknya melalui program ini juga berharap pada keaktifan warga, namun Dinkes tetap akan melakukan mapping untuk antisipasi kemungkinan warga tidak hadir. (Makmur/KR)


13

Wali Kota Tegal Resmikan Kantor Baru DPU Senilai Rp. 5 Miliar Wali Kota Tegal Hj Siti Masitha Soeparno,Kamis (04/2/2016) meresmikan sekaligus menghadiri syukuran penggunaan kantor baru Dinas Pekerjaan Umum Kota Tegal Jalan Proklamasi No.11, Kecamatan Tegal Barat. Selain wali kota, peresmian kantor DPU Kota Tegal dihadiri sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemkot Tegal. Dalam sambutannya, Walikota berharap agar fasilitas baru yang dimiliki DPU Kota Tegal membawa perubahan kearah peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang terus meningkat. “Peresmian kantor baru ini kaitannya adalah usaha untuk meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Jika dulu kantor DPU masih sempit, saat ini sudah berdiri kantor permanen yang cuk-

up bagus. Nah, saya harap seluruh pegawainyapun memiliki semangat baru, sehingga pelayanan kepada masyarakat juga terus meningkat,” pinta wali kota. Usai memberi arahan, wanita yang akrab dipanggil Bunda Sita selanjutnya melakukan pemotongan pita di pintu utama yang menandai telah diresmikannya kantor DPU Baru.Sembari melihat kondisi gedung baru DPU Kota Tegal. Terpisah, Kepala DPU Kota Tegal, Ir. Sugiyanto kepada media ini memberi apresiasi yang tinggi atas diresmikannya kantor DPU Kota Tegal. Mantan kepala Lingkungan Hidup ini berjanji akan lebih meningkatkan pelayanan kepada seluruh masyarakat yang datang dengan berbagai macam urusan dan keperluan. Dijelaslan Sugiyanto,Di-

nas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Tegal membangun kantor baru setinggi tiga lantai dengan anggaran senilai Rp. 5.944.058.000 dari APBD Kota Tegal Tahun 2015. Menurutnya, proyek yang dimulai tanggal 17 Juli hingga 23 Desember 2015 ini digarap oleh PT. Gayo Rantau Saudara Kabupaten Tegal. Gedung baru yang dibangun terletak di belakang kantor DPU lama yang diresmikan pada tanggal 20 Agustus 1983 oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal saat itu Arjoto, SH. " kantor juga dilengkapi pos keamanan dan dijaga oleh tiga orang tenaga keamanan,selain itu pegawai DPU memiliki akses masuk kantor DPU dengan menggunakan ID Card akses masuk terkait dengan security,” ucap Sugiyanto. ( Wiryono / Hantoro/KR)

14


Kabar Pemerintahan


Kinerja Positif UPTD PPI Kota Tegal Ekspektasi 2015, Lampaui Target Pendapatan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Pelelangan Ikan Kota Tegal, memenuhi Ekspektasi target pendapatan pajak tahun anggaran 2015 yang ditetapkan pemerintah kota Tegal. Bahkan over load alias melebih dari target awal sebesar Rp.6,5 miliar. Kepala UPTD PPI kota Tegal Wisnu Bramantiya, mengatakan, target pendapatan PPI tahun 2015 yang ditetapkan pemerintah kota Tegal sebesar , Rp.6,5 miliar dan terpenuhi lebih dari 100 persen. Tercatat dibukti setoran tahun 2015 lalu yang mencapai Rp 7,8 miliar dari target yang hanya Rp 6,5 miliar. Jumlah ini kembali naik di tahun 2016 ini yakni Rp 7,6 miliar pertahunnya. Menurutnya, besaran target yang dibebankan kepa-

da instansinya dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut dipicu oleh jumlah lelangan ikan yang mengalami ke-

naikan setiap tahunnya. "Target selalu kami capai, meskipun selalu dinaikan setiap tahunnya," kata Wisnu pada Kabar

Rakyat, Selasa (23/2/2016) di ruang kerjanya. Menurut Wisnu, kenaikan pendapatan PPI sangat dipengaruhi oleh

jumlah lelangan yang dilaksanakan di tiga TPI yakni TPI Muarareja, Jongor dan Tegalsari. Jika lelangan turun, kata Wisnu, maka pendapatan pelelangan ikan akan menurun. "Kondisi seperti itu, biasanya terjadi pada saat cuaca sedang buruk, sehingga jumlah nelayan yang melaut jumlahnya sedikit," jelas Wisnu. Wisnu menegaskan, besaran target yang dibebankan kepada instansinya diupayakan selalu tercapai. Meski sesuai hitungan komisi II DPRD Kota Tegal beban target PPI seharusnya adalah Rp 16 miliar pertahunnya. "Prinsipnya berapapun target kami selalu siap, hanya saja dilakukan secara bertahap bukan sekaligus," ujar Wisnu (Wiryono/KR)

Hiprada : Kami Prihatin Kondisi Negara

Bupati Brebes, Hj. Idza Priyanti meresmikan gedung baru RSUD Bumiayua.( Foto : Purwanto /KR)

U

Penuhi Standar BLUD, RSUD Bumiayu Bangun Gedung IGD

ntuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat , RSUD Bumiayu telah membangun gedung Instalasi Gawat Darurat ( IGD) yang letak bangunan nya terpisah dengan bangunan utama. Pembangunan IGD sebagai fasilitas rumah sakit yang telah menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) penggu-

naannya di resmikan Bupati Brebes Hj Idza Priyantei Sabtu (20/2/2016). Berbarengan dengan acara khitanan massal, rangkaian, peringatan HUT Brebes yang ke 338 tahun, dan di ikuti 47 anak Menurut Direktur RSUD Bumiayu Drg Rozikin, ruang IGD, sangat di perlukan, selain meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

juga untuk; memenuhi standar Rumah Sakit. "Kami terus selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan segala faslitas yang telah kami miliki semoga bisa menjawab kebutuhan kebutuhan masyarakat di Brebes bagian Selatan,yangberobat ke RSUD Bumiayu " papar Rozikin (Purwanto/KR )

Himpunan Pandu dan Pramuka Wreda (Hiprada) Kabupaten Tegal mengaku sangat prihatin melihat kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara akhir-akhir ini. Pasalnya, di tengah percaturan politik dunia yang makin ketat, nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 justru makin memudar. "Kami sangat prihatin melihat kondisi seperti ini," kata Ketua Hiprada Kabupaten Tegal Drs Mashoeri Dahlam MBA, saat musyawarah bulanan Hiprada, Rabu (20/1). Menurut Mashoeri, akhir-akhir ini nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara di kalangan generasi muda secara perlahan mulai luntur. Kondisi tersebut terlihat dari makin banyaknya anak-anak muda yang tidak mengerti sejarah, lagu kebangsaan, hingga butir-butir pancasila. "Ini mengkhawatirkan bagi bangsa ini ke depannya," ujar Mashoeri. salah satu contoh yang nyata dan baru saja terjadi, lanjut mantan wakil Ketua DPRD kabupaten Tegal ini adalah mudahnya anak-anak muda terjebak dengan ajakan yang menyimpang seperti gerakan radikalisme hingga penistaan agama. "Dan ini telah kita temukan di daerah yang kita cintai Kabupaten Tegal," jelas Mashoeri. Melihat kondisi demikian, Mashoeri berpendapat agar kurikulum sekolah lebih memperbanyak pengajaran tentang nilai-nilai kebangsaan. "Pendidikan pancasila, nilainilai kekeluargaan, gotong royong, hormat menghormati, harus digiatkan kembali. Ini penting agar generasi muda kita tidak mudah terombang-ambing di tengah arus globalisasi ini," tuntas Mashoeri yang pernah menjabat Kepala Bapeda Kabupaten Tegal. (Herman budiyanto/KR)

Kabar Pemerintahan


Lima PNS Pemkab Tegal

Terpidana Korupsi Masih Terima Gaji

Foto : Dok. KR

Lima Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Tegal yang tersangkut kasus korupsi dan sedang menjalani persidangan di pengadilan tipikor Semarang hingga saat ini masih menerima gaji bulanan. Meskipun kelimanya hanya menerima gaji 50 persen dari total gaji bulanan mereka sebelum tersangkur kasus korupsi. "Ke limanya masih menerima gaji. Besarannya 50 persen atau separohnya," ujar Kabid Mutasi Badan Kepegawaian daerah Kabupaten Tegal Mujahidin, Senin (18/1/2016) di kantornya. Menurutnya, berdasarkan aturan yang ada, pem-

berian gaji pegawai yang tersangkut kasus hukum didasarkan atas azas praduga tak bersalah. Pasalnya, hingga saat ini ke limanya belum ada keputusan hukum yang menegaskan ke limanya bersalah. "dasarnya ya praduga tak bersalah, jadi kelimanya masih terima gaji," jelas Mujahidin Mujahidin juga menambahkan, sesuai undang0undang ASN, ke lima PNS yang tersangkut hukum seperti korupsi bisa kembali bekerja jika ke limanya hanya divonis hanya 2 tahun. Namun jika ke limanya di vonis lebih dari 2 tahun maka secara otomatis mereka tidak bisa lagi bekerja

sebagai PNS. "Aturannya maksimal 2 tahun, lebih dari itu ya tidak bisa," tandas Mujahidin. Diberitakan sebelumnya, Pemkab Tegal memecat kelima PNS yang terlibat korupsi. Ke lima PNS tersebut antara lain, M Yasir warga Kudaile Slawi, M Amin Tri Harjo warga perumahan Pangkah, M Hafid warga Desa Dawuan, Djarot Budi warga Palm Asri II Slawi. Ke empatnya adalah tersangka kasus korupsi pembangunan road race Cacaban. Sementara Danu Uripto warga Kudaile Slawi tersangka kasus korupsi parkir.(Herman B/KR)

Soal Inpasing Guru Swasta, PGSI Tuding Kemenag Tidak Konsisten Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) menilai Kementrian Agama Republik Indonesia tidak konsisten menjalan kesepakatan yang dibuat terkait masalah inpasing bagi guru swasta. Padahal, kesepakatan tersebut diteken kementrian agama dengan PGSi tahun bulan Januari tahun 2014 lalu. "harusnya sebagai institusi negara harusb konsisten menjalankan aturan termasuk kesepakatan," ujat Ketua Umum PGSI Drs Fatah Yasin MPd, Kamis (28/1/2016). Menurut Fatah, berdasar-

kan kesepakatan antara PGSI dengan Kementrian Agama bulan Januari tahun 2014 lalu, pembanyaran inpasing dilaksanakan pada bulan Januari tahun 2015 lalu. Namun hingga saat ini tidak ada realisasinya." Kesepakatan itu diteken antara PGSI dan Dirjen PAIS, Sekjen PAIS, Karo Kepegawaian dan Kasubdit Penwa kementrian agama. Dalam kesepakatan itu, diperintahkan agar pencairan inpasing segera dilaksanakan setelah guru mendapat nomor registrasi. Dan pencairan itu dilaksanakan pada bulan Januari tahun

2015 lalu," ungkap Fatah. Fatah mengaku, organisasinya akan turun ke jalan jika pada bulan Januari tahun 2016 ini tidak juga ada kejelasan kapan inpasing akan dicairkan. Namun, saat kami mengajukan ijin turun ke jalan pihak polda metro jaya tidak mengijinkan dengan alasan ke amanan."Kami sudah layangkan ijin turin jalan, namun ijinnya tidak diberikan. Ya alasannya ke amanan. Tapi kami tetap akan turun ke jalan jika pihak ke amanan sudah mengijinkan," tuntas Fatah (Herman B/KR)


15

Tenaga Kontrak Pemkot Tegal Belum Tentu Diangkat Jadi PNS Sebanyak 150 pegawai non PNS dilingkungan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tegal, mulai di data, hal tersebut menindaklanjuti hasil rapat dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Tegal Kamis (25/2/2016). Demikian dikatakan Kasubag Kepegawaian Dishubkominfo Tegal Nuril Syamsiah. " Dishubkominfo Kota Tegal mulai mendata pegawainya yang Non PNS baik tenaga kontrak, tenaga honorer, tenaga kebersian maupun Petugas Jaga Lintasan (PJL). Pendataan sekaligus mensosialisasikan tentang hasil rapat dengan BKD dilaksanakan di Ruang Rapat Dishubkominfo Kota Tegal, Senin (29/2/2016) lalu," kata Nuril. Menurut Nuril, tidak hanya Dishubkominfo saja tetapi seluruh SKPD diminta untuk mendata sekaligus meminta pegawai Non PNS mengumpulkan berkas-berkas kepegawaiannya untuk dikumpulkan di BKD Kota Tegal. Nuril mengatakan semua yang di data seluruh pegawai Non PNS, baik yang bekerja di Terminal, di Radio Sebayu FM maupun di Dishubkominfo sendiri. Jika dilihat dari pendataan, ada sekitar 150 pegawai Non PNS di Dishubkominfo." Sesuai Perwal 16 tahun 2015 tentang tata kelola tenaga karya memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap pegawai Non PNS, salah satunya dengan pendataan yang dilakukan. Selain itu BKD juga ingin mengetahui seberapa banyak jumlah pegawai Non PNS yang ada di lingkungan Pemkot Tegal,"ujarnya. Nuril menambahkan, pendataan bukan terkait akan adanya pengangkatan CPNS, tetapi lebih kepada tersedianya keakuratan data tenaga honorer atau Non PNS. Tiap-tiap SKPD sudah dijadwalkan oleh BKD untuk pengumpulan data pegawai Non PNS-nya. Sedangkan untuk Dishubkominfo sendiri dijadwalkan Selasa (8/3/2016) jam 13.00 untuk pengumpulan data sekaligus verifikasi oleh pegawai BKD.(Hantoro/ Wiryono/KR)

Pemkab Tegal Anggarkan Rp 2.8 Milyar Untuk Tenaga Honorer K 2 Pemkab Tegal anggarkan Rp 2.8 miliyar untuk peningkatan kesejahteraan PTK di sekolah negeri atau tenaga honorer. Jumlah ini naik Rp 1 miliyar dari tahun 2015 lalu. Kenaikan ini ditujukan bagi penjaga sekolah, operator komputer, dan tenaga tata usaha. Sekretaris Komisi IV DPRD kabupaten Tegal Slamet, mengatakan, anggaran yang dialokasikan untuk tenaga PTK dan tenaga honorer adalah bentuk realisasi janji Bupati Tegal Entus Susmono. Anggaran tersebut nantinya dialokasikan untuk 700 orang lebih guru dan tenaga PTK dengan rincian masing-masing mendapatkan Rp 250 ribu perbulannya. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal Agus Salim menambahkan, anggaran untuk tenaga honorer K2 adalah anggaran yang sifatnya tidak mengikat. Artinya, anggaran tersebut sewaktu-waktu bisa saja dicoret pada tahun anggaran selenjutnya. Agus Salim mengatakan, komisinya bersifat menunggu langkah apa yang aka ditempuh pemerintah pusat. “Kita menunggu saja. Kalau ada kebijakan untuk K2 kami siap menganggarkannya,” tambah Agus. (Herman B/KR)

16


Kabar ParPol

[email protected]


Tiga kandidat Kuat

Calon Ketua Golkar Kabupaten Tegal

T

iga kandidat calon ketua DPD partai Golkar Kabupaten Tegal dipastikan akan bersaing pada musyawarah daerah (Musda) yang akan dilaksanakan bulan Juni mendatang. ke tiga kandidat adalah Agus Solichin, Khuzeni dan Muaris. Ketiganya adalah anggota DPRD Kabupaten Tegal Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Tegal bidang Organisasi H Agus Triono mengatakan, kepastian kandidat memang belum secara resmi menyatakan akan maju dalam perhelatan musda Juni mendatang.

Namun berdasarkan informasi dan dukungan ke tiganya dipastikan akan maju sebagai calon ketua DPD Partai Golkar. "Infornasi yang saya terima ke tiganya akan maju," ujar Agus, Senin (15/2/2016) di kantornya Menurutnya, kepastian pelaksanaan musda akan ditentukan setelah musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) DPP Partai Golkar awal bulan Juni mendatang. Pasalnya, hasil-hasil munaslub nantinya akan dijadikan rujukan panitia musda dalam menyusun aturan atau tata tertib pelaksanaan

musda. "Pastinya menunggu hasil musda. Namun kami sudah mengatur jadwal bulan juni itu paling lambat,"jelas Agus. Anggota Komisi II DPRD kabupaten Tegal ini menambahkan, pelaksanaan musda nantinya akan berjalan jujur dan demokratis. Isu akan adanya money politic dalam musda, menurut Agus adalah sebatas isu yang kebenarannya susah dibuktikan. "Itu hanya isu saja. saya yakin musda nanti akan berjalan jujur dan demokratis ," ujar Agus . (Herman Budiyanto/KR)

Perda TJSLP, Pansus Patok 2 Persen Keuntungan Bersih Perusahaan Panitia khusus (Pansus) IV DPRD Kabupaten Tegal mematok angka 2 persen keuntungan bersih perusahaan untuk program CSR atau tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TJSLP). Angka tersebut sesuai dengan aturan pemerintah pusat tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. "Angkanya antara 2 hingga 3 persen, namun kami mematok 2 persen saja," ujar Sekretaris Pansus IV DPRD Kabupaten Tegal Bisri Mustofa, Selasa (17/2). Menurutnya, pembahasan raperda CSR atau TJSLP kembali ke awal pembahasan . Pasalnya, setelah anggota pansus melakukan study banding ke Bekasi Jawa Barat terdapat beberapa pasal yang harus direvisi. Padahal sesuai jadwal pembahasan raperda tersebut seharusnya selesai pekan lalu dan diparipurnakan hari selasa ini. "Pembahasannya kembali ke awal, ya sampai hari

ini tinggal 15 pasal yang masih dalam proses pembahasan," jelas Bisri. Bisri mengatakan, salah satu pasal yang menjadi polemik adalah pasal yang mengatur pembentukan lembaga atau tim atau forum yang menangani masalah CSR. Berdasarkan usulan eksekutif, lembaga atau tim atau forum atau sejenisnya berisi 7 orang. Ke 7 orang tersebut berisi, satu orang ketua, sekretaris, lembaga dan empat orang anggota. Sementara anggota pansus menghendaki tim,

lembaga atau forum berisi 5 orang saja dengan jumlah anggota yang hanya 3 orang. "Pasal ini masih diperdebatkan, apakah namanya tim, lembaga, atau forum dan juga jumlah orangnya," ungkap Bisri. Komposisi tim lembaga atau forum CSR, Anggota FPKB ini menjelaskan, diisi dari akademisi, perwakilan pemda, tokoh masyarakat dan perwakilan perusahaan. "anggota dewan sebagai pengawasnya," tambah Bisri. Selain pasal pembentukan lembaga atau sejenisnya, menurut Bisri, anggota pansus dengan eksekutif masih berpolemik seputar tugas dan kewenangan tim atau lembaga TJSLP. "Polemik itu meliputi tugas dan kewenangan tim atau lembaga atau forum dalam menjalankan tugasnya. Namun demikian kami optimis raperda ini akan selesai dalam satu dua hari ke depan," tuntas Bisri (Herman Budiyanto/KR)

Telan Anggaran Rp 6,9 Miliar, Komisi II Kecewa Proyek Pasar Kemantran Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tegal, Nursidik, mendesak Pemkab Tegal menskors kontraktor proyek pasar Kemantran Kramat yang dibangun dengan anggaran senilai Rp.6,9 miliar. Pasalnya Komisi II kecewa dengan bangunan proyek pasar Kemantran yang berkualitas sangat buruk dan memprihatinkan. "Hasil sidak Komisi, menemukan adanya kualitas bangunan yang jelek, bangunan pasar Kemantran seperti bukan bangunan baru. Kualitas material yang dipakai rekanan sangat jelek sehingga terkesan seperti bangunan yang lama tidak ter-urus. Kami meminta dinas terkait menskors kontraktor proyek pasar kemantran," kata Nursidik, Jumat (12/2/2016) Anggota FPDI Perjuangan ini menandaskan jika kontraktor yang tidak menjaga kualitas dan mutu bangunan hendaknya di beri sangsi tegas agar tidak merembet ke rekanan lainnya." Harus ada sangsi. Jangan dibiarkan saja nanti akan mengulangi lagi," tandas Nursidik. (Herman B/KR)

Bagian dalam pasar Kemantran saat masih dalam pengerjaan (Foto :dok/KR)


Kabar ParPol


“ Pinjam Meminjam Bendera Proyek Swakelola”

17

Komisi III Akan Panggil DPU Kabupaten Tegal Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Tegal, Rustoyo, akan menanyakan langsung ke Dinas Pekerjaan Umum ( DPU ), terkait dugaan adanya pinjam meminjam bendera dalam pelaksanaan proyek swakelola pemeliharaan jalan tahun 2015. Senilai Rp. 6, 2 miliar. "Oh jelas akan kami panggil biar semuanya jelas, " kata Rustoyo, Senin (22/2/2016) di kantornya. Menurut Rustoyo, komisinya ingin mengetahui secara pasti pelanggaran apa yang dilakukan DPU. Pasalnya, pelanggaran yang diterima komisinya baru sebatas pemberitaan media bukan langsung dari DPU. "kami ingin kebenaran berita tersebut.Apakah pelanggaran itu benar-benar terjadi atau tidak," jelas Rustoyo. Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tegal ini menambahkan, secara teknis komisinya tidak bisa mengetahui pelanggaran yang mungkin terjadi. Namun sesuai aturan yang ada komisinya bisa mengetahui pelanggaran apa yang telah dilakukan DPU. "Kalau teknis, ya kami tidak tahu. Tapi bicara aturan inilah yang akan kami tanyakan. Ya tunggu sajalah, karena pengadaan barang dan jasa itu ada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015, " tambah Rustoyo. Jika terbukti ada pelanggaran, menurut Rustoyo, komisinya akan merekomendasikan sanksi tegas pada oknum pegawai yang terlibat pelanggaran tersebut. " Ya harus ada sanksi kalau memang ada pelanggaran," tandas Rustoyo. Terkait hal itu kepala Dinas Pekerjaan Umum ( DPU ) Kabupaten Tegal, Jaenal Dasmin, enggan memberikan keterangan. “ Saya tidak mau komentar soal itu, tolong jangan mengada-ada. Yang namanya pekerjaan pengadaan bahan atau barang tetap dari pihak ketiga,” kata dia ditemui Kabar Rakyat Selasa (2/2/2016). Berbeda dengan keterangan direktur CV. Westi Kencana, Ba’udin, mengaku, perusahaan yang dimilikinya dipinjam namakan oleh oknum Dinas Perkerjaan Umum ( DPU ) untuk mengerjakan pengadaan barang dan jasa paket Swakelola pemeliharaan rutin jalan. Dengan kompensasi oknum DPU sejumlah uang pengganti administrasi.“ Bukan hanya saya saja yang dipinjam benderanya ( CV red ), untuk keperluan p e n gadaan barang dan jasa, tetapi banyak rekanan ( kontraktor ) lain banyak yang dipinjam juga dengan balas jasa berupa uang adminsitrasi,” ungkapnya. ( Jaylani Iqbal/KR )

Tunjangan Dewan Naik Rp 1 Juta Perbulan?

T

unjangan DPRD Kabupaten Tegal tahun 2016 ini dikabarkan mengalami kenaikan hingga Rp 1 juta perbulannya. Kenaikan tunjangan tersebut kabarnya untuk memaksimalkan kinerja di tahun 2016 ini. lalu apa tanggapan Ketua DPRD Kabupaten Tegal Firdaus Asyairozi, SE ini. "Kata siapa naik tunjangan kinerjanya. Tidak benar itu," kata Firdaus, Rabu (3/1/2016) di kantornya. Menurutnya, gaji, tunjangan dan lainnya di tahun 2016 ini tidak mengalami perubahan yang berarti. Hanya di beberapa pos anggaran nilainya di sesuaikan dengan indek ditahun 2016 ini. "Jadi tidak benar kalau ada kenaikan hingga Rp 1

juta perbulannya," ujar Firdaus. Bahkan, lanjutnya, beberapa pos anggaran untuk perjalanan dinas yang meliputi uang saku hingga uang penginapan jumlahnya justru menurun di tahun 2016 ini. Jika tahun sebelumnya, anggaran perjalanan dinas Rp 4 juta perhari maka di tahun 2016 ini menurun hingga Rp 2 juta perharinya. "Angka sebesar itu untuk semuanya, ya uang saku, penginapan dan lainnya,” jelasnya. Hingga saat ini gaji anggota DPRD Kabupaten Tegal Rp 3.5 juta perbulannya. Jumlah tersebut jika diakumulasikan dengan semua tunjangan seperti tunjangan rumah, istri anak, kin-

erja dan lainnya angkanya Rp 12 juta perbulannya. "Saya sendiri justru tidak dapat tunjangan rumah Rp 8 juta perbulannya, karena saya menempati rumah dinas," ungkap Firdaus Ketua DPC PKB Kabupaten Tegal ini menambahkan, pengelolaan keuangan saat ini jauh lebih ketat jika dibandingkan tahun sebelumnya. tahun 2016 ini, tidak jarang kegiatan anggota dewan harus memakai uang pribadi dulu baru kemudian diganti oleh sekretarit dewan. "ini kenyatannya. Aturan saat ini sangat ketat. Dan itu berlaku pada hampir semua kegiatan yang dilaksanakan anggota dewan," tambah Firdaus. (Herman budiyanto/KR)

Komisi II Kecewa, Raperda Larangan Membunuh Predator "Mentah" Sejumlah anggota komisi II DPRD Kabupaten Tegal mengaku kecewa usulan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang larangan membunuh predator hama gagal dibahas atau mentah. Padahal raperda tersebut sesuai dengan kondisi saat ini karena makin berkurangnya jumlah predator pemakan hama pertanian. "Ya kami kecewa usulan kami di mentahkan, padahal

itu dibutuhkan petani," ujar ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tegal Nursidik (15/2). Menurutnya, perburuan hewan predator pemakan serangga seperti ular, kodok, burung dan lainnya saat ini jumlahnya terus berkurang. Kondisi tersebut membuat serangan hama di lahan pertanian menjadi tidak terkendali karena hewan predatornya terus diburu untuk konsumsi dan kerajinan.

'Sekarang lihat saja di sawah, kita tidak menemukan burung, ular kodok atau lainnya. Nah hewan inilah yang menjaga tanaman dari serangan hama karena hewan inilah yang memakan hama," ujar Nursidik. Maraknya perburuan hewan predator, lanjut Nursidik harus segera dihentikan. Jika tidak maka keseimbangan ekosistem akan terancam. "Inilah yang dibutuhkan

petani. Kita jangan anggap masalah ini ringan. kalau predatornya tidak ada, maka serangan hama akan semakin ganas dan sulit dikendalikan," tandas Nursidik. Anggota FPDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tegal ini memastikan komisinya akan terus memperjuangkan agar keberadaan raperda larangan membunuh atau menangkap hewan predator dibahas untuk ditetapkan sebagai perda.

Apalagi di Desa Cempaka Bumijawa sudah ada perdes yang melarang membunuh hewan predator. "Desa Cempaka sudah memberikan contoh yang baik kepada pemerintah Kabupaten Tegal. Maka kita sebagai wakil rakyat tidak bisa mengaplikasikannya menjadi perda. Malu lah," tandas Nursidik. (Herman Budiyanto /KR)

18


Kabar Pendidikan

[email protected]

Kasus kekerasan di sekolah kembali mencoreng dunia pendidikan di Kota Tegal. Terbukti, belum lama ini seorang siswa SUPM Al Ma’arif berninisial EP mengaku dianiaya seniornya. Tindakan tersebut dilakukan senior dengan alasan sebagai perkenalan pada siswa yang baru masuk ke sekolah. Seusai melakukan tindakan kekerasan, para senior mengancam EP agar tidak memberitahukan kepada siapapun, termasuk guru dan orang tua siswa. Kepala Sekolah SUPM Al Ma’arif Kota Tegal Fahman Hidayat, membenarkan telah terjadi tindak kekerasan yang dialami EP oleh senior atau kakak ke-

Siswa SUPM Al Ma’rif “Ngaku” Dianiaya Seniornya lasnya. Menurut Fahman peristiwa tersebut diketahui setelah pihak sekolah melakukan klarifikasi pada EP dan seniornya yang diduga melakukan tindakan kekerasan. “Memang benar ada kekerasan. Dan kami tidak menutupinya,” kata Fahman, kamarin. Fahman mengatakan, pihak sekolah mengetahui adanya dugaan tindakan kekerasan di sekolahnya saat EP melakukan tindakan serupa pada pada adik kelasnya. Meski begitu, Fahman menolak jika kekerasan dibiarkan terjadi di sekolahnya. “Tindakan kekerasan terhadap adik kelas, bukan merupakan sistem pembe-

lajaran di SUPM Al Ma’arif. Dan jika kasus ini mau ditulis di surat kabar silakan saja,’’ kata Fahman meminta untuk dipublikasikan. Sementara itu, Kabid Dikmen Dinas Pendidikan Kota Tegal, Sudoro mengatakan, dinas sudah berulangkali mengingatkan kepada semua sekolah di Kota Tegal agar jangan ada tindakan kekerasan di sekolah. Sudoro mengaku akan mengklarifikasi kejadian tersebut ke sekolah untuk mencari tahu kebenarannya. “Kami akan melakukan klarifikasi dengan pihak sekolah tersebut,’’ kata Sudoro diruang kerjanya, belum lama ini. (Wiryono / KR)

MI Sinar Islam Cenggini Sarat Prestasi

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Desa Cenggini Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal terbilang MI yang sarat dengan pretasi. Yah, bagaimana tidak, di madrasah ini selalu meraih prestasi di setiap lomba yang diikutinya. Mulai lomba pramuka, olah raga hingga lainnya selalu berhasil meraih prestasi Dalam waktu kurang dari satu bulan, MI Sinar Islam meraih juara satu lomba

kuaran tingkat Balapulang untuk tergiat putri sementara putranya meraih juara lima. Belum lama setelah meraih prestasi di tingkat Kecamatan Balapulang siswa –siswi MI ini kembali meraih juara dua lomba voli tingkat Kabupaten Tegal. Sementara cabang atletik tepatnya lompat jauh, siswa MI Sinar Islam meraih juara satu. Kepala MI Sinar Islam Cenggini Saefudin Sag men-

gaku bangga atas prestasi yang terus saja diraih anak didiknya. “Selaku kepala madrasah saya bangga atas prestasi ini,” kata Saefudin, kemarin. Menurut Saefudin, prestasi yang diraih anak didiknya tidak lepas dari peran guru yang mendidik, membimbing dan membina para siswa. Berkat kerja keras para gurulah siswa dan siswi MI Sinar Islam meraih banyak pretasi. “Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada guru pembina dan pembimbing,” tambah Saefudin. Saefudin mengaku, pretasi yang diraih anak didiknya akan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan. Pasalnya, semakin tinggi prestasi maka akan semakin berat tantangannya. “Pembinaan yang selama ini kami lakukan akan kami kembangkan terus, karena bagi madrasah kami prestasi adalah sesuatu yang membanggakan,” tuntas Saefudin (Herman Budiyanto/KR)


SMPN 1 Dukuhturi “Pungut” Uang Pagar Keliling Peraturan Daerah (Perda) No. 9 Tahun 2012 tentang penyelenggaran pendidikan di wilayah Kabupaten Tegal pasal 42, yang berbunyi “ Satuan pendidikan pelaksana program wajib belajar dilarang memungut biaya investasi dan biaya operasi dari peserta didik, orang tua atau walinya”. Peraturan tersebut tidak berlaku di SMPN 01 Dukuhturi. Dari keterangan yang diperoleh Kabar Rakyat , bahwa SMP Negeri Dukuhturi Kabupaten Tegal memungut uang dengan alasan pembangunan pagar keliling belakang SMPN 1 Dukuhturi sebesar Rp. 400 ribu/ siswa. Pungutan tersebut diberlakukan bagi siswa- siswi kelas VII SMPN 1 Dukuhturi. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Dukuhturi Kabupaten Tegal Abdul Jamil, membantah, jika disebut pihak sekolah melakukan pungutan kepada orang tua wali murid.” Itu bukan pungutan, melainkan sumbangan secara sukarela dari orang tua wali murid untuk pembangunan pagar keliling belakang sekolah,” ucap Jamil. “Kami mengajukan bantuan ke Dinas Dikpora. Akan tetapi pengajuan bantuan kami sampai dengan sekarang belum terealisasi,’’ tambahnya, Rabu (25/1/2016). Menurut Jamil, sebelum sekolah meminta uang sumbangan atau bantuan. Sekolah terlebih dahulu menggelar rapat dengan orang tua murid. Sementara penarikan sumbangan atau bantuan dilakukan oleh komite sekolah bukan dari pihak sekolah. “Besaran sumbangan nilainya bervariasi antara Rp. 100.000 hingga Rp 500.000. Dan itu tidak ada paksaan,” jelas Jamil. Saat ditanya apakah pihak sekolah sudah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Tegal untuk menanarik sumbangan. Jamil mengakui, belum mendapatkan rekomendasi dari Dinas Dikpora Kabupaten Tegal. Jamil beralasan jika sumbangan tidak mungkin mandapat rekomendasi dari Dikpora. “Ya tidak mungkinlah, sumbangan ko mendapatkan rekomendasi.” tukas Jamil. Jamil bahkan mempersilahkan jurnalis mempublikasikan sumbangan yang dilakukan sekohnya di surat kabar. “Ya silakan saja diberitakan. Kami tidak takut, biar masyarakat mengetahui,’’tantang Jamil. Kabid Dikdas Dinas Dikpora Kabupaten Tegal, Agus Budiyono mengatakan, alasan apapun sekolah dilarang melakukan pungutan kepada orang tua wali murid sesuai dengan program Pemerintah Pusat wajib belajar 9 tahun gratis. “Kita akan segera melakukan sidak ke sekolah tersebut dan bila terbukti sekolah tersebut melakukan pungutan kepada orang tua wali murid. Kami tidak segan – segan akan mengambil tindakan tegas,’’ tandas Agus. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal Sahyudin SIp mengatakan, sesuai aturan yang ada sekolah dilarang keras memungut iuran ke siswa berapapun besarnya dengan alasan apapun. Pasalnya, operasional sekolah saat ini sudah ditanggung semua oleh pemerintah. “Dengan alasan apapun sekolah dilarang memungut uang berapapun besarnya,” ujar Sahyudin, Rabu (24/2/2016) Sahyudin mengaku akan menindaklanjuti adanya pungutan tersebut jika ada laporan resmi ke komisinya. “Kalau ada laporan pasti akan kami tindaklanjuti. Jangan hanya isu saja. Silahkan laporkan saja ke kami,” tandas Sayuhdin. (Wiryono/Slamet P / Herman B/ KR)


Kabar Desa


19

Lima Desa Maksimalkan Anggaran Pembangunan

L

Pembangunan polindes Desa Pener dari dana ADD, merupakan wujud keperdulian aparatur Pemerintahan Desa Pener akan kesehatan masyarakat Desa (Foto : Jaylani Iqbal/KR)

Dengan memanfaatkan Dana Desa Tahun 2015, Pemerintahan Desa Pener Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal membangun jalan untuk memudahkan petani menuju areal persawahan (Foto : Jaylani Iqbal/KR)

Penggunaan DD (Dana Desa)Tahun 2015 di Desa Babakan Kecamatan Kramat, untuk pengurugan lapangan Desa yang merupakan sarana umum agar dapat lebih dioptimalkan manfaat sarana tersebut untuk masyarakat Desa (Foto : Jaylani Iqbal/KR)

ima desa memaksimalkan anggaran pembangunan tahun 2015 untuk kegiatan infastruktur yang dibutuhkan masyarakatnya. Ke lima desa tersebut yakni, Desa Kemuning, Desa Babakan, Desa Purbayasa, Desa Pener dan Danawarih. Kepala Desa Kemuning, Kecamatan Kramat Sutikno mengatakan, anggaran tahun 2015 digunakan untuk memperbaiki infastruktur di tiga pedukuhan yang ada di desanya. Sementara Kepala Desa Babakan Nuryasin, anggaran pembangunan desa yang berasal dari dana ADD ( Alokasi Dana Desa ) tahun 2015 digunakan untuk penggurugan lapangan. Sedangkan dana Dana Desa tahun 2015 digunakan untuk membuat tempat pembuangan sampah desa seperti bak-bak sampah besar. “Ke dua program itu menjadi prioritas desa kami selain program lainnya,” kata Nuryasin. Terpisah , Kepala Desa Purbayasa Subekhi, Alokasi Dana Desa digunakan untuk pembangunan pendopo desa. Sedangkan Dana Desa diperuntukan pembangunan jalan aspal sensit lingkar lingkungan. Dan dana bantuan propinsi untuk pekerjaan jalan makadam jalan lingkar timur. Demikian pula menurut Kepala Desa Danawari Kecamatan Balapulang Ahmad Zaenai mengatakan, tanpa adanya ADD dan DD program pembangunan desa tidak mungkin sempat teratasi. Pasalnya, anggaran desa dan ditambah anggaran swadaya tidak cukup untuk melaksanakan program pembangunan. “Anggaran desa dan swadaya jumlahnya sangat kecil. Jadi tidak mampu mengkafer semua kebutuhan desa,” kata Ahmad Zaenal. Hal senada diungkapkan Kepala Desa Pener Surip Widodo, pembangunan fisik desa kalau hanya mengandalkan dari anggaran kas desa dan dari swadaya akan menghambat pembangunan desa. Jika tidak ada dana ADD dan DD kemajuan desa jelas ketinggalan. “Kelancaran program pembangunan desa, harus ditopang dana dari pemerintah. Jika tidak ada jelas desa sulit maju,”(Jaylani Iqbal/Slamet Windo/KR)

Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Desa Purbayasa Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, digunakan untuk merehab Pendopo Desa dengan tujuan untuk kenyamanan masyarakat desa dalam kegiatan pertemuan. (Foto : Jaylani Iqbal/KR)

Demi kemajuan dan kenyamanan Masyarakat Desa, Pemerintah Desa Danawari Kecamatan Balapulang melakukan pavingisasi di lingkingan padat penduduk desa danawari dari dana DD Tahun 2015 (Foto : Jaylani Iqbal/KR)

Pemerintah Desa Kemuning Kecamatan Kramat prioritaskan perbaikan Jalan Desa dengan menggunakan DD (Dana Desa) Tahun 2015 untuk percepatan dan kemajuan ekonomi masyarakat Desa (Foto : Jaylani Iqbal/KR)

20


Kabar Kesehatan

Madu Dan Bawang Putih Obati Kanker

S

ejak dahulu, bawang putih dan madu dikenal sebagai bahan-bahan alami yang memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Apalagi, jika Anda menggabungkan dua bahan alami tersebut. Hasilnya, Anda dapat membuat kombinasi yang kuat untuk menjadi obat. Dengan mengkombinasikan bawang putih dengan madu, maka Anda dapat memanfaatkannya untuk mengobati tekanan darah tinggi, flue, infeksi, memperkuat sistem kekebalan tubuh, menurunkan

kolesterol, dan mengobati penyakit kanker. Mengejutkan, bahan sederhana seperti bawang putih dan madu dapat mengobati penyakit kanker. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari bawang putih dan madu, maka perhatikan cara meracik dan langkah- langkah berikut ini, sebelum dikonsumsi. Bagi Anda yang penasaran, berikut ini penjelasannya : Masing- masing bahan alami berikut ini memiliki manfaat positif bagi kesehatan Anda. Tidak perlu khawatir akan kombinasi ketiga bahan berikut ini,

karena tidak akan memberikan efek samping yang buruk bagi kesehatan Anda. Racikan ini aman untuk digunakan siapapun. Menurut penelitian para ahli, mengkombinasikan bawang putih, madu dan cuka apel dapat menjadi obat alami yang paling ampuh untuk menyembuhkan penyakit kanker. Penyakit kanker, merupakan salah satu penyakit serius yang cukup sulit diatasi. Namun mengejutkan, bahwa bawang putih dan madu ternyata dapat menyembuhkan kanker. Untuk membuat racikan obat dengan campuran madu dan bawang putih, Anda perlu memperhatikan beberapa hal penting berikut ini : Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan : 1 cangkit madu alami 10 siung bawang putih 1 cangkir cuka sari apel

Cara membuat : Tuangkan ketiga bahan di atas, ke dalam sebuah blender Setelah itu, campur dan aduk semua bahan tersebut dengan blender, kurang lebih selama 60-90 detik Pastikan hingga seluruh bahan tercampur dengan rata. Cara menentukan dosis : Obat atau racikan ini dapat Anda konsumsi setiap hari selama dua minggu Minum racikan alami ini dua sendok makan di pagi hari, saat Anda baru bangun tidur Konsumsi obat atau racikan ini, se-


belum Anda mengkonsumsi makanan apapun, termasuk sarapan.

Kabar

Religi

21

Wanita yang Bebas Memilih Pintu Surga Wanita mana sich yang tidak mendambakan surga? Ternyata Allah begitu memuliakan para wanita loh, hal itu bisa dilihat dari janji Allah terhadap kita, yakni membebaskan kita memasuki pintu surga yang mana saja. Hem, tapi bagaimana mungkin, bukannya ada yang menyebutkan bahwa penghuni neraka itu kebanyakan wanita? “ … dan aku melihat Neraka maka tidak pernah aku melihat pemandangan seperti ini sama sekali, aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Para sahabat pun bertanya : “Mengapa (demikian) wahai Rasulullah?” Baginda s.a.w menjawab : “Kerana kekufuran mereka.” Kemudian ditanya lagi : “Apakah mereka kufur kep a d a A l lah?” Baginda men-

jawab : “Mereka kufur terhadap suami-suami mereka, kufur terhadap kebaikan-kebaikannya. Kalaulah engkau berbuat baik kepada salah seorang di antara mereka selama waktu yang panjang kemudian dia melihat sesuatu pada dirimu (yang tidak dia sukai) nescaya dia akan berkata : ‘Aku tidak pernah melihat sedikitpun kebaikan pada dirimu.’ ” (HR. Imam Al-Bukhari) Bahkan didalam hadits lain, Rasulullah Saw juga menjelaskan tentang wanita penghuni neraka sebagai berikut : “ … dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya mereka telanjang, melengg a k- l e n g gokkan kepa-

la mere k a kerana s o m b o n g d a n ber-

paling dari ketaatan kepada Allah dan suaminya, kepala mereka seakan-akan seperti bunggul unta. Mereka tidak masuk Syurga dan tidak mendapatkan wanginya Syurga padahal wanginya boleh didapati dari jarak perjalanan sekian dan sekian.” (HR. Muslim dan Ahmad) Hem, bagaimana caranya menggapai pintu surga, kira-kira berat nggak ya? Ternyata Allah tidak memberatkan kita untuk menggapai surga_Nya, karena ternyata jalan menuju kesana ada disekeliling kita. Kira-kira hal apa sajakah yang bisa mengantarkan kita pada pintu surga, simak informasi berikut ini : • Memiliki akidah yang lurus Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bersabda, ”Barangsiapa mengucapkan ”Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata tidak ada sekutu bagi-Nya dan bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasul-Nya. Serta Isa adalah hamba Allah dan anak salah satu hamba-Nya. Kalimat-Nya disampaikan kepada Maryam dan ruhnya berasal dari Allah. (Ia juga bersaksi) bahwa surga adalah benar adanya, neraka juga benar adanya; niscaya Allah akan memasukkannya ke surga dari delapan pintunya manapun yang ia kehendaki”. (HR. Muslim). • Menjaga shalat lima waktu Shalat adalah tiangnya agama dan merupakan amalan yang pertama kali

dihisab. Shalat juga merupakan penentu, jadi apabila shalatnya baik, niscaya amalan ainnya ikut baik dan sebaliknya. “Amal yang akan dihisab pertama kali dari seorang hamba pada hari kiamat adalah shalat. Jika baik shalatnya, baik pula seluruh amalnya. Jika buruk shalatnya, buruk pula seluruh amalnya.” (HR. Tirmidzi) • Rajin Berpuasa di Bulan ramadhan Puasa ramadhan termasuk amalan penentu keikhlasan manusia dalam beribadah kepada Allah, karena hanya Allahlah yang tahu kesungguhan hamba_Nya. Karena itu, para wanita harus benar-benar menjaga puasa ramadhannya, kecuali berhalangan, misalnya menstruasi, nifas, sakit, dan lain sebagainya (boleh tidak puasa dengan syarat harus menggantinya di hari yang lain). Puasa ramadhan dnegan penuh keikhlasan akan mendorong Anda menjadi insan yang bertaqwa, dan tiada balasan terindah bagi orang yang bertaqwa kecuali surga. ”Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi bertaqwa.” (QS. Al Baqarah : 183) Dan inilah Surga yang dijanjikan bagi hamba yang bertaqwa : “Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertaqwa

(disediakan) surga-surga yang penuh kenikmatan di sisi Rabbnya.” (QS. Al Qalam : 34) • Wanita yang menjaga kemaluannya dan menjauhi zina Zina, apapun bentuknya tetap saja bisa menjadi penghalang wanita dalam menggapai surga_Nya. Untuk menghindarinya, wanita harus menjaga kemaluannya, misalnya : dengan hijab yang sempurna, menjaga pergaulannya, dan lain sebagainya. “Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk” (QS.Al Isra’ : 32) • Mentaati suaminya Setelah semua alaman diatas ditunaikan, maka langkah terakhir yang memudahkan wanita menggapai surga_Nya adalah mentaati suami. Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam bertutur, “Jika seorang wanita menunaikan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya; niscaya akan dikatakan padanya: “Masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau”. (HR. Ahmad). Semoga kita semuanya diringankan dalam menjalankan ibadah yang menjadi amalan pembuka pintu surga. Dan semoga Allah senantiasa menjaga semangat kita dalam menggapai surga_Nya. Amin.. YRA.

KABAR

EKONO

MI

[email protected] Edisi Januari-Februari 2016 www.kabarberitaku.com

22

Kabar EkBis

Griya Cendana Kaliwungu

Hunian Nyaman Dengan Harga Terjangkau

S

etelah sukses menggarap perumahan di Desa Jembayat Margasari, Cv Gunung Rejeki kembali membuka perumahan baru di Desa Kaliwugu Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. Yah, perumahan yang diberi nama "Griya Cendana" menggunakan konsep hunian nyaman dengan harga terjangkau.

Konsep tersebut tentu disesuaikan dengan pemilihan lokasi perumahan yang dekat dengan alam dan suasana pedesaan yang ramah, gotong royong, dan kekeluargaan. Pemilihan lokasi gria cendana tentu sangat beralasan. Konsep nyaman dengan harga terjangkau dan dekat dengan desa bertujuan agar penghuni perumahan mudah berbaur

dengan masyarakat secara umum. Jadi tidak ada kesan ekslusif ataupun individual. Direktur Cv Gunung Rejeki Amirudin mengatakan, alasan pemilihan lokasi perumahan yang dekat dengan alam dan masyarakat bertujuan untuk menyegarkan suasana penghuni perumahan agar lebih fres sehingga mengurangi kepenatan setelah beraktifitas. Pasalnya, setelah beraktifitas seharian, kepenatan dan kelelahan bahkan stres kerap kali menjangkiti setiap orang. "Nah istirahat di rumah adalah salah satu obat mujarab untuk menghilangkan kelelahan dan stres. Apalagi ketika bangun, suasana segar menyelimuti. Inilah alasan kami memilih lokasi ini," ujar Amir. Meski lokasi di dekat pedesaan, pengembang

tetap memperhatikan akses warga perumahan griya cendana jika ingin keluar atau mengurus sesuatu. Jadi jangan kuatir, soal akses karena perumahan ini hanya dua menit dari jalan utama Tegal-Purwokerto. Akses ke sekolah, kantor kecamatan, desa maupun pasar tidak lebih dari 10 menit. "Jadi tidak usah kuatir soal akses. Apalagi akses kendaraan ke luar kota 24 jam tanpa henti. Ke Purwokerto,Bandung, Yogya, Jakarta, Cilacap atau kota lainnya tinggal jalan 5 menit ke jalan raya, bus atau angkutan lainnya sudah ada di jalan," jelas pen-

anggungjawab pembangunan Mr Gon. Bicara harga, gria cendana kaliwungu juga sangat murah. Apalagi uang muka yang dipatok hanya seharga motor bekas yakni Rp 6 juta. Sementara angsurannya sebesar cicilan motor yakni Rp 800 ribuan perbulannya. "Meski harga dan cicilan terjangkau, kualitas bangunan kami bisa dibandingkan dengan perumahan yang lainnya," tandas Mr Gon Jadi buruan segera pesan sekarang juga karena unit yang dipasarkan jumlahnya sangat terbatas. (Herman Budiyanto/KR)

Bolehkah Polisi

Kabar

Ekspresi

23

Menggelar Razia Kendaraan di Tikungan Jalan?

D

i tempat mana saja polisi tidak boleh menggelar razia ? Apakah boleh polisi menggelar razia di tikungan jalan atau fly over? Mengacu pada PP 80/2012, razia kendaraan bermotor di tikungan jalan merupakan pelanggaran hukum karena razia itu harus dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, yakni misalnya tidak dilakukan di tikungan jalan. Ini untuk menghindari pengendara yang terkejut dengan polisi yang tiba-tiba menghadang, yang mana hal tersebut dapat membahayakan pengguna jalan. Berikut penjelasan yang dikutip Kabar Rakyat dari hukumonline.com, dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. Terima kasih atas pertanyaan Anda. Untuk menjawab pertanyaan Anda, kami mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“PP 80/2012”). Razia Kendaraan di Jalan oleh Polisi Pada dasarnya, pada tempat pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan secara berkala dan insidental wajib dilengkapi dengan tanda yang menunjukkan adanya pemeriksaan kendaraan bermotor, yang ditempatkan pada jarak paling sedikit 50 (lima puluh) meter sebelum tempat pemeriksaan jalan, kecuali dalam hal tertangkap tangan. [1] Razia Kendaraan di Tikungan Jalan Untuk menjawabnya, mari kita simak bunyi Pasal 21 PP 80/2012: Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan secara berkala dan insidental dilakukan di tempat dan dengan cara yang tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Yang dimaksud dengan “tidak mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas” misalnya tidak dilakukan di tikungan jalan. [2] Jadi, dari bunyi pasal di atas dan penjelasannya jelas dan tegas diatur bahwa tikungan jalan merupakan tempat yang antara lain mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas sehingga razia kendaraan bermotor yang dilakukan di

tikungan jalan merupakan pelanggaran hukum. Demikian pula kondisinya jika razia dilakukan di flyover. Padahal sebagaimana kita ketahui, flyover alias jalan layang dibangun pemerintah untuk mengatasi atau mengurangi kemacetan. Jika razia dilakukan di flyover, hampir dipastikan akan menggunakan

badan jalan sehingga dapat mengganggu kelancaran lalu lintas jalan. Di samping itu, ada pendapat yang mengemukakan bahwa razia lalu lintas yang digelar di tikungan jalan kerap membahayakan pengguna jalan, terutama pemotor. Dalam artikel Razia di Tikungan Tajam, Poli-

si Bahayakan Keselamatan Pengguna Jalan yang kami akses dari laman detik.com, sebagaimana kami sarikan, dijelaskan bahwa razia kendaraan bermotor di tikungan jalan seringkali digelar hanya beberapa meter setelah tikungan tajam, seringkali pemotor nyaris terjatuh lantaran terkejut dengan petugas yang tiba-tiba menghadang, tanpa ada rambu-rambu peringatan. Akibatnya, pemotor kerap kelabakan dan nyaris jatuh dari motornya. Melihat hal ini dan mengacu pada aturan, kami berpendapat polisi tetap wajib mengutamakan keselamatan pengendara saat menggelar razia kendaraan bermotor dengan tidak menggelar razia di tikungan jalan maupun di

flyover. Oleh karena itu, Anda sebagai pengendara kendaraan bermotor memiliki hak menolak untuk diperiksa apabila polisi lalu lintas (“polantas”) yang memberhentikan kendaraan Anda tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan di atas. Menurut hemat kami, jika Anda diberhentikan di tikungan jalan atau fly over, Anda bisa melaporkan keberatan Anda kepada polantas yang bersangkutan atau penanggung jawab pemeriksaan kendaraan bermotor sebagaimana disebut dalam Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (3) PP 80/2012. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat.( Red / KR )

Berbeda Tetap Satu

[email protected] Edisi Maret-April 2016 www.kabarberitaku.com

24

Jl. Simpang Tiga Yomani No. 2Yamansari-Lebaksiu Teal Phon. (0283)463550. Hp.085869111003

PARPOL EKBIS HUKRIM BERKAS PENDIDIKAN

Recommend Documents