PAPARAN PROYEK 2016
Hubungi kami: KOMPAK Jln Diponegoro No. 72, Jakarta 10320 Indonesia T: +62 21 8067 5000 F: +62 21 3190 3090 E:
[email protected] www.kompak.or.id KOMPAK is supported by the Australian Government and managed by Abt JTA
PROYEK #1 -
PENGUATAN KECAMATAN UNTUK PELAYANAN RESPONSIF DESKRIPSI PROYEK Proyek ini mendukung Pemerintah Indonesia untuk mengadakan percontohan inovasi dalam memperkuat kecamatan dan akuntabilitas sosial. Sepuluh kecamatan telah dipilih untuk mengambil bagian dalam percontohan pelayanan dasar Pemerintah Indonesia untuk tahun 2016. Secara lebih spesifik proyek ini akan: Membantu Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa pemerintah, unit-unit pelayanan dan masyarakat bekerja secara kolaboratif untuk menghilangkan hambatan dan meningkatkan efisiensi untuk pelayanan dasar yang lebih mudah diakses dengan mutu yang lebih baik (kesehatan, pendidikan, dan identitas hukum). Mengembangkan alat dan/atau mekanisme yang tepat untuk menguji akuntabilitas sosial pada unit pelayanan. Hal ini akan memampukan masyarakat untuk secara aktif terlibat dengan para penyedia layanan melalui mekanisme umpan balik guna memastikan penyedia layanan yang akuntabel dalam memberikan pelayanan. KOMPAK akan meneruskan praktek-praktek yang cerdas seputar partisipasi warga dalam memastikan mutu pelayanan yang telah diperkenalkan melalui program lain seperti KINERJA, LOGICA dan ACCESS. Kegiatankegiatan di bawah proyek ini akan meningkatkan kesadaran masyarakat akan haknya untuk mendapatkan pelayanan dasar dan mendukung keterlibatan mereka dalam menangani berbagai hambatan yang ada di unit-unit pelayanan (sekolah, klinik, dll.).
1
Memberikan masukan dan saran pada kerangka peraturan mengenai peran kecamatan dalam mendukung unit-unit pelayanan agar menjadi lebih responsif dan mendorong pencapaian pelayanan dasar yang bermutu.
JANGKA WAKTU Jamak tahun (Percontohan dalam penyelenggaraan pelayanan dasar di lini terdepan tercantum di dalam RPJMN 2015-19).
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNG RPJMN 2015-2019; UU 23/2014; UU 6/2014; PP 19/2008; UU 5/2014.
MITRA KERJA Kementerian Dalam Negeri, BAPPENAS, Mahkamah Agung, pemerintah daerah, Pulse Lab, dan mitra strategis KOMPAK.
KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH • Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan telah memperkuat sistem, proses dan prosedur. (Capaian Menengah 2). • Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menggunakan bukti dan pemahaman permasalahan lokal untuk meningkatkan pelayanan. (Capaian Menengah 3).
TINGKAT INTERVENSI Nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, desa.
CAKUPAN GEOGRAFIS Aceh (Bireun, Bener Mariah, Aceh Barat), Jawa Tengah (Pemalang, Pekalongan, Brebes), Sulawesi Selatan (Bantaeng, Pangkajene Kepulatuan), NTB (Lombok Utara, Lombok Timur).
OUTPUT PENTING 2016 • Nasional, kabupaten dan kecamatan Hasil-hasil dari kajian kecamatan (sedang berlangsung) dan kajian CRVS- identitas hukum (sedang berlangsung) dimasukkan ke dalam PP 19/2008 tentang kecamatan. • Provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa Tim sub-nasional (struktur fasilitasi) telah ditetapkan dan berfungsi dengan baik. • Kabupaten, kecamatan dan desa Pengumpulan data dasar dan kerangka kerja pemantauan-evaluasi untuk pelayanan dasar di 10 kabupaten percontohan telah diselesaikan. • Kabupaten dan kecamatan Peraturan dalam mendelegasikan otoritas kepada camat telah disusun.
PROYEK #2 -
LANDASAN FASE II DI PAPUA DAN PAPUA BARAT DESKRIPSI PROYEK Proyek ini akan mendukung penyelenggaraan pelayanan dasar di Papua dan Papua Barat dengan melakukan intervensi langsung kepada unit-unit pelayanan dasar serta memfasilitasi integrasi vertikal dan koordinasi antara pemerintah daerah (kabupaten dan kecamatan) dan tingkat desa dalam hal perencanaan dan penganggaran pembangunan. Proyek ini akan fokus pada kesehatan, pendidikan, identitas hukum dan pembangunan desa. Proyek ini akan
2
melakukan: Di awal tahun 2016 melaksanakan konsultasi yang ekstensif dengan pemerintahan provinsi dan kabupaten untuk memastikan desain Landasan Fase 2 sesuai dengan konteks lokal, program-program prioritas pemerintah, dan ranah regulasi. Melanjutkan praktek-praktek efektif yang telah dikembangkan dalam fase pertama program Landasan dengan fokus tambahan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta penjaminan mutu. Hal ini akan meningkatkan kemampuan untuk mengidentifikasi kesenjangan kapasitas pembangunan dan kegiatan-kegiatan pembangunan kapasitas sasaran di mana mereka sangat diperlukan.
JANGKA WAKTU Jamak tahun.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNG UU 23/2014; UU 6/2014; UU 25/2009.
MITRA KERJA Bappenas, Kementerian Desa, pemerintahan provinsi dan kabupaten, pemerintah desa, mitra kerja pelaksana KOMPAK.
KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH • Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan telah memperkuat sistem, proses dan prosedur. (Capaian Menengah 2). • Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menggunakan bukti dan pemahaman permasalahan lokal untuk meningkatkan pelayanan. (Capaian Menengah 3). • Masyarakat mempunyai kapasitas untuk mengartikulasikan dan mengadvokasi prioritasnya. (Capaian Menengan 6).
TINGKAT INTERVENSI Provinsi, kabupaten, kecamatan, desa.
CAKUPAN GEOGRAFIS Papua (Jayapura, Merauke, Supiori), Papua Barat (Manokwari, Kaimana, Fakfak).
OUTPUT PENTING 2016 Provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa • Rancangan ulang Landasan sudah selesai dan mendapatkan pengesahan dari pemerintah provinsi. • Tim Landasan/ mitra pelaksana dilibatkan dan keberlangsungan pelaksanaan.
3
PROYEK #3 - DUKUNGAN MENCIPTAKAN KONDISI YANG KONDUSIF UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN DASAR SECARA NASIONAL
DESKRIPSI PROYEK Proyek ini akan membantu Pemerintah Indonesia dalam memperkuat struktur pemerintahan desentralisasi, sistem-sistem, dan proses untuk mampu meningkatkan penyelenggaraan pelayanan dasar melalui dukungan kepada kebijakan-kebijakan nasional. Proyek ini akan berfokus dalam: Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk pelayanan dasar; dalam hal ini termasuk mendukung agenda nasional untuk melaksanakan SPM dalam pelayanan Pemerintah Indonesia di seluruh negeri. Kegiatan-kegiatan akan mendukung Sekretariat Gabungan di Kementerian Dalam Negeri guna memenuhi dua fungsi utama: (1) koordinasi dan operasionalisasi agenda SPM di seluruh sektor Kementerian (seperti: Kemenkes, Kemenkeu, Kemensos); (2) hub sumber daya teknis untuk pemerintahan subnasional guna mengembangkan dan memantau rencana pembangunan lokal tentang SPM. Meningkatkan kebijakan dalam Pengelolaan Keuangan Publik (PKP) di tingkat nasional dan memperkuat sistem dan proses PKP di kabupaten, kecamatan dan unit-unit pelayanan dasar (perencanaan, penganggaran dan pemantauan). Reformasi birokrasi di unit pelayanan (reformasi melalui birokrasi) dengan fokus pada kinerja sumber daya manusia. Mendukung peraturan nasional dalam inovasi daerah sebagai pemicu untuk meningkatkan daya saing dalam peningkatan pelayanan dasar.
JANGKA WAKTU Jamak tahun.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNG UU 25/2009; UU 23/2014; UU 5/2014; PP 56/2005 (dengan beberapa perubahan dalam PP 65/2010); PP 58/2005; PP PP 65/2005; PP 19/2008; Dekrit Presiden No. 2/2015 tentang Rencana Pembanguan Nasional 2015-2019.
MITRA KERJA Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pemerintah daerah.
KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH • Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan telah memperkuat sistem, proses dan prosedur. (Capaian Menengah 2). • Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menggunakan bukti dan pemahaman permasalahan lokal untuk meningkatkan pelayanan. (Capaian Menengah 3).
TINGKAT INTERVENSI Nasional, kabupaten, kecamatan.
CAKUPAN GEOGRAFIS Percontohan pelayanan dasar Bappenas (Aceh, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah) dan wilayah dedikasi KOMPAK (NTB and Jawa Timur).
OUTPUT PENTING 2016 Nasional • Sekretariat gabungan SPM berfungsi. • Modul akhir dari perencanaan, penganggaran dan pemantauan bagi masyarakat miskin, dan susunan rencana strategis untuk peningkatan skala. • Pengembangan hasil berbasis monitoring dan evaluasi untuk penyaluran dana tertentu. • Penyebaran dan peningkatan sistem untuk MIS Regional. • Rekomendasi kebijakan susunan Peraturan Pemerintah tentang inovasi lokal. Nasional dan kabupaten • KOMPAK Manajemen Keuangan Publik dan strategi Tata Kelola dikembangkan (dengan menguraikan bidang intervensi kunci) • Mempertajam modul Manajemen Keuangan Publik pelayanan dasar untuk kabupaten dan kecamatan. • Masukan terhadap rekomendasi kebijakan untuk kebijakan Manajemen Keuangan Publik sub-nasional dan implementasi. Kabupaten dan kecamatan • Model akhir sistem yang berbasis kompetensi di pelayanan dasar. • Pembentukan koalisi para pemimpin visioner.
4 PROYEK #4 - PENGUATAN PEMERINTAH DESA DEMI
PEMBANGUNAN DESA YANG PARTISIPATIF DAN INKLUSIF
DESKRIPSI PROYEK Proyek ini mendukung Pemerintah Indonesia seperti yang ditetapkan dalam kerangka peraturan dan dasar-dasar pelaksanaan Undang-undang Desa. Proyek ini akan mendukung struktur dan sistem pemerintahan desa inti untuk memungkinkan pembangunan desa inklusif. Proyek ini akan bekerja sama dengan Direktorat Pembangunan Desa di dalam Kementerian Dalam Negeri dan melengkapi penguatan kapasitas pemerintahan desa dan kecamatan dengan analisis situasi di lapangan serta dukungan kepada pemerintah untuk menguji alat-alat pengukur kemampuan guna meningkatkan pengawasan dan dukungan desa.
JANGKA WAKTU Jamak tahun.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNG UU 6, UU 23 (divisi otoritas), UU 5 (kompetensi).
MITRA KERJA Bina Pemdes dan Kementerian Desa. PSF, Pulse Lab, Metode Pendekatan Realitas dan KSI.
KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH Pemerintah desa menggunakan bukti dan pemahaman kebutuhan lokal untuk membuat keputusan-keputusan pembangunan desa. (Capaian Menengah 4).
TINGKAT INTERVENSI Nasional, provinsi, kecamatan, desa.
CAKUPAN GEOGRAFIS NTB, Jawa Timur, ditambah 10 provinsi untuk pengujian alat-alat (TBD).
OUTPUT PENTING 2016 Nasional • Mendukung peta jalan Undang-undang Desa Pemerintah Indonesia. • Strategi yang dirancang untuk memperkuat desa, termasuk dukungan dari pemerintah kecamatan (bersama-sama dengan Bina Pemdes). • Dukungan teknis yang diberikan kepada Kemendagri dan Kemendes untuk merancang pelaksanaan peraturan berdasarkan Undang-undang Desa mengenai pemerintah desa, tata kelola desa, pendamping di kecamatan dan MSS. • Materi untuk sosialisasi Undang-undang Desa diselesaikan dan disosialisasikan untuk digunakan oleh jajaran kementerian Pemerintah Indonesia dan mitra kerja CSO. • Alat Kebijakan SMS diujikan di 10 provinsi untuk memberikan informasi terkini (real-time) dari pemerintahan desa kepada Bina Pemdes untuk pengimplementasian status dan pembaharuan. Provinsi • Percontohan dukungan pengembangan kapasitas berbasis provinsi dan pengawasan terhadap pemerintah desa (bersama dengan Bina Pemdes). Nasional dan desa • Permainan simulasi Undang-undang Desa berbasis Web diselesaikan dan digunakan lebih dari 10 provinsi sebagai pos pelatihan dan alat penilaian kapasitas (bersama dengan Bina Pemdes). Desa • Kajian mengenai persepsi para pemimpin desa dan pengalaman dalam pelaksanaan Undang-undang Desa diselesaikan.
5 PROYEK #5 - PENGUATAN MASYARAKAT DEMI
PEMBANGUNAN YANG DIPRAKARSAI MASYARAKAT
DESKRIPSI PROYEK Proyek ini bekerja dengan kader masyarakat, organisasi lokal dan lembaga desa untuk mendukung perempuan dan yang hampir terpinggirkan untuk terlibat di dalamnya dan mendapatkan manfaat dari pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat. Bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada sasaran-sasaran RPJMN untuk menanggulangi kemiskinan dan inklusi. Proyek akan: Mendukung pemerintahan nasional untuk melembagakan prinsip-prinsip pembangunan berbasis masyarakat ke dalam kerangka peraturan Undang-undang Desa dengan berfokus pada pembelajaran dari lapangan: Mendukung struktur masyarakat baik itu formal maupun informal untuk memperkuat keterlibatan masyarakat – khususnya perempuan dan yang paling terpinggirkan – dengan pemerintahan desa untuk mempromosikan transparansi, akuntabilitas dan perencanaan dan pembangunan desa yang diprakarsai oleh masyarakat.
JANGKA WAKTU Jamak tahun.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNG Sasaran-sasaran RPJMN yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan serta pelaksanaan UndangUndang Desa.
MITRA KERJA BinaPemdes dan Kementerian Desa, PSF, KSI, TNP2K, Metode Pendekatan Realitas, jaringan CSO melalui MAMPU, PEDULI, PEKKA, BAPPENAS, PMK, LSP.
KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH • Pemerintah desa menggunakan bukti dan pemahaman kebutuhan lokal untuk membuat keputusan-keputusan pembangunan desa. (Capaian Menengah 4). • Masyarakat dan lembaga desa terlibat secara efektif dengan pemerintah desa dan unit-unit pelayanan untuk menangani kebutuhan kaum miskin dan terpinggirkan. (Capaian Menengah 5). • Masyarakat mempunyai kapasitas untuk mengartikulasikan dan mengadvokasi prioritasnya. (Capaian Menengah 6).
TINGKAT INTERVENSI Nasional, provinsi, kabupaten dan desa.
CAKUPAN GEOGRAFIS Aceh, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, NTB, NTT, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah.
OUTPUT PENTING 2016 Nasional • Mendukung Kementerian Desa untuk mengembangkan modul-modul pelatihan untuk pelatihan teknis tentang infrastruktur prakarsa desa. • Bantuan teknis kepada Kemendagri dan Kemendes untuk menyusun peraturan pelaksanaan berdasarkan Undang-undang Desa yang terkait dengan BPD, musyawarah desa, pemberdayaan masyarakat, partisipasi dan inklusi. • Diselesaikannya kajian tentang perempuan di dalam Undang-undang Desa Tahun Pertama. Nasional dan desa • Mendukung Kementerian Desa untuk mengembangkan dan mensosialisasikan 6 buku teknis tentang infrastruktur prakarsa desa. • Mendukung strategi Bina Pemdes dalam meningkatkan Dewan Desa (BPDs). Provinsi • Akademi Pelatihan (PEKKA Akademi) untuk melatih para kader didirikan. Kabupaten, kecamatan dan desa • Alat-alat pemantauan masyarakat dan akuntabilitas sosial dikembangkan dan diujikan di lebih dari 4 provinsi (termasuk NTB dan Jawa Timur). Kabupaten dan desa • 420 kader perempuan di tujuh provinsi mendapatkan pelatihan. Desa • Dilakukan kajian tentang persepsi dan pengalaman masyarakat terpinggirkan berdasarkan Undang-Undang Desa.
6
PROYEK #6 - PENGUATAN KEBIJAKAN DANA
TRANSFER DAERAH UNTUK PELAYANAN DASAR YANG LEBIH BAIK
DESKRIPSI PROYEK Salah satu tujuan prioritas Pemerintah Indonesia melalui desentralisasi adalah untuk lebih mendekatkan pemerintah kepada masyarakat. Reformasi baru-baru ini mengenai pemerintah daerah dan Undang-Undang Desa dengan jelas mencerminkan prioritas dan reformasi ini memiliki konsekuensi yang signifikan untuk kapasitas fiskal, tata kelola penyelenggaraan pelayanan dasar dan pengelolaan sumber daya manusia di tingkat kabupaten dan desa. Proyek ini akan memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia dalam memperkuat kebijakan mengenai transfer fiskal antar pemerintahan, khususnya pada alokasi transfer spesifik yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan dasar, dana insentif berbasis kinerja dan dana desa untuk memastikan bahwa alokasi semakin berdasarkan kebutuhan kerja. Pada tahun 2016, proyek ini akan mendukung Pemerintah Indonesia dalam reformasi peraturan-peraturan dan insentif yang diperlukan untuk: • Pendanaan dan pengelolaan kinerja yang lebih baik dari unit-unit penyelenggaraan pelayanan. • Memastikan bahwa sistem dan struktur yang tepat tersedia untuk menjamin efisiensi aliran dana. • Membantu pemerintah pusat memastikan akuntabilitas atas penggunaan dana desa di tingkat-tingkat pemerintahan daerah.
JANGKA WAKTU Jamak tahun.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNG UU 33/2004, UU 23/2014, UU 6/2014.
MITRA KERJA Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Bappenas, pemerintahan daerah.
KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH • Pengelolaan transfer fiskal yang lebih baik untuk peningkatan pelayanan. (Capaian Menengah 1). • Pemerintah desa menggunakan bukti dan pemahaman kebutuhan lokal untuk membuat keputusan-keputusan pembangunan desa. (Capaian Menengah 4).
TINGKAT INTERVENSI Nasional dan pemerintah-pemerintah daerah (untuk percontohan).
CAKUPAN GEOGRAFIS Daerah yang ditunjuk KOMPAK (NTB and Jawa Timur) dan percontohan pelayanan dasar Bappenas (Aceh, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan) untuk percontohan dan peragaan.
OUTPUT PENTING 2016 Nasional • Masukan terhadap catatan akademis untuk revisi Undang-Undang Nomor 33/2004 • Masukan terhadap penyusunan revisi Undang-Undang Nomor 33/2004. • Rekomendasi kebijakan tentang tata kelola DAK, dana insentif berbasis kinerja dan dana desa. • Alat dan sarana pemantauan tentang sistem pelaporan pencairan dana desa. Nasional dan kabupaten • Masukan untuk formula dan mekanisme yang direkomendasikan terkait dana desa dari DD dan ADD. Kabupaten • Model insentif berbasis kinerja siap dipromosikan ke proyek percontohan. • Penyusunan peraturan bupati tentang pelaksanaan pengelolaan keuangan publik dana desa untuk 2017.
7
PROYEK #7 - MENDUKUNG
PEMERINTAH DAERAH UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PELAYANAN DASAR YANG LEBIH BAIK
DESKRIPSI PROYEK KOMPAK telah mendirikan kantor perwakilan di Provinsi NTB dan Jawa Timur. KOMPAK akan erat bekerjasama dengan masing-masing pemerintah provinsi untuk mendukung inovasi dan koordinasi dalam penyelenggaraan pelayanan dasar mereka dan agenda-agenda peluang ekonomi. Tujuan dari proyek ini: Mendukung inisiatif prakarsa lokal, termasuk dukungan promosi dan replikasi inovasiinovasi dalam penyelenggaraan pelayanan. Sebagai tambahan untuk mendukung pemerintahan sub-nasional dalam memenuhi prioritas pembangunan yang relevan dalam pelayanan dasar serta peluang dan kesempatan ekonomi, pekerjaan sub-nasional, juga dimaksudkan untuk menginformasikan bantuan kami di bidang penasehat kebijakan dan dialog kebijakan di tingkat nasional – termasuk bekerjasama dengan individu dan atau kementerian dan antar-kementerian.
JANGKA WAKTU Jamak tahun.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNG Sasaran RPJMN yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan, dan pelaksanaan Undang-undang Desa.
MITRA KERJA Bappenas, pemerintahan provinsi & kabupaten, unit-unit penyelenggara pelayanan, CSO lokal, perguruan tinggi dan organisasiorganisasi non pemerintah atau swasta.
KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH • Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menangani kebutuhan pengguna layanan dasar dengan lebih baik. (Capaian Menengah 1). • Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan telah memperkuat sistem, proses dan prosedur. (Capaian Menengah 2). • Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menggunakan bukti dan pemahaman permasalahan lokal untuk meningkatkan pelayanan. (Capaian Menengah 3). • Pemerintah desa menggunakan bukti dan pemahaman kebutuhan lokal untuk membuat keputusan-keputusan pembangunan desa (Capaian Menengah 4). • Masyarakat dan lembaga desa terlibat secara efektif dengan pemerintah desa dan unit-unit pelayanan untuk menangani kebutuhan kaum miskin dan terpinggirkan. (Capaian Menengah 5). • Masyarakat mempunyai kapasitas untuk mengartikulasikan dan mengadvokasi prioritasnya. (Capaian Menengah 6). • Lingkungan yang mendukung kesempatan kerja di luar sektor pertanian. (Capaian Menengah 7).
TINGKAT INTERVENSI Provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa.
CAKUPAN GEOGRAFIS Jawa Timur (kabupaten Lumajang, Bondowoso & Pacitan) & NTB (kabupaten Lombok Utara, Lombok Timur dan Lombok Barat).
OUTPUT PENTING 2016 Provinsi • Hub inovasi didirikan. Kabupaten • Kerangka regulasi lokal dikembangkan dan ditinjau kembali. Kabupaten dan kecamatan • Inovasi lokal untuk pelayanan dasar diidentifikasi, diperkuat dan direplikasi di seluruh kabupaten. Kecamatan • Kajian data dasar untuk peran baru kecamatan. • Percontohan sistem informasi untuk tingkat kecamatan. • Mekanisme Penyampaian Keluhan Terpadu di tingkat kecamatan didirikan. Kecamatan dan desa • Dilakukan kajian tentang praktek-praktek terbaik BUMDES. Desa • Dilakukan kajian tentang penggunaan dana desa. • Percontohan sistem informasi desa berlangsung.
8
PROYEK #8 PERCONTOHAN TABUNGAN POS
DESKRIPSI PROYEK Pemerintah Indonesia dan PT Pos Indonesia melakukan uji coba sebuah inisiatif baru untuk mendorong rekening tabungan pos dan rekening berbasis pelayanan keuangan bergerak untuk masyarakat miskin dan hampir miskin di 30 kabupaten di enam provinsi di Indonesia. Tujuan jangka panjang percontohan ini adalah mempromosikan peluang dan kesempatan ekonomi melalui akses fungsi tabungan di kantor pos (di tingkat kecamatan). Pemerintah Indonesia meminta dukungan KOMPAK untuk: Mempromosikan dan memperluas sisi permintaan sebagai bagian integral Percontohan Tabungan Pos. Kegiatan yang diajukan termasuk: bantuan teknis, pembangunan kapasitas, mengembangkan bukti dasar melalui uji coba inisiatif sisi permintaan dengan organisasi masyarakat sipil dan mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi. Telah terjadi diskusi awal antara KOMPAK dan Pemerintah Indonesia, namun rancangan kerja dan konsultasi lebih jauh masih diperlukan.
JANGKA WAKTU Jamak tahun.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNG Sasaran-sasaran RPJMN yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan ketidaksetaraan serta pelaksanaan Undang-Undang Desa.
MITRA KERJA Bappenas, PT Pos Indonesia, OJK, GIZ.
KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH Lingkungan yang mendukung kesempatan kerja di luar sektor pertanian. (Capaian Menengah 7).
TINGKAT INTERVENSI Nasional, kecamatan dan desa.
CAKUPAN GEOGRAFIS Percontohan beroperasi di enam provinsi.
OUTPUT PENTING 2016 Nasional • Rancangan intervensi untuk sisi permintaan sudah selesai (kuartal pertama). Kecamatan dan desa • Mitra pelaksana dipekerjakan (April 2016) Percontohan berlangsung (Mei/Juni).
9
PROYEK #9 -
INOVASI INOVASI UNTUK MENCIPTAKAN KESEMPATAN KERJA DESKRIPSI PROYEK Proyek ini akan bekerjasama dengan Pemerintah Indonesia, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencoba beberapa layanan dasar, kegiatankegiatan eksperimental non-distorsi untuk memperluas informasi tentang peluang-peluang ekonomi dan akses masyarakat miskin terhadap peluang tersebut. Akan dicobakan beberapa inovasi dan perbandingan hasil, termasuk: Penggunaan ICT untuk kampanye Informasi Bersama dengan program MAMPU mengembangkan sebuah percontohan penitipan anak yang dibiayai dari dana desa supaya memungkinkan perempuan memasuki/kembali memasuki pasar kerja. Mendukung pusat-pusat pelatihan kejuruan Pemerintah Indonesia melakukan uji coba intervensi untuk memaksimalkan efektivitas mereka. Bekerjasama - baik dengan masyarakat maupun pengusaha untuk mengidentifikasi kendala-kendala dan menerapkan solusi yang membuat pasar tenaga kerja terbuka bagi masyarakat miskin. Menjajaki peluang untuk mendukung peningkatan mobilitas tenaga kerja (bisa termasuk rancangan dan percontohan sebuah kegiatan untuk memperluas manfaat bagi masyarakat miskin dalam hal migrasi domestik maupun internasional.
JANGKA WAKTU Jamak tahun.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNG Sasaran RPJMN yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan dan ketidaksetaraan, dan pelaksanaan Undang-undang Desa.
MITRA KERJA Bappenas, Kementerian Tenaga Kerja (termasuk pusat-pusat pelatihan kejuruan di kabupaten), Sektor Swasta.
KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH Lingkungan yang mendukung kesempatan kerja di luar sektor pertanian. (Capaian Menengah 7).
TINGKAT INTERVENSI Nasional, kabupaten, desa.
CAKUPAN GEOGRAFIS TBD.
OUTPUT PENTING 2016 Nasional Bantuan teknis sudah siap. Nasional and kabupaten Rancangan untuk pekerjaan intervensi BLK sudah lengkap. Nasional dan desa Rancangan percontohan penitipan anak sudah lengkap.
10
PROYEK #10 - PENELITIAN, ANALISIS DAN
PEMBELAJARAN DARI PROGRAM PENGHIDUPAN BERKELANJUTAN (P2B) PEMERINTAH INDONESIA
DESKRIPSI PROYEK Sesuai dengan strategi KOMPAK untuk membantu pemerintah meningkatkan peluang-peluang ekonomi bagi masyarakat miskin, KOMPAK akan bekerjasama dengan pemerintah untuk memperbaiki strategi penghidupan berkelanjutan, dengan fokus utama pada memastikan sebuah mekanisme yang kuat untuk mendokumentasikan dan mengevaluasi hasil dan pembelajaran. KOMPAK akan mendukung Pemerintah Indonesia untuk melakukan analisis mengenai pendekatan apakah yang sekiranya dapat dilakukan sesuai dengan strategi P2B, dokumen pembelajaran dan mengembangkan alat yang tepat untuk mendukung perbaikan rancangan. KOMPAK juga akan memberikan dukungan teknis dan operasional untuk strategi pelaksanaannya.
JANGKA WAKTU Jamak tahun.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNG Sasaran RPJMN yang berkaitan dengan penganggulangan kemiskinan dan ketidaksetaraan dan pelaksanaan Undangundang Desa.
MITRA KERJA Bappenas, Kementerian Desa, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perikanan.
KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH Lingkungan yang mendukung kesempatan kerja di luar sektor pertanian. (Capaian Menengah 7).
TINGKAT INTERVENSI Pusat, kabupaten, desa.
CAKUPAN GEOGRAFIS TBD.
OUTPUT PENTING 2016 Nasional • Bantuan teknis sudah siap. • Rancangan untuk komponen pekerjaan sudah lengkap. Nasional and kabupaten • Peninjauan kembali program-program tenaga kerja dan perikanan di bawah P2B sudah dilakukan. Nasional dan desa • Kajian data dasar PKKPM sudah lengkap. • Proses pemantauan laporan pelaksanaan di lapangan sudah lengkap.
11
PROYEK #11 - INOVASI INOVASI UNTUK
PELAYANAN DASAR DAN PENGUATAN MASYARAKAT/ PEMERINTAH DESA
DESKRIPSI PROYEK Proyek ini bekerjasama dengan pemerintahan nasional dan dengan para mitra kerja lainnya, sektor publik dan swasta untuk mengidentifikasi, melakukan percontohan dan membantu meningkatkan serta mereplikasi ICT dan inovasi lainnya melalui Pemerintah Indonesia atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Proyek akan meliputi Innovation Challenge Fund, Program Young Innovators, pendekatan data untuk perubahan kebijakan melalui penggunaan teknologi mutakhir, e-learning untuk Undang-Undang Desa dan komunikasi untuk program-program jangkauan pemerintah yang ditargetkan dengan lebih baik. Ini merupakan proyek oportunistik karena akan mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi perhatian di dalam Kerangka Kerja Capaian Strategis KOMPAK dan mengusulkan pendekatan inovatif untuk menguji solusi saat ini dan dilanjutkan dengan eksplorasi pendekatan padu-padan guna memastikan Pemerintah Indonesia atau sektor swasta mendukung pelaksanaan sehingga dapat meningkatkan keberhasilan program percontohan.
JANGKA WAKTU Jamak tahun.
KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA YANG MENDUKUNG Sasaran RPJMN yang berkaitan dengan penganggulangan kemiskinan dan ketidaksetaraan, dan pelaksanaan Undang-undang Desa.
MITRA KERJA Pemerintahan provinsi & kabupaten, unit-unit penyelenggara pelayanan, PLJ, CSO Lokal, perguruan tinggi dan organisasiorganisasi publik/sektor swasta.
KONTRIBUSI TERHADAP CAPAIAN MENENGAH • Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menangani kebutuhan pengguna layanan dasar dengan lebih baik. (Capaian Menengah 1). • Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan telah memperkuat sistem, proses dan prosedur. (Capaian Menengah 2). • Pemerintah daerah dan unit-unit pelayanan menggunakan bukti dan pemahaman permasalahan lokal untuk meningkatkan pelayanan. (Capaian Menengah 3). • Pemerintah desa menggunakan bukti dan pemahaman kebutuhan lokal untuk membuat keputusan-keputusan pembangunan desa. (Capaian Menengah 4). • Masyarakat dan lembaga desa terlibat secara efektif dengan pemerintah desa dan unit-unit pelayanan untuk menangani kebutuhan kaum miskin dan terpinggirkan. (Capaian Menengah 5). • Masyarakat mempunyai kapasitas untuk mengartikulasikan dan mengadvokasi prioritasnya. (Capaian Menengah 6).
TINGKAT INTERVENSI Nasional dan sub-nasional.
CAKUPAN GEOGRAFIS Nasional, Jawa Timur, NTB, Tanah Papua.
OUTPUT PENTING 2016 Nasional • Penawaran kerangka kerja ICT baru siap untuk disebarluaskan. • Produk-produk dikembangkan bersama dengan PLJ. • Peluncuran proposal-proposal untuk Program Inovator Muda. • Peluncuran proposal-proposal untuk Dana Tantangan Inovasi. Nasional dan sub-nasional • Inovator Muda yang terpilih dibekali dengan pendampingan/pelatihan untuk mengembangkan prototipe dan pengujian lapangan terhadap solusi-solusi kreatif supaya dapat berkontribusi pada perbaikan pelayanan dasar. • Proposal inovasi yang terpilih dibekali dengan pengembangan lebih lanjut, pembuatan prototipe, dan pengujian.
